Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman

PEDOMAN PRAKTIS TAHAP IMPLEMENTASI/PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN

dalam rangka mendukung

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

2015

Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pelaksanaan Halaman ii

KATA PENGANTAR Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) dilaksanakan secara bertahap. Setelah

kabupaten/kota selesai menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), Memorandum Program Sanitasi (MPS) atau melaksanakan Pemutakhiran SSK maka perlu segera ditindaklanjuti dengan tahapan implementasi. Melalui tahap implementasi ini diharapkan segala program dan kegiatan pembangunan sanitasi permukiman yang telah direncanakan dan dinilai layak (feasible) dapat segera terealisasikan, dan selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dokumen SSK dan MPS yang telah disusun dan disahkan (legalisasi) oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan acuan utama dan terpenting dalam tahapan implementasi ini. Tahap implementasi/Pelaksanaan terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu Persiapan Pelaksanaan, Pelaksanaan Pembangunan atau Konstruksi, dan Operasional dan Pemeliharaan. Kegiatan Persiapan Pelaksanaan utamanya adalah mempersiapkan perencanaan teknis (SID), pengadaan lahan (LA), penyiapan masyarakat dan kelembagaan paska-konstruksi. Tahap Pelaksanaan Pembangunan adalah pelaksanaan pembangunan fisik maupun non-fisik, baik yang dilaksanakan berbasis lembaga maupun masyarakat. Tahap selanjutnya adalah operasionalisasi dan pemeliharaan. Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi pedoman umum bagi Anggota Pokja Sanitasi Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para perencana dan pelaksana pembangunan sanitasi permukiman di daerah. Diharapkan dengan adanya Pedoman Praktis ini pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar, efektif, transparan dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya, dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Jakarta, Juni 2015 Joy Irmanputhra Urban Sanitation Management Spc.

Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pelaksanaan Halaman iii

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Istilah Daftar Singkatan Daftar Tabel Daftar Gambar

BUKU 1: Pedoman Umum

A. PENDAHULUAN

1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang

1.1.1. Tantangan, Permasalahan dan Target Pembangunan Sanitasi 1.1.2. Program PPSP 1.1.3. Dasar Hukum

1.2. Peran Pokja Sanitasi dalam Tahap Implementasi/Pelaksanaan 1.3. Pedoman Praktis

1.3.1. Tujuan dan Sasaran 1.3.2. Ruang Lingkup 1.3.3. Pengguna

1.4. Proses dan Jadual Implementasi 1.4.1. Proses 1.4.2. Jadual Pokja

1.5. Sistematika Pedoman Praktis 2. Tahap Implementasi/Pelaksanaan

2.1. Tahap Implementasi 2.1.1. Konsep Dasar 2.1.2. Proses dari Perencanaan ke Implementasi 2.1.3. Proses dalam Tahap Implementasi

2.2. Jadual Kegiatan 2.2.1. Rencana Kerja TIga Tahunan 2.2.2. Rencana Kerja Satu Tahunan 2.2.3. Referensi

2.3. Tahapan Implementasi 2.4. Rencana Jadual Implementasi

B. TAHAP IMPLEMENTASI/PELAKSANAAN

1. Proses 1 : Konsolidasi Tim 2. Proses 2 : Penyusunan Rencana Kerja 3. Proses 3 : Implementasi 4. Proses 4 : Monev dan Pelaporan 5. Proses 5 : Finalisasi

C. OUTLINE DAN FORMAT LAPORAN

Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pelaksanaan Halaman iv

BUKU 2 : Pedoman Teknis 1. Pengelolaan Air Limbah

a. Perencanaan Umum b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) c. Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S)

2. Perencanaan Persampahan a. Perencanaan Konstruksi (SID) b. Pelaksanaan Konstruksi (C) c. Operasi dan Pemeliharaan (OM)

3. Perencanaan Drainase a. Perencanaan Konstruksi (SID) b. Pelaksanaan Konstruksi (C) c. Operasi dan Pemeliharaan (OM) d. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

4. Sanitasi Berbasis Masyarakat a. Pelaksanaan Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) b. Pelaksanaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)

Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pelaksanaan Halaman v

DAFTAR ISTILAH Penyusunan Program dan Anggaran 1. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh

instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

2. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

3. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

4. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

5. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode I (satu) tahun.

6. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementrian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementrian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Strategis Kementrian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renstra-KL, adalah dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Program PPSP 1. Buku Putih Sanitasi (BPS) adalah data dan informasi mengenai kondisi dan permasalahan pembangunan

sanitasi permukiman yang mencakup air limbah, persampahan, drainase, kesehatan masyarakat, dan area beresiko sanitasi.

2. Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) adalah strategi, kebijakan dan arah pembangunan sanitasi permukiman yang mencakup air limbah, persampahan, dan drainase untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan indikasi program pembangunan sanitasi.

3. Memorandum Program Sanitasi (MPS) adalah program prioritas pembangunan sanitasi permukiman yang mencakup air limbah, persampahan, dan drainase untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, rencana kegiatan dan anggaran pembangunan sanitasi tahunan, dan kesiapan pelaksanaan pembangunan (readiness criteria).

4. Pemutakhiran SSK adalah proses yang dilakukan untuk antara lain memperbaharui SSK yang telah melampaui masa berlaku dan meningkatkan kualitas dokumen dari SSK sebelumnya dengan mempertimbangkan pencapaian target Universal Access di tahun 2019. Pada proses ini, pembuatan dokumen BPS, SSK dan MPS dipersingkat dan dipadatkan dengan hanya menghasilkan satu dokumen, yaitu dokumen SSK dengan waktu pelaksanaan pembuatan selama satu tahun.

5. Implementasi adalah tahapan pelaksanaan pembangunan, fisik dan non-fisik, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SSK dan MPS.

Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pelaksanaan Halaman vi

6. Rencana Program Investasi Jangka menengah (RPIJM)1 adalah dokumen perencanaan bidang Cipta Karya

yang berisikan rencana program-program pemerintah kabupaten/kota selama 5 (lima) tahun, termasuk rencana investasi dan pembiayaan tahunannya, baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. RPIJM menjadi dasar pengalokasian anggaran di Direktorat Jenderal Cipta Karya (Kemen PU)

SIDLACOM 1. SID (Survey, Investigation & Design) adalah Perencanaan Konstruksi, dalam hal ini mencakup penyusunan

Master Plan, Studi Kelayakan, Perencanaan Teknis Terinci (DED), Studi AMDAL, Studi LARAP, dll. 2. LA (Land Acquisition) adalah Pengadaan Lahan untuk kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana

sanitasi. 3. C (Construction) adalah Pelaksanaan Konstruksi, dalam hal ini mencakup pembangunan fisik prasarana

dan sarana sanitasi. Juga pelaksanaan kegiatan non-fisik pendukung, seperti sosialisasi dan pemicuan masyarakat, penyiapan kelembagaan, penyiapan peraturan, dll.

4. OM (Operation & Maintenance) adalah kegiatan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sanitasi yang telah dibangun.

1 RPIIJM atau RPI2JM adalah Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah

Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pelaksanaan Halaman vii

DAFTAR SINGKATAN (ACRONYM) 3R : Reuse, Reduce, dan Recycle

AMPL : Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

BPS : Buku Putih Sanitasi

DJ Bangda : Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kemendagri

DJCK : Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kemen PUPR

EHRA : Environmental Health Risk Assessment

IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah

IPLT : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

K/L : Kementerian/Lembaga

Kemen LH : Kementerian Lingkungan Hidup

Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri

Kemenkes : Kementrian Kesehatan

Kemen PUPR : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

MPS : Memorandum Program Sanitasi

Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Pemda : Pemerintah Daerah

Pokja : Kelompok Kerja

PPSP : Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Renja : Rencana Kerja

Renstra : Rencana Strategis

RKA : Rencana Kerja dan Anggaran

RKP : Rencana Kerja Pemerintah

RPIIJM : Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah

RPIJM : Rencana Program Investasi Jangka Menengah

RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

SIDLACOM : Survey, Investigation, Land Acquisition, Construction, Operation & Maintenance

SSK : Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota

TPA : Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pelaksanaan Halaman 8

Bagian A PENDAHULUAN


1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 TANTANGAN, PERMASALAHAN DAN TARGET PEMBANGUNAN SANITASI

Memasuki RPJMN 2015-2019, masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan sanitasi permukiman yang harus dihadapi, di antaranya:

Masih terdapatnya kesenjangan (gap) yang cukup besar untuk memenuhi target universal access di tahun 2019 (rata-rata gap 42%)

Pembangunan sanitasi masih belum menjadi prioritas pemerintah daerah

Masih minimnya kesiapan daerah dalam implementasi pembangunan sanitasi (baik dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan maupun aspek kelembagaan, peraturan, dan pengembangan partisipasi swasta)

Pelaksanaan pembangunan sanitasi masih mengandalkan dana APBN Permasalahan dan tantangan di sektor Air Limbah:

Cakupan layanan air limbah di Indonesia masih rendah (57,91% pada tahun 2013)

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Perlunya peningkatan kesadaran Pemerintah Daerah akan pentingnya pengelolaan air limbah

Kab/Kota belum memiliki strategi penanganan air limbah di daerah yang memadai

Belum ada institusi pengelola air limbah di Kab/Kota Permasalahan dan tantangan di sektor Persampahan:

Cakupan pelayanan sampah baru mencapai angka 57,09% pada tahun 2012

Produksi sampah bertambah secara signifikan sekitar 2-4% per tahun, tanpa diikuti dengan peningkatan infrastruktur persampahan

Kurangnya komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD untuk pengelolaan persampahan

Belum siapnya / tidak adanya institusi pengelolaan persampahan di Kab/Kota

Kab/Kota belum memiliki strategi penanganan persampahan yang memadai

Permasalahan dan tantangan di sektor Drainase Perkotaan:

Cakupan pelayanan drainase perkotaan baru mencapai 55,9% pada tahun 2012

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke saluran drainase, penutupan saluran drainase menjadi tempat usaha, dll.

Rendahnya alokasi anggaran untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan

Pemerintah daerah belum memiliki strategi penanganan drainase di daerah

Pembangunan saluran drainase belum mengacu kepada keterpaduan sistem

Belum ada institusi pengelola drainase di Kab/Kota Masih rendahnya capaian pembangunan sanitasi permukiman sampai dengan tahun 2013/2014 tentunya akan menjadi tugas yang sangat berat di tahun 2015 – 2019. Pada tahun 2019 diharapkan pembangunan sanitasi sudah mencapai universal access sebesar 100%.


Dengan demikian untuk mencapai target tersebut di atas diperlukan upaya implementasi/ pelaksanaan kegiatan yang terencana, sistematis, terukur dan efektif. Oleh sebab itu tahap Implementasi/Pelaksanaan perlu mendapat perhatian dan pendanaan yang memadai agar segala yang telah direncanakan dalam Strategi Sanitasi Kota (SSK) Memorandum Program sanitasi (MPS) maupun dokumen Pemutakhiran SSK dapat terlaksana sesuai rencana.

1.1.2 PROGRAM PPSP

Tahap Implementasi adalah tahap ke-5 (lima) dari tahapan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Tahap ini dilaksanakan setelah Kabupaten/Kota menyelesaikan Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) atau telah menyelesaikan proses pemutakhiran SSK. Dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan sanitasi yang efektif, terpadu dan komprehensif, jangka panjang, memberikan dampak yang luas bagi masyarakat, dan berkelanjutan. Tahap Implementasi dalam Program PPSP dijamin dapat terselenggara dengan tepat, cepat, efektif dan berkesinambungan karena telah didukung oleh:

Data dan fakta lapangan yang aktual dan terpercaya sebagaimana yang disajikan dalam dokumen EHRA dan BPS

Arah kebijakan dan strategi pengembangan yang jelas, termasuk visi jangka panjang, target dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagaimana yang disajikan dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota

Program dan Anggaran yang diusulkan telah dikaji dari berbagai aspek (teknis, keuangan, kelembagaan, lingkungan, sosial-ekonomi, dll) dan telah memperoleh kesepakatan dan komitmen bersama dari para stakeholder sanitasi.

Penelahaan Kesiapan Pelaksanaan (sesuai readiness criteria) secara teliti dan komprehensif, khususnya aspek pengadaan lahan, kesiapan dokumen perencanaan, kesiapan masyarakat, kesiapan kelembagaan paska-konstruksi, dll.

Dengan dukungan dokumen yang komprehensif dan berkualitas tersebut diharapkan tahapan implementasi dapat berlangsung dengan lancar, cepat, efektif, tanpa hambatan, dan tepat sasaran.

1.1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum terkait Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan pedoman bagi tahap implementasi adalah: 1. Peraturan Presiden No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Air Minum dan Sanitasi

a. Bab VI, Pasal 10 : a. Implementasi penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan sesuai dengan rencana

pembangunan yang mengacu pada RISPAM dan SSK b. Implementasi penyediaan air minum dan sanitasi meliputi : pembangunan infrastruktur

baru dan/atau rehabilitasi b. Bab VI, Pasal 11 :

a. Implementasi penyediaan air minum dapat dilakukan oleh: setiap orang atau kelompok masyarakat; pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan badan usaha.

b. Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan badan usaha harus diikuti dengan pembentukan unit pengelola untuk mengoperasikan dan memelihara infrastruktur air minum dan sanitasi yang dibangun.


2. SE Mendagri 660/4919/SJ tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah. Dalam tahap ini Pokja Sanitasi Provinsi dan Kab/Kota sesuai dengan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non-fisik Provinsi

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengatur tentang Pengelolaan Air Limbah, Persampahan, dan Drainase.

4. Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Pelaksanaan STBM, PHBS dll.

Beberapa Peraturan Perundangan lainnya yang menjadi referensi bagi Pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi Permukiman di daerah antara lain: 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 12. Peraturan Presiden 54/2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah beserta perubahan-

perubahannya (terakhir diubah tahun 2014). 13. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pengelolaan Persampahan 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Drainase Perkotaan 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Air Limbah Permukiman 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Sistem Pengendalian Manajemen PU (SIDLACOM) 19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Program PPSP di Daerah

1.2 PERAN POKJA SANITASI DALAM TAHAP IMPLEMENTASI/PELAKSANAAN Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dan Provinsi, memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal semua program dan kegiatan yang telah disusun di dalam dokumen SSK dan MPS agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai jadual. Tugas dan tanggung jawab anggota Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dan Provinsi telah diamanatkan dalam SE Mendagri 660/4919/SJ tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah, yang secara umum berupa pemberian masukan dan saran kepada Kepala Daerah, SKPD dan Instansi terkait dengan tentang:

Persiapan pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan

Pengoperasian dan pemeliharaan

Koordinasi, sinkronisasi dan monev Lebih lanjut diuraikan mengenai tugas dan fungsi Pokja Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengawal tahap implementasi sebagai berikut a) Bagi Pokja Provinsi, dapat:

i) Memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan sanitasi di wilayah provinsi dan kab/kota dan/atau antar kab/kota dalam provinsi, baik mencakup pelaksanaan kegiatan sosialisasi rencana pembangunan fisik dan


non-fisik, kesiapan lahan, analisa dampak lingkungan, masterplan, feasibility study, dan Detail Engineering Design.

ii) Memberikan saran dan masukan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman oleh SKPD provinsi, kabupaten/kota, maupun kementrian/lembaga terkait.

iii) Memberikan saran dan masukan dalam rangka melakukan tindakan-tindakan korektif yang perlu diambil oleh SKPD provinsi, kab/kota maupun kementrian/lembaga terkait apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman, baik fisik dan non-fisik.

b) Bagi Pokja Kabupaten atau Kota, dapat: i) Memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan,

pembangunan sanitasi baik mencakup pelaksanaan kegiatan sosialisasi rencana pembangunan fisik dan non-fisik, kesiapan lahan, analisa dampak lingkungan, masterplan, feasibility study dan Detail Engineering Design.

ii) Memberikan saran dan masukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan sanitasi permukiman oleh SKPD terkait.

iii) Memberikan saran dan masukan dalam rangka melakukan tindakan-tindakan korektif yang perlu diambil oleh SKPD terkait apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman, baik fisik dan non-fisik.

1.3 PEDOMAN PRAKTIS

1.3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Pedoman Praktis ini disusun untuk dapat dijadikan pegangan bagi Pokja Sanitasi di Kab/Kota dan Provinsi dalam rangka pelaksanaan Tahap 5 PPSP: Tahap Implementasi/Pelaksanaan. Pedoman ini dalam rangka membantu Pokja dalam merealisasikan rencana-rencana dalam SSK/MPS menjadi kenyataan (terbangun) di lapangan dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, Pedoman ini juga menjadi pedoman dan referensi bagi fasilitator dalam memfasilitasi Pokja dalam rangka implementasi/pelaksanaan program dan kegiatan di daerah agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana. Sasaran Pedoman Praktis ini adalah:

Sebagai pedoman bagi anggota Pokja Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengawal Tahap Implementasi/Pelaksanaan.

Sebagai pedoman tambahan bagi pejabat/staf SKPD dalam rangka berkoordinasi dan bekerjasama dengan Tim Pokja

Sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas implementasi yang baik (jadual penyelesaian tepat waktu, hemat biaya, partisipatif, output yang berkualitas, dan dapat langsung dimanfaatkan).

1.3.2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman adalah:

Tahap Implementasi/Pelaksanaan, yang dimulai dari tersedianya Anggaran. Hal ini mencakup seluruh tahapan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi permukiman, mulai perencanaan konstruksi (SID, Survey, Investigation, Design), pengadaan lahan (LA, Land Acquisition), pelaksanaan konstruksi (Construction) dan paska konstruksi (OM, Operation & Maintenance), termasuk aspek kelembagaan, administrasi, pembiayaan, peraturan, sosialisasi dan pemicuan, pengembangan peranserta swasta dan masyarakat (SIDLACOM++)

Pemantauan, evaluasi, pelaporan dan umpan-balik (feed back) secara reguler di setiap tahapan.


1.3.3 PENGGUNA

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi Pedoman bagi:

Kelompok Kerja Sanitasi/SKPD terkait di tingkat Kabupaten/Kota

Kelompok Kerja Sanitasi/SKPD terkait di tingkat Provinsi

Para pelaksana pembangunan prasarana dan sarana sanitasi (perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, penyedia barang dan jasa, pelaksana O&M, dll)

Fasilitator sanitasi, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi

Pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pembangunan sanitasi

1.4 PROSES DAN JADUAL

1.4.1 PROSES

Secara umum Tahap Implementasi/Pelaksanaan untuk siklus satu tahun anggaran, terdiri atas 5 proses utama, yaitu: 1. Konsolidasi Tim 2. Penyusunan Rencana Kerja 3. Implementasi/Pelaksanaan, yang mencakup kegiatan Persiapan Pelaksanaan (SIDLA, sosial dan

kelembagaan), Pelaksanaan Pembangunan (C), Operasi dan Pemeliharaan (OM). 4. Monitoring, evaluasi, pelaporan & tindakan korektif 5. Finalisasi dan diseminasi hasil-hasil yang telah dicapai.

