Peraturan Perundangan HIV AIDS, Narkotika, Psikotropika,

Zat Aditif di Tempat Kerja

Kelompok 51. Fitria Nur Azizah (132110101007)2. Dini Dwi Pridyanti (132110101059)3. Windy Naruryta Ilahi (132110101106)4. Afthon Ilman Huda (132110101186)

Kepmen No.68/IV/2004

Jumlah kasus HIV/AIDS di

indonesia sebagian besar terdapat pada

kelompok berusia produktif yang akan

berdampak negatif pada produktivitas

perusahaan. Untuk mengantisipasi hal

tersebut maka perlu upaya pencegahan

dan penanggulangan yang optimal.

Acquired immune deficiency syndrome (AIDS)

Suatu kondisi medis berupa kumpulan tanda dan gejala yang diakibatkan oleh menurunya atau

hilangnya kekebalan tubuh karena terinfeksi HIV, sering berwujud infeksi yang bersifat ikutan

(oportunistik) dan belum ditemukan vaksin serta obat penyembuhnya.

Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan

kemudian menimbulkan AIDS.

Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS => Upaya yang dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan mananggulangi dampak negatif HIV/AIDS.

Test HIV => suatu test darah yang dipakai untuk memastikan apakah seseorang terinfeksi virus hiv atau tidak.

Pekerja dengan HIV/AIDS => pekerja/buruh yang terinfeksi HIV dan atau mempunyai gejala AIDS.

Konseling => kegiatan konsultasi yang bertujuan membantu mempersiapkan mental pekerja/buruh dan mengatasi masalah-masalah yang mungkin atau sedang dihadapi.

KESEPAKATAN TRIPARTIT KOMITMEN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI DUNIA

KERJA• MENYADARI bahwa penyebaran HIV/AIDS di Indonesia

potensi mengancam profitabilitas dan produktivitas dunia usaha serta kesehatan tenaga kerja maupun masyarakat luas.

• MENYATAKAN KEPEDULIAN MENDALAM bahwa ancaman HIV/ AIDS berdampak buruk terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan dan sumber daya manusia di Indonesia.

• MENDESAK seluruh pihak, terutama sektor swasta, untuk bekerjasama dengan seluruh potensi masyarakat untuk mencegah meningkatnya penularan HIV/ AIDS.

• MENDESAK seluruh pihak di tempat kerja untuk bekerja bersama dalam kerangka tripartit.

10 Prinsip Kaidah ILO tentang HIV / AIDS dan Dunia Kerja

1. Pengakuan HIV/AIDS sebagai Persoalan Dunia Kerja2. Non-diskriminasi3. Kesetaraan Gender4. Kesehatan Lingkungan5. Dialog Sosial6. Larangan Skrining dalam Proses Rerutmen dan Kerja7. Kerahasiaan8. Kelanjutan Status Hubungan Kerja9. Pencegahan10. Kepedulian dan Dukumgan

Kep. 20/DJPPK/VI/2005

LINGKUP PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

Petunjuk teknis pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS di tempat kerja meliputi:a. Kebijakan.b. Pendidikan.c. Perlindungan hak pekerja/buruh yang

berkaitan dengan HIV/AIDS.d. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan

Kerja Khusus.e. Progam pengendalian.

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja menurut

Kepmenakertrans, melalui:1. Pengembangan kebijakan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja

2. Pengkomunikasian kebijakan dengan cara penyebarluaskan informasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

3. Pemberian perlindungan kepada pekerja/buruh dengan HIV/ AIDS dari tindak dan perlakuan diskriminatif.

4. Penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja

Kebijakan Pencegahan Dan Penaggulangan Hiv/Aids, Berisi :

a. Pernyataan komitmen pengusaha/pengurus untuk mendidik pekerja/buruh tentang HIV/AIDS.

b. Mengembangkan strategi dan promosi program pencegahan HIV/AIDS untuk di selenggarakan di tempat kerja.

c. Memberikan pendidikan kepada pekerja/buruh untuk meningkatkan pemahaman akan HIV/AIDS, termasuk cara pencegahan.

d. Memberikan informasi kepada para pekerja/buruh mengenai di mana pekerja/buruh dapat memperoleh pelayanan testing, konseling dan pelayananan yang dibutuhkan.

e. Dilarang mewajibkan tes HIV/AIDS sebagai bagian dari skrining untuk rekrutmen, promosi, kesempatan mendapatkan pendidikan dan kelangsungan status kerja.

f. Melarang segala bentuk stigmatisasi dan terhadap pekerja/buruh dengan HIV/AIDS.

g. Menjaga kerahasiaan identitas pekerja/buruh dengan HIV/AIDS.

