1

PERKEMBANGAN

AKUNTANSI DI INDONESIA

Tugas Mata Kuliah

Seminar Akuntansi

Disusun oleh :

SUNARDI

NPM. 4309500767

Kelas Konversi

Program Studi Akuntansi S-1

Fakultas Ekonomi

Universitas Pancasakti Tegal

1

2

PENDAHULUAN

Akuntansi Indonesia mengalami pasang surut perkembangan. Ada berbagai

faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Indonesia. Faktor tersebut

antara lain lingkungan politik dan ekonomi serta organisasi profesi.

Seperti diketahui Indonesia telah mengalami perubahan dalam lingkungan

politik dengan ditandai pergantian kepemimpin yang memiliki karakter berbeda.

Perbedaan karakter kepemimpinan ini pada akhirnya akan mempengaruhi model

ekonomi Negara serta mempengaruhi praktik akuntansi.

Secara singkat pada makalah ini mencoba membahas perkembangan praktik

akuntansi di Indonesia. Pembahasan pertama dimulai dengan mengambarkan sejarah

perkembangan akuntansi si Indonesia. Pada bagian berikutnya akan dibahas

perkembangan organisasi profesi akuntansi, dan penyususnan standar akuntansi di

Indonesia.

1

3

PEMBAHASAN

1. SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI DI INDONEISA

Praktik akuntansi di Indonesia dapat ditelusuri pada era penjajahan Belanda

sekitar 17 (ADB 2003) atau sekitar tahun 1642 (Soemarso 1995). Jejak yang jelas

berkaitan dengan praktik akuntansi ddi Indonesia dapat di temui pada tahun 1747,

yaitu praktik pembukuan yang dilaksanakan Amphioen Socitey yang

berkedudukan di Jakarta (Soemarso 1995). Pada era ini Belanda menganlkan

sistem pembukuan berpasangan (Double-entry bookkeeping) sebagaimana yang

dikembangkan ole h luca Pacioli. Perusahaan VOC milik Belanda yang

merupakan organisasi komersial utama selama masa penjajahan memainkan

peranan penting dalam praktik bisnis di Indonesia selam era ini (Diga dan Yunus

1997).

Kegiatan ekonomi pada masa penjajahan meningkat cepat selama tahun

1800an awal tahun 1900an. Hal ini ditandai dengan dihapuskannya tanam paksa

sehingga pengusaha Belanda banyak yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Peningkatan kegiatan ekonomi mendorong munculnya permintaan akan tenaga

akuntan dan juru buku yang terlatih. Akibatnya, fungsi auditing mulai mulai

dikenalkan di Indonesia pada tahun 1907 (Soemarso 1995). Peluang terhadap

kebutuhan audit ini akhirnya diambil oleh akuntan Belanda dan Inggris yang

masuk ke Indonesia untuk membantu kegiatan administrasi di perusahaan tekstil

dan perusahaan manufaktur (Yunus 1990). Intrernal auditor yagn pertama kali

datang di Indonesia adalah J.W Labrijn yang sudah berada di Indonesia pada

tahun 1896 dan orang pertama yang melaksanakan pekerjaan audit (menyusun

dan mengontrol pembukuan perusahaan) adalah Van Schagen yang dikirim ke

Indonesia pada tahun 1907 (Soemarso 1995).

Pengiriman Van Schagen merupakan titik tolak berdirinya Jawatan Akuntan

Negara-Government Accountant Dienst yang terbentuk pada tahun 1915

(Soemarso 1995). Akuntan public yang pertama adalah Frese dan Hogeweg yang

mendirikan kantor di Indonesia pada tahun 1918. pendirian kantor ini diikuti 1

4

kantor akuntan yang lain yaitu kantor akuntan H.Y. Voerens pada tahun 1920 dan

pendirian Jawatan Akuntan Pajak-Belasting Accountant Dienst (Soemarso 1995).

Pada era penjajahan, tidak ada orang Indonesia yang bekerja sebagai akuntan

public. Orang Indonesia pertama yang bekerja di bidang akuntansi adalah JD.

