DirektoratPengembangan Fasilitasi Industri Wilayah IDirektorat Jenderal Pengembangan Perwilayhan Industri2013

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

DALAM KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)

POKOK BAHASANPOKOK BAHASAN

PENDAHULUANPENDAHULUANII

Tujuan Pembanguan Industri Nasional Jangka Panjang

Membangun Industri dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan Industri yang mampu menyerap tenaga kerja, menghasilkan barang yg diperlukan masyarakat, menghasilkan devisa melalui ekspor, menghemat devisa melalui pengurangan produk impor

Ekonomi

Lingkungan

Sosial

Pembangunan Industri yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem, memelihara sumberdaya yang berkelanjutan, menghindari eksploitasi sumberdaya alam dan fungsi pelestarian lingkungan

Pembangunan Industri yang dapat memberi manfaat pada masyarakat, seperti peningkatan pendidikan, kesehatan dan keamanan

KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANKEBIJAKAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

• Pengembangan Industri menjadi kunci keberhasilan kabupaten/kota dalam menentukan arah pembangunan masa depan, sesuai keunggulan daya saing yang dimiliki.

• Didasarkan pada berbagai indikator ekonomi dan sosial, serta perangkat kebijakan pendukung :• Pengembangan Kawasan Industri dan Kompetensi

Inti dapat menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan kabupaten/kota mengenai industri yang akan dikembangkan

• Pengembangan Kawasan Industri dan Kompetensi Inti dapat menjadi sumber keunggulan kabupaten/kota dalam menghadapi persaingan global, serta mendorong kemandirian pembangunan.

• Mendorong kemandirian daerah dalam menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik, berdasarkan preferensi dan kebutuhan masyarakatnya

• Daya saing negara ditumpukan pada daya saing daerah• Kompetensi Inti Industri daerah haruslah dengan

memungkinkan berkembangnya kemitraan antar-daerah dan menghindari persaingan tidak sehat antar-daerah

PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN DAYA SAING DAERAH

Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang

Kebijakan Industri Nasional (KIN)Kebijakan Industri Nasional (KIN) mengamanatkan mengamanatkan

bahwabahwa implementasi pembangunan industri nasional implementasi pembangunan industri nasional

dilakukan secara sinergi dan terintegrasi di seluruh dilakukan secara sinergi dan terintegrasi di seluruh

daerahdaerah, , dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu :dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

Pengembangan 3Pengembangan 355 Klaster IndustriKlaster Industri PrioritasPrioritas yang dipilih berdasarkan yang dipilih berdasarkan kemampuan nasional kemampuan nasional untukuntuk bersaing di bersaing di pasar domestik dan internasional.pasar domestik dan internasional.

Pengembangan 3Pengembangan 355 Klaster IndustriKlaster Industri PrioritasPrioritas yang dipilih berdasarkan yang dipilih berdasarkan kemampuan nasional kemampuan nasional untukuntuk bersaing di bersaing di pasar domestik dan internasional.pasar domestik dan internasional.

Top-DownTop-Down

PPengembangan industri pengolahan engembangan industri pengolahan komoditkomoditasas unggulan daerah melalui unggulan daerah melalui Kompetensi IntiKompetensi Inti Industri Industri Daerah Daerah ((Industri Unggulan Provinsi dan Industri Unggulan Provinsi dan kabupaten/kota)kabupaten/kota)

PPengembangan industri pengolahan engembangan industri pengolahan komoditkomoditasas unggulan daerah melalui unggulan daerah melalui Kompetensi IntiKompetensi Inti Industri Industri Daerah Daerah ((Industri Unggulan Provinsi dan Industri Unggulan Provinsi dan kabupaten/kota)kabupaten/kota)

Bottom-UpBottom-Up

DASAR KEBIJAKANDASAR KEBIJAKAN

Perpres No. 28 Tahun 2008 : Kebijakan Industri Nasional (KIN)

1) Dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri daerah :a. Pemerintah Provinsi menyusun peta panduan pengembangan industri

unggulan provinsi; dan b. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun peta panduan pengembangan

kompetensi inti industri kabupaten/kota.

2) Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perindustrian menetapkan Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi dan Peta Panduan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota.

DASAR KEBIJAKANDASAR KEBIJAKAN

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri (2010-2014)

1. Menjadi pusat pengembangan komoditi unggulan yang memiliki daya saing tinggi melalui hilirisasi.

2. Meningkatkan kemampuan industri melalui pengembangan pusat inovasi.

3. Membangun kerjasama lintas sektoral, propinsi, kabupaten/kota untuk meningkatkan daya saing industri.

4. Pengembangan industri di daerah perbatasan untuk industri yang berbasis keunikan lokal.

5. Peningkatan kemampuan industri dengan membangun pusat-pusat inovasi.

ARAH KEBIJAKANARAH KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRIPENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRIIIII

•Fasilitasi Industri bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;•Perusahaan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri;•Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki Izin Usaha Kawasan Industri ;•Kawasan Industri wajib melakukan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

