MP3EI. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Buku I Edisi 2014. Cetakan Keempat

7/21/2019 MP3EI. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Buku I Edisi 2014. Cetakan Keempat

1/242

EDISI 2014

MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI

INDONESIA 20112025

Republik Indonesia


2/242


3/242

Doc. Wijaya Karya


4/242

Masterplan P3EI

Abstrak4

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Pemegang Copyright Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Diproduksi : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Editor : 1. Luky Eko Wuryanto

Depu Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,


2. Imron Bulkin

Depu Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah,

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Desainer : Edelman

Cetakan Keempat - Edisi 2014

Hak cipta dilindungi undang-undang


Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025; -cet.4 - revisi

Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2014

242 hlm; 28 x 30 cm

ISBN 978-979-7354-13-0


5/242

Masterplan P3EI

Terobosan Bersejarah Penyusunan MP3EI5

MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN

PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 20112025

MP3EI

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL


6/242

Masterplan P3EI

Abstrak6

Sambutan Presiden Republik Indonesia

Sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Abstrak

Terobosan Bersejarah Penyusunan MP3EI

1. Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

A. Pendahuluan

B. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

C. Posisi Indonesia dalam Dinamika Regional dan Global

D. Potensi dan Tantangan Indonesia

E. Percepatan dan Perluasan Transformasi Ekonomi Melalui Not Business as UsualF. MP3EI Merupakan Bagian Integral Perencanaan Pembangunan Nasional

G. Kerangka Desain MP3EI

2. Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi Utama MP3EI

A. Prinsip Dasar dan Prasyarat Keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan

B. Strategi dalam MP3EI

C. Penerapan Prinsip Berkelanjutan dalam Pelaksanaan MP3EI

8

10

14

15

17

18

19

20

22

2729

31

33

34

39

59

Doc. Wijaya Karya Doc. Wijaya KaryaDoc. Astra Otoparts


7/242

Masterplan P3EI


63

64

71

97

126

162

188

207

227

228229

229

231

232

3. Koridor Ekonomi Indonesia

A. Postur Koridor Ekonomi Indonesia

B. Koridor Ekonomi Sumatera

C. Koridor Ekonomi Jawa

D. Koridor Ekonomi Kalimantan

E. Koridor Ekonomi Sulawesi

F. Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara

G. Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku

4. Pelaksanaan dan Tata Kelola MP3EI

A. Tahapan PelaksanaanB. Perbaikan Regulasi dan Perizinan

C. Pemantauan dan Evaluasi

UCAPAN TERIMA KASIH

GLOSARIUM

Doc. Wijaya KaryaDoc. Astra Otoparts Doc. Wijaya Karya


8/242

Masterplan P3EI

Abstrak8

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Saudara-Saudara Sebangsa dan Setanah Air yang saya cintai,

Tepat lima tahun yang lalu, 20 Mei 2008, keka kita memperinga Satu Abad Kebangkitan Nasional, saya

menyampaikan pesan kebangsaan berkaitan dengan masa depan Indonesia. Saya katakan waktu itu bahwa

Indonesia bisa menjadi Negara Maju (Developed Naon) di Abad ke-21 ini. Dengan tema besar Indonesia

Bisa, kita berikrar dan bersumpah untuk terus bersatu dan bekerja keras guna meningkatkan kemandirian,

daya saing dan peradaban bangsa yang unggul dan mulia, sebagai prasyarat menuju Negara Maju di Abadke-21 yang penuh dengan tantangan sekaligus peluang.

Kemudian, kita masih ingat, segera setelah bangsa Indonesia memperinga 100 tahun Kebangkitan Nasional

kita, dunia mengalami krisis ekonomi yang serius, yang memukul perekonomian semua bangsa. Ekonomi negara-

negara maju runtuh, dan dunia segera mengalami The Second Great Depressionyang mencemaskan. Namun,

dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan kesigapan dan kerja keras kita semua, Indonesia dapat

meminimalkan dampak krisis global tersebut, dan perekonomian kita selamat. Episode sejarah ini membukkan

bahwa ternyata Indonesia BISA mengatasi krisis, dan Indonesia lulus dari ujian yang berat itu.

Dalam sebuah acara silaturrahim dengan pelaku dunia usaha jajaran Kadin, di Jakarta, 10 September 2009,

saya mengajak dunia usaha di tanah air untuk makin bersinergi dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.

Dengan bahasa terang saya sampaikan bahwa misi besar kita 5 tahun mendatang (2010 2015) adalahmelakukan debolenecking, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Jika ga pekerjaan

utama itu dapat kita laksanakan, maka ekonomi akan tumbuh makin nggi, lapangan pekerjaan akan makin

tercipta dan kemiskinan akan makin dapat kita kurangi.

Sementara itu, keka saya menyampaikan Kuliah Umum Dies Natalis ITS di Surabaya tanggal 14 Desember

2010, saya mengajak bangsa Indonesia untuk membangun opmisme dan keyakinan diri bahwa Indonesia

bisa menjadi Emerging Economy 15 tahun mendatang. Saat ini saja sudah banyak lembaga dan pengamat

pada ngkat dunia yang meramalkan Indonesia, yang kini menjadi salah satu anggota G-20, akan segera

menjadi Emerging Economy. Pada kesempatan di ITS, Surabaya, itulah pertama kali secara komprehensif

saya sampaikan kepada publik agenda percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia, termasuk kontribusi

teknologi dan inovasi nasional yang diperlukan, yang kemudian menjadi kandungan utama dalam MP3EI ini.

Semua yang saya sampaikan ini ada lain adalah untuk membangun keyakinan dan kepercayaan diri kita

sebagai bangsa, bahwa Indonesia sungguh BISA untuk membangun masa depannya yang lebih baik. Tentu saja,

sebagaimana yang sering saya ingatkan, dak pernah ada jalan yang lunak untuk mencapai cita-cita yang besar.

Ambisi kita untuk meningkatkan pembangunan ekonomi secara signikan mes diawali dengan strategi, kebijakan

dan rencana yang baik dan jelas, kemudian dijalankan secara bersama dengan upaya yang gigih dan sungguh-

sungguh, serta dibarengi dengan kepemimpinan semua penyelenggara negara yang efekf dan dedikaf.

Saudara-saudara,

Republik Indonesia adalah negara yang dikarunia dengan hampir semua prasyarat untuk mampu menjadikan

dirinya sebagai kekuatan besar perekonomian dunia. Dengan kekayaan sumber daya alam, jumlah pendudukyang besar dan produkf, serta akses yang strategis ke jaringan mobilitas global, Indonesia mempunyai

aset dan akses yang mendukung terwujudnya bangsa ini sebagai kekuatan yang diperhitungkan dalam tata

pergaulan antar bangsa. Perspekf ini didukung oleh banyak lembaga internasional dan oleh karenanya kita

harus mampu membukkan kepada masyarakat dunia bahwa Indonesia memang layak dan berkemampuan

untuk menjadi big playerdalam perekonomian global.

Sebagaimana kita seksamai bersama langkah-langkah pembangunan yang kita laksanakan sejak kemerdekaan

68 tahun yang lalu telah jauh membawa kemajuan dan perbaikan di berbagai bidang. Keberhasilan tersebut


9/242

Masterplan P3EI


dicerminkan diantaranya dari semakin meningkatnya taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, berkurangnya angka kemiskinan, dan semakin terbukanya

parsipasi masyarakat dalam berbagai proses pembangunan bangsa dan negara.

Namun demikian, memang harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita capai selama ini belum mencapai ngkat pertumbuhan yang nggi, inklusif danberkelanjutan. Sebagai negara yang berada di tengah-tengah persaingan global yang semakin ketat, kedudukan Indonesia yang semakin diperhitungkan belum

mendudukkan Indonesia sebagaimana seharusnya. Di sisi lain, tantangan kita ke depan juga semakin berat. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi

global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju

dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikma secara merata oleh seluruh masyarakat.

Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang lebih cerdas dan fokus, dengan tolok ukur dan pola manajemen yang jelas. Pengembangan MasterplanPercepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dilakukan dengan pendekatan terobosan (breakthrough)dan bukanBusiness As Usual. MP3EI dimaksudkan untuk

mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang nggi, berimbang, berkeadilan dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, melalui langkah percepatan tersebut Insya

AllahIndonesia akan dapat mendudukkan dirinya sebagai sepuluh negara besar di dunia pada tahun 2025 dan enam negara besar dunia pada tahun 2050.

Masterplan ini memiliki dua kata kunci, yaitu percepatan dan perluasan. Dengan adanya masterplanini, diharapkan Indonesia mampu mempercepat pengembangan

berbagai program pembangunan yang ada, terutama dalam mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan

energi, serta pembangunan SDM dan Iptek. Percepatan pembangunan ini diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya.

Selain percepatan, Pemerintah juga mendorong perluasan pembangunan ekonomi Indonesia agar efek posif dari pembangunan ekonomi Indonesia dapat dirasakan

dak saja di semua daerah di Indonesia tetapi juga oleh seluruh komponen masyarakat di seluruh wilayah Nusantara.

Adanya MP3EI ini sama sekali dak dimaksudkan untuk menggankan RPJM Nasional ataupun proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang selama ini berjalan.

Justru sebaliknya, dokumen MP3EI ini berfungsi sebagai dokumen kerja yang komplementer terhadap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang ada tersebut.

Untuk mendapatkan manfaat yang konkret serta dampak yang terukur, langkah-langkah percepatan dan perluasan ini dirumuskan secara terfokus, berdasarkan

kesepakatan dengan semua pemangku kepenngan terkait. Telah ditetapkan 8 program utama dan 22 kegiatan ekonomi utama. Selain itu, juga telah ditetapkan

6 (enam) koridor ekonomi sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi di seluruh wilayah Nusantara. Dengan

demikian, para pelaku ekonomi dapat memilih bidang usahanya secara jelas sesuai dengan minat maupun keunggulan potensi wilayahnya.

Sejak saya luncurkan program ini pada tanggal 27 Mei 2011, sudah lebih dari dua tahun program ini dilaksanakan. Dari yang saya pantau melalui Komite yang

saya pimpin langsung, Indonesia ternyata mampu melakukan percepatan pengembangan berbagai program pembangunan yang ada, terutama dalam mendorong

peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan SDM dan Iptek. Selain itu, Indonesia pun

mampu mendorong perluasan pembangunan ekonomi sehingga efek posifnya mulai dirasakan dak saja di semua daerah di Indonesia tetapi juga oleh seluruh

komponen masyarakat di seluruh wilayah Nusantara.

Berbagai kemajuan posif ini layak untuk terus kita ngkatkan karena apa yang sejauh ini telah kita capai baru dalam tahap awal. Perbaikan iklim investasi yang menjadi

salah satu agenda utama dalam MP3EI masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Oleh karenanya, berbagai langkah terobosan di dalam deboleneckingregulasi,

pemberian insenf maupun percepatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi perlu terus dilakukan secara intensif. Atas dasar

pembelajaran yang diperoleh serta dinamika yang terus berlangsung selama lebih dari dua tahun inilah, upaya tersebut tentunya membutuhkan penyempurnaan agar

diperoleh hasil yang lebih opmal. Dalam kerangka inilah Buku MP3EI edisi 2014 ini diterbitkan.

MP3EI Edisi 2014 ini menseksamai dan mengakomodasi masukan, krik yang konstruksi dan inovasi yang baik yang diterima dari berbagai lembaga negara, lembaga

Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Dunia Usaha, Akademisi maupun kalangan masyarakat luas. Saya menilai bahwa semua masukan tersebut sangat bernilai bagi

penyempurnaan MP3EI, dan Saya secara pribadi maupun atas nama Pemerintah sangat berterima kasih kepada mereka yang turut serta secara proakf dan konstrukf

menyempurnakan MP3EI untuk menjadi upaya yang berkesinambungan.

Semoga upaya yang kita selenggarakan ini mendapat ridho dari Allah SWT. Kesejahteraan dan kebesaran bangsa dan negara Indonesia di masa depan terletak di tangan

kita semua. Marilah kita bersama-sama terus bekerja keras demi kemuliaan dan kesejahteraan seluruh generasi depan bangsa Indonesia.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Juni 2014

Presiden Republik Indonesia

Selaku Ketua KP3EI

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono


10/242

Masterplan P3EI

Abstrak10

BismillahirrahmanirrahimAssalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Saudara-Saudara seluruh pemangku amanah dan pemangku kepenngan pembangunan yang saya horma,

Sejak di launchingoleh Presiden RI pada tanggal 27 Mei 2011, lebih dari Tiga Tahun sudah kita melaksanakan

Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 2025. Kita cerma

telah banyak yang kita laksanakan dan hasil-hasil yang telah dicapai, namun masih banyak yang perlu kita

selesaikan.

Beberapa perkembangan menarik dapat dicerma dari perjalanan MP3EI selama ini. Pertama, keberadaan MP3EI

mampu mengangkat peran strategis ekonomi wilayah dalam strategi perekonomian nasional serta mendorongkehadiran investasi. Sebagai dokumen operasional perencanaan pembangunan ekonomi jangka panjang nasional,

MP3EI menjabarkan visi jangka panjang atas lima aspek kunci bagi semua pelaku ekonomi yaitu: target kuantaf,

fokus pengembangan akvitas ekonomi, arah kebijakan serta strategi percepatan dan perluasan transformasi

ekonomi yang perlu diprioritaskan. Kelima aspek tersebut kemudian diintegrasikan dengan pendekatan ekonomi

wilayah yang dinamisasinya disesuaikan dengan keunggulan potensinya masing-masing.

Kedua, MP3EI mampu memberikan wadah yang lebih baik terhadap urgensi upaya teknokrasi yang sistemas

guna perwujudan peningkatan akvitas ekonomi yang bernilai tambah dan berantai nilai. Disinilah potensi

sumber daya alam dipandang bukan lagi sebagai sumber devisa semata tetapi diposisikan sebagai aset-aset

pertumbuhan ekonomi yang harus dikelola untuk menghasilkan daya angkat kesejahteraan bagi seluas-

luasnya masyarakat Indonesia berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kega, MP3EI mampu berkembang menjadi wahana yang semakin efekf untuk mewujudkan sinkronisasi

dan koordinasi upaya pembangunan. Dari padanya lahir upaya deboleneckingyang mengandung terobosan

dalam mengedepankan jangkauan manfaat pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini

jelas merupakan sinyal posif yang mengarahkan upaya pembangunan bangsa melalui semakin banyaknya

kehadiran pola pikir not business as usualdalam mengatasi hambatan-hambatan pembangunan.

Hal yang lebih membesarkan ha sesungguhnya adalah melalui jaring komunikasi, sinkronisasi dan koordinasi yang

terbangun dalam proses implementasi MP3EI ini, terkristal kesamaan pandangan dari para pemangku amanah

maupun pemangku kepenngan atas arah kemajuan bangsa yang ingin diwujudkan. Kejelasan arah ini kemudian

membawa para pelaku pembangunan memenuhi komitmennya untuk bersama-sama membangun dan menjaga

integritas iklim investasi yang mensejahterakan secara berkelanjutan. Salah satu wujud nyata adalah dengan

memulihkan manfaat berbagai regulasi demi berlangsungnya akvitas investasi yang kondusif dan berintegritas.

Keempat, juga dipahami bahwa MP3EI juga telah meningkatkan semangat dan pengeran yang segar atas

harapan Bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif. Disinilah makna kata

perluasan dalam akronim MP3EI mengambil wujud. Berbagai wujud dan skala usaha didorong menjadi

bagian yang integral di dalam perumusan seap langkah percepatan transformasi ekonomi bangsa.

Sejak Mei 2011 lalu, berdasarkan sejumlah proses validasi yang terus dilakukan secara berkala, terhimpun

idenkasi besaran investasi sekitar Rp. 4.637 triliun. Dari besaran tersebut, Rp. 2.338 triliun merupakan

investasi di bidang infrastruktur yang dilakukan baik oleh pemerintah, BUMN maupun swasta, sementara itu

Rp. 2.299 triliun merupakan investasi di 22 bidang akvitas ekonomi yang tersebar di enam koridor ekonomi.

Terhadap sejumlah proyek di atas, telah dilaksanakan groundbreaking sebagai perwujudan dimula inyapelaksanaan proyek yang diiku dengan pemantauan intensif di lapangan. Sampai dengan akhir Juni 2014,

tercatat sejumlah 382 proyek telah digroundbreaking dengan total nilai sekitar Rp. 854 triliun. Dari jumlah ini,

infrastruktur sebesar Rp. 412 triliun (208 proyek) dan sektor riil sebesar Rp. 441 triliun (174 proyek).

Secara kewilayahan, juga teridenkasi percepatan pertumbuhan investasi di beberapa wilayah di luar Koridor

Ekonomi Jawa. Dari dinamika wilayah tersebut diperoleh gambaran awal keberadaan daya dorong investasi

yang berkecenderungan posif yang terindikasi dari pertumbuhan ekonominya yang di atas rata-rata nasional.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA


11/242

Masterplan P3EI


Pertumbuhan yang menggembirakan ini terjadi di Koridor Ekonomi Sumatera, Kalimantan, Papua dan Kepulauan Maluku serta Koridor Ekonomi Sulawesi. Terdapat 10

provinsi di luar Jawa dengan dinamika pertumbuhan investasi yang cukup nggi, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi

Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat.

Guna terus mengupayakan peningkatan iklim investasi yang kondusif dan berintegritas, KP3EI telah berhasil mengkoordinasikan penyelesaian 51 regulasi dari mulai

ngkatan UU, PP, Perpres, Keppres, Inpres, dan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Selain itu, sampai dengan akhir Juli 2014, juga terdapat 16 regulasi yang masih

dalam proses pembahasan oleh Tim Kerja Regulasi KP3EI.

Sesuai dengan semangat untuk terus memperkuat pilar kemampuan SDM dan Iptek, selama 38 bulan pelaksanaan MP3EI berhasil mendorong pengembangan sejumlah

program perkuatan SDM, termasuk pendirian dua instut teknologi di Sumatera dan Kalimantan, pembangunan sejumlah sekolah kejuruan dan akademi komunitas

sesuai dengan keunggulan potensi daerah, dan realisasi sejumlah pusat inovasi teknologi produksi bagi sejumlah kluster industri. Seluruh akvitas di atas diharapkan

berkontribusi nyata pada upaya percepatan dan penguatan daya saing dalam memaksimalkan pengelolaan aset-aset pertambangan dan pertanian dalam ar luas,

secara bernilai tambah dan berantai nilai.

Sejak diluncurkan, Presiden RI telah memberikan direkf bahwa MP3EI dinyatakan sebagai dokumen operasional strategis yang bersifat terbuka dan iteraf. Prinsip-

prinsip ini memberikan kita dan generasi ke depan keleluasaan untuk terus mengawal, menyempurnakan, dan mengkalibrasi substansinya sesuai dengan data informasi,

ilmu pengetahuan, teknologi dan kemampuan yang dimiliki. Dalam konteks inilah buku iterasi MP3EI edisi 2014 ini diterbitkan. Memperkuat substansi in yang telah

ada, dalam edisi 2014 ini terdapat beberapa pengkayaan atas muatan dokumen yang merupakan sintesa dari berbagai masukan, baik krik dan saran, yang diterima

KP3EI melalui berbagai forum dan saluran. Termasuk disini masukan dari media masa, dari para akademisi, dunia usaha dan dari lembaga-lembaga negara dan lembaga

pemerintah pemangku amanah MP3EI.

