Upload
khangminh22
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
D a s a r h u k u m P e m a n t a u a n G a r a m B e r y o d i u m
1. U U N o . 3 6 t a h u n 2 0 0 9 t e n t a n g K e s e h a t a n
2 K e p m e n k e s R I N o 7 4 7 / M e n k e s / S K / I V / 2 0 0 7 t e n t a n g P e d o m a n Operasional
Keluarga Sdar Gizi di desa SIAGA
3 K e p m e n k e s R I N o 1 4 5 / M e n k e s / S K / I / 2 0 0 7 t e n t a n g P e d o m a n
Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan
4 Permenkes No 741/Menkes/PER/VIII/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota
5 P e r m e n d a g r i N o m o r 1 9 T a h u n 2 0 1 1 t e n t a n g P e d o m a n P e n g i n t e g r a s i a n
L a y a n a n S o s i a l D a s a r d i p o s y a n d u
P e m a n t a u a n p e r t u mb u h a n
1 U U N o . 3 6 t a h u n 2 0 0 9 t e n t a n g K e s e h a t a n
2 Kepmenkes RI No 224/Menkes/SK/II/2007 tentang spesifikasi Teknis MP-ASI
3 Permenkes No 741/Menkes/PER/VIII/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan
di Kabupaten/Kota
4 Permendagr i Nomor 19 Tahun 2011 t en t ang Pedoman Pengintegrasian
Layanan Sosial Dasar di Posyandu
PENGERTIAN
Penilaian Pertumbuhan anak secara teratur melalui penimbangan BB setiap bulan, pengisian
KMS, menentukan status Pertumbuhan berdasarkan hasil penimbangan BB
TUJUAN
Mencegah memburuknya keadaan gizi, sebagai upaya meningkatkan keadaan gizi dan
mempertahankan keadaan gizi yang baik
SASARAN
Balita (0-59 Bl) di wilayah Kerja Puskesmas Garawangi
KEBIJAKAN
Semua Balita (0-59 Bln) harus di timbang berat Badannya setiap bulan di Posyandu
PROSEDUR
1 P e r s i a p a n
1 .Bersama Lin t as Program Membuat J adwal Kegia t an posyandu
2 .Merencanakan dan mend is t r i bus ikan sa rana Posyandu
2 P e l a k s a n a a n
1 .Bersama Bidan Desa dan Petugas P romkes Melaksanakan kegiatan Rakor
Desa sesuai jadwal
2 .Kader Pos yandu Men yebar luaskan in fo rmas i t en t ang j adwal Posyandu
3 .Bersama Bidan desa dan kader s e r t a T IM melaksanakan Pemantauan
pertumbuhan Balita di posyandu sesuai KMS
4 .Member ikan Penyu luhan d i meja 4 sesua i dengan ru jukan kader
pos yandu
5 . Membuat penca ta t an dan pel aporan (SKDNTOB)
6 . Eva luas i has i l kegia t an pos yandu
Pemberian kapsul vit unt bayi dan balita (dasar hukum)
1 U U N o . 3 6 t a h u n 2 0 0 9 t e n t a n g K e s e h a t a n
2 Permenkes No 741/Menkes/PER/VIII/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan
di Kabupaten/Kota
3 Permenkes RI No 23 Tahun 2014 Tentang Upa ya Perba ikan Giz i
4 Pe rmendagr i Nomor 19 Tahun 2011 t en t ang Pedoman Pengintegrasian
Layanan Sosial Dasar di Posyandu
-60-
b)
Bentuk MP-ASI :
(1) Makanan lumat yaitu sayuran, daging/ikan/telur, tahu/tempe dan buah yang
dilumatkan/disaring, seperti tomat saring,pisang lumat halus, pepaya
lumat, air jeruk manis, bubur susu dan bubur ASI
(2)Makanan lembik atau dicincang yang mudah ditelan anak, seperti bubur nasi
campur, nasi tim halus, bubur kacang hijau
(3)Makanan keluarga seperti nasi dengan lauk pauk, sayur dan buah
7)Bagaimana pola pemberian ASI dan MP-ASI untuk bayi dan anak?
