Embed Size (px)
Citation preview
BAB 1
THE ASSURANCE SERVICE MARKET
A. Pengertian Auditing
Pengertian auditing secara umum adalah suatu proses sistematik untuk
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan
tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat
kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah
ditetapkan serta penyampaian hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.
Dari sudut akuntan publik, auditing adalah pemeriksaan (examination) secara
obyektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan
untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam
semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi
tersebut. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen, yakni
auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus
kompeten untuk mengetahui jenis serta bukti yang dikumpulkan guna mencapai
kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut.
B. Perbedaan Auditing dan Akuntansi
Akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa-
peristiwa ekonomi dengan cara yang logis yang bertujuan menyediakan informasi
keuangan untuk mengambil keputusan. Untuk menyediakan informasi yang relevan
akuntan harus memiliki pemahaman yang mendalam atas prinsip-prinsip dan aturan-
aturan yang menjadi dasar penyiapan informasi akuntansi.
Auditing berfokus pada penentuan apakah informasi yang dicatat tersebut
mencerminkan dengan tepat peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode
akuntansi, selain itu auditor juga harus memiliki keahlian dalam mengumpulkan dan
menginterprestasikan bukti- bukti audit. Keahlian inilah yang membedakan auditor
dengan akuntan. Menentukan prosedur audit yang tepat, memutuskan jumlah dan jenis
unsur yang harus diuji, serta mengevaluasi hasilnya adalah tugas yang hanya dilakukan
oleh auditor.
Perbedaan antara auditing dengan akuntansi adalah sebagai berikut :
Auditing Akuntansi
Metode Memperoleh dan menilai
atau mengevaluasi bukti
transaksi terkait dengan
laporan keuangan yang
disusun oleh manajemen.
Mengidentifikasi kejadian-
kejadian dan kemudian
mengukur, mencatat,
mengklasifikasikan dan
meringkasnya dalam
catatan-catatan akuntansi.
Tujuan Menyatakan pendapat
tentang kewajaran laporan
keuangan.
Menyusun dan
mendistribusikan laporan
keuangan.
Pihak yang
bertanggungjawab
Pihak yang
bertanggungjawab dalam
auditin adalah Auditor.
Pihak yang
bertanggungjawab adalah
Manajemen.
C. Pentingnya Auditing dalam mengurangi Risiko Informasi
Dalam melakukan pinjaman sebuah perusahaan kepada bank maka bank akan
menentukan suku bunga yang akan ditanggung perusahaan berikut :
1. Suku bunga bebas resiko, suku bunga ini mendekati suku bunga yang dapat diperoleh
bank dengan berinvestasi dalam Surat Utang Negara (SUN) selama jangka waktu yang
sama dengan pinjaman tersebut.
2. Resiko bisnis bagi nasabah, mencerminkan kemungkinan bahwa perusahaan tidak
sanggup melunasi pinjaman karena kondisi ekonomi/bisnis, seperti resesi, keputusan
manajemen yang buruk, atau persaingan tak terduga dalam industri.
3. Risiko informasi, mencerminkan bahwa informasi yang melandasi keputusan resiko
bisnis ternyata tidak akurat. Penyebab yang mungkin bagi resiko informasi ini adalah
kemungkinan tidak akuratnya laporan keuangan.
Auditing tidak berpengaruh terhadap suku bunga bebas resiko, dan resiko bisnis
bagi nasabah, namun resiko informasi dapat menimbulkan dampak yang signifikan
terhadap auditing. Jika laporan keuangan sudah diaudit maka resiko terhadap bank akan
berkurang dan memberi satu jaminan atas informasi yang disediakan laporan keuangan
dan bank dapat menurunkan suku bunga pinjaman perusahaan.
D. Penyebab Risiko Informasi dan Bagaimana Menguranginya
1. Jauhnya informasi : informasi yang disediakan oleh pihak-pihak lain harus menjadi
andalan karena mustahis bagi seorang pengambil keputusan mengetahui secara
langsung kondisi perusahaan yang menjadi rekan bisnis.
2. Bias dan Motif pihak penyedia : jika informasi disediakan oleh seseorang yang
tujuannya tidak sejalan dengan tujuan pengambil keputusan, informasi itu mungkin
dibiaskan demi menguntungkan pihak penyedia.
3. Data yang sanngat banyak : makin besar organisasi maka makin besar volume
transaksi yang di lakukan.
4. Transaksi pertukaran yang kompleks : dewasa ini pertukaran antar organisasi sudah
menjadi makin kompleks dan karenanya lebih sulit dicatat dengan tepat.
E. Perbedaan Jasa Assurance dan Jasa Audit
Jasa asuransi adalah jasa seorang profesional independent yang meningkatkan
kualiatas informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa asuransi dapat disediakan oleh
propesi akuntan publik atau atau berbagai propesi lain
Jasa audit adalah pengumpulan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan
dan melaporkan derajat kesesuaian antara informsi itu dan kreteria yang telah
ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dan
indipendent.
F. Perbedaan Jasa Assurance dan Non Assurance
Jasa asuransi adalah jasa seorang profesional independent yang meningkatkan
kualiatas informasi bagi para pengambil keputusan. Salah satu jasa asuransi yang
diberikan pleh propesi akuntanpublik atau oditor independent adalah jasa atestasi.
Jasa non asuransi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan pubblik yang
didalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan kemuan,
atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa non asuransi yang di hasilkan oleh akuntan publik
adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi.
G. Perbedaan Jenis-Jenis Audit
1. Audit operasional : mengevaluasi efisiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur
dan metode operasi organisasi. Dalam audit operasional, review atau penelaahan
yang dilkukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat menyangkut evaluasi atas
struktur organisasi, operasi komputer, metode operasi, pemasaran, dan semua
bidang lain dimana auditor menguasainya.
2. Audit Ketaatan : dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah
mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas
yang lebih tinggi.
3. Audit laporan keuangan : dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangn
(informasi yang di verifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteia tertentu.
H. Perbedaan Jenis-Jenis Auditor
1. Kantor Akuntan publik : bertanggungjawab mengaudit laporan keuangan historis
yang dipublikasikan semua perusahaan terbuka, kebayakan perusahaan lain yang
cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi non komersial lebih kecil.
2. Auditor Internal Pemerintah : auditor yang bekerja untuk badan pengawasan
keuangan dan pembangunan (BPKP).
3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan : auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi
Indonesia. Tanggungjawab utama BPK adalah melaksanakan fungsi audit DPR dan
juga banyak memiliki tanggungjawab audit seperti KAP.
4. Auditor Pajak : audit ini murni bersifat ketaatan. Auditor yang melakukan
pemeriksaan ini disebut auditor pajak. Seorang auditor yang terlibat dalam salah satu
bidang ini harus memiliki pengetahuan tentang pajak dan keahlian audit yang cukup
luas untuk melakukan audit yang efektif.
5. Auditor Internal : dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi
manajemen, sama seperti BPK mengaudit untuk DPR.