Insari dari dokumen interasi MP3EI 2014 adalah memperkuat pola pikir not business as usual yang menekankan bahwa sukses pencapaian tujuan dan sasaran

MP3EI merupakan proses yang dinamis dan berkesinambungan, bahkan melampaui tahun 2025 yang menjadi rentang perencanaan MP3EI saat ini. Dengan demikian

MP3EI akan mampu menjadi instrumen percepatan, perluasan dan sekaligus wahana estafet pembangunan yang bersifat lintas generasi, serta menjadi bagian dari

kedewasaan Bangsa Indonesia untuk menjadi salah negara maju di dunia. Terdapat ga aspek pengkayaan konsepsi dan substansi di dalam MP3EI edisi 2014 ini, yaitu

sebagai berikut.

Pertama, aspek pembangunan kemariman, dimana pembangunan kemariman menjadi landas strategis bagi penguatan pengelolaan sumberdaya kelautan,

penguatan konekvitas, dan penguatan Sistem Logisk Nasional. Kedua, aspek neraca sumber daya alam, dimana penciptaan nilai tambah dan rantai nilai atas aset-

asetnya yang dak tak terbatas perlu dibarengi dengan upaya pengelolaan daya dukung ekologi yang lestari.

Sementara itu aspek kega adalah penguatan ekonomi masyarakat, dimana dimensi ekonomi masyarakat dalam berbagai wujud dan skala usaha terlibat secara

konstrukf dan komprehensif dalam upaya percepatan dan perluasan pembangunan koridor ekonomi melalui ga pilar MP3EI.

Apa yang telah kita hasilkan, kita capai dan memberikan manfaat perlu terus kita jaga, kita perkuat, dan terus kita percepat dan perluas manfaatnya agar langkah-

langkah pembangunan yang kita laksanakan memiliki daya terobosan dan daya perubahan yang maksimal bagi wujud kesejahteraan masyarakat yang inklusif

berkelanjutan. Sedangkan apa kita nilai masih kurang dan perlu kita perbaiki, mari kita isi dan kita sempurnakan sehingga bangsa Indonesia dapat terus menjaga

pertumbuhan pembangunan yang berkualitas serta mampu memperkuat kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Insya Allah, dengan niatan tersebut, Tuhan Yang Mahakuasa senanasa menyertai dan memberka langkah-langkah bangsa Indonesia, saat ini dan ke masa depan.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Agustus 2014

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Republik Indonesia

Selaku Ketua Harian KP3EI

Chairul Tanjung


12/242

Masterplan P3EI

Abstrak12


13/242

Masterplan P3EI


NEGARA KESATUAN

REPUBLIK INDONESIA


14/242

Masterplan P3EI

Abstrak14

Abstrak

Mempermbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki, serta tantangan pembangunan yang harus dihadapi, Indonesia

memerlukan suatu transformasi ekonomi berupa percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi menuju negara maju sehingga

Indonesia dapat meningkatkan daya saing sekaligus mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi

negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025 melalui pertumbuhan ekonomi nggi yang inklusif, berkeadilan dan

berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi riil rata-rata sekitar 7-9 persen per tahun secara berkelanjutan.

Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan breakthroughyang didasari oleh semangat NotBusiness As Usual, melalui

perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi dak hanya tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakan

kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta. Pihak swasta akan diberikan peran utama danpenng dalam pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah

akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, pemerintah akan melakukan deregulasi (debolenecking)

terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh pemerintah melalui penyediaan

infrastruktur maupun pemberian insenf skal dan non skal.

Pelaksanaan MP3EI dilakukan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama

yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) kegiatan ekonomi utama. Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (ga) elemen

utama yaitu: (1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 (enam) Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu: Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor

Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi BaliNusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua

Kepulauan Maluku; (2) memperkuat konekvitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (locally integrated, globally

connected); (3) memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program utama di seap koridor ekonomi.

Pelaksanaan program MP3EI juga memperhakan daya dukung lingkungan yang berbasis pada neraca sumber daya air, energi, maupun lahan

guna mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Disamping itu, untuk mengurangi dampak negaf terhadap lingkungan

dan memaskan terwujudnya pembangunan berkelanjutan dilaksanakan pula Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di ap Koridor Ekonomi

maupun di pusat pertumbuhannya.

Penyusunan MP3EI dimaksudkan bukan untuk menggan dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seper RPJPN dan RPJMN,

namun akan menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer, serta penng dan khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan

pembangunan ekonomi Indonesia.

Implementasi MP3EI ini akan dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana yang dipimpin langsung oleh Presiden RI. Tim tersebut merupakan

kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah. Tim ini akan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan MP3EI.


15/242

Terobosan Bersejarah Penyusunan MP3EI:

Awal Perjalanan Percepatan Transformasi Ekonomi Indonesia

MP3EI memiliki semangat Not Business as Usual. Semangat ini tercermin dari sejak proses penyusunannya dimana rumusan strategi dan

kebijakan yang awalnya disusun oleh Pemerintah diperkaya dengan mendengarkan pandangan dan masukan dari berbagai pemangku

kepenngan, terutama dari dunia usaha, melalui serial dialog intensif, interakf dan parsipaf.

Proses penyusunan MP3EI ini diawali dari direkf Presiden RI, pada RetreatKabinet Terbatas pada tanggal 30 Desember 2010, yang menyampaikan

bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin berat. Dinamika ekonomi regional dan global mengharuskan Indonesia untuk selalu siap

menghadapi perubahan. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi regional dan global, yaitu kawasan Timur Asia, mengharuskan

Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya negara maju dengan hasil pembangunan yang dapat dinikma

secara merata oleh seluruh masyarakat. Dengan mempermbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki, serta tantanganpembangunan yang harus dihadapi, Indonesia memerlukan suatu transformasi ekonomi berupa percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi

menuju negara maju sehingga Indonesia dapat meningkatkan daya saing sekaligus mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Presiden selanjutnya menugaskan Menko Perekonomian untuk menyusun konsep awal Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi jangka panjang dengan melibatkan Bappenas, Komite Ekonomi Nasional (KEN), dan Komite Inovasi Nasional (KIN). Selanjutnya, melalui

Surat Keputusan Menko Perekonomian, dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan MP3EI yang ditugaskan untuk menyempurnakan konsep awal

tersebut dengan menampung masukan dari berbagai pemangku kepenngan yaitu, Kementerian dan LPNK terkait, para pimpinan BUMN, KADIN,

APINDO, HIPMI, serta pimpinan berbagai asosiasi usaha, UMKM, para pakar dan akademisi. Masukan tersebut dihimpun dari serial pertemuan

yang dikoordinasi oleh Kantor Menko Perekonomian, diawali dengan pertemuan untuk menyerap aspirasi pengembangan sektor yang bertujuan

mengidenkasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dunia usaha serta menyerap masukan strategi sektor bersangkutan di masa yang akan

datang. Pertemuan ini dihadiri oleh lebih dari 500 peserta yang sebagian besar merupakan wakil dari asosiasi profesi dan usaha.

Berdasarkan masukan yang diperoleh dari pertemuan aspirasi sektor tersebut, dilakukan serial pembahasan lebih lanjut dalam forum

Gugus Tugas, yang secara simultan terbagi ke dalam enam Gugus Tugas Koridor Ekonomi. Pertemuan Gugus Tugas ini bertujuan untuk

menyusun strategi pengembangan sektor dengan memasukan dimensi spasial sehingga diharapkan dapat diperoleh strategi pengembangan sektor

yang konkret dan spesik sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing koridor ekonomi. Dengan demikian, strategi pengembangan

koridor ekonomi sudah mengintegrasikan aspek sektoral maupun regional. Pertemuan tersebut juga membahas kebutuhan infrastruktur untuk

mendukung penguatan konekvitas yang diperlukan bagi pengembangan masing-masing sektor dan juga diidenkasi kebutuhan pengembangan

SDM dan penguatan inovasi yang dibutuhkan bagi peningkatan daya saing sektor terkait. Pembahasan Gugus Tugas Koridor Ekonomi ini dipimpin

oleh para pejabat senior pemerintah yang kompeten dalam bidang pengembangan ekonomi wilayah, dan dihadiri oleh lebih dari 600 peserta yang

terdiri dari pimpinan pelaku usaha (CEO), para pakar dan akademisi, serta pejabat senior pemerintah.

Hasil dari penyempurnaan MP3EI ini kemudian dilaporkan Menko Perekonomian kepada Presiden RI dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan BUMN

dan Pemerintah Daerah pada tanggal 21-22 Februari 2011 di Istana Kepresidenan Bogor. Rapat Kerja ini dipimpin langsung oleh Presiden RI dan

dihadiri oleh Wakil Presiden RI, seluruh Menteri Kabinet Pembangunan Indonesia Bersatu Kedua, dan lebih dari 400 peserta yang terdiri dari para

Direksi dan Komisaris BUMN, Ketua dan para anggota KEN dan KIN, para Gubernur seluruh Indonesia, serta pejabat senior pemerintah. Hasil Rapat

Kerja tersebut menjadi bahan perbaikan, penajaman, dan penyempurnaan lebih lanjut terhadap Rancangan MP3EI.

Menjelang penyusunan akhir Rancangan MP3EI, hasil penyempurnaan Rancangan MP3EI yang telah diselesaikan kembali dilaporkan Menko

Perekonomian kepada Presiden RI pada Rapat Kerja Akbar antara Pemerintah dengan Dunia Usaha yang diselenggarakan pada tanggal 18-19 April

2011 di Istana Kepresidenan Bogor. Rapat Kerja Akbar ini juga dipimpin langsung oleh Presiden RI, dan dihadiri oleh Wakil Presiden RI, para Menteri

Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, para Wakil Menteri, para pejabat Lembaga Tinggi Negara, Ketua dan anggota KEN dan KIN serta lebih dari 500peserta dari berbagai pemangku kepenngan, yang terdiri dari pimpinan perusahaan swasta, pejabat senior pemerintah pusat, para Gubernur

dan DPRD, serta BUMN. Berdasarkan arahan lebih lanjut dari Presiden RI, Wakil Presiden RI, serta hasil seluruh pembahasan selama Rapat Kerja

tersebut, kemudian dilakukan perbaikan, penajaman, dan penyempurnaan akhir terhadap Rancangan MP3EI.

