TUGAS HUKUM ACARA PTUN“ANALISA PUTUSAN TUN 5_G.TUN_2007_PTUN.YK”

Oleh:

Geraldine Rahmadanni

12410004

1. Identitas para pihak

Penggugat

Nama : Hadi Uripno

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Dagang

Tempat tinggal : Sekarsuli RT 05/23, Sendangtirto,

Berbah, Sleman

Memberi kuasa29 Maret 2007 khusus tertanggal kepada

a. Suryanta, SH.

b. Sukriyadi, SH.

c. Wahyanto Edinugraha, SH.

Selaku advokat / pengacara pada SAS Law Firm,

berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di jalan

Parasamya, No.37, Beran, Sleman.

Tergugat

Kepala Desa Sendangtirto

Berkedudukan : Kantor Desa Sendangtirto, Dusun

Sribit, Desa

Sendangtirto, kec. Berbah, kab.

Sleman.

Memberi kuasa khusus Nomor : 74/St/IV/07 tertanggal 23

April 2007 kepada

a. Nama : Jazim Sumirat, SH.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda kab. Sleman

b. Nama : Edi Harnmana, SH, Mhum.

Jabatan : kepala Subbagian Bantuan HukumSetda

kab. Sleman

c. Nama : Hery Dwikuryanto, SH.

Jabatan : Kepala Subbagian Peraturan

Peraturan Perundang-

Undangan Setda kab. Sleman

d. Nama : C. Wibisono Tanggono, SH.

Jabatan : Staff Subbagian Bantuan Hukum

Setda, kab. Sleman

e. Nama : Aris Juni Kurniawan, SH.

Jabatan : Staff Subbagian Bantuan Hukum Setda

kab. Sleman

Kelimanya adalah pegawai negri sipil pada pemerintah

Daerah Sleman yang kesemuannya yang kesemuanya beralamat di

Parasamya, Beran, Sleman baik sendiri-sendiri maupun

bersama.

Tergutat II intervensi

a. Nama : Wagiman Hardiwidarso

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Tempat tinggal : Desa Gandu RT 05 RW 08 Kel.

Sendangtirto, kec. Berbah kab.

Sleman

b. Nama : Supomo

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : swasta

Tempat tinggal : Desa Gandu RT 05 RW 06 Kel.

Sendangtirto, kec. Berbah kab.

Sleman

c. Nama : Agustinus Soemadiya

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : swasta

Tempat tinggal : di Jogonalan lor 99 RT 03RT 16

kel.Tirtonirmolo Kec. Kasihan

kab. Bantul

2. Kasus Posisi

a. Alasan gugatan

diajukan gugatatan tertanggal 02 April 2007 dengan

mengemukakan alas an

1. Bahwa yang menjadi objekgugatan dala perkara ini adalah

surat No 630.1/0141tertanggal 28 Maret yang dikeluarkan

tergugat yang isinya menyatakan belum dapat membantu

memfasilitasi Penyelesaian Perserikatan tanah yang

diajukan oleh penggugat.

2. Bahwa tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha

Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1angka 2 Undang-

undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan

atas Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara karena tergugat sebagai kepala Desa

Sendang Tirto melaksanakan pemerintahan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negri Sleman

tanggal 22 Desember 1986 No. 72/Pdt .G/ 1983 Jo .

Putusan Pengadilantinggi Yogyakarta tanggal 17 Januari

1987 No. 48/Pdt /1986 /PTY Jo . Putusan Mahkamah Agung

tanggal 14 Desember 1989 no. 1866 K/Pdt / 1987

Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah - tanah

yang terdiri dari ;

a . Sebidang tanah sawah Persil No. 36. Klas III seluas

1090 m2 dengan batas –batas

- Sebelah utara : tanah Kartowasis

- Sebelah timur : tanah Kartowasis

- Sebelah selatan : Parit

- Sebelah barat : tanah Dolah Kadir

b. Sebidang tanah sawah Persil No 75. Klas III seluas

1090 m2 dengan batas - batas

- Sebelah utara : tanah Soetomo

- Sebelah timur : tanah Marto Dimejo

- Sebelah selatan : Parit

- Sebelah barat : Parit

c. Sebidang tanah sawah Persil No 76. Klas II seluas

1000 m2 dengan batas – batas

- Sebelah utara : tanah Soetomo

- Sebelah timur : tanah Marto Dimejo

- Sebelah selatan : Desa

- Sebelah barat : Parit

Semuanya terletak di desa Sendangtirto, brebah,

sleman.