I. Syarat-Syarat Menjadi CPA
Pemakaian gelar Certified Public Accountant (CPA) diatur oleh menteri keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/2008 mengatur persyaratan untuk
memperoleh dan mempertahankan izin berpraktik, baik untuk akuntan publik maupun
Kantor Akuntan Publik (KAP).
Sejalan dengan PMK 17/2008, IAPI diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan
ujian CPA dan memberikan sertifikat CPA. Sebagian besar profesional muda yang ingin
menjadi CPA memulai karier mereka dengan bekerja pada sebuah KAP. Setelah menjadi
CPA, banyak yang meninggalkan lingkungan asalnya dan bekerja di lingkungan industri,
pemerintah, atau pendidikan. Untuk menjalankan hak berpraktik sebagai
auditorindependen, para CPA harus memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan
dan persyaratan lisensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, wajar saja jika akuntan
menjadi CPA tetapi tidak berpraktik sebagai auditor independen.
BAB 2
THE AUDIT STANDAR SETTING PROCESS
A. Sifat, Pekerjaan dan Struktur Kantor Akuntan
Kantor Akuntan Publik (KAP) menyediakan jasa audit serta jasa atestasi assurance
lainnya. Jasa tambahan yang biasanya diberikan oleh KAP antara lain :
Jasa Akuntansi dan Pembukuan : sebagian klien kecil yang tidak memiliki cukup
personel atau keahlian untuk memanfaatkan peranti lunak akuntansi guna membuat
ayat jurnal dan buku besarnya, biasanya memakai jasa KAP.
Jasa Perpajakan : KAP menyiapkan SPT pajak perusahaan dan perorangan baik untuk
klien audit maupun non-audit.
Jasa Konsultasi Manajemen : jasa ini berkisar dari saran singkat utnuk memperbaiki
sistem akuntansi klien hingga nasihat menyangkut manajemen risiko, teknologi
informasi, dan rancangan sistem e-commerce, uji tuntas merger dan akuisisi, serta
konsultasi manfaat aktuaria.
Struktur Kantor Akuntan
Tiga faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasi KAP adalah :
Kebutuhan akan independensi dari klien
Pentingnya struktur untuk memicu kompetensi
Meningkatkan risiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor
Struktur Kantor Akuntan (KAP) sesuai dengan PMK 17/2008 ada dua yaitu :
Perusahaan perorangan (proprietorship), hanya kantor dengan pemilik tunggal yang
dapat beroprasi dalam bentuk ini. Semua kantor dengan pemilik tunggal
diorganisasikan dengan pemilik tunggal diorganisasi sebagai perusahaan
perorangan.
Persekutuan (partnership), bentuk organisasi ini sama dengan perorangan, kecuali
bahwa bentuk ini menyangkut banyak pemilik.
B. Peran PCAOB dan efek UU SOA pada Profesi CPA
Sarbanes-Oxley Act (SOA) membentuk Publick Company Accounting Oversight
Board (PCAOB), yang ditunjuk dan diawasi oleh Securities and Exchange Commission
(SEC). PCAOB mengawasi auditor perusahaan publik atau terbuka, menetapkan standar
audit dan pengendalian mutu untuk audit atas perusahaan terbuka, menetapkan
standar audit dan pengendalian mutu untuk audit atas perusahaan terbuka serta
melakukan pemeriksaan atas pengendalian mutu di kantor-kantor yang melakukan
audit. PCAOB bertanggungjawab atas standar audit untuk perusahaan terbuka yang
sebelumnya merupakan tanggungjawab ASB dari AICPA. Sekarang ASB
bertanggungjawab untuk terus menyediakan standar-standar audit bagi perusahaan
swasta. PCAOB menggunakan standar audit yang di tetapkan oleh ASB sebagai standar
audit interim. Sekarang PCAOB mengeluarkan standar audit yang mencakup
menetapkan standar untuk audit tentang efektivitas pengendalian internal atas
pelaporan keuangan. PCAOB melakuakan inspeksi atas kantor-kantor akuntan yang
terdaftar untuk menilai ketaatannya pada aturan PCAOB dan SEC, standar profesional,
serta kebijakan pengendalian mutu kantor itu sendiri.
C. Peran SEC pada Bidang Akuntansi dan Auditing
SEC (Securities and Exchange Commission) dibentuk pada tahun 1934 dimana peran
utamanya adalah untuk mengatur penerbitan dan transaksi perdagangan sekuritas oleh
emiten kepada khalayak ramai (publik). SEC juga mewajibka perusahaan publik agar
laporan keuangan eksternalnya diaudit oleh akuntan independen. SEC sangat fokus
terhadap pelaporan keuangan perusahaan publik dan pengembangan standar
akuntansi. SEC juga secara seksama memonitor proses pembentukan standar akuntansi
di Amerika. SEC membantu mengembangkan dan menstandardisasi informasi keuangan
yang disajikan kepada para pemegang saham. SEC memiliki mandat untuk menetapkan
prinsip-prinsip akuntansi.
D. Peran Utama AICPA
Para akuntan publik mendapatkan gelar dari CPA dari negara mereka masing-
masing, tetapi ada pengaruh yang cukup besardari organisasi profesional, yaitu
American Institute of CertifiedPublick Accountants (AICPA). AICPA menetapkan standar
dan aturan yang harus diikuti seluruh anggota serta praktisi lainnya. AICPA memiliki
wewenang dalam menetapkan standar dan pembuatan aturan dalam lima bidang
utama, yaitu standar auditing, standar kompilasi dan review, standar atestasi lainnya,
standar konsultasi, kode perilaku profesional.
E. Standar Audit Internasional
International Standards on Auditing (ISAs) diterbitkan oleh International Auditing
Practices Committee (IAPC) dari International Federation of Accountants (IFAC). ISA
secara umum serupa dengan GAAS di Indonesia, meskipun ada beberapa perbedaan.
Jika auditor di Indonesia mengaudit laporan keuangan historis sesuai dengan ISA,
auditor harus memenuhi semua persyaratan ISA yang jauh diluar cakupan GAAS.
F. Basis Standar Audit
Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi
tanggungjawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini
mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan
independensi, persyaratan laporan, dan bukti. Pedoman paling luas yang tersedia adalah
10 standar audit yang berlaku umum. Kesepuluh standar audit yang berlaku umum
dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :
1. Standar umum : menekankan pada pentingnya kualitas pribadi yang harus dimiliki
oleh auditor. Auditor harus dilakukan oleh orang yang sedah mengikuti pelatihan
dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor, auditor
harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang
berhubungan dengan audit serta auditor harus menerapkan kemahiran profesional
dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.
2. Standar pekerjaan lapangan : menyangkut pengumpulan bukti dan aktivitas lain
selama pelaksanaan audit yang sebenarnya. Auditor harus merencanakan pekerjaan
secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya, memahami
entitas dan lingkungan termasuk pengendalian internal, dan memperoleh bukti yang
mencukupi dan tepat dengan melakukan prosedur audit.