KEBIJAKAN TERKAIT KAWASAN INDUSTRIKEBIJAKAN TERKAIT KAWASAN INDUSTRI

Pokok Penting Sesuai PP No. 24 Tahun 2009 tentangKawasan Industri :

PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI DALAM KAPET

• Kawasan Industri Batu Licin• Kawasan Industri Balikpapan• Kawasan Industri Landak• Kawasan Industri Bitung• Kawasan Industri Palu• Kawasan Industri Kendari

PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAHIIIIII

• Merupakan sumber keunggulan bersaing (mempunyai kontribusi besar dalam memberi manfaat bagi pasar)

• Berpotensi untuk diaplikasikan di beragam pasar (dapat menghasilkan beragam produk yang bernilai bagi pasar)

• Sulit ditiru pesaing13

KONSEP KOMPETENSI INTI

Produk Unggulan Daerah

Kompetensi Inti Daerah

Penentuan Kompetensi Inti

Daerah

Studi Pendahuluan

Pengembangan Kompetensi Inti Daerah

Tercapainya Target Pengembangan

Kompetensi Inti Daerah

Daya Saing Nasional

Daya Saing Daerah

ALUR KERJA

KONDISI•Potensi

•Permasalahan•Tantangan

Pohon Industri dengan alternatif

produk

Rantai Proses

Prioritas

Analisis Rantai Nilai

KOMPETENSI INTI

STRATEGIPENGEMBANGANKOMPETENSI INTI

ROAD MAP & RENCANATINDAK

Industri berbasis Komoditas X

PENGEMBANGAN KIID DI DALAM KAPET

No Keppres KAPET Wilayah KAPET(Kab/Kota)

KIID Tahun Kajian

Permen KIID

1 No. 10/1996

Biak Kab. Biak Numfor Industri Kelapa Terpadu 2008 Belum ada

2 No.11/1998

Batulicin Kab. Kota Baru Rumput Laut No. 165/2012

3 No. 12/1998

Sasamba Kab. Kutai KertanegaraKota SamarindaKota Balikpapan

Ubi kayu jadi EtanolTenunProduk Olahan Ikan

2012 -

4 No.13/1998

Sanggau(Khatulistiwa)

Kota SingkawangKab. Bengkayang

Kab. SambasKab. SanggauKab. SintangKab. LandakKab. Kapuas Hulu

Keramik HiasPengolahan Pakan TernakPengolahan Hasil LautBudidaya KakaoKaretSedang di kajiSedang di kaji

Proses SK

Proses SK

20132013

--

No Keppres KAPET Wilayah KAPET(Kab/Kota)

KIID Tahun Kajian

Permenperin KIID

5 No. 14/1998

Manado-Bitung

Kota ManadoKota BitungSebagian Kab. Minahasa

Olahan kelapaKelapaBelum Di Kaji

201020072010

No. 118/2011No. 116/2011Belum ada

6 Nomor 150 Tahun 2000

Mbay Kab. Ngada Belum di Kaji

7 No. 164/1998

Parepare Kota Pare-Pare

Kab. Sidenreng RappangKab. PinrangKab. EnrekangKab. Barru

Desain dan Poduksi IKM FurnitureBelum dikajiBelum dikajiSutera AlamBelum dikaji

2009

--2007-

Belum ada

--No. 100/2011

8 No. 165/1998

Seram Kec. Seram BaratKec. TanwelKec. KairatuKec. TNSKec. AmahaiKec. Seram UtaraKec. TehoruKec. BulaKec. WerinamaKec. Seram Timur

Rumput Laut 2007

-

No. 112/2011

-

No Keppres KAPET Wilayah KAPET(Kab/Kota)

KIID Tahun Kajian

Permen KIID

9 No. 166/1998 Bima Kab. BimaKab. Dompu

GaramMete

20072007

Belum adaBelum ada

10 No. 167/1998 Batui(Palapas)

Kota PaluKab. SigiKab. DonggalaKab. Parigi Moutong

Mebel RotanBelum dikajiTenunKakao

2006-20082008

No. 120/2011-No. 133/2012No. 110/2011

11 No. 168/1998 Bukari Kab. KonaweKab. KolakaKota Kendari

Mebel RotanBelum dikajiMebel Rotan (Finishing)

2006-2007

No. 104/2011-No. 117/2011

12 No. 170/1998 Kakab Kota PalangkaraKab. Barito UtaraKab. Barito SelatanKab. Kapuas

Benang BintikBelum dikajiRotanKaret

-

13 No. 171/1998 Sabang(

Kota Banda AcehKab Aceh BesarKab. Pidie

BordirBordirPengolahan Rotan

No. 166/2012

TANTANGAN YANG DIHADAPIIIVV

TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN KIIDTANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN KIID

Perbedaan orientasi daerah menginginkan pilihan komoditas unggulan sesuai dengan kehendak pimpinan

daerah

Menginginkan semua komoditas menjadi industri unggulan

Kesulitan menarik produk unggulan yang unik

Lemahnya komitmen para pemangku kepentingan di daerah

Berbagai keterbatasan di daerah

Kurangnya sinergi instansi terkait di daerah

Pemasaran

TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRITANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI