I

I soctR, vol. 4, N0.1, Mei 2oo7 ,49-64

RELASI DOKTER DAN PASIEN PEREMPUAN DALAMU PAYA PENCEGAHAN MALPRAKTEK

PUJI WULANDARI DAN SETIATI WIDIHASTUTI

08112s3737

Abstract

This study investigates the realization of the rights of the patients, especially femalepatients, by Puskesmas in Sleman District in terms of health information to prevent rrffl-practice. This research also investigates what barriers experienced by these Puskesmasin the realization of the rights of female patients. This study is a descriptive-qualitativestudy. Data were collected through interviews and documents. The selection of researchsubjects was done by purposive sampling method. Teh research were conducted in theduration of five months. The locations are Puskesmas Depok ll, Puskesmas Kalasan, andPuskesmas Ngemplak.The results showed that the realization of the rights of the patients,especially female patients, are in accordance with prosedur tetap. However, there are stillsome unintensive communication between patients and with the paramedic. Most femalepatients come to the clinic just to install contraceptive and prenatal care.

Keywords: rights, potients, women, medical malpractice

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki tentang realisasi hak-hak pasien, terutama perempuan,oleh Puskesmas-puskesmas di Kabupaten Sleman dalam hal informasi kesehatanuntuk mencegah terjadinya malpraktek. Penelitian ini juga menyelidiki tentanghambatan yang dialami dalam merealisasikan hak-hak pasien perempuan. Penelitianini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancaradan dokumentasi. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan metode purpossivesampling. Penelitian dilakukan dalam durasi lima bulan. Lokasi penelitian adalahPuskesmas Depok ll, Puskesmas Kalasan, dan Puskesmas Ngemplak. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa realisasi hak-hak pasien, terutama pasien perempuan, telahsesuai dengan prosedur tetap. Akan tetapi masih ditemukan komunikasi yang tidakintensif antara pasien dengan paramedis. Pasien perempuan sebagian besardatang kePuskesmas hanya untuk memasang alat kontrasepsidan memeriksakan kehamilan.

Kato kunci: hak, pasien, perempuan, malpraktek

PENDAHUTUAN

Masyarakat menganggap profesi ke-dokteran dan tenaga medis sebagaiprofesi yang mulai (officium nobel). Ba-nyak warga masyarakat, dalam hal inipasien, mempunyai kewajiban yang sa-ma dengan berobat kepada dokter. Hu-bungan antara pasien dan dokter padaawalnya dianggap tidak seimbang karenakedudukan dokter lebih tinggi, namunhubungan tersebut sekarang menga-lami pergeseran. Pasien menilai bahwahubungan antara mereka dengan dokteradalah seimbang. Pasien menganggapbahwa ketika dokter melaksanakan ke-wajiban dan tugasnya, terdapat hakpasien untuk mendapatkan pelayananyang sebaik-baiknya, termasuk hak men-dapatkan informasi mengenai tindakandokter kepada pasen.

Fenomena ketidakpuasan pasien ter-hadap kinerja profesi dokter atau pa-ramedis di Indonesia semakin berkem-bang. Pada awal Januari 2007, di Jakartaterjadi demonstrasi di depan PoldaMetro Jaya oleh para korban dugaanmalpraktek. Para demonstran tersebutmenuntut agar polisi mengusut tun-tas kasus malpraktek. Dari 385 kasusdugaan malpraktek yang pernah dila-porkan ke Polda Metro Jaya,73 kasusdi antaranya adalah kasus delik pidanamalprakte( 52 kasus perdata dan 260kasus pendanaan administrasi.

Malpraktek merupakan isti lah yangsangat umum sifatnya dan tidak selalu

S0tlA, Vol.4, No. 1, Mei 2007 |

berkonotasi yuridis. Secara harfiah, kata"mal" mempunyai arti "salah" sedangkan"kata praktek" mempunyai arti "pelak-

sanaan" atau "tindakan'i sehingga mal-praktek berarti "pelaksanaan atau tin-dakan yang salah'i Malpraktek terjadikarena kurangnya komunikasi antarapasien dengan dokter. Kasus malpratekjuga sering terjadi pada kaum perem-puan.

Perlindungan terhadap masyarakat,khususnya pasien, telah diatur oleh Per-aturan Menteri Kesehatan (Permenkes)dan Undang-Undang Nomor 585 tahun1989 tentang Persetujuan TindakanMedis, Undang-Undang Nomor 23 Ta-hun 1992 tentang Kesehatan, dan Un-dang-Undang Nomor 29 tahun 20C4.tentang Praktek Kedokteran, yang se-bagian substansinya mengatur ten-tang hak dan kewajiban pasien. Akantetapi perlindungan itu sampai seka-rang belum terlaksana dengan baik.Masih banyak terjadi tindakan-tindakanyang merugikan pasien. Pasien-pasienyang dirugikan terutama adalah pasienkelas menengah ke bawah yang meng-gunakan JAMKESMAS (Jaminan Kese-hatan Masyarakat).

Riset yang dilakukan di Rumah SakitUmum Dr. Sardjito Yogyakarta padatahun 2006 mengungkapkan beberapahal terkait dengan malpraktek, antaralain sebagai berikut.

1) Malpraktek medik dapat dicegahdengan memberikan perlindunganhukum terhadap pasien.

50

I luliWulandari dan Setiati Widihasruti

2) Perlindungan hukum pada pasiendapat diwujudkan dengan men-ciptakan hubungan hubungan an-tara dokter dengan pasien (tran-saki terapeutik) yang proposionaldengan menghormati apa yangmenjadi hak-hak pasien.

