PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

BAB III

PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

A. PENDAHULUAN

Dalam Repelita IV para pengusaha memperoleh peluang yang lebih besar untuk memberikan sumbangan mereka dalam pembangunan ekonomi negara. Dalam pada itu Pemerintah juga mengusahakan agar iklim politik maupun iklim ekonomi dapat semakin membantu menggairahkan para pengusaha agar kegiatan usaha mereka semakin berkembang.

Kebijaksanaan untuk menciptakan iklim ekonomi yang dapat menggairahkan kegiatan para pengusaha tersebut antara lain di-usahakan dengan jalan meningkatkan daya guna dan hasil guna sistem perbankan dan sistem perkreditan, serta mengintensifkan pengembangan pasar modal. Yang disebutkan terakhir ini dimak-sudkan agar para pengusaha yang berpotensi memperoleh kemudahan untuk menjual obligasi dan saham kepada khalayak ramai, sehing-ga kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan permodalan ber-tambah luas. Di samping itu untuk kelancaran pemasaran dan ha-sil-hasil produksi mereka, telah diusahakan pula untuk mening-katkan hasil guna pelayanan di pelabuhan-pelabuhan utama se-hingga kegiatan perdagangan antar pulau, impor dan ekspor da-pat lebih tinggi daya guna pelaksanaannya.

Bagi para pengusaha jasa konstruksi, telah pula diciptakan iklim ekonomi yang menjamin adanya pemerataan dalam kesempatan berusaha, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No. 29 Tahun 1984 yang merupakan penyempurnaan atas Keppres No. 14A Tahun 1980.

Sejak akhir Repelita III, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) juga makin di-tingkatkan dengan tujuan agar BUMN makin meningkat daya guna dan hasil guna usahanya. Dalam pada itu pembinaan koperasi-koperasi dan usaha golongan ekonomi lemah yang lain dalam Re-pelita IV juga terus ditingkatkan, baik melalui kebijaksanaan yang bersifat memberikan dorongan, maupun dengan memberikan bimbingan dan memberikan kemudahan yang diperlukan demi perkem-bangan koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah. Dengan makin meningkatnya kemampuan koperasi dan pengusaha golongan

III/3

ekonomi lemah, diharapkan kerjasama antara berbagai golongan ekonomi di negara kita akan makin saling menguntungkan dan ma-kin berkembang. Makin meningkatnya kerjasama antara berbagai golongan pengusaha tersebut akan membantu mempercepat terwujud-nya masyarakat adil dan makmur.

B. KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

1. Umum

Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat, terutama un-tuk mendorong dunia usaha agar berperan lebih besar dalam pembangunan, Pemerintah telah mengambil berbagai kebijaksanaan. Berbagai kebijaksanaan yang ditempuh tersebut ada yang bersifat umum, ada yang khusus diarahkan untuk mendorong penanaman mo-dal, dan ada yang dimaksudkan untuk meningkatkan para pengusaha serta ada yang khusus dimaksudkan untuk membantu golongan eko-nomi lemah.

Kebijaksanaan yang sifatnya umum meliputi kebijaksanaan perpajakan, kebijaksanaan pengaturan lalu lintas barang di pe-labuhan dan kebijaksanaan peningkatan ekspor.

a. Undang-undang Perpajakan

Garis-garis Besar Haluan Negara menyatakan antara lain bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat per-pajakan harus makin mampu dan bersih.

Undang-undang perpajakan yang baru, yang diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pembangunan nasional ini terdiri dari Undang-undang RI No. 6/1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang RI No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-undang RI No. 8/1983 tentang Pajak Pertam-bahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Me-wah, Peraturan Pemerintah RI No. 37/1983 tentang Pajak atas Bu-nga Deposito Berjangka dan Tabungan lainnya serta Undang-undang RI No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-undang perpajakan baru yang menggantikan Ordonansi Pajak Perseroan 1925, Ordononansi Pajak Pendapatan 1944, UU No. 8/1967 dan UU No. 10/1970 tentang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti ini, diharapkan dapat mencakup fungsi perpajakan yaitu : (a). alat untuk pemerataan pendapatan masyarakat,

III/4

(b). alat untuk mendorong gairah berusaha, dan (c). alat untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah.

Perpajakan sebagai alat untuk pemerataan pendapatan masya-rakat tampak dengan adanya pembebanan pajak penghasilan secara progresif. Penghasilan yang tidak lebih dari Rp.10,0 juta dike-nakan pajak 15%, penghasilan diatas Rp. 10,0 juta sampai dengan Rp. 50,0 juta dikenakan pajak sebesar 25% dan penghasilan di atas Rp. 50,0 juta dikenakan pajak 35% .

Pajak sebagai pendorong gairah berusaha, dicerminkan antara lain dengan adanya penurunan pajak keuntungan dan kesempatan mempercepat penyusutan alat-alat produksi. Penurunan tarif pa-jak keuntungan ini diharapkan akan menjadi pendorong bagi para pengusaha untuk lebih meningkatkan usahanya. Demikian pula de-ngan kesempatan mempercepat penyusutan alat-alat produksi ini diharapkan para pengusaha lebih bergairah lagi dalam meningkat-kan kegiatan penanaman modal.

b. Lalu Lintas Barang

Kegiatan ekonomi akan cenderung makin meningkat apabila arus lalu lintas barang lancar. Dalam rangka peningkatan kelan-caran arus lalu lintas barang, pada tahun 1985 telah dikeluar-kan Instruksi Presiden yang terkenal dengan nama Inpres No.4/ 1985. Inpres tersebut menentukan agar tata laksana pengurusan pengeluaran dan pemasukan barang ekspor, barang impor dan ba-rang dagangan antar pulau serta tata laksana bongkar muat barang di pelabuhan lebih disederhanakan. Selain itu biaya pelabuhan, biaya tambang, biaya OPP/OPT juga diturunkan. Dalam usa-ha untuk melancarkan arus lalu lintas barang ini, perubahan yang sangat drastis diadakan terhadap peraturan dan prosedur pabean. Barang-barang ekspor dan impor yang bernilai lebih dari US$ 5,000 per partai, pemeriksaannya diserahkan kepada perusahaan surveyor Societe Generale de Surveillance S.A. (SGS) yang bekerjasama dengan Sucofindo. Dengan demikian hanya barang-barang impor yang bernilai di bawah US$ 5,000 saja yang dikenakan ketentuan pemeriksaan oleh pihak Bea dan Cukai.