3. Standar pelaporan : auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah
laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum,
mengidentifiksi dalam laporan auditor mengenai keadaan dimana prinsip tersebut
tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan laporan
sebelumnya, jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum
memadai, maka auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor, auditor harus
menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan.
G. Standar Quality Control dan Praktik Profesi Akuntansi
Pengendalian mutu berkaitan erat namun berbeda dengan GAAS. Untuk
memastikan bahwa standar audit yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP
mengikuti standar pengendalian mutu khusus yang membantu memenuhi standar-
standar itu secara konsisten pada setiap penugasan.
1. Unsur-unsur pengendalian mutu
IAPI belum menetapkan prosedur pengendalian mutu yang khusus bagi KAP.
Prosedur itu akan bergantung pada hal-hal seperti ukuran kantor, jumlah cabang
yang berpraktik, serta sifat praktik. Kelima unsur pengendalian mutu antara lain :
Independensi, Integritas, dan Objektivitas
Manajemen Kepegawaian
Penerimaan dan Kelanjutan Klien serta Penugasan
Kriteria Penugasan
Pemantauan
2. Review Sejawat (Peer Review)
KAP harus mendaftarkan diri dalam program pemantauan praktik IAPI agar para
anggota KAP memenuhi syarat keanggotaan Dewan Review Mutu (DRM).
Pemantauan praktik yang juga dikenal sebagai review sejawat (peer review) adalah
suatu telaah oleh akuntan publik, atas ketaatan KAP pada sistem pengendalian mutu
kantor itu. Tujuannya adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang
telah ditelaah itu telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memadai bagi
kelima unsur pengendalian mutu, dan mengikuti kebijakan dan prosedur yang
memadai bagi kelima unsur pengendalian mutu, dan mengikuti kebijakan serta
prosedur itu dalam praktik.
BAB 3
AUDIT REPORT
A. Hakekat dan kebutuhan akan laporan audit
Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit. Lapaoran audit adalah hal yang
sangat penting dalam penugasan audit dan assurance karena mengkomunikasikan
temuan-temuan auditor. Dalam laporan audit, seorang auditor akan memberikan
kesimpulan dari pendapatnya, dan hasil dari laporan ini yang diandalkan dari para
pemakai laporan keuangan untuk membuat suatu keputusan. Sehingga auditor
bertanggungjawab atas hasil laporan auditnya.
B. Bagian-bagian dari standar laporan audit
Laporan audit standar tanpa pengecualian, laporan ini berisi dari tujuh bagian :
1. Judul laporan, dalam menulis judul laporan audit harus mengandung kata
independen untuk menunjukkan bahwa audit tersebut dalam segala aspeknya tidak
memihak.
2. Alamat laporan audit, umumnya ditunjukkan kepada klien yang diaudit.
3. Paragraf pendahuluan, paragraf ini harus menunjukkan tiga hal :
4. Paragraf ruang lingkup yaitu pernyataan faktual mengenai apa saja yang dilakuakan
auditor selama proses audit.
5. Paragraf pendapat, dibuat kesimpulan dari pendapat auditor tentang kewajaran atas
laporan keuangan terhadap prinsip akuntansi berlaku umum.
6. Nama KAP, adalah kantor akuntan publik yang melakukan audit, untuk
menunjukkan tanggungjawan KAP yang melakukan audit dan atas pendapatnya.
7. Tanggal laporan audit, ketika auditor telah selesai melakuakan auditor dilapangan.
C. Kondisi untuk laporan wajar tanpa pengecualian
Pada situasi tertentu, diterbitkan laporan audit wajar tanpa pengecualian atas laporan
keuangan, tetapi dengan kata-kata yang berlainan dari laporan wajar tanpa
pengecualian. Laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf
penjelasan/midifikasi perkataan sesuai dengan kriteria audit yang lengkap dengan hasil
yang memuaskan dan laporan keuangan yang disajikan secara wajar, tetapi auditor
merasa penting atau wajib untuk memberikan informasi tambahan. Dalam laporan audit
tanpa pengecualian, tidak wajar atau menolak memberikan pendapat, auditor tidak
melaksanakan audit yang memuaskan, tidak yakin bahwa laporan keuangan tidak
disajikan secara wajar/tidak independen.
Berikut ini adalah penyebab penting penambahan paragraf penjelasan pada laporan
wajar tanpa pengecualian standar :
a. Tidak adanya aplikasi yang konsisten dari PABU
b. Keterangan yang subtansional mengenai going concern
c. Auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dirumuskan
d. Penekanan pada suatu hal atau masalah
e. Laporan yang melibatkan auditor lain
D. Tipe-tipe laporan audit
1. Wajar tanpa pengecualian : auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan
disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum (PABU).
2. Wajar dengan pengecualian : auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan
disajikan secara wajar, kecuali untuk pos tertentu.
3. Tidak wajar : auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara
wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum (PABU).
4. Tidak memberikan pendapat : auditor tidak menyimpulkan apakah laporan
keuangan disajikan secara wajar.
E. Materialitas memperangaruhi pelaporan audit ?
Materialitas adalah suatu pertimbangan dalam menentukan jenis laporan keuangan
yang tepat diterbitkan dalam situasi tertentu. Terdapat tiga tingkat materialitas :
1. Jumlahnya tidak material, jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan tetapi
tidak mempengaruhi pemakaian laporan dalam mengambil keputusan, hal itu
dianggap sangat tidak material. Pendapat audit dapat diberikan unqulified.
2. Jumlahnya material tetapi tidak memperburuk laporan keuangan secara
keseluruhan, tingkat material dalam laporan keuangan mempengaruhi pemakai
laporan keuangan dalam mengambil keputusan, tetapi laporan tetap disajikan
secara wajar dan karenanya masih berguna. Pendapat audit dapat diberikan
qualified.
3. Jumlahnya sanngat material sehingga keseluruhan laporan keuangan diragukan,
tingkat material terjadi apabila pemakai laporan membuat keputusan yang salah
jika mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Hal ini dapat diberikan
kesimpulan pendapat auditor adalah adverse of declaimer.
F. Kondisi yang menyebabkan penyimpangan
Dimana laporan audit wajar tanpa pengecualian dianggap tidak tepat serta jenis laporan
audit yang harus diterbitkan dalam setiap situasi, atau auditor tidak dapat
mempresentasikan laporan keuangan keseluruhan secara wajar, alasannya adalah :
1. Ruang lingkup audit dibatasi
2. Ketidak sesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berlaku umum,
penerapan yang digunakan oleh perusahaan tidak sesuai atau menyimpang.
3. Auditor tidak independen, yang diatur dalam kode perilaku profesional.
Pendapat tidak wajar (advarse opinion) digunakan apabila auditor yakin bahwa laporan
keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang material atau penyesatan,
sehingga tidak menyajikan secara wajar sesuai PABU, laporan ini dapat diterbitkan
apabila auditor memiliki pengetahuan, setelah melakukan investigasi lebih mendalam,
bahwa tidak ada kesesuaian dengan PABU.
