KEBIJAKANKEBIJAKANPERUMAHSAKITAN DANPERUMAHSAKITAN DAN

AKREDITASI RSAKREDITASI RSDI INDONESIADI INDONESIA

Prof Dr Akmal Taher, Sp.U (K)Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Prof Dr Akmal Taher, Sp.U (K)Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Disampaikan pada:Workshop Peningkatan Mutu Dalam Standar Akredtasi RS

Hotel Royal Kuningan, 17 Juni 2014

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Visi-Misi dan Strategi Kementerian Kesehatan

Isu Strategis Pembangunan Kesehatan 2015 - 2019

Dasar Hukum Akreditasi RS di Indonesia

Akreditasi RS di Indonesia

Kendala dan Upaya Mencapai Akreditasi

VISIMasyarakat Sehat Yang Mandiri dan

Berkeadilan

Meningkatkan derajatkesehatan

masyarakat, melaluipemberdayaan

masyarakat,termasuk swasta danmasyarakat madani

Melindungi kesehatanmasyarakat dengan

menjamin tersedianyaupaya kesehatan yang

paripurna, meratabermutu danberkeadilan

Menjaminketersediaan

danpemerataansumber daya

kesehatan

Menciptakantata kelola

kepemerintahanyang baik

MISI

Meningkatkan derajatkesehatan

masyarakat, melaluipemberdayaan

masyarakat,termasuk swasta danmasyarakat madani

Melindungi kesehatanmasyarakat dengan

menjamin tersedianyaupaya kesehatan yang

paripurna, meratabermutu danberkeadilan

Menjaminketersediaan

danpemerataansumber daya

kesehatan

Menciptakantata kelola

kepemerintahanyang baik

1

STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN

2 3 4 5 6

NILAI - NILAI

PRORAKYAT INKLUSIF RESPONSIF EFEKTIF BERSIH

pengembangan danpendayagunaan SDMkesehatan meratadan bermutu

ketersediaan, pemerataan, danketerjangkauan obat dan alatkesehatan serta menjaminkeamanan, khasiat, kemanfaatan,dan mutu sediaan farmasi, alatkesehatan, dan makanan.

Manajemen kesehatan :akuntabel, transparanberdayaguna danberhasilguna memantapkandesentralisasi kesehatanyang bertanggungjawab

Pemberdayaan masyarakat,swasta dan masyarakatmadani dalam pembangunankesehatankerja sama nasional danglobal

pelayanan kesehatan yangmerata, terjangkau, bermutu danberkeadilan, serta berbasis bukti;pengutamaan pada upayapromotif dan preventif.

Meningkatkanpembiayaanpembangunan kesehatan,terutama untukmewujudkan jaminansosial kesehatannasional.

ISU STRATEGIS RPJMN 2015-2019

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi,balita, remaja dan lansia

2. Meningkatakan akes terhadap pelayanan gizi masyarakat3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan4. Meningkatkan ketersediaan, keterjangakauan, pemerataan dan

kualitas farmasi, alat kesehatan5. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan6. Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat7. Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional8. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan kualitas sumber

daya manusia kesehatan9. Mengembangkan pelayanan kesehatan primer10. Menguatkan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas11. Menguatkan manajemen dan sistem informasi kesehatan12. Meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi,balita, remaja dan lansia

2. Meningkatakan akes terhadap pelayanan gizi masyarakat3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan4. Meningkatkan ketersediaan, keterjangakauan, pemerataan dan

kualitas farmasi, alat kesehatan5. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan6. Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat7. Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional8. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan kualitas sumber

daya manusia kesehatan9. Mengembangkan pelayanan kesehatan primer10. Menguatkan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas11. Menguatkan manajemen dan sistem informasi kesehatan12. Meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan

ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN

RPJMN I2005 -2009

Bangkesdiarahkan untukmeningkatkanakses dan mutuyankes

Aksesmasyarakat thpyankes yangberkualitas telahlebihberkembang danmeningkat

Aksesmasyarakatterhadap yankesyang berkualitastelah mulaimantap

Kes masyarakatthp yankesyangberkualitastelahmenjangkaudan merata diseluruh wilayahIndonesia

RPJMN II2010-2014

RPJMN III2015 -2019

RPJMN IV2020 -2025

Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arahpromotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan

Kes masyarakatthp yankesyangberkualitastelahmenjangkaudan merata diseluruh wilayahIndonesia

VISI:MASYARAKAT

SEHATYANG MANDIRI

DANBERKEADILAN

KURATIF-REHABILITATIF

PROMOTIF - PREVENTIF

6

ISU STRATEGISPEMBANGUNAN KESEHATAN

7.Lansia1. Ibu

hamil

KURATIF-REHABILITATIF

Akses masyarakatterhadap yankes yang

BERKUALITAS telah mulaimantap

VISI

7.Lansia1. Ibu

hamil

2. Bayi

3. Balita

4. Usia sekolah

5. Remaja

6. Usiaproduktif

Screeningbayi baru

lahir

imunisasi,vit A, PMT

UKSKespro

Kesja

PROMOTIF - PREVENTIF

7

UU No.442009

TentangRumahSakit

UU No.442009

TentangRumahSakit

Permenkes Nomor : 659/2009Tentang RS Indonesia Kelas DuniaPermenkes Nomor : 659/2009Tentang RS Indonesia Kelas Dunia

Permenkes Nomor : 147/2010Tentang Perizinan Rumah SakitPermenkes Nomor : 147/2010Tentang Perizinan Rumah Sakit

Permenkes Nomor : 340/2010Tentang Klasifikasi Rumah SakitPermenkes Nomor : 340/2010Tentang Klasifikasi Rumah Sakit

Permenkes Nomor : 012/2012Tentang Akreditasi Rumah SakitPermenkes Nomor : 012/2012Tentang Akreditasi Rumah Sakit

Permenkes Nomor :755/2011 TentangPenyelenggaraan Komite MedikPermenkes Nomor :755/2011 TentangPenyelenggaraan Komite Medik

Permenkes Nomor :001/2012 TentangSistem Rujukan PerseoranganPermenkes Nomor :001/2012 TentangSistem Rujukan Perseorangan

Permenkes Nomor 1438/2010 TentangStandar Pelayanan KedokteranPermenkes Nomor 1438/2010 TentangStandar Pelayanan Kedokteran

Permenkes Nomor 1691/2011 TentangKeselamatan Pasien di RSPermenkes Nomor 1691/2011 TentangKeselamatan Pasien di RS

Permenkes No 69 th 2013tentang Tarif JKNPermenkes No 69 th 2013tentang Tarif JKN

Permenkes no 71 tahun 2013tentang Pelayanan Kes pada JKNPermenkes no 71 tahun 2013tentang Pelayanan Kes pada JKN

UU No.442009

TentangRumahSakit

UU No.442009

TentangRumahSakit Permenkes Nomor : 012/2012

Tentang Akreditasi Rumah SakitPermenkes Nomor : 012/2012Tentang Akreditasi Rumah SakitSK Menteri Kesehatan Nomor: 428/2012Tentang Penetapan Lembaga IndependenPelaksana Akreditasi RS di Indonesia

SK Menteri Kesehatan Nomor: 428/2012Tentang Penetapan Lembaga IndependenPelaksana Akreditasi RS di Indonesia

Standar Akreditasi RS 2012(Keputusan Dirjen BUK Nomor:

HK02.04/I/2790/11)

Standar Akreditasi RS 2012(Keputusan Dirjen BUK Nomor:

HK02.04/I/2790/11)

Permenkes Nomor 1691/2011 TentangKeselamatan Pasien di RSPermenkes Nomor 1691/2011 TentangKeselamatan Pasien di RS

SK Menteri Kesehatan Nomor: 238/2013FORMULARIUM NASIONALSK Menteri Kesehatan Nomor: 238/2013FORMULARIUM NASIONAL

Globalisasi ( Asean Framework Agreement OnService, Asean Community dsb)

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Semakin Maju

Persaingan/Kompetisi Penyedia Layanan Kesehatan,Penanaman Modal Asing

TANTANGAN MASA DEPAN FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA

Persaingan/Kompetisi Penyedia Layanan Kesehatan,Penanaman Modal Asing

Tingkat Ekonomi dan Pendidikan Masyarakat SemakinTinggi BEROBAT KELUAR NEGERI

PELAYANAN KESEHATAN BERMUTUWAJIB AKREDITASI

1)1) UntukUntuk PPeningkatan mutu pelayanan RSeningkatan mutu pelayanan RSwajib diwajib diakreditasiakreditasi minimal 3minimal 3 tahuntahun sekalisekali

