Upload
planning-bureau-at-the-ministry-of-manpower-indonesia-republic
View
1.081
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERANAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DALAM PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
Disampaikan padaRapat Koordinasi Teknis Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2014
Jakarta, 3 Desember 2014
1
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POKOK BAHASAN
I. PELUANG DAN TANTANGAN KETENAGAKERJAAN
II. PERMASALAHAN POKOK KETENAGAKERJAAN
III. VISI DAN MISI DITJEN BINAPENTA
IV. PERANAN DITJEN BINAPENTA: Memperluas kesempatan kerja
berkualitas untuk kemakmuran masyarakat
V. PERANAN DITJEN BINAPENTA: Melindungi hak dan keselamatan
pekerja migran
VI. PERANAN DITJEN BINAPENTA: Mempersiapkan Masyarakat
Ekonomi Asean
VII. KESIMPULAN
2
3
I. PELUANG DAN TANTANGAN
KETENAGAKERJAAN
4
PROFIL PASAR KERJA MAKRO AGUSTUS 2014
PUK (UMUR ≥ 15)
182,98 Juta Orang
≤SD : 55.65 45.66 %
SMP : 21.92 17.98 %
SMA : 20.54 16.86 %
SMK : 11.85 9.73 %
D I/II/III : 3.15 2.59 %
UNIVERSITAS : 8.75 7.18 %
121,87 Juta Orang (66,60%)
Angkatan Kerja (AK)
Bukan Angkatan Kerja (BAK)
52,44 Juta Orang (33,40%)
≤SD : 53.96 44.28 %
SMP : 20.35 16.70 %
SMA : 18.58 15.25 %
SMK : 10.52 8.63 %
D I/II/III : 2.96 2.43 %
UNIVERSITAS : 8.26 6.78 %
Pertanian : 38.97 34.00 %
Industri : 15.26 13.31 %
Konstruksi : 7.28 6.35 %
Perdagangan : 24.83 21.66 %
Transportasi : 5.11 4.46 %
Keuangan : 3.03 2.64 %
Jasa : 18.42 16.07 %
Lainnya* : 1.73 1.51 %
Penduduk Yang Bekerja (PYB)
114,63 Juta Orang
≤SD : 1.69 23.34 %
SMP : 1.58 21.82 %
SMA : 1.96 27.07 %
SMK : 1.33 18.37 %
D I/II/III : 0.19 2.62 %
UNIVERSITAS : 0.49 6.77 %
7,24 Juta Orang
Penganggur Terbuka
35,77 Juta Orang (31,20%)
Bekerja Tidak Penuh (≤35 jam/mg)
Setengah Penganggur
9,68 Juta Orang
Paruh Waktu
26,09 Juta Orang* Lainnya terdiri dari Sektor Pertambangandan Listrik, Gas, Air
Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Agustus 2014 (data diolah Informasi Pasar Kerja)
4
A. PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA
(5,94%)
(94,06%)
5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Angkatan Kerja 105.80 106.28 108.13 111.48 113.74 116.00 119.40 122.74 123.64 125.32
Kesemapatan Kerja 94.95 95.18 97.58 102.05 104.49 107.41 111.28 115.08 116.44 118.17
Pertumbuhan Ekonomi 10.85 11.10 10.55 9.43 9.26 8.59 8.12 7.66 7.20 7.15
Penganggur 5.70 5.50 6.30 6.10 4.50 6.10 6.50 6.20 5.78 5.21
TPT 10.26 10.45 9.75 8.46 8.14 7.41 6.80 6.24 5.82 5.70
5.70 5.50
6.30 6.10
4.50
6.10
6.50 6.20
5.78
5.21
10.26 10.45
9.75
8.46 8.14
7.41
6.80
6.24
5.82 5.70
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
Dal
am ju
taan
ora
ng
B. PERKEMBANGAN PENGANGGUR DI
INDONESIA TAHUN 2005-2014
6
C. PERIODE BONUS DEMOGRAFI
Dependency ratio (indeks perbandingan antara usia tidak produktif dibagi usia produktif) mencapai angkaminimal (di bawah 50%) pada periode “Bonus Demografi” ini akan terdapat lebih banyak tenaga kerjaproduktif yang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yangsekaligus dapat menekan laju kemiskinan.
7
E. MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015
(PASAR TUNGGAL DAN BASIS PRODUKSI)
8
Economic
Community
Political Security
CommunitySocio Culture
Community
DAMPAK POSITIF DAMPAK NEGATIF
Perluasan pasar bagi
produk dan jasa Indonesia
Masuknya produk dan jasa luar
negeri/ASEAN ke Indonesia
Terbukanya lapangan kerja
bagi tenaga kerja terampil
Indonesia
Masuknya tenaga kerja terampil
LN/ASEAN ke Indonesia, bersaing
dengan tenaga kerja lokal
E. MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015
(lanjutan)
1. Semakin meningkatnya perusahaan yang mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing (TKA).
2. Peraturan daftar jabatan yang dapat diduduki TKA untuk
seluruh sektor/subsektor masih terlalu longgar.