Massie, yang diangkat sebagai pemegang buku pada Jawatan Akuntan Pajak pada

tanggal 21 September 1929 (Soemasro 1995).

Kesempatan bagi akuntan lokal (Indoenesia) mulai muncul pada tahun 1942-

1945, dengan mundurnya Belanda dari Indonesia. Sampai tahun 1947 hanya ada

satu orang akuntan yang berbangsa Indonesia yaitu Prof. Dr. Abutari (Soemarso

1995). Praktik akuntansi model Belanda masih diggunakan selama era setelah

kemerdekaan (1950an). Pendidikan dan pelatihan akuntansi masih didominasi

oleh sistem akuntansi model Belanda.

Nasionalisasi atas perusahaan yagn dimiliki Belanda dan pindahnya orang-

orang Belanda dari Indonesia pada tahun 1958 menyebabkan kelangkaan akuntan

dan tenaga ahli (Diga dan Yunus 1997).

Atas dasar nasionalisasi dan kelangkaan akuntan, Indonesia pada akhirnya

berpaling ke praktik akuntansi model Amerika. Namun demikian, pada era ini

praktik akuntansi model Amerika mampu berbaur dengan akuntansi model

Belanda, terutama yang terjadi di lembaga pemerintah. Makin meningkatnya

jumlah institusi pendidikan tinggi yang menawarkan pendidikan akuntansi-seperti

oembukaan jurusan akuntansi di Universitas Indonesia 1952, Institut Ilmu

Keuangan (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara-STAN) 1990, Universitas

Padjajaran 1960, Univeritas Sumatra Utara 1960, Universitas Airlangga 1960 dan

Universitas Gajah Mada 1964 (Soemarso 1995) telah mendorong pergantian

praktik akuntansi model Belanda dengan model Amerika pada tahun 1960

(ADB 2003). Selanjutnya, pada tahun 1970 semua lembaga harus mengadopsi

sistem akuntansi model Amerika (Diga dan Yunus 1997).

Pada pertengahan tahun 1980an, sekelompok tehnokrat muncul dan memiliki

kepedulian terhadap reformasi ekonomi dan akuntansi. Kelompok terebut

berusaha untuk menciptakan ekonomi yang lebih kompetetif dan lebh berorentasi 1

5

pada pasar – dengan dukungan praktik akutansi lebih baik. Kebijakan kelompok

tersebut memeperoleh dukungan yang kuta dari investor asing dan lembaga-

lembaga internasional (Rosser 1990). Sebelum perbaikan pasar model dan

pengenalan reformasi akuntansi tahun 1980an dan awal 1990an, dalam praktik

banyak ditemui perusahaan yang memiliki tiga jenis pembukuan – satu untuk

menunjukkan gambaran sebenarnya dari perusahaan dan untuk dasar pengambilan

keputusan; satu untuk menunjukkan hasil yang positif dengan maksud agar dapat

digunakan untuk mengajukan pinjaman/ kredit dari bank domestic dan asing; dan

satu lagi yang menunjukkan hasil negative (rugi) untuk tujuan pajak (Kwik 1994).

Pada awal tahun 1990an, tekanan untuk memperbaiki kualitas pelaporan

keuangan muncul seiring dengan terjadinya berbagai skandal pelaporan keuangan

yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan perilaku investor. Sekandal pertama

adalah kasus Bank Duta (bank swasta yang dimiliki oleh tiga yayasan yagn

dikendalikan presiden Suharto). Bank Duta Go Public pada tahun 1990 tetapi

gagal mengungkapkan kerugian yang jumlah besar (ADB 2003). Bank Duta juga

tidak menginformasi semua informasi kepada Bapepam, auditornya atau

underwriternya tentang masalah tersebut. Celakanya, auditor Bank Duta

mengeluarkan wajar tanpa pengecualian. Kasus ini diikuti oleh kasus Plaza

Indonesia Realty (Pertengahan 1992) dan Barito Pacific Timber (1993). Rosser

(1999) mengatakan bahwa bagi pemerintah Indonesia, kualitas pelaporan

keuangan harus diperbaiki jika memang pemerintah menginginkan adanya

transformasi pasar modal dari model “casino” mejadi model yang dapat

memobilisasi aliran investasi jangka panjang.

