of 86 /86
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 1 BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.1 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota dan merupakan dasar dalam penentuan prioritas dalam pembangunan Kota Sukabumi. Dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) ini, dilakukan penyelarasan dengan hasil Kajian Background Study dan Dokumen Teknokratik untuk bahan penyusunan RPJMD 2018-2023 yang telah menetapkan prioritas pembangunan daerah baik untuk perencanaan jangka menengah maupun unruk perencanaan pada RKPD Tahun 2019, terhadap Indikator Kinerja Utama Kota Tahun 2019, serta terhadap sasaran dari program/kegiatan sesuai rancangan visi dan misi Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah periode 2018-2023. Adapun sasaran program/kegiatan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah periode 2018- 2023 yang dapat dijadikan landasan awal kebijakan pada perencanaan Tahun 2019, adalah sebagai berikut: NO NAMA PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL 2019 1 STUDENT CAMP Program pendidikan agama, kedisiplinan, pembetukan karakter anak bangsa yang berdurasi tidak panjang (short course) bagi siswa SMA, SMK sederajat. Pelaksanaannya berdurasi 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dan tidak hanya di dalam kelas saja tapi di luar ruang (outdoor) juga, pada saat siswa baru masuk tahun ajaran baru dan menjelang kelulusan Pelaksanaan Student Camp

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN …

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN …

PEMBIAYAAN DAERAH
Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
merupakan penjabaran Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota dan
merupakan dasar dalam penentuan prioritas dalam pembangunan Kota
Sukabumi.
jangka menengah maupun unruk perencanaan pada RKPD Tahun 2019,
terhadap Indikator Kinerja Utama Kota Tahun 2019, serta terhadap
sasaran dari program/kegiatan sesuai rancangan visi dan misi Calon Wali
Kota dan Calon Wakil Wali Kota Terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah
periode 2018-2023.
Wakil Wali Kota Terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah periode 2018-
2023 yang dapat dijadikan landasan awal kebijakan pada perencanaan
Tahun 2019, adalah sebagai berikut:
NO NAMA PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL 2019
1 STUDENT CAMP Program pendidikan agama, kedisiplinan, pembetukan karakter anak bangsa yang berdurasi tidak panjang (short course) bagi siswa SMA, SMK sederajat. Pelaksanaannya berdurasi 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dan tidak hanya di dalam kelas saja tapi di luar ruang (outdoor) juga, pada saat siswa baru masuk tahun ajaran baru dan menjelang kelulusan
Pelaksanaan Student Camp
2 Kelurahan Sport Center
Fungsionalisasi Sport Centre di Lokasi Taman Sugema Kel. Gedong Panjang
3 Peningkatan Literasi
Mengembangkan budaya literasi, mengajak warga untuk semakin gemar membaca dengan mengadakan event - event menarik disetiap daerah yang digarap oleh penggerak perpustakaan keliling
Gedung Perpustakaan Cikundul, Cibeureum dan Penambahan Gedung Lantai 3 Perpustakaan Daerah
4 Sukabumi Artist Assosiation
Regulasi Hotel, Launching Data Sukabumi Artist Assosiation
5 Pembuatan Aplikasi Udunan Online
Pemerintah kota mendorong kesetiakawanan warga kota untuk saling membantu, silih asah silih asih silih asuh dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat
Pemerintah kota memiliki banyak keterbatasan secara kewenangan maupun secara anggaran sehingga perlu adanya ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi
6 Rumah Singgah Menyediakan rumah singgah bagi warga Kota Sukabumi yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, perawatan medis di RSUP rujukan (RS. Hasan Sadikin) serta menyiapkan tenaga administrasi agar pasien terlayani dengan baik
Bantuan Pembiayaan, Survey dan study banding tentang pengelolaan rumah singgah
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 3
NO NAMA PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL 2019
7 Optimalisasi Puskesmas
Peningkatan mutu dan layanan Puskesmas di setiap kecamatan dengan menyediakan Dokter Spesialis, peralatan medis, layanan BPJS non stop (24 jam). Dengan tambahan satu perawat di setiap kelurahan (Home Care) sebagai salah satu upaya, antisipasi pelayanan warga yang memrlukan pengobatan, pertolongan medis di tiap kecamatan agar terhindar dari penumpukan pasien di RSUD sehingga pelayanan bisa dilakukan secara optimal
Peningkatan Puskesmas Kec. Baros
Kajian Pedestrian Jalan Djuanda
9 Little Sukabumi Bersinergi dengan kota lain (Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Bali) dengan mendirikan layanan informasi, pusat belanja, display kreasi produk unggulan khas Sukabumi
- Perjanjian Kerjasama
Perjanjian Kerjasama
11 Kredit ANYELIR Anti nginjem ka Rentenir adalah penyediaan jasa keuangan yang disalurkan pada seluruh warga sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai upaya meningkatkan kesetiakawanan sosial juga menghindarkan warga dari jeratan lintah darat
- Pembentukan lembaga ANYELIR di Kecamatan
- Sosialisasi kredit ANYELIR
12 Pendidikan Vokasi Pemerintah mendorong terselenggaranya pendidikan yang berorientasi kepada penguasaan keahlian tertentu (vokasi) yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan usaha
- Optimalisasi Balai Latihan Kerja
13 Sukabumi Creative Hub
Pembangunan ruang kreasi bagi warga dengan menyediaan studio foto/televisi, studio fashion, ruang ICT, art gallery, bioskop mini untuk pemutaran film karya anak bangsa, ruang belajar, kafetaria, radio komunitas anak muda, studio recording, perform stage, art library, 3D printer, laser cutting dan tempat kongkow terbuka selama 24 jam
Sarana prasarana Sukabumi Creative Hub (lokasi gedung kesenian)
14 SUPER Sebuah aplikasi berbasis android yang dibuat oleh FAHAM dalam memanfaatkan ICT merespon keluhan, mendengarkan aspirasi, wadah komunikasi warga dengan pemerintah secara dua arah
15 Keagamaan Revitalisasi MP3 (madrasah, PAUD dan Pondok pesntren) dan BOS santri
16 Gapura pemugaran gapura di batas kota Pembangunan/ pengadaan gapura
17 Pasar Induk pembangunan pasar induk Pembuatan ded, dan perencanaan pembangunan
18 Pasar Pelita percepatan pembangunan pasar pelita
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan memperhatikan
pada permasalahan, tantangan dan potensi pembangunan yang ada,
maka disusun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun
2019 sebagai bentuk tahapan dan upaya Pemerintah Kota dalam
mencapai tujuan dan sasaran atas Visi dan Misi Kota Sukabumi yang juga
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 5
mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat, serta
Visi dan Misi Nasional. Adapun tema yang diangkat pada RKPD Tahun
2019 ini adalah :
Jasa Berbasis Teknologi”
Bersama-sama (pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat) dengan
saling percaya bekerjasama membangun (mendirikan, membina dan
memperbaiki) Infrastruktur (fisik dan sosial) dan melakukan Inovasi
(menemukan metode baru) untuk Perdagangan dan Jasa/layanan
berdasarkan Ilmu Pengetahuan yang ditujukan untuk memecahkan
masalah.
Adapun untuk mewujudkan tema tersebut serta upaya pencapaian
Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, maka sesuai
Peraturan Daerah Kota ukabumi Nomor 7 tahun 2008, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025,
serta Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018 yang masih relevan
pada perencanaan Tahun 2019, maka Prioritas pembangunan daerah
Tahun 2019 juga merupakan bagian dari program-program yang menjadi
prioritas untuk dilaksanakan pada RPJPD Tahap IV tahun 2018–2023,
ditujukan untuk lebih memantapkan perwujudan 6 (enam) misi :
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Bertaqwa
dan Berbudaya
berkualitas dan berdaya saing antara lain ditandai oleh
semakin tingginya solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat
untuk kesejahteraan masyarakat, ditunjukkan dengan makin
tingginya pendapatan dan kemandirian masyarakat, mantapnya
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 6
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta
makin membaiknya kinerja pengelolaan SDM yang handal.
2. Mewujudkan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas
Perwujudan pelayanan pendidikan yang berkualitas pada tahap ini
ditandai dengan meningkatnya dan meratanya tingkat akses,
tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan semakin
efiktif dan efisiennya manajemen pelayanan pendidikan,
meningkatnya kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi
masyarakat.
Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas
pada tahap ini ditandai dengan adanya peningkatan pemanfaatan
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan oleh masyarakat Kota
Sukabumi dan sekitarnya melalui mekanisme asuransi kesehatan
serta terdapat peningkatan proporsi pembiayaan kesehatan pada
upaya promotif dan preventif sebagai perwujudan dan implementasi
dari paradigma sehat dan pembangunan berwawasan kesehatan
yang berimbas pada menurunnya penyakit yang disebabkan oleh
faktor lingkungan dan penyakit yang disebabkan oleh faktor
perilaku yang tidak sehat serta di sisi lain status gizi masyarakat
meningkat, tumbuh kembang balita optimal, kesejahteraan
meningkat, terwujudnya kesetaraan gender, dan terkendalinya
pertumbuhan penduduk alami.
Lapangan Usaha Lainnya yang Berdaya Saing Tinggi
Dalam tahap ini upaya untuk mewujudkan kegiatan usaha yang
berdaya saing antara lain ditandai oleh struktur perekonomian yang
semakin maju dan kokoh. Pada tahap ini diharapkan UMKM sudah
dapat menguasai jaringan bisnis yang luas, hal ini ditunjukkan
dengan adanya integrasi vertikal dan integrasi horizontal dalam
sistem agribisnis. Untuk itu diperlukan :
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 7
Holding Company dan integrasi vertikal tingkat lokal dan
regional;
Relasi bisnis di pasar regional, nasional dan internasional;
Pemantapan perdagangan diarahkan kepada peningkatan
daya saing industri yang berorientasi eksport; dan/atau
Menciptakan kesempatan kerja dalam jumlah yang besar
dan mengoptimalkan pendayagunaan potensi Kota
Sukabumi serta perluasan jaringan perdagangan baik lokal,
regional, nasional maupun internasional.
Profesional Dan Amanah
tata kelola pemerintahan yang profesional diarahkan pada
penguatan kemitraan dengan masyarakat dalam mendukung
pelaksanaan otonomi daerah. Titik berat arah dan kebijakan
pembangunan adalah pada :
harmonisasi produk hukum daerah baik dari sisi substansi,
pelaksanaan dan penegakannya;
Kota Sukabumi;
kepada masyarakat yang didukung oleh standar pelayanan
yang teruji; dan/atau
yang telah dilakukan pada RPJMD ke III dan peranan sektor
swasta dan masyarakat diharapkan semakin signifikan dalam
berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Upaya untuk mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah
dalam tahap ini ditandai dengan semakin lengkapnya infrastruktur
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 8
kota dan semakin meningkatnya daya dukung fisik lingkungan kota.
Kebutuhan ruang terbuka hijau dan taman-taman kota semakin
terpenuhi secara bertahap. Seiring dengan semakin tingginya
aktifitas baik perekonomian maupun pemerintahan di wilayah kota
baru, revitalisasi kota lama mulai ditata untuk menciptakan
lingkungan yang nyaman dan asri.
4.2 Kendala yang Dihadapi
terdapat beberapa kendala yang harus disikapi oleh Pemerintah Kota
Sukabumi yang berkaitan dengan kondisi eksternal maupun internal,
diantaranya adalah :
Dalam tataran belanja yang ideal, Belanja Tidak Langsung harus
lebih kecil dibandingkan dengan Belanja Langsung, sehingga pemenuhan
kebutuhan masayarakat dalam rangka pelayanan akan terpenuhi dengan
tetap memperhatikan asas keadilan dan memiliki kemanfaatan yang luas
bagi masyarakat sehingga implementasinya harus diimbangi oleh strategi
yang tepat sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi;
APBD harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas layanan
publik secara lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan
dan potensi wilayah. Harapan besar tersebut bisa dilaksanakan, jika
perencanaan anggaran belanja pada setiap kegiatan dalam APBD adalah
efisien, tepat sasaran, wajar, tidak underfinancing (kurang) atau
overfinancing (berlebih).
sinkronisasi pembangunan di setiap bidang sehingga kegiatan di setiap
bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat. Dengan
anggaran yang terbatas harus dipastikan bahwa setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun skala prioritas program dan
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 9
kegiatan dalam melaksanakan pembangunan di setiap bidang yang
berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Sukabumi.
2. Sinergi Antara Pusat dan Daerah.
Sinergi pembangunan dilakukan melalui proses komunikasi,
konsultasi, dan koordinasi serta pemangku kepentingan terkait di Pusat
dan Provinsi dengan mengedepankan prinsip pencapaian keberhasilan
bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan. Sinergi yang baik
antar berbagai pihak tersebut ditujukan untuk membuka akses jejaring
seluruh pihak agar dapat berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan
di Kota Sukabumi.
Masih adanya kesenjangan antar wilayah, terutama antara Wilayah
Utara dan Wilayah Selatan Kota, serta antar kelompok masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah, terutama
wilayah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.
Pertumbuhan di seluruh wilayah perlu memperhatikan keterkaitan
terhadap pelaku dan sumber daya lokal sehingga masyarakat lebih
banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan,
sekaligus terjadi peningkatan nilai tambah.
Untuk mengurangi kesenjangan antar pelaku usaha, pertumbuhan
ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-
luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan, dengan banyak
menyediakan lapangan kerja.
menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha koperasi, mikro, kecil,
dan menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan
sehat agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih
baik.
Pada sisi SDM, harapan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dapat dicapai jika para pekerja tersebut dilengkapi dengan
keahlian, kompetensi, kemampuan untuk bekerja (employable) dan
disiapkan untuk menghadapi persaingan global dalam pasar kerja.
Pendidikan saja tidak cukup, karena banyak para pekerja masih belum
siap untuk memasuki pasar kerja.
4. Keterbatasan Kapasitas dan Kualitas Birokrasi
Keberhasilan proses pembangunan tergantung pada kualitas
birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi masih perlu ditingkatkan untuk
meningkatkan kinerja dan citra pelayanan publik. Ekonomi biaya tinggi
yang terjadi hingga saat ini tidak terlepas dari kualitas birokrasi yang
perlu dibenahi. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi
merupakan kunci utama yang dapat membawa ke arah peningkatan daya
saing daerah.
Prioritas pembangunan daerah tahun 2019 ditetapkan dengan
mempertimbangkan isu strategis yang berkembang yang diprediksikan
dapat mempengaruhi kinerja pembangunan, serta dengan
mempertimbangkan target indikator kinerja daerah yang ingin dicapai
pada tahun 2019.
merupakan fokus kebijakan pembangunan yang memberi panduan bagi
pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam upaya pencapaian sasaran
prioritas pembangunan provinsi. Dalam kerangka rencana pembangunan
tahunan, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada pencapaian target
sasaran prioritas pembangunan Tahun 2019.
Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota ditetapkan
berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan provinsi dengan
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 11
memperhatikan capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan
pada sub bab V.1, capaian indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah Kabupaten/Kota menunjukkan adanya disparitas
kemajuan pembangunan antardaerah, sehingga arah kebijakan
pembangunan difokuskan pada upaya peningkatan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Barat.
kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar lainnya.
Sasaran bidang pendidikan:
b. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan guru pendidikan
menengah
upaya meningkatkan akses dan cakupan pelayanan pendidikan dasar dan
menengah dengan lokasi sasaran prioritas pembangunan, yaitu
Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang,
Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi,
Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang dan Kabupaten Cirebon.
Sasaran bidang kesehatan:
akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar
biasa provinsi
hidup sehat
penyakit menular dan tidak menular
e. meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak serta gizi masyarakat
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 12
Sasaran bidang pelayanan dasar lainnya:
a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi
dasar yang layak
lintas Kabupaten Kota
d. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
provinsi
e. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi
f. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi
g. Rehabilitasi, sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan
dan pengemis di dalam panti
h. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap
darurat bencana bagi korban bencana provinsi
Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota difokuskan pada upaya
meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan dengan lokasi
sasaran prioritas pembangunan, yaitu Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut,
Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bogor, Kabupaten Pangandaran,
Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur,
Kabupaten Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Banjar.
Prioritas 2 : Peningkatan interkoneksi pusat - pusat pertumbuhan
dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan
ekonomi
a. Meningkatnya pembangunan fasilitas di pusat kegiatan local
b. Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur transportasi (jalan dan
perhubungan)
d. Meningkatnya pembinaan pengembangan energi baru terbarukan
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 13
Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota difokuskan pada
upaya mendukung proyek - proyek infrastruktur strategis provinsi yang
ada di Kabupaten/Kota, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat di
Kabupaten Majalengka, rencana jalan tol Cigatas di Kabupaten Bandung,
Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya, pelabuhan laut Patimban
di Kabupaten Subang, jalan tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang,
Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu.
Prioritas 3 : Mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi
kreatif berbasis Koperasi dan Usaha Kecil (KUK)..
Sasaran prioritas pembangunan ketiga adalah:
a. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
b. Meningkatnya kemitraan strategis antara usaha besar dengan
Usaha Kecil
d. Berkembangnya ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas
usaha dan inovasi produk
f. Meningkatnya akses terhadap modal, pemasaran dan fungsi
intermediasi perbankan
pengendalian pemanfaatan ruang.
a. Meningkatnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai melalui konservasi
sumber daya air dan peningkatan tutupan vegetasi
b. Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara
c. Meningkatnya upaya konservasi sumber daya alam dan
keanekaragaman hayati
d. Meningkatnya pengendalian dampak perubahan iklim melalui upaya
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
e. Meningkatnya mitigasi, ketangguhan, serta kinerja penanggulangan
bencana alam
ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan
agroindustry berkelanjutan.
a. Tersedianya cadangan pangan yang memadai dan pemenuhan
protein hewani
perkebunan, peternakan, kehutanan nonkayu, kelautan dan
perikanan melalui pemanfataan teknologi tepat guna
c. Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya
kelautan dan perikanan
a. Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
b. Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien Meningkatnya
kualitas pelayanan public
Sasaran prioritas pembangunan dalam rangka
penanggulangan kemiskinan adalah:
c. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 15
d. Meningkatnya sarana penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil
dan perdesaan bagi penduduk miskin
Adapun sasaran prioritas pembangunan dalam rangka mengurangi
tingkat pengangguran adalah meningkatnya kompetensi pencari kerja.
Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota difokuskan pada upaya
meningkatkan kompetensi para pencari kerja sehingga dapat bersaing di
pasar kerja dengan lokasi sasaran prioritas pembangunan, yaitu Kabupaten
Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten
Karawang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi,
Kota Cirebon, Kota Bekasi, dan Kota Bogor.
Berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan dampak yang dapat
berpengaruh dari faktor perkembangan kondisi internal dan eksternal,
serta perumusan isu-isu strategis, maka dirumuskan kebijakan yang
diambil dalam Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kota Sukabumi untuk
Tahun 2019, yang mencakup :
2018 – 2023
masyarakat.
4. Mengoptimalkan implementasi Reformasi Birokrasi.
5. Peningkatan konektivitas di dalam wilayah kota dan antar daerah
melalui peningkatan infrastruktur.
dapat mempengaruhi kinerja pembangunan, serta dengan
mempertimbangkan target tindikator kinerja daerah yang ingin dicapai,
adapun Prioritas Pembangunan yang ingin dicapai tahun 2019 adalah
sebagai sebagai berikut :
1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dasar, pelayanan kesehatan
masyarakat dan pelayanan dasar;
dan Menengah perindustrian pariwisata dan ekonomi kreatif serta
pengembangan penggunaan IPTEK;
lingkungan hidup;
5. Penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kesejateraan dan
profesionalisme ASN
Dengan memperhatikan bahwa RKPD Tahun 2019 masih ada
keterkaitannya dengan RPJMD 2013-2018, prioritas pembangan daerah
Tahun 2019 merupakan bagian dari program-program yang menjadi
prioritas untuk dilaksanakan yang dapat dirinci menurut aspek ekonomi,
sosial budaya, pemerintahan, penataan ruang, infrastruktur dan
lingkungan hidup sebagaimana rumusan prioritas pembangunan pada
periode 2013-2018 yang masih relevan pada perencanaan Tahun 2019,
serta dalam upaya menjawab isu-isu srategis yang berkembang, yaitu :
Pada sektor pendidikan, akan tetap mewajibkan setiap siswa
muslim menyertakan surat tanda telah mengikuti madrasah diniyah ketika
akan melanjutkan pendidikan ke SLTP. Pada sektor kesehatan akan terus
ditingkatkan kemudahan akses pelayanan dan kualitas pelayanan bagi
masyarakat berpendapatan rendah. Pada sektor ekonomi akan terus
mendorong tumbuh kembangnya industri rumah tangga dan sektor
industri kreatif yang mengarah pada pengembangan produk-produk
unggulan daerah, yang disertai pelayanan akses pengemasan yang baik
dan pemasaran yang memadai. Pada sektor pemerintahan, kesatuan
bangsa dan politik, akan terus ditingkatkan sinergi antara Pemerintah
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, partisipasi masyarakat
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 17
dalam bidang kesatuan bangsa dan politik, serta peningkatan kualitas
SDM aparatur.
atas, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019 yang mengacu pada
RPJMD 2013-2018 yang masih relevan pada perencanaan Tahun 2019
tercakup dalam lingkup sebagai berikut :
1. Aspek Agama dan Sosial Budaya :
a. Mengoptimalkan peranan MUI, FKUB dan lembaga-lembaga
keagamaan guna meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama
dalam kehidupan dan terwujudnya kerukunan antar dan inter umat
beragama
infaq, sodaqoh, dan berqurban
d. Pemanfaatan Gedung Kesenian untuk melestarikan dan
mengembangkan budaya dan kearifan lokal.
e. Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan, olahraga,
linmas, wanita, pengarusutamaan gender berbudaya bangsa,
pensiunan, lansia.
f. Mewajibkan setiap siswa muslim yang akan melanjutkan ke jenjang
pendidikan SMP Negeri, memiliki STTB atau Surat Keterangan
sedang mengikuti pendidikan dari Madrasah Diniyah
2. Aspek Reformasi Birokrasi
aparatur yang jujur, adil, profesional, taat hukum, mendengar dan
melayani masyarakat dengan ikhlas.
Perwakilan Rakyat Daerah
dan politik.
dan waktu yang terukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 18
e. Memberikan penghargaan kepada lembaga kemasyarakatan yang
sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, yaitu :
1) Ketua RW Rp. 150.000,- per bulan.
2) Ketua RT Rp. 100.000,- per bulan.
f. Memberikan bantuan untuk pembangunan di wilayah RW yang
dikelola pengurus RW, RT dan tokoh masyarakat, sebesar Rp.
20.000.000,- pertahun per-RW
g. Mewujudkan Kota Sukabumi yang tertib, aman, nyaman dan bebas
tawuran, melalui peningkatan koordinasi, integrasi sinergi dan
simplifikasi dengan seluruh institusi militer, Polri, sipil, MUI, tokoh
agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi
masyarakat, organisasi pemuda, organisasi pelajar dan tokoh
pendidik.
i. Meningkatkan ruang komunikasi antara Walikota dan Wakil
Walikota dengan masyarakat.
k. Meningkatkan sinergitas dengan pemerintah daerah lain.
3. Aspek Pemeliharaan dan Pembangunan Infrastruktur dan
Lingkungan Hidup
jalan baru berdasarkan permintaan masyarakat dan dari hasil kajian
teknokratik.
penanaman dan pemeliharaan pohon.
pembangunan sesuai peraturan yang berlaku.
d. Pengelolaan sampah melalui daur ulang sampah dan pembuatan
kompos organik.
pemeriksaan CO2 dari kendaraan dan kualitas air.
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 19
f. Mendukung pelaksanaan program-program pemberdayaan
masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah, antara lain
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan Program National
Slum Upgrading Program (NSUP).
4. Aspek Pendidikan
pengawas pendidik.
dasar sebagai sarana peningkatan kualitas siswa.
c. Mencukupi kebutuhan operasional sekolah melalui program Kartu
Cerdas sampai dengan SLTP.
e. Menyediakan bea siswa bagi anak berprestasi
f. Memperkuat kurikulum muatan lokal dalam rangka melestarikan
budaya lokal.
sebagi sarana peningkatan kualitas siswa.
h. Melatih tenaga pengelola keuangan di setiap sekolah dan
meningkatkan peran komite sekolah untuk melindungi masyarakat
berpenghasilan bawah dan menengah.
kesehatan dengan Program Kartu Sehat
b. Pengembangan Rumah Sakit Gratis untuk masyarakat miskin.
c. Gratis pelayanan kesehatan dasar dan persalinan di puskesmas
dan Pustu meliputi:
2) Pemeriksaan dokter, pengobatan, dan konsultasi kesehatan.
3) Tindak medik dasar.
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 20
5) Pelayanan laboratorium dasar untuk item tertentu.
6) Surat keterangan lahir, sakit dan kematian.
7) Pelayanan kesehatan lanjutan di RSUD R. Syamsudin, SH
atau rumah sakit yang ditunjuk, terdiri atas pelayanan
kesehatan rawat lanjutan dan pelayanan rawat inap lanjutan di
kelas tiga.
Posyandu dan Posbindu.
TBC dan malaria.
j. Mempermudah izin kuliah dan melakukan diklat kepada para
dokter, para medis secara berkala.
k. Meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat melalui
implementasi program/kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
dalam bentuk pengembangan pengelolaan dan menambah
penyediaan sumur-sumur artesis dan MCK plus-plus yang dikelola
oleh masyarakat.
UMKM, serta Penanggulangan Kemiskinan
(Pedagang Kaki Lima).
ekonomi kreatif dengan memberikan kredit murah, membantu
keterampilan managerial dan kemitraan dengan usaha yang lebih
besar.
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 21
d. Mendorong tumbuh kembangnya industri-indutri rumah tangga
yang mengarah pada pengembangan produk-produk unggulan
daerah melalui bantuan modal usaha bagi pengusaha kecil tanpa
bunga.
akomodir 5.000 tenaga kerja.
f. Mewujudkan Kota Sukabumi sebagai Kota Jasa dan Tujuan Wisata
Kuliner, yang sejalan dengan arah pengembangan kota sesuai Visi
dan Misi Kota 2005-2025.
Pertanian.
penyuluhan pertanian penguatan dan pemberdayaan petani serta
pengembangan agrobisnis.
j. Bantuan pengemasan produk-produk pertanian, industri
perumahan dan UMKM.
a. Gratis pelayanan administrasi kependudukan meliputi:
1) Penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya sesuai dengan
ketentuan.
3) Penerbitan dan perpanjangan KTP.
4) Penerbitan akta kematian.
4.4 Prioritas Pembangunan Menurut Rumusan Isu Strategis
Dengan melihat kondisi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun
2019 serta permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi pada tahun
sebelumnya, isu-isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam proses
penyusunan prioritas pembangunan di tahun 2019 adalah :
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 22
Isu strategis Kota Sukabumi Tahun 2019 ditetapkan berdasarkan
pada hasil evaluasi pembangunan dan pencapaian indikator
pembangunan Kota Sukabumi pada kurun tahun 2016-2017 yang
tercantum pada Bab II RKPD, hasil Background Study dan Kajian
Teknokratik bahan RPJMD 2018-2023, serta mempertimbangkan kondisi
lingkungan strategis (internal dan eksternal) Kota Sukabumi yang akan
dihadapi pada tahun 2019.
2018-2023 hasil Background Study dan Kajian Teknokratik bahan RPJMD
2018-2023 adalah mencakup :
3. Penguatan Ketahanan Keluarga
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Pemerataan Infrastruktur
6. Reformasi Birokrasi
8. Pengembangan Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
9. Pembangunan Kota Berbasis Iptek
10. Penataan Pelayanan Angkutan Umum Massal
11. Kualitas Lingkungan Hidup
untuk Tahun 2019 adalah mencakup :
1. Peningkatan Ketahanan Keluarga
3. Promosi Dan Preventif Kesehatan
4. Peningkatan Kualitas Lulusan Anak Didik Tingkat Dasar
5. Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Relevansi Dengan Dunia Kerja
6. Optimalisasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan
7. Pelayanan Kesehatan Dan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Secara
Terintegrasi
10. Rintisan Pembangunan Terminal Terpadu Dengan Pusat
Perbelanjaan
12. Tindaklanjut Hasil Kajian Tol Bocimi
13. Pengembangan Kawasan Olahraga Suryakencana
14. Fungsionalisasi Gedung Kesenian Dan GOR Merdeka
15. Rintisan pembangunan Sarana Kesehatan Puskesmas Karang
Tengah Dan Lembursitu;
Pemerintahan (KPP)
19. Rintisan relokasi kantor Kejaksaan dan Polres
20. Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
21. Terbangunnya Sisten Inovasi Daerah
22. Penuntasan Program Universal Acces 100-0-100 (Air Bersih–Kumuh–
Sanitasi)
District)
26. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif
28. Peningkatan Aktivitas Ilmiah di tingkat Lokal, Regional, Nasional dan
Internasional;
31. Pendidikan dan pelatihan SDM
32. Penguatan Kelembagaan Keagamaan
Sukabumi)
34. Pencapaian Ruang Terbuka Hijau Dan Kawasan Lindung
35. Pengendalian limbah cair
Adapun isu strategis Tahun 2019 hasil perumusan Calon Wali Kota
dan Calon Wakil Wali Kota Sukabumi hasil pemilihan Kepala Daerah
2018-2023 terdiri dari :
4. Fasus fasum Perumahan yang belum diserahterimakan ke Pemkot
5. Satu unit kerja satu inovasi
6. Peningkatan PAD berbasiskan teknologi (IT)
Berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan dampak yang dapat
berpengaruh dari faktor perkembangan kondisi internal dan eksternal,
serta perumusan isu-isu strategis, maka dirumuskan Rencana
Pembangunan Kota Sukabumi menurut Prioritas Pembangunan, Program
Prioritas, dan Indikator Sasaran Tahun 2019.
4.5 IKU dan Program Prioritas Daerah Tahun 2019
Secara umum program prioritas terkait erat dengan upaya
pencapaian sasaran daerah, dimana saran merupakan penjabaran dari
visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai. Sasaran dijabarkan ke dalam
indikator sasaran, yang dijabarkan kembali melalui program dan kegiatan
di SKPD. Dengan demikian, maka diharapkan sasaran daerah yang telah
ditetapkan dapat dicapai dari akumulasi output dari setiap pelaksanaan
kegiatan.
sebagai berikut :
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Sukabumi Tahun 2019
No Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Target Capaian
Tahun 2019
Persen 25,1
Skala 0,59
Persen 100,00
5 Persentase Pengangguran Terbuka Persen 8.66
6 Persentase Kemiskinan Persen 8.31
7 Indeks Reformasi Birokrasi Skala 69
8 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)
Kategori A
10 Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Skala 77.22
11 Opini BPK atau LKPD Kategori WTP
12 Indeks Keamanan Skor 63.7
B ASPEK DAYA SAING
14 Realisasi PMA dan PMDN (Rp.Juta)
351.772,64
C ASPEK PELAYANAN UMUM
17 Persentase Kesesuaian Ruang dengan RTRW
Persen 62
19 Presentase Kecukupan Luasan RTH Publik Persen 1.48
20 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Skala 49.24
21 Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan Persen 1.44
22 Panjang Trotoar Jalan yang ramah Pejalan kaki dan berkebutuhan Khusus
Km 19.16
Persen 74
Persen 3
25 Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B 2031 seluas 321 Ha)
Hektar 25
26 Persentase Peningkatan Minat Baca Persen 3
Sumber : Peraturan Walikota Nomo 13 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Sukabumi 2019
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 26
Dengan mengacu kepada Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 33
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sukabumi
Nomor 21 Tahun 2013 tentang Program Prioritas Pembangunan dan
Indikasi Pendanaan RPJMD Kota Sukabumi 2013-2018 yang masih
relevan sebagai landasan awal, serta konsep perumusan Program
Prioritas baru, yang disusun menurut Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan, serta sesuai dengan ketentuan
kodifikasi dan standardisasi nomenklatur penganggaran berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
dimana Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas 6 urusan, yaitu: 24
Urusan Wajib; 8 Urusan Pilihan; 6 Penunjang Urusan; 2 Urusan
Pendukung; 1 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik; 1 Urusan
Kewilayahan, sehingga program prioritas pembangunan Kota Sukabumi
untuk tahun 2019 disajikan pada table 4.1 dan 4.2 berikut ini.
Tabel 4.1 Program Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2019
Kode
Indikator Kinerja Program(Outcome)
Dasar
Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A
99,95% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01
99,7% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 3
Persentase siswa yang mendaftar ke SMP yang memiliki ijasah Madrasah Diniyah
100% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 4
Cakupan sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum berbasis budi pekerti
21 Sekolah
Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/Paket C
100% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 6 Angka Melanjutkan (AM) SMA/SMK/MA ke perguruan tinggi
34% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 7
9 Sekolah
1 01 01 8
Program manajemen pelayanan pendidikan
100.00% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 9 Presentase siswa rawan DOSMA, SMK dan MA.