3. Tarif Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(DKPTKA) sebesar USD 100 masih terlalu rendah sehingga
perlu dikaji ulang.
F. ISU STRATEGIS TENAGA KERJA ASING
DALAM MENGHADAPI MEA 2015
10
II. PERMASALAHAN POKOK
KETENAGAKERJAAN
11
PERMASALAHAN POKOKKETENAGAKERJAAN
1. Rendahnya mutu dan kompetensi SDM: karena belum optimalnya fungsi
BLK pemerintah maupun swasta dalam menyiapkan tenaga kerja yang
berdaya saing;
2. Sistem Pendidikan Nasional terkait dengan Sistem Ketenagakerjaan
Nasional belum link and match (masih output oriented belum job
oriented);
3. Banyak lulusan Sekolah Menengah Umum dan Perguruan Tinggi yang
menganggur (usia muda);
4. Banyak kesempatan kerja, di dalam negeri hanya bisa terisi rata-rata
nasional 30% (job fair). Sedangkan di luar negeri banyak lowongan
pekerjaan (skilled labour) yang tidak terisi dan minimnya kesempatan
kerja, yang match antara persediaan tenaga kerja dengan kesempatan
kerja;
12
PERMASALAHAN POKOKKETENAGAKERJAAN (lanjutan)
5. Minimnya pendidikan/keterampilan kewirausahaan (enterpreuner)
bagi angkatan kerja sehingga kurang mampu membuka lapangan
kerja;
6. Masih tingginya angka pekerja anak;
7. Belum optimalnya informasi pasar kerja dan pelayanan penempatan
tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri;
8. Belum optimalnya efektivitas tata kelola kelembagaan, pembinaan,
dan mediasi dalam penerapan hubungan industrial.
III. VISI DAN MISI DITJEN BINAPENTA
13
Esensi tugas dan fungsi (core business) dari Ditjen Binapenta ialah “pelayanan” penempatan tenaga kerja
dan perluasan kesempatan kerja. Hal inilah yang menjadi esensi utama atas statement Visi di atas. Pelayanan
tersebut ada yang dilakukan secara langsung (direct) ataupun tidak langsung (indirect) –melalui pemerintah
pusat dan daerah;
Pelayanan dilaksanakan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai:
(i) terpadu,
(ii) inklusi,
(iii) efektif, dan
(iv) memuaskan.
A. VISI DITJEN BINAPENTA
Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja
PENYERAPAN TENAGA KERJA MELALUI:
Misi
5
6
Meningkatkan pelayanan dan
pengendalian tenaga kerja asing
Memperluas kesempatan kerja
melalui pembinaan
kewirausahaan
Meningkatkan pelayanan
penempatan dan perlindungan
TKI di luar negeri secara efektif
Menciptakan model/inkubasi
bisnis dan ekonomi kreatif
bagi perluasan kesempatan
kerja
Meningkatkan akses informasi pasar
kerja, baik dalam dan luar negeri bagi
masyarakat secara luas
Meningkatkan pelayanan
penempatan tenaga kerja dalam
negeri secara efektif, termasuk
tenaga kerja kelompok khusus
1
2
3 4
B. MISI DITJEN BINAPENTA
No
.Jenis PUU Jumlah
1. Undang-Undang RI 3 UU
2. Peraturan Pemerintah 6 PP
3. Peraturan Presiden 3 Perpres
4. Keputusan Presiden 4 Kepres
5. Instruksi Presiden 4 Inpres
6.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
17
Permenakertrans
7.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
34
Kepmnenakertrans16
C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG KEBINAPENTAAN
Daftar terlampir
17
D. PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER)
34 DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI, 543 DINAS
KETENAGAKERJAA KAB/KOTA, KEMENTERIAN/LEMBAGA
LAINNYA, DAN PERWAKILAN RI
520 PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
SWASTA (PPTKIS) PER OKTOBER 2014
1
106 LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS) PER OKTOBER 2014
30 PERUSAHAAN ASURANSI DALAM 3 KONSORSIUM
ASURANSI TKI (ASTINDO, MITRA TKI, DAN JASINDO)
16 PERJANJIAN INTERNASIONAL DENGAN 14 NEGARA
MoU DITJEN BINAPENTA 7 PERBANKAN (BRI, BNI, BII, YUDHA
BHAKTI, CHINATRUST, BPR CENTERA DHANA MAKMUR, BJB)
DAN K/L
1
2
3
4
5
6
18
E. ARAH PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019
Meningkatkan daya saing rakyat dan memperluas kesempatan kerja berkualitas untuk kemakmuran masyarakat
Bukan saja hanya menciptakan lapangan pekerjaan, namun juga pekerjaan yang dapat meningkatkan taraf kehidupan - yang layak -bagi rakyat
ARAH KEBIJAKAN TENAGA KERJA DAN PERLINDUNGAN MIGRAN
Melindungi hak dan keselamatan pekerja migran
Meningkatkan tata kelola penempatan pekerja migran yang dapat menjamin pemenuhan hak dan keselamatan pekerja migran mulai dari rekruitment, pra-penempatan, penempatan, sampai pemulangan dengan exit strategy