Dengan adanya Inpres tersebut arus lalu lintas barang men-jadi lebih lancar dan tertib, sedangkan biayanya lebih rendah. Dengan demikian perdagangan ekspor impor dan antar pulau menja-di lebih tinggi daya gunanya.

111/5

2. Meningkatkan Penanaman Modal

Dalam rangka usaha meningkatkan penanaman modal, dalam Re-pelita IV telah ditempuh langkah-langkah penyederhanaan peri-zinan dan penyusunan Daftar Skala Prioritas promosi investasi di luar negeri dan peningkatan partisipasi koperasi.

a. Penyederhanaan Prosedur Permohonan Izin Penanaman Mo-dal dan Penyusunan Daftar Skala Prioritas

Dalam rangka peningkatan usaha untuk mendorong penanaman modal dalam negeri dan untuk menarik penanaman modal dari luar negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 10/SK/1985 mengenai Tata Cara Permohonan Persetujuan dan Fasilitas Penanaman Modal yang dimaksudkan untuk mempermudah para calon investor dalam memperoleh persetu-juan untuk menanamankan modalnya.

Di samping penyederhanaan prosedur perizinan tersebut di atas, pada tahun 1985 telah disusun pula perencanaan penanaman modal yang bertujuan untuk mengarahkan penanaman modal ke bi-dang-bidang usaha yang mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Perencanaan penanaman modal tersebut dituangkan dalam Daftar Skala Prioritas (DSP), yang mencerminkan berbagai kesempatan penanaman modal di Indonesia.

Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal tahun 1985, pada dasarnya menggambarkan suatu perencanaan penanaman terpadu dengan sasaran pokok yang mendukung pengembangan pro-yek-proyek pembangunan dalam rangka usaha untuk meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta pemerataan pembangunan di daerah-daerah dengan memanfaatkan ke-kayaan alam sebaik-baiknya. Daftar Skala Prioritas tahun 1985 ini meliputi bidang-bidang usaha yang terbuka baik bagi PMDN maupun PMA. Dalam usaha lebih mendorong penanaman modal, pada tahun ini Daftar Skala Prioritas tersebut telah diperbaharui.

b. Peningkatan Partisipasi Koperasi dalam Penanaman Modal

Dalam rangka meningkatkan peran koperasi di dalam penanaman modal, maka telah dikeluarkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Koperasi dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Koperasi dapat ikut serta dalam pelaksa-naan PMA/PMDN apabila: a). dapat bekerjasama dengan perusahaan PMA/PMDN sebagai penyedia bahan baku, pemakai hasil produksi

III/6

ataupun membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan perusahaan PMA/PMDN yang bersangkutan, b). memenuhi syarat seperti yang diperlakukan untuk perusahaan PMA/PMDN.

Kebijaksanaan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempat-an kepada koperasi agar dapat meningkatkan peranannya dalam kehidupan ekonomi nasional dengan ikut serta dalam pemilikan saham perusahaan PMA/PMDN.

3. Peningkatan Daya Guna BUMN

Dalam rangka pengembangan sektor pemerintah dalam pereko-nomian negara, kemampuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus ditingkatkan. Dalam pelaksanaan kebijaksanaan itu, pada tahun 1985/86 telah diambil langkah-langkah untuk :

a. Meningkatkan pengawasan terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan, serta pengkajian laporan realisasi pelaksanaan-nya.

b. Meningkatkan penerimaan yang berupa dividen, dana pemba-ngunan semesta dan bagian laba pemerintah, dengan memperce-pat pelaksanaan rapat umum pemegang saham.

c. Meningkatkan ketrampilan pengelolaan dengan melaksanakan pendidikan terutama dalam bidang manajemen.

d. Melakukan pengkajian terhadap BUMN yang secara ekonomis mengalami kesulitan operasional, dan mengusahakan penyehat-annya dengan cara menggabungkan atau melikuidasi perusaha-an-perusahan yang bersangkutan.

Langkah-langkah kebijaksanaan yang diambil tersebut di atas diharapkan akan dapat membantu menyehatkan BUMN pada umumnya.

4. Kebijaksanaan Pengembangan Usaha Golongan Ekonomi Lemah

Usaha Pemerintah dalam mengembangkan para pengusaha go-longan ekonomi lemah (GEL) dilaksanakan dengan tujuan untuk me-ningkatkan pemerataan kesempatan berusaha. Dalam hubungan itu, dengan Keppres No. 29/1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Penda-patan dan Belanja Negara, Pemerintah telah mengeluarkan kebi-jaksanaan yang bertujuan melindungi dan memberi kesempatan untuk berkembang bagi para pengusaha setempat di daerah-daerah, pengusaha GEL dan pengusaha nasional pada umumnya.