Bewrbagai skandal tersebut telah mendorong pemerintah dan badan

berwenang untuk mengeluarkan kebijakan regulasi yang ketat berkaitan dengan

pelaporan keuangan. Pertama, pada September 1994, pemerintah melalui IAI

mengadopsi seperangkat standar akuntansi keuangan (PSAK). Kedua, pemerintah

bekerja sama dengan Bank Dunia (Work Bank) melaksanakan proyek

Pengembangan Akuntansi yang ditunjuk untuk mengembangakan regulasi

akuntansi dan melatih profesi akuntansi. Ketiga, pada tahun 1995, pemerintah 1

6

membuat barbagai aturan berkaitan dengan akuntansi dalam Undang-undang

Perseroan Terbatas. Keempat, pada tahun 1995 pemerintah memasukkan aspek

akuntansi/ pelaporan keuangan kedalam Undang-undang Pasar Modal

(Rosser 1999).

Jatuhnya nilai rupiah pada tahun 1997-1998 makin meningkatkan tekanan

pada pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan sampai awal

1998, kebangkrutan konglomerat, collapsenya sistem perbankan, meningnkatnya

inflasi dan pengangguran memaksa pemerintah bekerja sama dengan IMF dan

melakukan negosiasi atas berbagai paket penyelamat yang ditawarkan IMF. Pada

waktu ini kesalahan secara tidak langsung diarahkan pada buruknya praktik

akutansi dan rendahnya kualitas keterbukaan informasi (Tansparancy). Ringkasan

perkembangan praktik akuntansi di Indonesia dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1.

Faktor Linfkungan dan Praktik Akuntansi

PERKEMBANGAN

POLITIK DAN

SOSIAL

PERKEMBANGAN

EKONOMI

PERKEMBANGAN

AKUNTANSI

ERA KOLONIAL

BELANDA (1595-

1945) :

Belanda

menguasai Jawa

dan kepulauan

lain.

Islam menjadi

agama mayoritas

Perusahaan Hindia

Belanda (VOC) menguasai

perdagangan di Indonesia.

Keterlibatan dan aktifitas

Pribumi di perdagangan

dibatasi dengan ketat.

Etnis China diberi hak

khusus dibidang

perdagangan dan

Belanda mengenalkan

akuntansi di Indonesia

Regulasi akuntansi yang

pertama dikeluarkan

tahun 1642 oleh Gubernur

Jendral Hindia Belanda.

Regulasi terebut mengatur

administrasi Kas dan

Piutang (Abdil Kadir

1

7

transportasi air 1982)

ERA SUKARNO

(1945-1966) :

Indonesia

memperoleh

kemerdekaan.

Kepemimpinan

presiden Soekarni

dekat dengan

pemerintah Cina

(RRC). Tahun 1965

terjadi usaha kudeta

oleh komunis yang

berhasil digagalkan

dan mendorong peran

militer.

Dominasi perdagangan

oleh Belanda dan China

mendorong munculnya

ketidak adilan di

masyarakat. Akhirnya,

Indonesia memilih

pendekatan sosialis dalam

pembangunan yang

ditandai dengan dominasi

peran Negara. Tahun

1958, semua perusahaan

milik Belanda

dinasionalisasi dan warga

Negara Belanda keluar

dari Indonesia.

Akademi lulusan Amerika

mengisi kekosongan

posisi akuntan dan sistem

akuntansi dan auditing

Amerika dikenalkan di

Indonesia. Baik akuntansi

model Belanda maupun

Amerika digunakan

secara bersama. Ikatan

Akuntansi Indonesia

didirikan tahun 1957

untuk memberi pedoman

dan untuk

mengkoordinasi aktivitas

akuntan.

ERA SUHARTO

(1966-1998) :

Suharto menjadi

Presiden tahun 1966

dengan pendekatan

kebijakan ekonomi

dan politik yang

konservatif

Dibawah kepemimpinan

Suharto, pembangunan

ekonomi didasarkan pada

pendekatan kapitalis.