PROTAP KONSULTASI GIZI PADA
KEKURANGAN ENERGI PROTEIN ( KEP ) ATAU BALITA KURUS
1. Kaji hasil pengukuran BB dan umur berdasarkan KMS.
2. Amati keadaan kesehatan balita;
a. Bila balita mempunyai penyakit penyerta atau komplikasi, balita dirujuk ke Balai
pengobatan atau dokter.
b. Bila balita Bbnya pada KMS berada di atas garis merah dan di daerah pita warna kuning,
berikan penyuluhan gizi yang ditekankan pada jumlah porsi, frekwensi makan atau variasi
makan. Anjurkan ke posyandu.
3. Bila balita tidak sakit dan pada KMS anak berada di bawah garis merah, maka pelayanan gizi
menurut petunjuk sebagai berikut :
4. Bila balita sakit dan KMS berada di bawah garis merah, maka langkah-langkah diet pada anak
balita adalah sebagai berikut :
a. Lakukan anamnesis dan riwayat gizi balita.
b. Tentukan status gizi anak dan apabila status gizi anak pada tingkat gizi buruk, maka
langsung dirujuk ke RS. Sedangkan anak dengan status gizi tingkat ringan / gizi kurang,
maka dapat dilayani di pozi.
c. Tentukan kebutuhan kalori dan protein anak KEP tingkat gizi kurng dengan memberikan diet
TETP ( Tinggi Energi Tinggi Protein ) yaitu :
Kalori : 100-150 kal/kg BB dan protein : 2-3 gr/kg BB.
5. Tuliskan diet anak pada leaflet makanan anak dengan memperhatikan frekuensi makan, jumlah
makan dan jenis makan.
6. Jelaskan makanan anak saat ini harus ditambah dengan cara meningkatkan jumlah porsi,
menambah jumlah frekuensi makan atau menambah variasi bahan makanan.
7. Anjurkan diet anak selalu terdiri dari aneka ragam bahan makanantetapi disiapkan dalam
bentuk lumat , lunak.
8. Sarankan ibu balita menyiapkan makanan dalam porsi kecil yaitu : 3 kali makan untuk bayi
umur 9 bulan dan ditambah 2 kali makanan selingan untuk anak 9-24 bulan, pemberian Asi
tetap diteruskan.
9. Berikan leaflet anak dan jelaskan diet padanan bahan makanan pada ibu balita.
10.Timbanglah anak setelah 2 minggu melaksanakan diet yang dianjurkan. Bila BB tidak naik
teliti apakah bahan makanan yang diberikan sudah mencukupi. Bila ternyata sudah mencukupi,
tetapi BB tidak naiknasehatkan untuk membawa balita ke puskesmas.
11.Catat jenis diet , macam konsultasi serta materi yang diberikan pada kartu status balita.
12. Anjurkan kunjungan ulang bila ada masalah dan bila tidak ada anjurkan kunjungan ke
posyandu.
Upaya Perbaikan Gizi. pada proses sertifikat higiene sanitasi dan
penyelenggara usaha pangan industri rumah tangga
Berikut beberapa resume isi pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
23 TAHUN 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi.
Salah satu pertimbangan disebutkan dalam Permenkes ini, bahwa peningkatan derajat
kesehatan masyarakat perlu dilakukan upaya perbaikan gizi perseorangan dan gizi
masyarakat pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia
dengan prioritas kepada kelompok rawan gizi; juga bahwa upaya perbaikan gizi tersebut
dilaksanakan berdasarkan pedoman yang selama ini masih tersebar dalam berbagai pedoman
yang belum bersifat regulasi;
Sedangkan beberapa acuan dasar hukum yang dipakai diantaranya:
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
3. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/ Menkes/ SK/ VII/
2008 tentang Standar Pelayanan Minimal BidangKesehatan di Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63/20 10 tentang Garam Beryodium;
Pasal 1 Beberapa pengertian yang tercantum dalam Permenkes ini, antara lain:
1. Gizi Seimbang adalah susunan hidangan makanan sehari yang terdiri atas berbagai
ragam bahan makanan yang berkualitas dalam jumlah dan proporsi yang sesuai
dengan aktifitas fisik, umur, jenis kelamin dan keadaan fisiologi tubuh sehingga dapat
memenuhi kebutuhan gizi seseorang, guna pemeliharaan dan perbaikan sel tubuh dan
proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
2. Keluarga Sadar Gizi yang selanjutnya disingkat KADARZI adalah suatu keluarga
yang mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggotanya.
3. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi
perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan,
dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Angka Kecukupan Gizi adalah suatu nilai acuan kecukupan rata-rata zat gizi setiap
hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas
fisik untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
5. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai
ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Pasal 2, diantaranya tercantum, bahwa pengaturan upaya perbaikan gizi ditujukan
untuk menjamin:
a. setiap orang memiliki akses terhadap informasi gizi dan pendidikan gizi;
b. setiap orang terutama kelompok rawan gizi memiliki akses terhadap pangan yang
bergizi; dan
c. setiap orang memiliki akses terhadap pelayanan gizi dan kesehatan.
Untuk mencapai tujuan diatas dilakukan melalui:
a. perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang;
b. perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan;
c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan
teknologi; dan
d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
Pasal 8 (Kecukupan Gizi)
(1) Setiap orang harus mengonsumsi makanan sesuai dengan standar angka
kecukupan gizi.
(2) Menteri menetapkan standar angka kecukupan gizi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) tahun sekali.
(3) Standar angka kecukupan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
digunakan untuk:
a. acuan dalam menilai kecukupan gizi;
b. acuan dalam menyusun makanan sehari-hari;
c. acuan perhitungan dalam perencanaan penyediaan pangan tingkat regional maupun
nasional;
d. acuan pendidikan gizi; dan
e. acuan label pangan yang mencantumkan informasi nilai gizi.
Pasal 9 (1) Setiap penyelenggara usaha jasa boga harus memberikan informasi tentang
komposisi makanan-minuman dan nilai gizinya.
(2) Penilaian terhadap informasi diatas dilaksanakan bersamaan dengan penilaian
untuk mendapatkan sertifikat higiene sanitasi.
Pasal 10 (1) Setiap penyelenggara usaha pangan industri rumah tangga harus memberikan
informasi tentang komposisi makanan-minuman dan nilai gizinya.
(2) Penilaian terhadap informasi diatas dilaksanakan bersamaan dengan permohonan
registrasi usaha pangan industri rumah tangga di dinas kesehatan kabupaten/kota.
Pasal 12 (terkait Pelayanan Gizi) Pelayanan gizi dilakukan untuk mewujudkan perbaikan gizi pada seluruh siklus
kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada
kelompok rawan gizi; Kelompok rawan gizi tersebut antara lain meliputi:bayi dan
balita;anak usia sekolah dan remaja perempuan; ibu hamil, nifas dan menyusui;
pekerja wanita; dan usia lanjut. Pelayanan gizi ini dilakukan di:fasilitas pelayanan
kesehatan;institusi/fasilitas lainnya;asyarakat; dan lokasi dengan situasi darurat.
Pasal 18 (Suplementasi gizi) Suplementasi gizi ditujukan untuk memenuhi kecukupan gizi. Suplementasi gizi diberikan
untuk anak usia 6 – 59 bulan, anak sekolah, ibu hamil, ibu nifas, remaja perempuan, dan
pekerja wanita. Sedangkan Jenis suplementasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a. kapsul vitamin A;
b. tablet tambah darah;
c. makanan tambahan ibu hamil;
d. Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI);
e. makanan tambahan anak balita 2-5 tahun;
f. makanan tambahan anak usia sekolah; dan
g. bubuk multi vitamin dan mineral.
Pasal 19 (Tata Laksana Gizi)
Tata laksana gizi kurang merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk pemulihan
status gizi dengan prioritas menurunkan angka kesakitan pada balita gizi kurang. Tata laksana
gizi kurang dilaksanakan oleh masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Pasal 20 (Tata Laksana Gizi Buruk) Tata laksana gizi buruk merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk perbaikan status
gizi dengan prioritas menurunkan angka kematian pada balita gizi buruk; Perbaikan status
gizi terhadap balita penderita gizi buruk harus diberikan formula gizi buruk yang salah satu
komponennya merupakan mineral mix; Tata laksana gizi buruk dilaksanakan melalui rawat
jalan atau rawat inap sesuai dengan kondisi pasien.
Pasal 21 Tata laksana gizi lebih merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencapai status
gizi baik dan menurunkan risiko timbulnya penyakit gangguan metabolik dan degenerative;
Dilakukan melalui tindakan yang bersifat pencegahan, peningkatan, penyembuhan dan
pemulihan.