Gambar 1.1

Proses Implementasi, Siklus Satu Tahun

1.4.2 JADUAL POKJA

Rencana jadual kegiatan Pokja Provinsi dan Kabupaten/Kota selama mengawal Tahap Implementasi adalah selama satu tahun anggaran atau selama 12 bulan (Januari - Desember). Jadual ini akan terus berulang setiap tahun anggaran. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.


Gambar 1.2 Jadual Kerja Pokja

1.5 SISTEMATIKA PEDOMAN PRAKTIS Pedoman Praktis ini terdiri atas 2 (dua) Buku, yaitu: Buku 1, menjelaskan mengenai:

Bagian A : Pendahuluan

Bagian B : Tahap Implementasi/Pelaksanaan

Bagian C : Outline dan Format Laporan Implementasi

Buku 2, menjelaskan mengenai aspek teknis perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan operasionalisasi dan pemeliharaan dari infrastruktur sanitasi permukiman:

Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan Persampahan

Drainase Perkotaan

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des

1 Konsolidasi Tim

2 Rencana Kerja

3 Implementasi

4 Monev X X X X X X X X X X X X

5 Finalisasi

Jadual PelaksanaanNo. Kegiatan


2 TAHAP IMPLEMENTASI/PELAKSANAAN

2.1 TAHAP IMPLEMENTASI

2.1.1 KONSEP DASAR

Keberhasilan Tahap Implementasi sangat tergantung dari hasil kegiatan pada tahap-tahap sebelumnya, seperti : perencanaan, pemrograman dan penganggaran. Selanjutnya hasil-hasil implementasi pada tahun berjalan juga dapat menjadi masukan atau umpan-balik bagi penyempurnaan perencanaan dan pemrograman untuk tahun berikutnya. Untuk jelasnya hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Konsep Dasar “Planning to Implementation”

2.1.2 PROSES DARI PERENCANAAN KE IMPLEMENTASI

Tahapan Implementasi/Pelaksanaan tidak dapat dipisahkan dengan tahapan sebelumnya, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Tahap Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini

adalah tersusunnya dokumen perencanaan (Buku Putih, Strategi Sanitasi, dan Memorandum Program), serta tersedianya anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.

2. Tahap Implementasi/Pelaksanaan (pembangunan fisik dan non-fisik), secara umum mengikuti tahapan SIDLACOM (perencanaan konstruksi, pengadaan lahan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan), termasuk di dalamnya kegiatan sosialisasi dan penyiapan masyarakat, penguatan kelembagaan dan SDM sanitasi, dll. Hasil dari tahapan ini adalah terbangunnya prasarana dan sarana sanitasi (MCK+, IPAL Komunal, TPA, TPST, saluran drainase).

Hubungan dan keterkaitan antar masing-masing tahapan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran

Perencanaan, yaitu proses penyusunan rencana strategik, utamanya Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM, tahun berjalan).

Pemrograman, yaitu proses penyusunan dan pembahasan program dan kegiatan tahunan secara komprehensif dan berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Forum-forum pembahasan ini dikenal dengan nama Musyarawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum SKPD di daerah, dan Forum Konsultasi Regional (contoh di Kementrian PU).


Penganggaran, yaitu proses pembahasan dan persetujuan anggaran, baik untuk anggaran di daerah (APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi) maupun anggaran Kementrian/Lembaga (APBN dan PHLN). Hasilnya adalah persetujuan penganggaran darai DPRD/DPR terhadap program dan kegiatan yang diusulkan.

2. Tahap Implementasi/Pelaksanaan

Persiapan Pelaksanaan. Proses ini bertujuan untuk “menyiapkan daerah” atau kriteria kesiapan (readiness criteria) sebelum pelaksanaan pembangunan fisik maupun non-fisik. Hal ini meliputi penyusunan Studi dan Disain (Master Plan, Studi Kelayakan, DED, Amdal), pengadaan lahan, sosialisasi dan penyiapan masyarakat, dan penyiapan kelembagaan pengelola paska-konstruksi.

Pelaksanaan Pembangunan. Proses ini berisikan kegiatan pembangunan fisik (konstruksi) prasarana dan sarana sanitasi, misalnya pembangunan IPAL Komunal, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), TPS-3R, TPA Controlled Landfill, dll.

Pengoperasian dan Pemeliharaan (OM). Proses ini berisikan kegiatan operasional, pemeliharaan, peningkatan kapasitas, perluasan layanan, rehabilitasi, perbaikan dll dari seluruh prasarana dan sarana sanitasi yang telah dibangun atau dibeli (diadakan).

Monitoring, Evaluasi, dan Tindakan Korektif. Proses ini untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung sesuai dengan rencana, dan bila terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan tindakan korektif.

Gambar 2.2

Siklus Perencanaan, Penganggaran dan Implementasi

2.1.3 PROSES DALAM TAHAP IMPLEMENTASI

Tahap Implementasi/Pelaksanaan terdiri atas beberapa tahapan proses, yaitu (lihat Tabel 2.1): 1. Konsolidasi Tim 2. Penyusunan Rencana Kerja Sanitasi tahunan 3. Implementasi/Pelaksanaan, yang terdiri dari

Persiapan Pelaksanaan,

Pelaksanaan Pembangunan

Operasi dan Pemeliharaan 4. Monev dan Tindakan Korektif 5. Finalisasi


Tabel 2.1 Proses Implementasi/Pelaksanaan, Siklus Satu Tahunan

No. Proses Langkah-langkah Jadwal Tentatif

1 Konsolidasi Tim 1. Persiapan Tim 2. Pelatihan & Coaching 3. Penyamaan Persepsi

Januari

2 Penyusunan Rencana Kerja Sanitasi

1. Mengkaji Dokumen 2. Inventarisasi Data Kegiatan/Paket

Pekerjaan dari masing-masing SKPD 3. Konsultasi dan Koordinasi Kesiapan

Pelaksanaan 4. Penyusunan Rencana Kerja Sanitasi

Tahunan 5. Mengawal Proses Pengadaan

Barang/Jasa

Februari

3 Implementasi/Pelaksanaan 1. Persiapan Pelaksanaan (penyusunan 2. Pelaksanaan Pembangunan 3. Pengoperasian dan Pemeliharaan 4. Koordinasi dan sinkronisasi 5. Serah-terima Aset

Maret s/d November (tergantung jenis paket pekerjaan)

4 Monev dan Tindakan Korektif

1. Monitoring dan evalasi secara reguler 2. Penyusunan Laporan Triwulanan 3. Pemberian saran dan rekomendasi

untuk tindakan korektif 4. Pemberian input bagi perencanaan

program/kegiatan tahun berikutnya

Sepanjang tahun

5. Finalisasi 1. Pemeriksaan Status Terakhir 2. Penyusunan Laporan Pelaksanaan 3. Seminar dan Diseminasi Laporan

Pelaksanaan

Desember

2.2 JADUAL KEGIATAN

2.2.1 RENCANA KERJA TIGA TAHUNAN

Tahap Implementasi/Pelaksanaan direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun T (atau n+22), dimana

sebelumnya diperlukan persiapan implementasi selama hampir 2 (dua) tahun, yaitu untuk: Tahap Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran: 1. Perencanaan, yaitu penyusunan Dokumen Perencanaan (SSK/MPS) yang dimulai pada awal tahun

T-2. Penyusunan draft SSK/MPS diharapkan dapat diselesaikan pada selambat-lambatnya akhir Juni T-2. Hal ini agar program/kegiatan dapat diikutsertakan pada pembahasan Program dan Anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun T.

2. Pemrograman, yaitu penyusunan Program yang direncanakan dilaksanakan pada periode Juli T-2 sampai dengan Juni T-1 (APBN Kementrian/Lembaga). Sedangkan untuk kegiatan yang dibiayai melalui APBD mengikuti jadual Musrenbang mulai dari tingkatan Desa.Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi (Januari – Juni T-1).

2 Tahun T digunakan oleh Ditjen Cipta Karya untuk menandakan dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan tahun n digunakan oleh Program PPSP yang menandakan dimulainya penyusunan SSK.


3. Penganggaran, yaitu penyusunan Anggaran yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Juli – Desember T-1 (APBN Kementrian/Lembaga). Sedangkan untuk kegiatan yang dibiayai melalui APBD mengikuti jadual penganggaran yang telah ditentukan oleh Permendagri 13/2006 (Juni – Desember T-1).

Tahap Implementasi/Pelaksanaan: 4. Implementasi atau Pelaksanaan dimulai pada tahun T atau n+2. Kegiatan utamanya adalah

perencanaan konstruksi, pembebasan lahan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan), termasuk kegiatan penyiapan masyarakat, penyiapan dan penguatan kelembagaan paska-konstruksi, serta penyiapan dan penegakan peraturan.

5. Pemantauan dan Evaluasi dilakukan untuk memantau seluruh proses implementasi (butir 9) baik melalui pengamatan langsung di lapangan, rapat-rapat dan laporan/dokumentasi. Pemantauan dilakukan sepanjang tahun, dan hasilnya akan menjadi masukan atau umpan-balik bagi Perencanaan (Renja Sanitasi) tahun berikutnya.

Rencana Jadual Kegiatan tersebut merupakan pendekatan normatif, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ada kalanya suatu Program/Kegiatan (Proyek) tertentu dapat melakukan percepatan (Fast Track Process), khususnya untuk kegiatan yang sederhana atau berbasis masyarakat (community-based). Rencana jadual implementasi secara tentatif ini dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan 2.4, sedangkan untuk

rencana kerja berkesinambungan (rolling plan) dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.3 Rencana Kerja 3 Tahunan (From Planning to Implementation)

3

3 Tabel ini merupakan Batch 1, yaitu Proses Penyusunan atau Pemutakhiran SSK/MPS yang dilaksanakan pada pada tahun

pertama (T-2 atau n), dan dibutuhkan waktu untuk proses pemrograman dan penganggaran selama satu tahun (T-1 atau n+1), dan pelaksanaan baru dapat dilaksanakan pada tahun ke berikutnya (T atau n+2) .

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Proses Perencanaan & Penganggaran

1 Perencanaan (SSK, MPS, dll)

2 Penyusunan Program

- Pusat (Kementrian/Lembaga

- Daerah (Kab/Kota dan Provinsi)

3 Penyusunan Anggaran

- APBD (Kab/Kota dan Provinsi)

- APBN (Kementrian/Lembaga)

Proses Implementasi (SIDLACOM)

1 Persiapan dan Pra Kontrak

2 Penandatanganan Kontrak

3 Pelaksanaan Kontrak/Pekerjaan

4 Serah Terima dan Finalisasi

5 Pemantauan, Evaluasi, dan Umpan-Balik *** *** *** ***

No. Kegiatan

Tahun T

(Tahun n) Tahun n+1 Tahun n+2

Tahun T-2 Tahun T-1


Tabel 2.4 Rencana Kerja Berkesinambungan (Rolling Plan)

4

4 Tabel ini menggambarkan konsep implementasi SSK/MPS selama 5 tahun, dikaitkan dengan proses pemrograman dan

penganggaran, serta umpan-balik (feed back) dari proses monitoring & evaluasi. Umpan-balik ini merupakan masukan bagi penyempurnaan pemrograman dan anggaran pada tahun berikutnya.

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Kegiatan Batch-1

Perencanaan (SSK/MPS)

Pemrograman

- Pusat (Kementrian/Lembaga)

- Daerah (Pemda K/K dan Prov)

Penganggaran (APBD dan APBN)

Implementasi (SIDLACOM ++)

Monitoring, Evaluasi, Feed Back xx xx xx

Kegiatan Batch-2

Review & Update Perencanaan

Pemrograman





Monitoring, Evaluasi, Feed Back xx xx

Kegiatan Batch-3


Pemrograman






Kegiatan Batch-4


Pemrograman






Kegiatan Batch-5 & Updating SSK

Updating Perencanaan (SSK/MPS)

Pemrograman





(n+1)

Tahun T+5

Kegiatan Utama

Tahun T+4

(n+5 atau n)

Tahun T-2 Tahun T-1 Tahun -T Tahun T+1 Tahun T+2

(n) (n+1) (n+2) (n+3) (n+4)


Tabel 2.5 Simulasi Penyusunan Jadual Program dan Kegiatan

(Contoh : Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah –Terpusat (SPAL-T)

No. Batch Program/Kegiatan Tahun

Pelaksanaan Instansi

Pelaksana Ket

Kegiatan Fisik:

1 1 Penyusunan Master Plan, FS, DED Tahun T Pusat, Pemda SID

2 2 Pengadaan Lahan Tahun T atau T+1 Pemda LA

3 3 Konstruksi 1 (IPAL dan Jar. Primer) Tahun T+2 Pusat, Pemda C

4 4 Konstruksi 2 (Jar. Sekunder, SR) Tahun T+3 Pemda C

5 5 Operasi dan Pemeliharaan Tahun T+4 dst Pemda OM

Kegiatan Non-Fisik:

6 1 Sosialisasi, Pemicuan Tahun T Pemda

7 2 Penyiapan Kelembagaan Tahun T dan T+1 Pemda

8 3 Penyiapan Peraturan Tahun T dan T+1 Pemda

9 4 Penyiapan Biaya OM Tahun T+4 dst Pemda

10 1-5 Monev, Supervisi, Pengawasan Setiap tahun Pemda

2.2.2 RENCANA KERJA SATU TAHUNAN

Jadual Tahap Implementasi adalah sepanjang tahun (12 bulan, Januari - Desember), dan akan terus berulang setiap tahun. Jadual ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Tabel 2.6

Jadual Kerja Pokja

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des

1 Konsolidasi Tim

2 Rencana Kerja

3 Implementasi

4 Monev X X X X X X X X X X X X

5 Finalisasi

Jadual PelaksanaanNo. Kegiatan


Bagian B TAHAP IMPLEMENTASI/PELAKSANAAN


PROSES 1 KONSOLIDASI TIM

Referensi: Peraturan Presiden tentang

Air Minum dan Sanitasi

SE Mendagri tentang PPSP

Pedoman PPSP

Pelaksana: Pokja Kab/Kota (Koord)

Pokja Provinsi (Support)

PMU & PIU (Support)

Pelaksanaan: Januari (1 bulan)

Deskripsi Konsolidasi Tim Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota sangat dibutuhkan agar Tahap Implementasi/Pelaksanaan dapat terselenggara dengan baik, efisien dan efektif, dan tepat waktu. Konsolidasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja tim, dan pada akhirnya akan diperoleh hasil pembangunan (output) fisik maupun non-fisik yang berkualitas, tepat waktu, tepat biaya, dan dapat segera dimanfaatkan. Kegiatan pelatihan dan coaching dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan staf Pokja, baik aspek teknis sanitasi maupun manajemen proyek. Pelaksanaan pelatihan dan kick off meeting di tahap awal ini untuk mempersiapkan Tim Pokja agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif.

Tujuan Konsolidasi tim ini bertujuan untuk:

Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar masing-masing anggota Pokja, baik kab/kota maupun provinsi.

Meningkatkan kinerja dan produktivitas Tim Pokja agar hasil pembangunan sanitasi (output) lebih berkualitas, tepat waktu, tepat biaya, dan dapat segera dimanfaatkan.

Sasaran Sasaran yang harus dicapai: 1. Kesiapan Tim Pokja, baik aspek legal, organisasi dan personalia,

pembiayaan operasional, ketersediaan ruang kerja, dll. 2. Profesionalisme Tim, masing-masing anggota tim sudah cukup

terlatih dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan efektif. 3. Adanya kesamaan persepsi dan komitmen untuk mensukseskan

Tahap Implementasi/Pelaksanaan.

Langkah-langkah Langkah-langkah yang akan ditempuh: 1.1 Persiapan Tim 1.2 Penyamaan Persepsi 1.3 Pelatihan & Coaching


LANGKAH 1.1 PERSIAPAN TIM

Referensi: Peraturan Presiden tentang

Air Minum dan Sanitasi


Pedoman PPSP



PMU & PIU (Support)

Pelaksanaan: Januari (1-2 minggu)

Deskripsi Persiapan Tim Pokja Sanitasi, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum dimulainya Tahap Implementasi/Kegiatan.

Tujuan Mempersiapan Tim Pokja agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mendukung Tahap Implementasi/Pelaksanaan

Sasaran Hal-hal yang harus dicapai:

Ketersediaan SK Pokja yang sesuai ketentuan

Ketersediaan personalia Pokja yang sesuai kebutuhan

Ketersediaan ruangan, sarana dan prasarana kerja

Ketersediaan anggaran operasional Pokja yang memadai

Terdokumentasinya data/dokumen dengan baik

Langkah-langkah Beberapa langkah yang harus dilakukan 1. Penyediaan SK Pokja Sanitasi (atau sejenisnya) 2. Penyediaan personalia Pokja Sanitasi 3. Penyediaan ruang kerja dan sarana yang memadai 4. Penyediaan anggaran/dana operasional Pokja Sanitasi 5. Mendokumentasikan data dan dokumen Sanitasi

Kegiatan yang Harus Dilakukan: Tersedianya SK Pokja Sanitasi: 1. Periksa ketersediaan dan masa berlaku SK Pokja Sanitasi:

a. Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dikukuhkan melalui SK Bupati/Walikota b. Pokja Sanitasi Provinsi dikukuhkan melalui SK Gubernur

2. Periksa kembali Susunan Organisasi Pokja serta Tugas dan Fungsi masing-masing SKPD selaku anggota Pokja Sanitasi telah sesuai dengan Peraturan/Ketentuan yang berlaku (SE Mendagri tentang Pelaksanaan Program PPSP di Daerah).

3. Bila SK Pokja Sanitasi sudah habis masa berlakunya (expired) dan/atau belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka harus segera diperbaharui.

Tersedianya Personalia Pokja Sanitasi 1. Periksa ketersediaan Personalia Pokja Sanitasi sebagaimana yang telah dikukuhkan dalam SK

Bupati/Walikota (untuk Pokja Kab/Kota) dan Gubernur (untuk Pokja Provinsi).


2. Uraikan tugas, fungsi dan kontribusi dari masing-masing SKPD selaku anggota Pokja, khususnya pada tahap implementasi/pelaksanaan.

Tersedianya Ruang Kerja dan Sarana Kerja 1. Periksa ketersediaan ruang kerja untuk Sekretariat Pokja, termasuk ruang rapat (atau dapat menggunakan

ruang rapat SKPD/dinas) 2. Periksa sarana dan prasarana kerja yang tersedia, utamanya perangkat komputer, printer, LCD proyektor,

lemari atau rak buku/data, dll. 3. Bila ruang kerja dan sarana & prasarana kerja belum tersedia, maka harus segera disediakan. Tersedianya Dana dan Anggaran Sanitasi 1. Periksa ketersediaan dana/anggaran operasional Tim Pokja Sanitasi, khususnya untuk:

a. Survei dan kunjungan lapangan (site visits) b. Rapat dan pertemuan rutin/berkala c. Operasional kantor sekretariat Pokja Sanitasi d. Pencetakan laporan, leaflet e. Studi banding, City Summits, dll.

2. Bila dana/anggaran operasional kurang memadai maka perlu dilakukan penghematan atau penyesuaian kembali.

Mendokumentasikan Data/Dokumen Sanitasi 1. Inventarisasikan dan dokumentasikan seluruh dokumen terkait sanitasi, di antaranya:

a. Tingkat Nasional: 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2) Rencana Strategis masing-masing K/L terkait sanitasi (Renstra) 3) Kebijakan Sanitasi (Peraturan Presiden, Peraturan Menteri terkait, dll) 4) Road Map Sanitasi Nasional, dan pedoman terkait sanitasi lainnya

b. Tingkat Provinsi: 1) RPJMD dan Renstra SKPD Provinsi 2) Road Map Sanitasi Provinsi, dan pedoman terkait sanitasi lainnya dll.

c. Tingkat Kabupaten/Kota : 1) RPJMD dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota 2) BPS, SSK, MPS, RPIJM atau RP2IJM, dll. 3) Data-data Statistik (Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa) 4) Hasil-hasil studi sebelumnya

d. Umum : 1) Studi-studi terkait sanitasi, 2) Laporan-laporan, proceeding, publikasi 3) Bahan-bahan pelatihan, presentasi, dll.

2. Dokumentasikan seluruh data/dokumentasi tersebut di atas, baik softcopy maupun hardcopy. 3. Lakukan pemutakhiran (up date) dari data statistik/informasi tersebut di atas 4. Integrasikan dan manfaatkan Sistem Database Nawasis, utamanya :

a. Rencana dan realisasi anggaran dari berbagai sumber (APBN, APBD, swasta, dll) b. Rencana dan realiasi pembangunan fisik dan non-fisik.


LANGKAH 1.2 PENYAMAAN PERSEPSI

Referensi: Pedoman PPSP

Pedoman Kick Off Meeting

Modul-modul PMU/PIU



PMU & PIU (Support)

Pelaksanaan: Januari (1 – 2 hari)

Deskripsi Agar pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan efektif maka pada tahap awal perlu dilakukan internalisasi dan penyamaan persepsi dari masing-masing anggota Pokja/SKPD terkait, baik internal Kab/Kota maupun dengan Provinsi dan Pusat. Penyamaan persepsi ini ditempuh melalui Rapat Perdana (Kick Off Meeting) atau Rapat Koordinasi Tim Pokja, baik di tingkat kab/kota maupun provinsi.

Tujuan Memperoleh kesepahaman, dukungan dan kesiapan daerah dalam mengimplementasi seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dalam SSK/MPS, RKPD dan Renja SKPD, dan telah dianggarkan dalam APBN/APBD.


Terdapatnya kesepahaman anggota Pokja Kabupaten/Kota

Terdapatnya kesepahaman dengan Pokja Provinsi

Langkah-langkah Beberapa langkah yang harus dilakukan 1. Pelaksanaan Rapat Perdana (Kick Off Meeting) di tingkat Provinsi

(sesuai kebutuhan, dikoordinir oleh Provinsi) 2. Pelaksanaan Rapat Perdana di tingkat Kabupaten/Kota (dikoordinir

oleh Pokja Kab/Kota) 3. Tindak lanjut Rapat Perdana.

Kegiatan yang Harus Dilakukan: Pelaksanaan Rapat Perdana (Kick Off Meeting di tingkat Kabupaten/Kota) 1. Persiapan Rapat Perdana

a. Menyusun Materi dan Agenda Rapat Perdana b. Mempersiapkan narasumber, peserta, materi rapat, dan tempat penyelenggaraan

2. Pelaksanaan Rapat Perdana (1-2 hari) a. Penjelasan mengenai tujuan, sasaran, dan target pembangunan sanitasi b. Rencana kegiatan yang akan diimplementasikan pada tahun berjalan c. Dukungan yang diharapkan dari masing-masing anggota Pokja/SKPD, dll.

3. Penyusunan Rencana Tindak-Lanjut


LANGKAH 1.3 PELATIHAN DAN COACHING


Pedoman Pelatihan (CBT)

Modul-modul Pelatihan dari berbagai sumber



PMU & PIU (Support)

Balai/Lembaga Pelatihan

Instruktur/Fasilitator Pelatihan

Pelaksanaan: Januari, atau sesuai kebutuhan (bisa saja pada bulan Maret, Mei atau Juni)

Deskripsi Agar pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan efektif maka pada tahap awal dibutuhkan pembekalan dan peningkatan kemampuan/kapasitas anggota Pokja/SKPD terkait. Materi pelatihan, narasumber dan pelaksanaan pelatihan dapat bekerjasama dengan PMU/PIU PPSP, Pokja Provinsi atau dengan Lembaga Pelatihan, Perguruan Tinggi setempat, dll.

Tujuan Meningkatkan pemahaman, kemampuan dan kapasitas anggota Pokja/SKPD sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung Tahap Implementasi.


Terlaksananya inventarisasi kebutuhan pelatihan

Tersedianya materi dan modul pelatihan

Terlaksananya program pelatihan dan coaching

Terlaksananya program on-job training

Terlaksananya Studi Banding (sesuai kebutuhan)

Langkah-langkah Beberapa langkah yang harus dilakukan 1. Intenvarisasi Kebutuhan Pelatihan (training needs) 2. Penyusunan materi dan modul pelatihan, dan/atau menggunakan

materi yang telah tersedia. 3. Pelaksanaan program pelatihan dan coaching 4. Pelaksanaan program on-job training 5. Pelaksanaan Studi Banding (sesuai kebutuhan)

Kegiatan yang Harus Dilakukan: Inventarisasi Kebutuhan Pelatihan 1. Lakukan inventarisasi kebutuhan pelatihan, misalnya berdasarkan:

a. Adanya keterbatasan pengetahuan, kapasitas dan pengalaman dari masing-masing anggota terhadap aspek tertentu.

b. Adanya kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi yang teknologinya baru dan masih belum dikuasai oleh masing-masing anggota, misal pembangunan IPLT, TPA, TPS 3R, SPA dll sehingga membutuhkan tambahan pengetahuan keteknikan.

c. Perlunya menimba pengalaman sukses dari kabupaten/kota tertentu (studi banding).


2. Susun daftar kebutuhan pelatihan yang diprioritaskan 3. Susun rencana program pelatihan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Penyusunan Materi dan Modul Pelatihan 1. Kumpulkan dan manfaatkan materi dan modul pelatihan sanitasi yang tersedia atau sudah ada, misalnya

materi pelatihan dari: a. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, b. Kementrian Kesehatan, c. Kementrian Dalam Negeri, dll.

2. Kembangkan atau sesuaikan materi pelatihan yang ada sesuai dengan kondisi dan permasalahan daerah (bila memungkinkan)

3. Kumpulkan materi dan modul pelatihan yang akan digunakan, baik softcopy maupun hardcopy. 4. Diseminasikan materi dan modul pelatihan yang ada kepada masing-masing anggota Pokja, sebagai bahan

pelatihan mandiri. Garis besar materi pelatihan yang dibutuhkan di antaranya mencakup: 1. Pelatihan Dasar, misalnya:

a. Memahami Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) b. Memahami kebijakan yang terkait dengan PPSP, misalnya: Universal Access, dll. c. Memahami aspek-aspek pengelolaan air limbah, persampahan, drainase, PHBS d. Memahami Tahap Implementasi/Pelaksanaan dalam Program PPSP.

2. Pelatihan Keteknikan Sanitasi, misalnya: a. Aspek Air Limbah : Pendalaman SPAL Setempat dan SPAL Terpusat b. Aspek Persampahan : Pendalaman Penerapan TPS-3R, Pembangunan SPA, TPA, dll. c. Aspek Drainase : Pendalaman Pembangunan dan O&M Drainase Perkotaan d. Aspek Kesehatan Lingkungan, PHBS, STBM, dll.

3. Pelatihan Tahap Implementasi (SIDLACOM) a. Tahap Persiapan Pelaksanaan (SID), misalnya penyusunan Master Plan, Studi Kelayakan, DED, dll, b. Tahap Pelaksanaan Pembangunan (C), misalnya pembangunan sistem sanitasi terpusat (off-site),

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), TPS-3R, TPA Sanitary Landfill, dll. c. Tahap Operasional dan Pemeliharaan (OM), misalnya prosedur operasional dan pemeliharaan untuk

prasarana dan sarana sanitasi yang telah dibangun. d. Monitoring dan evaluasi, serta tindakan korektif

4. Pelatihan Manajemen dan Administrasi Proyek a. Manajemen Proyek b. Administrasi Proyek c. Koordinasi, Kolaborasi, Komunikasi dan Sinkronisasi d. Penggunaan Software Manajemen Proyek

Pelaksanaan Pelatihan 1. Pelatihan Mandiri (belajar sendiri, dapat didukung dengan modul computer-based) 2. Pelatihan di Kelas (in class training, baik di daerah atau di Jakarta/kota lainnya) 3. Pelatihan on-job training (belajar sambil bekerja/mendampingi di Proyek) 4. Pelaksanaan Studi Banding (sesuai kebutuhan) 5. Menghadiri seminar, konferensi, city summits, dll. Jangka waktu pelaksanaan pelatihan disesuaikan dengan masing-masing topik, misalnya pelatihan dasar (2 – 4 hari), lokakarya atau seminar (1 – 2 hari), atau pelatihan teknis dan mendalam (1 – 2 minggu). Waktu pelaksanaan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan narasumber/pelatih, bisa saja di awal kegiatan (bulan Januari) atau bulan Maret, Mei atau Juni. Evaluasi Pelatihan 1. Tim Pokja melakukan evaluasi atas pelaksanaan pelatihan tersebut di atas 2. Tim Pokja menyusun masukan dan rekomendasi bagi pelaksanaan pelatihan berikutnya.


PROSES 2 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SANITASI

Referensi: Pedoman SSK & MPS

Pedoman RKPD

Pedoman Renja SKPD

Pedoman APBD, dll.

Pedoman PPSP



PMU & PIU (Support)

Pelaksanaan: Februari (1 bulan)

Deskripsi Setelah proses konsolidasi Tim Pokja Sanitasi terlaksana, maka kegiatan selanjutnya adalah menyusun Rencana Kerja Implementasi Sanitasi Tahunan yang berisikan rencana, jadual dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan atau paket pekerjaan selama 1 (satu) tahun anggaran. Rencana ini disusun per SKPD anggota Pokja, dan kemudian direkapitulasi oleh Sekretariat Pokja menjadi Master Skedul Rencana Sanitasi Tahunan Kabupaten/Kota. Guna menghasilkan Rencana Kerja yang baik maka perlu dilakukan kajian atas sejumlah dokumen terkait perencanaan dan penganggaran sanitasi, dan dilanjutkan dengan pengecekan kesiapan pelaksanaan masing-masing kegiatan/paket pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Masing-masing anggota Pokja dapat berbagi tugas. Setiap anggota Pokja melakukan inventarisisasi data profil Kegiatan/Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan di SKPD masing-masing. Misalnya Anggota Pokja dari Dinas PU, akan mengumpulkan seluruh data dan informasi terkait pelaksanaan Kegiatan/Paket Pekerjaan terkait sanitasi yang terdapat di SKPDnya. Data profil Kegiatan/Paket Pekerjaan yang dihimpun meliputi data administratif, teknis, finansial, jadual dan pelaksana paket pekerjaan (pihak ketiga atau swadaya). Semakin lengkap data yang terkumpul, baik softcopy maupun hardcopy (bila memungkinkan) akan semakin baik. Anggota Pokja juga perlu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan SKPD masing-masing untuk memastikan kesiapan pelaksanaan (readiness) dari masing-masing Kegiatan/Paket Pekerjaan yang menjadi tanggungjawab SKPD-nya. Kesiapan tersebut berupa kesiapan teknis, finansial, kelembagaan, ketersediaan lahan, dan masyarakat sebagai calon penerima manfaat (target). Dengan memanfaatkan hasil inventarisisasi tersebut kemudian disusun Rencana Kerja Implementasi Sanitasi Tahunan, yang berisi rincian kegiatan, jadual pelaksanaan, dan instansi/SKPD pelaksana.


Tujuan Mempersiapkan Rencana Kerja Sanitasi Tahunan yang berisikan seluruh Kegiatan/Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD/anggota Pokja, swasta dan masyarakat selama satu tahun anggaran.


Terinventarisirnya data dan informasi Kegiatan/Paket Pekerjaan dari masing-masing SKPD/Instanasi Pelaksana, swasta dan masyarakat.

Tersusunnya rencana kerja terinci dan jadual pelaksanaan untuk masing-masing Instansi/SKPD Pelaksana, swasta dan masyarakat.

Tersusunnya Master Skedul dari seluruh Kegiatan/Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota

Kesepakatan atas Rencana Kerja Sanitasi Tahunan

Langkah-langkah Beberapa langkah yang harus dilakukan 1. Mengkaji Dokumen 2. Inventarisasi Data Kegiatan/Paket Pekerjaan 3. Konsultasi dan Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan 4. Penyusunan Rencana Kerja Implementasi Sanitasi 5. Memantau Pengadaan Barang dan Jasa


LANGKAH 2.1 MENGKAJI DOKUMEN

Referensi: Pedoman SSK/MPS

Pedoman RKPD

Pedoman Renja SKPD

Pedoman APBD, dll.



PMU & PIU (Support)

Pelaksanaan: Februari (1 minggu)

Deskripsi Mengkaji atau mempelajari dokumen (review) adalah untuk memastikan program/kegiatan yang telah direncanakan (SSK/MPS, RPI2JM, RKPD, Renja SKPD) dapat dilaksanakan sesuai rencana. Juga dipelajari aspek pendanaan kegiatan yang telah disetujui/disahkan (APBN, APBD, dan CSR).

Tujuan Memahami benang merah atau keterkaitan antara perencanaan teknis (SSK/MPS, RPI2JM), pemorgraman (RKPD, Renja SKPD) dan anggaran yang telah disetujui (APBN, APBD, dan CSR).

Sasaran Pemahaman atas dokumen:

Perencanaan (dokumen SSK/MPS, RPI2JM, dll)

Pemrogram (dokumen RKPD, Renja SKPD)

Penganggaran (APBN K/L terkait, APBD, CSR, dll)

Langkah-langkah Beberapa langkah yang harus dilakukan 1. Mengkaji dokumen perencanaan 2. Mengkaji dokumen pemrograman 3. Mengkaji dokumen anggaran 4. Membuat kesimpulan

Kegiatan yang Harus Dilakukan: Mengkaji Dokumen Perencanaan

5

1. Mengkaji dokumen perencanaan sanitasi (BPS, SSK, MPS, Road Map Provinsi, RPIJM, RP2IJM, dll), meliputi: a. Visi, misi, tujuan dan sasaran, target dan tahapan pembangunan sanitasi b. Rencana Program dan Anggaran pembangunan sanitasi jangka menengah c. Persyaratan dan status kesiapan pelaksanaan kegiatan (readiness criteria)

2. Evaluasi Status Program dan Anggaran Pembangunan Sanitasi tahun berjalan, a. Kaji Rencana Program dan Anggaran Tahun berjalan b. Evaluasi:

1) Kegiatan yang dapat direalisasikan sesuai jadual 2) Kegiatan yang tahun sebelumnya tertunda, dapat direalisasikan tahun ini 3) Kegiatan yang ditunda pelaksanaannya ke tahun berikutnya

5 Anggota Pokja hanya mempelajari dokumen dan data, dan membuat catatan seperlunya. Pokja tidak harus melakukan

pemutakhiran (updating) dan merevisi data/dokumen yang ada.


4) Kegiatan yang dibatalkan pelaksanaannya 5) Kegiatan yang baru sama sekali (usulan baru)

c. Bagi Kegiatan yang akan direalisasikan pada tahun berjalan, periksa kesesuaian: 1) Nama Program/Kegiatan (periksa juga Kode Nomenklaturnya) 2) Besaran Anggaran yang disetujui, apakah sesuai atau lebih besar/kecil. 3) Detail Lokasi Kegiatan, apakah sesuai atau ada dipindahkan ke lokasi lain. 4) Volume atau jumlah unit, apakah sesuai atau lebih banyak/sedikit. 5) Tahun pelaksanaan, apakah sesuai dengan tahun berjalan atau lebih cepat/lambat. 6) Dan lain-lain.

3. Susun kesimpulan, masukan, dan rekomendasi (lihat Gambar 2.1). Mengkaji Dokumen Program 1. Mengkaji dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

a. Tujuan, sasaran dan target pembangunan, terkait aspek sanitasi b. Rencana Program dan Anggaran, terkait sanitasi

2. Mengkaji dokumen Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) a. Hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, khususnya yang terkait sanitasi b. Rencana Program dan Anggaran, terkait sanitasi

3. Susun kesimpulan, masukan, dan rekomendasi. Mengkaji Dokumen Anggaran 1. Mengkaji dokumen Anggaran

a. APBD Kabupaten Kota b. APBD Provinsi c. APBN (termasuk PHLN) d. Swasta (CSR), dll.

2. Susun kesimpulan, masukan, dan rekomendasi.


LANGKAH 2.2 INVENTARISASI DATA KEGIATAN

Referensi: Renja SKPD

RKA SKPD

DPA SKPD

LPSE setempat

Pedoman CSR



PMU & PIU (Support)


Deskripsi Inventarisasi data merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi seputar Kegiatan/Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, yang meliputi

Nama Kegiatan/Paket Pekerjaan

Sumber Anggaran, dan Besaran (Pagu)

Durasi (lama) dan jadual waktu pelaksanaan

Pelaksana (Pihak Ketiga, Swakelola)

Dokumen pendukung

Tujuan Mengumpulkan dan mengkompilasikan seluruh data Kegiatan/Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dari berbagai sumber anggaran (APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan CSR) dari seluruh SKPD/Instansi terkait Program PPSP.