Salah satu bagian yang terpentingdalam realisasi hak pasien adalah per-setujuan tindakan medis atau informedconsent yang diatur dalam PeraturanMenteri Kesehatan Rl Nomor 586/Men.Kes/Per/lX/l989 yang berisi tentanghak pasien yaitu hak untuk menerimaatau menolak tindakan medis yangditawarkan. Sesuai dengan prosedurtindakan medis yang berlaku, seorangdokter baru diperbolehkan melakukantindakan medis setelah pasien mem-berikan persetujuannya. Hal itu berartiinformed consent merupakan dasar ber-pijak dokter untuk melakukan tindakanmedis dan sekaligus melindungi dokterdarilabel malpraktek.

lstifah informed consent mengandungpengertian yang berarti informasi danpersetujuan. Makna persetujuan ber-arti diberikan setelah orang yang ber-sangkutan diberi informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sakitnya. Halini menimbulkan pertanyaan, apakahpasien telah betul menerima apa yangmenjadi haknya dan apakah pasientelah mendapatkan infomasi yang cu-kup setelah melakukan persetujuan me-dik.

Pertanyaan tersebut berkaitan de-ngan siapa yang akan bertanggung ja-wab apabila terjadi kekeliruan medik,padahal pasien telah memberikan per-setujuan mediknya. Untuk menjawabpertanyaan di atas, perlu dilakukan pe-nelitian lanjutan tentang bagaimana ka-langan medis memberikan layanan ke-sehatan termasuk merealisasikan hak-hak pasien. Semua layanan kesehatan,termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat(Puskesmas), harus berpedoman padaamanat UUPK (Undang-undang praktekKedokteran) Nomor 29 tahun 2OCF,.Undang-undang tersebut berisi tentangtujuan utama praktik kedokteran, yaitumelayani dan menjaga masyarakat pe-nerima layanan kesehatan.

Keberadaan Puskesmas memang di-rancang untuk melayani masyarakat ter-utama di daerah yang belum tersedialayanan rumah sakit sehingga lokasiPuskesmas biasanya berada jauh dariibukota kabupaten, misalnya di Keca-matan Ngemplak, Kabupaten Sleman,Daerah lstimewa Yogyakarta. Kebe-radaan Puskesmas di Kecamatan Ngem-plak menjadi sangat urgen dalam mem-berikan layanan kesehatan secara lang-sung kepada masyarakat. Beberapa pro-gram yang ada di Puskemas itu antaralain Puskesmas Pembantu, Posyandu(Pos Pelayanan Terpadu) dan Puskesling(Pusat Kesehatan Keliling). Program-program tersebut membuat institusiini cukup efektif dalam memberikan pe-layanan kesehatan masyarakat di daerahterpencil meskipun dengan fasilitas dan

) l

tenaga spesialis yang terbatas. Mes-kipun dihambat oleh keterbatasan,tetapi dokter dan paramedis di l ing-kungan Puskesmas tersebut tetap dandokter di lingkungan rumah sakit dalammengapresiasi hak-hak pasien.

Hasil prasurvei di beberapa Puskes-mas diKabupaten Sleman memberikaninformasi bahwa perempuan lebih ba-nyak menggunakan layanan Puskesmasdibandingkan laki-laki. Kondisi ini antaralain disebabkan mayoritas penduduk ln-donesia adalah perempuan. Selain itu,Puskesmas juga menyediakan satu la-yanan kesehatan khusus bagi perem-puan, yaitu bagian kebidanan danpenyakit kandungan, sehingga wajarjika perempuan lebih banyak meng-gunakan layanan kesehatan di Puskes-mas. Temuan lain dari prasurvei adalahadanya fenomena baru dalam kaitannyadengan realisasi hak pasien perempuan,seperti dalam hal layanan pemasanganalat kontrasepsi yang terkadang kurangmempertimbangkan kondisi kesehatandan keinginan pasien.

Temuan-temuan di atas menjadikanpenelitian terhadap realisasi hak-hakpasien perempuan relevan untuk dila-kukan. Penelit ian inijuga akan mencaridan mengungkap kendala-kendala yangdialami oleh Puskesmas dalam melaya-ni pasien, khususnya komunikasi pela-yanan kesehatan antara dokter dan pa-sien, dan khususnya lagi kepada pasienperempuan.

S0tlA,Vol.4 No. 1, Mei2007 |

PERSPEKTIF TEORETIS

1. Pengertian Puskesmas

Puskesmas dapat didefinisikan se-bagai unit kesatuan terdepan secaftlfungsional, administratif, dan fisik yangmembawa berbagai usaha pokokkesehatan di suatu daerah yang secaralangsung bertugas memberikan pela-yanan kepada masyarakat di daerahkerjanya dan bertanggung jawab atastercapainya nilai-nilai kesehatan yangsetinggi-tingginya. Puskesmas adalahunit fungsional pelayanan kesehatanterdepan sebagai unit pelaksanaan teknisdinas kesehatan kota atau kabupatenyang melaksanakan upaya penyuluhan,pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya se-cara terpadu dan terkoordinasi (puske-I i nfo.word press.com).

Puskemas sebagai pelaksana pela-yanan kesehatan secara langsung padamasyarakat mempunyai fungsi dan tu-gas pokok sebagai berikut.

a) Unit pelayanan terdepan di bi-dang kesehatan, baik di dalam ge-dung maupun di lapangan yangdicapai melalui kunjungan rumah,program public health nursing dansebagainya.

b) Sebagai communitycentre, di manakomunikasi atau interaksi melaluiprogram kesehatan dipandang

52

I luliWulandari dan SetiatiWidihastuti

lebih bisa mencapai keberhasilandalam membantu modernisasi ma-syarakat pedesaan.

c) Sebagai per int is dalam upayayang berdampak panjang untukmencapai nilai kesehatan masya-ra kat yang setinggi-ti nggi nya.

