Kebijakan Pembiayaan Kesehatan & Renstra Kedepan_kemenkes Ri 2010

  • View
    1.355

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Kebijakan Pembiayaan Kesehatan & Renstra Kedepan_kemenkes Ri 2010

SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN RENCANA STRATEGIS KE DEPAN

Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I1

PEMBANGUNAN KESEHATAN

PEMBIAYAAN KESEHATAN REGULASI KES PELAYANAN KESEHATAN SDM KES YG BERKUALITAS

PEMBA NGUNAN KES

TUJUAN PEMB KES

MENINGKAT KAN DERAJAT KES MASY

LANDASAN HUKUMUU No. 1/2004 UU No. 17/2003 UU APBN/APBD UU 32 & 33 Th 2004

UU No. 36/09 ttg KESEHATAN

PERPRES No. 5/2010 ttg RPJMN 2010-2014

UU No.40/2004 ttg SJSN

Kepmenkes Nomor: HK.03.01/60/2010 ttg Renstra Kemenkes

PEMBIAYAAN PEMB KES

8 FOKUS PRIORITAS NASIONAL BIDANG KESEHATAN

1. Peningkatan KIA & KB 2. Perbaikan gizi masyarakat 3. Pengendalian penyakit menular & tidak menular dan kesling 4. Pemenuhan SDM Kesehatan 5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, safety, mutu, penggunaan obat/makanan 6. Jamkesmas 7. Pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan krisis 8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier 7 PRIORITAS REFORMASI KESEHATAN 1.Jamkesmas 2.Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) 3.Ketersediaan Obat dan Alkes di setiap fasilitas kesehatan 4.Reformasi birokrasi pembangunan kesehatan 5.Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 6.Penanganan daerah bermasalah kesehatan 7.Rumah sakit Indonesia kelas dunia

Fokus Prioritas & Reformasi Pembangunan Kesehatan 2010-2014

RPJMN 2010 2014

44

PERCEPATAN PENCAPAIAN MELALUI INPRES 1/2010 DAN 3/2010RAKER Presiden dengan Para Menteri dan Gubernur seluruh Indonesia, Istana Cipanas, Januari 2010

Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010RAKER Presiden dengan Para Menteri dan Gubernur seluruh Indonesia, Istana Tampak Siring, April 2010

Inpres 1 Tahun 2010 tentang

Dipantau UKP4

Inpres 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang BerkeadilanKEADILAN UNTUK SEMUA Pembangunan ekonomi

PRO RAKYAT

MDGs

SISTEM KESEHATAN NASIONALSUBSISTEM YANKES

SUBSISTEM BIAKES

SUBSISTEM FARMASI ALKES

SISTEM KESEHATAN NASIONAL

SUBSISTEM SDM KES

SUBSISTEM MANAJEMEN & INFO

SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASY.

KEBIJ PEMBIAYAAN KESSTRATEGI KE 3 : MENINGKATKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN, TERUTAMA UNTUK MEWUJUDKAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NASIONAL

1. Menyempurnakan dan memantapkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, dan penataan administrasi yang transparan dan bersih 2. Meningkatkan cakupan kepersertaan Jaminan Kesehatan yang diperluas secara bertahap untuk seluruh keluarga Indonesia (Universal coverage ) melalui pengembangan Jaminan Sosial Nasional 3. Mendorong tercapainya kebijakan pembiayaan yang mencukupi, merata, tepat waktu, berdaya guna dan berhasil guna yang berbasis data melalui Health Account (NHA/PHA/DHA) 4. Mendorong tercapainya pembiayaan minimal sebesar 5% (lima persen) dari APBN dan 10% (sepuluh persen) dari APBD, di luar gaji dan diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik 5. Penataan mobilisasi sumber-sumber pembiayaan kesehatan baik dari pemerintah, masyarakat maupun swasta, serta sinergi dan sikronisasi kebijakan dan alokasi pembiayaan kesehatan antara pusat dan daerah7