Dengan semua proses yang interakf dan parsipaf ini, diharapkan terbentuk suatu ownership yang nggi terhadap MP3EI serta

terbangunnya komitmen bersama dari berbagai pihak pemangku kepenngan untuk mensukseskan keberhasilan MP3EI. Dengan demikian,

semangat Not Business as Usual akan terus berlanjut untuk terus melakukan berbagai terobosan dalam rangka percepatan transformasi

ekonomi Indonesia demi mencapai visi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, makmur.

Masterplan P3EI



16/242

Doc. Parekraf


17/242

1Indonesia Mandiri,

Maju, Adil dan MakmurDalam rangka mewujudkan visi sebagai negara maju

dan sejahtera pada tahun 2025, Indonesia bertekad

mempercepat transformasi ekonomi. Untuk itu disusun

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankanpendekatan not business as usual, melibatkan seluruh

pemangku kepenngan dan terfokus pada prioritas

yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap

merupakan bagian yang integral dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional yang telah ada.


18/242

A. Pendahuluan

Sepanjang sejarah kemerdekaan selama lebih dari enam dasawarsa, Indonesia telah mengalami beragam

kemajuan di bidang pembangunan e konomi. Bermula dari sebuah negara yang perekonomiannya

berbasis kegiatan pertanian tradisional, saat ini Indonesia telah menjelma menjadi negara dengan

proporsi industri manufaktur dan jasa yang l ebih besar. Kemajuan ekonomi juga telah membawapeningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin tidak saja dalam peningkatan pendapatan per

kapita, namun juga dalam perbaikan berbagai indikator sosial dan ekonomi lainnya termasuk Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Dalam periode 1980 dan 2011, Indeks Pembangunan Manusia meningkat

dari 0,39 ke 0,61.

Indonesia juga memainkan peran yang makin besar di perekonomian globa l. Berdasarkan data IMF,

pada tahun 2011 peringkat ekonomi Indonesia meningkat ke posisi 16 dunia. Pengakuan dunia terhadap

perkembangan positif perekonomian Indonesia juga ditujukkan de ngan meningkatnya rating Indonesia

menjadi Investment Gradepada akhir tahun 2011 setelah penantian 14 tahun. Keterlibatan Indonesia

pun sangat diharapkan dalam berbagai forum global dan regional seperti ASEAN, APEC, G-20, dan

berbagai kerjasama bilateral lainnya. Keberhasilan Indonesia melewati krisis ekonomi global tahun 2008,mendapatkan apresiasi positif dari berbagai lembaga internasional. Hal ini tercermin dengan perbaikan

peringkat hutang Indonesia di saat peringkat negara-negara lain justru mengalami penurunan. Disamping

itu, Goldman Sachs telah memasukkan Indonesia kedalam kelompok negara baru bernama MIST (Mexico,

Indonesia, South Korea, dan Turki) yang dianggap sebagai alternatif tujuan investasi yang menjanjikan

selain BRIC (Brazil, Rusia, India, dan China).

1Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan

Makmur

Doc. Kemenparekraf

Masterplan P3EI

Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan Makmur18


19/242

Keberhasilan Indonesia dalam perekonomian tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam

dan lingkungan yang terus meningkat. Oleh karena i tu, menyadari pentingnya pengelolaan yang baik

terhadap sumber daya alam dan lingkungan untuk kebutuhan generasi mendatang, maka prinsip-

prinsip keberlanjutan terintegrasi dalam kebijakan nasional dan dokumen perencanaan. Sebagaimanayang dicanangkan dalam pilar pembangunan Indonesia yaitu Pro Growth, Pro Poor, Pro Jobs,dan juga

Pro Environment. Di tingkat global, peran Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan

juga di tunjukkan dengan keikutsertaan Indonesia dalam KTT 20+ di R io Brazil 2012 yang menyepakati

dokumen The Future We Wantyang menjadi arahan bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di

tingkat global.

Namun demikian, tantangan ke depan pembangunan ekonomi Indonesia tidaklah mudah untuk

diselesaikan. Dinamika ekonomi domestik dan global mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap

perubahan. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur

dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat

terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembanguna n dan kesejahteraan yang dapat dinikmatisecara merata oleh seluruh m asyarakat. Disatu sisi, kegiatan percepatan pembangunan tersebut dapat

memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, jika sumber daya alam

tersebut tidak dikelola dengan baik dan mengikuti kaidah pembangunan berkelanjutan, maka akan

berdampak pada timbulnya resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan serta menurunnya daya

dukung lingkungan hidup.

Dalam konteks inilah Presiden Republik I ndonesia menyadari perlunya penyusunan MP3EI dengan

memperhatikan aspek berkelanjutan untuk memberikan arah pembangunan ekonomi Indonesia hingga

2025. Percepatan dan perluasan pembangunan di Koridor Ekonomi akan dapat dicapai jika modal dasar

pembangunan berupa sumbe r daya dan lingkungan tetap terjaga kelestariannya dan pemanfaatannya

mengacu pada kemampuan daya dukung lingkungan. Maka, melalui percepatan dan perluasan

pembangunan ekonomi berbasis berkelanjutan ini, perwujudan kualitas pembangunan manusia

Indonesia sebagai bangsa yang maju tidak saja melalui peningkatan pendapatan dan daya beli semata,

namun dibarengi dengan membaiknya pemerataan dan kualitas hidup seluruh bangsa.

B. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka

visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah Mewujudkan Masyarakat

Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Visi 2025 tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) misi

yang menjadi fokus utamanya, yaitu:

1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan

aset dan akses (potensi) Sumber Daya Alam (SDA), geografis wilayah, dan Sumber Daya Manusia

(SDM), melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar-

kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;

2. Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar

domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional;

3. Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk

penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju innovation-driven economy.

Visi misi pembangunan ekonomi Indonesia tersebut telah sejalan dengan konsep pembangunan

berkelanjutan yang menyerasikan sumber daya alam dan manusia dalam pembangunan dengan

berlandas pada tiga pilar utama yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan kelestarian

perlindungan lingkungan. Sejalan dengan itu, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, melalui

langkah MP3EI akan mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupa kan kekuatan 12 besar

dunia tahun 2025 dan delapan besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang

inklusif dan berkelanjutan.

Mendorong perekonomian

Indonesia menjadi negaramaju yang semakin diakui

masyarakat dunia melalui

pertumbuhan ekonomi

yang tnggi, inklusif, dan

berkelanjutan.

Masterplan P3EI



20/242

Dalam menempatkan Indonesia sebagai negara maju tersebut maka ditargetkan pendapatan per kapita

berkisar antara USD 14.250-USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0-

4,5 Triliun. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4-7,5 persen pada

periode 2011-2014, dan sekitar 8,0-9,0 persen pada periode 2015-2025. Pertumbuhan ekonomi tersebutakan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011-2014 menjadi 3,0

persen pada 2025.

Selain kombinasi pertumbuhan ekonomi dan penurunan inflasi, sasaran dalam pembangunan

berkelanjutan juga mencakup target penurunan tingkat kemiskinan hingga 810 pe rsen pada periode

tahun 2015 dan 45 persen pada tahun 2025. Disamping itu, dalam memastikan kesejahteraan sosial,

target pembangunan juga meliputi penurunan angka pengangguran, dan penurunan ketimpangan

regional baik dalam pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sekolah, dan kesehatan. Program-program

pengentasan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial tersebut telah termuat dalam

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).

Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan juga dilaksanakan program-program terkait

peningkatan kualitas lingkungan, diantaranya penurunan emisi gas rumah kaca, pemenuhan kebutuhan

air, peningkatan kualitas tanah, pemanfaatan sumber daya alam yang s esuai daya dukung lingkungan dan

pengelolaan keanekaragaman hayati. Kebijakan terkait penurunan emisi gas rumah kaca sudah tertuang

dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas

Rumah Kaca yang memuat target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen melalui dana dalam

negeri dan 41 persen melalui dana bantuan luar negeri.

C. Posisi Indonesia Dalam Dinamika Regional dan Global

Pembangunan Indonesia tidak lepas dari posisi Indonesia dalam dinamika regional dan global. Secara

geografis Indonesia terletak di jantung pertumbuhan ekonomi dunia. Kawasan Timur Asia memilikitingkat pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata kawasan lain di dunia (lihat Gamba r 1.3). Pada

periode 19802000 pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan, sebaliknya tren pertumbuhan

ekonomi kawasan Timur Asia menunjukkan peningkatan. Nam un pada dekade selanjutnya yaitu

20002010 tren pertumbuhan ekonomi dunia mengalami peningkatan akibat dari sebagian besar

negara berkembang mengalami pertumbuhan e konomi yang cukup signifikan. Walaupun pada dekade

tersebut perekonomian kawasan Timur Asia me ngalami penurunan tetapi posisinya tetap berada diatas

pertumbuhan kawasan lain di dunia.

Gambar 1.2:

MP3EI yang Berkelanjutan

PembangunanEkonomi

Kelestarian

Lingkungan

MP3EI

Kesejahteraan

Sosial

Gambar 1.1:

Aspirasi Pencapaian

PDB Indonesia

2010

PDB: USD 700 Miliar

Pendapatan/kapita

USD 3.000

PDB: ~ USD 4,0 4,5 triliun

Pendapatan/kapita diperkirakan

~ USD 14.250 15.500 (negara

berpendapatan nggi)

PDB: ~ USD 15,0 17,5 triliun

Pendapatan/kapita diperkirakan ~

USD 44.500 49.000

2025

2045

Masterplan P3EI



21/242

Sebagai pusat gravitasi perekonomian global, Kawasan Timur Asia (termasuk Asia Tenggara) memiliki

jumlah penduduk s ekitar 50 pers en dar i penduduk dunia. Cina memi liki s ekitar 1,3 miliar penduduk,

sementara India menyumbang sekitar 1,2 miliar orang, dan ASEAN dihuni oleh sekitar 600 juta jiwa.

Secara geografis, kedudukan Indonesia berada di tengah-tengah Kawasan Timur Asia yang mempunyaipotensi ekonomi sangat besar.