Fungsi Puskesmas yang tadinya le-bih berorientasi kepada upaya kuratifdan rehabil itatif kemudian bergeserkepada upaya preventif dan promotiftanpa mengabaikan upaya kuratif danrehabilitatif. Hal ini sesuai dengan heolthreform yang marak sejak Reformasi.Fungsi Puskesmas juga semakin kom-pleks, yakni sebagai pusat pemberda-yaan masyarakat dan pusat pelayanankesehatan masyarakat strata pertamayang meliputi pelayanan kesehatan per-orangan (private goofl dengan tujuanutama memelihara dan meningkatkanderajat kesehatan masyarakat serta men-cegah penyakit tanpa mengabaikanupaya kuratif dan rehabilitatif. Hal inisesuai dengan Keputusan Menter iKesehatan Republik Indonesia Nomor65 8/Men ke sl SW lY / 200 5..

Data penyebaran Puskesmas sampaidengan Mei 2007 tercatat ada 8.015 unityang tersebar di seluruh Indonesia dandidukung oleh 21 .267 unit PuskesmasPembantu. Di Kabupaten Sleman, ter-dapat lebih dari 30 Puskesmas Indukdan Puskesmas pembantu. PuskesmasInduk seperti Puskesmas Depok ll, Pus-kesmas Kalasan dan Puskesmas Ngem-p lak merupakan Puskesmas yang

memiliki sedikitnya dua orang dokterumum, dokter gigi, beberapa parame-dis yang terdiri dari bidan, perawat, danlaboran, sehingga diberi kewenanganmenyelenggarakan beberapa pelayananyang bersifat klinis (poliklinik) dan pe-layanan langsung kepada masyarakat.

Beberapa Puskesmas Induk di Kabu-paten Sleman telah mendapatkan ISO9000;2001, termasuk Puskesmas Depok ll,Kalasan, dan Ngemplak. Pada umumnya,Puskesmas Induk tidak memiliki dokterspsesialis sehingga pelayanan klinikyang diberikan terbatas dan bersifat ra-wat jalan. Selain itu, Puskesmas Indukmempunyai fungsi utama sebagai pem-bina Puskesmas-puskesmas yang ada didaerah binaannya yang termasuk dalamwilayah satu kecamatan, yang disebutsebagai Puskesmas Pembantu. Sebagaicontoh adalah Puskesmas Ngemplakharus membina Puskesmas PembantuNgemplak ll yang terletak di KelurahanWedomartani. Puskesmas Pembantu inidimaksudkan sebagai kepanjangan ta-ngan dari Puskesmas Induk karena da-ya jangkaunya yang terbatas. Denganprinsip mempermudah dan memper-pendek jara( maka dibentuklah Pus-kesmas-puskesmas pembantu denganfasilitas dan jenis layanan yang lebihterbatas daripada Puskesmas Induk.

2. Komunikasi Dokter dan Pasien

Definisi dokter Puskesmas adalah te-naga kesehatan yang berkerja di Pus-kesmas yang diber i tugas, tanggung

53

jawab wewenang dan hak secara pe-nuh oleh pejabat yang berwenanguntuk melakukan kegiatan pelayanankesehatan kepada masyarakat padasarana pelayanan kesehatan (www.depkes.go.id). Pasien diartikan sebagaisetiap orang yang melakukan konsultasitentang masalah kesehatannya untukmemperoleh pelayanan kesehatan yangdiperlukan baik secara langsung mau-pun tidak langsung kepada dokter ataudokter gigi (Broto Wasisto dkb 2006, h.vii).

Komunikasi pasien-dokter merupa-kan bagian integral dari praktek klinis.Ketika dilakukan dengan baik, komu-nikasi seperti ini menghasilkan efekterapeutik untuk pasien. Di Indonesia,sebagian dokter merasa tidak mempu-nyai waktu yang cukup untuk berbin-cang-bincang dengan pasiennya se-hingga hanya bertanya seperlunya saja.Akibatnya, dokter bisa saja tidak men-dapatkan keterangan yang cukupuntuk menegakkan diagnosis dan me-nentukan perencanaan dan tindakanlebih lanjut. Dari sisi pasien, pasien um-umnya merasa dalam posisi lebih rendahdi hadapan dokter (inferior) sehinggaenggan bertanya.

Rasa rendah diri pasien tentu menim-bulkan masalah. Dalam profesi kedok-teran, komunikasi dokter-pasien meru-pakan salah satu kompetensi yangharus dikuasai oleh dokter. Kompetensikomunikasi menentukan keberhasilandalam membantu penyelesaian masa-lah kesehatan pas ien . Komunikas i

SOC|A, Vol. 4, No. 1, Mei 2007 |

dokter-pasien diartikan sebagai hubung-an yang berlangsung antara dokter denganpasiennya selama proses memeriksaan/pengobatan/perawatan yang terjadi diruang praktek perorangan, poliklinilqrumah sakit, dan Puskesmas, dalam rang-ka membantu menyelesaikan masalahkesehatan pasien.

Komunikasi efektif dokter-pasien di-artikan sebagai pengembangan hubu-ngan dokter-pasien secara efektif yangber langsung secara ef is ien, dengantujuan utama penyampaian informasiatau pemberian penjelasan yang diper-lukan dalam rangka membangun ker-jasama antara dokter dengan pasien.Komunikasi yang dilakukan secara ver-bal dan nonverbal menghasilkan pe-mahaman pasien terhadap keadaan ke-sehatannya, peluang dan kendalanya,sehingga dapat bersama-sama dengandokter mencari alternatif untuk meng-atasi permasalahannya (Broto Wasistodkk,2006, h. 1).

Pasien selaku pengguna jasa menun-tut pelayanan yang berkualitas dari ru-mah sakit atau institusi kesehatan yanglain, termasuk Puskesmas. Dahulu,pasien menggunakan jasa rumah sakitdemi kesembuhan mereka saja. Seka-rang, pasien lebih bersifat kritis, me-miliki lebih banyak pengetahuan danmemiliki peluang untuk menuntut sertalebih memperhatikan masalah kualitassehingga kepuasan pribadi menjadi se-macam kebutuhan yang ingin dipenu-hi selain kesembuhan mereka. Kondisiinilah yang menyebabkan rumah sakit

54

I tuliWulandari dan Setiati Wdihastuti

dituntut untuk memberikan pelayananyang berkualitas kepada pasien sehinggamereka merasa puas dan berkeinginanmenggunakan rumah sakit yang samajika suatu waktu mereka diharuskan di-rawat di rumah sakit (Ayuningtyas dkh2005,1 91-197, Wasisto, dkl( 2006,h.4).

Komunikasi dokter-pasien di Indo-nesia telah diatur dalam Undang-Un-dang Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktek Kedokteran. Dalam Pasal 47,dikatakan bahwa setiap pasien berhakuntuk menerima informasi mengenaipenyakitnya, hasil pemeriksaan dirinya,dan rencana pengobatannya. Setiap ke-jadian ditulis di medicol record. Medicalrecord adalah milik rumah sakit, tetapiisinya adalah milik pasien. Pihak yangberhak mengetahui catatan ini hanyadokter dan pasien itu sendiri. Dengandemikian, secara otomatis pasien berhakmendapatkan informasi mengenai tin-dakan yang akan dilakukan oleh dokterterhadap pasien.

METODE PENETITIAN

Penelitian ini merupakan penelitiandeskriptif kualitatif karena bertujuan un-tuk menggambarkan bagaimana rea-lisasi perlindungan yang diberikan olehPuskesmas terhadap pasien perempuan,terutama dalam hak pemberian infor-masi dan persetujuan tindakan medik.

Penelitian ini dilaksanakan di Puskes-mas Depok ll, Puskesmas Kalasan, danPuskesmas Ngemplak. Pertimbangan

pemilihan tiga Puskesmas itu adalahbahwa ketiga Puskesmas tersebut telahmengikuti dan memenuhi standar ISO:9001: 2000 sehingga dituntut mempu-nyai fasilitas memadai dan dapat mem-berikan layanan sesuai dengan standaroperasional prosedur dan standar pela-yanan.

Penentuan subjek dalam penelitianini d isesuaikan dengan cara metodepenelitian kualitatif, yaitu usaha untukmemperoleh informasi yang ingin di-ketahui sesuai dengan tujuan peneli-tian. Untuk itu, peneliti memilih subjekpenelitian atau informan dengan carapurpossive, yaitu memilih subyek pene-litian/informan secara sengaja oleh pe-neliti berdasarkan kriteria atau pertim-bangantertentu (Sanapiah Faisal, 1 995, h.67). Adapun pertimbangan atau kriteriauntuk menentukan subjek penelitian iniadalah pihak-pihak di Puskesmas yangmempunyai pengetahuan yang cukupberkaitan dengan pemberian layanankesehatan dan pemberian perlindunganpada pasien perempuan. Peneliti jugamelakukan wawancara kepada tigapasien di setiap Puskesmas sebagaiafternatif cross check data. Berdasarkanpertimbangan tersebut, maka subjekpenelitian ini adalah Kepala Puskesmas,Perawat Senior pada tiap Puskesmas,dan Bidan senior pada tiap Puskesmas.

Teknik pengumpulan data adalah wa-wancara dan dokumentasi. Analisis datayang dilakukan dalam penelitian iniadalah analisis induktif yang dilakukansejak awal pengumpulan data sampai

55

akhir pengumpulan data yang bersifatterbuka. Analisis induktif digunakanuntuk menilai dan menganalisis datayang telah difokuskan tentang bagai-mana ketiga Puskesmas tersebut mere-alisasikan perlindungan bagi pasien per-ernpuan, terutama dalam hal hak ataspemberiaan informasi dan persetujuantindakan medik, serta hambatan yangditemui oleh pihak Puskesmas. Untukmemeriksa keabsahan data digunakanteknik cross checkdata. Hal ini dilakukankarena pengumpulan data penelitian inimenggunakan strategi data ganda padaobyek yang sama. Oleh karena itu crosscheck data dilakukan dengan memerikaantara data hasil wawancara subjek pe-nelitian dengan data dokumentasi.

PEMBAHASAN

1. Diskripsi Puskesmas

Puskesmas sebagai unit kesatuan ter-depan secara fungsional, administratif,dan fisik membawa berbagai usahapokok kesehatan di suatu daerah yangsecara langsung mempun)rai tugas mem-berikan pelayanan kesehatan kepadamasyarakat. Pelayanan yang diberikankepada pasien dan masyarakat oleh ke-tiga Puskesmas di Sleman yang menjadilokasi penelitian, yakni Puskesmas Depokll, Puskesmas Kalasan dan PuskesmasNgemplab meliputi kegiatan-kegiatansebagaiberikut.

a. Jasa konsultasi. Jasa konsultasi inidiberikan oleh pihak Puskesmas

SOtlA,Vol.4 No. 1, Mei2007 |

baik di dalam maupun di luar ge-d u n g , y a k n i l a n g s u n g k e p a d amasyarakat melalui Program Pos-yandu, PKK (Pemberdayaan danKesejahteraan Keluarga), KarangTaruna dan sebagainya. Konsultasiyang diberikan meliputi problemaanak dan remaja, masalah psikologi,gizi, sanitasi, dan kesehatan lingku-ngan.

Poliklinik. Polikl inik adalah tem-pat pemeriksaan pasien dengansistem rawat jalan, yang terdiridari (1) klinik Umum, (2) klinik gigi,dan (3) klinik lbu dan anak/KB.

Laboratorium. Selain untuk un-tuk melayani pasien internal Pus-kesmas, sepert i untuk menge-tahui hamil atau tidaknya seorangpasien, laboratorium juga digu-nakan sebagai penunjang datapasien Puskesmas yang akan diru-juk ke rumah sakit umum. Selainitu, hasil laboratorium ini dapatdigunakan sebagai rujukan eks-ternal untuk mengetahui bahwapasien dalam keadaan sehat. Misal-nya, rujukan yang diperuntukkanbagi masyarakat sebagai persya-ratan menjadi CPNS (Calon Pega-wai NegeriSipil).

UGD (Unit Gawat Darurat) danruang tindakan, memberikan layan-an dan tindakan medik yang ber-sifat emergency bagi pasien yangmemerlukan penanganan sesegera

56

I luliWulandari dan SetiatiWdihastuti

dan secepat mungkin, misalnya pa-sien korban kecelakaan dan seba-gainya.

e. Rawat inap. Bagian ini khususditujukan untuk pasien yang me-lahirkan dengan proses persalinannormal, sedangkan pasien yangharus menjalani persalinan denganproses tidak normaltetap akan di-rujuk ke Rumah Sakit Umum.

Data yang diperoleh menunjukkanbahwa Puskesmas Kalasan merupakansatu-satunya Puskemas di daerah iniyang memberikan fasilitas pelayananrawat inap. Puskesmas Kalasan memangmemiliki fasilitas yang lebih baik daripadaPuskemas lainnya di daerah ini, yaitusudah dilengkapi dengan fasilitas untukpartus dan ruang rawat inap yang cukupmemadai untuk melayani pasien yangmelahirkan dengan proses persalinannormal.

2. Realisasi Perlindungan PasienPerempuan

Ada beberapa hak pasien yang seka-ligus menjadi kewajiban dokter dan adabeberapa hak dokter yang juga menjadikewajiban pasien. Hasil penelitian inihanya memfokuskan pada dua hal, yaiturealisasi pemberian hak pasien atas in-formasi dan informed consent Kedua haltersebut menjadi fokus dalam riset inikarena realisasi pemberian hak pasienatas informasi dan informed consent

erat kaitannya dengan doktrin utamadalam pelayanan kesehatan. Selain itu,pemberian hak pasien atas informasidan informed consent merupakan hakpa l ing mendasar da lam hubunganpasien-dokter karena merupakan re-alisasi hak asasi manusia (pasien) da-lam transaksi terapeutik dan menjadilandasan berpijak bagi dokter dalammemberikan layanan dan melakukantindakan medik.

a. Standar Pelayanan Kebidanan danProsedur Tetap sebagai Norma da-lam Melayani Pasien Perempuan

Kepala Puskesmas Depok ll (Kala-san) dan Ngemplak, KabuPatenSleman menegaskan bahwa da-lam melaksanakan tugasnya mem-berikan layanan kesehatan, semuadokter dan paramedis diwajibkanuntuk berpegang pada ProtaP (Pro-sedur Tetap). Protap dikembang-kan dari standar pelayanan kese-hatan yang berisi langkah-langkahterstruktur yang wajib diikuti olehsemua dokter dan paramedis dalammemberikan layanan kesehatan ke-pada pasien.

Di setiap bagian layanan, tersediaProtap yang berbeda sesuai dengankarakteristik tiap-tiap bagian. Se-bagai contoh, di bagian Klinik lbudan Anak/KB terdapat ProtaP Yangmerupakan pengembangan daristandar pelayanan kebidanan yangdipergunakan sebagai pedoman

57

yang diperlukan bidan dalam men-jalankan tugas sehari-hari. Adapunruang lingkup standar pelayanankebidanan yang terdapat di bagi-an Klinik lbu dan Anak/KB initerdiriatas hal-hal sebagai berikut.

1) Standar Pelayanan Umum.

2) Standar Pelayanan Antenatal.

3) Standar Pertolongan Persalinan.

4) Standar Pelayanan Nifas.

5) Standar Penanganan Kegawa-tan Obstetre dan Neonatal.

Setiap standar pelayanan tersebutdijabarkan dalam langkah-langlohkegiatan yang sangat rinci sesuaidengan karakteristik dari setiap ta-hapan yang secara teknis disebutdengan istilah Protap. Para KepalaPuskesmas tersebut menyatakan bah-wa standar pelayanan tersebut se-lanjutnya dijabarkan secara rincimenjadi langkah-langkah kecil danoperasional )ang selalu akan diperha-tikan dan dilakanakan oleh semuabidan sebagai suatu prosedur tetap.Sangat rincinya penjabaran Protapdi bagian klinik lbu dan Anak/KBdisebabkan karena masih tingginyamasalah kematian dan kesakitan ibudilndonesia.

Salah satu upaya yang-dilakukanoleh Departemen Kesehatan Rl da-lam rangka mempercepat penu-runan AKI (Angka Kematian lbu)

50ClA,Vol.4, No. 1, Mei2007 |

adalah dengan mendekatkan danmeningkatkan kualitas pelayanankebidanan kepada setiap ibu yangmembutuhkan, antara lain denganmengembangkan Standar Pelaya-nan Kebidanan. AKI akan dapatditurunkan jika Standar PelayananKebidanan dapat diwujudkan. Halini dapat direalisasikan apabila parabidan memahami dan berpedomanpada standar pelayanan. Pada pe-nelitian ini, sebagian besar bidanmenyatakan mengetahui adanyastandar pelayanan kebidanan yangmeliputi 25 standar yang dikelom-pokkan sebagai berikut.

