REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

MASYARAKAT DAN PERMUKIMAN

BERBASIS KOMUNITAS

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TATA CARA PERENCANAAN TEKNIS SISTEM

PENYEDIAAN AIR BERSIH

PROGRAM

NASIONAL

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

MANDIRI PSF

Tata Cara Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Bersih l 1

1.1 Latar Belakang

Pascabencana erupsi gunung api akan selalu meninggalkan masalah yang tidak

kecil, baik yang diakibatkan oleh aliran lahar panas, awan panas dan banjir lahar

yang meluluh lantakkan area yang dilaluinya. Bencana erupsi Merapi pada akhir

tahun 2010 juga telah menyebabkan ratusan jiwa meninggal, kerusakan pada

infrastruktur, lahan dan tata perekonomian-sosial serta hancurnya sekitar 3000

rumah warga di sekitar Merapi.

Sebagai upaya untuk mengembalikan pada kondisi normal, terutama pada rumah

warga, prasarana permukiman, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan pada

area terdampak, pemerintah melalui REKOMPAK memberikan pendampingan dan

bantuan dana stimulan untuk kegiatan rehabilitasi, rekonstruksi rumah dan

infrastruktur permukiman melalui pendekatan pemberdayaan, yakni menempatkan

masyarakat menjadi pelaku utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi

permukiman di wilayahnya sendiri.

Rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman dilakukan dengan memukimkan kembali

warga ke tempat yang lebih aman untuk dihuni berdasarkan peta kawasan rawan

bencana Gunung Merapi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM.

Pada pelaksanaannya, pemukiman baru tersebut juga dilengkapi dengan

prasarana Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAB).

1.2 Landasan Operasional dan Acuan

Landasan operasional yang digunakan mengacu kepada ketentuan-ketentuan dan

persyaratan pada :

a. Grant Agreement Java Reconstruction Fund (JRF) for Community Based

Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project for Central and West Java

and Yogyakarta Special Region,

b. Grant Agreement PNPM Support Facility (PSF) for Community Based

Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project,

c. Pedoman Operasional Umum (POU) untuk Kelurahan/Desa REKOMPAK, 2010.

d. Pedoman Operasional Teknis (POT) untuk Kelurahan/Desa REKOMPAK, 2010.

BBAABB 11

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

Tata Cara Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Bersih l 3

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

1. Memberikan panduan dan tata cara kepada warga masyarakat desa/kelurahan

dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana detail teknis dan

pelaksanaan pembangunan prasarana SPAB,

2. Sebagai acuan persyaratan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan

pembangunan prasarana SPAB yang akan dibangun pada program REKOMPAK

Pasca Erupsi Merapi,

3. Memberikan panduan dan tata cara kepada konsultan pendamping REKOMPAK

dalam memfasilitasi penyusunan rencana detail teknis dan pelaksanaan

pembangunan prasarana SPAB di tingkat desa/kelurahan;

Tujuan

1. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan

pembangunan prasarana SPAB di tingkat desa/kelurahan;

2. Tersusunnya rencana detail pembangunan prasarana SPAB di tingkat

desa/kelurahan berbasis komunitas dan berorientasi pada tata bangunan dan

tata lingkungan yang tanggap pada risiko bencana;

3. Terjaminnya kualitas detail teknis dan tersusunnya dokumen teknis

pembangunan prasarana SPAB sesuai dengan kaidah teknis dan aturan yang

berlaku.