Menolak memberikan pendapat (disclaimer of opinion) diterbitkan apabila auditor
tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan secara keseluruhan
telah disajikan secara wajar. Pelaksanaan pemberian keputusan akan timbul apabila
terdapat pembatasan ruang lingkup / hubungan tidak independen antara auditor dan
kliennya.
G. Laporan audit modifikasi dari berbagai macam situsi dan kondisi
Ada dua kategori utama pembatasan ruang lingkup audit : pembatasan yang
disebabkan oleh klien dan oleh kondisi-kondisi yang berada diluar kendali klien maupun
auditor. Pembatasan ruang lingkup tersebut mempunyai pengaruh yang sama terhadap
laporan auditor, tetapi interprestasi materialitasnya mungkin berbeda. Bila ada
pembatasan ruang lingkup maka respon auditor yang tepat adalah menerbitkan
pendapat wajar tanpa pengecualian, kualifikasi (pengecualian) ruang lingkup dan
pendapat audit, atau menolak memberikan pendapat, tergantung pada materialitasnya.
Apabila auditor mengetahui bahwa laporan keuangan dapat menyesatkan karena
tidak disiapkan sesuai dengan PABU, dan klien tidak mampu atau tidak bersedia
mengoreksi salah saji itu, ia harus menerbitkan pendapat wajar dengan pengecualian
atau pendapat tidak wajar, tergantung pada materialitas pos yang dipertanyakan.
Peraturan 203 dalam kode perilaku profesional, memperkenankan pendapat
penyimpangan dari PABU bila auditor yakin bahwa ketaatan pada prinsip itu akan
menghasilkan laporan keuangan menyesatkan. Pendapat ini akan diterangkan dalam
paragraf ke3 sebagai tambahan.
Tidak adanya laporan arus kas keengganan klien untuk memasukkan laporan arus kas
(SAS 58 (AU 508)) maka auditor harus membuat laporan diparagraf ketiga menyatakan
peniadaan laporan itu dan kualifikasi pendapat “kecuali untuk”.
BAB 4
LEGAL LIABILITY CONSIDERATIONS FOR AUDITORS
A. Kondisi Hukum Dalam Praktik Akuntan Publik
Kewenangan asosiasi profesi sangat besar, antara lain :
1. Pembuatan standar akuntansi dan standar audit
2. Pemeriksaan terhadap kertas kerja audit
3. Pemberian sanksi
Dengan kewenangan asosiasi yang demikian luas, diperkirakan bahwa asosiasi profesi
dapat bertindak kurang independen jika terkait dengan perkembangan tersebut,
pemerintah Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang tentang Akuntan Publik (Draf
RUU AP, Depkeu, 2006) menarik kewenangan pengawasan dan pembinaan ke tangan
Mentri Keuangan, disamping tetap melimpahkan beberapa kewenangan kepada asosiasi
profesi. Dalam RUU AP tersebut, regulasi terhadap akuntan publik diperketat disertai
dengan usulan penerapan sanksi disiplin berat dan denda administratif yang besar,
terutama dalam hal pelanggaran penerapan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).
Disamping itu ditambahkan pula sanksi pidana kepada Akuntan Publik palsu (atau orang
yang mengaku sebagai akuntan publik) dan kepada Akuntan Publik yang melanggar
penerapan SPAP. Seluruh regulasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas
pelaporan keuangan, meningkatkan kepercayaan publik serta melindungi kepentingan
publik melalui peningkatan independensi auditor dan kualitas audit.
B. Perbedaan antara Kegagalan Bisnis, Kegagalan Audit dan Risiko Audit
Banyak profesional akuntansi dan hukum yakin bahwa penyebab utama tuntutan
hukum kepada kantor akuntan publik adalah kurangnya pemahaman para pemakai
laporan keuangan atas dua konsep.
Kegagalan Bisnis (business failure) terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu apabila
peminjam tidak mampu mnengembalikan pinjamannya atau memenuhi harapan para
investor karena keadaan ekonomi atau bisnis, seperti resesi, keputusan manajemen
yang buruk, atau persaingan yang tak terduga dalam industri itu.
Kegagalan Audit (audit failure) terjadi apabila kantor mengeluarkan pendapat audit
yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Contohnya adalah
kantor yang menugaskan asisten yang tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan
tugas audit tertentu, dimana mereka gagal menemuka salah saji yang material dalam
catatan klien yang seharusnya dapat ditemukan oleh auditor yang memenuhi syarat.
Risiko Audit merupakan kemungkinan bahwa auditor akan menyimpulkan, setelah
melaksanakan audit yang memadai, bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara
wajar, sedangkan dalam kenyataannya mengandung salah saji yang material. Risiko
audit tidak dapat dielakkan, karena auditor mengumpulkan bukti hanya atas dasar
pengujian dan karena kecurangan yang disembunyikan dengan baik sangat sulit
dideteksi. Seorang auditor mungkin saja menaati seluruh standar auditing, namun masih
gagal mengungkapkan salah saji yang material akibat kecurangan.
C. Konsep Hukum yang Mempengaruhi Kewajiban
1. Konsep orang yang bijak : ada kesepakatan antara profesi akuntan dan pengadilan
bahwa auditor bukan penjamin atau penerbit laporan keuangan. Auditor hanya
diharapkan untuk melakukan audit dengan kemahiran, dan tidak diharapkan benar
100%. Standar kemahiran (due care) disebut sebagai konsep orang bijak.
2. Kewajiban atas tindakan pihak lain : Para partner mungkin juga bertanggungjawab
atas pekerjaan orang yang mereka andalkan menurut UU keagenan. Tiga kelompok
auditor yang mungkin diandalkan para karyawan, kantor akuntan publik lain yang
ditugaskan untuk melakukan sebagian pekerjaan, dan para spesialis yang dihubungi
untuk menyediakan informasi teknis. Jika seorang karyawan melaksanakan audit
yang tidak memadai, partnernya daapat ikut bertanggungjawab atas kenerja itu.
3. Tidak adanya komunikasi istimewa : Akuntan publik tidak berhak menyembunyikan
informasi dari pengadilan dengan menyatakan bahwa informasi itu rahasia. Diskusi
rahasia antara klien dan auditor tidak dapat disembunyikan dari pengadilan.
D. Kewajiban Akuntan Terhadap Klien ataupun Pihak Ketiga
Sumber tuntutan hukum yang paling umum terhadap kantor akuntan publik adalah
dari klien. Kewajiban yang umum akibat tuntutan hukum klien melibatkan klaim bahwa
auditor tidak dapat menemukan pencurian oleh karyawan akibat kelalaian dalam
melaksanakan audit. Masalah utama dalam kasus yang melibatkan dugaan kelalaian
biasanya adalah tingkat kemahiran yang diperlukan.
Kantor akuntan publik biasanya menggunakan satu atau kombinasi dari empat
pembelaan bila ada tuntutan hukum oleh klien, yaitu tidak ada tugas yang harus
dilaksanakan, jasa berarti bahwa kantor akuntan publik mengklaim bahwa kontrak yang
tersirat ataupun yang dinyatakan secata jelas. Pelaksanaan kerja tanpa kelalaian
(nonegligent performance). Ketiadaan hubungan timbal balik (sebab-akibat).