Dalam aspek perdagangan global, dewasa ini perdagangan South to South, termasuk transaksi antara

India-Cina-Indonesia, menunjukkan peningkatan yang cepat. Sejak 2008, pertumbuhan ekspor negara

berkembang yang didorong oleh permintaan negara berkembang lai nnya meningkat sangat signifikan

(kontribusinya mencapai 54 persen). Hal i ni berbeda jauh dengan kondisi tahun 1998 yang kontribusinya

hanya 12 persen. Pertumbuhan yang kuat dari Cina, baik ekspor maupun impor memberikan dampak

yang sangat penting bagi perkembangan perdagangan regional dan global. Impor Cina meningkat

tajam selama dan setelah krisis ekonomi global 2008. Di samping itu, konsumsi Cina yang besar dapat

menyerap ekspor yang besar dari negara-negara di sekitarnya termasuk Indonesia.

Di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara dengan luas kawasan terbesar, penduduk terbanyak dan

sumber daya alam terkaya. Hal tersebut menempatkan Indonesia s ebagai kekuatan utama negara-negara

di Asia Tenggara. Di sisi lain, konsekuensi dari akan diimplementasikannya komunitas ekonomi ASEAN

dan terdapatnyaAsia Pacific Economi c Community (APEC) mengharuskan Indonesia meningkatkan

daya saingnya guna mendapatkan manfaat nyata dari adanya integrasi ekonomi tersebut. Ole h karena

itu, percepatan transformasi ekonomi yang dirumuskan dalam MP3EI ini menjadi sangat penting dalam

rangka memberikan daya dorong dan daya angkat bagi daya saing I ndonesia.

Dengan melihat dinamika global yang terjadi serta memperhatikan potensi dan peluang keunggulan

geografi dan sumber daya yang ada di Indonesia, serta mempertimbangkan prinsip pembangunan yang

berkelanjutan, dalam kerangka MP3EI, Indonesia perlu memposisikan dirinya sebagai basis ketahanan

pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber daya mineral

serta pusat mobilitas logistik global.

Gambar 1.4:

Pemetaan Populasi

Asia dan Dunia

Belahan Dunia

Lainnya: 3.429juta

India: 1.130 juta

Sekitar 50% populasi dunia

terdapat di area ini

Konsentrasi pasar global

ASEAN: 573 juta

Australia: 20 juta

Jepang: 127 juta

Cina: 1. 322 juta

Gambar 1.3:

Pertumbuhan Ekonomi

Global untuk Tiap

Dekade

Masterplan P3EI


0

1980 1990 2000 2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sumber: Bank Dunia

Dalam persen per tahun secara rata-rata

Negara Berkembang Timur AsiaNegara Berkembang

Negara G-7Dunia


22/242

D. Potensi dan Tantangan Indonesia

Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia didukung oleh potensi demografi, kekayaan

sumber daya alam serta posisi geografis Indonesia.

1. Potensi Indonesia

a. Penduduk dan Sumber Daya Manusia

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia. Penduduk yang besar dengan

daya beli yang terus meningkat adalah pasar yang potensial, sementara itu jumlah penduduk yang besar

dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terus membaik adalah potensi daya saing yang luar

biasa. Berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI), posisi Indonesia terus mengalami peningkatan

dalam periode 20002013 yaitu dari posisi 55 ke 38.

Indonesia tengah berada dalam periode transisi struktur penduduk usia produkf. Pada kurun waktu 2020

2030, penurunan indeks (rao) ketergantungan Indonesia (yang sudah berlangsung sejak tahun 1970) akan

mencapai angka terendah. Implikasi penng dari kondisi ini adalah semakin penngnya penyediaan lapangan

kerja agar perekonomian dapat memanfaatkan secara maksimal besarnya porsi penduduk usia produkf.

Upaya peningkatan penyediaan lapangan kerja di Indonesia terus meningkat terlihat dari menurunnya angka

pengangguran dari tahun 2005 sebesar 11,24 persen menjadi 6,58 persen pada tahun 2011 (BPS, 2012). Lebih

penng lagi, bila ngkat pendidikan secara umum diasumsikan terus membaik, produkvitas perekonomian

negara ini sesungguhnya dalam kondisi premium, dimana hal tersebut akan sangat bermanfaat untuk tujuan

percepatan maupun perluasan pembangunan ekonomi. Berdasarkan data dalam Educaon For All (EFA)

Global Monitoring Report 2012 yang dikeluarkan UNESCO, indeks pembangunan pendidikan atau Educaon

Development Index (EDI) Indonesia berada diposisi menengah yaitu 64 dengan nilai 0,938, dimana untuk

mencapai klasikasi EDI nggi Indonesia perlu mencapai nilai 0,950.

1

950

1

955

1

960

1

965

1

970

1

975

1

980

1

985

1

990

1

995

2

000

2

005

2

010

2

015

2

020

2

025

2

030

2

035

2

040

2

045

2

050

BonusDemogra

Periode dimana angkadependency rao< 1

%p

opu

lasi

Dependenc

yrato

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Working Age

(15 64) (sumbu kiri)

Children

(0 14) (sumbu kiri)

Elderly

(lebih dari 65) (sumbu kiri)

Dependency rao

(sumbu kanan)

Gambar 1.5

Keadaan Demograf Umur

Penduduk Indonesia

Masterplan P3EI



23/242

b. Sumber Daya Alam

Indonesia adalah negara yang kaya dengan potensi sumber daya alam, baik yang terbarukan (hasil bumi)

maupun yang tidak terbarukan (hasil tambang dan mineral). Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki

Indonesia harus dapat dikelola seoptimal mungkin, dengan meningkatkan industri pengolahan yang

memberikan nilai tambah tinggi dan mengurangi ekspor bahan mentah.

Sampai tahun 2010, Indonesia masih menjadi salah satu produsen besar di dunia untuk berbagai

komoditas, antara lain kelapa sawit (penghasil dan eksportir terbesar di dunia), kakao (produsen terbesar

kedua di dunia), timah (produsen terbesar kedua di dunia), nikel (cadangan terbesar ke empat di dunia)

dan bauksit (cadangan terbesar ke tujuh di dunia) serta komoditas unggulan lainnya seperti besi baja,

tembaga, karet dan perikanan. Indonesia juga memiliki cadangan energi yang sangat besar seperti

misalnya batubara, panas bumi, gas alam, dan air yang sebagian besar dimanfaatkan untuk mendukung

industri andalan seperti tekstil, perkapalan, peralatan transportasi dan makanan-minuman. Potensi

sumber daya air yang dimiliki Indonesia sebesar 2,8 triliun m3

atau sekitar 5 persen dari persediaan airdunia. Potensi air tersebut tersebar dalam 7.956 sungai dan 521 danau yang ada di berbagai wilayah

Indonesia dengan ketersediaan air secara mantap sekitar 700 miliar m3setiap tahun (Kementerian

Lingkungan Hidup, 2011).

Indonesia juga merupakan negara megabiodiversitydimana keanekaragaman hayati sebagai modal

utama pembangunan, sumber pangan, energi, biofarmaka dan bahan baku lainnya. Potensi ini semakin

tinggi dengan adanya Protokol Nagoya, yang merupakan kesepakatan internasional untuk me ngatur

pemberian akses dan keuntungan secara adil atas pemanfaatan keanekaragaman hayati berupa sumber

daya generik serta pengetahuan tradisionalnya. Di tingkat global, Indonesia berada pada posisi 3 besar

dari 10 negara yang memiliki keanekaragaman tertinggi di dunia, selain Brazil dan Zaire (Prosiding

Seminar Nasional Green Regional DevelopmentMelalui Pengembangan Inovasi Teknologi MendukungTerwujudnya MP3EI, 2012).

Gambar 1.6:

Potensi Sumber

Daya Alam

Indonesia

Pada 2013, sedaknya sebagian sudah harus

diproses secara lokal (UU No.4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)

Ditujukan untuk mendorong berkembangnya

industri hilir

Ukuran

Kunci

Sumber daya melimpah

untuk energi berbasis gas

dan industri petrokimia

Angka ini dak termasuk

Gas Non-Konvensional;

dari Coal Bed Methane

(CBM) dan Coal

Gassifcaton

Dengan asumsi 40% layak

dikembangkan 12 GW. Hingga

saat ini, baru 1.200 MW

dikembangkan

Sekitar 165

TCF cadangan

dengan ngkat

produksi +3

TCF per tahun

Gas Alam Batubara Panas Bumi Minyak

Kelapa Sawit

Kakao Timah Nikel Bauksit

Eksporr

terbesar kedua

di dunia

Penyimpan

40% sumber

daya dunia

(terbesar di

dunia)

Eksporr

terbesar di

dunia > 19 juta

ton/tahun

770 ribu

ton/tahun,

produsen

terbesar ke-2

di dunia

65 ribu

ton/tahun,

produsen ke-2

terbesar di

dunia

Pemilik 12%

cadangan

dunia (ke-4

terbesar)

Penyimpanan

cadangan

terbesar

ke-7 dunia,

produsen

terbesar ke-4

dunia

Masterplan P3EI



24/242

c. Letak Geogras dan Potensi Kemariman

Sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi kelautan dan

perikanan yang sangat besar. Luas perairan laut Indonesia mencapai 5,8 juta km2atau 70 persen dari

total wilayah Indonesia yang panjangnya sekitar 5.200 km dan lebar 1.870 km. Indonesia juga merupakan

negara dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia dengan panjang yaitu 95.181 km. Selain potensi

di atas, Indonesia juga dilalui 3 alur pelayaran internasional dan laut yang menjadi sarana transportasi

efektif antar pulau. Secara sosial, sekitar 110 juta jiwa atau 60 persen berada dikawasan pesisir dengan

radius 50 km dari garis pa ntai. Dari segi ekonomi, setidaknya 60 persen cekungan minyak berada di laut

serta potensi ikan 6,7 juta ton pertahun (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012).