1) Standar Pelayanan Umum, ter-bagi menjadi 2 (dua) standar,yakni persiapan untuk keluargasehat dan pencatatan.

2) Standar Pelayanan Antenatalyang terbagi menjadienam stan-dar, yakni a) identifikasi ibu hamil,b) pemerikaan dan pemantauanantenatal, c) palpasi abdominal,d) pengelolaan anemia pada ke-hamilan, e) pengelolaan dini hi-pertensi pada kehamilan, f) persi-apan persalinan.

3) Standar Pertolongan Persalinan,terbagi menjadi empat standar,yakni a) asuhan saat persalinan,b) persalinan yang aman, c)pengeluaran plasenta denganpenegangan tali pusat, d) pena-nganan Kala ll dengan gawatjanin melalui episiotomi.

58

I luliWulandari dan SetiatiWidihasturi

4) Standar Pelayanan Nifas, terbagitiga standar, yakni a) perawatanbayi baru lahir; b) penangananpada dua jam pertama setelahpersalinan; c) pelayanan bagiibu dan bayi pada masa nifas.

5 ) S tandar Penanganan Kega-watan Obstetre dan Neonatalyang terbagi menjadi sebelasstandar, yakni a) penangananperdarahan pada kehamilan; b)penanganan kegawatan padaeklamsia; c) penanganan kega-watan pada partus lama ataumace! d) persalinan pada forseprendah; e) persalinan denganpenggunaan vacum ekstraktor;f ) penanganan retent io pla-senta; g) penanganan perda-rahan postpartum primer; h)penanganan perdarahan post-partum sekunder; i) penanganansepsis puerperalis; j) penangananasfiksia.

Para Kepala Puskesmas mene-g askan bahwa selanjutnya, tiap stan-dar pelayanan tersebut dijabarkandalam langkah-langkah kegiatanyang sangat rinci sesuai dengan ka-rakteristik dari setiap tahapan yangsecara teknis disebut Protap. Pen-jabaran Protap ke dalam langkah-langkah operasional tersebut me-ngacu pada Standar Pelayanan Ke-bidanan yang diterjemahkan olehDepartemen Kesehatan Rl dar iSto n d a rt P racti ce of M idw ifery, y ang

kemudian oleh setiap Puskesmasdimodifikasi sesuai dengan kebija-kan dan karakteristik masing-ma-sing Puskesmas.

b. Hak Pasien Mendapatkan Informasi

Hak untuk memperoleh infor-masi merupakan hak pasien yangpertama dan utama. Suatu tindakpengobatan dan tindakan medikbaru dapat dilakukan setelah pasienmenerima penjelasanlnformasi danmemberi kan persetujuannya. Akantetapi tidak semua pasien mengertitentang hak mereka.

Pada Kepala Puskesmas yangmenjadi subjek penelitian menegas-kan bahwa, karena mayoritas pasienpengguna jasa layanan Puskesmasberasal dari golongan ekonomi danpendidikan kelas menengah kebawah, maka informasi dari dokterkepada pasien tentang kesehatanpasien maupun tindakan medisdokter pada pasien disampaikandengan menggunakan bahasa tu-tur yang sederhana, misalnya de-ngan menghindar i is t i lah- ist i lahyang bersifat teknis kedokteran. Halini dilakukan agar pasien dapatmemahami dan menerima denganbaik informasi yang disampaikanoleh dokter.

Para dokter mengatakan bahwakemampuan pasien dalam mem-

59

berikan informasi tentang keluhansakit serta riwayat penyakitnya ter-dahulu sangat mempengaruhipertimbangan dokter dalam mene-gakkan diagnosis dan dalam me-nentukan langkah-langkah terapiyang akan dilakukan. Salah satupermasalahan yang seringkali di-munculkan oleh pasien baru, selaindisebabkan ketidakempurnaan da-ya ingat pasien sendiri mengenairiwayat penyakit dan pengobatansebelumnya, adalah juga karena in-formasi yang tidak lengkap, keliruatau bertentangan dari dokter se-belumnya.

Pemberian informasi yang dila-kukan secara cermat dan konsistendiharapkan dapat mencegah atauset idaknya mengurang i r i s ikokegagalan tindakan medik yangmungkin terjadi dalam pelaYananklinik. Misalnya, seorang bidan diklinik lbu dan Anak/KB, sebelummelakukan pemasangan alat kon-trasepsi Keluarga Berencana danimunisasi kepada anak, akan mem-berikan informasi kepada pasienmengenai karakteristik dari setiapalat kontrasepsi serta risiko ma-sing-masing alat. Setelah menyam-paikan informasi awal itu, bidanmeneruskan dengan informed choi-ce, yaitu pasien secara mandiriataudengan bantuan bidan memil ihalat kontrasepsi yang sesuai untuk-nya.

S0tlA, Vol. 4, No. 1, Mei 2007 |

Hasil wawancara dengan doktermengungkapkan bahwa kewajibanmemberikan informasi kepada pa-sien sudah dilakukan sesuaidenganProtap yang ada, yang dikemasdengan prinsip SOAP (Subyetif,Obyektif, Assesment dan Planning)untuk prosedur pelaksanaan pe-layanan medis terhadap pasien.SOAP merupakan merupakan urut-an dari pengelompokan pelaksa-naan layanan. Prinsip SOAP dapatdijelaska n sebagai "sujektif i'bbjek-tif" dan "assessment". Pri nsi p i'S u b-jektif" berarti komunikasi diawal idengan melakukan penyusunanonamnesa, yaitu dokter atau Para-medis mengawali komunikasi denganmendengarkan dan menanggapi ke-luhan pasien yang sifatnya subyektif.

