KEBIJAKAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAANDI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAdisampaikan

PADA SEMINAR SMK3 PADA INDUSTRI JASA KONSTRUKSI

LATAR BELAKANG1. 2. Dalam pembangunan Nasional, tenaga kerja mempunyai peranan & kedudukan yg penting sebagai pelaku & tujuan pembangunan Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan utk menjamin hak-hak dasar pekerja, kesamaan kesempatan & perlakuan tanpa diskriminasi utk mewujudkan kesejahteraan & keadilan Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan pekerja, ditetapkan peraturan per-UU-an ketenagakerjaan Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan institusi & lembaga yg penting dlm penyelenggaran administrasi negara bidang ketenagakerjaan Secara universal maksud & tujuan utama dilaksanakannya pengawasan ketenagakerjaan adalah utk mewujudkan kesejahteraan & keadilan Dlm sistem pemerintahan otoda diperlukan penataan prosedur & mekanisme pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan

3. 4.

5.

6.

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

PRINSIP

1. Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan Fungsi Negara 2. Bekerjasama secara erat dengan pengusaha dan pekerja/buruh 3. Bekerjasama dengan institusi lain seperti lembaga riset, perguruan tinggi 4. Berorientasi pada pendekatan pencegahan 5. Cakupan inspeksi bersifat universal 6. Berorientasi kepada tujuan organisasi

KEBIJAKANVISI Terwujudnya Masyarakat Industri yang Sejahtera dan Berkeadilan MISI 1. Mewujudkan Jaminan Kepastian Hukum 2. Menjadikan Institusi Andalan 3. Menciptakan ketenangan Bekerja & Berusaha

KEBIJAKANSTRATEGI1. 2. 3. 4.

Pengembangan fungsi & kapasitas kerja organisasi Pemantapan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Pengembangan Sistem & Budaya Kerja Pengembangan strategi & program dalam rangka penajaman penanganan substansi teknis Pengawasan Ketenagakerjaan

KEBIJAKANPengawasan Keselamatan KerjaVISI Terwujudnya Budaya Keselamatan Kerja Bagi Masyarakat Industri MISI 1. Meningkatkan Kinerja Pengawasan Keselamatan Kerja 2. Memantapkan Pelaksanaan Keselamatan Kerja Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK 3. Mengembangkan Jejaring Kerja Pengawasan Keselamatan Kerja

KEBIJAKANPengawasan Keselamatan Kerja

STRATEGI1. 2. 3. 4. 5.

Pemantapan Peraturan Perundangan Pembinaan Dan Sosialisasi Keselamatan Kerja Pemberdayaan Lembaga Dan Personil K3 Peningkatan Kerjasama Bidang Keselamatan Kerja Pemberian Penghargaan Dan Penegakan Hukum

KEBIJAKANPengawasan Kesehatan KerjaVISI Tenaga Kerja Dan Lingkungan Kerja Yang Sehat Dan Produktif MISI 1. Meningkatkan Penerapan SMK3 2. Mendorong Terciptanya Lingkungan Kerja Aman, Sehat Dan Produktif 3. Bebas Penyakit Akibat Kerja

KEBIJAKANPengawasan Kesehatan Kerja

STRATEGI1. 2. 3. 4. 5.

Peningkatkan Kualitas SDM Bidang Kesehatan Kerja Pemberdayaan Lembaga, LSM Dan Masyarakat Penetapan Standar Kesehatan Kerja Dan Lingkungan Kerja Penegakan Kepastian Hukum Pembentukan Sistem Informasi

KEBIJAKANPenerapan Sistem Manajemen K3

LATAR BELAKANG KEBIJAKANK3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak Kecalakaan kerja yang terjadi masih tinggi Pelaksanaan pengawasan masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek manajemen Relatif rendahnya komitment pimpinan perusahaan dalam hal K3 Kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran atas K3 Tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh komunitas perlindungan hak buruh internasional Desakan LSM internasional dalam hal hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan

AZAS SMK3Peningkatan K3 Secara Terus Menerus Dengan Pola Mandiri Bagian Dari Sistem Pengawasan K3 Bersifat Wajib Sejalan Dengan Kaidah Internasional Diaudit Oleh Badan Independen Mengakomodasikan Kebutuhan Perusahaan (Taylor Made)

Wajibdilaksanakan oleh perusahaan disemua sektor dan terintegrasi dgn sistem Manajemen Perusahaan Harus Memenuhi Persyaratan Minimum : - 5 prinsip dasar - 12 elemen

Utk perusahaan-2 di sektor kegiatan usaha spesifik dapat menambah sesuai jenis dan tingkat risiko bahaya yg ada

PEDOMAN PENERAPAN SMK3Peningkatan berkelanjutanKomitmen dan Kebijakan

Peninjauan ulang & Peningkatan oleh manajemen

Perencanaan SMK3

Pengukuran dan evaluasi

Penerapan SMK3

5 Prinsip Dasar

SMK3 Prinsip Dasar1. 1. 2. 3. 4. 5. Komitmen dan Kebijakan Perencanaan Penerapan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Tinjauan Ulang dan Peningkatan oleh Pihak Manajemen

Elemen AuditPembangunan dan Pemeliharaan Komitmen 2. Strategi Pendokumentasian 3. Peninjauan Ulang Perancangan (Desain) dan Kontrak 4. Pengendalian Dokumen 5. Pembelian 6. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 7. Standar Pemantauan 8. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan 9. Pengelolaan Material dan Perpindahan 10. Pengumpulan dan Penggunaan Data 11. Audit SMK3 12. Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan

AUDIT SMK3pasal 5

DIFINISI AUDIT SMK3alat untuk mengukur besarnya keberhasilan pelaksanaan dan penerpan SMK3 di tempat kerja pemeriksaan secara sistimatik dilakukan secara independen dilakukan oleh Badan Audit independen

minimal 1 kali/3 tahun

AUDIT SMK3 PERTAHUNNo 1 2 3 4 5 Tahun 1997 1998 1999 2000 2001 Perusahaan 23 33 63 64 70

HASIL AUDIT SMK3 TAHUN 2001Dari 70 Perusahaan

TINGKAT KEPATUHAN BERDASARKAN HASIL AUDIT SMK3 TAHUN 2001Perusahaan

No.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ElemenPembangunan & pemeliharaan komitmen Strategi pendokumentasian Peninjauan ulang perancangan (desain) dan kontrak Pengendalian dokumen Pembelian Keamanan bekerja berdasarkan sistem manajemen K3 Standar pemantauan Pelaporan dan perbaikan kekurangan Pengelolaan material dan perpindahan Pengumpulan dan penggunaan data Audit SMK3 Pengembangan ketrampilan dan kemampuan

Memenuhi (conformance) Jumlah 14 27 55 36 46 2 21 32 20 32 45 10 % 20 38,6 78,6 51,4 65,7 2,9 30 45,7 28.6 45,7 64,3 14,3

Tidak memenuhi (non conformance) Jumlah 56 43 15 34 24 68 49 38 50 38 25 60 % 80 61,4 21,4 21,4 34,3 97,1 70 54,3 71,4 54,7 35,7 85,7

TINGKAT PELANGGARAN TERHADAP KRITERIA ELEMEN

No.1 2 3 4 5 6 7 8

Kriteria Elemen 6 : Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3Sistem kerja Pengawasan Seleksi penempatan personil Lingkungan kerja Pemeliharaan, perbaikan dan perubahan sarana produksi Pelayanan Kesiapan untuk menangani keadaan darurat Pertolongan pertama pada kecelakaan

Perusahaan Memenuhi (conformance) Jumlah 24 47 67 33 34 67 15 47 % 34,3 67,1 95,7 47,1 48,6 95,7 21,4 67,1 Tidak memenuhi (non conformance) Jumlah 46 23 3 37 36 3 55 23 % 65,7 32,9 4,3 52,9 51,4 4,3 78,6 32,9

