1

Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I

SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN

DAN

RENCANA STRATEGIS KE DEPAN

PEMBANGUNAN KESEHATAN

REGULASI KES

PEMBIAYAAN KESEHATAN

PELAYANAN KESEHATAN

SDM KES YG BERKUALITAS

TUJUAN PEMB KES

MENINGKAT KAN DERAJAT KES MASY

PEMBA

NGUNAN KES

LANDASAN HUKUM

UU No.40/2004 ttg SJSN

Kepmenkes Nomor: HK.03.01/60/2010 ttg Renstra Kemenkes

UU No. 36/09 ttg KESEHATAN PERPRES No. 5/2010 ttg RPJMN 2010-2014

PEMBIAYAAN PEMB KES

UU No. 1/2004 UU No. 17/2003 UU APBN/APBD UU 32 & 33 Th 2004

4

4

RPJMN 2010 - 2014

8  FOKUS  PRIORITAS  NASIONAL    BIDANG  KESEHATAN  

1.  Peningkatan  KIA  &  KB  

2.  Perbaikan  gizi  masyarakat  

3.  Pengendalian  penyakit  menular  &  tidak  menular  dan  kesling  

4.  Pemenuhan  SDM  Kesehatan  

5.  Peningkatan  ketersediaan,  keterjangkauan,    safety,  mutu,  penggunaan  obat/makanan  

6.  Jamkesmas  

7.  Pemberdayaan  masyarakat,  penanggulangan  bencana  dan  krisis    

8.  Peningkatan  pelayanan  kesehatan  primer,  sekunder  dan  tersier  

7  PRIORITAS  REFORMASI  KESEHATAN  1. Jamkesmas  2. Pelayanan  Kesehatan  di  Daerah  Tertinggal  

Perbatasan  dan  Kepulauan  (DTPK)  3. Ketersediaan  Obat  dan  Alkes  di  setiap  

fasilitas  kesehatan  4. Reformasi  birokrasi  pembangunan  

kesehatan  5. Bantuan  Operasional  Kesehatan  (BOK)  6. Penanganan  daerah  bermasalah  kesehatan  7. Rumah  sakit  Indonesia  kelas  dunia    

Fokus Prioritas & Reformasi Pembangunan Kesehatan 2010-2014

PERCEPATAN PENCAPAIAN MELALUI INPRES 1/2010 DAN 3/2010

Inpres 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan

Nasional Tahun 2010

Inpres 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan

PRO RAKYAT KEADILAN UNTUK SEMUA MDGs

Dipantau UKP4

RAKER  Presiden  dengan  Para  Menteri  dan  Gubernur  seluruh  Indonesia,  Istana  Tampak  Siring,    April  2010    

RAKER Presiden dengan Para Menteri dan Gubernur seluruh Indonesia, Istana

Cipanas, Januari 2010    

Pembangunan ekonomi

SISTEM KESEHATAN NASIONAL

SISTEM KESEHATAN NASIONAL

SUBSISTEM YANKES

SUBSISTEM FARMASI

ALKES

SUBSISTEM MANAJEMEN

& INFO

SUBSISTEM BIAKES

SUBSISTEM SDM KES

SUBSISTEM PEMBERDAYAAN

MASY.

KEBIJ PEMBIAYAAN KES STRATEGI KE 3 :

MENINGKATKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN, TERUTAMA UNTUK MEWUJUDKAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NASIONAL

1.  Menyempurnakan dan memantapkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, dan penataan administrasi yang transparan dan bersih

2.  Meningkatkan cakupan kepersertaan Jaminan Kesehatan yang diperluas secara bertahap untuk seluruh keluarga Indonesia (Universal coverage) melalui pengembangan Jaminan Sosial Nasional

3.  Mendorong tercapainya kebijakan pembiayaan yang mencukupi, merata, tepat waktu, berdaya guna dan berhasil guna yang berbasis data melalui Health Account (NHA/PHA/DHA)

4.  Mendorong tercapainya pembiayaan minimal sebesar 5% (lima persen) dari APBN dan 10% (sepuluh persen) dari APBD, di luar gaji dan diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik

5.  Penataan mobilisasi sumber-sumber pembiayaan kesehatan baik dari pemerintah, masyarakat maupun swasta, serta sinergi dan sikronisasi kebijakan dan alokasi pembiayaan kesehatan antara pusat dan daerah