Salah satu contoh kasus adalahketika pasien mengeluhkan pu-sing. Dalam isti lah kedokteran,pusing mempunyai batasan danmerupakan penanda penyakit ter-tentu. Prinsip "Objektif" diterapkansetelah pasien menyampaikan ke-luhannya. Dokter akan melakukanwawancara dan pemeriksaan untukmendapatkan keterangan tentangkeadaan pasien yang senyatanya.Misalnya, dokter memberikan infor-masi tentang gambaran penyakityang diderita, keadaan badan selu-ruhnya dan sebagainya.

60

I luliWulandari dan SetiatiWdihastuti

Prinsip "assesment" berarti dokteratau paramedis melakukan peme-riksaan yang bersifat subjektif danobjektif. Dokter akan melakukanpenilaian berupa pengenalan, pe-ngamatan, dan sifat penyakit. Apa-bila diagnosa telah ditegakkan,selanjutnya adalah saat untuk di-terapkannya prinsip "planning"."Planning" merupakan rencanadokter atau paramedis dalam pem-berian obat, tindakan medik atausolusi tertentu yang sesuai dengankeadaan dan sakityang diderita pa-sien.

c. Hak Pasien untuk MemberikanPersetujuan Tindakan Medik

Semua dokter dan sebagian besarparamedis di Puskesmas Depok ll,Kalasan, dan Ngemplak menyadarisepenuhnya bahwa melakukan tin-dakan medik (seperti menjahit lu-ka, menyuntik ATS, memasang alatkontrasepsi, dan sebagai nya), tanpadisertai dengan persetujuan pasienmerupakan suatu kesalahan yangfatal. Mereka mengakui bahwa halitu dapat menyebabkan terjadinyatuntutan malpraktek karena kece-robohan dan bisa menyebabkandicabutnya izin praktek karena di-nilai telah melanggar kode etik.Namun, dengan cara menginfor-masikan rencana tindakan medikyang akan dilakukan oleh dokteratau paramedis, maka pasien bisamemilih menyetujui atau menolaktindakan tersebut.

Apapun pilihan pasien terhadaptawaran tindakan medik di PuskesrnasDepok ll, Kalasan, dan Ngemplak,baik berupa persetujuan atau punpenolakan, harus dinyatakan secaratertulis pada format/blangko yangsudah disediakan oleh pihak Pus-kesmas sebelumnya. Pemberianpersetujuan ataupun penolakan ter-hadap tindakan medik ini merupa-kan realisasi dari hak dasar atas pe-layanan kesehatan dan hak untukmenentukan nasibnya sendiri, yangpada prinsipnya merupakan hakpasien yang harus diakui dan dihor-mati oleh dokter atau paramedis.

Pilihan rencana penyembuhanpasien akan menjadi rencana pe-nyembuhan yang didasarkan padainformasi yang lengkap dan akuratjika dokter dan paramedis telahmemberikan informasi tersebutkepada pasien. Dengan demikian,pasien tidak dapat menyalahkandokter terkai t dengan t indakanmedik yang akan dilakukan karenadokter telah mendapatkan perse-tujuan (consent) sesuai dengan ke-mandiriannya tanpa adanya peng-aruh dari luar dirinya.

Salah satu contoh dari pembe-rian informasi di atas adalah ketikaseorang bidan di bagian KIA/KBakan memasang alat kontrasepsipada seorang pasien, maka sebelumtindakan medik tersebut dilakukan,bidan harus harus mendapatkanpersetujuan (consent) dari suami

0 l

pasien tersebut. Hal ini dibuktikandengan penandatanganan blangkopersetujuan medik (informed con-sent) yang sudah disediakan olehpihak Puskesmas.

Para dokter dan seorang bidandalam penelitian ini mengakui bah-wa persetujuan tindakan medik(informed consent) adalah untukmelindungi pekerja medis apabilaterjadi sesuatu sebagai risiko tin-dakan pasien. Misalnya, apabila ter-jadi shock pada pasien karena padasaat pemasangan alat kontrasepidi leher rahim megenai pembuluhdarah sehingga terjadi perdarahan,maka dengan adanya informedconsent, pihak pasien tidak dapatmenuntuk pihak Puskesmas karenapemasangan tersebut telah sesuaidengan Protap.

Seorang dokter kepala Puskesmasmenegaskan bahwa apabila pasi-en menolak tindakan medik yangditawarkan, maka pihak Puskesmastidak boleh memaksakan kehen-daknya walaupun dokter menge-tahui bahwa penolakan tersebutdapat berdampak negatif pada ke-sembuhan pasiennya. Sehubungandengan itu, salah satu cara yangdipergunakan untuk melindungidokter dari tuntutan pasien adalahdengan keharusan pasien untukmenandatangani blangko perse-tujuan tindakan medik (informedconsent) yang di dalamnya antara

50tlA, Vol. 4, No. 1, Mei 2007 |

lain mencantumkan klausul yangmenyebutkan bahwa dokter tidakakan dituntut di kemudian hari.

Syarat tersebut antara lain me-nyatakan bahwa pasien telah mem-peroleh informasi tujuan dan risikodari tindakan medik yang akandilakukan sehingga jika dalam tin-dakan medikitu terjadi sesuatu yangtidak diinginkan, maka pasien ti-dak akan mengadakan tuntutanapapun di kemudian hari. Apabilapasien menolak untuk dilakukan-nya tindakan medik tertentu, makapasien diwajibkan untuk mengisiSu rat Pernyataan Penolakan.

lDl (lkatan Dokter Indonesia) me-negaskan bahwa keharusan setiapsarana kesehatan seperti RumahSakit, Klinik dan Puskesmas me-ngadakan informed consenf seca-ra tertulis yang ditandatanganipasien sebelum dilakukannya tin-dakan medik. Hal ini terkait denganpendokumentasiannya ke dalamcatatan medik (medical report). Halini disebabkan karena semua tem-pat dilakukannya tindakan mediktersebut harus memenuhi standarpelayanan medik sesuai denganyang telah ditentukan dalam Ke-putusan Menteri Kesehatan No.436IMRN.KES/SK ll/"1993 tentangBerlakunya Standar Pelayanan Ru-mah Sakit dan Standar PelayananMedik di Rumah Sakit. Dengan de-mikian, Puskesmas turut bertang-

62

I luliWulandari dan Setiati Widihasturi

gung jawab apabila informed con-senf t idak dipenuhi.