Kasus utama yang mengawali kewajiban terhadap pihak ketiga adalah ultramares
corporation vs touche. Kasus ini membentuk suatu doktrin yaitu doktrin ultramares.
Pengadilan telah memperluas doktrin ultramares untuk mengizinkan pemulihan oleh
pihak ketiga dalam banyak situasi dengan memperkenalkan konsep foreseen users, yang
merupakan anggota dari golongan pemakai terbatas yang mengandalkan laporan
keuangan. Meskipun konsep foreseen users dapat langsung diterapkan, pengadilan
telah membuat beberapa interpretasi yang berbeda. Tiga pendekatan utama yang
diberlakukan adalah credit alliance, restatement of torts, dan foreeseble users.
E. Tanggungjawab Terhadap Kerahasiaan
Auditor harus mampu menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh dalam
melakukan audit, walaupun keseluruhan proses audit mungkin harus dilakukan secara
terbuka dan transparan. Dalam prinsip kerahasiaan ini, auditor dilarang menggunakan
informasi yang dimiliki untuk kepentingan pribadinya, misalnya untuk memperoleh
keuntungan finansial. Prinsip kerahasiaan tidak berlaku dalam situasi-situasi berikut :
1. Pengungkapan yang diijinkan oleh pihak yang berwenang
2. Pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Pengungkapan untuk kepentingan masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang
Bila auditor memutuskan untuk mengungkapkan informasi karena situasi diatas,
terdapat tiga hal yang harus dipertimbangkan, yaitu :
1. Fakta-fakta yang diungkapkan telah mendapat dukungan bukti yang kuat atau
adanya pertimbangan profesional penentuan jenis pengungkapan ketika fakta-fakta
tersebut tidak didukung dengan bukti yang kuat
2. Pihak-pihak yang menerima informasi adalah pihak yang ttepat dan memiliki
tanggungjawab untuk bertindak atas dasar informasi tersebut
3. Perlunya nasihat hukum yang profesional atau konsultasi dengan organisasi yang
tepat sebelum melakukan pengungkapan informasi
BAB 5
ETHICS AND THE AUDIT PROFESSION
A. Perilaku etis dan perilaku tidak etis bagi perorangan, profesional dan konteks bisnis
Etika dapat didefinisikan secara luas sebagai prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai.
Para filsuf, organisasi keagamaan dan kelompok lainnya telah mendefinisikan etika
dalam berbagai prinsip moral atau nilai-nilai yang ideal. Merupakan hal yang umum bila
setiap orang memiliki perbedaan dalam prinsip moral dan nilai serta kepentingan relatif
yang terkait dengan prinsip-prinsip tersebut.
Enam nilai etika utama menurut Josephson Institute terkait dengan perilaku etis :
1. Dapat dipercaya (Trustwoethiness)
2. Rasa hormat (Respect)
3. Tanggungjawab (Responsibility)
4. Kewajaran (Fairness)
5. Kepedulian (Caring)
6. Kewarganegaraan (Citizenship)
Kebanyakan orang mendefinisikan perilaku tidak etis sebagai perilaku menyimpang
dari apa yang mereka yakini sebagai perilaku yang patut dalam lingkungan mereka.
Masing-masing menentukan bagi diri sendiri mana yang merupakan perilaku tidak etis ,
baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ada dua alasan utama yang menjadi
penyebab orang berperilaku tidak etis yaitu standar etika orang tersebut berbeda dari
etika masyarakat secara umum atau orang tersebut memilih untuk berperilaku egois,
seringkali keduanya muncul menjadi penyebab perilaku tidak etis.
B. Dilema Etika
Dilema etika merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang dimana ia harus
membuat keputusan mengenai perilaku yang patut. Para auditor, akuntan dan pebisnis
lainnya menghadapi banyak dilema etika dalam karier bisnis mereka. Terdapat beberapa
cara untuk menyelesaikan dilema etika, namun kehati-hatian tetap diperlukan untuk
menghindari metode yang membenarkan perilaku tidak etis. Berikut ini metode
pembenaran yang umumnya digunakan yang akan mengakibatkan munculnya perilaku
tidak etis adalah semua orang melakukannya, jika ini legal, maka ini etis, kemungkinan
terbongkar dan konsekuensi. Enam langkah pendekatan sederhana untuk
menyelesaikan dilema etika, antara lain :
1. Memperoleh fakta-fakta yang relevan
2. Mengidentifikasi masalah etika yang muncul dari fakta-fakta tersebut
3. Memutuskan siapa yang akan terkena dampak dari dilem tersebut dan bagaimana
setiap orang atau kelompok dapat terkena dampaknya
4. Mengidentifikasi alternatif tersedia bagi individu yang harus menyelesaikan dilema
5. Mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin muncul dari setiap alternatif
6. Memutuskan tindakan yang tepat
C. Pentingnya Etika Dalam Profesi Akuntansi
Para profesional diharapkan memiliki kepatutan dalam berperilaku yang lebih tinggi
dibandingkan dengan kebanyakan orang pada umumnya. Istilah profesional berarti
tanggungjawab secara individu dan ketentuan dalam peraturan dan hukum masyarakat.
Seorang akuntan publik, sebagai seorang profesional, harus menyadari adanya
tanggungjawab pada publik, pada klien, dan pada sesama rekan praktisi, termasuk
perilaku yang terhormat, bahkan jika hal tersebut berarti harus melakukan pengorbanan
atas kepentingan pribadi. Bagi akuntan publik, merupakan hal yang penting bahwa klien
dan pihak-pihak eksternal pengguna laporna keuangan untuk memiliki kepercayaan
dalam kualitas audit dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik tersebut.
D. Tujuan dan Isi Kode Perilaku Profesional dari AICPA
Kode etik IAPI terdiri dari tiga bagian, ditambah sebuah bagian yang berisi definisi-
definisi penting, yang meliputi bagian-bagian berikut :
1. Bagian A : Penerapan umum atas kode etik
Lima prinsip yang harus diterapkan auditor adalah
a. Integritas
b. Objektivitas
c. Kompetensi profesional dan kecermatan
d. Kerahasiaan
e. Perilaku profesional
Ancaman, umumnya muncul karena kepentingan pribadi, penelaahan pribadi,
advokasi, kesepahaman, dan intimidasi. Pengamanan, hal yang terkait dengan
pengamanan antara lain profesi, legislasi, dan regulasi serta lingkungan kerja. Resolusi
Konflik, kode etik mendukung proses penyelesaian konflik etika yang konsisten.
2. Bagian B : Anggota dalam praktik publik
3. Bagian C : Anggota dalam bisnis
E. Independen, Integritas dan Objektifitas Dalam Hubungannya Dengan Kode Etik
Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam
melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian, dan penerbitan laporan audit.