Pelayanan Gizi Diluar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 24
Pelayanan gizi diluar fasilitas pelayanan kesehatan diarahkan untuk mempertahankan dan
meningkatkan status gizi masyarakat.Pelayanan gizi tersebut antara lain meliputi:
a. pelayanan gizi di panti asuhan;
b. pelayanan gizi di lembaga pemasyarakatan;
c. pelayanan gizi di sekolah;
d. pelayanan gizi di tempat kerja;
e. pelayanan gizi di pondok pesantren;
f. pelayanan gizi di asrama haji/jemaah haji;
g. pelayanan gizi di pusat pelatihan olah raga;
h. pelayanan gizi di panti wreda; dan
i. pelayanan gizi di hotel dan restoran.
Pasal 26 (Pelayanan Gizi di Lokasi dengan Situasi Darurat)
Pelayanan Gizi di Lokasi dengan Situasi Darurat diarahkan untuk mempertahankan dan
memulihkan serta meningkatkan status gizi masyarakat di daerah bencana.
Pasal 27 Pemenuhan gizi dalam situasi darurat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya
penurunan status gizi secara cepat dan tepat; Dilakukan terhadap masyarakat akibat korban
bencana, masyarakat di pengungsian, dan masyarakat di penampungan. Upaya ini dilakukan
sampai dengan dikeluarkannya pernyataan selesainya situasi darurat oleh kepala daerah.
Pasal 28 (Surveilans Gizi)
Surveilans gizi bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perubahan pencapaian
indikator kinerja perbaikan gizi secara nasional, dan regional; Merupakan kegiatan analisis
secara sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi dan indikator pembinaan gizi
masyarakat. Ditujukan agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan
efisien serta tindak lanjut sebagai respon terhadap perkembangan informasi.
Pasal 29 (Penilaian Status Gizi) Prioritas penilaian status gizi dilakukan pada balita, anak usia sekolah, dan pekerja
perempuan. Penilaian status gizi ini dapat ditentukan dengan cara: Antropometri;
Biokimia;Klinis; dan/atau Konsumsi makanan.
Selain berbagai hal diatas, pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi, juga dijelaskan tentang Keluarga
Sadar Gizi disertai contoh dan cara pengisian formulirnya, diantaranya:
a. Pendampingan Keluarga Menuju Keluarga Sadar Gizi)
b. Strategi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)
KUESIONER IDENTIFIKASI KEBUTUHAN MASYARAKAT
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MAS6ARAKAAT
PUSKESMAS LANJAS TAHUN 2016
A. PROGRAM GIZI
1. Agar balita yang tidak datang ke posyandu saat penimbangan tetap dapat terpantau
Kondisi kesehatannya sebaiknya dilakukan kegiatan
a. Penimbangan ulang
b. Diminta datang pada posyandu bulan berikutnya
c. Sweeping balita yang tidak keposyandu oleh kader
2. Data tentang pemberian ASI EKSLUSIF pada bayi usia 0-6 bulan dapat diperoleh
melalui kegiatan
a. Pendataan ibu hamil
b. Pemantauan ibu melahirkan
c. Pemantauan ASI Ekslusif
3. Untuk mengetahui seberapa banyak keluarga yang telah sadar gizi sebaiknya dilakukan
kegiatan
a. Pemantauan KADARZI (keluarga sadar gizi)
b. Pendataan rumah
c. Pemantauan balita
4. Peredaran garam beryodium diwilayaah kerja Puskesmas Lanjas sebaiknya dipantau
melalui kegiatan
a. Pendataan pasar
b. Pemantauan garam Beryodium
c. Pemantauan warung
5. Agar distribudi Vitamin A balita pada bulan Februari dan Agustus tepat sasaran,
sebaiknya dilakukan kegiatan
a. Pemantauan distribusi Vitamin A
b. Pemantauan Status Gizi Balita
c. Pemantauaan Balita usia 6-59 bulan
6. Untuk mengetahui status gizi seluruh balita diwilayah kerja Puskesmas Lanjas,
sebaiknya dilakukan kegiatan
a. Pemantauan Balita
b. Pemantauan Status Gizi Balita
c. Pendataan penimbangan
7. Balita dengan status gizi buruk / BGM serta ibu hamil dengan KEK sebaiknya
diberikan bantuan berupa
a. PMT pemulihan 90 hari
b. Penyuluhan kesehatan
c. Pakaian dan Obat
8. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi balita, gizi ibu hamil,
pentingnya datang keposyansu sebaiknya dilakukan kegitaan
a. Penyuluhan
b. Konsultasi
c. Tanya Jawab
9. Agar ibu balita mendapat informasi secara visual tentang bagaimana mempersiapkan
Makanan yang sehat bagi anaknya, sebaiknya dilakukan kegiatan
a. PMT penyuluhan
b. Tanya jawab
c. Konsultasi
10. Media komunikasi kader posyandu dengan petugas kesehatan adalah
a. Arisan
b. Pembinaan Posyandu oleh petugas
c. Rapat RT
11. Untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kader tentang kegiatan di
posyandu dan administrasinya serta untuk mendapatkan dukungan dari lintas sektor
sebaiknya dilakukan kegiatan
a. Refresing kader
b. Jalan-jalan
c. Pelatihan
KERANGKA ACUAN
KONSELING GIZI I. PENDAHULUAN
Status gizi merupakan salah satu faktor utama yang sangat menentukan untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi tujuan pembangunan Indonesia.