1.4 Sasaran

Kelompok sasaran utama standar operasional porosedur ini, adalah:

1. Tingkat komunitas desa, yaitu para calon pengelola dan pelaksana

pembangunan prasarana SPAB serta para Panitia Pembangunan (PP)

desa/kelurahan,

2. Konsultan pendamping tingkat desa, yaitu para fasilitator pendamping

masyarakat desa (faskel, building controler/BC),

Sasaran selanjutnya adalah:

1. Komunitas, yaitu BKM/TPK, Tim Inti Perencana (TIP) dan Panitia

Pembangunan (PP)

2. Pemerintah desa/kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/

Kelurahan (LPMD/K), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

3. Pemerintah Kecamatan, Penanggung Jawab Operasional Kecamatan (PJOK),

4. Dinas/Instansi Terkait, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) - Kabupaten/Kota,

5. Konsultan REKOMPAK; National Management Consultant (NMC), District

Management Consultant (DMC),

6. Serta pihak-pihak lain yang peduli atau memanfaatkan panduan tata cara ini.

1.5 Pelaku

Penanggungjawab keseluruhan dalam pembangunan prasarana SPAB yang

dibiayai melalui dana BDL adalah Panitia Pembangunan (PP) dengan koordinasi

Tata Cara Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Bersih l 4

dan bimbingan dari BKM/TPK. Pelaksana penyusunan rencana detail teknis dan

pembangunan prasarana SPAB adalah Tim Inti Perencana (TIP) dengan

melibatkan warga masyarakat desa/kelurahan dan Pemerintah Desa/Kelurahan

serta instansi Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan penyusunan

rencana detail teknis dan pembangunan prasarana SPAB , TIP mendapatkan

pendampingan atau bantuan teknis dari Tim Fasilitator REKOMPAK.

1.6 Definisi-Definisi Dalam SOP ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), adalah lembaga keswadayaan

masyarakat yang terdiri dari anggota masyarakat yang dibentuk dan dipilih

melalui rembug musyawarah tingkat desa/kelurahan yang mempunyai fungsi

dan peran untuk membuat kebijakan dan mengkoordinasikan kegiatan-

kegiatan yang disepakati oleh seluruh warga masyarakat desa/kelurahan.

BKM membentuk unit-unit pengelola sesuai kebutuhan, yang sekurang-

kurangnya terdiri dari Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola

Lingkungan (UPL), dan Unit Pengelola Sosial (UPS).

2. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) merupakan bagian dari struktur

kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan yang berada di tingkat desa. TPK

terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa yang

mempunyai fungsi dan peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan

kegiatan di desa dalam mengelola administrasi serta keuangan. TPK

sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Bendahara dan Sekretaris.

3. Rencana Penataan Permukiman (RPP) atau Community Settlement Plan

(CSP) adalah rencana penataan permukiman kelurahan/desa dalam kurun

waktu 5 (lima), tahun yang disusun masyarakat berdasarkan aspirasi,

kebutuhan dan cita-cita masyarakat untuk meningkatkan kondisi

permukiman yang tanggap terhadap upaya pengurangan risiko bencana

serta mengendalikan dan mengelola pembangunan permukiman

kelurahan/desa.

4. Program Jangka Menengah (PJM) adalah yang berisi tentang rencana

pembangunan sarana dan prasarana fisik maupin non phisik yang menjadi

kebutuhan desa sesuai dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan

RPP.

5. Verifikasi RPP adalah suatu rangkaian kegiatan peninjauan terhadap

usulan program dan kegiatan yang telah terumuskan dalam RPP, untuk

menseleksi, memastikan dan memutuskan apakah usulan kegiatan layak

atau tidak layak didanai sesuai dengan batasan pendanaan Program

REKOMPAK.

6. Bantuan Dana Lingkungan (BDL) merupakan bantuan dana hibah dari

multi donor, luar negeri atau dalam negeri, yang dihibahkan kepada warga

masyarakat desa/ kelurahan yang ditujukan untuk rekonstruksi & rehabilitasi

masyarakat serta kerusakan sarana-prasarana lingkungan akibat dampak

bencana. BDL merupakan dana stimulan dalam rangka merealisasikan PJM

hasil RPP yang disusun oleh komunitas warga masyarakat sendiri.