3. Hambatan-hambatan dalam Merc-alisasikan Hak Pasien Perempuandalam Rangka Pencegahan Mal-praktek

Komunlkasi dokter dan paramedisdengan pasien seringkali tidak efektifdikarenakan hambatan-hambatan ter-tentu. Pada riset ini, diketahui bahwahambatan komunikasi dokter dan pa-ramedis dengan pasien disebabkan ka-rena terbatasnya jumlah dokter sertaparamedis di Puskesmas sementarajumlah pasien sangat banyak. KepalaPuskesmas Depok ll menyatakan bah-wa hambatan dalam berkomunikasimerupakan masalah klasik yang biasaditemukan di semua Puskesmas. Menu-rutnya, mayoritas pasien perempuanyang datang ke Puskesmas berasal daritingkat pendidikan dan ekonomi me-nengah ke bawah.

Pasien terkadang pasi f dan hanyamengiyakan saja apa yang dikatakanoleh dokter tanpa melakukan konfirmasiatau memperjelas informasi yang dite-rimanya. Oleh karena itu komunikasiantara pasien dengan dokter dan para-medis menjadi terhambat. Untuk me-ngatasinya, dokter dan paramedis dalammenyampaikan informasi berusaha un-tuk mempergunakan bahasa yang se-derhana, yaitu bahasa sehari-hari, dansedapat mungkin menghindari istilah-istilah kedokteran.

SIMPUTAN

Komunikasi dokter-pasien mengenaitindakan medis yang akan dilakukanmutlak untuk dilakukan untuk mence-gah tindakan malpratek dan menjaminperlindungan atas hak-hak pasien. Rea-lisasi pemberian perlindungan kepadapasien perempuan dapat di lakukanoleh dokter dan paramedis dengan ber-pedoman pada Protap (prosedur tetap)dan SOAP (subyektif, obyektif, assesmentdan planning), dengan memberikan la-yanan baik yang bersifat konseling (kon-sultasi), pengobatan, maupun tindakanmedik. Dengan mematuhi Protap danSOAP risiko tindakan medik dapat diku-rangi.

Paramedis dalam melakukan t in-dakan yang sesuai dengan Protap danSOAP akan mengupayakan agar pasienbersedia memberikan surat persetujuandi mana pasien harus menandatanganisurat penyataan baru kemudian pa-ramedis akan melakukan tindakan me-dik. Oleh karena itu, perlu dibangunkomunikasi yang efektif antara para-medis dengan pasien dengan caramemberikan informasi yang cukup ke-pada pasien sehingga dapat mengha-dirkan rasa percaya dalam diri pasien.Hambatan terbesar yang dialami olehparamedis dalam memberikan hakpasien perempuan adalah keterbatasankomunikasi di mana pasien pasif denganinformasi yang diberikan oleh paramedisserta tidak seimbangnya jumlah pasiendengan jumlah dokter dan paramedis.

63

DAFTAR PUSTAKA

Ayuningtyas, D. Dkk, 2005. "Penilaian mutu rumahsakit lugu lbu dengan lha Malcolm Baldrige NationalQuality Award tahun 2005. Jurnol Monojemen PeloyononKeseh oton.Yol. 8. No. 04.

Depkes Rl, 2006. Sekitur Puskesmos. [0nline] Tersediadi http://www.depkes.go.id [Diunduh pada unggal 2Februari 20071.

Faisal, Sanapiah, 1995. tormot-format penelition sosial:dosor-dosor don aplikosinyo.Jakarta: Rajawali Pres.

Lewis, [.C. et al., 1986. Porent sotisfoction with medicol coredevelopment. NewYork JohnWiley and Sons.

Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 585/Men.Kes./ Per/lX/1 989 tentang Persetujuan lindakan Medik.

Pusat Kesehatan Keliling, 2006. D efinisi puskesmos. [0nlineJTersedia di http://puskelinfo.wordpres.c0m/pengertian.lDiunduh pada tanggal 2 Maret 20061.

Sabarguna, B.S., 2004. Quolity osuronce peloyonan rumohsokr. Edisi kedua. Yogyakarta: Konsorsium Rumah Sakitlslam Jateng-DlY.

Schermerhorn, Hunt & 0sborn, 1994. Monoging orgoni-zationolbehovior. 5th edition. 0ttawa: John Wiley & Sons,tnc.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kese-natan.

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang PraKekKedokteran.

Wasisto, Broto, dkk, 2006. Komunikosi efekttf doku-posien.Jakarta: Kosil.

Wawancara Kepala Puskemas Depok ll, Sleman.

Wawancara Kepala Puskemas Kalasan, Sleman.

Wawanacra Kepala Puskemas Ngemplak, Sleman.

50ClA,Vol.4, No. 1, Mei2007 |

Wawancara Bidan Senior Puskemas Depok ll, Sleman.

Wawancara Bidan Senior Puskemas Kalasan, Sleman.

Wawancara Bidan Senior Puskemas Ngemplak, Sleman.

Wawancara Dokter Puskemas Kalasan, Sleman.

Widihastuti, Setiati, 2006. Perlindungon hukum bogi pa-sien dori tindakon malproktek di rumoh szkit Dr. Sordiito.Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres.

64