<18% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 10 Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun
9,73 Thn Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 11 Pendidik, Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah Kualifikasi S2
12,50% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 Kesehatan
1 01 02 1 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Angka Kematian Ibu 120/100. 000 KH
Dinas Kesehatan
1 01 02 2 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Angka Kematian Bayi 8,5/
10% Dinas Kesehatan
1 01 02 4 Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)
7% Dinas Kesehatan
20% Dinas Kesehatan
Indikator Kinerja Program(Outcome)
1 01 02 6 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular
100% Dinas Kesehatan
Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan
70% Dinas Kesehatan
Jumlah rumah sakit yang difasilitasi Pemerintah Daerah
- Dinas Kesehatan 2.Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata
1 01 02 9 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
100% Dinas Kesehatan
100% Dinas Kesehatan
Cakupan pengawasan legalitas dan keamanan produk makanan
100% Dinas Kesehatan
1 01 02 12 Program pengadaan, peningkatan dan prasarana rumah sakit
Persentase Pencapaian Nilai Akreditasi Rumah Sakit versi 2012
80 RSUD R. Syamsudin, SH
1 01 03 Pekerjaan Umum
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 28
1 01 03 1
Persentase kondisi jalan baik
75,14%
1 01 04 Perumahan Rakyat
1 01 04 2 Program Pengembangan Perumahan
Persentase Rumah Layak Huni
Kode
Indikator Kinerja Program(Outcome)
Target SKPD Penanggung
1 01 04 4
95,52
1 01 04 5 Kawasan Kumuh 30 Ha
Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 01 05 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
1 01 05 1
Persentase Penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat
95% 1. Satuan Polisi Pamong Praja
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1 01 05 6 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Cakupan pengendalian keamanan lingkungan
1 01 05 7
Persentase penyelesaian pelanggaran Perda
1 01 05 8 Persentase unjuk rasa yang terkendali
100% Satuan Polisi Pamong Praja
1 01 05 9
1,22% UP Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 01 05 10 Tertanganinya korban bencana dari kejadian bencana
90% UP Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 01 05 11 (Cakupan) Zona Tangguh Bencana
(75%) 2 UP Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 29
1 01 06 Sosial
1 01 06 1
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejah-teraan Sosial (PMKS) Lainnya
Persentase penurunan PMKS
0,50% Dinas Sosial
Indikator Kinerja Program(Outcome)
1 02 01 Tenaga Kerja
1 02 01 1
Angka partisipasi angkatan kerja
20% Dinas Tenagakerja
Jumlah penyerapan tenaga kerja
1 02 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 02 02 1 Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan
Persentase anggota parlemen perempuan
1 02 02 2
Persentase pekerja perempuan di lembaga eksekutif
16,97%
1 02 02 3
80%
1 02 02 4
Persentase Angkatan Kerja Perempuan
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 30
Kode
Indikator Kinerja Program(Outcome)
Tingkat ketersediaan pangan pokok (beras)
125%
1 02 03 2 Stabilitas harga dan pasokan pangan
80%
1 02 03 3 Tingkat keamanan pangan
80%
1 02 03 4 Skor pola pangan harapan (PPH)
78%
1 02 04 1 Program Perencanaan Tata Ruang
Persentase kesesuaian fungsi lahan dengan dokumen tata ruang hasil pengendalian pemanfaatan ruang
90%
1 02 05 Lingkungan Hidup
1 02 05 1
Luas RTH: Hutan Kota 11,08 Ha Dinas Lingkungan Hidup
1 02 05 2 Luas RTH: Taman Kota dan Jalur Hijau
17,30 Ha Dinas Lingkungan Hidup
1 02 05 3 Persentase RTH taman kota dan jalur hijau dalam kondisi baik
86% Dinas Lingkungan Hidup
30 ruas Dinas Lingkungan Hidup
1 02 05 5 Jumlah RTH Taman Kota
27 lokasi Dinas Lingkungan Hidup
1 02 05 6 Program pengelolaan areal pemakaman
Luas RTH Lahan Pemakaman
34,70 Dinas Lingkungan Hidup
1 02 05 7 Program Perlindungan dan Konservasi Sum-ber Daya Alam
Jumlah Kampung Iklim 5 Dinas Lingkungan Hidup
1 02 05 8 Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Jumlah sungai bersih dan terpelihara
7 lokasi Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah lokasi memenuhi baku mutu udara ambien
14 lokasi Dinas Lingkungan Hidup
Kode
Indikator Kinerja Program(Outcome)
Persentase penanganan sampah
Persentase reduksi sampah kota
4,51% Dinas Lingkungan Hidup
1 02 05 1 1
Jumlah Jalan tertib sampah
Jumlah Perumahan tertib sampah
1 02 06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 02 06 1
Program Penataan Administrasi Kependudukan
98%
1 02 06 2 Cakupan penerbitan kartu keluarga
98%
1 02 06 3 Cakupan penerbitan akta kelahiran
98%
1 02 06 4 Cakupan penerbitan akta kematian
80%
1 02 07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 02 07 1
Persentase posyandu strata mandiri
1 02 07 2 Persentase LPM berprestasi
68,29%
1 02 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1 02 08 1
Rata-rata usia nikah pertama wanita
21,32 tahun
Kode
Indikator Kinerja Program(Outcome)
Cakupan sasaran Pasangan Usia
Subur menjadi Peserta KB aktif
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 32
1 02 08 3 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Persentase Keluarga prasejahtera dan Sejahtera I
23,70%
1 02 09 Perhubungan
1 02 09 1 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Persentase fasilitas perlengkapan jalan :
d. Cermin Tikungan 88%
e. Pagar Pengaman 23%
1 02 10 1
Jumlah OPD yang telah menerapkan e- Gov (terintegrasi)
13 OPD
1 02 11 1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Persentase Peningkatan Koperasi Aktif
1 02 11 2
Persentase peningkatan usaha mikro kecil dan menengah
0,50% Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindutrian
Kode
Indikator Kinerja Program(Outcome)
Target SKPD Penanggung
1 02 11 3 Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi KUMKM
Persentase peningkatan LKM : KSP / USP Aktif
99,80% Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindutrian
1 02 11 4
Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang menerima penguatan permodalan
200 UMK
1 02 12 Penanaman Modal
1 02 12 1
Perizinan tepat waktu 80% Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
1 02 12 2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Nilai Investasi PMA (juta)
1 02 12 3 Nilai Investasi PMDN (juta)
Rp. 137.251,
1 02 13 1 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat regional/nasional
90% Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
1 02 16 Kebudayaan
1 02 16 1
Jumlah gedung kesenian
Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan
180.000 orang/th
5 OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 02 18 1 Persentase kearsipan daerah berbasis digital
20% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kode
Indikator Kinerja Program(Outcome)
Target SKPD Penanggung
2 01 01 1 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Produktivitas budidaya perikanan
2 01 01 2
Persentase pelaku usaha agribisnis perikanan yang menerapkan CBIB/CPIB
75% Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
2 01 02 Pariwisata
Waktu Kunjungan Wisata
2 01 02 2 Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata
Jumlah Wisatawan 125.000
Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
2 01 02 3 Program ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya
Jumlah event pagelaran budaya
2 01 03 Pertanian
2 01 03 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
Tingkat keaktifan dan kemandirian lembaga usaha tani
30,34% Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
2 01 03 2 Prosentase LKM-PUAP dan LKD-Demapan berklasifikasi sehat
56% Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 34
2 01 03 3
Provitas padi 6,78
2 01 03 4 Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Tingkat pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan
2% Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
2 01 03 5
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Program Penerapan Teknologi Peternakan
Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki NKV (Nomor Kontrol Veteriner)
80% Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
2 01 03 6 Program Penataan dan Pengembangan Kawasan Agribisnis
Terbangunnya Kawasan Agroeduwisata Cikundul (KAC)
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
Kode
Indikator Kinerja Program(Outcome)
2 01 06 1 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Jumlah Pengembangan Pasar Tradisional
Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindutrian
2 01 06 3 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Jumlah kawasan Penataan PKL
2 01 07 Perindustrian
2 01 07 2 Program peningkatan kapasitas IPTEK Sistem produksi
Persentase peningkatan IKM produktif
3 01 Penunjang Urusan
3 01 01 Inspektorat
3 01 01 10
Opini BPK atas LKPD WTP Inspektorat
3 01 02 Perencanaan Pembangunan
3 01 02 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketercapaian indikator sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD
90%
3 01 02 3 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
3 01 02 4 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 35
3 01 03 Keuangan
3 01 03 11 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Rasio belanja langsung terhadap belanja daerah
51% Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3 01 03 12 Persentase peningkatan PAD
15% Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kode
Indikator Kinerja Program(Outcome)
3 01 05 8 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase aparatur yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan penempatan tugas
90%
3 01 05 9 Program Pendidikan kedinasan
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam menduduki jabatan
100%
4 01 Pendukung
4 01 01 1 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Persentase kenaikan ZIS.