2)2) AAkreditasi RSkreditasi RS ygyg didimaksud dilakukanmaksud dilakukanoleh lembaga independen dr dalam/luaroleh lembaga independen dr dalam/luarnegeri berdasarkan standar akreditasi ygnegeri berdasarkan standar akreditasi ygberlakuberlaku

3)3) LLembaga independen sbgmana dimaksudembaga independen sbgmana dimaksudpd ayat (2) ditetapkan oleh Menteripd ayat (2) ditetapkan oleh Menteri

4)4) KKetentuan mengenai akreditasi RSetentuan mengenai akreditasi RSdimaksud diatur dgn Peraturan Menteridimaksud diatur dgn Peraturan Menteri

1)1) UntukUntuk PPeningkatan mutu pelayanan RSeningkatan mutu pelayanan RSwajib diwajib diakreditasiakreditasi minimal 3minimal 3 tahuntahun sekalisekali

2)2) AAkreditasi RSkreditasi RS ygyg didimaksud dilakukanmaksud dilakukanoleh lembaga independen dr dalam/luaroleh lembaga independen dr dalam/luarnegeri berdasarkan standar akreditasi ygnegeri berdasarkan standar akreditasi ygberlakuberlaku

3)3) LLembaga independen sbgmana dimaksudembaga independen sbgmana dimaksudpd ayat (2) ditetapkan oleh Menteripd ayat (2) ditetapkan oleh Menteri

4)4) KKetentuan mengenai akreditasi RSetentuan mengenai akreditasi RSdimaksud diatur dgn Peraturan Menteridimaksud diatur dgn Peraturan Menteri

Pasal 3 :Ayat 3 RS wajib mengikuti akreditasinasionalAyat 5 RS yg akan mengikuti akreditasiinternasional harus sudah mendapatkanstatus akreditasi nasionalAyat 7 RS terbaru yang telah memperolehizin operasional & beroperasi minimal 2 tahunwajib mengajukan permohonan akreditasi

Pasal 3 :Ayat 3 RS wajib mengikuti akreditasinasionalAyat 5 RS yg akan mengikuti akreditasiinternasional harus sudah mendapatkanstatus akreditasi nasionalAyat 7 RS terbaru yang telah memperolehizin operasional & beroperasi minimal 2 tahunwajib mengajukan permohonan akreditasi

Pasal 3 :Ayat 3 RS wajib mengikuti akreditasinasionalAyat 5 RS yg akan mengikuti akreditasiinternasional harus sudah mendapatkanstatus akreditasi nasionalAyat 7 RS terbaru yang telah memperolehizin operasional & beroperasi minimal 2 tahunwajib mengajukan permohonan akreditasi

Pasal 3 :Ayat 3 RS wajib mengikuti akreditasinasionalAyat 5 RS yg akan mengikuti akreditasiinternasional harus sudah mendapatkanstatus akreditasi nasionalAyat 7 RS terbaru yang telah memperolehizin operasional & beroperasi minimal 2 tahunwajib mengajukan permohonan akreditasi

SK MENKES NOMOR 428/2012TENTANG PENETAPAN LEMBAGA

INDEPENDEN PELAKSANA AKREDITASI RS DIINDONESIA

Lembaga Independen PelaksanaAkreditasi RS di Indonesia terdiri atas :a. Komisi Akreditasi RS (KARS)...b. Joint Commissions International (JCI)yang merupakan lembaga pelaksanaakreditasi yang berasal dari luar negeri

Lembaga Independen PelaksanaAkreditasi RS di Indonesia terdiri atas :a. Komisi Akreditasi RS (KARS)...b. Joint Commissions International (JCI)yang merupakan lembaga pelaksanaakreditasi yang berasal dari luar negeri

Peran Pemerintah Daerah

UU No: 44/2009

Pasal 6 Ayat I (c)

Pemerintah danPemerintah

Daerahbertanggungjawab untuk :

Membina danmengawasi

penyelenggaraanRS

Permenkes No 12 / 2012 ttg. AkreditasiRS

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMDAPasal 16

1. Pemerintah dan Pemda wajib mendukung,memotivasi, mendorong & memperlancar prosespelaksanaan Akreditasi untuk semua RS.

