Lombok, 26 November 2013Disampaikan oleh

Prof. Ir. H. M. ALAMSYAH, HB.Wakil Ketua/Kepala Pelaksana Harian BP KAPET Khatulistiwa

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

“ Kebijakan Dan Arah Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET)

Dalam Mendukung Implementasi Percepatan Dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia”

Outline PaparanREKOMENDASI

PERAN, FUNGSI, DAN STRUKTUR

KELEMBAGAAN KAPET KHATULISTIWA

I II III

PERMASALAHAN KELEMBAGAAN

KAPET KHATULISTIWA DI DAERAH

PERMASALAHAN KAWASAN INDUSTRI

DAN PENENTUAN INDUSTRI HILIR

DI KAPET KHATULISTIWA

PERMASALAHAN KELEMBAGAAN

KAPET KHATULISTIWA DI DAERAH

I

Keppres No. 150 Tahun 2000 lebih banyak mengatur tugas Badan Pengembangan (BaPeng), tim teknis pusat tidak mampu mengoptimalkan peran sektoral (BaPeng) khususnya keterpaduan dan sinkronisasi program.

Tidak ada peraturan atau petunjuk teknis yang berkaitan dengan operasionalisasi BP KAPET.

PERMASALAHAN KELEMBAGAAN

Kelembagaan

Proses pembahasan kelengkapan RPerPres Pengaturan dan Pengelolaan KAPET dan RTR KSN KAPET Khtulistiwa telah dilakukan selama lebih dari 2 tahun, tetapi sampai saat ini KepPres belum terbit.

Kondisi status kelembagaan BP KAPET Khatulistiwa yang tidak memiliki kekuatan hukum (tidak didukung) PerDa dll, sehingga melemahkan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD-SKPD terkait di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di Prov. KalBar

Koordinasi &

Infrastruktur

PERMASALAHAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR

Program-program yang sudah diusulkan dan ditetapkan untuk wilayah BP KAPET Khatulistiwa dalam realisasinya tidak melibatkan BP KAPET Khatulistiwa (BP KAPET Khatulistiwa tidak diundang dalam Musrenbang Provinsi dan Kabupaten)

Program ABC yang berada dalam kawasan BP KAPET Khatulistiwa dapat dipindahkan tanpa koordinasi dengan BP KAPET Khatulistiwa (bertentangan dengan instruksi Kementerian PU).

Koordinasi&

Infrastrutur

Program-program yang berkaitan dengan KSN dan KAPET Khatulistiwa dominan ditangani oleh SKPD tanpa berkoordinasi dengan KAPET Khatulistiwa.

PERMASALAHAN KAWASAN INDUSTRI

DAN PENENTUAN INDUSTRI HILIR

DI KAPET KHATULISTIWA

II

Basis / Industri Hilir Kawasan Industri KAPET Khatulistiwa

Pengolahan hasil-hasil pertanian

Industri Hilir Kelapa Sawit

(IHKS)

Pengolahan Karet

Sumber : Surat Gubernur Kalimantan Barat No. 530/2405/Ekbang-C tanggal 19 Agustus 2013 tentang Percepatan Kawasan Industri di Kalbar

KIT KIM KIS

PERMASALAHAN KEWILAYAHAN DAN KAWASAN

Kawasan Industri Tayan

KI KAPET

Khatulistiwa

PemKab. Sanggau telah melakukan MOU dengan PTPN XIII dalam hal kepastian lahan. Namun sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak PTPN XIII.

‘Champion’ atau Badan Pengelola untuk IHKS belum ada.

PERMASALAHAN KEWILAYAHAN DAN KAWASAN

Kawasan Industri Semparuk

Kawasan Industri

KETERBATASAN DANA YANG DIMILIKI OLEH PEMKAB SAMBAS SEHINGGA PEMKAB. SAMBAS BELUM DAPAT MEMEMENUHI KEKURANGAN LAHAN SELUAS 14 HA(SEBAGAI SYARAT MINIMAL LAHAN KI 50 HA).

ADA BEBERAPA MINAT PERUSAHAAN DALAM MEMANFAATKAN KIS, BELUM DAPAT MENUNJUKKAN KESERIUSAN YANG NYATA DALAM TINGKAT AKSI DIKARENAKAN BELUM ADA KESIAPAN SEPERTI LAHAN, INFRASTRUKTUR PENUNJANG (KELISTRIKAN, JALAN)DAN PROSEDUR KI LAINNYA.