28,86% Sekretariat Daerah
Persentase sarana dan prasarana peribadatan yang mendapat bantuan dari Pemda
90% Sekretariat Daerah
Indeks Reformasi Birokrasi
65,27 Sekretariat Daerah
4 01 01 4 Nilai rata-rata IKM A Sekretariat Daerah
4 01 01 5
Kategori Akuntabilitas Kinerja
A Sekretariat Daerah
Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan kaidah dan mekanisme pembentukan produk hukum daerah
90% Sekretariat Daerah
4 01 01 7 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Luas lahan ruang aktivitas perekonomian dan pemerintahan baru
- Sekretariat Daerah
5 01 01
Persentase penurunan tingkat tawuran pelajar
50% Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 36
5 01 01 3 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Persentase unjukrasa yang disebabkan konflik inter dan antar umat beragama
10% Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kode
Indikator Kinerja Program(Outcome)
80% Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
5 01 01 5 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada
78% Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
6 Kewilayahan
Jumlah Kelurahan yang berketegori:
Kecamatan 1. Swasembada 20
KODE BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1 01 01 Pendidikan
2 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
3 Program Pendidikan non formal
4 Program manajemen pelayanan pendidikan
5 Program pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan
6 Program rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan
7 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 37
KODE BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
2 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
4 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
5 Program Kemitraan Peningkatan pelayanan kesehatan
6 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
7 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
8 Program pengadaan, peningkatan, sarana dan prasarana rumah sakit
9 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Pustu dan jaringannya,
10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
11 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
12 Program Pengawasan Obat dan Makanan
1 01 03 Pekerjaan Umum
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan
2 Program Perencanaan Tata Ruang
3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
5 Rehabilitasi & Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah
6 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
8 Pembangunan infrastruktur kelurahan/kecamatan
KODE BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
10 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan pengairan lainnya
11 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
17 Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong
18 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (Pemeliharaan Gedung kantor pemerintahan daerah)
1 01 04 Perumahan Rakyat
1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan
3 Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan
4 Pengembangan perumahan
1 Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
3 Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
4 Program Penanggulangan bencana Daerah
5 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 39
KODE BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
7 Perlindungan masyarakat dari acaman bencana
8 Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1 01 06 Sosial
2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial
3 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
4 Program Pemberdayaaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1 02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
1 02 01 Tenaga Kerja
1 Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
Persentase Peng
angguran terbuka
4. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1 02 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan
2 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
3 Program peningkatan kualiatas hidup dan perlindungan perempuan dan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 40
KODE BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Skor Pola Pangan Harapan
Lahan pertanian pangan berkelanjutan
1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
3 Operasi Kebersihan Jalan dan Lingkungan
4 Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
5 Penyediaan Prasarana dan Sarana pengelolaan Persampahan
6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
7 Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
8 Peningkatan Pengendalian Polusi
11 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
12 Koordinasi Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) /UKL- UPL
13 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 41
KODE BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
15 Pengkajian Dampak Lingkungan
16 Monitoring Evaluasi PPSP
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 02 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1 Program Kesehatan Reproduksi Remaja dan Program Keluarga Berencana
2 Program keluarga berencana, Program pelayanan kontrasepsi dan Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB-KR yang mandiri
3 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
1 02 09 Perhubungan
2 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
3 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
4 Peningkatan dan pengamanan lalu lintas
5 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
6 Peningkaatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
1 02 10 Komunikasi dan Informatika
1 Program Pemanfaatan teknologi Informasi
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 42
KODE BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
3 Program kerjasama informasi dan media massa
4 Fasilitasi Peningkatan SDM Dalam bidang komunikasi dan informasi
1 02 11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM KUKM, Perindustrian
Persentase Usaha Mikro
3 Program penumbuhan wirausaha baru
4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
5 Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif
Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM
85,44%
Persentase BPR/LKM Aktif
Persentase koperasi aktif
1 Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
2 Program Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
3 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
4 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
5 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, sarana dan Prasarana Daerah
1 02 13 Kepemudaan dan Olahraga
1 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 43
KODE BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1 02 15 Persandian
Program Penyelenggaraan Persandian Daerah;
1 02 16 Kebudayaan
4 Program pengembangan kebudayaan dan pariwisata
1 02 17 Perpustakaan
1 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
2 Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
1 02 18 Kearsipan
2 URUSAN PILIHAN
1 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2 Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
2 01 02 Pariwisata
Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan
3 Program ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya
4 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
5 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 44
KODE BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Skor pola pangan Harapan
3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Program Penerapan Teknologi Peternakan
4 Program Penataan dan Pengembangan Kawasan Agribisnis
5 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
6 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
7 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
8 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
2 01 04 Kehutanan
2 01 06 Perdagangan
2 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
3 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2 01 07 Perindustrian
Cakupan bina kelompok pengrajin
2 Program peningkatan kapasitas IPTEK Sistem produksi/industri
3 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
4 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
2 01 08 Transmigrasi
2 Program Transmigrasi Regional
KODE BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
3 01 02 Perencanaan
2 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
3 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
4 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
3 01 03 Keuangan
3 01 04 Kepegawaian
1 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2 Program Pendidikan Kedinasan
1 Program Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan
1 Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah
2 Program Ketatalaksanaan dan kelembagaan antar pemerintah dan pemerintah daerah
3 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 46
KODE BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
4 01 02 Sekretariat DPRD
1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
5 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5 01 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
5 01 01 Kesatuan Bangsa dan Politik
1 Program pengembangan wawasan kebangsaaan
2 Program Pendidikan Politik Masyarakat
3 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
6 KEWILAYAHAN
Program prioritas fungsi lain:
2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
5. Program koordinasi fasilitasi, monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Program Prioritas Sesuai Arahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Untuk penyelarasan terhadap Perencanaan di Tingkat Provinsi
Jawa Barat dan Nasional, Program Prioritas untuk perencanaan Tahun
2019 di Kota Sukabumi, dapat pula mengacu kepada Prioritas
Pembangunan dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 47
yang telah diselaraskan dalam perumusannya terhadap Prioritas
Pembangunan dalam Rancangan RKP RI Tahun 2019, yang terdiri dari
prioritas, sasaran, program prioritas lintas kewenangan, dimana yang
menjadi kewenangan provinsi dijalankan melalui 124 Program
Pembangunan Daerah. Selanjutnya Program Pembangunan Daerah
dijabarkan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah/Biro lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun
Anggaran 2019. Program Pembangunan tersebut telah menjalankan
semua Bidang Urusan sesuai Undang - Undang nomor 23 Tahun 2014,
yaitu mencakup :
I.1. Bidang Pendidikan
Kependidikan;
Manajemen;
7. Program Pelayanan Kesehatan;
9. Program Sumber Daya Kesehatan;
10. Program Manajeman Kesehatan;
I.3. Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang
12. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
14. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
15. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air lainnya;
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 48
16. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya;
Pantai;
19. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
20. Program Penataan Ruang;
Permukiman;
I.4. Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
23. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
I.5. Bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
Masyarakat
Masyarakat;
26. Program Perlindungan Masyarakat dan Ancaman Bencana dan
Penangangan Bencana;
Risiko Bencana di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota;
28. Program Penguatan Regulasi Perencanaan dan Penelitian
Penanggulangan Bencana;.