Sasaran Terkumpulnya data Kegiatan/Paket Pekerjaan pada tahun berjalan dari berbagai sumber pendanaan, yaitu:

APBD Kabupaten/Kota

APBD Provinsi

APBN termasuk PHLN

Swasta (Corporate Social Responsibility)

Langkah-langkah Beberapa langkah yang harus dilakukan 1. Mengkumpulkan data Kegiatan/Paket Pekerjaan tahun berjalan dari

instansi/SKPD terkait sanitasi, baik data teknis, administratif, finansial, waktu, pelaksana kegiatan, dll.

2. Mengkompilasikan data yang telah diinventarisasikan ke dalam format tabel yang telah ditentukan


Kegiatan yang Harus Dilakukan (untuk masing-masing sumber pendanaan): Pengumpulan Data 1. Mempersiapkan metode dan teknik pengumpulan data

a. Mempersiapkan daftar data yang diperlukan (checklist) b. Mempersiapkan format atau formulir yang harus diisi (kuesioner) c. Mempersiapkan metode, jadual dan petugas pengumpulan data d. Menyusun jadual pengumpulan data.

2. Anggota Pokja melakukan pengumpulan data di Instansi/SKPD masing-masing a. Menghubungi Kepala Instanasi/SKPD masing-masing atau pejabat yang ditugaskan b. Inventarisasi data Kegiatan/Paket Pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun berjalan

3. Jenis data dan informasi yang dikumpulkan (minimal): a. Nama Kegiatan b. Nama Paket c. Lokasi Pekerjaan d. Jenis e. Volume f. Pagu Anggaran g. Sumber Anggaran (termasuk Kode Nomenklatur) h. Keterangan lainnya (bila ada)

4. Lengkapi data dari masing-masing Kegiatan/Paket Pekerjaan a. Kerangka Acuan Kerja (TOR) : tujuan pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan, jadual waktu b. Spesifikasi Teknis dan Gambar-gambar c. Tugas, tanggung jawab dan kewajiban dari masing-masing pihak, dll.

Kompilasi Data 1. Siapkan format tabel yang akan diisi 2. Tabulasikan data per Instansi/SKPD sesuai dengan format tabel di atas. 3. Dokumentasikan data-data pendukung seperti hasil studi, DED, dokumen tender, dan lain-lain.


Tabel Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 20XX Satuan Kerja : ______________________ Kabupaten/Kota : ______________________

Keterangan: (1) : Nomor urut (2) : Nama Kegiatan (sesuai nomenklatur) (Contoh : Pembangunan Drainase/Gorong-gorong) (3) : Nama Paket Pekerjaan (Contoh : Pembangunan Saluran Drainase di Lingkungan Jl. Banyuning) (4) : Lokasi detail dari pekerjaan (misal : nama jalan, desa/kelurahan, dan kecamatan) (5) : Jenis diisi dengan JB = Jenis Belanja dan JP = Jenis Pengadaan (Contoh : JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi) (6) : Volume diisi dengan jumlah unit dan satuannya (Contoh : 250 m’) (7) : Pagu diisi dengan jumlah anggaran yang disediakan. (Contoh : Rp, 400.000.000,00) (8) : Sumber dana diisi dengan APBD/APBN, sebutkan juga kode nomenklaturnya (Contoh : APBD (1.03.1.03.01.16.03.5.2.3.23.03) (9) : Keterangan (Misal tujuan pekerjaan: pemenuhan kebutuhan saluran drainase)

No. Kegiatan Nama Paket Lokasi Jenis Volume Pagu Sumber Dana Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


LANGKAH 2.3 RENCANA KERJA DAN JADUAL

Referensi: RKPD dan Renja SKPD

Data Kegiatan SKPD

Data Kegiatan Instanasi terkait



PMU & PIU (Support)


Deskripsi Berdasarkan hasil inventarisasi data Kegiatan/Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, maka selanjutnya disusun Rencana Kerja dan Jadual Pelaksanaan untuk masing-masing Instansi/SKPD. Rencana Kerja ini disusun oleh masing-masing SKPD/Anggota Pokja. Masing-masing anggota Pokja melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala SKPD dan atau bidang terkait di SKPDnya, agar data yang diperoleh dapat lebih detail dan akurat. Rencana Kegiatan dan jadual ini dapat dibuat dalam format Tabel Bar-Chart atau menggunakan software manajemen proyek (misalnya MS-Project). Selanjutnya rencana kegiatan ini menjadi panduan dan bahan bagi monev triwulanan.

Tujuan Menyusun Rencana Kerja dan Jadual yang akan menjadi pedoman pelaksanaan dan monitoring & evaluasi triwulanan.

Sasaran Tersusunnya Rencana Kerja dan Jadual dari masing-masing SKPD anggota Pokja.

Tersusunnya Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun dan jadual pelaksanaan dari masing-masing instansi/SKPD

Terintegrasinya seluruh rencana kegiatan dan jadual di Sekretariat Pokja.

Langkah-langkah Beberapa langkah yang harus dilakukan 1. Masing-masing SKPD/Anggota Pokja menyusun Rencana Kerja dan

jadual pelaksanaan 2. Sekretariat Pokja menyusun Master Tabel Rencana Kegiatan dan

Jadual dari seluruh instanasi/SKPD terkait dengan pembangunan sanitasi.

3. Gunakan Barchart atau software Project Management (misal MS-Project) untuk memudahkan memantau kegiatan.

Kegiatan yang Harus Dilakukan (untuk masing-masing sumber pendanaan): Menyusun Rencana Kerja untuk masing-masing Instansi/SKPD 1. Anggota Pokja dari masing-masing SKPD menjabarkan hasil-hasil yang telah diperoleh dari langkah 2.1, 2.2

dan 2.3.


2. Menyusun Rencana dan Jadual Kerja selama 1 (satu) tahun, baik Kegiatan/Paket Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga maupun Swakelola.

3. Rencana dari masing-masing Kegiatan/Paket Pekerjaan ini dapat diuraikan sebagai berikut (atau sesuai dengan data yang tersedia): a. Pra Kontrak (atau persiapan pengadaan barang/jasa) b. Penandatanganan Kontrak (bila pekerjaan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga) c. Pelaksanaan Kontrak (misalnya pelaksanaan Penyusunan Master Plan, Pembangunan IPLT,

Rehabilitasi Saluran Drainase, Sosialisasi dan Kampanye Publik, dll) d. Serah-terima pekerjaan (pekerjaan selesai dan diserahterimakan).

4. Detail rencana kegiatan tidak perlu dimasukkan dalam tabel rencana, namun bila tersedia dapat disimpan (sebagai arsip).

5. Susun Rencana Kerja dan Jadual Pelaksanaan dalam format tabel yang telah ditentukan Menyusun Rencana Kerja Terpadu (Master Schedule) 1. Anggota Pokja dari masing-masing Instansi/SKPD menyerahkan Rencana Kerja SKPD-nya ke Sekretariat

Pokja untuk dikompilasi lebih lanjut. 2. Berdasarkan data yang disampaikan dari masing-masing Anggota Pokja tersebut (butir 1), kemudian

Sekretariat Pokja mengkonsolidasikan seluruh Rencana tersebut menjadi Rencana Kerja terpadu (Master Schedule).

3. Rencana Kerja terpadu ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan.

4. Sekretariat Pokja kemudian mengundang masing-masing Anggota Pokja untuk bersama-sama mempelajari Rencana Kerja terpadu terseut.

Rincian Rencana Kerja untuk masing-masing Kegiatan/Paket Pekerjaan di bagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

Pra Kontrak

Penandatanganan Kontrak

Pasca Penandatanganan Kontrak (pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Ketiga atau Swakelola)


Tabel Jadual Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 20XX Satuan Kerja : ______________________ Kabupaten/Kota : ______________________

Keterangan:

(1) Diisi dengan Nomor urut

(2) Sebutkan nama Kegiatan (sesuai nomenklatur)

(3) Sebutkan nama Paket Pekerjaan

(4) Sebutkan lokasi kegiatan

(5-16) Diisi dengan rencana jadual pelaksanaan masing-masing kegiatan/paket

No. Kegiatan Nama Paket Lokasi

(1) (2) (3) (4) Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Jadual Pelaksanaan


LANGKAH 2.4 PERIKSA KESIAPAN PELAKSANAAN

Referensi: Peraturan & SE Menteri PU


Pedoman Air Limbah

Pedoman Persampahan

Pedoman Drainase



PMU & PIU (Support)

SKPD Terkait


Deskripsi Pokja Sanitasi melakukan konsultasi dan koordinasi dengan masing-masing Instansi/SKPD mengenai kesiapan pelaksanaan (readiness) dari masing-masing kegiatan atau paket pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Kesiapan tersebut dapat berupa kesiapan teknis, ketersediaan lahan, kesiapan masyarakat, instansi pelaksana, dan tim pelaksana (pihak ketiga atau swadaya).

Tujuan Memastikan kesiapan kesiapan (readiness) masing-masing Instansi/SKPD dalam melaksanakan kegiatan/paket pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Sasaran Memastikan kesiapan pelaksanaan masing-masing SKPD dalam melaksanakan Kegiatan/ Paket Pekerjaan pada tahun berjalan, mencakup aspek:

Teknis (sudah tersedia perencanaan dan dokumen tender)

Keuangan (sudah teranggarkan, siap digunakan)

Kelembagaan (Instansi/SKPD sudah siap melaksanakan)

Kesiapan masyarakat di lokasi proyek dan sekitarnya

Ketersediaan lahan, dll.

Langkah-langkah Beberapa langkah yang harus dilakukan 1. Konsultasi dan koordinasi dengan Instansi/SKPD Pelaksana 2. Lakukan kunjungan lapangan untuk lebih memastikan. 3. Memberikan saran, masukan dan rekomendasi bila terdapat

permasalahan.


Kegiatan yang Harus Dilakukan Konsultasi dan Koordinasi dengan Instansi/SKPD Pelaksana 1. Pokja memeriksa kembali kelengkapan daftar Kegiatan/Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan pada

tahun berjalan 2. Anggota Pokja melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai kesiapan pelaksanaan dengan masing-

masing Kepala SKPD dan Tim Teknis dari masing-masing Kegiatan/Paket Pekerjaan 3. Beberapa hal perlu dipastikan di antaranya kesiapan teknis, administratif, keuangan, kelembagaan,

lapangan (ketersediaan lahan), kesiapan masyarakat, rencana pengadaan barang/jasa (procurement), dll. 4. Berikan tanda centang pada Tabel Pemeriksaan Kesiapan Pelaksanaan untuk masing-masing Paket. 5. Berikan saran dan rekomendasi bila diperoleh permasalahan yang membutuhkan penanganan segera. Kunjungan Lapangan untuk Lebih Memastikan 1. Anggota Pokja, bersama-sama dengan SKPD/Instanasi masing-masing, melakukan kunjungan lapangan

bersama-sama untuk melihat kesiapan di lapangan (ketersediaan lahan, kesiapan masyarakat, kondisi sekitar lokasi proyek, permasalahan yang diperkirakan akan muncul selama pelaksanaan pekerjaan, dll)

2. Ambil sejumlah foto mengenai kondisi eksisting di lapangan (dokumentasi sebelum dimulainya pekerjaan). 3. Berikan saran dan rekomendasi bila diperoleh permasalahan yang membutuhkan penanganan segera.

Tabel Pemeriksaan Kesiapan Pelaksanaan

No. Nama Kegiatan Nama Paket Kriteria Kesiapan

Keterangan Teknis Keuangan Kelembagaan Masyarakat Lahan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.

2.

3.

Keterangan: (1) Nomor urut (2) Sebutkan nama Kegiatan (sesuai nomenklatur) (3) Sebutkan nama Paket (4) Kesiapan Teknis : dokumen tender telah tersedia (5) Keuangan : anggaran telah tersedia (6) Kelembagaan : instansi pelaksana sudah siap (termasuk Tim Teknis) (7) Masyarakat telah siap dan mendukung (8) Lahan telah dibebaskan dan siap digunakan (9)Berikan keterangan tambahan (bila ada)


LANGKAH 2.5 MEMANTAU PENGADAAN BARANG/JASA

Referensi: Peraturan Presiden dan seluruh

pedomaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksana: Pokja Kab/Kota (Monitor)

Pokja Provinsi (Monitor)

PMU & PIU (Monitor)

Panitia Pengadaan

Pelaksanaan: Januari – Maret (sesuai jadual masing-masing Paket Pekerjaan)

Deskripsi Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya di SKPD/KL/Instansi Pemerintah, mengikuti Peraturan Presiden dan seluruh ketentuan yang berlaku tentang Pengadaan Barang/Jasa. Masing-masing anggota Pokja Sanitasi memantau proses pengadaan barang dan jasa di SKPDnya, khususnya untuk Paket Pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan sanitasi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Sanitasi Tahunan.

Tujuan Memastikan proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan baik, lancar, kompetitif, dan transparan.

Sasaran Memastikan bahwa (calon) pelaksana pekerjaan yang terpilih adalah yang terbaik, berkualitas dan mempunyai komitmen yang tinggi dalam pembangunan sanitasi.

Langkah-langkah Beberapa langkah yang perlu dilakukan: 1. Mempelajari Dokumen Tender beserta lampiran-lampirannya. 2. Menghadiri Rapat Penjelasan (Prebid Meeting) 3. Memantau proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan

diperolehnya Pemenang.

Kegiatan yang Harus Dilakukan Kegiatan pengadaan barang dan jasa, khususnya di lingkungan Pemerintah, telah diatur melalui Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya (terakhir Perpres No, 4 Tahun 2015). Secara umum kegiatan pengadaan barang/jasa meliputi 2 (dua) tahapan utama, yaitu: 1. Tahap Pra Kontrak, terdiri dari:

a. Persiapan Pengadaan b. Pemilihan Penyedia Jasa

2. Tahap Penandatanganan Kontrak , terdiri dari a. Penyusunan Dokumen Kontrak b. Penandatanganan Kontrak


A. Tugas Pokja

Mempelajari Dokumen Tender 1. Dapatkan Dokumen Tender dan lampiran-lampirannya 2. Pelajari dengan seksama materi Kerangka Acuan (TOR), Dokumen Tender dan Lampiran-lampirannya 3. Membuat catatan seperlunya. Mempelajari Kerangka Acuan Kerja (TOR), khususnya: 1. Uraian pendahuluan (latar belakang, maksud dan tujuan) 2. Data penunjang yg berkaitan dengan pekerjaan 3. Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan 4. Waktu dan jadwal penugasan personil 5. Perkiraan jangka waktu pekerjaan 6. Jumlah dan kualifikasi tenaga ahli 7. Perkiraan keseluruhan kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung 8. Jadwal setiap tahap pelaksanaan pekerjaan 9. Jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan 10. Ketentuan tentang lokasi kegiatan 11. Hal-hal lain yg bersifat penyediaan fasilitas Menghadiri Rapat Penjelasan Lelang (Pre Bid Meeting) 1. Anggota Pokja, bila diundang, wajib menghadiri Rapat Penjelasan Lelang 2. Pelajari dengan seksama penjelasan, diskusi dan tanya jawab selama Rapat Penjelasan tersebut 3. Membuat catatan seperlunya. Memantau Proses Pengadaan Barang dan Jasa 1. Anggota Pokja memantau keseluruhan proses pengadaan barang dan jasa terkait sanitasi di SKPD/instansi

masing-masing. 2. Ikuti dan pelajari dengan seksama proses pengadaan tersebut sampai dengan penentuan pemenang dan

penandatanganan kontrak. 3. Membuat catatan seperlunya.

B. Tugas SKPD/Instansi dan Panitia Pengadaan

Tugas SKPD/Instansi dan Tim Pengadaan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang dan Jasa serta aturan pendukung lainnya. Beberapa tugas tersebut di antaranya adalah: 1. Menyusun Perencanaan Pengadaan (pemaketan) 2. Mengumumkan paket-paket pekerjaan 3. Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan 4. Mengangkat panitia pengadaan 5. Menetapkan Sistem pengadaan:

a. metode pemilihan b. metode penyampaian dokumen c. metode evaluasi

6. Menetapkan dan mengesahkan: a. Dokumen Pengadaan b. HPS (OE)


PROSES 3 IMPLEMENTASI/PELAKSANAAN

Referensi: Pedoman Air Limbah

Pedoman Persampahan

Pedoman Drainase

Pedoman STBM

Pedoman Sanimas

Permen PU tentang Sistem Pengendalian Manajemen PU



PMU & PIU (Support)

SKPD (Tim Teknis)

Pihak Ketiga (Konsultan, Kontraktor, Suplier)

KSM dan Masyarakat

Pelaksanaan: Febuari – November (+10 bulan), disesuaikan dengan ruang lingkup dari masing-masing kegiatan/paket pekerjaan.

Deskripsi Setelah Rencana Kerja dan Jadual selesai disusun dan Pemenang Lelang (Pelaksana Paket/Kegiatan) telah ditetapkan, tugas Tim Pokja selanjutnya adalah memantau Implementasi/Pelaksanaan dari masing-masing Kegiatan/ Paket Pekerjaan tersebut. Pokja Kabupaten/Kota berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pokja Provinsi dan Satker APBN untuk memantau seluruh Kegiatan/Paket Pekerjaan yang dilaksanakan dan dibiayai dari berbagai sumber pendanaan (APBN, APBD dan CSR) yang berlangsung di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Dalam satu tahun anggaran secara simultan akan dilaksanakan berbagai Kegiatan/Paket Pekerjaan dari sejumlah SKPD/Instansi, misalnya kegiatan pada:

Persiapan Pelaksanaan : penyusunan Master Plan, pembuatan DED, penyusunan Studi AMDAL, dll.

Pelaksanaan Pembangunan : pembangunan IPAL Komunal, Pembangunan MCK, Rehab IPLT, Pembangunan Saluran Drainase, Pengadaan Truk Tinja, Pengadaan Truk Sampah dan Alat Berat, dll.