2. Pemerintah dan Pemda dapat memberikan bantuanpembiayaan kepada RS untuk proses akreditasi.

3. Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud padaayat (2) bersumber dari APBN, APBD atau sumberlain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBINAAN DAN PENGAWASANPasal 17

1. Menteri melalui Dirjen melakukan Binwas dalampenyelenggaraan Akreditasi

2. Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan mengikutsertakan Pemda, BPRSdan Asosiasi Perumahsakitan.

UU No: 44/2009

Pasal 6 Ayat I (c)

Pemerintah danPemerintah

Daerahbertanggungjawab untuk :

Membina danmengawasi

penyelenggaraanRS

Permenkes No 12 / 2012 ttg. AkreditasiRS

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMDAPasal 16

1. Pemerintah dan Pemda wajib mendukung,memotivasi, mendorong & memperlancar prosespelaksanaan Akreditasi untuk semua RS.

2. Pemerintah dan Pemda dapat memberikan bantuanpembiayaan kepada RS untuk proses akreditasi.

3. Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud padaayat (2) bersumber dari APBN, APBD atau sumberlain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBINAAN DAN PENGAWASANPasal 17

1. Menteri melalui Dirjen melakukan Binwas dalampenyelenggaraan Akreditasi

2. Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan mengikutsertakan Pemda, BPRSdan Asosiasi Perumahsakitan.

JUMLAH RS BERDASARKANKEPEMILIKAN, JENIS DAN KELAS RS

Kategori Kepemilikan RSUmum

RSKhusus Total

Pemerintah 760 96 856

Kemkes 15 19 34

Pemda Propinsi 53 44 97

Pemda Kabupaten 447 12 459

RS PUBLIKPemda Kota 78 14 92

Kementerian Lain 3 1 4

TNI 121 6 127

POLRI 43 0 43

Swasta Non Profit 523 203 726

RS PRIVATSWASTA 433 241 674

BUMN 59 7 66

TOTAL : 1,775 547 2,322

Data RS Online 16 Juni 2014

DATA AKREDITASI RS

VERSI 2012VERSI 2012339 RS YANG TERDIRI:9 RS YANG TERDIRI:** 335 RS : PARIPURNA (5 RS : PARIPURNA (77 Pemerintah, 2Pemerintah, 266 Swasta)Swasta)* 1* 1 RS : UTAMARS : UTAMA* 2 RS : MADYA* 2 RS : MADYA* 1 RS : DASAR* 1 RS : DASAR

VERSI 2007: 1277 RSRenstra 2010-2014 : 92,67%* 932 RS : 5 Yan* 139 RS : 12Yan* 206 RS : 16 Yan

VERSI 2012VERSI 2012339 RS YANG TERDIRI:9 RS YANG TERDIRI:** 335 RS : PARIPURNA (5 RS : PARIPURNA (77 Pemerintah, 2Pemerintah, 266 Swasta)Swasta)* 1* 1 RS : UTAMARS : UTAMA* 2 RS : MADYA* 2 RS : MADYA* 1 RS : DASAR* 1 RS : DASAR

MASA BERLAKUSEMUA AKAN

HABIS

MASA BERLAKUSEMUA AKAN

HABIS

2320RS 39 RS 2281 !!!!RS

Tantangan Besar untukAkreditasi RS

Pengembangan RS Kelas Dunia (JCI)

Target Renstra 2010-2014 : Tersedianya 5

kota dengan RSKelas Dunia

Setiap Progress Pencapaian Akreditasi JCIdipantau oleh UKP4

Setiap Progress Pencapaian Akreditasi JCIdipantau oleh UKP4

RSUP Cipto Mangunkusumo,Jakarta **

RSUP Sanglah, Denpasar** RSUP Fatmawati, Jakarta** RSUP dr Sardjito, DIY * RSUP dr Wahidin

Sudirohusodo, Makassar RSPAD Gatot Soebroto * RSUP H Adam Malik, Medan RSUP dr Kariadi, Semarang RSUP dr Hasan Sadikin,