II/7

Kebijaksanaan lain yang dimaksudkan untuk menunjang pengem-bangan usaha golongan ekonomi lemah dilaksanakan dalam bentuk pengembangan sistem perkreditan yang terjangkau oleh para peng-usaha GEL. Sistem perkreditan yang dikembangkan khusus untuk golongan ekonomi lemah tersebut terdiri atas KIK/KMKP, Kredit Mini/Midi, KCK dan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) yang baru di-perkenalkan pada tahun 1984. Disamping itu Pemerintah telah me-nyelenggarakan kursus-kursus ketrampilan, penyuluhan-penyuluhan serta penyediaan sarana-sarana pemasaran bagi para pengusaha tersebut.

C. PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL

1. Umum

Sebagai hasil dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dise-butkan diatas, dan didukung oleh kestabilan politik dan ekonomi yang dinamis, penanaman modal di negara kita selama Repelita IV juga terus berkembang.

a. Penanaman Modal Dalam Negeri

Pada tahun 1983/84 dalam bidang PMDN telah disetujui seba-nyak 328 proyek baru dengan investasi sebesar Rp 5.711,5 mil-yar. Pada tahun pertama Repelita IV, yaitu tahun 1984/85, telah disetujui sebanyak 190 proyek baru dengan nilai investasi sebe-sar Rp 1.816,7 milyar. Pada tahun 1984/85 telah terjadi penu-runan jumlah proyek sebesar 42,1% dan penurunan nilai investasi sebesar 68,2% dibandingkan tahun 1983/84.

Pada tahun 1985/86 penanaman modal dalam negeri yang dise-tujui sebanyak 251 proyek baru dengan nilai investasi sebesar Rp 2.238,5 milyar. Dengan perkataan lain dalam tahun itu terja-di kenaikan penanaman modal dalam jumlah proyek sebesar 32,1% dan dalam nilai investasi sebesar 23,2% .

Selain proyek-proyek baru, sejak tahun terakhir Repelita III telah pula dilakukan perluasan-perluasan proyek lama. Perluasan proyek lama pada tahun 1983/84 mencakup sebanyak 68 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 518,4 milyar. Pada ta-hun 1984/85 perluasan yang disetujui ada 69 proyek, dengan ni-lai investasi sebesar Rp 812,9 milyar. Ini berarti bahwa walau-pun ada kenaikan yang sangat kecil dalam perluasan proyek lama dalam tahun 1984/85, kenaikan nilai investasi mencapai jumlah sebesar 56,8%. Pada tahun 1985/86 terjadi perluasan 94 proyek

II1/8

lama dengan nilai Rp 1.479,9 milyar. Besarnya permintaan perse-tujuan perluasan proyek tersebut mencerminkan posisi proyek lama yang cukup kuat. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa investasi baru ditambah dengan perluasan yang disetujui pada tahun kedua Repelita IV berjumlah Rp 3.718,4 milyar. Jumlah ini 41,4% lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan seperti yang diuraikan diatas dapat dilihat pada Tabel III-1 dan Tabel III-2.

Perkembangan PMDN ditinjau secara sektoral, menunjukkan adanya variasi sektor-sektor usaha yang diminati oleh para investor. Pada tahun 1983/84 penanaman modal yang terbesar ada-lah di sektor-sektor : Industri mineral bukan logam (35,6%), Industri barang logam (14,7%) dan Industri kimia (13,9%). Pada tahun 1984/85, penanaman modal yang terbesar terjadi di sektor Perhotelan dan perumahan (23,0%), Industri logam dasar (22,6%) dan Industri kimia 13,9%. Sedangkan pada tahun 1985/86 yang terbesar adalah dalam Industri kimia (18,7%), Pertanian (16,1%) dan dalam Perhotelan dan perumahan (15,7%). Gambaran perkem-bangan tersebut tampak dari Tabel III-1.

Perkembangan mengenai perluasan penanaman modal juga menun-jukkan adanya variasi antara sektor-sektor yang diminati oleh para investor. Pada tahun 1983/84 perluasan yang terbesar dila-kukan dalam Industri kayu (23,3%), Perhotelan dan perumahan (16,9%) dan dalam bidang Pengangkutan (16,6%). Pada tahun 1984/85 yang terbesar perluasannya adalah : Industri makanan (25,5%), Industri barang logam (19,7%) dan Industri textil (19,2%). Dan pada tahun 1985/86 urutan tersebut berubah menja-di : Industri kimia (33,9%), Pertanian (14,8%) dan Industri ma-kanan (10,5%). Gambaran yang terperinci mengenai perkembangan tersebut dapat dilihat pada Tabel III-2.

Penyebaran penanaman modal di daerah-daerah selama tahun-tahun yang lalu tidak banyak berubah. Sebagian besar penanaman modal dilaksanakan di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur. Pola penyebaran investasi di daerah-daerah dapat dilihat pada Tabel III-3 dan Tabel III-4.

b. Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing yang disetujui pada tahun 1983/84 meliputi 44 proyek baru dengan investasi sebesar US$ 1.328,5 juta dan 47 perluasan proyek dengan investasi sebesar US$ 562,3 juta. Pada tahun 1984/85 yang disetujui meliputi 38 proyek baru dengan investasi sebesar US$ 982,7 juta, dan 35 perluasan pro-

III/9

TABEL – 1PERKEMBANGAN PROYEK – PROYEK PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG

TELAH DISETUJUI OLEH PEMERINTAH MENURUT BIDANG USAHA1983/84 – 1985/86*)

II1/10

TABEL III-2

PERLUASAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG TELAHDISETUJUI OLEH PEMERINTAH MENURUT BIDANG USAHA

1983/84 – 1985/86

III/11

TABEL III - 3

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG TELAH DISETUJUI OLEHPEMERINTAH DAERAH YINGKAT I,

1983/84 – 1985/86*)

III/12

TABEL III – 4PERLUASAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG TELAH DISETUJUI

OLEH PEMERINTAH MENURUT DAERAH TINGKAT I,1983/84 – 1985/86

III/13

yek dengan nilai investasi sebesar US$ 304,1 juta. Dalam tahun 1985/86 proyek baru yang disetujui ada 43 buah dengan nilai investasi sebesar US$ 625,3 juta dan perluasan proyek yang disetujui ada 31 buah dengan nilai investasi US$ 229,8 juta.