Penerapan Kebijakan Program HIV/AIDS di Tempat Kerja

Membuat kebijakan tertulis untuk menerapkan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.

Mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pekerja/buruh.

Menyusun rencana pelaksanaan pendidikan pencegahan HIV/ AIDS di tempat kerja melalui program Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Pelayanan Kesehatan Kerja yang sudah ada.

Melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.

Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.

PENDIDIKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS BAGI PEKERJA/BURUH DI TEMPAT KERJA

1. Strategi pendidikana. Menyusun program pendidikan HIV/AIDS.b. Melaksanakan pendidikan pekerja/buruh

secara berkesinambungan.c. Memanfaatkan Panitia Pembina Keselamatan

dan Kesehatan Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja dalam pelaksanaan program pendidikan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.

2. Cakupan Pendidikan

a. Penjelasan tentang HIV/AIDSb. Penjelasan tentang Infeksi Menular Seksual (IMS) c. Pemberian informasi tentang layanan

pengobatan IMS, testing dan konseling sukarela HIV/AIDS

d. Penjelasaan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan program HIV/AIDS di tempat keja dan kaidah ILO tentang HIV/AIDS di dunia kerja

e. Metode pendidikan yang digunakan bersifat interaktif dan partisipatif

3. Pelaksanaan Pendidikan

a. Pengusaha/pengurus dapat membentuk subkomite dalam Kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Pelayanan Kesehatan Kerja yang ada di perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja bagi pekerja/buruh.

b. Pengusaha/pengurus mempersiapkan dan membekali anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan atau personil Pelayanan Kesehatan Kerja serta pekerja/buruh yang dipilih sebagai penyuluh sesuai dengan pendidikan yang dibutuhkan.

c. Anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan atau Personil Pelayanan Kesehatan Kerja serta pekerja / buruh yamg dipilih dan sudah mendapatkan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan bagi pekerja/buruh.

d. Pekerja/buruh yang dipilih dan sudah mendapatkan pendidikan ditugaskan untuk menyebarluaskan informasi, mempengaruhi dan memantau perilaku pekerja/buruh yang berisiko terhadap HIV/AIDS.

Peserta, Materi, Metode dan Kualifikasi Instruktur Pendidikan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja

a. Peserta1. Manajer2. Supervisor3. Pengurus dan Anggota P2K34. Dokter Perusahaan5. Paramedis Perusahaan6. Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja

b. Materi :Materi yang dipersyaratkan minimal

1. Materi pendidikan bagi Manajer, Supervisor, Pengurus, dan Anggota P2K3, Paramedis, Dokter Perusahaan, Pengurus Serikat pekerja/Buruh

2. Materi Pendidikan bagi Pekerja/Buruh

tabel

c. Metode1) Ceramah2) Diskusi3) Stimulasi4) Studi Kasus

d. Kualifikasi Instruktur1) Sudah mengikuti pendidikan penc

egahan dan penanggulangan2) HIV/AIDS di tempat kerja

No. Materi Jam Pelajaran (@ 45 Menit )

1 Pengetahuan dasar HIV/AIDS dan dampaknya terhadap dunia kerja

2

2 Peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja dan kebijakan pemerintah dalam pencegahan danpenanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja

1

3 HIV/AIDS dan hak asasi manusia(HAM

1

4 Peran pengusaha dalam pencegahandan penanggulangan HIV/AIDSdi tempat kerja

1

5 Peran serikat pekerja/buruh danpekerja/buruh dalam pencegahandan penanggulangan HIV/AIDSdi tempat kerja

2

Materi pendidikan bagi Manajer, Supervisor, Pengurus, dan Anggota P2K3, Paramedis, Dokter Perusahaan, Pengurus Serikat pekerja/Buruh

No.

Materi Jam Pelajaran (@ 45 Menit )

6 Dimensi jender di tempat kerja dalam kaitannya dengan HIV/AIDS

1

7 Program-program pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja

2

8 Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja

2

9 Testing dan konseling sukarela(Voluntary Conselling and Testing)

3

10 Diskusi kelompok 211 Evaluasi 1

Jumlah 18

No. materi Jam Pelajaran (@ 45 Menit )

1 Informasi dasar penularan dan pencegahan HIV/AIDS

2

2 Penjelasan pelayanan tes dan konseling sukarela (VTC) pengobatan HIV/AIDS serta sistem rujukan

1

3 Kebijakan perusahaan, peran dantanggung jawab pekerja/buruh dalam pencegahan dan penanggulanganHIV/AIDS di tempat kerja