Bandung

RS Pemerintah yg didorongmencapai kelas Dunia

Tahun 2011 - 2014

RS SUDAHTERAKREDITASI JCI

1. RSUP Cipto Mangunkusumo2. RSUP Sanglah3. RSUP Fatmawati4. RS Siloam Karawaci5. RS Santosa Bandung6. RS Eka Hospital BSD7. RS Eka Hospital Pekan Baru8. RS Premier Bintaro9. RS Premier Jatinegara10.RS Premier Surabaya11.RS Pondok Indah – Puri Indah12.RS Awal Bros Bekasi13.RS Awal Bros Tangerang

RSUP Cipto Mangunkusumo,Jakarta **

RSUP Sanglah, Denpasar** RSUP Fatmawati, Jakarta** RSUP dr Sardjito, DIY * RSUP dr Wahidin

Sudirohusodo, Makassar RSPAD Gatot Soebroto * RSUP H Adam Malik, Medan RSUP dr Kariadi, Semarang RSUP dr Hasan Sadikin,

Bandung

1. RSUP Cipto Mangunkusumo2. RSUP Sanglah3. RSUP Fatmawati4. RS Siloam Karawaci5. RS Santosa Bandung6. RS Eka Hospital BSD7. RS Eka Hospital Pekan Baru8. RS Premier Bintaro9. RS Premier Jatinegara10.RS Premier Surabaya11.RS Pondok Indah – Puri Indah12.RS Awal Bros Bekasi13.RS Awal Bros Tangerang

4 SasaranSTANDAR AKREDITASI 2012

4 SasaranSTANDAR AKREDITASI 2012

Standar Akreditasi RS 2012

Standar Pelayananberfokus pada pasien

Standar Manajemen RS

PROFESI TERLIBAT PENUH

Standar Manajemen RS

Standar KeselamatanPasien RS

Standar MILLENIUMDEVELOPMENT GOALS

(7 Bab)

(Section I: Patient-Centered Standards)

(Section II: Health CareOrganization Managementstandards)

(8 Chapter)

Instrumen tahun 2012 (mengacu JCI edisi 4)Fokus pada Keselamatan PasienTambahan Penilaian 3 Program Pemerintah (MDG’s)Dimulai Juni 2012

Instrumen tahun 2012 (mengacu JCI edisi 4)Fokus pada Keselamatan PasienTambahan Penilaian 3 Program Pemerintah (MDG’s)Dimulai Juni 2012

Sasaran I:KelompokStandarPelayananberfokus padapasien

Sasaran II :KelompokStandarManajemenRumahSakit(6 Bab)

(Section II: Health CareOrganization Managementstandards)

(International PatientSafety Goals (IPSG))(Chapter 1Section I)

(6 Chapter)

J.C.I Edisi 4. Thn 2011

Sasaran II :KelompokStandarManajemenRumahSakit

Sasaran III:SasaranKeselamatanPasien RS

19

Akreditasi 2012(mengacu JCI edisi 4 dan MDG’s)

I. Kelompok Standar Pelayanan Berfokus PadaPasien 161 Std. 436 EPBab 1. Akses ke pelayanan & Kontinuitas

Pelayanan (APK)Bab 2. Hak Pasien dan Keluarga (HPK)Bab 3. Asesmen Pasien (AP)Bab 4. Pelayanan Pasien (PP)Bab 5. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)Bab 6. Manajemen & Penggunaan Obat

(MPO)Bab 7. Pendidikan Pasien dan Keluarga

(PPK)II. Kelompok Standar Manajemen RS 153 Std, 569 EPBab 1. Peningkatan Mutu & Keselamatan

Pasien (PMPK)Bab 2. Pencegahan dan Pengendalian

Infeksi (PPI)Bab 3.Tata Kelola, Kepemimpinan dan

Pengarahan (TKP)Bab 4.Manaj.Fasilitas & Keselamatan (MFK)Bab 5. Kualifikasi dan Pendidikan Staf

(KPS)Bab 6. Manajemen Komunikasi dan

Informasi (MKI)