Investor asing didorong

dan tahun 1967

dikeluarkan Undang-

undang Penanaman Modal

Asing yang menghasilkan

munculnya perusahaan

asing

Terjadi transfer

pengetahuan dan keahlian

akuntansi secara langsung

dari kantor pusat

perusahaan asing kepada

karyawan Indonesia dan

secara tidak langsung

mempengaruhi aktivitas

bisnis.

Tahun 1973, IAI

1

8

Tahun 1997-1998 Krisis

Keuangan Asia menimpa

Indonesia dan banyak

perusahaan yang bangkrut.

mengadopsi seperangkat

prinsip akuntansi dan

standar auditing serta

professional code of

conduct. Prinsip-prinsip

akuntansi didasarkan pada

pedoman akuntansi yang

dipublikasikan AICPA

tahun 1965.

Standar akuntansi

internasional diadopsi

tahun 1995

ERA SETELAH

SUHARTO

(SETELAH 1998) :

Suharto dipaksa

mengundurkan diri

pada tahun 1998

Indonesia berjuang dari

kesulitan ekonomi dan

stabilitas sosial.

Regulasi diperketat untuk

memperbaiki

pengungkapa informasi.

2. PERKEMBANGAN ORGANISASI PROFESI AKUNTANSI

Sampai dengan tahun 1950an, di Indonesia belum ada profesi akuntansi

lulusan universitas lokakl. Hampir semua akuntan memiliki kualifikasi

proffesional yang berasal dari Belanda. Munculnya Undang-Undang No. 34/ 1954

tentang Pemakaian Gelar Akuntan merupakan fondasi lahirnya akuntan yang

berasal dari universitas lokal. Pada tahun 1957, kelompok pertama mahasiswa

akuntansi lulus dari Universitas Indonesia. Namun demikian, kantor akuntan

public milik orang Belanda tidak mengakui kualifikasi mereka. Atas dasar

1

9

kenyataan tersebut, akuntan lulusan Universitas Indonesia bersama-sama dengan

dengan akuntan senior lulusan Belanda mendirikan Ikatan Akuntan Indonesia

(IAI) pada tanggal 23 Desember 1957. professor Soemarjo Tjitrosidojo –

akademisi berpendidikan Belanda adalah Ketua Umum IAI yang pertama

(Yunus 1990). Tujuan didirikannya IAI ini antara lain mempromosikan status

profesi akuntansi, mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan keahlian

serta kompetensi akuntan.

Selama tahun 1960an, menurunnya peran kegiatan keuangan mengakibatkan

penurunan permintaan jasa akuntansi dan kondisi ini berpengaruh pada

perkembangan profesi akuntansi di Indonesia. Namun demikian, perubahan

kondisi ekonomi dan politik yang terjadi pada akhir era tersebut, telah mendorong

pertumbuhan profesi akuntansi. Profesi akuntansi mulai berkembang cepat sejak

tahun 1967 yaitu setelah dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal

Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri 1968

(Soemarso 1995). Usaha profesionalisasi IAI mendapat sambutan ketika

dilaksanakan konvensi akuntansi yang pertama yaitu pada tahun 1969. hal ini

terutama disebabkan oleh adanya Surat Keputusan Menteri Keuangan yang

mewajibkan akuntan bersertifikat menjadi anggota IAI (ADB 2003)

Pada tahun 1973, IAI membentuk “Komite Norma Pemeriksaan Akuntan”

(KNPA) untuk mendukung terciptanya perbaikan ujian akuntansi (Bahciar 2001).

Yayasan Pengembangan Ilmu Akuntansi Indonesia (YPAI) didirikan pada tahun

1974 untuk mendukung pengembangan profesi melalui program pelatihan dan

kegiatan penelitian. Selanjutnya pada tahun 1985 dibentuk Tim Koordinasi

Pengembangan Akuntansi (TKPA). Kegitan TKPA ini didukung sepenuhnya

oleh IAI dan didanai oleh Bank Dunia sampai berakhir tahun 1993. misinya

adalah untuk mengembangkan pendidikan akuntansi, profesi akuntansi, standar

profesi dank ode etik profesi.