1

4 Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja

2

Jumlah 6

Materi Pendidikan bagi Pekerja/Buruh

Perlindungan Hak Pekerja/Buruh Berkaitan dengan HIV/AIDS

1. Perjanjian Kerja Bersama2. Konseling dan Testing

Sukarela3. Diskriminasi dan Stigmatisasi4. Pelayanan Kesehatan Kerja

Bagi Pekerja/Buruh dengan HIV/AIDS

Prosedur K3 Khusus Untuk Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

1.Langkah-langkah pencegahan dan pengendaliana. Identifikasi Bahayab. Penilaian Risikoc. Pengendalian Risiko (Eliminasi,Substitusi,Pengendalian teknis, Penerapan cara- cara kerja yang aman, Pendidikan, pelatihan, penyebarluasan, APD)d. Monitoring dan Evaluasi

2. Pengawasan terhadap Infeksi di Tempat Kerjaa. Kewaspadaan Universal terhadap Darah dan Cairan Tubuhb. Penularan HIV/AIDS pada pekerja/buruh (Risiko Penularan, Profilaksis HIV Pasca Pajanan, Monitoring dan Konseling)

PEKERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.11/MEN/VI/2005

TENTANG

PERATURAN MENTERI TENAGAPENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF

LAINNYA DI TEMPAT KERJA

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah

maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan

syarat pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Zat adiktif lainnya adalah zat yang berpengaruh psikoaktif di luar yang disebut narkotika dan

psikotropika.

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif

lainnya di luar keperluan medis, tanpa pengawasan dokter dan merupakan perbuatan melanggar hukum.

Peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang

ditetapkan sebagai tindak pidana. Pencegahan dan penanggulangan narkotika, psikotropika dan

zat adiktif lainnya adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,

psikotropika dan zat adiktif lainnya dan menanggulangi dampak negatif dari penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif

lainnya

Upaya aktif pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja berupa :

a. penetapan kebijakan; b. penyusunan dan pelaksanaan

program.

Pasal 2 Ayat 2

Pihak yang Terlibat dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian

Narkotika di Tempat Kerjaa.Pekerka/Buruhb.Serikat pekerja/serikat buruhc.Pihak ketiga atau ahli di bidang narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya

Pasal 2 Ayat 3

Pasal 4•Proses penetapan kebijakan harus melalui konsultasi antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/serikat buruh. •Kebijakan harus dinyatakan secara tertulis dan sekurang-kurangnya memuat : a. komitmen pengusaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan.

b. komitmen pembentukan unit yang menangani program pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja.

• Pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan narkotika dilaksanakan dengan cara : a. mengkomunikasikan kebijakan dan program kepada

semua pekerja/buruh; b. melaksanakan program penyuluhan, pendidikan

dan latihan untuk meningkatkan kesadaran pekerja/buruh;

c. mengembangkan program bantuan konsultasi bagi pekerja/buruh;

d. melaksanakan evaluasi kebijakan dan program secara berkala. Pasal 5

Studi kasus

Disnakertrans diharap peka HIV di lingkungan kerjaSelasa, 14 Oktober 2014 (21:35 WIB)

Jogja (Antara Jogja) - Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Daerah Istimewa Yogyakarta berharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY peka terhadap kemungkinan penyebaran virus HIV/AIDS di lingkungan kerja.

"Mengingat jumlah penderita (HIV/AIDS) terus meningkat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans DIY) bertanggung jawab melindungi kalangan pekerja usia produktif," kata Sekretaris Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) DIY Riswanto di Yogyakarta, Selasa.

Ia menilai Disnakertrans DIY dalam upaya itu memiliki peranan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memberikan pembinaan bagi tenaga kerja.

Selain itu, kata dia, peninjauan akan munculnya HIV/AIDS di berbagai perusahaan di DIY juga dapat dilakukan Disnakertrans sebagai upaya pencegahan.

Menurut Riswanto, tenaga kerja atau remaja usia produktif berperan penting sebagai pelaku pendukung pembangunan.

Oleh karena itu, pihaknya juga menekankan Disnakertrans dapat memberikan sosialisasi terhadap perusahaan agar tidak mendiskriminasikan pekerja yang telah dinyatakan terdeteksi sebagai orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

"Selain tidak boleh mendiskriminasikan, bahkan perusahaan juga dilarang melakukan pemecatan karena alasan HIV/AIDS," kata dia.

Pencegahan munculnya penyandang HIV/AIDS di perusahaan, kata dia, telah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kepmenakertrans) Nomor 68 Tahun 2004 sebagai regulasi yang mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.