Sebagian besar persyaratan independensi IAPI sesuai dengan persyaratan independensi
Bapepam-LK. Namun, karena kode etik tersebut senderung bersifat principles based
maka kode etik IAPI dan Bapepam-LK saling melengkapi satu sama lain. Independen
dalam kenyataan muncul ketika auditor benar-benar mampu menjaga sikap mental
independen selama melaksanakan pengauditan, sedangkan independen dalam
penampilan merupakan hasil dari interprestasi orang-orang terhadap independensinya
ini. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk jujur dan berterusterang tanpa
harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Integritas dapat menerima kesalahan yang
tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kacurangan
dan ketiadaan prinsip. Sebagai tambahan untuk waspada dalam melakukan audit dan
berhubungan dengan klien, independensi auditor dan integritas audit bisa ditingkatkan
dengan penggunaan komite audit, rotasi auditor, dan perlindungan kertas kerja.
Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai suatu jasa yang diberikan
anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota untuk adil, tidak memihak, jujur
secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan
atau berada dibawah pengaruh pihak lain.
BAB 6
AUDIT RESPONSIBILITIES AND OBJECTIVE
A. Tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan
Tujuan pengauditan umum atas laporan keuangan oleh auditor independen
merupakan pemberian opini atas kewajaran dimana laporan tersebut telah disajikan
secara wajar, dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas,
sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Langkah-langkah mengembangkan tujuan audit antara lain :
1. Memahami tujuan dan tanggungjawab audit
2. Membagi laporan keuangan kedalam siklus-siklus
3. Mengetahui asersi manajemen atas laporan keuangan
4. Mengetahui tujuan umum audit untuk kelompok transaksi, akun dan pengungkapan
5. Mengetahui tujuan khusus audit untuk kelompok transaksi, akun dan
pengungkapan
B. Tanggungjawab manajemen dalam penyajian laporan keuangan
Auditor memiliki tanggungjawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk
memperoleh keyakinan yang memadai mengenai apakah laporan keuangan telah bebas
dari salah saji material, yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Karena
sifat dari bahan bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor harus mampu
mendapatkan keyakinan yang memadai, namun bukan absolut, bahwa salah saji
material telah dideteksi. Auditor tidak memiliki tanggungjawab untuk merencanakan
dan menjalankan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa kesalahan
penyajian yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan, yang tidak signifikan
terhadap laporan keuangan telah terdeteksi. Mengenai tanggungjawab audit untuk
mendeteksi salah saji yang material memasukkan beberapa istilah dan kalimat penting :
1. Salah saji material vs tidak material : salah saji yang dianggap material jika gabungan
dari kesalahan yang belum dikoreksi dan kecurangan dalam laporan keuangan yang
mengubah/mengurangi keputusan pengguna laporan keuangan tersebut.
2. Keyakinan memadai : standar audit mengindikasikan keyakinan memadai sebagai
tingkat yang tinggi, namun tidak absolut, bahwa laporan keuangan telah bebas dari
salah saji material. Konsep “memadai, namun bukan absolut” menandakan bahwa
auditor bukanlah penjamin kebenaran atas laporan keuangan.
3. Kesalahan vs kecurangan : kesalahan adalah salah saji yang tidak disengaja
sedangkan kecurangan adalah salah saji yang disengaja. Untuk kecurangan, terdapat
perbedaan antara penyalahgunaan aset (kecurangan karyawan) dan kecurangan
dalam pelaporan (kecurangan manajemen).
4. Skeptisme profesional : mengharuskan pengauditan didesain untuk menghasilkan
keyakinan yang memadai agar dapat mendeteksi dengan baik kesalahan material
maupun kecurangan dalam laporan keuangan.
C. Tanggungjawab auditor
Auditor menekan beragam kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan
dalam perhitungan, kealphaan, kesalah pahaman, dan kesalahan penerapan standar
akuntansi, serta kesalahan dalam pengelompokan dan penjelasan. Kecurangan dalam
pelaporan keuangan membahayakan para pengguna dengan cara memberikan informasi
laporan keuangan yang salah untuk membuat keputusan. Secara khas, kesalahan dalam
laporan keuangan dilakukan oleh manajemen, terkadang tanpa pengetahuan karyawan.
Manajemen berada dalam posisi yang mampu menentukan keputusan-keputusan yang
terkait dengan akuntansi dan pelaporanya tanpa sepengetahuan karyawan.
Tindakan ilegal : tindakan yang melanggar hukum atau paraturan pemerintah selain
kecurangan. Berikut beberapa tindakan ilegal :
1. Tindakan ilegal yang berdampak langsung : pelanggaran atas UU dan peraturan
tertentu memiliki dampak langsung terhadap saldo akun tertentu dan laporan
keuangan. Tanggungjawab auditor atas tindakan ini sama dengan tanggungjawab
auditor atas kekeliruan dan kecurangan.
2. Tidakan ilegal yang berdampak tidak langsung : sebagian besar tindakan ilegal
hanya mempengaruhi laporan keuangan secara tidak langsung. Auditor tidak
memberikan kepastian bahwa tindakan ini akan terdeteksi.
Auditor memiliki 3 tingkat tanggungjawab untuk menemukan dan melaporankan
tindakan ilegal, yaitu :
1. Auditor pertama kali harus menanyakan pada manajemen yang tingkatnya lebih
tinggi dari pihak yang dicurigai terlibat dalam tindakan ilegal yang potensial.
2. Auditor harus berkonsultasi dengan penasihat hukum klien/ahli lainnya yang
memiliki pengetahuan mengenai potensi tindakan ilegal.
3. Auditor harus mempertimbangkan untuk menambah akumulasi bahan bukti audit
untuk menetukan apakah benar-benar terjadi tindakan ilegal.
D. Pendekatan siklus laporan keuangan untuk segmentasi audit
Pengauditan dilakukan dengan membagi laporan keuangan ke dalam kelompok atau
komponen yang lebih kecil. Sebuah cara yag umum untuk mengelompokkan audit
adalah dengan tetap menjaga jenis atau kelompok transaksi dan saldo akun yang terkait
erat ke dalam satu kelompok yang sama. Pendekatan ini disebut pendekatan siklus.
Logika penggunaan pendekatan siklus ini adalah bahwa pendekatan ini menghubungkan
bagaimana transaksi-transaksi dicatat dalam jurnal dan diikhtisarkan dalam buku besar
dan laporan keuangan. Pendekatan siklus menggabungkan transaksi dalam jurnal yang
berbeda dengan saldo yang tercatat dibuku besar yang timbul karena transaksi
tersebut.
E. Kategori asersi manajemen tentang laporan keuangan
Asersi manajemen adalah pernyataan tersirat atau tertulis oleh manajemen
mengenai kelompok-kelompok transaksi dan akun-akun terkait serta pengungkapan
dalam laporan keuangan. PSA 07 (SA 326) mengelompokkan asersi ke dalam 3 kategori,
yaitu :
1. Asersi mengenai kelompok transaksi dan kejadian selama periode yang diaudit :
a. Keterjadain : apakah transaksi yang telah tercatat dan telah dilaporkan dalam
laporan keuangan benar-benar terjadi selama periode pembukuan.
b. Kelengkapan : apakah semua transaksi yang seharusnya dimasukkan dalam
laporan keuangan sudah dicatat dengan lengkap.
c. Akurasi : apakah transaksi telah dicatat dengan jumlah yang benar.
d. Klasifikasi : apakah transaksi telah dicatat dengan nama akun yang benar.
e. Pisah batas : apakah transaksi telah dicatat pada periode pembukuan yang
tepat.