7

TUJUAN PEMBIAYAAN KES

TERSEDIANYA DANA KESEHATAN DALAM JUMLAH

DERAJAT KESMAS

YANG MENCUKUPI,

BERKESINAMBUNGAN

TERALOKASI SECARA ADIL,

MERATA

TERMANFAATKAN SECARA BERHASIL

DUNA DAN BERDAYA GUNA

MENJAMIN TERSELENGGARANYA

PEMB KESEHATAN

BEBERAPA PRINSIP

KETERSEDIAAN

KECUKUPAN

EFEKTIF & EFISIEN

KESINAMBUNGAN

ADIL & TRANSPARAN

SUMBER PEMBIAYAAN

1. PEMERINTAH   PUSAT   DAERAH

2. NON PEMERINTAH  RT (OOP)  SWASTA  NGO/LSM

SUMBER BIAKES

BIAYA KES

MASKIN Mampu

Pem

Jaminan Kesehatan sukarela

Masy

Jaminan Kesehatan

wajib/SJSN A P

Penggalian Pengalokasian Pembelanjaan

Public-Private Mix

UKM UKP

ALOKASI DAN PEMBELANJAAN BIAKES

MASALAHAN BIAYA KES PEM ( PUSAT )

  Ketidak pastian   Ketidak konsistensian   Ketidakcukupan dana   Tidak Efektif ( Misalokasi , terkotak2 dlm program )   Tidak Efisien ( Kebocoran .pemborosan )   Keterlambatan   Penyaluran dan Pertanggung jawaban   Regulasi Keuangan

MASALAH BIAYA KESEHATAN PEM .DAERAH

  biaya operasional sedikit   terlalu banyak investasi   aturan pusat berupa Kepmenkes/Permenkes

ttg keharusan membiayai pelayanan kesehatan (misalnya permenkes 741/2009 ttg Standar Pelayana Minimal) tidak mengikat pengambil keputusan daerah.

  Kemampuan Perencanaan khususnya Perencanaan Biaya.

PEMBIAYAAN KESEHATAN PRIORITAS

  Pembiayaan Kesehatan yg mendukung SPM dan Percepatan target MDGs

  Pembiayaan Kesehatan mendukung ketersediaan dan Distribusi SDM yg berkualitas.

  Pembiayaan Kesehatan yg mendukung terlaksananya Jamkesmas semesta 2014

  Pembiayaan Kesehatan melalui Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) dan Regulasi yg mendukung

  Pembiayaan Kesehatan yg mendukung Penanggulangan Daerah bermasalahan Kesehatan.

  Pembiayaan Kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan

INDONESIAN NHA

15

 During  (ive  years  period  (2005-­‐2009),  nominal  TEH-­‐public  has  consistently  increased  from  Rp22.9  trillion  in  2005  to  Rp60.7  trillion  in  2009.  

16

INDONESIAN NHA-PUBLIC (TOTAL EXPENDITURE ON HEALTH - PUBLIC)

 22,916.9    

 34,853.6    

 48,861.4      54,028.2    

 60,713.7    

 -­‐        

 10,000.0    

 20,000.0    

 30,000.0    

 40,000.0    

 50,000.0    

 60,000.0    

 70,000.0    

2005   2006   2007   2008   2009  

Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Mempertimbangkan:

  Mengupayakan adekuasi dan sustainabilitas pembiayaan kesehatan yang cukup

  Alokasi yang sejalan dengan permasalahan dan prioritas program   Efektifitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan   Menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif   Mengupayakan masyarakat terhindar dari pembelanjaan tunai

perorangan menggeser pola out of pocket kepada prabayar (prepaid) - membagi resiko/solidaritas sosial - meningkatkan dan memastikan akses masyarakat TERUTAMA masyarakat miskin

PEMBIAYAAN KESEHATAN KE DEPAN

% Anggaran Kes Naik, 5% APBN & 10% APBD diluar gaji

Biakes per kapita meningkat; US $ 34/ kapita (WHO)

PEMBIAYAAN PD PROG MDG 1.  Peningkatan Gizi Masyarakat 2.  Penurunan Kematian Ibu 3.  Penurunan Kematian Anak 4.  Pemberantasan TBC 5.  Pemberantasan Malaria 6.  Penanggulangan HIV/AIDS 7.  Menjamin akses terhadap air bersih 8.  Menjamin akses terhadap obat essensial

UKM

SISTEM JAMKES

SPM (4 Pelayanan & 18 Indikator)

UKP

NHA/PHA/DHA

TERIMAKASIH  Hotlines: Telp (021) 5221229 Fax (021) 52922020

www.jpkm-online.net