7. Bantuan Dana Rumah (BDR) merupakan bantuan dana hibah dari multi

donor, luar negeri atau dalam negeri, yang dihibahkan kepada warga

Tata Cara Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Bersih l 5

desa/kelurahan, ditujukan untuk rekonstruksi & rehabilitasi dan

pembangunan rumah warga yang hunian tempat tinggalnya rusak akibat

dampak bencana. BDR merupakan bantuan dana stimulan agar warga

korban bencana dapat membangun rumahnya kembali dengan layak

(sederhana, sehat, aman), bukan merupakan ganti rugi rumah.

8. Dokumen Teknis Pembangunan Lingkungan (DTPL) adalah merupakan

dokumen perencanaan teknis detail yang disusun oleh Panitia

Pembangunan/PP dengan pendampingan dari Fasilitator dan Tenaga Ahli

DMC yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan sarana-prasarana

lingkungan dan merupakan dokumen dasar syarat pencairan dana BDL.

9. Dokumen Teknis Pembangunan Permukiman (DTPP) adalah

merupakan dokumen perencanaan teknis detail yang disusun oleh Kelompok

Pemukim/KP dengan pendampingan dari Fasilitator dan Tenaga Ahli DMC

yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan permukiman/rumah/hunian

tetap atau hunian sementara (shelter) dan merupakan dokumen dasar syarat

pencairan dana BDR.

10. Panitia Pembangunan (PP), PP dibentuk oleh BKM/TPK untuk

melaksanakan kegiatan pembangunan terdiri dari anggota masyarakat yang

dipilih melalui musyawarah warga desa. PP sekurang-kurangnya terdiri dari

Ketua, Sekretaris/Admintrasi&Keuangan/Bendahara, Petugas Belanja/

Logistik, Koordinator Perencanaan dan Koordinator Pelaksanaan.

11. Tim Inti Perencana (TIP), TIP dibentuk oleh BKM/TPK untuk

melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan terdiri dari anggota

masyarakat yang dipilih melalui musyawarah warga desa. TIP sekurang-

kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota,

12. Kelompok Pemukim (KP), dibentuk untuk melaksanakan kegiatan

pembangunan permukinan/rumah terdiri dari anggota-anggota warga

masyarakat penerima BDR sebanyak-banyaknya 15 KK. Pembentukan KP

difasilitasi oleh BKM/TPK. Organisasi KP sekurang-kurangnya terdiri dari

Ketua, Sekretaris/Admintrasi&Keuangan/ Bendahara, Petugas

Belanja/Logistik, Koordinator Perencanaan dan Koordinator Pelaksanaan.

13. Tim Pengadaan atau Panitia Lelang adalah tim yang dibentuk untuk

melaksanakan pengadaaan barang atau jasa beranggota ganjil terdiri 3

orang atau lebih dengan minimal 1 anggotanya adalah perempuan. Untuk

Tim Pengadaan Tingkat KP/PP dibentuk oleh Ketua KP/PP yang disepakati

anggotanya. Untuk Tim Pengadaan Tingkat Desa dibentuk oleh para ketua

KP/PP yang disepakati oleh BKM/TPK.

14. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), adalah upaya penyerasian

antara kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja agar pekerja dapat

melaksanakan pekerjaannya secara sehat dan aman tanpa membahayakan

dirinya dan maupun masyarakat sekitar.

15. Relokasi Mandiri, adalah Kelompok Pemukim dimana anggota-anggota

kelompok pemukim (AKP) tersebut membangun rumah BDR di lahannya

sendiri-sendiri yang lokasinya tidak mengelompok atau tidak secara sengaja

berkelompok.

16. Relokasi Berkelompok, adalah Kelompok Pemukim yang membangun

rumah-rumah permukimannya secara berkelompok atau kolektif sehingga

diperlukan perencanan siteplan terlebih dahulu sebelum mulai pembangunan

masing-maisng rumah. Lahan permukiman bisa disediakan oleh a)