KI KAPET

Khatulistiwa

PERMASALAHAN KEWILAYAHAN DAN KAWASAN

Kawasan Industri Mandor

BELUM ADA KETERSEDIAAN LISTRIK.

BELUM ADA KETERSEDIAAN SARANA AIR BERSIH.

BELUM TERSEDIA PENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR JARINGAN JALAN MENUJU KE

PELABUHAN.

PENINGKATAN SUMBER-SUMBER BAHAN BAKU BELUM MEMADAI.

KI KAPET

Khatulistiwa

REKOMENDASI PERAN, FUNGSI, DAN STRUKTUR

KELEMBAGAAN KAPET KHATULISTIWA

III

Diikutsertakannya BP KAPET Khatulistwa dalam

Musrenbang Provinsi/Kabupaten dan direalisasikan

kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan oleh BP KAPET

Khatulistiwa. Perpindahan kawasan yang ada di BP KAPET Khatulistiwa

hendaknya dikoordinasikan dengan BP KAPET Khatulistiwa

mengingat penentuan kawasan tersebut melalui

telaah/kajian dan pertimbangan strategis ekonomi

kawasan.

DAERAH

BaPPeDA Provinsi Kal-Bar segera

menyusun RENSTRA DAN RENJA BP

KAPET KHATULISTIWA.

Diharapkan agar BP KAPET khatulistiwa memiliki

Anggaran Tetap (tidak dalam bentuk Anggaran Bantuan),

Anggaran APBD dikaitkan dan diusulkan pada SKPD

terkait.

PUSAT

Penetapan kembali wilayah dan cakupan KAPET

Khatulistiwa dalam kerangka sebagai Pusat-pusat

Pertumbuhan Ekonomi yang sesuai dengan kriteria

KAPET dan dapat dikelola sacara efektif (dituangkan

dalam RTR KAPET) (Redeleniasi & Reposisi KAPET

Khatulistiwa).

Merampungkan Peraturan Presiden Tentang RTRW KAPET

sebagai KSN (Percepatan terbitnya RPerPres KAPET).

Revitalisasi Kelembagaan, Pengembangan Kawasan

dan Integrasi Infrastruktur.

GUBERNUR BUPATI / WALI

KOTA

KETUA PELAKSANA

KASUBDIT

KASUBDIT

KASUBDIT

KASUBDIT KASUBDIT KASUBDIT

SEKETARIAT

KABAG RENJA DAN

MONEV

KABAG KEU DAN

ASET

KABAG UMUM DAN

KEPEG

DIREKTUR

INVESTASI

DIREKTUR KERJASAM

A

DIREKTUR SUMBER

DAYA

KASUBDITKASUBDIT KASUBDIT

Sumber : draft Struktur Organisasi Kelembagaan KAPET Khatulistiwa Dalam RPerPres KAPET

Draft Struktur Organisasi Kelembagaan

Bahwa dalam mendirikan atau membangun

kawasan industri syarat utama yang diperlukan

adalah kesiapan dan kepastian lahan serta

dukungan infrastruktur penunjang (kelistrikan,

jalan, dan air bersih).

Dalam mengatur mekanisme kawasan

industri tersebut diperlukan adanya

dukungan peraturan mulai dari peraturan

pemerintah (PP), peraturan daerah (perda)

dan SK Bupati.

Pada saat ini masih banyak permasalahan yang

ditemui dalam pembangunan 3 (tiga) calon

Kawasan Industri di Kalimantan Barat.

Permasalahan mengenai Kawasan Industri tsb

membutuhkan kerja sama dan komitmen antara

Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Pihak Swasta

yang difasilitasi oleh BP KAPET Khatulistiwa

dalam rangka memaksimalkan pembangunan 3

(tiga) calon KI.

KESIMPULAN FGD YANG

DIFASILITASI KAPET

KHATULISTIWA S/D NOVEMBER

2013

TERIMA KASIH

JL. IMAM BONJOL NO. 116 PONTIANAKKALIMANTAN BARAT

FAX : (0561) 737243 TELP : (0561) 737975