Operasional dan Pemeliharaan : untuk setiap prasarana dan sarana sanitasi yang telah terbangun

Pelaksana Paket Pekerjaan dapat dilaksanakan oleh Pihak Ketiga atau Konsultan, Kontraktor, Suplier, atau KSM dan masyarakat (untuk kegiatan berbasis masyarakat), atau swakelola. Agar seluruh kegiatan/peket pekerjaan tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik dan diselesaikan sesuai jadual, maka sangat dibutuhkan adanya koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara para pihak yang terlibat (Pokja, SKPD, Satker, swasta dan masyarakat).

Tujuan Memberikan saran dan masukan agar pelaksanaan seluruh kegiatan/paket pekerjaan dapat berlangsung dengan baik, berkualitas, tepat waktu, tepat biaya, dan dapat segera dimanfaatkan.


Sasaran Pokja memberikan saran dan masukan selama berlangsungnya implementasi Kegiatan/Paket pekerjaan kepada masing-masing SKPD/ instansi, baik untuk kegiatan persiapan pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan (konstruksi), maupun oprasional dan pemeliharaan (OM).

Langkah-langkah Tahapan dan proses implementasi terdiri dari: 1. Persiapan Pelaksanaan (SID, LA, sosialisasi, kelembagaan, dll) 2. Pelaksanaan Pembangunan (C) 3. Operasional dan Pemeliharaan (OM) 4. Koordinasi dan Sinkronisasi

Kegiatan yang Harus Dilakukan Dalam Tahap Implementasi/Pelaksanaan, Anggota Tim Pokja harus dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Tim Teknis dari masing-masing SKPD/Instansi yang sedang melaksanakan kegiatan atau paket pekerjaan di wilayahnya (baik SKPD tingkat Kab/Kota dan dari Provinsi maupun dari Pusat/Satker). Tim Teknis SKPD adalah penanggung jawab utama dan sepenuhnya atas kualitas Paket Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga atau Kontraktor yang ditunjuk, baik pekerjaan jasa konsultansi (Konsultan), konstruksi (Kontraktor) maupun pengadaan barang (Suplier). Tim Teknis harus dapat memastikan pekerjaan berlangsung sesuai biaya dan jadual yang telah ditentukan (kontrak). Tugas utama Tim Pokja adalah memantau pelaksanaan tersebut dan memberikan masukan/saran agar penyelenggaraan pekerjaan dapat berlangsung dengan baik dan lancar, serta memberikan masukan/saran untuk tindakan korektif bila ditemui adanya penyimpangan.

Koordinasi Tim Pokja, Tim Teknis dan Pelaksana dalam Tahap Implementasi/Pelaksanaan


LANGKAH 3.1 PERSIAPAN PELAKSANAAN


Pedoman Persampahan

Pedoman Drainase

Pedoman STBM

Pedoman Sanimas

Peraturan Mentri PU terkait sanitasi



PMU & PIU (Support)

SKPD/instansi Pelaksana

Pihak Ketiga


Deskripsi Tahap Persiapan Pelaksanaan bertujuan untuk menyiapkan daerah dalam rangka memenuhi seluruh persyaratan (readiness criteria) sebelum Pelaksanaan Pembangunan (Konstruksi). Ruang lingkup kegiatan yang harus dilakukan dalam tahapan ini di antaranya adalah kesiapan:

Studi dan Disain Teknis (SID)

Ketersediaan lahan (LA)

Masyarakat di lokasi proyek dan sekitarnya

Lembaga pengelola (paska-konstruksi) Hasil dari tahap ini adalah diperolehnya “kesiapan daerah” untuk segera melaksanakan pembangunan fisik (konstruksi).

Tujuan Memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan sanitasi di kabupaten/kota yang mencakup pelaksanaan kegiatan:

Penyusunan studi dan disain teknis, seperti : analisis dampak lingkungan, Rencana Induk (Master Plan), Studi Kelayakan (Feasibility Study), DED (Detailed Engineering Design), dan studi lainnya

Sosialisasi rencana pembangunan fisik

Kesiapan lahan (land aquisition)

Kesiapan kelembagaan paska-konstruksi

Sasaran Sasaran yang harus dicapai di antaranya:

Tersedianya Studi dan Disain Teknis yang berkualitas

Tersedianya lahan di lokasi yang tepat

Kesiapan masyarakat di lokasi proyek dan sekitarnya

Kesiapan lembaga pengelola (paska-konstruksi)

Langkah-langkah Kegiatan utama:

Penyusunan Studi dan Disain (SID)

Pengadaan Lahan (LA)

Sosialisasi dan Penyiapan Masyarakat

Penyiapan Kelembagaan Paska-Konstruksi


Kegiatan yang Harus Dilakukan:

A. Penyusunan Studi dan Disain (SID) Beberapa studi dan disain yang harus disiapkan di antaranya adalah:

Penyusunan Master Plan (Air Limbah, Persampahan, Drainase, dll)

Penyusunan Studi Kelayakan atau Feasibility Stuty (sesuai kebutuhan)

Penyusunan Detailed Engineering Disain (DED) (sesuai kebutuhan)

Penyusunan Studi Lingkungan (sesuai kebutuhan)

Penyusunan Studi LARAP (sesuai kebutuhan)

Pelaksanaan Survei dan Investigasi (sesuai kebutuhan) Pada tahap awal diharapkan Kabupaten/Kota segera menyusun atau mereview Master Plan untuk masing-masing komponen sanitasi. Selanjutnya, berdasarkan kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi ditindaklanjuti dengan pembuatan Studi Kelayakan, DED dan studi pendukung lainnya. Uraian mengenai lanjut dari masing-masing produk Studi dan Disain di atas dapat dilihat di Buku 2.

B. Pengadaan Lahan (LA) Lahan merupakan masalah serius dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan prasarana dan sarana sanitasi, baik yang berbasis masyarakat maupun lembaga. Lahan yang dibutuhkan umumnya mempunyai kriteria spesifik misalnya lokasi geografis, kondisi fisik dasar, kesesuaian lingkungan sekitar, status dan harga, dll. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengadaan lahan, di antaranya: 1. Penetapan Lokasi Pembangunan 2. Permohonan Pengadaan Tanah 3. Pelaksanaan Pengadaan Tanah 4. Keberatan atas Keputusan Panitia 5. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi


6. Pelepasan, Penyerahan, dan Permohonan Hak atas Tanah 7. Risalah Pengadaan Lahan 8. Pengamanan Aset Lebih lanjut mengenai langkah-langkah pengadaan lahan yang akan dilaksanakan oleh SKPD/Tim Pengadaan Lahan dan harus dipantau oleh Tim Pokja dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Penetapan lokasi pembangunan

a. pengajuan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati/Walikota/ Gubernur b. permohonan dilengkapi dengan :

lokasi tanah yg diperlukan

luas dan gambar kasar tanah yg diperlukan

penggunaan tanah pd saat permohonan diajukan

uraian rencana proyek, aspek pembiayaan, waktu pelaksanaan c. persetujuan dari Bupati/Walikota/Gubernur yg dipersiapkan oleh Kakanwil BPN setempat

2. Permohonan pengadaan tanah

a. Pengadaan tanah yg luasnya lebih dari 1 Ha, instansi mengajukan permohonan kpd panitia dengan lampiran persetujuan penetapan

b. Untuk pengadaan tanah yg luasnya kurang dari 1 Ha dpt dilakukan langsung oleh Instansi ybs c. Persiapan pelaksanaan pengadaan

3. Pelaksanaan pengadaan tanah

a. Penyuluhan kepada masyarakat setempat mengenai maksud dan tujuan b. Penetapan batas lokasi c. Inventarisasi data tanah, pemilik, tanaman, benda lain yg terkait d. Pengumuman hasil inventarisasi untuk memberikan kesempatan mengajukan keberatan e. Musyawarah dengan pihak-pihak terkait yg dipimpin oleh Ketua Panitia f. Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi, dengan taksiran nilai tanah berdasarkan jenis hak atas

tanah dan status penguasaannya g. Keputusan Panitia ttg bentuk dan besarnya ganti rugi sesuai dengan kesepakatan dan disampaikan

kpd kedua belah pihak 4. Keberatan atas keputusan panitia

a. Diajukan oleh pemegang hak atas tanah kepada Gubernur disertai alasan b. Gubernur minta pertimbangan dan penjelasan kpd Panitia c. Panitia menyampaikan usul mengenai penyelesaian thd keberatan d. Keputusan Gubernur disampaikan kpd yg mengajukan keberatan e. Bilamasih terdapat keberatan, instansi mengajukan melaporkan dan meminta Pedoman kepada

Menteri 5. Pelaksanaan pemberian ganti rugi

a. Instansi membuat daftar nominatif pemberian kerugian berdasarkan hasil inventarisasi dan keputusan panitia

b. Penggantian dlm bentuk uang dibayarkan secara langsung kepada yg berhak dengan saksi minimal 3 orang anggota panitia dan dibuktikan dengan tanda terima

c. Penggantian dlm bentuk selain uang dituangkan dlm berita acara pemberian ganti rugi ditandatangani oleh penerima dan Ketua Panitia beserta anggotanya minimal 2 orang

d. Pemberian ganti rugi untuk tanah wakaf ditentukan melalui nadzir ybs e. Pemberian ganti rugi untuk tanah ulayat dilakukan dlm bentuk prasarana dan sarana yg dpt

dimanfaatkan oleh masyarakat 6. Pelepasan, Penyerahan, dan Permohonan Hak atas Tanah

a. Bersamaan dengan pemberian ganti rugi dibuat surat pernyataan pelepasan hak dan/atau penyerahan tanah dittd oleh Ka Kantor Pertanahan Kab/Kota disaksikan oleh minimal 2 orang panitia

b. Surat pernyataan disertai penyerahan sertifikat dan/atau asli surat tanah yg terkait kpd instansi


c. Permohonan untuk memperoleh sertifikat atas nama instansi induknya sesuai ketentuan yg berlaku 7. Risalah Pengadaan Lahan

Membuat risalah proses pengadaan lahan secara lengkap dan menyeluruh, selanjutnya dilaporkan kepada Atlas/Pimpinan Instansi

8. Pengamanan Aset a. Pengamanan secara administrasi dengan jalan memproses pembuatan sertifikat b. Pengamanan secara fisik dapat dilakukan dengan memasang pagar dilengkapi dengan papan

peringatan dan penjagaan personil bilamana perlu c. Pengurus barang (satker) harus bertanggung jawab terhadap keamanan dan keutuhan aset tanah

yang telah dibebaskan

C. Sosialisasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Partisipasi dan peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi, baik yang berbasis masyarakat maupun lembaga. Beberapa bentuk partisipasi masyarakat ini dapat berupa kontribusi dalam pengadaan lahan, penyediaan material atau bahan bangunan, tenaga kerja, atau pendanaan. Peran lainnya yang diharapkan adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan sanitasi Pokja akan melakukan advokasi, sosialisasi, promosi, kampanye sebagai berikut:

Advokasi dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui upaya memperluas kesadaran dan keterlibatannya dalam pengarusutamaan percepatan penyediaan sanitasi.

Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelayanan publik di bidang sanitasi

Promosi dilakukan dengan upaya mendorong keikutsertaan serta peran serta setiap individu dalam setiap proses peningkatan kualitas air minum dan layanan sanitasi.

Kampanye dilakukan untuk memberikan keterlibatan publik akan pemahaman prioritas penyediaan sanitasi dengan upaya penyiaran melalui barang rekaman berbentuk gambar atau suara atau bentuk lainnya.

Lebih lanjut pada kawasan/area priortas atau lokasi-lokasi proyek sanitasi yang berbasis masyarakat akan dilakukan kegiatan sosialisasi dan pemicuan untuk menggerakkan masyarakat.

D. Meningkatkan Tata Kelola Sanitasi Meningkatkan tata kelola (manajemen) sanitasi merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan menjamin kelangsungan pemanfaatan prasarana dan sarana yang telah dibangun. Peningkatan tata kelola ini mencakup:

Aspek kelembagaan

Aspek pengaturan

Aspek pembiayaan

Aspek peran serta dunia usaha Aspek kelembagaan dalam hal ini adalah menyiapkan kelembagaan yang akan mengelola sarana dan prasarana sanitasi yang selesai dibangun (paska konstruksi). Kelembagaan ini dapat berupa:

Instansi Pengelola seperti : UPT Daerah, BLU Daerah, BUMD atau Swasta yang akan bertanggung jawab pada operasional, pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan dan peningkatan kapasitas dari sarana/prasarana sanitasi (misalnya IPLT, IPAL Kawasan/Kota, SPA, TPA Sampah, Pengangkutan Sampah).

Kelompok Swadaya Masyarakat atau KSM untuk sarana/prasarana sanitasi yang dikelola langsung oleh masyarakat (misalnya MCK, IPAL Komunal, TPS-3R Berbasis Masyararakat, dll)


Aspek pengaturan dalam hal ini dapat berupa penyiapan peraturan dan perundangan di daerah dalam rangka mendukung kepastian dan penegakan hukum, di antaranya:

Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan

Peraturan Walikota/Bupati terkait pengelolaan air limbah, persampahan, drainase dan kesehatan lingkungan, dll.

Tugas Tim Pokja

Beberapa tugas Tim Pokja pada tahap Persiapan Pelaksanaan atau penyusunan Studi dan Disain (silahkan ditambahkan sesuai kebutuhan): 1. Mempelajari Kerangka Acuan Kerja (TOR) 2. Memberikan masukan agar terdapat keselarasan dengan SSK/MPS 3. Secara reguler melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tim Teknis 4. Mereview (draft) Laporan Konsultan, dan memberikan komentar (bila ada, melalui Tim Teknis) 5. Menghadiri Rapat Konsultasi bersama Tim Teknis dan Tim Pelaksana (Konsultan) 6. Menghadiri Kunjungan Lapangan bersama Tim Teknis dan Tim Pelaksana Pekerjaan 7. Menghadiri Rapat Pembahasan Laporan Akhir bersama Tim Teknis dan Tim Pelaksana Pekerjaan 8. Memonitor progres pelaksanaan pekerjaan

Tugas Tim Teknis SKPD/Instansi Pelaksana

Langkah-langkah pelaksanaan Studi, Disain dan Survei & Investigasi yang akan dilaksanakan oleh SKPD/Instansi bersama Tim Konsultan/Swakelola dan yang perlu mendapat perhatian dari Tim Pokja di antaranya adalah: 1. Pelaksanaan Studi dan Disain

a. Usulan & persetujuan mobilisasi personil / tenaga ahli dan peralatan

Sebelum mobilisasi, Penyedia jasa harus mengajukan usulan persetujuan tenaga ahli untuk mendapatkan persetujuan pengguna jasa sesuai dengan kontrak

b. Pemeriksaan personil/tenaga ahli dan peralatan sesuai dengan kontrak

Pemeriksaan tenaga ahli dan peralatan harus dilaksanakan setelah tiba di lokasi pekerjaan, serta dibuat berita acara hasil inspeksi yang ditandatangani penyedia dan pengguna jasa

Bila hasil inspeksi ternyata belum memenuhi persyaratan namun tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan, maka penyedia jasa dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan tersebut harus segera diganti sesuai dengan waktu yang disepakati bersama

Pada waktu penyedia jasa mulai melaksanakan tugas, pengguna jasa harus melakukan pengecekan, apakah yang dimobilisasi sesuai dengan kontrak

c. Perubahan dan Penggantian Personil dan Peralatan

Penyedia jasa tidak diperkenankan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan pengguna jasa

Apabila pengguna jasa menilai bahwa personil dari penyedia jasa tersebut tidak mampu atau tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, maka penyedia jasa harus mengganti dengan kualifikasi yang sama atau lebih tinggi

Dalam waktu tidak lebih dari 15 hari sejak diterimanya penggantian personil dari penyedia jasa, maka penyedia jasa harus mengganti personil dengan keahlian yang setara atau lebih tinggi tanpa penambahan biaya

d. Pembayaran uang muka

Uang muka diberikan untuk membiayai mobilisasi personil dan peralatan, serta pengeluaran pada bulan pertama

Besaran uang muka setinggi-tingginya 20 % dari nilai kontrak dan diberikan setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan uang muka

e. Pembahasan hasil pelaksanaan pekerjaan, berupa laporan-laporan

Pengguna jasa membentuk tim teknis untuk melakukan pembahasan hasil kegiatan konsultan secara periodik


Dalam kondisi tertentu, konsultan perlu segera membuat laporan khusus dan menyampaikankepada pengguna jasa

Hal ini berlaku bagi kondisi task concept maupun assistance concept f. Pembayaran prestasi pekerjaan

Pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan yang dicapai sesuai ketentuan dalam kontrak dengan melampirkan tanda bukti pembayaran (at cost)

g. Pengendalian pekerjaan

Pengendalian kegiatan

Pengendalian personil/tenaga ahli

Pengendalian kualitas 2. Serah Terima Pekerjaan

a. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah menyerahkan laporan akhir dan produk studi/perencanaan yang dihasilkan sesuai kontrak, serta diterima dan disetujui oleh pengguna jasa

b. Produk studi/perencanaan harus disahkan oleh Pejabat yang berwenang (Atlas) 3. Evaluasi produk konsultan / desain

a. Secara proses dan substansi, harus berlandaskan KAK (TOR) dan perkembangan IPTEK b. Spesifikasi teknis, gambar rencana,volume dan kuantitas, serta EE harus dapat dipergunakan sebagai

acuan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya 4. Pemanfaatan produk

a. Distribusi laporan b. Dokumentasi produk konsultan / BKMN c. Evaluasi pemanfaatan


Daftar Periksa Kelengkapan Materi Studi dan Disain Teknis

Tahap Persiapan Pelaksanaan6

Komponen Air Limbah

No. Kegiatan Keterangan

1. Rencana Induk Lihat TOR dan Outline yang ditentukan

2. Studi Kelayakan Lihat TOR dan Outline yang ditentukan

3. Perencanaan Teknis Lihat TOR dan Outline yang ditentukan

4. Perencanaan Teknis SPAL-Terpusat Muatan:

Rencana Detail Kegiatan

Tahapan dan Jadual Pelaksanaan

Perhitungan dan Gambar Teknis

Spesifikasi Teknis

Perkiraan Biaya

Dokumen Pelaksanaan Kegiatan

Prosedur Operasi Standar

5. Perencanaan Teknis IPLT Perencanaan Teknis :

Persiapan dan Pelaksanaan Survei

Penentuan Daerah Pelayanan IPLT

Penentuan Lokasi IPLT

Penentuan Kapasitas IPLT

Perencanaan Komponen IPLT

Perencanaan Teknologi Pengolahan, dst

6. Perencanaan Teknis Truk Tinja Langkah-langkah dalam Perencanaan:

Menetapkan spesifikasi teknis truk pengangkut tinja (truk, tangki, pompa)

Menetapkan spesifikasi teknis Motor-Roda-Tiga pengangkut tinja (motor-roda-tiga, tangki, pompa)

Komponen Persampahan




3. Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan

Lihat TOR dan Outline yang ditentukan

Komponen Drainase




3. Perencanaan Teknis (DED) Lihat TOR dan Outline yang ditentukan

6 Selengkapnya dapat dilihat di Buku II, atau di Peraturan Menteri PUPR terkait komponen ybs


LANGKAH 3.2 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN


Pedoman Persampahan

Pedoman Drainase

Pedoman STBM

Pedoman Sanimas

Peraturan Menteri PU ten-tang SIDLACOM, dll.