Jumlah proyek yang disetujui pada tahun 1985/86 bila diban-dingkan dengan tahun 1984/85 mengalami kenaikan sebesar 13,2%.

Dilihat secara sektoral, ternyata selama tiga tahun yang lalu setiap tahun ada perubahan dalam minat para investor. Pada tahun 1983/84 yang memperoleh penanaman modal terbesar adalah Industri kimia (55,5%), Industri kertas (37,9%) dan Hotel (5,9%). Tahun berikutnya, yaitu tahun 1984/85, yang terbesar penanaman modalnya ialah : Industri logam dasar (66,2%), Indus-tri barang logam (11,3%) dan Kimia (8,6%). Dan pada tahun 1985/86 urutan tersebut berubah menjadi Industri kimia (40,9%), Konstruksi (23,0%) dan Industri barang logam (27,7%). Perluasan proyek yang terbesar pada tahun 1983/84 terjadi di dalam Industri kimia (55,5%), Industri makanan (16,7%) dan In-dustri barang logam (12,2%). Dalam tahun 1984/85 perluasan yang terbesar terjadi di dalam Industri barang logam (36,7%), Indus-tri kimia (27,0%) dan Industri makanan (25,4%). Pada tahun 1985/86 proyek perluasan yang terbesar terjadi di dalam Indus-tri barang logam (72,7%), Industri kimia (17,4%) dan Konstruksi (4,0%). Perkembangan penanaman modal asing (PMA) seperti yang diuraikan ini dapat dilihat pada Tabel III-5 dan Tabel III-6.

Penyebaran PMA di daerah-daerah, dapat dilihat dari Tabel III-7. Dari tabel tersebut tampak bahwa dalam tahun 1983/84 PMA yang terbesar dilakukan di DKI Jakarta dan di D.I Aceh. Baik pada tahun 1984/85 maupun tahun 1985/86 penyebaran investasi menurut urutan besarnya berubah menjadi : Jawa Barat, DKI Ja-karta dan Riau.

Perluasan proyek yang disetujui pada tahun 1983/84 yang terbesar terjadi di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur. Pa-da tahun berikutnya urutan tersebut berubah menjadi DKI Jakar-ta, Jawa Timur dan Jawa Barat, sedang pada tahun 1985/86 per-luasan dilakukan di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Hal ini bisa dilihat pada Tabel III-8.

Negara-negara yang banyak menanamkan modalnya di Indonesia sampai tahun 1983/84 adalah Amerika Serikat, Jepang, Hongkong dan Inggris. Dalam tahun 1984/85 penanaman modal dari Amerika Serikat dan Jepang mengalami penurunan yang drastis. Investasi Amerika Serikat yang pada tahun 1983/84 mencapai US$ 525,2 ju-

III/14

TABEL III- 5PERKEMBANGAN PEOYEK – PROYEK PENANAMAN MODAL ASING YANG TELAH

DISETUJUI OLEH PEMERINTAH MENURUT BIDANG USAHA,1983.84 – 1985/86*)

III/15

TABEL III – 6PERLUASAN MODAL ASING YANG TELAH DISETUJUI

OLEH PEMERINTAH MENURUT BIDANG USAHA,1983/84 – 1985/86

III/16

TABEL – 7PERKEMBANGAN PROYEK – PROYEK MODAL ASING YANG TELAH

DISETUJUI OLEH PEMERINTAH MENURUT DAERAH TINGKAT I,*)1983/84 – 1985/86

III/17

TABEL – 8PERLUASAN PENANAMAN MODAL ASING YANG TELAH DISETUJUI

OLEH PEMERINTAH MENURUT DAERAH TINGKAT I,1983/84 – 1985/86

III/18

ta, pada tahun 1984/85 menurun menjadi US$ 68,5 juta dan dalam tahun 1985/86 meningkat sedikit menjadi US$ 74,0 juta. Penanam-an modal dari Jepang pada tahun 1983/84 mencapai US$ 395,8 ju-ta, pada tahun 1984/85 menurun menjadi US$ 51,6 juta dan pada tahun 1985/86 meningkat sedikit menjadi US$ 53,6 juta. Penanam-an modal dari Hongkong dan Inggris menunjukkan pola yang berbe-da; naik dengan tajam pada tahun 1984/85 dan turun secara tajam pula dalam tahun 1985/86. Penanaman modal dari Hongkong yang pada tahun 1983/84 bernilai US$ 109,4 juta, pada tahun 1984/85 meningkat menjadi US$ 608,3 juta, dan pada tahun 1985/86 menu-run menjadi US$ 49,6 juta. Penanaman modal dari Inggris pada tahun 1983/84 bernilai US$ 74,7 juta. Pada tahun 1984/85 me-ningkat menjadi US$ 154,1 juta; kemudian pada tahun 1985/86 menurun menjadi US$ 15,0 juta. Gambaran perkembangan PMA menu-rut negara asal ditunjukkan dalam Tabel III-9.