4. Bahwa putusan Pengadilan yag tersebut dalam posita 3

telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sleman

berdasarkan Berita Acara Eksekusi Tanggal 15 September

1990 No.6/Pdt .E / 1990 /PN.Sleman , dengan demikian

tanah – tanah tersebut secara hukum sudah menjadi milik

Penggugat

5. Bahwa agar memiliki bukti sempurna atas tanah yang

berupa sertifikat, Penggugat telah mengajukan

permohonan kepada Tergugat agar memfasilitasi

pensertifikatan tanah milik Penggugat yaitu

a . Kira - kira pada bulan Februari 2006 secara

lisan mengahadap kepada Tergugat dengan membawa

berkas-berkas pendukung untuk di tandatangani

Tergugat namun saat ini Tergugat menolak

memberikan pelayanannya

b. Penggugat meminta bantuan kepada Kantor

Pertanahan Kabupaten Sleman untuk memberikan

pengarahan kepada Tergugat agar memberikan

pelayanan kepada Penggugat , namun sampai 3 (Tiga)

kali undangan untuk hadir di Kantor Pertanahan

Kabupaten Sleman tergugat tidak pernah

menghadirinya . Sehingga pada t anggal 23 Maret

2006 dengan suratnya no. 570/701 /BPN/2006 Kepala

Kantor Pertanahan memberikan saran kepada Tergugat

agar melayani permohonan dukungan sertifikatatas

nama Penggugat

6. Bahwa ternyata walaupun dengan upaya seperti yang

tersebut dalam posita 5, Tergugat tetap menolak

melaksanakan permohonan Penggugat dengan berbagai macam

alasan

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut pada tanggal 18

September 2006 Penggugat telah melaporkan kepada atasan

Tergugat yaitu Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Kabupaten Sleman

8. Bahwa hingga akhirnya dengan suratnya No. 630.1 / 0141

tertanggal 28 Mare t 2007 yang menjadi obyek dalam

gugatan ini, Tergugat secaratertuli setelah menolak

permohonan Penggugat

9. Bahwa Surat Tergugat tersebut adalah mengenai :

Penolakan Tergugat untuk memfasilitasi Penyelesaian

Pensertifikatan tanah - tanah milik Penggugat yang

telah dilakukan eksekusi berdasarkan Berita Acara

Eksekusi Tanggal 15 September 1990 No. 6/Pd t .E / 1 9

90 /PN.Sleman

10. Bahwa atas dasar hal - hal seperti yang tersebut

di atas, Tergugat tidak melaksan akan kewajibannya

selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang seharusnya

memberikan pelayanan publik dengan mengeluarkan surat

pendukung permohonan sertifikat yang diajukan oleh

Penggugat

11. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan asas

umum pemerintahan yang baik, yakni asas

proporsionalitas dan akuntabilitas, hal mana merupakan

alasan gugatan Penggugat sesuai dengan kentuan pasa l

53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang- undang No. 9

tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang No. 5

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

12. Bahwa tindakan Tergugat sangat merugikan Penggugat

karena seharusnya Penggugat bisa menikmati tanah -

tanahnya dengan perasaan aman dan tenteram, akan tetapi

Penggugat tidak bisa menjadi tenang lagi karena tidak

bisa mengurus sertifikat tanah - tanah miliknya akibat

ulah dari Tergugat

13. Bahwa kerugian Penggugat akibat tidak mau

mengeluarkan surat pendukung, mengakibatkan Penggugat

kehilangan waktu dan biaya yang tidak sedikit

jumlahnya, dalam perkaraini, Penggugat hanya menuntut

ganti rugi sebesar Rp.5.000.000,00 ( lima juta rupiah )

14. Bahwa atas surat yang dikeluarkan Tergugat

tersebut Penggugat merasa keberatan dan di rugikan,

sehingga Penggugat mengajukan gugatan a quo dalam

tenggang waktu 90 (Sembilan puluh ) hari sejak surat te

rsebut diterima seperti yang di tentukan dalam pasal 55

Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara

15. Bahwa berdasarkan alasan - alasan seperti tersebut

di atas, terbukti gugatan Penggugat sangat beralasan

sehingga telah memenuhi pasal 53 aya t 1 dan ayat 2

Undang- undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang- undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara

16. Bahwa oleh karena itu wajar dan beralasan

Penggugat mohon agar Surat Tergugat No.630.1 / 0141

tertanggal 28 Mare t 2007 dinyatakan batal atau tidak

sah

17. Bahwa oleh karena surat yang dimohonkan Penggugat

kepada Tergugat dimaksud sangat penting sebagai salah

satu syarat dalam pengajuan sertifikat atas tanah -

tanah Pengugat tersebut maka wajar dan beralasan pula

Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk menerbitkan

dan menandatangani surat - surat pendukung pengajuan

sertifikat tanah - tanah milik Penggugat

18. Bahwa agar Tergugat melaksanakan putusan perkara

ini secara suka rela maka kami mohon agar Tergugat

dihukum membayar uang paksa yang besarnya

Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah ) per-hari setiap

kali Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini

terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

hingga di laksanakan

19. Bahwa oleh karena perkara ini sebagai akibat dari

ulah Tergugat, maka wajar dan beralasan agar Tergugat

dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari perkara

ini

b. Jawaban tergugat

1. dalam eksepsi

1. Bahwa Surat Lurah Desa Sendangtirto Nomor 630 .1 / 0 1 41

perihal permohonan pelayanan tertanggal 28 Maret 2007, adalah

surat biasa yang merupakan jawaban atas permohonan pelayanan yang

diajukan oleh Penggugat, sehingga tidak termasuk dalam pengertian

Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Undang-undang

No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

2.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang- undang No. 5

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negra di tentukan adanya

unsur - unsur yang harus dipenuhi oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Negara untuk menjadi suatu obyek gugatan, sedang Surat Lurah Desa

Sendangtirto Nomor 630 .1 / 0 1 41 perihal perrmohonan pelayanan

tertanggal 28 Mare t 2007 tidak memenuhi sebagian unsur tersebut,

antara lain

a.Bahwa Surat Lurah Desa Sendang tirto Nomor 630 . 1 / 0 1

41 perihal permohonan pelayanan tertanggal 28 Mare t 2007 belum

bersifat final karena masih ada kewajiban yang harus dipenuhi

oleh Penggugat yaitu meminta revisi terhadap perbedaan antara

obyek yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1866 .K/Pd

t / 1 9 8 7 ( letter C No. 70) dengan obyek yang dimohonkan

pelayanan oleh Penggugat (Letter C yang di anggap oleh Penggugat

sebagai alas haknya ), sehingga masih belum ada kepastian hukum

terhadap obyek yang mana yang akan dilayani oleh Tergugat (belum

definif )

b.Bahwa dengan belum dipenuhinya kewajiban Penggugat atas

kejelasan obyek yang

dimohonkan oleh Tergugat dan belumt timbul kewajiban bagi

Tergugat untuk memenuhi permohonan Penggugat, maka belum

berakibat hukum bagi Penggugat Bahwa alasan - alasan yang

dipergunakan oleh Penggugat sangat tidak jelas ( obscuurlibel ) ,

karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas perbuatan

Tergugat yang mana yang bertentangan dengan perundang -

undangan yang berlaku dan adanya ketidak pastian obyek yang

hendak dilayani oleh Tergugat , sehingga mohon kepada Majelis

Hakim untuk memutuskan gugatan tidak dapat di ter ima .

2.dalam pok ok perkara

1. Bahwa apa yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon

pula dalam pokok

perkara

2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil para Penggugat

kecuali yang di akui kebenarannya oleh Tergugat

3. Bahwa tanah yang di sengketakan tidak jelas karena tidak

menyebutkan letter C nomor berapa tetapi langsung menyebutkan

nomor persil, sehingga tergugat merasa kesulitan untuk mencari

data dalam buku tanah desa

4. Bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan pada telah adanya

putusan hukum baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi

adalah benar dan harus dilaksanakan tetapi antara Putusan

Mahkamah Agung Nomor 1866 .K/Pd t / 1 9 8 7 dengan yang

dimintakan pelaksanaan berbeda, dalam Putusan Mahkamah Agung

Nomor 1866 .K/Pdt / 1987 tanah yang di sengketakan tertulis dalam

model E 522 tertanggal 29 Mare t 1983 letter C nomor 70 persil

nomor 36 klas III luas 1090 m2, persil nomor 75 klas II lua s

1045 m2, persil nomor 76 klas II luas 1000 m2, dan persil nomor

77 klas II luas 170 m2, sedangkan yang dintakan pelaksaan tidak

menyebutkan nomor letter C hanya menyebutkan terdiri dari persil

nomor 36 klas III luas 1090 m2, persil nomor 75 klas III luas

1090 m2, persil nomor 76 klas II luas 1000 m2.