PMU & PIU (Support)

SKPD/instansi Pelaksana

Pihak Ketiga / Swakelola

Masyarakat (KSM)


Deskripsi Setelah perencanaan konstruksi (SID) selesai dan lahan (LA) telah tersedia, maka kegiatan berikutnya adalah Pelaksanaan Konstruksi (C). Pelaksanaan konstruksi ini dapat berupa pembangunan prasarana dan sarana sanitasi, seperti pembangunan sistem sanitasi on-site dan off-site, pembangunan IPLT, atau pembangunan TPA Sampah atau pembangunan jaringan drainase. Pelaksanaan pembangunan ini dapat dilaksanakan secara swakelola atau melibatkan pihak ketiga. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan jenis pekerjaannya, bisa diselesaikan dalam periode satu tahun anggaran atau lebih dari satu tahun (multi-years). Pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan oleh Pemerintah (berbasis institusi) maupun oleh masyarakat setempat (berbasis masyarakat).

Tujuan Memberikan saran dan masukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi permukiman oleh SKPD/instansi terkait, baik fisik maupun non-fisik.

Sasaran Terlaksananya pembangunan prasarana dan sarana sanitasi sesuai dengan rencana, tepat mutu, tepat waktu dan biaya, dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Langkah-langkah Langkah-langkah pelaksanaan pembangunan disesuaikan dengan apa yang akan dibangun (spesifik, baik dari prosesnya maupun waktu dan sumberdaya yang dibutuhkan). Penjelasan rinci mengenai langkah-langkah pelaksanaan pembangunan infrastruktur sanitasi ini dapat dilihat di Buku II, dan atau pedoman dari Direktorat PPLP, Ditjen Cipta Karya, Kemen PUPR.



Setelah perencanaan konstruksi (SID) selesai dan lahan (LA) telah tersedia, maka kegiatan berikutnya adalah Pelaksanaan Pembangunan atau Konstruksi (C). Pelaksanaan pembangunan ini dapat berupa pembangunan prasarana dan sarana sanitasi, seperti pembangunan IPLT, TPA Sampah, jaringan drainase perkotaan, serta pengadaan Truk Tinja, Truk Sampah, Alat Berat di TPA, peralatan komposting, dll. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi, termasuk pengadaan barang dan peralatan, merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah dilakukan. Pelaksanaan pembangunan ini dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat (berbasis masyarakat) atau oleh Pemerintah (berbasis lembaga). Secara garis besar kegiatan pembangunan dan pengadaan ini dapat berupa:

A. Ruang Lingkup Pembangunan Sanitasi Air Limbah 1) Sistem Pengolahan Limbah Setempat (SPAL-S), kegiatannya antara lain:

a) Pembangunan MCK b) Pembangunan Tangki septik Komunal c) Pengadaan Alat Angkut (Truk Tinja)

2) Sistem Pengolahan Limbah Terpusat (SPAL-T), kegiatannya antara lain: a) Pembangunan IPAL Komunal b) Pembangunan IPAL Kawasan c) Pembangunan IPAL Kota/Wilayah

Persampahan 1) Penanganan Sampah di Lokasi, kegiatannya antara lain:

a) Pembangunan TPS-3R b) Pengadaan Peralatan pendukung 3R

2) Penanganan Sampah di TPA, kegiatannya antara lain: a) Pembangunan/Rehabilitasi atau Penutupan TPA b) Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) c) Pengadaan Alat Angkut (Gerobak/Motor Sampah, Truk Sampah) d) Pengadaan Alat Berat di TPA (Buldozer)


Drainase 1) Pembangunan/Rehabilitasi/Normalisasi Saluran:

a) Saluran Primer b) Saluran Sekunder c) Saluran Tersier/Lingkungan

2) Pembangunan/Rehabiltasi/Peningkatan Bangunan Pendukung a) Pintu Air b) Rumah Pompa c) Kolam Retensi, dll.

B. Pelaksana Pembangunan Sanitasi B.1 Pelaksanaan Pembangunan Berbasis Lembaga Pelaksanaan pembangunan (konstruksi) ini dapat dilaksanakan secara swakelola atau melibatkan pihak ketiga. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan jenis pekerjaannya, bisa diselesaikan dalam periode satu tahun anggaran atau lebih dari satu tahun (multi-years). Langkah-langkah pelaksanaan pembangunan (konstruksi) yang perlu menjadi perhatian Pokja secara umum adalah sebagai berikut: 1. Persiapan Pelaksanaan Kontrak 2. Pelaksanaan Kontrak 3. Serah Terima Pekerjaan 4. Evaluasi Produk 5. Pemanfaatan Produk B.2 Pelaksanaan Pembangunan berbasis Masyarakat Pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat dilaksanakan oleh masyarakat sendiri (Kelompok Swadaya Masyarakat). Secara umum langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 1. Penyiapan warga, pemicuan dan sosialisasi 2. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM)

a) Pembentukan kelembagaan (KSM) b) Pelaksanaan Survei c) Pembuatan DED d) Perhitungan RAB e) Pembuatan jadual kerja

3. Pelaksanaan Konstruksi (dilaksanakan oleh masyarakat) a) Pelaksanaan pembangunan b) Pengawasan/pengendalian

4. Pengoperasian dan Pemeliharaan Penjelasan lebih lanjut terdapat pada Buku II – Pedoman Teknis Pedoman Implementasi.

Tugas Pokja

Beberapa Tugas Pokja dalam mengawal Pelaksanaan Pembangunan, di antaranya (silahkan ditambahkan sesuai kebutuhan): 1. Mempelajari Dokumen Tender, Spesifikasi Teknis, gambar-gambar dan lampiran-lampirannya 2. Memberikan masukan agar terdapat keselarasan dengan SSK/MPS (khususnya usulan lokasi kegiatan yang

berbasis masyarakat agar senantiasa mengacu pada Area Beresiko atau prioritas dalam SSK/MPS). 3. Secara reguler melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tim Teknis 4. Mereview (draft) Laporan Kontraktor, dan memberikan komentar (bila ada, melalui Tim Teknis) 5. Menghadiri Rapat Konsultasi bersama Tim Teknis dan Tim Pelaksana (Kontraktor) 6. Menghadiri Kunjungan Lapangan bersama Tim Teknis dan Tim Pelaksana Pekerjaan


7. Mengamati proses pelaksanaan pembangunan di lapangan (rencana vs realisasi) 8. Memberikan saran dan masukan hasil dari pengamatan di lapangan 9. Menghadiri Rapat Pembahasan Laporan Akhir bersama Tim Teknis dan Tim Pelaksana Pekerjaan 10. Memastikan hasil pembangunan dapat berfungsi dengan baik 11. Memonitor progres pelaksanaan pekerjaan

Tugas SKPD/Instansi Pelaksana

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan/paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh SKPD/Instansi/Tim Pelaksana dan harus dimonitor oleh Tim Pokja adalah sebagai berikut

7:

1. Mobilisasi paling lambat 30 hari sejak SPMK, meliputi :

mendatangkan peralatan

mempersiapkan fasilitas sesuai dokumen kontrak

mendatangkan personil/tenaga ahli

mendatangkan peralatan pendukung 2. Pemeriksaan bersama (Mutual Check)

Dilakukan pada awal pelaksanaan kontrak,

Dilaksanakan oleh Panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak/Tim Mutual Check/ Personal Inti Satker dengan Konsultan Pengawas (bila ada) dan Kontraktor, khususnya untuk:

peninjauan dan penyempurnaan gambar kerja serta volume pekerjaan sesuai kondisi lepangan

penyusunan contract change order, serta amandemen kontrak bila diperlukan

Dilaksanakan penyerahan lapangan 3. Tinjauan Desain

Di dalam dokumen harus diyakinkan bahwa desain telah mencakup semua persyaratan produk atau spesifikasi teknis dan proses pelaksanaan pekerjaan.

Desain sesuai kemampuan proses (biaya dan waktu) dalam arti lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan masih dalam batas kemampuan anggaran biaya yang wajar serta ketersediaan waktu yang memadai.

Desain memenuhi persyaratan fungsional dan operasional yang berarti dapat dilaksanakannya dan menjamin produk yang dihasilkan dapat difungsikan dan dioperasionalkan.

Perubahan desain harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat perubahan dan kewenanganannya.

4. Pembayaran uang muka

Dapat diberikan uang muka sesuai dengan ketentuan dlm kontrak, dengan menyerahkan jaminan uang muka

5. Buku harian dan Laporan harian

Penyedia jasa wajib membuat buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan.

Buku harian harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan Konsultan Pengawas (bila ada)

Laporan harian berisi :

kuantitas dan macam bahan yg ada

penempatan tenaga kerja

jumlah,jenis, dan kondisi peralatan

kuantitas pekerjaan

keadaan cuaca

catatan lain yg berkaitan dengan pelaksanaan

Laporan mingguan merupakan rangkuman dari laporan harian, dan berisi kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu beserta hal-hal yang perlu disampaikan

Laporan bulanan merupakan rangkuman dari laporan mingguan dalam periode satu bulan 6. Pengendalian K-3

Pekerjaan yg melibatkan ≥ 100 tenaga kerja dan/atau berpotensi bahaya/beresiko dalam proses pengerjaannya, wajib :

7 Pedoman pelaksanaan yang lebih teknis untuk masing-masing infrastrur (PS) sanitasi akan diuraikan di Buku 2.


menyediakan sarana, Pedoman, dan personil untuk penerapan perlindungan K-3 di tempat kegiatan konstruksi

menyelenggarakan inspeksi dan audit sistem manajemen K-3 secara berkala 7. Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan

Pengendalian pelaksanaan terhadap kuantitas maupun kualitas dilaksanakan berdasarkan dokumen kontrak dan program mutu yang telah disepakati

Kriteria Penilaian Kontrak Kritis :

Dalam periode I (rencana fisik 0% - 70%), realisasi fisik terlambat > 15%

Dalam periode II (rencana fisik 70%-100%), realisasi fisik terlambat >10%

Penanganan kontrak kritis :

Show Cause Meeting (i) Bila dinyatakan kritis harus segera menerbitkan surat peringatan kpd penyedia jasa, dan

selanjutnya menyelenggarakan SCM Direksi & penyedia jasa melakukan uji coba I (ii) Bila uji coba I gagal, makaditingkatkan dengan SCM tingkat atasan langsung dengan uji coba

II (iii) Bila uji coba II gagal, maka ditingkatkan ke Atasan (Eselon I) dan dilakukan uji coba III (iv) Bila uji coba III gagal, maka pengguna jasa dapat menyelesaikan melalui kesepakatan tiga

pihak atau memutus kontrak secara sepihak

Three Parties Agreement (i) Pengguna jasa dpt menetapkan pihak III yg akan menyelesaikan sisa pekerjaan atau atas

usulan penyedia jasa 8. Pengukuran Prestasi Pekerjaan

Penyedia jasa beserta Direksi Pekerjaan dan Konsultan (bila ada) melakukan perhitungan prestasi fisik pekerjaan secara periodik sebagaimana ditetapkan dalam kontrak

9. Pembayaran prestasi pekerjaan

Dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau termijn sesuai dlm kontrak, dengan memperhitungkan potongan jaminan pemeliharaan (retention money), angsuran uang muka, dan denda (bila ada)

10. Perubahan Kegiatan Pekerjaan

Bila terjadi perbedaan yg signifikan antara kondisi lapangan dengan dokumen kontrak, maka dapat dilakukan perubahan kontrak yg meliputi :

menambah/ mengurangi volume pekerjaan

menambah/mengurangi jenis pekerjaan

mengubah spek sesuai lapangan

Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% dari kontrak awal, dengan perintah perubahan secara tertulis oleh pengguna jasa

11. Denda dan ganti rugi

Besarnya denda keterlambatan 1 o/oo (satu per seribu) dari harga kontrak setiap hari keterlambatan.

Besarnya ganti rugi atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga thd nilai tagihan yg terlambat

12. Penyesuaian / eskalasi harga :

kontrak >12 bulan

berlaku bagi seluruh kegiatan mata pembayaran, tidak termasuk keuntungan dan overhead

diberlakukan dengan jadwal pelaksanaan kontrak atau addendum (on schedule)

untuk pekerjaan yang terlambat menggunakan indeks jadwal kontrak awal 13. Force majeure

Penyedia jasa memberitahukan dalam waktu 14 hari dari hari terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan pernyataan kahar dari instansi yg berwenang

14. Penghentian dan Pemutusan Kontrak :

Penghentian kontrak :

pekerjaan selesai

terjadi hal-hal yg diluar kekuasaan kedua belah pihak

Pemutusan kontrak/termination :

penyedia jasa cidra janji

terbukti KKN

sanksi : pencairan jaminan pelaksanaan, sisa jaminan UM, dan masuk daftar hitam


15. Perpanjangan waktu pelaksanaan yang layak dan wajar, yaitu :

pekerjaan tambah

perubahan desain

keterlambatan oleh pengguna jasa

masalah diluar kendali penyedia jasa

keadaan kahar 16. Kerjasama penyedia jasa dengan sub kontraktor :

Nilai kontrak >25M diwajibkan

Bukan pekerjaan utama

Persetujuan pengguna jasa

Dituangkan dalam kontrak utama 17. Kompensasi

Kompensasi dpt diberikan kpd penyediajasa apabila pengguna jasa terbukti merugikan penyedia jasa sebagaimana ditentukan dlm Kepmen 257/2004 tentang Kompensasi

18. Dispute / perselisihan Dispute settlement dapat diselesaikan melalui :

Pengadilan (court)

Di luar pengadilan :

amicable settlement / negotiation

conciliation (konsiliasi)

mediation (mediasi)

arbitration (BANI)

Penyelesaian perselisihan lebih lanjut diatur dlm syarat-syarat khusus kontrak Pengeluaran biaya untuk penyelesaian perselisihan ditanggung oleh kedua belah pihak

19. Serah terima pekerjaan:

Setelah pekerjaan selesai 100%, permintaan tertulis dari penyedia jasa kepada pengguna jasa

Penilaian dari pengguna jasa thd hasil pekerjaan yg selesai

Setelah sesuai ketentuan, Pengguna jasa menerima seluruh hasil (PHO)

Fisik 100% dibayar 95%, sedangkan 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan

Atau dibayar 100% dengan jaminan bank 5%

Penyedia jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan

Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna untuk penyerahan akhir

Pengguna jasa wajib menerima penyerahan akhir (FHO) setelah semua kewajiban selama masa pemeliharaan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yg berlaku

Bila penyedia jasa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, mk retensi bisa dipergunakan untuk biaya perbaikan atau mencairkan jaminan bank

As built drawing diserahkan pada saat PHO 20. Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Program Mutu


Daftar Periksa Kelengkapan Pembangunan Infrastruktur Sanitasi

Tahap Pelaksanaan Pembangunan8

Komponen Air Limbah

1. Pelaksanaan Konstruksi SPAL-T

Pra-Konstruksi

Konstruksi

Penyelenggaraan Konstruksi

Pra Konstruksi:

Pekerjaan Pengecekan

Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan Pengukuran

Pekerjaan Sosialisasi Konstruksi:

Unit Pelayanan

Unit Pengumpulan

Unit Pengolahan

Unit Pembuangan Akhir

Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal

Pekerjaan Pipa dan Perlengkapan

Bangunan Penunjang dan Fasilitas Penyelenggaraan Konstruksi:

Kontrak Pelaksanaan

Pekerjaan Pengawasan

Pengujian/Commisioning

Pembuatan Gambar Hasil Pelaksanaan (As Built Drawing)

Masa Pemeliharaan

Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

2. Pelaksanaan Konstruksi IPLT Pelaksanaan Konstruksi:

Unit Pengolahan

Unit Pembangunan Akhir

Pekerjaan Mekanikal Elektrikal

Bangunan Penunjang dan Fasilitas

3. Pelaksanaan Konstruksi MCK Ruang lingkup kegiatan:

Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan Tanah

Pembangunan MCK o Bangunan Atas :Kamar Mandi, Pemasangan

Toilet, Saluran Drainase, dan Pemasangan Peralatan)

o Konstruksi Bangunan Bawah MCK : Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

o Konstruksi Peresapan (Bidang Resapan, Sumur Resapan, dll)

Pemasangan Peralatan (pompa air, ventilator pada tangki septik, pemasangan lampu, tandon air, dll)



LANGKAH 3.3 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN


Pedoman Persampahan

Pedoman Drainase

Pedoman STBM

Pedoman Sanimas

Peraturan Menteri PU


SKPD/Instansi Pelaksana

Lembaga paska-konstruksi (UPTD, BLUD, BUMD adan KSM)

Pelaksanaan: Sepanjang tahun atau sesuaikan dengan ruang lingkup dari masing-masing kegiatan/paket pekerjaan.

Deskripsi Setelah pelaksanaan pembangunan fisik (konstruksi) selesai, maka proses selanjutnya adalah pengoperasian dan pemeliharaan dari prasarana dan sarana yang telah dibangun agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat (user).

Tujuan Memberikan saran dan masukan dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi yang telah terbangun, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.