Perluasan penanaman modal yang cukup besar pada tahun 1983/84 datang dari Jepang, sebesar US$ 287,3 juta, dan dari Amerika Serikat, sebesar US$ 62,0 juta. Pada tahun pertama Repelita IV, yaitu tahun 1984/85, negara yang terbesar perlu-asan penanaman modalnya di Indonesia adalah Jepang, US$ 88,9 juta, dan Swiss US$ 54,0 juta. Sedangkan pada tahun 1985/86 yang terbesar perluasan penanaman modalnya adalah Jepang, US$ 122,6 juta, Amerika Serikat, US$ 64,8 juta, dan Jerman Barat, US$ 27,4 juta. Gambaran perluasan modal asing dapat dilihat pada Tabel III-10.

2. Perkembangan Badan Usaha Milik Negara

Perkembangan Badan Usaha Milik Negara dilihat dari status-nya sejak tahun terakhir Repelita III sampai dengan tahun kedua Repelita IV dapat dilihat pada Tabel III-11.

Dilihat dari nilai aktivanya, hasil penjualannya dan laba yang diperolehnya, selama tahun 1983 sampai dengan tahun 1985 BUMN secara keseluruhan menunjukkan perkembangan yang menggem-birakan. Tabel III-12 menunjukkan perkembangan aktiva, penjual-an dan laba BUMN selama tahun 1983 - 1985.

Dari tabel tersebut tampak bahwa jumlah aktiva Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1984 dan 1985 masing-masing mencapai Rp 86.594 milyar dan Rp 99.249 milyar, yang berarti ada kenaik-an masing-masing sebesar 23,4% dan 14,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan tingkat penjualan Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1984 dan 1985 masing-masing mencapai Rp 26.487 milyar dan Rp 28.669 milyar, yang berarti mengalami

II1/19

TABEL III – 9PENANAMAN MODAL ASING

YANG TELAH DISETUJUI OLEH PEMERINTAH MENURUT NEGARA ASAL,1983/84 – 1985/86

III/20

TABEL III – 10PERLUASAN PENANAMAN MODAL ASING YANG TELAH

DISETUJUI OLEH PEMERINTAH MENURUT NEGARA ASAL,1983/84 – 1985/86

III/21

TABEL I I I - 11

PERKEMBANGAN STATUS BADAN USAHA MILIK NEGARA,

1983/84 - 1985/86

No. Status 1983/84Re pe l i t a IV

1984/85 1985/86

1. Tunggal 123 124 123

2. Patungan 28 28 33

3. Perum 27 31 32

4. Perjan 2 2 2

5. P N 21 17 9

6. PT Lama 12 11 7

7. Status Khusus 9 9 9

Jumlah: 222 222 215

III/22

TABEL III - 12

PERKEMBANGAN KEGIATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA,1983/84 - 1985/86

(dalam milyar rupiah)

Repelita IV

Kegiatan 1983/84 1984/85 1985/86

Total Aktiva 70.185 86.594 99.249

Penjualan 20.891 26.487 28.669

Laba 2.296 2.642 2.426

III/23

kenaikan masing-masing sebesar 26,8% dan 8,2%. Tingkat laba yang berhasil dihimpun oleh Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1984 mencapai Rp 2.642 milyar; berarti terjadi kenaikan sebesar 15,1% dibandingkan dengan tahun 1983. Tahun yang lalu tingkat laba tersebut menurun sebesar Rp 216 milyar atau 8,2 %. Menu-runnya tingkat laba yang diperoleh BUNN ini terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan hasil produksi BUMN. Penurunan ting-kat laba yang terbesar dialami oleh BUMN di sektor pertanian, di sektor perindustrian dan di sektor pertambangan.

Selama ini BUMN juga telah memberikan sumbangan kepada pe-nerimaan negara dalam bentuk pembayaran pajak, yaitu pajak penghasilan dan dalam bentuk dividen/dana pembangunan semesta. Perkembangan pembayaran pajak dan sumbangan yang lain dapat di-lihat pada Tabel III-13.

Dari tabel tersebut tampak bahwa pajak penghasilan yang di-pungut dari BUMN pada tahun pertama dan kedua Repelita IV ma-sing-masing berjumlah Rp 681,3 milyar dan Rp 601,1 milyar. Jumlah ini merupakan 56,3% dan 36% dari jumlah seluruh pajak penghasilan badan yang berhasil dipungut dalam tahun-tahun ter-sebut. Penurunan penerimaan pajak penghasilan dari BUMN dalam tahun ke dua Repelita IV dibandingkan dengan tahun pertama ter-utama diakibatkan oleh menurunnya tingkat laba BUMN dalam tahun tersebut.

Sumbangan BUMN berupa dividen/dana pembangunan semesta/ bagian laba Pemerintah pada tahun pertama dan kedua Repelita IV masing-masing mencapai Rp 265,7 milyar dan Rp 625 milyar, yang masing-masing merupakan 38,7% dan 41,9% dari seluruh penerimaan non pajak dalam tahun-tahun tersebut. Pada akhir Repelita III dividen/dana pembangunan semesta/bagian laba pemerintah ini Ba-ru berjumlah sebesar Rp 171,2 milyar, atau 33% dari seluruh pe-nerimaan non pajak dalam tahun yang bersangkutan. Kenaikan pe-nerimaan dividen/dana pembangunan semesta/bagian laba Pemerin-tah tersebut sebagian didukung oleh peningkatan dalam laba Pe-merintah yang diperoleh dari BUMN di sektor perbankan. Peneri-maan ini merupakan 69% dari jumlah penerimaan dalam tahun. 1985/86. Di samping itu peningkatan ini juga merupakan hasil dari usaha-usaha mengaktifkan penarikan tagihan-tagihan kewa-jiban dividen/dana pembangunan semesta/bagian laba pemerintah tahun-tahun sebelumnya.