Kemajuan selanjutnya dapat dilihat pada tahun 1990an ketika Bank Dunia

mensponsori Proyek Pengembangan Akunatan (PPA). Melalui proyek ini,

berbagai standar akuntansi dan auditing dikembangkan, standar profesi diperkuat 1

10

dan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) mulai dikenalkan. Ujian Sertifikasi

Akuntan Publik berstandar Internasional diberlakukan sebagai syarat wajib bagi

akuntan publik yang berpraktik sejak tahun 1997 (akuntan yang sudah berpraktik

sebagai akuntan public selama 1997 tidak wajib mengikuti USAP). Pengenalan

USAP ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat SK

Menteri Keuangan No. 43/ KMK. 017/ 1997 yang berisi ketentuan tentang

prosedur perizinan, pengawasan, dan sanksi bagi akuntan public yang bermasalah

(SK ini kemudian diganti dengan SK No. 470/ kmk.017/ 1999).

Empat pupluh lima tahun setelah pendirian, IAI berkembang menjadi

organisasi profesi yang diakui keberadaanya di Indonesia dan berprofesi sebagai

akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pendidikan dan akuntan

pemerintahan.

Profesi akuntansi menjadi sorotan publik ketika terjadi krisis keuangan di

Asia pada tahun 1997 yang ditandai dengan bangkrutnya berbagai perusahaan dan

Bank di Indonesia. Hal ini disebabkan perusahaan yang mengalami kebangkrutan

tersebut, banyak yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (unqualified

audit opinions) dari akuntan publik. Pada bulan Juni 1998 Asian Devloment Bank

(ADB) menyetujui Financial Governance Reform Sector Develoment Program

(FGRSDP) untuk mendukung usaha pemerintah mempromosikan dan

memperkuat proses pengelolaan perusahaan (governance) di sektor public dan

keuangan. Kebijakan FGRSDP yang disetujui pemerintah adalah usaha untuk

menyusun peraturan yang membuat :

1) Auditor bertanggung jawab atas kelalaian dalam melaksanakan audit

2) Direktur bertanggung jawab atas informasi yang salah dalam laporan

keuangan dan informasi publik lainnya.

Tahun 2001, Departemen Keuangan mengeluarkan Draft Akademik tentang

Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik yang baru. Dalam draft ini

disebutkan bahwa tujuan dibenetuknya UU Akuntan Publik adalah :

a) Melindungi kepercayaan publik yang diberikan kepada akuntan public.

b) Memberikan kerangka hukum yang lebih jelas bagi akuntan publik.1

11

c) Mendukung pembangunan ekonomi nasional dan menyiapkan akuntan

dalam menyongsong era liberalisasi jasa akuntan publik.

Hal penting dalam RUU AP ini adalah ketentuan yang menyebutkan bahwa

akuntan publik dan kantor akuntan public dapat dituntut dengan sanksi pidana.

3. PENYUSUNAN STANDAR AKUNTANSI DI INDONESIA

Proses penyusunan standar akuntansi yang baik harus memiliki lima tahapan

(ADB 2003) :

1) Design – aspek khusus akuntansi tertentu diidentifikasi dan diteliti dan

exposure draft disiapkan

2) Approval – draft tersebut direview dan jika layak akan disetujui sebagai

standar.

3) Education – penjelasan kepada penyusun dan pemakai laporan keuangan

tentang pengaruh dan implementasi standar yang baru

4) Implementation – ketentuan dalam standar terebut diaplikasikan dalam

perusahaan.

5) Enforcement – pengawasan dan pemberian sanksi bagi yang tidak

menerapkan.