III. Sasaran Keselamatan Pasien RS 6 Std, 24 EP1. Sasaran I : Ketepatan Identifikasi

Pasien2. Sasaran II : Peningkatan Komunikasi

yang Efektif3. Sasaran III : Peningkatan Keamanan

Obat yang Perlu Diwaspadai4. Sasaran IV : Kepastian Tepat Lokasi,

Tepat Prosedur,Tepat Operasi5. Sasaran V : Pengurangan Risiko

Infeksi Terkait Yankes6. Sasaran VI : Pengurangan Risiko

Pasien Jatuh

IV. Sasaran Millenium Development Goals(MDG’s) 3 Std, 19 EP1. Sasaran I Penurunan AKB dan

Peningkatan Kes.Ibu2. Sasaran II Penurunan Angka

Kesakitan HIV/AIDS3. Sasaran III Penurunan Angka

Kesakitan TB

I. Kelompok Standar Pelayanan Berfokus PadaPasien 161 Std. 436 EPBab 1. Akses ke pelayanan & Kontinuitas

Pelayanan (APK)Bab 2. Hak Pasien dan Keluarga (HPK)Bab 3. Asesmen Pasien (AP)Bab 4. Pelayanan Pasien (PP)Bab 5. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)Bab 6. Manajemen & Penggunaan Obat

(MPO)Bab 7. Pendidikan Pasien dan Keluarga

(PPK)II. Kelompok Standar Manajemen RS 153 Std, 569 EPBab 1. Peningkatan Mutu & Keselamatan

Pasien (PMPK)Bab 2. Pencegahan dan Pengendalian

Infeksi (PPI)Bab 3.Tata Kelola, Kepemimpinan dan

Pengarahan (TKP)Bab 4.Manaj.Fasilitas & Keselamatan (MFK)Bab 5. Kualifikasi dan Pendidikan Staf

(KPS)Bab 6. Manajemen Komunikasi dan

Informasi (MKI)

III. Sasaran Keselamatan Pasien RS 6 Std, 24 EP1. Sasaran I : Ketepatan Identifikasi

Pasien2. Sasaran II : Peningkatan Komunikasi

yang Efektif3. Sasaran III : Peningkatan Keamanan

Obat yang Perlu Diwaspadai4. Sasaran IV : Kepastian Tepat Lokasi,

Tepat Prosedur,Tepat Operasi5. Sasaran V : Pengurangan Risiko

Infeksi Terkait Yankes6. Sasaran VI : Pengurangan Risiko

Pasien Jatuh

IV. Sasaran Millenium Development Goals(MDG’s) 3 Std, 19 EP1. Sasaran I Penurunan AKB dan

Peningkatan Kes.Ibu2. Sasaran II Penurunan Angka

Kesakitan HIV/AIDS3. Sasaran III Penurunan Angka

Kesakitan TB

KENDALA DALAM MENCAPAI STATUS AKREDITASI RS

Budaya kerja yang belum mendukung peningkatan mutu dan Patient Safety Pola pikir yang Provider Centered. Fasilitas sarana, prasarana dan peralatan yang belum memenuhi persyaratan

Terkait Pencegahan dan pengendalian infeksi dan keamanan fasilitas sepertiruang isolasi, peralatan pemadaman kebakaran dsb.

Perubahan Pendekatan Penilaian AkreditasiAkreditasi 2007 terutama menilai dokumen kebijakan yang ada namunakreditasi 2012 menilai dokumen dan implementasinya. Sehingga rumah sakitharus secara kontinue melakukan sosialisasi. effort lebih besar.

Batasan Kemampuan PembiayaanTerbatasnya kemampuan RS melaksanakan akreditasi Anggaran belumdiprioritaskan oleh Pemda (walaupun sudah diatur oleh Permenkes No 12 /2012 ttg akreditasi Pasal 16 ayat 2)

Kurangnya SDM yang menjadi champion dalam proses akreditasi di RSterutama RS dengan SDM sedikit.

Budaya kerja yang belum mendukung peningkatan mutu dan Patient Safety Pola pikir yang Provider Centered. Fasilitas sarana, prasarana dan peralatan yang belum memenuhi persyaratan

Terkait Pencegahan dan pengendalian infeksi dan keamanan fasilitas sepertiruang isolasi, peralatan pemadaman kebakaran dsb.