Dalam rangka pengembangan BUMN secara keseluruhan selama ini juga dilaksanakan pembinaan atas beberapa BUMN yang mempu-nyai kegiatan di sektor industri, khususnya industri yang stra-

III/24

TABEL III - 13

SUMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARAKEPADA PENDAPATAN BUKAN PAJAK

1983/84 - 1985/86(dalam milyar rupiah)

Repelita IV

1983/84 1984/85 1985/86

Pajak Penghasilan (Badan) 757,4 1.210,7 1.668,1

Pajak Penghasilan

Badan (BUMN) 357,0 681,3 601,1

Penerimaan non tax 519,0 687,3 1.491,9

Deviden/DPS/BLP 171,2 265,7 625,0

III/25

tegis seperti : Industri baja (PT. Krakatau Steel), Industri kereta api (PT. INKA), Industri perkapalan (PT. PAL), dan In-dustri pesawat terbang (PT. IPTN), serta Industri pendukung, seperti Industri elektronika (PT. INTI), Industri mesin perka-kas (PT.IMPI) dan Industri mesin (PT. Barata dan PT. BBI).

BUMN yang berkegiatan di sektor pertanian juga dikembangkan melalui perluasan perkebunan tanaman keras yang dilakukan oleh persero-persero perkebunan. Diantara persero-persero perkebunan banyak pula yang mengelola Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

Dalam rangka peningkatan daya guna usaha BUMN telah diu-sahakan pula agar dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) betul-betul dimanfaatkan secara cermat3, agar sungguh-sungguh diguna-kan untuk membiayai program-program yang diprioritaskan. Dalam tahun kedua Repelita IV telah dikeluarkan dana PMP sebesar Rp 412,3 milyar. Jumlah ini 22,6% lebih besar dari yang dikelu-arkan pada tahun 1984/85 yang besarnya Rp 336,2 milyar. Pening-katan pengeluaran PMP tersebut terutama disebabkan oleh me-ningkatnya pengeluaran untuk BUMN di sektor industri yang telah disebutkan diatas, serta pengeluaran untuk perumahan rakyat (BTN/Perumnas). Perincian selanjutnya tentang realisasi PMP per sektor dapat dilihat pada Tabel III-14.

3. Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah

Sampai sekarang sebagian besar pengusaha nasional masih tergolong lemah dan umumnya bergerak dalam usaha skala kecil. Walaupun demikian secara keseluruhan mereka mempunyai sumbangan yang sangat besar dalam penyediaan kesempatan kerja dan dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka pengembangan usahanya golongan ekonomi lemah tersebut masih selalu menghadapi berbagai macam masalah, seper-ti kekurangan modal, kwalitas produk dan pelayanan kurang mema-dai, pemasaran yang terbatas dan manajemen yang masih sederha-na. Dalam rangka pengembangan usaha mereka ditempuh berbagai macam kebijaksanaan dan langkah-langkah yang tujuannya membantu mengatasi masalah-masalah tersebut.

a. Memperkuat Permodalan

Bantuan permodalan merupakan salah satu cara yang dapat lebih mempercepat perkembangan para pengusaha golongan ekonomi lemah (GEL). Bantuan berupa kredit murah dan ringan Persyarat-annya, antara lain disediakan dalam bentuk Kredit Investasi

III/26

TABEL III - 14

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA,1983/84 - 1985/86

(dalam milyar rupiah)

Repelita IV

No. Sektor 1983/84 1984/85 1985/86

1. Pertanian dan Kehutanan 10,0 12,6 -

2. Industri 250,7 145,0 301,6

3. Jasa Umum 49,6 50,6 46,0

4. Jasa Keuangan non Bank 67,9 71,8 10,9

5. Perdagangan - - -

6. Pertambangan 128,1 19,1 5,7

7 Perbankan 65,2 15,4 13,5

8. Lain-lain 20,2 21,7 34,6

591,7 336,2 412,3

III/27

Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit Kelayakan, Kredit Mini dan Kredit Midi.

Pada tahun 1983/84 nasabah yang memperoleh KIK mencapai 228 ribu orang. Pada tahun 1984/85 mereka berjumlah 243 ribu orang dan pada tahun 1985/86 berjumlah 272 ribu orang. Nasabah KMKP pada tahun 1983/84 mencapai jumlah 1.621 ribu orang. Pada tahun 1984/85 nasabah KMKP meningkat menjadi 1.848 ribu orang dan pada tahun 1985/86 meningkat lagi menjadi 2.053 ribu orang. Perkembangan KIK dan KMKP selama 3 tahun tersebut dapat dilihat pada Tabel III-15.

Kredit Mini diberikan dalam jumlah maksimal Rp 200.000,- per orang dengan bunga 12% setahun. Sebagaimana dilihat pada Tabel III-16, kredit mini yang diberikan pada tahun 1983/84 berjumlah Rp 36,5 milyar dengan nasabah sebanyak 491,1 ribu orang. Pada tahun 1984/85 posisi kredit tersebut menurun menja-di Rp 9,5 milyar dan nasabah yang menikmatinya menjadi 139,2 ribu orang. Sedangkan pada tahun 1985/86 posisi kreditnya turun menjadi Rp 7,4 milyar dan nasabahnya menjadi 101,9 ribu orang.

Selain Kredit Mini, untuk pengembangan usaha golongan eko-nomi lemah disediakan pula Kredit Midi yang besarnya ditentukan antara Rp 200.000,- dan Rp 500.000,- per nasabah, dengan suku bunga 10,5% setahun untuk investasi dan 12% untuk modal kerja. Kredit Midi yang diberikan pada tahun 1983/84 berjumlah Rp 34,0 milyar dengan nasabah 146,6 ribu orang. Pada tahun 1984/85 jumlah kredit ini menurun menjadi Rp 12,5 milyar dan nasabah-nya menjadi 63,2 ribu orang. Pada tahun 1985/86 jumlah kredit ini menurun lagi menjadi Rp 6,4 milyar dan nasabahnya menjadi 29,3 ribu orang. Perkembangan Kredit Midi ini dapat dilihat pada Tabel III-17.