Penyusunan standar akuntansi Indonesia pada dasarnya mengacu pada model

Amerika dengan sedikit modifikasi. Menurut aturan yang dibuat Dewan Standar

Akuntansi Keuangan, proses penyusunan standar akuntansi keuangan melibatkan

delapan tahap berikut ini (ADB 2003) :

a. Issue Identification. Kongres IAI yang bertemu setiap 4 tahun mengeluarkan

resolusi tentang program kerja strategi DSAK. DSAK ini memonitor dan

mempertimbangkan pengumuman resmi yang dikeluarkan International

Accounting Standar Board (IASB) dan badan perumus standar akuntansi

lainnya serta mereview masukan yang diberikan secara langsung oleh pihak

tertentu.

1

12

b. Preliminary Consideration. DSAK mendiskusikan isu yang ada dan komisi

yang diperlukan serta melakukan penelitian terhadap isu yang ada sebelum isu

tersebut dimasukkan dalam program kerja DSAK.

c. Preparation of Accounting Discussion Paper. Untuk setiap topic yang

diterima, DSAK membentuk Komite Khusus untuk menyiapkan topic outline

dan Accounting Discussion Paper (ADP) yang secara rinci menjelaskan dan

menganalisa topik tersebut.

d. Preparation of Exposure Draft (ED). Atas dasar pertimbangan yang

terdapat dalam ADP, DSAK menyiapkan ED awal yang harus konsisten

dengan kerangan standar akuntansi internasional. ED awal ini didistribusikan

kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan tanggapan.

e. Publication of ED. ED dipublikasikan di Media Akuntansi – Majalah IAI dan

didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan paling lambat 1 bulan

sebelum Public hearing.

f. Public Hearings. Public hearing diselenggarakan untuk memeberi

kesempatan pada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pandangan

mereka terhadap ED tersebut. Atas dasar masukan tersebut, DSAK akan

berkonsultasi dengan pemerintah, organisasi dan individu lain yang relevan

sebelum disyahkan menajadi PSAK.

g. PSAK Preparation. Jika perlu, DSAK mengubah ED untuk merefleksikan

hasil konsultasi yang telah dilakukan.

h. Approval and Promulgation. DSAK menyetujui PSAK untuk diterbitkan

sebagai pedoman resmi praktik akuntansi tertentu. PSAK yang disetujui

dipublikasikan melalui Media Akuntansi dan Website IAI.

1

13

KESIMPULAN

Perkembangan akuntasi di Indonesia mengalami pasang surut, beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain lingkungan politik dan ekonomi serta organisasi profesi.

Proses pembentukan standar akuntansi atau sering disebut dengan standar setting process merupakan proses yang cukup pelik oleh karena melibatkan aspek politik, bisnis, sosial budaya. Aspek politik cukup dominan karena tarikan beberapa kepentingan baik pihak pemerintah, swasta maupun profesi akuntan itu sendiri.Hal ini dapat dipahami karena standar akuntansi yang akan diberlakukan akan mengikat semua pihak.

Dilihat dari aspek bisnis, standar akuntansi akan berkembang seiring dengan perkembangan dunia bisnis. Munculnya transaksi-transaksi bisnis baru yang semakin komplek menuntut adanya standar akuntansi yang mengatur transaksi tersebut. Oleh karena standar akuntansi akan diterapkan pada suatu komunitas tertentu maka aspek sosial budaya juga akan mewarnai penyusunan standar tersebut.

1

14

DAFTAR PUSTAKA

Abdoelkadir, K.K., 1982, “The Perception of Accountants and Accounting Students on the Accounting Profession in Indonesia”, PhD Dissertation, Texas A&M University

ADB. 2003. “Diagnosa Study of Accounting and Auditing Practice (Private Sector) : Republic of Indonesia.” ADB Report, Asian Development Bank: Manila, 21 Februari

Bachtiar, E., 2001. “The Professionalization of Accounting in Indonesia”, Paper disajikan dalam the Second International Accounting History Conference, Osaka Jepang, Agustus 2001.

Craig, R. and J. Diga. 1998. “Corporate Accounting Disclosure in Asean.” Journal of International Financial Management and Accounting, 9:3, pp. 246-274.

Prof.Dr.Imam Ghozali, M.Com,Akt and Dr.Anis Chariri, M.Com,Akt “ Teori Akuntasi edisi 3 ”

1