Target 2019 TPT: 5,0-5,5Penciptaan lapangan kerja 10 juta dalam 5 tahun 5,0-5,5
19
IV. PERANAN DITJEN BINAPENTA:
Memperluas kesempatan kerja berkualitas
untuk kemakmuran masyarakat
20
A. KEGIATAN UNGGULAN DITJEN BINAPENTA
1 Peningkatan Kualitas Informasi Pasar Kerja.
2Peningkatan Pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di
luar negeri dan Sosialisasi “Jangan Berangkat Sebelum Siap”.
3Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk
Bekerja di Indonesia.
Bursa Kerja Online di Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia 4
Job Fair, Expo Penempatan TK Khusus dan Gerakan
Penanggulangan Pengangguran Nasional dan daerah;5
6Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Khusus
(Disabilitas, Wanita, Pemuda, dan Lansia).
7Pemberdayaan Petugas Pengantar Kerja dalam rangka memfasilitasi
pencari kerja dan peningkatan pelayanan antar kerja.
8Penanggulangan Pengangguran sementara Melalui
Padat Karya.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Terapan Teknologi Tepat
Guna dan Tenaga Kerja Mandiri. 9
Inkubasi Bisnis dan penciptaan model model dalam rangka perluasan
kesempatan kerja dan memperluas jejaring lembaga perluasan kesempatan
kerja.10
21
A. KEGIATAN UNGGULAN DITJEN BINAPENTA
(lanjutan)
1. Selama tahun 2009 s.d. 2014, telah diberikan bantuan sarana BKOL untuk
Bursa Kerja Pemerintah (provinsi/kab/kota) sebanyak 531 dinas dan 55
Lembaga Bursa Kerja Khusus;
2. Dari 497 kabupaten/kota yang telah mendapatkan bantuan sarana BKOL
terdapat 287 kabupaten/kota atau 57,7% online (data bulan Maret 2014);
3. Standarisasi ruang pelayanan penempatan tenaga kerja pada tahun 2013
telah dilakukan pada 33 dinas yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan kab/kota dan untuk tahun 2015 direncanakan akan
dilakukan standarisasi pada 8 dinas/instansi ketenagakerjaan;
4. Sertifikasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (ISO 9001:2008):
Pada tahun 2013, 7 dinas/instansi ketenagakerjaan telah mendapatkan
sertifikasi ISO;
Dalam proses sertifikasi (tahun 2014) sebanyak 13 dinas;
Tahun 2015 s.d. 2019 direncanakan akan dilakukan sertifikasi secara
bertahap terhadap 107 dinas/instansi bidang ketenagakerjaan di kab/kota
B. DATA DAN INFORMASI PASAR KERJA
22
Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan
MODEL PUSAT PELAYANAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA
MODEL PUSAT PELAYANAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA (lanjutan)
Kab. Jayapura Provinsi Papua
KEGIATAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TENAGA KERJA MANDIRI
DAN SEKTOR INFORMAL 6,000 5,396 8,320 7,740
17,52
0 980
PENGEMBANGAN PADAT
KARYA
81,79
6
32,91
2
32,56
0
78,09
7
104,8
30
83,84
2
TERAPAN TEKNOLOGI TEPAT
GUNA 3,240 4,940 4,620 7,660 5,720 2,560
C. AKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DITJEN BINAPENTA
PADAT KARYA INFRASTRUKTUR KAB. MAJENE
PADAT KARYA PRODUKTIF
KAB. TULUNGAGUNG PROV. JATIM
PEMBUATAN VCO
PEMBUATAN KERIPIK BUAH
PEMBUATAN ABON IKAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)
PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA MANDIRI (TKM)
PENDAMPINGAN TKS
31
D. PROGRAM QUICK WINS
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
SASARAN STRATEGI PELAKSANAAN
1 Terfasilitasinya
kebutuhan
masyarakat untuk
berwirausaha
1 Menyusun database wirausaha
2 Melaksanakan pemberdayaan
wirausaha
3 Membentuk tenaga pendamping
pemberdayaan
32
V. PERANAN DITJEN BINAPENTA:
Melindungi hak dan keselamatan
pekerja migran
33
A. PROGRAM QUICK WINS
TERKAIT PEKERJA MIGRAN
SASARAN STRATEGI PELAKSANAAN
1 Terjaminnya hak dan
keselamatan pekerja
migran
1 Menyusun grand design mekanisme