2. Asersi mengenai saldo akun di akhir periode pembukuan :
a. Keberadaan : apakah aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimasukkan dalam neraca
memang benar-benar ada ditanggal neraca tersebut.
b. Kelengkapan : apakah semua akun yang seharusnya disajikan dalam laporan
keuangan benar-benar dimasukkan dalam laporan keuangan.
c. Penilaian dan alokasi : apakah aset, liabilitas, dan ekuitas telah dimasukkan
dalam laporan keuangan dengan jumlah yang tepat, termasuk setiap
penyesuaian yang menggambarkan nilai aset pada nilai realisasi bersihnya.
d. Hak dan kewajiban : apakah aset merupakan hak entitas tersebut dan apakah
liabilitas merupakan kewajiban dari entitas tersebut pada suatu tanggal
tertentu.
3. Asersi mengenai penyajian dan pengungkapan :
a. Keterjadian dan hak atas kewajiban : apakah kejadian yang diungkapkan telah
benar terjadi serta merupakan hak dan kewajiban dari entitas tersebut.
b. Kelengkapan : apakah semua pengungkapan yang diharuskan telah dimasukkan
dalam laporan keuangan.
c. Akurasi dan penilaian : apakah informasi keuangan telah diungkapkan dengan
wajar dan dengan jumlah yang tepat.
d. Klasifikasi dan pemahaman : apakah jumlah-jumlah telah diklasifikasikan dengan
tepat dalam laporan keuangan dan catatan kaki, serta apakah penjelasan saldo
dan pengungkapan terkait dapat dipahami.
F. Tujuan umum dan khusus audit asersi manajemen
Auditor telah menemukan bahwa pada umumnya, cara yang paling efektif dan efisien
untuk melakukan pengauditan adalah dengan mendapatkan beberapa kombinasi
keyakinan untuk setiap kelompok transaksi dan untuk saldo akhir akun-akun terkait.
Untuk setiap traksaksi yang telah ditentukan, beberapa tujuan audit harus terpenuhi
sebelum auditor menyimpulkan bahwa transaksi tersebut telah dicatat dengan tepat.
1. Tujuan audit terkait transaksi : mengikuti dan terkait erat dengan asersi manajemen.
Tujuan umum audit terkait transaksi :
a. keterjadian : transaksi yang dicatat benar-benar ada
b.kelengkapan : transaksi yang ada telah dicatat
c. akurasi : transaksi yang disajikan dalam jumlah yang benar
d.pemindah bukuan dan pengikhtisaran : transaksi yang dicatat telah dimasukkan
dalam arsip utama dengan tepat dan telah diikhtisarkan dengan benar
e. klasifikasi : transaksi yg dimasukkan dalam jurnal klien diklasifikasi dengan tepat
f. penetapan waktu : transaksi dicatat pada tanggal yang benar
Tujuan khusus audi terkait transaksi : tujuan khusus audit terkait transaksi untuk
setiap kelompok transaksi yang penting dapat dikembangkan.
2. Tujuan audit terkait saldo kategori :
Tujuan umum audit terkait transaksi :
a. Keberadaan : jumlah yang dicatat memang benar-benar ada
b. Kelengkapan : jumlah yang ada telah dicatat
c. Akurasi : jumlah yang dimasukkan dinyatakan dalam jumlah yang benar
d. Klasifikasi : jumlah yang dimasukkan pada daftar milik klien telah diklasifikasi
dengan benar
e. Pisah batas : transaksi mendekati tanggal neraca dicatat dalam periode yang
benar
f. Keterikatan perincian saldo akun sesuai dengan jumlah di arsip utama yang
terkait, sesuai dengan jumlah total saldo akun dan sesuai dg jumlah total di BB
Tujuan khusus audi terkait transaksi : tujuan khusus audit terkait saldo dari setiap
saldo akun pada laporan keuangan dapat dikembangkan.
3. Tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan : sama dengan asersi manajemen
untuk penyajian dan pengungkapan yang telah dibahas sebelumnya. Konsep yang
sama yang diterapkan untuk tujuan audit terkait saldo juga diterapkan untuk tujuan
audit penyajian dan pengungkapan.
G. Bagaimana tujuan audit dicapai
Auditor harus mendapatkan bukti audit yang memadai untuk mendukung semua
asersi manajemen dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan dengan mengakumulasi
bukti-bukti untuk mendukung kombinasi yang tepat dari tujuan audit terkait transaksi
dan tujuan audit terkait saldo. Penyajian dan tujuan audit terkait pengungkapan terkait
erat dengan tujuan audit terkait saldo.
1. Merencanakan dan merancang sebuah pendekatan audit (fase 1)
a. Mendapatkan pemahaman atas entitas klien dan lingkungannya
b. Mamahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian
c. Menilai risiko salah saji material
2. Melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi (fase 2)
3. Melakukan prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo (fase 3)
4. Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit (fase 4)
BAB 7
NATURE AND TYPE OF AUDIT EVIDENCE
A. Hakekat bukti audit
Bukti adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah
informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bukti
memiliki banyak bentuk yang berbeda, termasuk :
1. Kesaksian lisan pihak yang diaudit (klien)
2. Komunikasi tertulis dengan pihak luar
3. Observasi oleh auditor
4. Data elektronik dan data lain tentang transaksi
Untuk memenuhi tujuan audit, auditor harus memperoleh bukti dengan kualitas dan
jumlah yang mencukupi. Auditor harus menentukan jenis dan jumlah bukti yang
diperlukan serta mengevaluasi apa informasi sesuai dengan kriteria yang telah
ditetapkan.
B. Keputusan bahan bukti audit
Keputusan utama yang harus dihadapi oleh setiap auditor adalah untuk menentukan
ketepatan jenis dan jumlah bahan bukti yang dikumpulkan untuk memenuhi ketentuan
bahwa komponen laporan keuangan klien dan laporan keuanga secara kesekuruhan
telah disajikan secara wajar, dan bahwa klien menjalankan pengendalian internal yang
efektif terhadap laporan keuangan. Terdapat 4 jenis keputusan mengenai bahan bukti :
1. Prosedur pengauditan yang sama yang akan digunakan : prosedur audit adalah
instruksi terperinci yang menjelaskan bahan bukti audit yang harus diperoleh selama
melaksanakan pengauditan.
2. Berapa ukuran sampel yang dipilih untuk prosedur tertentu : auditor dapat
membedakan ukuran sampel dari satu keseluruh unsur dalam populasi yang diuji.
3. Unsur-unsur mana yang akan dipilih dari populasi : setelah menentukan ukuran
sampel, auditor harus memilih unsur yang mana dalam populasi yang akan diuji.