TUJUAN PEMBIAYAAN KESTERSEDIANYA DANA KESEHATAN DALAM JUMLAHTERMANFAATKAN SECARA BERHASIL DUNA DAN BERDAYA GUNA

TERALOKASI YANG SECARA ADIL, MENCUKUPI, MERATA BERKESINAMBUNGAN

MENJAMIN TERSELENGGARANYA PEMB KESEHATAN

DERAJAT KESMAS

BEBERAPA PRINSIP KETERSEDIAAN KECUKUPAN EFEKTIF & EFISIEN KESINAMBUNGAN ADIL & TRANSPARAN

SUMBER PEMBIAYAAN

SUMBER BIAKES

1.PEMERINTAH PUSAT DAERAH

2.NON PEMERINTAH RT (OOP) SWASTA NGO/LSM

ALOKASI DAN PEMBELANJAAN BIAKESBIAYA KES Penggalian Pengalokasian Pembelanjaan

UKM

UKP

MASKIN

Mampu

Masy

PemJaminan Kesehatan wajib/ SJSN Jaminan Kesehatan sukarela

Public-Private Mix

A

P

MASALAHAN BIAYA KES PEM ( PUSAT )

Ketidak pastian Ketidak konsistensian Ketidakcukupan dana Tidak Efektif ( Misalokasi , terkotak2 dlm program ) Tidak Efisien ( Kebocoran .pemborosan ) Keterlambatan Penyaluran dan Pertanggung jawaban Regulasi Keuangan

MASALAH BIAYA KESEHATAN PEM .DAERAH

biaya operasional sedikit terlalu banyak investasi aturan pusat berupa Kepmenkes/Permenkes ttg keharusan membiayai pelayanan kesehatan (misalnya permenkes 741/2009 ttg Standar Pelayana Minimal) tidak mengikat pengambil keputusan daerah. Kemampuan Perencanaan khususnya Perencanaan Biaya.

PEMBIAYAAN KESEHATAN PRIORITAS

Pembiayaan Kesehatan yg mendukung SPM dan Percepatan target MDGs Pembiayaan Kesehatan mendukung ketersediaan dan Distribusi SDM yg berkualitas. Pembiayaan Kesehatan yg mendukung terlaksananya Jamkesmas semesta 2014 Pembiayaan Kesehatan melalui Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) dan Regulasi yg mendukung Pembiayaan Kesehatan yg mendukung Penanggulangan Daerah bermasalahan Kesehatan. Pembiayaan Kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan

15

INDONESIAN NHA

16

INDONESIAN NHA-PUBLIC(TOTAL EXPENDITURE ON HEALTH - PUBLIC) During (ive years period (2005-2009), nominal TEH-public

has consistently increased from Rp22.9 trillion in 2005 to Rp60.7 trillion in 2009. 70,000.0 60,000.0 50,000.0 40,000.0 30,000.0 20,000.0 10,000.0 - 2005 2006 2007 2008 2009 22,916.9 34,853.6 48,861.4 60,713.7 54,028.2

Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Mempertimbangkan: Mengupayakan adekuasi dan sustainabilitas pembiayaan kesehatan yang cukup Alokasi yang sejalan dengan permasalahan dan prioritas program Efektifitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan Menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif Mengupayakan masyarakat terhindar dari pembelanjaan tunai perorangan menggeser pola out of pocket kepada prabayar (prepaid) - membagi resiko/solidaritas sosial - meningkatkan dan memastikan akses masyarakat TERUTAMA masyarakat miskin

PEMBIAYAAN KESEHATAN KE DEPAN% Anggaran Kes Naik, 5% APBN & 10% APBD diluar gaji Biakes per kapita meningkat; US $ 34/ kapita (WHO)

UKMPEMBIAYAAN Masyarakat 1. Peningkatan Gizi PD PROG MDG 2. Penurunan Kematian Ibu 3. Penurunan Kematian Anak 4. Pemberantasan TBC 5. Pemberantasan Malaria 6. Penanggulangan HIV/AIDS 7. Menjamin akses terhadap air bersih 8. Menjamin akses terhadap obat essensial SPM (4 Pelayanan & 18 Indikator)

UKP SISTEM JAMKES

NHA/PHA/DHA

www.jpkm-online.net

TERIMAKASIH Hotlines:

Telp (021) 5221229 Fax (021) 52922020