30. Program Pemberdayaan Sosial;
32. Program Pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 49
II. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar
II.1.Bidang Tenaga kerja
35. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaa
II.2. Bidang Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
38. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota;
Kabupaten/Kota;
II.4. Bidang Pertanahan
Pertanahan;
Hidup;
45. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup;
II.6. Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
47. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
II.7. Bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa
48. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi
Masyarakat;
Perbatasan Kabupaten / Kota Dalam Wilayah Provinsi;
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 50
50. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
51. Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan;
52. Program peningkatan dan pembinaan peranserta masyarakat
dalam pembangunan;
54. Program Pelayanan Keluarga Berencana;
55. Program Pendewasaan Usia Perkawinan;
II.9. Bidang Perhubungan
57. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
58. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
59. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
II.10.Bidang Komunikasi dan informatika
Pemanfaatan Teknologi Informasi;
61. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Kecil;
Kompetitif Usaha Kecil;
64. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
II.12.Bidang Penanaman modal
66. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
67. Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga
Keuangan Non Perbankan;
Kepramukaan;
Olahraga;
olahraga prestasi, dan organisasi olahraga;
71. Program penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat
provinsi;
II.15.Bidang Persandian
II.16.Bidang Kebudayaan
75. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya;
II.17.Bidang Perpustakaan
Perpustakaan;
II.18. Bidang Kearsipan
III. URUSAN PILIHAN
82. Program Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
83. Program Pemasaran, Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan;
85. Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan;
III.2. Bidang Pariwisata
III.3. Bidang Pertanian
89. Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian/Perkebunan;
90. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman
91. Program Penanggulangan Hama Penyakit Tanaman dan
Gangguan Perkebunan;
93. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
94. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
95. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
96. Program Pengembangan Agribisnis;
98. Program Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang
Kehutanan;
Geologi dan Air Tanah;
101. Program Peningkatan, pembinaan dan pengembangan energi
baru terbarukan;
103. Program Pemberdayaan Konsumen dan Pengawasan Barang
Beredar dan Jasa;
III.7. Bidang Perindustrian
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 53
107. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
III.8. Bidang Transmigrasi
Administrasi Daerah;
Daerah;
IV.2. Bidang Keuangan
Kinerja dan Keuangan;
114. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur;
115. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur;
116. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
IV.4. Bidang Penelitian dan Pengembangan
117. Program Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
IV.5. Fungsi Lain
Daerah;
120. Program Penataan Peraturan Perundang - undangan,
Kesadaran Hukum dan HAM;
123. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
124. Program koordinasi fasilitasi, monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Kebijakan Keuangan Daerah
4.6. Pendapatan Daerah
1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
Pemerintah Kota Sukabumi akan melakukan upaya peningkatan
pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi
daerah untuk mencapai target-target berikut:
(a) Target peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari
pajak daerah dan retribusi daerah dalam KUA Kota Sukabumi
Tahun 2019 adalah minimal 10 persen.
(b) Target proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total
pendapatan asli daerah dalam KUA Kota Sukabumi Tahun 2019
adalah minimal 13,2 persen.
(c) Target proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total
pendapatan dalam KUA Kota Sukabumi Tahun 2019 adalah
minimal 4,1 persen.
dari pajak daerah dan retribusi daerah:
1) Pemerintah Daerah akan menindaklanjuti hasil kegiatan
penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi
daerah dengan menggunakan aplikasi secara online untuk
mencapai smart economy.
daerah.
3) Menerapkan hasil uji coba kegiatan penagihan pajak daerah dan
retribusi daerah secara online, serta pengawasan penyetorannya.
4) Mendukung pencapaian peningkatan realisasi Pendapatan yang
bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor.
5) Mendukung upaya peningkatan penerimaan negara dari Pajak
Rokok melalui sosialisasi dan penegakkan hukum di bidang Cukai
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 55
dan pajak rokok untuk dapat meningkatkan Pendapatan yang lebih
besar dibanding tahun sebelumnya.
Penerangan Jalan Umum.
Pengendalian Lalu Lintas.
yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau
Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2019
dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang
dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial
dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan terdiri dari :
(1) Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi
pemupukan laba (profit oriented) yang mampu menghasilkan
keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD
adalah PD BPR Kota Sukabumi dan PD Waluya Farma.
(2) Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi
kemanfaatan umum (public service oriented) yang mampu
meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah PDAM
Tirta Bumi Wibawa.
peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui
BUMD tersebut di atas untuk mencapai target sebagai berikut :
(a) Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan Tahun 2019 adalah minimal 10 persen.
(b) Target proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan terhadap total pendapatan asli daerah Tahun 2019
adalah minimal 1,5 persen.
0,5 persen.
(1) Optimalisasi Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir
sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non
permanen,
cadangan,
daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD.
(4) Meminimalisir jumlah wajib pajak yang dikenakan denda
pajak daerah dan retribusi daerah dengan sosialisasi dan
pembinaan melalui sosial media.
a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak
Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan
Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 57
dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 plafond anggarannya
masih didasarkan pada nilai plafond Dana Bagi Hasil pada APBD
Kota Sukabumi Tahun 2018, sebagaimana ketentuan yang
berlaku.
plafond anggarannya masih didasarkan pada nilai plafond Dana
DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) pada APBD Kota
Sukabumi Tahun 2018, sebagaimana ketentuan yang berlaku.
2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):
Penganggaran DAU plafond anggarannya masih didasarkan pada
nilai plafond Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kota
Sukabumi Tahun 2018, sebagaimana ketentuan yang berlaku.
3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):
Penganggaran DAK plafond anggarannya masih didasarkan pada
nilai plafond Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBD Kota
Sukabumi Tahun 2018, sebagaimana ketentuan yang berlaku.
C Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1. Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi dan
dilaporkan ke Kas Pemerintah Daerah.
2. Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah
yang diterima dari pemerintah provinsi.
3. Peningkatan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan
sebagai upaya untuk menambah Pendapatan daerah yang
bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum
maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi
yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya.
4. Menggali pendapatan hibah yang bersumber dari
pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik
dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri,
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 58
kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat
dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau
pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah,
dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan
dimaksud.
pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam
negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak
mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau
pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan,
dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan
dimaksud.
Target Pendapatan Daerah
meliputi Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja dan Anggaran
Pembiayaan pada tahun 2018 sebagaimana yang diamanatkan dalam
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. Proyeksi didasarkan pada perkembangan APBD
Kota Sukabumi pada beberapa tahun terakhir dengan melihat rata-rata
pertumbuhan per tahunnya.
Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 59
Tabel 4.3
No. U r a i a n R-APBD TA. 2019
I. Pendapatan Daerah
1.1.1 Pajak Daerah 37,701,999,280
1.1.2 Retribusi Daerah 7,910,423,000
1.2. Dana Perimbangan 709,719,508,195
1.2.2 Dana Alokasi Umum 495,865,420,000
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 144,697,321,000
1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 92,377,103,941
1.3.1 Hibah 36,649,450,000
1.3.2 Dana Darurat -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya. 55,727,653,941
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus -
1.3.5 Bantuan Keu. dari Propinsi atau pemerintah daerah lainnya
-
a. Dalam hal Pendapatan Asli Daerah, untuk pos Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah, sebagian besar sebesar Rp. 300.000.000.000,-
berasal dari penerimaan pada PPK-BLUD RSUD Syamsudin, SH Kota
Sukabumi, dan dalam penggunaannya akan dialokasikan kembali ke
instansi tersebut sebesar jumlah yang sama.
b. Untuk pos Dana Perimbangan, plafond anggarannya masih
didasarkan pada nilai plafond Dana Perimbangan pada APBD Kota
Sukabumi Tahun 2018, sebagaimana ketetentuan yang berlaku.
c. Untuk pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, plafond
anggarannya masih didasarkan pada nilai plafond Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Kota Sukabumi Tahun
2018 dari pos Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya,
sebagaimana ketetentuan yang berlaku.
Beberapa upaya Pemerintah Kota Sukabumi dalam meningkatkan
Pendapatan Daerah dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut :
a. Memantapkan kemampuan kelembagaan dengan memaksimalkan
satuan kerja yang ada disertai penerapan Sistem Operasional
Pemungutan pajak dan retribusi daerah secara online.
b. Meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Milik
Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan pada
Pendapatan Daerah.
ekstensifikasi.
upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar
retribusi daerah.
kerjasama manajemen portofolio.
4.7 Belanja Daerah
daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yaitu
meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, serta lainnya sebagai
pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan dengan ketentuan
perundang-undangan, yaitu mencakup pencapaian Visi dan Misi Kota
Sukabumi, baik Visi dan Misi dalam jangka panjang sesuai RPJPD Kota
Sukabumi 2005-2025, maupun Visi dan Misi jangka menengah Calon Wali
Kota dan Calon Wakil Walikota Sukabumi 2018-2023 yang didalamnya
mencakup Janji Calon Wali Kota dan Calon Wakil Walikota Sukabumi
2018-2023, serta dengan memperhatikan..rekomendasi hasil Background
Study, dan Kajian Teknokratik, dan Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun
2019.
Selaras dengan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2019, Kebijakan
Umum Belanja Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak harus
berdasarkan money follow function, tetapi money follow program
prioritas.
3. Program pembangunan Berkelanjutan (pro-growth, pro-job, pro-
poor dan pro-environment)
4. Fungsi Pendidikan,
6. Pembangunan Infrastruktur
Adapun sasaran Belanja Daerah Prioritas secara lebih rinci adalah
sebagai berikut :
2018 – 2023
dan Wakil Wali Kota Sukabumi Periode 2018 -2023
3. Mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan
Anggota DPR (DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota)
4. Mempersiapkan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat tentang
peningkatan pendapatan aparatur sipil negara sesuai dengan
Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang gaji dan tunjangan
ASN
pemberantasan korupsi terkait penerapan tunjangan perbaikan
penghasilan
secara bertahap
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 62
8. Memprioritaskan belanja-belanja yang dirasakan langsung oleh
masyarakat
(KPP), Penyusunan Masterplan dan DED KPP
10. Urgensi pemenuhan kebutuhan lahan TPA yang sudah overload daya
tampungnya
Pangan Berkelanjutan)
melalui pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan
13. Menuntaskan pembangunan gedung – gedung pelayanan
masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan
14. Melaksanakan penertiban PKL di badan jalan melalui kegiatan Tindak
Pidana Ringan (TIPIRING)
BKPSDM.