Jelaslah bahwa baik dalam penyediaan kredit Mini maupun kredit Midi sejak akhir Repelita III menurun secara berarti. Penurunan yang berarti itu terutama disebabkan oleh adanya kebijaksanaan untuk mengalihkan program Kredit Mini dan Midi kepada program Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES).

Kredit Candak Kulak (KCK) dimaksudkan untuk membantu peda-gang kecil di pedesaan. Kredit ini diberikan kepada para nasa-bah melalui KUD. KCK yang telah dikeluarkan pada akhir tahun 1984 berjumlah Rp 66,8 milyar dan nasabah yang menikmatinya sebanyak 13,9 juta orang. Pada tahun 1985 jumlah kredit terse-but mencapai Rp 204,5 milyar dan nasabahnya berjumlah 15 juta orang.

III/28

TABEL III - 15

PERKEMBANGAN KIK DAN KMKP,1983/84 - 1985/86

III/29

TABEL III – 16

PERKEMBANGAN KREDIT MINI,1983/84 – 1985/86*)

Jenis Kredit Satuan 1983/84

K I K :

Nilai Permohonan milyar 825yang disetujui rupiah

Nasabah ribuan 228

Posisi Kredit milyarrupiah 387

K M K P :

Nilai Permohonan milyaryang disetujui rupiah 1.861

Nasabah ribuan 1.621

Posisi Kredit milyarrupiah 867

Repelita IV

1984/85 1985/86

922 1.054

243 272

349 326

2.284 2.869

1.848 2.053

890 889

III/30

TABEL III – 17

PERKEMBANGAN KREDIT MIDI,1983/84 – 1985/86*)

III/31

Peningkatan dalam penyediaan KCK tersebut disebabkan antara lain oleh bertambah banyaknya KUD yang mampu menanganinya. KUD yang mengelola KCK pada tahun 1984 berjumlah 4.969 buah, se-dangkan pada tahun 1985 berjumlah 5.481 buah. Di samping menge-lola KCK, KUD juga mengelola Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES). Pada tahun 1983/84 KUPEDES yang dikeluarkan mencapai Rp 30,7 milyar. Pada tahun 1984/85 jumlah tersebut mencapai Rp 142,6 milyar. Dana pada tahun 1985/86 meningkat lagi sehingga menca-pai Rp 260,1 milyar. Perkembangan penyediaan Kredit Umum Pede-saan selama tiga tahun yang lalu dapat diikuti dalam Tabel III-18.

P.T. Bahana adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tu-gas untuk membantu pengusaha kecil dan menengah dengan jalan menyertakan modal, menyediakan kredit serta memberikan bim-bingan manajemen bagi perusahaan yang dibantunya. Sampai dengan tahun 1985/86 perusahaan yang telah dibantu oleh P.T. BAHANA berjumlah 45 buah. Bantuan dana yang disalurkannya mencapai Rp 1,02 milyar yang berupa saham, Rp 3,33 milyar yang berupa kredit dan Rp 532,7 juta yang berupa promessory notes.

b. Meningkatkan Keahlian dan Kemampuan

Dalam rangka usaha mengembangkan para pengusaha golongan ekonomi lemah (GEL) di bidang industri, Pemerintah telah membi-na mereka dalam bentuk pemberian bimbingan dan pelayanan tek-nis, kemudahan dalam penyediaan bahan baku, kemudahan untuk promosi pemasaran barang-barang yang mereka hasilkan dan lain sebagainya. Titik berat pengembangan industri kecil dalam Repe-lita IV diberikan pada pembinaan di sentra-sentra industri ke-cil yang tersebar di seluruh wilayah. Sentra industri yang di-rencanakan untuk dibina selama Repelita IV berjumlah kurang le-bih 6.000 sentra. Dari jumlah itu yang telah dibina dalam tahun 1984 baru 1.322 sentra. Dalam tahun 1985 jumlah yang dibina mencapai 1.562 sentra.

Industri kecil, sebagai kelompok industri yang dapat menye-rap banyak tenaga kerja, mempunyai peranan yang sangat panting. Mengingat hal itu, selama dua tahun pertama pelaksanaan Repeli-ta IV telah diadakan pencatatan dan pengkajian atas pelaksanaan pembangunan industri kecil. Dari pencatatan dan pengkajian ter-sebut dapat diketahui hal-hal di bawah ini:

III/32

TABEL I I I - 18

KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES)1983/84 - 1985/86 * )(dalam milyar rupiah)

Akhir Tahun Investas i Eksplo i tas i Jumlah

1983/84 0,6 30,1 30,7

1984/85 7,2 135,4 142,6

1985/86 10,4 249,7 260,1

Kredit Umum Pedesaan diberikan mulai Januari 1984.

(1) Unit usaha di dalam Industri kecil selama tahun-tahun 1983-1985 meningkat secara berarti. Pada tahun 1983 terdapat 1.554.871 unit usaha, dan pada tahun 1984 meningkat menjadi 1.570.744 unit usaha. Pada tahun 1985 unit usaha yang ada meningkat lagi menjadi 1.644.814 unit. Jadi selama tahun 1983-1985 unit usaha yang ada telah bertambah sebanyak 109.943 unit.