"Lebih dari 80 persen kasus HIV/AIDS terjadi pada usia kerja atau usia produktif sehingga kemungkinan besar dapat ditemukan di lingkungan kerja," kata dia.

Mengacu data KPA Yogyakarta hingga Maret 2014, tercatat ada 714 kasus terjadi di Kota Yogyakarta, jumlah tersebut meningkat 5,4 persen dari jumlah kasus akhir tahun lalu yang mencapai 677 kasus.

Analisis Kasus 1• Pernyataan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS DIY adalah benar. Karena apabila Disnakertrans DIY melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja, merupakan pelaksanaan dari pasal 2 dan pasal 4 KEPMENAKERTRANS No 68 th 2004.

• Perlunya sosialisasi DISNAKERTRANS mengenai tidak ada diskriminasi terhadap pekerja ODHA karena pekerja ODHA berhak mendapat perlindungan dari tempat kerjanya dari tindak dan perlakuan dikriminatif (pasal 2 ayat 2 butir c). Selain itu juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan sama seperti pekerja lainnya.

• Pernyataan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS DIY yang berupa harapan terhadap DISNAKERTRANS dan Perusahaan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja merupakan salah satu cara untuk memutus rantai penularan HIV/AIDS khususnya di tempat kerja karena berdasarkan berita lebih dari 80% penderita HIV/AIDS berasal dari usia kerja atau produktif.

Karyawan PT IGN Ikrar Anti Narkoba Aksi lingkungan anti penyalahgunaan narkoba terus dilaksanakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kendal. Sejumlah perusahaan menjadi perhatian BNN Kabupaten Kendal, untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas penyalahgunaan narkoba.“Kegiatan ini diselenggarakan guna memperbaiki moral para karyawan untuk tidak mengkonsumsi narkoba. Dengan tidak mengkonsumsi narkoba diharapkan dapat menjadi karyawan yang berakhlak mulia dan memberikan penjelasan serta pemahaman kepada karyawan akan bahaya narkoba,” jelas Kepala BNN Kabupaten Kendal Teguh Budi Santoso.Dalam aksi anti penyalahgunaan narkoba di PT Industri Gula Nusantara (IGN) Cepiring Rabu (28/05) sejumlah kegiatan diadakan sebagai bentuk kampanye anti narkoba. Kordinator Public Relation dan CSR PT IGN Sugeng Setia mengatakan, ada tujuh agenda kegiatan kampanye anti narkoba.

“Kegiatan yang kita laksanakan antara lain publikasi kegiatan anti narkoba di lingkungan perusahaan dan sekitarnya juga dilaksanakan pelepasan merpati dan balon sebagai bentuk perusahaan kami bebas dari penyalahgunaan narkoba,” katanya.Dijelaskan Sugeng, kegiatan kampanye ini juga diisi karnaval gerakan anti penyalahgunaan narkoba oleh sejumlah siswa Taman Kanak-kanak. “Ada juga seminar, pembacaan puisi mengenai anti narkoba dan tanda tangan serta ikrar anti narkoba oleh karyawan perusahaan,” imbuh Sugeng.Sugeng juga menambahkan, kerayawan bersama dengan perusahaan bertekap mempertahankan kerja yang bersih dan anti narkoba. Selain itu, komitmen perusahaan dan karyawan senantiasa menambah pengetahuan melalui pelatihan sekaligus mengingatkan akan bahaya narkoba.“Kita juga memberikan semangat hidup dan kebersamaan bagi karyawan perusahaan sehingga mampu membentengi diri dari penyalahgunaan narkoba dan komitmen para karyawan hidup dengan sehat tanpa narkoba,” pungkasnya. (03)

Analisis Kasus 2Ikrar anti narkoba PT IGN yang dilakukan melalui 7 agenda kampanye merupakan hal yang paling tepat. Karena dengan menjalankan kampanye tersebut telah mengupayakan pelaksanaan pasal 2-5 Permenakertrans no 11 tahun 2005.Dengan adanya kampanye tersebut dapat menjadikan lingkungan kerja bebas narkoba dan memperbaiki moral karyawan yang diharapkan dapat menjadi karyawan yang berakhlak mulia.

Daftar Pustaka

http://jogja.antaranews.com/berita/326383/disnakertrans- diharap-peka-hiv-di-lingkungan-kerja.http://www.beritakendal.com/2014/05/28/karyawan-pt-ign-ikrar-anti-narkoba/http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_123956.pdfhttp://www.aidsindonesia.or.id/uploads/20130711145515.Kep.68_2004_P2HIVAIDSdiTempatKerja.pdfhttp://jdih.depnakertrans.go.id/data_puu/PERMEN_11_2005.pdf

GOMAWO CHINGGUSE