Lokasi geografisnya juga sangat strategis (memiliki akses l angsung ke pasar terbesar di dunia) karena

Indonesia dilewati oleh satuSea Lane of Communication(SLoC), yaitu Selat Malaka, dimana jalur ini

menempati peringkat pertama dalam jalur pelayaran kontainer global (lihat Gambar 1.7).

Berdasarkan data United Natio ns Environmental Programme (UNEP, 2009) terdapat 64 wilayah

perairanLarge Marine Ecosystem(LME) di seluruh dunia yang disusun berdasarkan tingkat kesuburan,

produktivitas, dan pengaruh perubahan iklim terhadap masing-masing LME. Indonesia memiliki akses

langsung kepada 6 (enam) wilayah LME yang mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang cukup

besar, yaitu: LME 34 Teluk Bengala; LME 36- Laut Cina Selatan; LME 37-Sulu Celebes; LME 38-Laut-laut

Indonesia; LME 39-Arafura-Gulf Carpentaria; LME 45Laut Australia Utara. Sehingga, peluang Indonesia

untuk mengembangkan industri perikanan tangkap sangat be sar.

Gambar 1.7:

Peringkat Pelabuhan

Dalam Jalur Pelayaran

Kontainer Dunia

Catatan: Nomor dalam lingkaran menunjukkan peringkat pelabuhan di dunia

Jalur Utama Mega HubRegional Hub Pelabuhan Regional Utama

Felixstowe

Hamburg

Los Angeles

16

20

35

911

13

3331

47

37

6

27

28

26

15

12

24

25

5

2

3

1

New York/New Jersey

Roerdam

Algeciras

Port Klang

Sianghai

HongkongKaohsiung

Marsaxlokk

Antwerp

Gioia Tauro

Dubai

Mumbai

Colombo

Tanjung Priok

PTP/Singapore

Manila

Tokyo

Salalah

Busan

Dengan potensi kelautan dan perikanan yang berlimpah, saat ini perikanan berkontribusi sekitar 22

persen dari total PDRB sub sektor perikanan pangan dimana sekitar 20 persen dari aktivitas perikanan

tersebut merupakan perikanan tangkap dan si sanya adalah perikanan budidaya (Kementerian Lingkungan

Hidup, 2012). Selain itu, Indonesia merupakan produsen makanan laut terbesar di Asia Tenggara dengan

pertumbuhan produksi makanan laut mencapai 7 persen per tahun. Dengan luas lautan dan kekayaan

Masterplan P3EI



25/242

bahari yang ada di Indonesia, potensi pendapatan sektor maritim per tahun bisa mencapai tujuh kali

dari pendapatan negara saat ini. Diperkirakan dengan potensi kemaritiman yang dimiliki, dan dengan

pengelolaan sumber daya kelautan yang baik dari sektor perikanan, pertambangan, pariwisata bahari,

industri maritim, dan perhubungan laut, maka setiap tahunnya akan menghasilkan IDR 7.400 triliun

(Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012).

2. Tantangan Indonesia

Walaupun potensi ini merupakan keunggulan Indonesia, namun keunggulan tersebut tidak akan terwujud

dengan sendirinya. Sejumlah tantangan harus dihadapi untuk merealisasikan keunggulan tersebut,

sebagaimana diuraikan berikut ini.

Struktur ekonomi Indonesia saat ini masih terfokus pada pertanian dan industri yang mengekstraksi

dan mengumpulkan hasil alam. Industri yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk,proses produksi dan distribusi di dalam negeri masih terbatas. Selain itu, saat ini terjadi kesenjangan

pembangunan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. Hal ini tidak bisa dibiarkan berlanjut

ke generasi yang akan datang. Harus pula dipahami bahwa upaya pemerataan pembangunan tidak akan

terwujud dalam jangka waktu singkat. Upaya tersebut harus dimulai melalui percepatan dan perluasan

pembangunan ekonomi Indonesia menuju Indonesia yang lebih merata.

Terkait hal diatas, pemanfaatan sumber daya alam dapat dikatakan sebagai tulang punggung

pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Di satu sisi akan berdampak positif

bagi kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Namun, disisi lain hal tersebut dapat berakibat

pada kerusakan lingkungan dan berkurangnya cadangan sumber daya alam untuk generasi mendatang

jika t idak d ikelola dengan baik. Oleh ka rena i tu, pemanfaatan sumber daya al am yang efis ien denganmeningkatkan inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan perlu diciptakan untuk mendorong

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

Tantangan lain dari suatu negara besar seperti Indonesia adalah penyediaan infrastruktur untuk

mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur itu sendiri memiliki spektrum yang sangat luas. Satu hal

yang harus mendapatkan perhatian utam a adalah infrastruktur yang mendorong konektivitas antar

wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan

infrastruktur yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik

Doc. Kemenparekraf

Masterplan P3EI


Masterplan P3EI26


26/242

sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi. Termasuk dalam

infrastruktur konektivitas ini adalah pembangunan jalur transportasi dan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK), serta seluruh regulasi dan aturan yang terkait dengannya.

Kualitas sumber daya manusia juga masih menjadi tantangan Indonesia. Saat ini sekitar 50 persen tenaga

kerja di Indonesia masih berpendidikan sekolah dasar dan hanya sekitar 8 persen yang berpendidikan

diploma/sarjana. Kualitas sumber daya manusia ini sangat terkait dengan kualitas sarana pendidikan,

kesehatan, dan akses ke infrastruktur dasar.

Indonesia sedang menghadapi urbanisasi yang sangat cepat. Jika pada tahun 2010 sebanyak 53 persen

penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan, maka BPS memprediksi bahwa pada tahun 2025

penduduk di kawasan perkotaan akan mencapai 65 persen. Implikasi langsung yang harus diantisipasi

akibat urbanisasi adalah terjadinya peningkatan pada pola pergerakan, berubahnya pola konsumsi dan

struktur produksi yang berdampak pada struktur ketenagakerjaan, meningkatnya konflik penggunaan

lahan, dan meningkatnya kebutuhan dukungan infrastruktur yang handal untuk mendukung di stribusibarang dan jasa.

Kesepakatan perdagangan bebas di tingkat regional seperti Asean Economic Communitydapat menjadi

peluang sekaligus tantangan besar yang dihadapi Indonesia terutama bagi Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan peran UMKM yang penting dalam perekonomian Indonesia yaitu

lebih dari 90 persen jumlah usaha di Indonesia berasal dari sektor UMKM dan menyerap jumlah tenaga

kerja yang tinggi serta menurunkan angka kemiskinan. Namun kondisinya saat ini, daya saing bagi pelaku

usahanya masih rendah dan akses terhadap modal serta pemasarannya masih sangat terbatas. Sehingga

diperlukan peningkatan potensi UMKM yang kompetitif, pembangunan infrastruktur dan institusi hingga

penyiapan sumber daya yang handal dan terampil dalam menghadapi persaingan perdagangan bebas.

Oleh karena itu, dengan dilaksanakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi tidak hanyamemberikan keuntungan bagi pelaku usaha dan industri besar melainkan dapat pula berdampak positif

bagi peningkatan UMKM.

Di sisi lain, tantangan besar yang dihadapi Indonesia dibidang lingkungan ialah meningkatnya Emisi Gas

Rumah Kaca (GRK) yang berdampak pada perubahan iklim ekstrem. Berdasarkan studi dari World Bank

menyebutkan bahwa, dengan memasukkan sektor perubahan lahan dan hutan/LULUCF (Land Use and

Land Use Change Forestry) maka Indonesia menjadi negara kega terbesar penyumbang emisi GRK setelah

Amerika dan Cina. Pada gambar 1.8 menunjukkan bahwa sekitar 62 persen dari total emisi GRK di Indonesia

pada tahun 2005 bersumber dari perubahan lahan dan hutan yang termasuk didalamnya kebakaran dan

kekeringan lahan gambut, dan deforestasi. Pembatasan penggunaan lahan dan hutan untuk beberapa

kegiatan ekonomi perlu dilaksanakan untuk mengurangi emisi GRK dan mengurangi kerusakan lingkungan.

Namun dilain pihak, sektor ini mempunyai peran yang cukup penng dalam perekonomian nasional yaitu

memberi sumbangan yang besar terhadap lapangan kerja, yang diperkirakan mengalami peningkatan

sebesar 6 persen pada tahun 2011 (Kementerian Lingkungan Hidup, 2011).

Indonesia sebagai negara kepulauan juga menghadapi tantangan akibat pe rubahan iklim global. Beberapa

indikator perubahan iklim yang berdampak signifikan terhadap berlangsungnya kehidupan manusia

adalah: kenaikan permukaan air la ut, kenaikan temperatur udara, perubahan curah hujan, dan frekuensi

perubahan iklim yang ekstrem. Demikian pula, pengaruh kombinasi peni ngkatan suhu rata-rata wilayah,

tingkat presipitasi wilayah, intensitas kemarau/banjir, dan akses ke air bersih, menjadi tantangan bagi

percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Pada sektor perikanan, adanya perubahaniklim ekstrem berdampak pada menurunnya produksi perikanan dan pendapatan nelayan sebagai akibat

tingginya curah hujan dan gelombang besa r. Perubahan iklim juga telah dirasakan dampaknya pada

sektor pertanian, yang kemudian dapat be rpengaruh pada ketahanan pangan, kesehatan manusia,

permukiman dan lingkungan, termasuk sumber daya air dan keanekaragaman hayati. Hal i nilah yang

menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menwujudkan percepatan dan perluasan ekonomi dengan tetap

menjaga kelestarian lingkungan.

Masterplan P3EI


Sumber: Indonesia Second Naonal Coommunicaon

under UNFCCC,2010

Gambar 1.8 Emisi Gas Rumah Kaca

tahun 2000-2005 (dalam Gg CO2e)

Masterplan P3EI 27


27/242

E. Percepatan dan Perluasan Transformasi Ekonomi melalui NotBusiness As Usual

Dengan seluruh potensi dan tantangan yang telah diuraikan di atas, Indonesia m embutuhkan percepatandan perluasan transformasi ekonomi a gar kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan

lebih dini. Perwujudan itulah yang akan diupayakan melalui langkah-langkah percepatan dan perluasan

pembangunan ekonomi Indonesia . Untuk itu dibutuhkan perubahan pola pikir (mindset) yang didasari

oleh semangat Not Business As Usual.