4. Kapan menjalankan prosedur tersebut : audit atas laporan keuangan biasanya
mencakup satu periode.
C. Keandalan bahan bukti yang menyimpulkan
Dua penentu keandalan bahan bukti adalah ketepatan dan kecukupan, yang diambil
langsung dari standar ke tiga pekerjaan lapangan.
1. Ketepatan : merupakan pengukuran terhadap kualitas bahan bukti, yang berarti
bahan bukti tersebut relevan dan andal dalam memenuhi tujuan audit untuk
kelompok-kelompok transaksi, saldo-saldo akun dan pengungkapan yang terkait.
a. Relevansi bukti : bahan bukti harus terkait dengan atau relevan terhadap tujuan
audit yang telah diuji sebelumnya oleh auditor sebelum bahan bukti tersebut
dapat dikatakan tepat. Relevansi hanya terkait dengan tujuan audit khusus.
b. Keandalan bukti : dimana bahan bukti dapat dipercaya atau layak dipercaya.
Keandalan, demikian pula dengan ketepatan, bergantung pada 6 karakteristik :
- Independensi pemberi informasi
- Efektivitas pengendalian internal klien
- Pengetahuan langsung auditor
- Kualifikasi individu yang memberikan informasi
- Tingkat objektivitas
- Ketepatan waktu
2. Kecukupan : kuantitas bahan bukti yang didapatkan mencerminkan kecukupan.
Kecukupan bahan bukti diukur berdasarkan ukuran sampel yang dipilih oleh auditor.
Dampak gabungan : keandalan bahan bukti hanya dapat dievaluasi setelah
mempertimbangkan gabungan dari ketepatan dan kecukupan, termasuk pengaruh atas
faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan dan kecukupan.
Keandalan dan biaya : keandalan dan biaya atas semua alternatif harus
dipertimbangkan sebelum memilih jenis yang terbaik atau jenis bahan bukti.
D. Tujuan dokumentasi audit
Tujuan akhir dokumentasi audit adalah untuk membantu auditor dalam memberikan
opini yang beralasan bahwa pengauditan telah dilakukan dengan memadai sesuai
dengan standar audit. Dokumentasi audit, yang terkait dengan audit periode berjalan
adalah :
1. Sebuah dasar perencanaan audit
2. Sebuah catatan bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian yang dilakukan
3. Data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat
4. Sebuah dasar untuk menelaah oleh supervisor dan partner
E. Jenis-jenis bahan bukti audit
Setiap prosedur audit membutuhkan satu atau lebih jenis bukti, berikut jenis bukti
audit :
1. Pemeriksaan fisik : pemeriksaan atau penghitungan yang dilakukan oleh auditor atas
aset berwujud, jenis bukti ini sering kali dikaitkan dengan persediaan dan kas.
2. Konfirmasi : jawaban lisan/ tertulis yang diterima dari pihak ketiga yang independen
untuk melakukan verifikasi atas keakuratan informasi yang diminta auditor.
3. Dokumentasi : pemeriksaan auditor atas dokumen dan catatan klien untuk
membuktikan informasi yang harus/sebaiknya dimasukkan dalam laporan keuangan.
4. Prosedur analitis : menggunakan perbandingan dan keterkaitan untuk menilai
apakah saldo-saldo akun data lain yang muncul telah disajikan secara wajar
dibandinngnkan dengan perkiraan auditor.
5. Tanya jawab dengan klien : diperolehnya jawaban tertulis atau informasi dari klien
sebagai jawaban atas pertanyaan yang diberikan auditor.
6. Penghitungan ulang : mencakup pengecekan ulang atas contoh-contoh perhitungan
yang dilakukan oleh klien. Terdiri dari pengujian atas keakuratan matematis dan
mencakup prosedur-prosedur.
7. Pengerjaan ulang : pengujian yang dilakukan oleh seorang auditor independen
terhadap prosedur pembukuan atau pengendalian yang awalnya dilakukan sebagai
bagian dari pembukuan entitas dan sistem pengendalian internal.
8. Pengamatan : penggunaan panca indra untuk menilai aktifitas-aktifitas klien.
F. Hakekat kertas kerja
Definisi kertas kerja (SA Seksi 339 paragraf 03) adalah catatan-catatan yang
diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian
yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuat
sehubungan dengan auditnya. Audit laporan keuangan harus didasarkn pada standar
auditing yang ditetapkan IAI. Standar pekerjaan lapangan mengharuskan auditor
melakukan perencanaan dan survei terhadap audit yang dilaksanakan, memperoleh
pemahaman atas pengendalian intern, dan mengumpulkan bukti kompeten yang cukup
melalui berbagai proses audit. Kertas kerja merupakan sarana yang digunakan oleh
auditor untuk membuktikan standar pekerjaan lapangan telah dipatuhi. Isi kertas kerja
menurut SA Seksi 339 paragraf 05 adalah kertas kerja yang memperlihatkan kecocokan
antara catatan akuntansi, laporan keuangan, informasi lain, dan standar auditing yang
diterapkan dan dilaksanakan oleh auditor. Kertas kerja berisi dokumentasi yang
memperlihatkan :
1. Telah dilaksanakan standar kerja lapangan pertama, yaitu pemeriksaan telah
direncanakan dan disupervisi dengan baik.
2. Telah dilaksanakan standar pekerjaan lapangan kedua, yaitu pemahaman memadai
atas pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan
menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan.
3. Telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan ketiga, yaitu bukti audit telah
diperoleh, prosedur audit telah ditetapkan, dan pengujian telah dilaksanakan, yang
memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk menyatakan
pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
G. Konsep pengorganisasian kertas kerja
Terdapat tiga metode pemberian indeks terhadap kertas kerja, yaitu :
1. Indeks angka : kertas kerja utama dan skedul utama diberi indeks dengan angka
sedangkan skedul pendukung diberi sub indeks dengan mencantumkan nomor kode
skedut utama yang diberikan. Contoh : 6-1, 6-2, dan seterusnya.
2. Indeks kombinasi angka dan huruf : kertas kerja utama dan skedul utama diberi
huruf, angka. Sedangkan skedul pendukung diberi kombinasi angka dan huruf.
Contoh: A-1.
3. Indeks angka berurutan : kertas kerja diberi kode angka yang berurutan.
Susunan kertas kerja disusun secara sistematik dan dalam urutan logis untuk
memudahkan review atas kertas kerja yang dihasilkan oleh asisten atau staf auditor.
Urutannya adalah sebagai berikut :
a. Draf laporan audit (audit report)
b. Laporan keuangan auditan
c. Ringkasan informasi bagi reviewer
d. Program audit
e. Laporan keuangan/lembar kerja (work sheet) yang dibuat klien
f. Ringkasan jurnal adjustment
g. Working trial balace
h. Skedul utama
i. Skedul pendukung
Referensi :
1. Arens, Elder, Beasley. "Auditing and assurance service, an integrated approach",
15th edition.pearson education limited.england, 2014
2. Academia.edu