Perubahan Pendekatan Penilaian AkreditasiAkreditasi 2007 terutama menilai dokumen kebijakan yang ada namunakreditasi 2012 menilai dokumen dan implementasinya. Sehingga rumah sakitharus secara kontinue melakukan sosialisasi. effort lebih besar.

Batasan Kemampuan PembiayaanTerbatasnya kemampuan RS melaksanakan akreditasi Anggaran belumdiprioritaskan oleh Pemda (walaupun sudah diatur oleh Permenkes No 12 /2012 ttg akreditasi Pasal 16 ayat 2)

Kurangnya SDM yang menjadi champion dalam proses akreditasi di RSterutama RS dengan SDM sedikit.

UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH RS

Advokasi yang jelas dan terarah kepada stakeholder terkait di Pemerintah Daerahagar memahami kebutuhan rumah sakit terhadap proses peningkatan mutu danakreditasi

Rencana StrategikRumah sakit menyusun rencana strategis rumah sakit untuk menentukan arah tujuanpengembangan RS dan menyusun prioritas terkait kebutuhan perbaikan sarana danprasarana rumah agar memenuhi standar

Transformasi BudayaBerupaya mengubah budaya kerja pegawai RS dan penegakkan disiplin pegawai PP53 ( di RS Pemerintah)

Sosialisasi dan edukasi berkesinambungan untuk staf RS agar berpola pikir Patient-Centered Care dan siap menerima perubahan ke arah perbaikan.

Melakukan implementasi standar yang pelaksanaannya dievaluasi melalui prosestelusur internal.

Capacity Building bagi champion-champion untuk mendukung proses persiapanakreditasi.

Studi banding dengan rumah sakit lain yang setaraf.

Advokasi yang jelas dan terarah kepada stakeholder terkait di Pemerintah Daerahagar memahami kebutuhan rumah sakit terhadap proses peningkatan mutu danakreditasi

Rencana StrategikRumah sakit menyusun rencana strategis rumah sakit untuk menentukan arah tujuanpengembangan RS dan menyusun prioritas terkait kebutuhan perbaikan sarana danprasarana rumah agar memenuhi standar

Transformasi BudayaBerupaya mengubah budaya kerja pegawai RS dan penegakkan disiplin pegawai PP53 ( di RS Pemerintah)

Sosialisasi dan edukasi berkesinambungan untuk staf RS agar berpola pikir Patient-Centered Care dan siap menerima perubahan ke arah perbaikan.

Melakukan implementasi standar yang pelaksanaannya dievaluasi melalui prosestelusur internal.

Capacity Building bagi champion-champion untuk mendukung proses persiapanakreditasi.

Studi banding dengan rumah sakit lain yang setaraf.

KESIMPULANKESIMPULAN

1. Rumah Sakit wajib melakukan upaya peningkatan mutu dengansalah satunya menjalankan akreditasi.

2. Akreditasi merupakan upaya untuk melakukan kendali mutudalam implementasi SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)

3. Rumah sakit harus meningkatkan mutunya agar dapat bersaingdengan fasilitas pelayanan kesehatan di luar negeri

4. Jumlah rumah sakit yang terakreditasi masih sangat sedikitsehingga diperlukan usaha bersama untuk mendukungpencapaian akreditasi RS di Indonesia

5. Pencapaian akreditasi RS memang memiliki banyak kendalanamun Pimpinan RS beserta seluruh pegawai harusmerencanakan dan melaksanakan berbagai upaya untukmengatasi hal tersebut dan meraih akreditasi.

1. Rumah Sakit wajib melakukan upaya peningkatan mutu dengansalah satunya menjalankan akreditasi.

2. Akreditasi merupakan upaya untuk melakukan kendali mutudalam implementasi SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)

3. Rumah sakit harus meningkatkan mutunya agar dapat bersaingdengan fasilitas pelayanan kesehatan di luar negeri

4. Jumlah rumah sakit yang terakreditasi masih sangat sedikitsehingga diperlukan usaha bersama untuk mendukungpencapaian akreditasi RS di Indonesia

5. Pencapaian akreditasi RS memang memiliki banyak kendalanamun Pimpinan RS beserta seluruh pegawai harusmerencanakan dan melaksanakan berbagai upaya untukmengatasi hal tersebut dan meraih akreditasi.