TINGKAT PELANGGARAN TERHADAP KRITERIA ELEMEN

No.1 2 3 4 5

Kriteria Elemen 12 : Pengembangan Ketrampilan Dan KemampuanStrategi pelatihan Pelatihan bagi manajemen dan supervisor Pelatihan bagi tenaga kerja Pelatihan untuk pengenalan bagi pengunjung dan kontraktor Pelatihan keahlian khusus

Perusahaan Memenuhi (conformance) Jumlah 23 61 67 54 40 % 32,9 87,1 95,7 77,1 57,1 Tidak memenuhi (non conformance) Jumlah 47 9 3 16 30 % 67,1 12,9 4,3 22,9 42,9

TINGKAT PELANGGARAN TERHADAP KRITERIA ELEMEN

No.1 2 3 4

Kriteria Elemen 1: Pembangunan & Pemeliharaan KomitmenKebijakan K3 Tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak Tinjauan awal dan evaluasi Keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja

Perusahaan Memenuhi (conformance) Jumlah 37 28 55 36 % 67,1 40 78,6 51,4 Tidak memenuhi (non conformance) Jumlah 23 42 15 34 % 32,9 60 21,4 48,6

TINGKAT PELANGGARAN TERHADAP KRITERIA ELEMEN

No.1 2 3

Kriteria Elemen 9: Pengelolaan Material Dan PerpindahannyaPenanganan secara manual dan mekanis Sistem pengangkutan, penyimpanan dan pembuangan Bahan-bahan berbahaya

Perusahaan Memenuhi (conformance) Jumlah 46 62 30 % 65,7 89,9 42,9 Tidak memenuhi (non conformance) Jumlah 24 8 40 % 34,3 10,1 57,1

TINGKAT PELANGGARAN TERHADAP KRITERIA ELEMEN

Perusahaan

No.1 2 3 4

Kriteria Elemen 7: Standar PemantauanPemeriksaan bahaya Pemantauan lingkungan kerja Peralatan inspeksi, pengukuran dan pengujian Pemantauan secara manual dan mekanis

Memenuhi (conformance) Jumlah 38 50 60 46 % 54,3 71,4 85,7 65,7

Tidak memenuhi (non conformance) Jumlah 32 20 10 24 % 45,7 28,6 14,3 34,3

KESIMPULAN1. 2. K3 merupakan hak dasar TK dan TK bukan komoditas Latar belakang kebijakan SMK3 karena masih rendahnya komitmen pengusaha terhadap pelaksanaan K3 dan semakin meningkatnya tuntutan global terhadap perlindungan hak-hak dasar TK SMK3 bertujuan menempatkan TK sesuai dengan harkat dan martabatnya dan meningkatkan komitmen pengusaha Pelaksanaan pencegahan kecelakaan selama ini masih bersifat parsial SMK3 herus terintegrasi dengan manejemen perusahaan Status dasar hukum SMK3 ditingkatkan dari kebijakan Menteri menjadi kebijakan Pemerintah SMK3 bersifat wajib dan bagian dari sistem pengawasan K3 nasional Terdiri dari 5 prisip dasar, 12 elemen dan 166 kriteria audit Audit SMK3 dilaksanakan oleh Badan independen

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. Pelaksanaan SMK3 masih belum berjalan lancar 11. Berdasarkan hasil audit SMK3 yang ada sebagian besar perusahaan bekerja tidak berdasarkan sistem manajemen K3 dan komitmen pengusaha masih rendah 12. Sebagian besar (85,7 %) pengusaha belum mengembangkan ketrampilan dan kemampuan SDM nya 13. Kesiapan untuk menangani keadaan darurat masih rendah (78,6 %) 14. 67,1 % perusahaan tidak mempunyai strategi pelatihan termasuk pelatihan ketrampilan khusus