5. Bahwa dalil Penggugat angka 4 tidak benar karena berita

acara eksekusi tanggal 15 September 1990 No.6/Pdt /E / 1990 / Pn

Sleman tidak ada. Sehingga putusan PN Sleman Nomor 72/Pdt /G/

1983 /PN Sleman jo. Putusan PT Yogyakarta Nomor 48/Pdt / 1986 /

PT .Y. jo. Putusan Mahkamah Agung nomor 1866 .K/ pdt / 1987,

belum pernah dilaksanakan eksekusi.

6. Bahwa dalil Penggugat angka 8 sampai dengan angka 11

adalah tidak benar , karena Surat Lurah Desa Sendangtirto Nomor

630 .1 / 0141 tanggal 28 Maret 2007 bukan merupakan suatu

penolakan , tetapi Tergugat belum dapat memberikanpelayanan yang

berkaitan dengan permohonan untuk menandatangani surat – surat

pendukung pengajuan sertipikat tanah milik Penggugat dikarenakan

ada ketidak jelasan letter C yang di akui oleh Penggugat sebagai

alas hak atas tanahnya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor

1866 .K/Pdt / 1987, sehingga hal ini merupakan bentuk kehati -

hatian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berkaitan

dengan asas kepastian hukum

7. Bahwa dalil Penggugat angka 13 tidak mendasar, karena

pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung sudah diputuskan pada tahun

1989, sehingga kerugian Penggugat bukan karena kesalahan Tergugat

yang belum dapat memberikan pelayanan kepada Penggugat.

3. Pertimbangan Hakim

Dalam eksepsi:

1. Bahwa surat Tergugat No.630 . 1 / 0141 tanggal 28 Maret 2007

yang merupakan objek dalam sengketa aquo adalah surat biasa yang

tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

(selanjutnya disebut Keputusan TUN), karena tidak memenuhi unsur

- unsur sebagai suatu Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 angka 3 Undang- undang No. 5 Tahun 1986 Jo . Undang-

undang No. 9 Tahun 2004 ( untuk selanjutnya disebut Undang-

undang Peratu n ), antara lain :

a. Belum bersifat final, karena masih ada kewajiban yang ha rus

dipenuhi oleh Penggugat yaitu meminta revisi terhadap

perbedaan antara objek yang terdapat dalam putusan Mahkamah

Agung No. 1866 K/Pdt / 1 9 97 (Letter C No.70) dengan objek

yang dimohonkan pelayanan oleh Penggugat (Letter C No. 90) ;

b. Belum menimbulkan akibat hukum karena belum dipenuhinya

kewajiban Pengugat atas kejelasan objek yang dimohonkan

pelayanan dan belum timbul kewajiban bagi Tergugat untuk

memenuhi permohonan Penggugat ;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas ( obscuurlibel ) karena Penggugat

Gugatan Penggugat tidak jelas ( obscuurlibel ) karena Penggugat

tidak menguraikan dengan jelas perbuatan Tergugat yang mana yang

bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

dan adanya ketidak pastian objek yang hendak dilayani oleh

Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah

dibantah oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam

repliknya, oleh karenanya menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim

untuk menguji kebenaran dalil - dalil eksepsi Tergugat yang telah

dibantah oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi

Tergugat dimaksud, maka dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal

77 Undang- undang Peratun, Majelis Hakim berpendapat bahwa

eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, merupakan eksepsi

lain - lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang- undang

Peratun, oleh karenanya akan dipertimbangkan dan diputus bersama

– sama dengan pokok sengketa sebagaimana pertimbangan hukum

berikut ini

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 1 yang

menyatakan bahwa objek sengketa tidak memenuhi unsur final dan

unsur menimbulkan akibat hukum, terhadap hal ini Majelis Hakim

setelah mempelajari dengan seksama terhadap surat keputusan objek

sengketa aquo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat

Keputusan Tergugat No. 630 .1 / 0141 tanggal 28 Mare t 2007 yang

menjadi objek dalam sengketa aquo (bukti P- 7 = T- 1) merupakan

surat yang dapat dikategorikan sebagai suatu penetapan tertulis

yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya selaku Badan

/Pejabat TUN, dan merupakan suatu tindakan hukum TUN ( lingkup

hukum administrasi ) yang didasarkan atas kewenangan yang

diberikan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku in casu

peraturan tentang pemerintahan desa, yang bersifat konret karena

nyata adanya, individual yaitu di tujukan kepada dan atas

permohonan pelayanan dari Penggugat, yang telah bersifat final

karena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan in litis tidak

memerlukan persetujuan dari atasannya, serta telah menimbulkan

akibat hukum bagi Penggugat yaitu dengan diterbitkannya surat

keputusan in litis, yang secara substansial dimaksudkan sebagai

penolakan atas permohonan Penggugat agar Tergugat mendatangani

surat dukungan konversi tanah (vide bukt i T-2), berakibat

Penggugat tidak dapat melanjutkan permohonan sertifikat atas

tanah dimaksud kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

(Keterangan saksi HARI SUSANTO dan bukti P- 8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum

tersebut, maka terbukti bahwa surat keputusan objek sengketa aquo

telah memenuhi unsur – unsur sebagai suatu keputusan TUN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang- undang

Peratun, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang

untuk memeriksa, memutus dan menyelesa ikan sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya surat keputusan

objek sengketa aquo memenuhi unsur- unsure sebagai suatu

keputusan TUN, maka dengan demikian eksepsi Tergugat pada angka 1

tersebut di atas tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya

Majelis Hakim akan menolak eksepsi Tergugat dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat pada

angka 2 yang menyatakan gugtan Penggugat obscuurlibel, setelah

Majelis Hakim mempelajari keseluruhan dalil - dalil yang

dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannnya, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa secara substansial gugatan Penggugat telah

cukup jelas maksud dan tujuannya serta mempunyai korelasi antara

posita dengan petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat pada

angka 2 pun tidak terbukti kebenarannya, dan oleh karenanya

Majelis Hakim juga akan menolak eksepsi Tergugat dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat

tidak terbukti kebenarannya dan sebaliknya dalil-dalil bantahan

Penggugat atas eksepsi Tergugat sejalan dengan pendapat Majelis

Hakim sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, maka

dengan demikian secara yuridis Majelis Hakim menyatakan menolak

eksepsi Tergugat ;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa dari keseluruhan dalil-dalil Penggugat, Tergugat

dan Tergugat II Intervensi, dapat di simpulkan bahwa yang menjadi

pokok permasalahan dalam sengketa aquo adalah

“ Apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat No. 630 . 1 / 0141

tanggal 28 Maret 2007 yang menjadi objek dalam sengketa aquo (buk

t i P- 7 = T- 1) secara yuridis formal maupun material telah

sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan

Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga harus

dipertahankan, atau sebaliknya sehingga harus dinyatakan batal

atau tidak sah “.

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab, surat - surat bukti

dan keterangan saks i - saksi di persidangan, di temukan fakta -

fakta hukum yang tidak dipertentangkan oleh para pihak sehingga

merupakan dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut,

yaitu :

- Bahwa Penggugat atas dasar putusan perkara perdata No. 72/Pd

t .G/ 1983 /PN.Slm Jo . No. 48/Pd t / 1986 /PT .Y Jo . No.

1866 /Pd t / 1987, telah mengajukan surat permohonan pelayanan

(menandatangani surat dukungan permohonan sertifikat ) kepada

Tergugat ;

Bahwa atas permohonan pelayanan dari Penggugat tersebut, Tergugat

telah menerbitkan surat jawaban yang kemudian di jadikan objek

dalam sengketa aquo ;

- Bahwa dalam putusan perkara perdata No. 72/Pd t .G/ 1983 / PN.S

lm tersebut tercantum nama Hadi Uripno (Penggugat aquo) sebagai

pihak Penggugat melawan antara lain sdr .Wagiman (salah satu

Tergugat II Intervensi) sebagai pihak Tergugat di Pengadilan

Negeri Sleman ;

- Bahwa tanah yang menjadi objek persengketaan dalam perkara

perdata tersebut adalah tanah yang tercatat dalam Letter C No. 90

Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman , atas nama

Hadi Uripno (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa secara kronologis terbitnya surat keputusan

Tergugat No. No. 630 .1 / 0141 tanggal 28 Maret 2007 (objek

sengketa aquo) adalah karena adanya surat permohonan dari

Penggugat (vide bukt i T- 2), agar Tergugat menandatangani surat

- surat yang merupakan data pendukung proses permohonan

sertifikat (vide buk t i P- 8) ;

Menimbang, bahwa dalam suratnya sebagaimana objek sengketa aquo

Tergugat menjawab surat permohonan Penggugat dalam bukti T- 2,

yang pada pokoknya Tergugat menyatakan belum dapat membantu

memfasilitasi penyelesaian pensertifikatan tanah yang dimohonkan

oleh Penggugat, dengan alasan :

1. Karena kenyataan di lapangan belum di laksanakan eksekusi ;

2. Letter C tidak sesuai dengan putusan ;

3. Surat keterangan Kepala Desa Sendangtirto perihal Surat

Keterangan Tanah Model E No. 552

C No. 90, tertanggal 27 Apr i l 1995 ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum kelima gugatan

Penggugat yang menuntut adanya uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.