Perubahan pola pikir paling mendasar adalah pemahaman bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan

kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pem erintah daerah, BUMN, BUMD dan Swasta (dalam

semangat Indonesia Incorporated). Perlu dipahami juga kemampuan Pemerintah melalui ABPN danAPBD dalam pembiayaan pembangunan sangat terbatas. Di sisi lain, semakin maju perekonomian suatu

negara, maka semakin kecil pula proporsi anggaran Pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Dinamika

ekonomi suatu negara pada akhirnya akan tergantung pada dunia us aha yang mencakup BUMN, BUMD,

dan swasta domestik dan asing.

Pemahaman tersebut harus direfleksikan dalam kebijakan Pemerintah. Regulasi yang ada seharusnya

dapat mendorong partisipasi dunia usaha secara maksimal untuk membangun berbagai macam industri

dan infrastruktur yang diperlukan. Karena itu percepatan dan perluasan pembangunan e konomi

Indonesia memerlukan evaluasi terhadap seluruh kerangka regulasi yang ada, dan kemudian langkah-

langkah strategis diambil untuk merevisi dan merubah regulasi sehingga mendorong partisipasi maksimal

yang sehat dari dunia usaha.

Semangat Not Business As Usualjuga harus terefleksi dal am elemen penting pembangunan, terutama

penyediaan infrastruktur. Pola pikir masa lalu mengatakan bahwa infrastruktur harus dibangun

menggunakan anggaran Pemerintah. Akibat ang garan Pemerintah yang terbatas, pola pikir tersebut

berujung pada kesulitan memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai bagi perekonomian yang

berkembang pesat. Saat ini telah didorong pola pikir yang lebih maju dalam penyediaan infrastruktur

melalui model kerjasama pemerintah dan swasta atau Public-Private Partnership(PPP).

Gambar 1.9:

Ilustrasi Percepatan

Transformasi

Ekonomi Indonesia

Business as usual

Tra

nsfo

rmas

iEko

nomi

Waktu

Masterplan P3EI


Masterplan P3EI28


28/242

Namun demikian, untuk mempercepat implementasi MP3EI, perlu juga dikembangkan metode

pembangunan infrastruktur sepenuhnya oleh dunia usaha yang dikaitkan dengan kegiatan produksi.

Peran Pemerintah adalah menyediakan perangkat aturan dan regulasi yang memberi insentif bagi dunia

usaha untuk membangun kegiatan produksi dan i nfrastruktur tersebut secara paripurna. Insentif tersebut

dapat berupa kebijakan (sistem maupun tarif) pajak, bea masuk, aturan ketenagakerjaan, perizinan,

pertanahan, dan lainnya, sesuai kesepakatan dengan dunia usaha. Perlakuan khusus diberikan agar

dunia usaha memiliki perspektif jangka panjang dalam pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Selanjutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus membangun linkage semaksimal mungkin

untuk mendorong pembangunan daerah sekitar pusat pertumbuhan ekonomi.

Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia menetapkan sejumlah program utama

dan Kegiatan Ekonomi Utama yang menjadi fokus pengemba ngan strategi dan kebijakan. Prioritas ini

merupakan hasil dari sejumlah kesepakatan yang dibangun bersama-sama dengan seluruh pemangku

kepentingan di dalam serial diskusi dan dialog yang sifatnya interaktif dan partisipatif.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, fokus dari pengembangan MP3EI ini diletakkan

pada 8 Program Utama, yaitu Pertanian, Pertambangan, Energi, Industri, Kelautan,

Pariwisata, dan Telematika, serta Pengembangan Kawasan Strategis. Kedelapan

Program Utama tersebut terdiri dari 22 Kegiatan Ekonomi Utama.

PeralatanTranspor-

tasi

Telemaka Perkapalan

Teksl

MakananMinuman

Alutsista

KelapaSawit

Karet

Kakao

Peternakan

Perkayuan

Minyakdan Gas

Batubara

Nikel

Bauksit

Perikanan

Pariwisata

PertanianPangan

Jabodeta-bekArea

KSNSelat

Sunda

Tembaga

22KegiatanEkonomiUtama

BesiBaja

Gambar 1.10

22 Kegiatan

Ekonomi Utama

p


Masterplan P3EI 29


29/242

Pelaksanaan kegiatan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi pada 22 Kegiatan Ekonomi perlu

memperhatikan daya dukung lingkungan dengan menerapkan inovasi dan teknologi ramah lingkungan.

Penerapan teknologi hijau yang rendah karbon tersebut t idak hanya meningkatkan efisiensi dalam

proses produksi dan pemanfaatan sumber daya alam, namun juga berdampak positif bagi peningkatan

kesehatan dan kualitas hidup serta tercapainya pertumbuhan ekonomi tanpa berdampak buruk bagilingkungan.

F. MP3EI Merupakan Bagian Integral Perencanaan PembangunanNasional

Sebagai dokumen kerja, MP3EI berisikan arahan pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama yang sudah lebih

spesik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi perubahan/revisi terhadap peraturan

perundang-undangan yang perlu dilakukan maupun pembentukan peraturan perundang-undangan baru

yang diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi. Selanjutnya MP3EI menjadi bagian

yang dak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. MP3EI bukan dimaksudkan untuk

menggan dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seper Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007) dan dokumen perencanaan,

namun menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penng serta khusus untuk melakukan

percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Sebagai bagian dari RPJPN, MP3EI disusun sebagai

upaya adaptasi, integrasi, dan akselerasi pembangunan yang didorong oleh kondisi dinamika perubahan

yang ada, termasuk perubahan kondisi lingkungan global, seper krisis moneter 2008, dan perkembangan

new emerging enonomies countriesBRIC.

Doc. LEW


Masterplan P3EI

Indonesia Mandiri Maju Adil dan Makmur30


30/242

MP3EI juga dirumuskan dengan memperhatikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009) dan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-

GRK). Terkait hal tersebut, maka pelaksanaan program MP3EI perlu memastikan penerapan prinsip

berkelanjutan serta memperhatikan pemanfatan, pencadangan, pengendalian, serta pendayagunaan

dan pelestarian sumber daya alam. Disamping itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengamanatkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup

Strategi (KLHS) wajib untuk dokumen rencana tata ruang , RPJP dan RPJM, RKP, termasuk juga MP3EI yang

berdampak pada lingkungan hidup. Dengan demikian, investasi di koridor MP3EI selain memiliki nilai

pengganda ekonomi juga sebagai upaya mendukung kegiatan pengurangan emisi gas rum ah kaca melalui

pengembangan industri rendah karbon.

Gambar 1.11:

Posisi MP3EI di dalam Rencana

Pembangunan Pemerintah

Sistem Perencanaan danPenganggaran

UU 25/2004-UU 17/2003

InvestasiSwasta dan PPP

Rencana Aksi/Proyek

Tuntutan untukmempercepat transformasi

ekonomi nasional

Dinamika Perubahan

Masterplan Percepatan &

Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia

RKP/RAPBN

1

RAN-GRK

RPPLH KHLS

REDD

RTRWN

RPJPN 2005 2025

RPJMN

KLHSRPPLH

Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

Masterplan P3EI



31/242

Gambar 1.12: Kerangka

Desain Pendekatan

Masterplan P3EI

Mewujudkan

masyarakat Indonesia yang

Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur

1. Mendorong realisasi investasi transformaf di 22 Kegiatan Ekonomi Utama

2. Sinkronisasi rencana aksi nasional untuk merevitaliasasi kinerja sektor riil

3. Pengembangan center of excellencedi seap koridor ekonomi

Mengangkat Indonesia Menjadi Negara Maju dan Merupakan Kekuatan 12 Besar

Dunia Tahun 2025 dan 8 Besar Dunia Pada Tahun 2045 Melalui Pertumbuhan

Ekonomi Tinggi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan

PENGEMBANGAN

POTENSI EKONOMI

MELALUI KORIDOREKONOMI

PENGUATAN

KONEKTIVITAS

NASIONAL

PENGUATAN

KEMAMPUAN

SDM DAN IPTEK

NASIONAL

PRINSIP DASAR DAN PRASYARAT KEBERHASILAN PERCEPATAN DAN

PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Inisiaf

Strategis

MP3EI

STRATEGI

UTAMA

MP3EI

PRINSIP

DASAR

MP3EI

TARGET

MP3EI

VISI

INDONESIA

2025

G. Kerangka Desain MP3EI

Berdasarkan berbagai faktor di atas, ma ka kerangka desain dari Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 dirumuskan sebagaimana pada Gambar 1.12

berikut ini. Secara lebih detail, setiap bagian dari strategi utama MP3EI akan diuraikan lebih lanjut pada

bab selanjutnya.

Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan Makmur


32/242

Gbr Kelok

9

Doc. Bina Marga


33/242

2Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan

ebjaan MP3EI drumusan dengan memerhaan sejumlah

prasyarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi

yang terdr atas 3 (ga) lar utama berdasaran vs dan ms

yang telah ditetapkan, yaitu strategi peningkatan potensi wilayah

melalui pengembangan pusat -pusat pertumbuhan di dalam koridor

eonom, strateg memeruat onevtas nasonal, serta strateg

meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasyarat

serta berbagai strategi pengembangan tersebut akan sangat

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan MP3EI.

Prinsip Dasar, PrasyaratKeberhasilan dan Strategi

Utama MP3EI

Masterplan P3EI

Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi Utama MP3EI34


34/242

2Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi

Utama MP3EI

Masterlan Perceatan dan Perluasan Pembangunan Eonom Indonesa (MP3EI) dsusun dengan

memermbangan rns-rns dasar dan rasyarat eberhaslan embangunan berelanjutan. Pada

bab n aan duraan juga ga strateg utama yang meruaan lar-lar enng dar MP3EI 2011 2025.