Sasaran Sasaran:

Tersedianya program dan rencana O&P yang memadai

Tersedianya perangkat dan sumberdaya O&P yang memadai

Tersedianya perencanaan dan pelaksanaan perbaikan yang memadai

Langkah-langkah Kegiatan operasional dan pemeliharaan sangat spesifik dan berbeda untuk setiap sarana dan prasarana sanitasi yang telah dibangun. Infrastruktur seperti IPLT, IPAL Kawasan/Kota, TPA, TPST, dan jaringan drinase mempunyai sistem operasi dan pemeliharaan yang berbeda-beda. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Buku 2. Secara umum langkah-langkah dalam operasional dan pemeliharaan mencakup: 1. Penyiapan Perangkat O & P 2. Penyusunan Program O & P 3. Ketersediaan perangkat/sumber daya O & P 4. Perencanaan Perbaikan 5. Pelaksanaan Perbaikan 6. Kegagalan Bangunan 7. Keluaran/output 8. Manfaat/outcome 9. Penyerahan proyek selesai


Kegiatan yang Harus Dilakukan: Setelah pelaksanaan konstruksi (C) selesai, maka kegiatan berikutnya adalah persiapan Operasi dan Pemeliharaan (OM). Persiapan operasi dan pemeliharaan ini untuk memastikan bahwa prasarana dan sarana sanitasi yang dibangun dapat dioperasikan dengan baik. Pelaksanaan OP dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana (Paska Konstruksi, misalnya : UPT, BLUD atau BUMD) atau oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM, untuk infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat). Tugas Pokja adalah memastikan kelembagaan tersebut dapat beroperasi dengan baik dan dapat melaksanakan fungsi operasional dan pemeliharaan dengan efisien dan efektif.

Tugas Pokja

Tugas Pokja dalam rangka mendukung Operasional dan Pemeliharaan di antaranya (silahkan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan):

Memastikan tersedianya perangkat, pedoman, dan manual yang mendukung OP

Memastikan tersedianya sumberdaya yang memadai untuk melakukan OP (dana, SDM, peralatan, dll)

Memastikan kegiatan OP dapat berjalan dengan efisien dan efektif

Konsultasi dan koordinasi dengan SKPD/Instansi Pelaksana

Memonitor status dan keadaan OP dari masing-masing infrastruktur sanitasi

Tugas Instansi Pelaksana (Paska Konstruksi)

1. Penyiapan perangkat O & P

a. Manual O&P

Penyedia jasa wajib memberikan pedoman kepada pengguna jasa tentang pengoperasian dan pemeliharaan

Bila penyedia jasa tidak dapat memenuhi, maka pengguna jasa dpt memperhitungkan pembayarannya sesuai syarat-syarat khusus kontrak

b. Record dan pelaporan c. Outcome dan Impact d. Penyerahan proyek selesai

2. Program O & P

Program O&P hrs dapat mencerminkan langkah-langkah O&P yg sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan

3. Ketersediaan Perangkat/Sumber Daya O & P Ketersediaan perangkat/sumber daya O&P sangat menentukan keberhasilan, tujuan, dan sasaran O&P

4. Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Rencana perbaikan yg secara riil akan dilaksanakan pada tahun ybs

5. Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Pelaksanaan perbaikan O&P harus tepat waktu dalam rangka mempertahankan umur konstruksi

6. Kegagalan Bangunan a. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yg tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun

sebagian dan/atau tidak sesuai ketentuan kontrak atau pemanfaatannya yg menyimpang, sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa.

b. Penanggung jawab adalah perencana dan pengawas konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengguna jasa

c. Jangka waktu tanggung jawab adalah maksimum 10 tahun sejak FHO


7. Output / Keluaran Produk kegiatan harus sesuai dengan tujuan dan sasaran/fungsi

8. Outcome / Manfaat Produk kegiatan harus sesuai dengan fungsi dan manfaat

9. Penyerahan Proyek Selesai Pada akhir suatu proyek, produk utama berikut seluruh kekayaan yg dihasilkan harus dilaporkan dan diserahkan kepada Menteri PU setelah dilakukan penelitian dan penilaian ttg kelayakan maupun fungsinya, dipergunakan lebih lanjut dan/atau diserahkan kepada Instansi lain dan/atau dipergunakan lebih lanjut.


Daftar Periksa Kelengkapan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Sanitasi

Tahap Operasional dan Pemeliharaan (OP)9

Komponen Air Limbah

1. Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi SPAL-T

Pengoperasian

Pemeliharaan

Rehabilitasi

Pengoperasian:

Unit Pelayanan

Unit Pengumpulan

Unit Pengolahan

Unit Pembuangan Akhir Pemeliharaan (dari masing-masing unit di atas):

Pemeliharaan Pencegahan (Preventive)

Pemeliharaan Perbaikan (Corrective)

Pemeliharaan Urusan Rumah Tangga

Pendataan dan Pelaporan Rehabilitasi:

Rehabilitasi sebagian pada unit-unit tersebut di atas yang bersifat memperbaiki kinerja dan tidak meningkatkan kapasitas.

Rehabilitasi keseluruhan lebih bersifat pada peningkatan kapasitas.

2. Operasi, Pemeliharaan, Rehabilitasi untuk IPLT

Pemeliharaan:

Pemeliharaan Pompa, Bak Pengumpul, dan Alat Ukur Debit

Pemeliharaan Bak Unit Penyaring dan Bak Pengumpul

Pemeliharaan Unit Stabilisasi Lumpur

3. Operasi, Pemeliharaan, Rehabilitasi untuk Truk Tinja

Pengoperasian:

Persiapan Pengoperasian (periksa oli, periksa perelengkapan kendaraan, dll)

Pengopeasian sarana tangki vakum sesuai SOP Perawatan: rutin seitpa saat. Rehabiltasi, khususnya bila:

Pompa vakum tidak berputar

Sirkulasi sistem penyedot dan pembuangan tidak bekerja, dll.

4. Operasi, Pemeliharaan, Rehabilitasi untuk MCK (Mandi, Cuci, Kakus)

Ruang lingkup Kegiatan:

Ujicoba Pengoperasian

Pengoperasian

Pemeliharaan o Pemeliharaan MCK o Bak Kontrol o Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) o Pemeliharaan Bidang Resapan

Rehabilitasi/Perbaikan



LANGKAH 3.4 KOORDINASI DAN SINKRONISASI


Pedoman Persampahan

Pedoman Drainase

Pedoman PHBS, STBM

SE Mendagri 660/4919/SJ tahun 2013 tentang PPSP



PMU & PIU (Support)


Deskripsi Pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman membutuhkan koordinasi yang baik, karena melibatkan berbagai pihak (stakeholders), anggaran yang relatif besar, kompleksitas dan beragamnya proyek yang sedang dilaksanakan, serta adanya berbagai kendala yang perlu ditangani segera (seperti permasalahan lahan). Untuk dapat tercapainya efisiensi, efektivitas dan produktivitas dari setiap kegiatan pembangunan sanitasi permukiman (air limbah, persampahan, dan drainase), perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait (pusat, daerah dan swasta/masyarakat). Pengalaman menunjukkan bahwa beberapa kegiatan pembangunan sanitasi masih belum dilakukan secara terkoordinasi, sehingga akibatnya adalah bahwa hasil pembangunan menjadi kurang maksimal, tidak efisien dan tidak efektif. Oleh sebab itu sangat penting untuk membina dan meningkatkan koordinasi antar instansi/SKPD terkait sanitasi dalam melaksanakan tugas pembangunan sanitasi permukiman di daerah. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam PPSP dilaksanakan sebagai berikut:

Koordinasi pada tingkat provinsi (oleh Pokja Provinsi) yaitu mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan PPSP provinsi dan kabupaten/ kota.

Koordinasi pada tingkat Kab/Kota (oleh Pokja Kab/Kota) yaitu peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PPSP di wilayah kabupaten/kota

Dalam implementasi, Pokja Provinsi maupun Pokja Kab/Kota memberikan saran dan masukan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman oleh SKPD provinsi, kabupaten/ kota, maupun kementerian/lembaga terkait.

Tujuan Memberikan saran dan masukan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman oleh SKPD kabupaten/kota, SKPD provinsi maupun kementrian/lembaga terkait.


Sasaran Pelaksanaan Kegiatan/Paket Pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan efektif, komunikasi dan koordinasi dapat lebih baik.

Adanya sinkronisasi antara Kegiatan/Paket Pekerjaan yang dilaksanakan oleh berbagai SKPD/Instansi dan sumber pendanaan

Langkah-langkah Langkah-langkah: 1. Melakukan pertemuan koordinasi reguler di tingkat Provinsi 2. Melakukan pertemuan koordinasi reguler di tingkat Kab/Kota 3. Melakukan sinkronisasi di tingkat Provinsi


Koordinasi dan Sinkronisasi Reguler di Tingkat Kab/Kota 1. Mengumpulkan bahan-bahan untuk kepentingan koordinasi 2. Melaksanakan Rapat Pertemuan secara reguler setiap bulan atau sesuai kebutuhan 3. Beberapa pokok bahasan selama pertemuan tersebut di antaranya (dapat ditambahkan):

Progress pelaksaan pekerjaan, dan kendala yang dihadapi di lapangan

Permasalahan mendesak yang perlu diselesaikan segera, dan beberapa alternatif solusinya

Dukungan Provinsi/Pusat yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang ada

Rencana kerja berikutnya (bila ada penyesuaian/perubahan rencana agar disampaikan) 4. Mensinkronkan kegiatan dalam pelaksanaan, baik internal SKPD Kab/Kota maupun dengan SKPD Provinsi,

Satker APBN, atau swasta. Koordinasi dan Sinkronisasi Reguler di Tingkat Provinsi 1. Pertemuan dilakukan secara reguler setiap bulan 2. Pokok-pokok bahasan selama pertemuan tersebut: 3. Mensinkonkan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan


LANGKAH 3.5 SERAH TERIMA ASET

Referensi: Pedoman Serah Terima Aset



PMU & PIU (Support)

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Pelaksanaan: Disesuaikan dengan selesainya pekerjaan dan serah-terima aset

Deskripsi Secara umum serah-terima aset mengacu pada Pengelolaan Barang Milik Negara yang telah diatur dalam ketentuan perundangan, yaitu:

UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara

UU No. 01/2004 tentang Perbendaharaan Negara

PP No. 38/2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, dll. Setelah selesainya pelaksanaan pembangunan fisik infrastruktur sanitasi atau pengadaan peralatan/kendaraan selanjutnya adalah pelaksanaan Serah-Terima Aset dari pihak pertama (pelaksana pekerjaan) kepada pihak kedua (yang akan memanfaatkan atau mengoperasionalkan).

Tujuan Memastikan terjadinya Serah-Terima Aset di daerah

Sasaran Tersusunnya Berita Acara Serah Terima Aset

Terlaksananya Acara Serah Terima Aset

Langkah-langkah Langkah-langkah: 1. Menyusun Berita Acara Serah Terima Aset 2. Melaksanakan Serah Terima Aset di daerah

Kegiatan yang Harus Dilakukan: Memeriksa Status dan Kondisi Terakhir Pekerjaan (sebelum serah-terima) 1. Masing-masing pihak melakukan pemeriksaan terakhir sebelum 2. Pastikan pelaksanaan pekerjaan telah selesai dengan baik dan memenuhi syarat 3. Adanya kesepahaman antara kedua belah pihak mengenai Kondisi Pekerjaan/Barang Menyusun Berita Acara Serah-Terima 1. Kedua belah pihak menyusun draft Berita Acara 2. Gunakan format Berita Acara yang telah umum digunakan. Melaksanakan Acara Resmi Serah Terima Aset 1. Kedua belah pihak hadir dalam acara resmi serah-terima aset 2. Penandatanganan serah-terima aset antara kedua belah pihak.


Gambar Contoh Format Berita Acara Serah Terima Aset


PROSES 4 MONEV DAN TINDAKAN KOREKTIF


Pedoman Persampahan

Pedoman Drainase

Pedoman STBM

Pedoman Sanimas




PMU & PIU (Support)


Deskripsi Monitoring dan evaluasi dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan Kegiatan/Paket Pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing Instansi/SKPD. Hasil-hasil monitoring kemudian dilaporkan secara bekala melalui Laporan Triwulanan, baik untuk kepentingan internal Pokja Kab/Kota maupun ke Pokja Provinsi dan PMU/PIU. Laporan Triwulanan ini berisikan progress dari masing-masing kegiatan/paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD/instansi pelaksana, serta kondisi dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Bila hasil monitoring dan evaluasi mengindikasikan terjadinya penyimpangan, maka Pokja harus dapat memberikan saran dan masukan dalam rangka pengambilan tindakan korektif.

Tujuan Tujuan utama Monev:

Memantau impelementasi seluruh kegiatan/paket pekerjaan agar dapat berlangsung sesuai rencana

Mengevaluasi capaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan melakukan kunjungan lapangan dan menggunakan instrumen yang telah ditentukan.

Menyiapkan laporan setiap triwulanan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah mengenai perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan.

Memberikan saran dan rekomendasi terkait tindakan korektif bila terjadi penyimpangan.

Sasaran Sasaran:

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan secara reguler

Tersampaikannya saran dan rekomendasi kepada masing-masing SKPD/Instansi terkait dengan Tindakan Korektif bila terjadi penyimpangan.


Langkah-langkah Beberapa kegiatan yang harus dilakukan: 4.1 Monitoring dan evalasi secara reguler 4.2 Penyusunan Laporan Triwulanan 4.3 Pemberian saran dan rekomendasi untuk tindakan korektif 4.4 Umpan Balik dan Rencana Tahun Berikutnya


PROSES 4.1 MONITORING DAN EVALUASI

Referensi: Pedoman Monev

Pedoman Pelaporan




PMU & PIU (Support)


Deskripsi Monitoring dilakukan secara berkala dan paralel dengan pelaksanaan pekerjaan (persiapan, pembangunan, operasi & pemeliharaan). Beberapa hal yang diamati adalah progres kemajuan pembangunan fisik dan serapan pendanaan (%), dengan membandingkan rencana dan realisasinya. Pelaksanaan Monitoring dilakukan oleh masing-masing anggota Pokja dengan mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan masing SKPD Pelaksana. Pelaksanaan monitoring ini dilakukan melalui:

Rapat koordinasi rutin internal anggota Pokja

Rapat koordinasi dengan SKPD/Instansi Pelaksana (bila memungkinkan menghadirkan Pihak Pelaksana Pekerjaan)

Kunjungan ke lapangan ke lokasi-lokasi kegiatan. Evaluasi rutin dilakukan setiap tiga bulan (triwulanan) untuk melihat progres kemajuan pekerjaan, kendala-kendala yang dihadapi dan rekomendasi solusinya, dan rencana penyelesaian sisa pekerjaan.

Tujuan Tujuan utama Monev:

Memantau impelementasi/pelaksanaan

Mengevaluasi capaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan melakukan kunjungan lapangan dan menggunakan instrumen yang telah ditentukan.


Sasaran Menyiapkan laporan tepat waktu

Langkah-langkah Beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan:

Monitoring secara rutin

Rapat Koordinasi

Kunjungan Lapangan

Evaluasi secara reguler


Kegiatan yang Harus Dilakukan: Monitoring secara Rutin

Masing-masing anggota Pokja melakukan monitoring secara rutin atas Kegiatan/Paket Pekerjaan yang dilaksanakan oleh SKPD/Instansinya

Anggota Pokja menyampaikan Monitoring kepada Sekretariat Pokja Rapat Koordinasi

Masing-masing anggota Pokja aktif mengikuti Rapat Koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan/Paket Pekerjaan yang dilaksanakan SKPD/instansinya agar dapat mengikuti perkembangan dari masing-masing Kegiatan/Paket Pekerjaan tersebut.

Anggota Pokja aktif memberikan saran dan rekomendasi sepanjang sesuai dengan Tupoksinya.

Anggota Pokja membuat atau dapat meminta catatan/memo/berita acara Rapat Koordinasi

Anggota Pokja menyampaikan hasil-hasil Rapat Koordinasi kepada Sekretariat Pokja Kunjungan Lapangan

Masing-masing anggota Pokja aktif mengikuti Acara Kunjungan Lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan/Paket Pekerjaan yang dilaksanakan SKPD/instansinya agar dapat mengikuti perkembangan dari masing-masing Kegiatan/Paket Pekerjaan tersebut.

Anggota Pokja membuat atau dapat meminta catatan/memo/berita acara Rapat Koordinasi

Anggota Pokja menyampaikan hasil-hasil Kunjungan Lapangan kepada Sekretariat Pokja Evaluasi Reguler

Berdasarkan masukan dari laporan-laporan tersebut di atas (monitoring rutin, rapat koordinasi, dan kunjungan lapangan) yang dilakukan oleh masing-masing Anggota Pokja kemudian dilakukan Evaluasi Reguler bersama yang dipimpin oleh Ketua Pokja.

Evaluasi Reguler membahas secara menyeluruh progress dan kendala dalam pelaksanaan Program PPSP di daerah, dan rekomendasinya bagi penyempurnaan lebih lanjut.

Hasil Evaluasi Reguler kemudian disampaikan ke Pokja Provinsi dan AMPL Nasional sebagai bahan pertimbangan dan tindak-lanjut.


Daftar Periksa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Infrastruktur Sanitasi

Tahap Monitoring dan Evaluasi (Monev)10

Komponen Air Limbah

1. Pemantauan dan Evaluasi untuk SPAL-T Pemantauan:

Pemantauan Fisik

Pemantauan Non-Fisik Evaluasi:

Evaluasi Sistem Fisik

Evaluasi Sistem Non-Fisik (Karyawan, Keuangan,

Evaluasi Manajemen & Kelembagaan

Evaluasi Hukum dan Peranserta Masyarakat Pelaporan Kinerja:

Laporan Internal

Laporan Eksternal

2. Pemantauan dan Evaluasi untuk IPLT Lihat pedoman teknis air limbah, Kemen PUPR

3. Pemantauan dan Evaluasi untuk Truk Tinja Lihat pedoman teknis air limbah, Kemen PUPR

4 Pemantauan dan Evaluasi untuk MCK Lihat pedoman teknis air limbah, Kemen PUPR

10

Penjelasan selengkapnya lihat Buku II, atau Peraturan Menteri PUPR terkait komponen ybs.


PROSES 4.2 LAPORAN TRIWULANAN

Referensi: Pedoman Monev

Pedoman Pelaporan




PMU & PIU (Support)

Pelaksanaan: Maret, Juni, September, Desember (atau disesuai dengan kebutuhan).

Deskripsi Hasil monitoring dan evaluasi kemudian disajikan dalam format laporan yang telah ditentukan. Hal-hal yang harus dilaporkan dalam setiap triwulan di antaranya:

Rencana vs Realisasi Fisik (%)

Rencana vs Realisasi Keuangan (%)

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan, baik teknis maupun non-teknis

Penyesuaian-penyesuaian yang perlu/telah dilakukan Laporan ini juga akan dimasukkan ke dalam sistem Nawasis, sehingga memudahkan bagi Provinsi maupun Pusat untuk memantau progress tersebut.