Visi pembangunan gizi adalah mewujudkan keluarga mandiri sadar gizi untuk mencapai
status gizi keluarga yang optimal. Keadaan gizi dapat dipengaruhi oleh keadaan fisiologis,
keadaan ekonomi, sosial, politik dan budaya. Pada saat ini, selain dampak dari krisis ekonomi
yang masih terasa, juga dampak dari bencana nasional mempengaruhi status kesehatan pada
umumnya dan status gizi khususnya.
Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya masalah gizi diantaranya adalah
ketersediaan pangan dalam rumah tangga, asuhan gizi keluarga, pengetahuan terkait gizi,
serta pemanfaatan keluarga terhadap pelayanan kesehatan khususnya di puskesmas. ( Depkes
RI, 2008 ). Sejalan dengan hal tersebut, maka diambil langkah-langkah dalam upaya
perbaikan gizi masyarakat yang diselenggarakan oleh puskesmas. Upaya peerbaikan gizi ini
merupakan bagian tak terpisahkan dari pelayanan kesehatan dasar di tingkat puskesmas.
Upaya pengembangan pojok gizi merupakan salah satu langkah yang ditempuh sejak
awal repelita VI. Pengembangan pojok gizi puskesmas diselenggarakan dalam rangka
mengoptimalkan pelayanan gizi, baik kualitas maupun kuantitasnya.
II. LATAR BELAKANG
Memasuki era globalisasi yang ditandai dengan persaingan dalam berbagai aspek,
diperlukan sumber daya yang berkualitas tinggi agar mampu bersaing dengan negara lain
Kesehatan dan gizi merupakan faktor penting karena secara langsung berpengaruh terhadap
kualitas SDM di suatu negara, yang di gambarkan melalui pertumbuhan ekonomi, usia
harapan hidup, dan tingkat pendidikan. Tenaga SDM yang berkualitas tinggi hanya dapat di
capai oleh tingkat kesehatan dan status gizi yang baik. Untuk itu diperlukan upaya perbaikan
gizi di dalam keluarga dan pelayanan gizi pada individu karena kondisi kesehatannya harus
dirawat di suatu sarana pelayanan kesehatan semisal puskesmas.
Masalah gizi dinilai sesuai kondisi perorangan yang secara langsung maupun tidak
langsung mempengaruhi proses penyembuhan. Kecenderungan peningkatan kasus penyakit
yang terkait gizi pada semua kelompok rentan mulai dari ibu hamil, anak, remaja, hingga
lansia, memerlukan penatalaksanaan gizi secara khusus. Oleh karena itu dibutuhkan
pelayanan gizi yang bermutu untuk mencapai dan mempertahankan status gizi yang optimal
dan mempercepat penyembuhan.
III. TUJUAN
1. TUJUAN UMUM
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melaui upaya preventif,
kuratif, dan promotif yang dilakukan secara terpadu, terarah dan terus menerus.
2. TUJUAN KHUSUS
1. Menyelenggarakan konseling gizi pada pasien dan keluarganya
2. Membimbing dan mengarahkan pasien dalam memahami masalah gizi yang
dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya
3. Memanfaatkan konseling gizi secara optimal oleh semua pasien yang datang ke
puskesmas maupun dirawat di puskesmas
4. Melakukan pengkajian gizi, faktor yang berpengaruh terhadap gangguan gizi dan
status gizi dengan cara anamnesis diet
5. Memantau perkembangan balita yang mempunyai masalah gizi kurang