5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena pengaturan lebih

lanjut tentang mekanisme penerapan uang paksa di Pengadilan Tata

Usaha Negara sampai saat ini belum ada Juklaknya, sehingga

menjadi tidak efektif dan sia - sia yang berakibat bertentangan

dengan asas manfaat dari suatu putusan pengadilan, apabila

pengadilan secara sepihak menerapkan ketentuan uang paksa

tersebut dalam putusannya saat ini . Dengan demikian berdasarkan

pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat tentang uang paksa

haruslah dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan batal surat keputusan

objek sengketa aquo dan Tergugat dihukum untuk menerbitkan dan

atau menandatangani surat pendukung konversi, dan dengan telah

ditolaknya petitum gugatan Penggugat tentang uang ganti rugi dan

uang paksa (dwangsom), maka secara yuridis Majelis Hakim akan

mengabulkan gugatan Penggugat sebagian

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat

sebagaian, maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi berada

dipihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan

Pasal 110 Undang- undang Peratun, terhadap pihak yang kalah

tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya

sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat - surat bukti dan keterangan

saksi - saksi yang tidak diper timbangkan dalam putusan ini

dianggap tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya haruslah

dikesampingkan ;

Mengingat, ketentuan dalam Undang- undang No. 5 tahun 1986 Jo .

Undang- undang No. 9 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 1997 serta peraturan perundang - undangan lainnya yang

terkait.

4. Putusan Hakim

Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi dari tergugat

Dalam pokok perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

- Menyatakan batal Surat Tergugat No. 630 .1 / 0141 tertanggal 28

Maret 2007 mengenai Penolakan Tergugat untuk memfasilitasi

Penyelesaian Pensertifikatan tanah - tanah milik Penggugat ;

Menghukum Tergugat untuk menerbitkan dan atau menandatangani

surat pendukung permohonan sertifikat atas tanah - tanah

milik Penggugat yang terdiri dari :

a. Sebidang Tanah Letter C. 90 Persil No. 36 Klas III selus

1090 M2

b. Sebidang Tanah Letter C. 90 Persil No. 75 Klas III seluas

1045 M2 ;

c. Sebidang Tanah Lette r C. 90 Persil No.76 Klas II seluas

1000 M2

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Dalam Intervensi:

Menolak gugatan Intervensi dari Tergugat II Intervensi

Dalam pokok perkara dan intervensi:

Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara

tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp.

1.778 . 000 , 00 ( satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu

rupiah ).

5. Analisa

Menurut saya, putusan diatas telah sesuai faedah aturan

hukum acara peradilan Tata Usaha Negara dengan perincian:

1. Subyek hukum dari kasus di atas adalah:

a. Hadi sebagai penggugat

b. Kepala desa Sendangtirto sebagai tergugat

2. Obyek  hukum dari kasus di atas adalah penyalahan kewenangan

yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat untuk memfasilitasi

Penyelesaian Pensertifikatan tanah - tanah milik Penggugat 3.

a. Obyek Gugàtan

sertifikat tanah yang harus diterbitkan dan atau ditandatangani

surat pendukung permohonan sertifikat atas tanah - tanah milik

Penggugat yang terdiri dari :

a. Sebidang Tanah Letter C. 90 Persil No. 36 Klas III selus

1090 M2

b. Sebidang Tanah Letter C. 90 Persil No. 75 Klas III seluas

1045 M2 ;

c. Sebidang Tanah Lette r C. 90 Persil No.76 Klas II seluas

1000 M2

b. Posita.Gugatan

Posita atau dasar-dasar gugatan, berisikan dalil Penggugat untuk

mengajukan gugatan. yang diuraikan secara ringkas dan sederhana.

Posita ini berupa:

- Fakta hukum berisi fakta-fakta secara kronologis tentang adanya

hubungan hukum antara Penggugat yang seharusnya mendapat

pelayanan atas sertifikat tanah dengan Tergugat selaku kepala

desa yang berwenang maupun dengan objek.gugatan sertifikat tanah

– tanah terkait.

- Kualifikasi Perbuatan Tergugat, yaitu tidak memfasilitasi

penyelesesaian pensertifikatan tanah.