(2) Tenaga kerja yang dapat terserap dalam Industri kecil pada tahun 1983 meliputi 4.423.826 orang. Pada tahun 1984 jumlah tersebut naik menjadi sebanyak 4.702.067 orang, dan pada tahun 1985 jumlah tenaga yang tercatat meningkat lagi men-jadi 5.259.017 orang. Jadi penambahan lapangan kerja yang diciptakan di sektor industri kecil sejak akhir tahun 1983 sampai dengan tahun 1985 adalah 835.191 orang.

Untuk mempercepat perkembangan pengusaha golongan ekonomi lemah (GEL), pemerintah sejak tahun 1973 telah mengembangkan program bapak angkat. Di samping itu juga telah dikembangkan hubungan keterkaitan yang saling menunjang antara pengusaha in-dustri kecil dan pengusaha industri sedang atau besar ataupun pengusaha di sektor lainnya. Program keterkaitan usaha yang su-dah terlaksana antara lain terdapat di sektor industri komponen logam, karat, plastik dan elektronika.

Di samping langkah-langkah yang disebutkan di atas, Depar-temen Tenaga kerja telah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan ketrampilan tenaga kerja di berbagai sektor. Dalam hubungan. itu mulai Repelita III telah dibangun Balai Latihan Kerja Industri Pertanian (BLKIP) baru di 120 kabupaten sebagai tambahan atas BLK-BLK yang telah ada di setiap ibu kota propinsi. Latihan yang diselenggarakan tersebut meliputi kete-rampilan di bidang industri, pertanian, kehutanan dan mencakup juga ketrampilan di bidang manajemen. Dari tahun 1983/84 s/d 1985/86 telah dilatih melalui BLK tersebut sebanyak 290.201 orang, dengan perincian di bidang industri 72.887 orang, bidang pertanian 6.151 orang, manajemen 27.387 orang dan yang mengi-kuti " Mobil Training Unit" (M.T.U) 183.785 orang.

Para pedagang golongan ekonomi lemah telah diberi pembinaan melalui penataran dan konsultasi yang telah diselenggarakan di semua propinsi. Penataran yang diselenggarakan mencakup bidang kewiraswastaan dan manajemen. Tabel III-19 menunjukkan bahwa pada tahun-tahun 1983/84 dan 1984/85 masing-masing telah dita-tar dan memperoleh kesempatan untuk berkonsultasi sebanyak 3.010 orang dan 3.395 orang. Sedang dalam tahun 1985/86 peda-

III/34

TABEL III - 19

PENATARAN DAN KONSULTASI PEDAGANG EKONOMI LEMAH,1983/84 - 1985/86

(orang)

Tahun Penataran Konsultasi

1983/84 3.010 3.010

1984/85 3.395 3,395

1985/86 1.925 1.925

III/35

gang yang ditatar dan diberi kesempatan berkonsultasi hanyalah 1.925 orang. Dalam tahun 1985/86 pemilihan calon peserta pena-taran dilakukan dengan ketat, dengan demikian jumlah yang ikut serta penataran lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan penurunan jumlah peserta penataran tersebut diharapkan akan agar diperoleh penyelenggaraan yang lebih efektif dan ba-sil yang lebih baik.

Selanjutnya pihak Kadin dan Pemerintah Daerah juga melaku-kan berbagai macam kegiatan untuk mengembangkan para pengusaha golongan ekonomi lemah di daerah-daerah, antara lain dalam bentuk kursus-kursus tentang manajemen, tentang cara pengelola-an kredit dan tentang cara melakukan perluasan pemasaran. dan ekspor.

c. Memperluas Pasaran

Dari sekian banyak usaha yang dimaksudkan untuk mengembang-kan pengusaha golongan ekonomi lemah, perhatian yang cukup besar diberikan pada bidang pemasaran. Pemerintah berusaha keras untuk memperluas pemasaran barang-barang yang dihasilkan oleh para pengusaha golongan ekonomi lemah. Dalam rangka usaha meningkatkan fasilitas pemasaran bagi para pengusaha golongan ekonomi lemah telah diusahakan penyediaan tempat-tempat yang layak untuk berusaha, seperti pasar, pusat pertokoan, kawasan industri, tempat pameran dan lain sebagainya. Disamping itu pe-merintah juga telah bertindak langsung dengan membantu mengusa-hakan terselenggaranya pameran-pameran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Langkah-langkah kebijaksanaan untuk meningkatkan usaha GEL seperti yang diuraikan di atas telah memberikan hasil-hasil yang positif. Kemajuan usaha GEL tampak dari hasil produk yang makin banyak macamnya, makin menarik disainnya, dan makin me-ningkat kualitasnya. Kemajuan itu tampak juga pada semakin be-sarnya kemampuan mereka untuk membayar kembali kredit yang me-reka pinjam dan semakin besarnya jumlah kredit yang mereka per-lukan. Untuk memenuhi order-order besar pada tahun yang lalu para pengusaha GEL mengalami banyak kesulitan; akan tetapi se-karang di antara mereka telah banyak yang mampu menangani pe-sanan besar dengan cars kerjasama atau dengan bertindak sebagai sub kontraktor. Dalam keadaan resesi ekonomi ini sebagian dari pengusaha GEL yang mempunyai usaha yang berkaitan dengan peru-sahaan besar yang terkena resesi turut mengalami kemunduran.

III/36

Dalam pelaksanaan APBN, banyak pengusaha GEL telah ikut me-nikmati fasilitas-fasilitas yang ada. Sebagian di antaranya te-lah dapat mengembangkan diri dan Sebagian masih banyak tergan-tung pada kemudahan-kemudahan yang disediakan Pemerintah. Di antara mereka tampak terjadinya seleksi secara alamiah.

III/37

f