penempatan pekerja migran
2 Terwujudnya mekanisme
rekrutmen dan
penempatan yang
melindungi pekerja
migran
2 Memperbaiki tata kelola kelembagaan
pelayanan pekerja migran
3 Tersedianya regulasi
yang memberi
3 Amandemen UU 39/2004 dan
menyusun aturan turunannya
34
A. PROGRAM QUICK WINS
TERKAIT PEKERJA MIGRAN
SASARAN STRATEGI PELAKSANAAN
5 Meningkatnya
pekerja migran yang
memiliki
keterampilan dan
keahlian yang sesuai
dengan kebutuhan
pasar
7 Melaksanakan training needs
analysis (TNA) di negara tujuan
untuk mengidentifikasi
kebutuhan pelatihan calon
pekerja migran
6 Tersedianya program 8 Mengembangkan pola kemitraan
35
No Negara/Kota Status
1 Malaysia/Kuala Lumpur Atase
2 Kerajaan Arab Saudi/Riyadh Atase
3 Kuwait/Kuwait City Atase
4 Persatuan Emirat Arab/Abu
Dhabi
Atase
5 Kerajaan Arab Saudi/Jeddah Staf Teknis
6 Qatar/Doha Staf Teknis
B. PELAYANAN PERLINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN DI LUAR NEGERI
36
No Negara/Kota Status
8 Suriah/Damaskus Staf Teknis
9 Singapura/Singapura Staf Teknis
10 Hongkong/Hongkong Staf Teknis
11 Brunei Darussalam/Bandar Seri
Begawan
Staf Teknis
12 Korea/Seoul Staf Teknis
13 Taiwan/Taipei Kabid
B. PELAYANAN PERLINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN DI LUAR NEGERI
1.Pemantauan legalisasi Perjanjian Kerja Sama Penempatan, PerjanjianPenempatan TKI;
2.Perluasan pasar kerja dan kesempatan kerja pendataan kedatangan dankeberadaan TKI selama di negara penempatan serta kepulangan TKI ketanah air;
3.Penyusunan data dan informasi Mitra Usaha dan Pengguna Jasa TKI dinegara penempatan, pemantauan keberadaan perwakilan PPTKIS dinegara penempatan;
4.Fasilitasi dan mediasi penyelesaian perselisihan atau sengketa antaraTKI dan Pengguna dan verifikasi, penilaian dan legalisasi dokumenketenagakerjaan;
5.Koordinasi dengan instansi teknis terkait di negara penempatan;
6.Pemberian pelayanan kepada calon tenaga kerja negara penempatan(TKA) yang akan bekerja di Indonesia.
C. FUNGSI ATASE KETENAGAKERJAAN
37
38
VI. PERANAN DITJEN BINAPENTA:
Mempersiapkan Masyarakat Ekonomi Asean
39
A. PROGRAM QUICK WINS
PERSIAPAN MEA
SASARAN STRATEGI PELAKSANAAN
1 Terwujudnya
mekanisme
perlindungan bagi
tenaga kerja
domestik/lokal secara
proporsional dalam
menghadapi era
keterbukaan pasar
1 Menyusun analisis jabatan
untuk 8 sektor Masyarakat
Ekonomi ASEAN
1. Penetapan Daftar Jabatan yang hanya dapat diduduki TKA sesuai Positive List untuk jabatan-jabatan manajerial dan profesional.
2. Penyediaan sarana online untuk uji kualifikasi bahasa Indonesia, kualifikasi kompetensi ijazah, pengalaman kerja dan referensi terkait lainnya yang dimiliki TKA.
3. Mengubah PP 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kemenakertrans yang semula sebesar USD 100/TKA/bulan menjadi USD 200/TKA/bulan.
B. TINDAK LANJUT ISU TENAGA KERJA ASING
No
.Jenis PUU Jumlah
1. Peraturan Pemerintah 1 PP
2.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1
Permenakertran
s
3.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
16
Kepmnenakertra
ns
4. Keputusan Dirjen Binapenta 2 Kepdirjen
C. DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN
REGULASI BIDANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING
41
1. Kondisi dan tantangan ketenagakerjaan membutuhkan perumusan
program dan sasaran bidang penempatan dan perluasan kesempatan
kerja yang lebih terarah dan terpadu
2. Peranan Ditjen Binapenta dalam pembangunan ketenagakerjaan
diarahkan kepada upaya memperluas kesempatan kerja yang
berkualitas, perlindungan hak dan keselamatan pekerja migran dan
mempersiapkan berlakunya masyarakat ekonomi Asean
42
VII. KESIMPULAN
TERIMA KASIH
43