17. Menghilangkan program dan kegiatan yang tidak efektif dan tidak
efisien
berdasarkan usulan/ proposal dari masyarakat sesuai ketentuan
perundang – undangan yang berlaku
Birokrasi untuk melaksanakan Good Government
20. Fungsionalisasi Gedung Kesenian, GOR Merdeka, dan STIKES
21. Mewujudkan Universal Health Coverage.
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 63
Diantara Belanja Daerah Prioritas di atas terdapat
Program/Kegiatan strategis yang harus segera dilaksanakan yaitu:
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS TA 2019 ANGGARAN (RP)
1 Pembangunan/Rehab Gedung SLRT 1.500.000.000
2 Penyediaan Tambahan Lahan TPA 32.000.000.000
3 Pembangunan Kawasan Pemerintahan (KPP) 11.500.000.000
4 Masterplan, DED KPP 500.000.000
5 Pembangunan Gedung Perpustakaan diI Kel / Kec 1.500.000.000
6 Lahan Pendukung untuk Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
2.200.000.000
8 Pembangunan Gedung Kecamatan, 1 Unit 3.500.000.000
9 Pembangunan Gedung Kelurahan, 1 Unit 2.000.000.000
10 Penyediaan Lahan dan Pembangunan Gedung Puskesmas Karang Tengah
4.000.000.000
13 Penguatan Smart City : Komputer, Aplikasi, Tempat 1.750.000.000
Jumlah Anggaran 67.000.000.000
14 Program Kegiatan Janji Wali Kota Terpilih Periode 2018- 2023
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 64
Program Kegiatan Janji Wali Kota Terpilih Periode 2018-2023 terdiri dari :
NO NAMA PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL 2019
1 STUDENT CAMP Program pendidikan agama, kedisiplinan, pembetukan karakter anak bangsa yang berdurasi tidak panjang (short course) bagi siswa SMA, SMK sederajat. Pelaksanaannya berdurasi 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dan tidak hanya di dalam kelas saja tapi di luar ruang (outdoor) juga, pada saat siswa baru masuk tahun ajaran baru dan menjelang kelulusan
Pelaksanaan Student Camp
Fungsionalisasi Sport Centre di Lokasi Taman Sugema Kel. Gedong Panjang
3 Peningkatan Literasi
Mengembangkan budaya literasi, mengajak warga untuk semakin gemar membaca dengan mengadakan event - event menarik disetiap daerah yang digarap oleh penggerak perpustakaan keliling
Gedung Perpustakaan Cikundul, Cibeureum dan Penambahan Gedung Lantai 3 Perpustakaan Daerah
4 Sukabumi Artist Assosiation
Regulasi Hotel, Launching Data Sukabumi Artist Assosiation
5 Pembuatan Aplikasi Udunan Online
Pemerintah kota mendorong kesetiakawanan warga kota untuk saling membantu, silih asah silih asih silih asuh dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat
Pemerintah kota memiliki banyak keterbatasan secara kewenangan maupun secara anggaran sehingga perlu adanya ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 65
NO NAMA PROGRAM DEFINISI OPERASIONAL 2019
6 Rumah Singgah Menyediakan rumah singgah bagi warga Kota Sukabumi yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, perawatan medis di RSUP rujukan (RS. Hasan Sadikin) serta menyiapkan tenaga administrasi agar pasien terlayani dengan baik
Bantuan Pembiayaan, Survey dan study banding tentang pengelolaan rumah singgah
7 Optimalisasi Puskesmas
Peningkatan mutu dan layanan Puskesmas di setiap kecamatan dengan menyediakan Dokter Spesialis, peralatan medis, layanan BPJS non stop (24 jam). Dengan tambahan satu perawat di setiap kelurahan (Home Care) sebagai salah satu upaya, antisipasi pelayanan warga yang memrlukan pengobatan, pertolongan medis di tiap kecamatan agar terhindar dari penumpukan pasien di RSUD sehingga pelayanan bisa dilakukan secara optimal
Peningkatan Puskesmas Kec. Baros
Kajian Pedestrian Jalan Djuanda
9 Little Sukabumi Bersinergi dengan kota lain (Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Bali) dengan mendirikan layanan informasi, pusat belanja, display kreasi produk unggulan khas Sukabumi
- Perjanjian Kerjasama
Perjanjian Kerjasama
11 Kredit ANYELIR Anti nginjem ka Rentenir adalah penyediaan jasa keuangan yang disalurkan pada seluruh warga sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai upaya meningkatkan kesetiakawanan sosial juga menghindarkan warga dari jeratan lintah darat
- Pembentukan lembaga ANYELIR di Kecamatan
- Sosialisasi kredit ANYELIR
12 Pendidikan Vokasi Pemerintah mendorong terselenggaranya pendidikan yang berorientasi kepada penguasaan keahlian tertentu (vokasi) yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan usaha
- Optimalisasi Balai Latihan Kerja
13 Sukabumi Creative Hub
Pembangunan ruang kreasi bagi warga dengan menyediaan studio foto/televisi, studio fashion, ruang ICT, art gallery, bioskop mini untuk pemutaran film karya anak bangsa, ruang belajar, kafetaria, radio komunitas anak muda, studio recording, perform stage, art library, 3D printer, laser cutting dan tempat kongkow terbuka selama 24 jam
Sarana prasarana Sukabumi Creative Hub (lokasi gedung kesenian)
14 SUPER Sebuah aplikasi berbasis android yang dibuat oleh FAHAM dalam memanfaatkan ICT merespon keluhan, mendengarkan aspirasi, wadah komunikasi warga dengan pemerintah secara dua arah
15 Keagamaan Revitalisasi MP3 (madrasah, PAUD dan Pondok pesntren) dan BOS santri
16 Gapura pemugaran gapura di batas kota Pembangunan/ pengadaan gapura
17 Pasar Induk pembangunan pasar induk Pembuatan ded, dan perencanaan pembangunan
18 Pasar Pelita percepatan pembangunan pasar pelita
Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap
belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah,
maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan
efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan
informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 67
keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau
dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
a. Belanja Tidak Langsung
berikut:
Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan
b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan
pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun
2019.
gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi
pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya
maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah
belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota
DPRD serta PNSD dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran
2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan.
Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk
pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan
bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan
jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak
diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
dan kematian bagi PNSD dialokasikan pada APBD dengan
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015
tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
f) Penganggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)
berbasis kinerja serta mengantisipasi terhadap
diberlakukannya Rencana Peraturan Pemerintah (RPP)
tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS, maka perlu
disikapi secara bijaksana dan cermat atas dampak yang
mungkin terjadi terhadap belanja dalam RAPBD Kota
Sukabumi Tahun Anggaran 2019, dan besarannya akan di
sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan
persetujuan DPRD.
Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor
69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
Sukabumi.
2) Belanja Bunga
Tahun Anggaran 2019.
3) Belanja Subsidi
Tahun Anggaran 2019.
perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan
publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan
Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja
Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga
tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh
masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga
tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang
merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang
banyak.
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD
Penyelenggara Penyediaan Air Minum).
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial akan ditetapkan secara selektif
(Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber
dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur
tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi
hibah dan bantuan sosial)
Belanja Bagi Hasil Pajak tidak dianggarkan dalam APBD Kota
Sukabumi Tahun Anggaran 2019.
6) Belanja Bantuan Keuangan
dalam APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2019.
Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik
berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman
Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik.
daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai
kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi
berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan
mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program
dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian
atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
b. Belanja Langsung
program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat
dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 71
kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada
setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib
terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga
satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman
pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
2) Belanja Pegawai
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas
dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai
dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam
rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
b) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam
jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian
obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran
honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan
ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
3) Belanja Barang dan Jasa
a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan
dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa yang
besarannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap,
pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang
dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan
mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004,
Kebijakan Umum APBD 2019 IV - 72
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19
Tahun 2016.
ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka
pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan
atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja
tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa
sesuai kode rekening berkenaan.
tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume
pekerjaan serta memper