Sebagai penutup dijabarkan pula pengembangan dan aplikasi prinsip berkelanjutan dalam MP3EI.

A. Prinsip Dasar dan Prasyarat Keberhasilan Pembangunan

Berkelanjutan1. Prinsip Dasar Keberhasilan Pembangunan BerkelanjutanSebagai suatu dokumen dengan terobosan baru, keberhasilan MP3EI sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip

dasar serta prasyarat keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar percepatan dan

perluasan pembangunan ekonomi menuju negara maju membutuhkan perubahan dalam cara pandang dan

perilaku seluruh komponen bangsa, sebagai berikut:

a. Perubahan harus terjadi untuk seluruh komponen bangsa;

b. Perubahan pola pikir (mindset) dmula dar Pemerntah dengan brorasnya;

c. Perubahan membutuhkan semangat kerja keras dan keinginan untuk membangun kerjasama dalam

omes yang sehat;

d. Mengedepankan posisi dan formasi Indonesia sebagai negara kepulauan yang dilandasi nilai-nilaiIndonesa sebaga negara marm;

e. Pemanfaatan dan penguatan modal sosial dalam masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber

daya manusa untu menngatan ohestas;

f. Produvtas, novas, dan reavtas ddorong oleh Ilmu Pengetahuan dan Tenolog (IPTEK) menjad

salah satu pilar perubahan;

g. Peningkatan jiwa kewirausahaan menjadi faktor utama pendorong perubahan;

h. Duna usaha bereran enng dalam embangunan eonom;

. Pengelolaan dan emanfaatan sumber daya dengan memermbangan daya duung lngungan,

termasuk penurunan emisi gas rumah kaca.

2. Prasyarat Keberhasilan Pembangunan BerkelanjutanPengusahaan transformasi pembangunan ekonomi untuk pembangunan berkelanjutan memerlukan

omtmen emerntah dalam memasan ebjaan yang menyembangan ba ertumbuhan eonom dan

perlindungan lingkungan.

a. Peran Pemerintah dan Dunia UsahaDuna Usaha (Swasta, BUMN, dan BUMD) memunya eran utama dan enng dalam embangunan

eonom, terutama dalam enngatan nvestas dan enctaan laangan erja, sementara Pemerntah

bertanggung jawab menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif dan infrastruktur ekonomi yangmenunjang untu menduung erceatan dan erluasan nvestas. Oleh arena tu, ebjaan embangunan

harus didukung oleh komitmen dunia usaha maupun Pemerintah, berupa:

1) Duna usaha (Swasta, BUMN, dan BUMD) menngatan nvestas untu mendorong

pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;

2) Duna usaha melauan novas untu mengembangan tenolog dan metode rodus

dalam rangka memenangkan persaingan global;

3) Pemerntah memberan esematan yang sama dan adl untu seluruh duna usaha, ba

Masterplan P3EI



35/242

yang berskala besar, menengah, kecil dan mikro;

4) Pemerntah dduung oleh broras yang melayan ebutuhan duna usaha;

5) Pemerntah menctaan onds eonom maro, ol, huum dan sosal yang ondusf

untuk berusaha;

6) Pemerntah memberan omtmen nyata dalam menctaan onds yang ondusf untu

percepatan penyediaan infrastruktur yang handal;

7) Pemerntah menyedaan erlndungan dan elayanan dasar sosal;

8) Bentu usaha emanfaatan sumber daya dlauan secara esen dengan manajemen yang berasasan

keberlanjutan;

9) Mendorong ntegras usat enelan dan engembangan tenolog yang sesua dengan ebutuhan

lingkungan dan berlandaskan pelestarian lingkungan.

b. Reformasi Kebijakan Keuangan Negara

Pajak dan Bea Masuk adalah instrumen kebijakan ekonomi untuk mendukung percepatan dan perluasanpembangunan ekonomi nasional. Untuk itu diperlukan reformasi, dengan cara pandang dan pendekatan

sistem perpajakan sebagai berikut:

1) Paja dan Bea Masu adalah nstrumen ebjaan eonom. Tarf Paja dan Bea Masu daat dsesuaan

dengan siklus ekonomi yang sedang dihadapi;

2) Wajb Paja dubah menjad Pembayar Paja;

3) Dlauan oordnas antar nstans terat untu memasan seluruh warga negara yang memunya

endaatan d atas PTKP (Pendaatan Tda Kena Paja) membayar aja dengan benar sesua etentuan

peraturan perundangan yang berlaku;

4) Paja denaan terhada obje aja d Indonesa dan buan terhada subje aja Indonesa (erubahan

onse dar Nasonal menjad Domes atau dar onse GNP menjad GDP);

5) Pengenaan aja darahan eada onsumen ahr, mengganan sstem Paja Pertambahan Nla (PPN);6) Seluruh aturan erajaan devaluas agar hanya terdaat satu engeran (htam atau uh, boleh atau

da, obje aja atau buan obje aja);

7) Dalam ranga menngatan daya sang dan uaya untu mengurang enghndaran aja, erlu dlauan

benchmarkingpenentuan besaran tarif pajak dengan negara-negara tetangga;

8) Penghndaran engenaan aja berganda;

9) Untu menghndar terjadnya enghtungan ganda (window dressing), embebasan atau ernganan aja

da daat dangga sebaga aja yang dtanggung negara.

Kebjaan anggaran harus dmula dengan menctaan Anggaran Pendaatan dan Belanja Negara (APBN)

yang credibledan berkelanjutan, serta diprioritaskan untuk akselerasi pertumbuhan demi menciptakan

pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan reformasi kebijakan anggaran sebagai

berikut:

1) APBN drortasan untu embangunan nfrastrutur, erbaan elayanan dasar ubl, dan

perlindungan sosial untuk kelompok masyarakat miskin;

2) Pnjaman emerntah dgunaan untu embayaan nvestas dan buan dgunaan untu belanja run.

Tngat engembalan nvestas Pemerntah harus lebh ngg dar baya hutang;

3) Pengaloasan belanja Pemerntah untu menngatan eran dan mnat duna usaha dalam erceatan

dan perluasan penyediaan infrastruktur;

4) Prortas anggaran Pemerntah untu enctaan wrausaha baru untu memerceat emerataan

kesejateraan masyarakat;

5) Subsd dembalan sebaga nstrumen erlndungan sosal dengan mengubah subsd barang menjad

subsd langsung e orang msn. Oleh sebab tu, nomor dentas tunggal secara nasonal harus segera

diwujudkan;

6) Hasl engelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang da terbaruan dbelanjaan untu eenngan lntas

generasi, dan bukan sekedar sumber pendapatan yang habis dibelanjakan tahunan;

7) Hasl engelolaan SDA yang terbaruan dnvestasan untu enngatan mutu modal manusa dan

teknologi;

8) Perluasan ases eada enddan dan elayanan esehatan dasar;

9) Penngatan ualtas elayanan ubl eada masyaraat dan duna usaha.Doc. Bina Marga

Masterplan P3EI



36/242

Hal lan terat reformas ebjaan euangan negara adalah derluannya reformas sstem elaoran

eayaan negara yang melu enyusunan arus dana negara dan neraca, harta dan ewajban, ba yang

bersifat keuangan, sumber daya alam, tanah dan bangunan, maupun yang lain. Laporan kekayaan negara

tersebut memungnan emerntah melauan emberdayaan aset secara efef dan esen.

c. Reformasi BirokrasiPercepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia memerlukan dukungan birokrasi Pemerintah

berupa reformasi yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Menctaan broras yang efef yang daat mengatur ehduan masyaraat dan menduung

kebutuhan sektor dunia usaha;

2) Broras dduung oleh elembagaan yang uat dan efef, menctaan broras dan admnstras yang

ra, lembaga legslaf yang bertanggung jawab, lembaga yudsal yang ndeenden;

3) Menctaan omtmen eada eneraan goodgovernance;

4) Broras dan strutur elembagaan yang uat dan efef harus mamu menjad saluran uman bal bag

perencanaan ke depan.

d. Penciptaan Konekvitas Antar Wilayah di IndonesiaPemerntah menjad motor enctaan onevtas antar wlayah yang dwujudan dalam bentu:

1) Merealsasan sstem yang terntegras antara sstem logs nasonal, sstem transortas nasonal,

pengembangan wilayah, dan sistem komunikasi dan informasi;

2) Idenas smul-smul transortas (transportaonhubs) dan distribuoncentersuntuk memfasilitasi

ebutuhan logs bag omod utama dan enunjang;

3) Penguatan onevtas ntra dan antar ordor dan onevtas nternasonal (globalconnecvity);

4) Penngatan jarngan omunas dan tenolog nformas untu memfasltas seluruh avtas eonom,

avtas emerntahan, dan setor enddan nasonal.

e. Pemanfaatan Potensi KemarimanPendeatan ordor eonom Indonesa juga dlandas oleh cara andang Wawasan Nusantara atas engelolaan

aset dan ases dalam bentang wlayah darat dan wlayah eraran tertoral, landas onnen ( connentalshelf)

mauun Zona Eonom Eslusf (ZEE) Indonesa berbassan wawasan nusantara. Meleat dengan Keulauan

Indonesia terdapat beberapa alur laut yang berbobot strategis ekonomi dan militer global, yaitu Selat Malaka (yang

Kemajuan ekonomisangat ditentukan oleh

gerak dunia usaha yang

menciptakan lapangan

kerja dan pendapatanDoc. www.asia-trip.info

Masterplan P3EI



37/242

meruaan SLoC), Selat Sunda (ALKI-I), Selat Lombo dan Selat Maassar (ALKI-II), dan Selat Omba Wetar (ALKI-III).

Pemanfaatan dilakukan dengan:

1) Pemanfaatan oss strategs nasonal untu sebesar-besar menjaga dan menngatan etahanan dan

kedaulatan ekonomi nasional;

2) Pemanfaat

Documents

MP3EI. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Buku I Edisi 2014. Cetakan Keempat