Tujuan Tujuan utama Pelaporan:


Sasaran Sasaran yang harus dicapai:

Terkumpulnya materi dari masing-masing SKPD/Instansi

Tersusunnya Laporan Triwulanan, per sumber anggaran

Tersampaikannya Laporan Triwulanan kepada Kepala Daerah

Langkah-langkah Beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan:

Anggota Pokja mengisi Format Laporan Triwulanan

Kompilasi materi dari masing-masing SKPD/Instansi

Penyusunan Laporan Triwulanan

Penyampaian Laporan Triwulanan kepada Kepala Daerah


Kegiatan yang Harus Dilakukan: Pengisian Formulir Laporan Triwulanan oleh Anggota Pokja 1. Masing-masing anggota Pokja mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan masing-masing

SKPD/Instansi Pelaksana, untuk mengetahui: a. Rencana vs realisasi fisik dari masing-masing Kegiatan/Paket Pekerjaan b. Rencana vs realisasi keuangan dari masing-masing Kegiatan/Paket Pekerjaan c. Kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan Kegiatan/Paket Pekerjaan

2. Masing-masing anggota Pokja mengadakan kunjungan/survei lapangan untuk memastikan progres dan kualitas fisik yang telah dicapai

3. Masing-masing anggota Pokja memasukkan data berdasarkan hasil (1) dan (2) 4. Laporan Triwulanan ini disusun oleh Pokja Kab/Kota, Pokja Provinsi dan Satker K/L. Kompilasi Laporan Triwulanan oleh Sekretariat Pokja 1. Masing-masing anggota Pokja yang telah selesai mengisi Formulir Laporan Triwulanan kemudian

menyerahkannya kepada Sekretariat Pokja 2. Sekretariat Pokja kemudian mengkompilasi seluruh Formulir Laporan Triwulanan. Penyusunan Laporan Triwulanan oleh Tim Pokja 1. Hasil kompilasi tersebut di atas merupakan bahan bagi Laporan Triwulanan. 2. Susunan Laporan Triwulanan:

Rencana dan Realisasi APBD Kab/Kota

Rencana dan Realisasi APBD Provinsi

Rencana dan Realisasi APBN dan PHLN

Rencana dan Realisasi Pendanaan Swasta dan Masyarakat 3. Lampiran Laporan Triwulanan:

Foto dokumentasi dari kegiatan pembangunan

Notulensi pertemuan dan catatan-catatan yang pernah dibuat 4. Periksa dan finalisasi Laporan Triwulanan Penyampaian Laporan Triwulanan 1. Laporan Triwulanan yang telah selesai disusun kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah 2. Laporan Triwulanan juga disampaikan kepada:

a. Pokja Provinsi b. Pokja AMPL Pusat

Contoh Format Laporan Triwulanan Disusun per SKPD dan direkapitulasi oleh Sekretariat Pokja

% Rp (juta) % Rp (juta) % Rp (juta) % Rp (juta)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Nama Kota, Tanggal ..................

Sekretaris Daerah

Kabupaten/Kota .......................

Tandatangan

(................................................)

No. Nama Kegiatan Detail LokasiRencana

Target (%)

Jumlah Dana

(Rp juta)Nama Paket

I II III IVKeterangan


LANGKAH 4.3 TINDAKAN KOREKTIF


Pedoman Persampahan

Pedoman Drainase

Pedoman PHBS, STBM



PMU & PIU (Support)

Pelaksanaan: Setiap ada penyimpangan yang perlu dikoreksi atau dilaporkan.

Deskripsi Tindakan korektif merupakan tindak lanjut dari hasil temuan yang diperoleh selama melaksanakan monitoring dan evaluasi. Temuan atau penyimpangan tersebut dapat berupa hal-hal yang terkait dengan masalah teknis, kualitas pekerjaan, administratif dan keuangan, ketidaksesuaian jadual (terlambat), permasalahan lahan, keberatan masyarakat, dll. Tim Pokja setelah melakukan penilaian dan pengamatan di lapangan harus segera memberikan saran dan masukan kepada masing-masing SKPD/Instansi terkait dalam rangka mengatasi penyimpangan tersebut. Beberapa penyimpangan yang perlu mendapat perhatian Pokja di antaranya adalah (dapat ditambahkan sesuai kebutuhan):

Jadual Pelaksanaan : bila terjadi keterlambatan atau penundaan dalam pelaksanaan pekerjaan

Substansi materi : bila materi yang disajikan dalam laporan Studi dan Disain kurang memenuhi syarat dan kualitasnya tidak memadai

Spesifikasi/standar teknis : bila spesifikasi pekerjaan konstruksi atau peralatan/barang yang disediakan tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau lebih rendah kualitasnya

Jumlah unit : bila jumlah unit atau volume yang disediakan tidak sesuai atau kurang dari yang telah ditentukan, misalnya harus menyediakan 10 unit tapi dalam realisasinya hanya 8 unit, dlsb.

Jumlah biaya/budget : bila terjadi pembengkakkan biaya dari yang direncanakan, atau ada pengeluaran (expenditure) di luar yang telah ditentukan. Terdapat pengeluaran yang sulit dipertanggung-jawabkan.

Lokasi pekerjaan : bila terjadi perubahan lokasi pekerjaan, atau lokasi pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan.

Sengketa lahan : bila dalam pelaksanaan pekerjaan ternyata lahan belum bebas sepenuhnya sehingga terjadi sengketa dengan penduduk setempat.

Menghadapi permasalahan tersebut harus segera dilakukan langkah-langkah penanganan dan tindakan korektif melalui Atasan Langsung.


Tujuan Memberikan saran dan masukan dalam rangka melakukan tindakan korektif yang perlu diambil SKPD terkait apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman, baik fisik maupun non-fisik.

Sasaran Sasaran tindakan koreksi ini adalah:

Mencegah permasalahan atau penyimpangan berkembang

Menghindari kerusakan atau disfungsi dari prasarana dan sarana sanitasi yang dibangun

Langkah-langkah Beberapa kegiatan yang harus dilakukan:

Mengkaji hasil monitoring, evaluasi, dan kunjungan lapangan

Memberikan saran dan rekomendasi bagi SKPD/Instansi terkait sebagai langkah antisipatif dan preventif sebelum masalah atau penyimpangan berkembang lebih jauh.

Kegiatan yang Harus Dilakukan: Mengkaji Hasil Monitoring, Evaluasi dan Kunjungan Lapangan 1. Berdasarkan hasil review terhadap progress dari Laporan Bulanan & Triwulanan dan kunjungan lapangan,

Tim Pokja mungkin menemui beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan/paket pekerjaan, misalnya:

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dibandingkan dengan jadual yang telah ditetapkan

Kualitas pekerjaan yang tidak sesuai atau lebih buruk daripada yang direncanakan

Kemungkinan pekerjaan tidak selesai dengan baik atau terlantar, dll. 2. Anggota Tim Pokja mendiskusikan permasalahan tersebut dengan Ketua Pokja dan Tim Teknis yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/paket pekerjaan tersebut. Dengan harapan Tim Teknis akan mengatasi permasalahan tersebut bersama dengan Tim Pelaksana (Pihak Ketiga).

Memberikan Saran dan Rekomendasi bagi SKPD/Instansi Terkait 1. Tim Pokja mengevaluasi apakah permasalahan tersebut di atas sudah dapat ditangani atau diselesaikan,

bila belum/tidak diselesaikan maka perlu dilakukan langkah-langkah lebih lanjut. 2. Tim Pokja memberikan saran dan rekomendasi bagi Ketua SKPD/Instansi terkait untuk mengambil

langkah-langkah penyelesaian/penyelematan terhadap Paket Pekerjaan tersebut.


LANGKAH 4.4 UMPAN BALIK & RENCANA BERIKUTNYA


Pedoman Persampahan

Pedoman Drainase

Pedoman STBM

Pedoman Sanimas

Pedoman PPSP



PMU & PIU (Support)

Pelaksanaan: Febuari – November (+10 bulan), sesuai dengan ruang lingkup dari masing-masing kegiatan/paket pekerjaan.

Deskripsi Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya menjadi Umpan Balik (feed back) bagi perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya. Umpan balik ini dapat berupa:

Hasil monitoring dan evaluasi atas pengawalan pada proses penganggaran, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Yaitu informasi tentang program/kegiatan apa saja yang berhasil memperoleh pendanaan dan apa saja yang gagal atau ditunda.

Hasil monitoring dan evaluasi atas implementasi/pelaksanaan pembangunan. Yaitu informasi tentang kegiatan apa saja yang masih dibutuhkan untuk menyempurnakan/melengkapi hasil-hasil yang telah diperoleh pada saat persiapan pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan (konstruksi).

Tujuan Mendapatkan umpan balik (feed back) yang selanjutnya dapat digunakan sebagai masukan bagi penyusunan program/kegiatan pada tahun berikutnya.

Sasaran Adanya masukan, saran dan rekomendasi bagi perencanaan program/kegiatan tahun berikutnya.

Langkah-langkah Beberapa kegiatan yang harus dilakukan:

Umpan-balik dari monev proses penganggaran

Umpan-balik dari monev proses implementasi/pembangunan

Masukan bagi perencanaan program/kegiatan tahun berikutnya


PROSES 5 FINALISASI




PMU & PIU (Support)

Pelaksanaan: Febuari – November (+10 bulan), sesuai dengan ruang lingkup dari masing-masing kegiatan/paket pekerjaan.

Deskripsi Proses ini merupakan bagian paling terakhir, dengan kegiatan utama adalah finalisasi Laporan dan diseminasi hasil-hasil yang telah dicapai selama proses implementasi. Forum seminar atau lokakarya (1 – 2 hari) dipilih untuk mendesiminasikan hasil-hasil pembangunan dan pembelajaran (lesson learnt) yang telah diperoleh selama proses implementasi, serta saran dan rekomendasi bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

Tujuan Mendokumendasikan dan mendesiminasikan hasil-hasil yang telah diperoleh selama proses implementasi.


Tersusunnya Laporan Akhir yang merupakan hasil dokumentasi dari tahapan implementasi.

Terdesiminasinya hasil pelaksanaan pembangunan dan pembelajaran, serta saran dan rekomendasi untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

Langkah-langkah Kegiatan yang harus dilakukan:

Pemeriksaaan Status dan Kondisi Terakhir

Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Seminar dan Diseminasi Laporan Pelaksanaan


LANGKAH 5.1 PEMERIKSAAN STATUS TERAKHIR


Pedoman Persampahan

Pedoman Drainase

Pedoman STBM

Pedoman Sanimas

Pedoman PPSP



PMU & PIU (Support)

Pelaksanaan: November-Desember (1,5 bulan)

Deskripsi Menjelang bulan Desember atau akhir tahun, Tim Pokja, setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan SKPD/Instanasi Pelaksana, harus memeriksa progress terakhir dan kualitas dari masing-masing Kegiatan/Paket Pekerjaan, baik pekerjaan jasa konsultansi, konstruksi maupun pengadaaan barang.

Tujuan Memastikan bahwa seluruh Kegiatan/Paket Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik.


Kegiatan/Paket Pekerjaan telah dinyatakan selesai

Kegiatan/Paket Pekerjaan dapat diterima dengan baik, atau dengan sejumlah catatan.

Langkah-langkah Langkah-langkah yang harus dilakukan: 1. Berkoodinasi dan berkonsultasi dengan SKPD/instansi Pelaksana 2. Melakukan pemeriksaan akhir atas progress dan kualitas pekerjaan

jasa konsultasi, konstruksi, dan pengadaan barang. 3. Memberikan masukan kepada Ketua Pokja mengenai status terakhir

dari masing-masing Kegiatan/Paket Pekerjaan.


LANGKAH 5.2 PENYUSUNAN LAPORAN




PMU & PIU (Support)

Pelaksanaan: November-Desember (1,5 bulan)

Deskripsi Laporan ini merupakan hasil dokumentasi dari keseluruhan proses implementasi, mulai dari proses persiapan (konsolidasi tim dan penyusunan rencana kerja), kegiatan pelaksanaan pembangunan (SIDLACOM), hasil akhir (output fisik), hasil-hasil monev dan saran-saran yang pernah diberikan. Laporan disusun oleh Tim Pokja Kab/Kota bekerjasama dengan Pokja Provinsi. Lampiran laporan berupa dokumentasi dan foto-foto kegiatan/paket yang telah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD/Instansi terkait.

Tujuan Mendokumendasikan seluruh proses implementasi, mulai dari kegiatan persiapan hasil-hasil yang telah diperoleh selama proses implementasi.


Tersusunnya Laporan Akhir yang merupakan hasil dokumentasi dari tahapan implementasi.

Langkah-langkah Langkah-langkah yang harus dilakukan: 4. Mengumpulkan dan mengkompilasikan data, materi dan laporan

dari keseluruhan proses implementasi 5. Menyusun dan membahas draft Laporan 6. Penyelesaian Laporan Akhir

Kegiatan yang Harus Dilakukan: Mengumpulkan dan Mensistematisasikan Data 1. Mengumpulkan data dari masing-masing SKPD/Instansi terkait, yang meliputi:

a. Rencana Kegiatan dan Jadual b. Laporan-laporan Triwulanan (Rencana dan Realisasi Fisik dan Keuangan) c. Foto-foto dari hasil kunjungan/survei lapangan d. Catatan selama melakukan kunjungan lapangan, rapat koordinasi, dll. e. Saran-saran dan rekomendasi yang pernah diberikan, dll.

2. Mentabulasi dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh pada butir (1) di atas: a. Pendanaan APBD Kab/Kota b. Pendanaan APBD Provinsi c. Pendanaan APBN dan PHLN d. Pendanaan Swasta dan Masyarakat


Menyusun dan Membahas Draft Laporan, dan Finalisasi 1. Mempersiapkan Halaman Muka : Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Istilah, dst. 2. Menyusun substansi materi sesuai outline, yaitu:

a. Bab 1 : Pendahuluan b. Bab 2 : Tujuan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Sanitasi c. Bab 3 : Implementasi Pendanaan APBD Kab/Kota d. Bab 4 : Implementasi Pendanaan APBD Provinsi e. Bab 5 : Implementasi Pendanaan APBN dan PHLN f. Bab 6 : Implementasi Pendanaan Swasta dan Masyarakat g. Bab 7 : Saran dan Rekomendasi

3. Menyusun Lampiran-lampiran: a. Lampiran A : Rencana dan Realisasi Pendanaan APBD Kab/Kota b. Lampiran B : Rencana dan Realisasi Pendanaan APBD Provinsi c. Lampiran C : Rencana dan Realisasi Pendanaan APBN dan PHLN d. Lampiran D : Rencana dan Realisasi Pendanaan Swasta dan Masyarakat

4. Membahas draft Laporan secara internal Anggota Pokja 5. Berdasarkan hasil pembahasan Draft dan masukan Lokakarya/Seminar, Tim Pokja kemudian

menyempurnakan materi Laporan 6. Finalisasi Laporan Akhir


LANGKAH 5.3 DISEMINASI




PMU & PIU (Support)

Pelaksanaan: Desember

Deskripsi Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dan Laporan telah tersusun, kegiatan berikutnya adalah mendesiminasikannya atau menyebarluaskannya hasil-hasilnya sehingga masing-masing SKPD/Instansi terkait dan masyarakat setempat dapat lebih memahami mengenai realisasi dan manfaat pembangunan sanitasi permukiman di kab/kotanya. Pelaksanaan desiminasi dilakukan melalui forum diskusi, lokakarya atau seminar (1 – 2 hari) tergantung dari kebutuhan masing-masing kab/kota.

Tujuan Diseminasi ini bertujuan untuk memasyarakatkan dan menyebarluaskan hasil-hasil yang telah diperoleh selama tahap pelaksanaan sebagai bahan pembelajaran (lesson learnt) dan untuk perbaikan pelaksanaan di tahun mendatang.

Sasaran

Langkah-langkah Langkah-langkah yang harus dilakukan agar proses diseminasi dapat berjalan dengan baik dan sukses: 1. Persiapan diseminasi, yaitu mempersiapkan bahan dan materi,

narasumber, tempat pertemuan, dan undangan. 2. Pelaksanaan diseminasi, dapat berupa forum lokakarya atau seminar

(1 atau 2 hari), berupa kegiatan presentasi, diskusi dan pameran foto (hasil pembangunan).

Kegiatan yang Harus Dilakukan: Persiapan Diseminasi 1. Mempersiapkan bahan dan materi diseminasi, termasuk bahan tayang (presentasi) dan bahan-bahan yang

akan diserahkan kepada para peserta (ringkasan Laporan Akhir, dll). 2. Memilih dan mengundang narasumber yang utamanya berasal dari SKPD Daerah, dan dapat juga

mengundang narasumber dari PMU/PIU, Perguruan Tinggi setempat, dll. 3. Mengundang peserta yang utamanya adalah pejabat di lingkungan SKPD Kab/Kota dan Provinsi, dan

perwakilan dari Pusat (PMU/PIU). 4. Mempersiapkan foto-foto hasil pelaksanaan pembangunan sanitasi di daerah untuk dipamerkan pada

saat diseminasi.


Pelaksanaan Diseminasi 1. Presentasi dari para narasumber tentang

a. Rencana dan Realisasi Pembangunan Sanitasi, baik yang bersumber dari pendanaan APBD Kab/Kota, Provinsi, APBN, PHLN maupun swasta dan masyarakat.

b. Permasalahan, kendala, dan solusi kreatif yang diambil selama pelaksanaan pekerjaan c. Pembelajaran yang diperoleh selama pelaksanaan pekerjaan (lesson learnt) d. Saran dan rekomendasi bagi pelaksanaan di tahun berikutnya.

2. Diskusi dan tanya-jawab 3. Pameran foto hasil-hasil pelaksanaan pembangunan sanitasi di daerah


Bagian C FORMAT LAPORAN


Rancangan Outline

LAPORAN IMPLEMENTASI PROGRAM PPSP

Bagian A : Rencana Kerja Sanitasi Bab 1 PENDAHULUAN Bab 2 TARGET PEMBANGUNAN SANITASI TAHUN XXXX Bab 3 RENCANA KERJA TAHUN XXXX

Bagian B : Realisasi Pembangunan Sanitasi Bab 4 REALISASI PEMBANGUNAN SANITASI TAHUN XXXX Bab 5 PERSIAPAN PELAKSANAAN TAHUN XXXX+1 Bab 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Lampiran-lampiran A. Program dan Kegiatan Tahun XXXX B. Profil Kegiatan atau Proyek Tahun XXXX C. Laporan Kemajuan Per Triwulanan D. Rancangan Program dan Kegiatan Tahun XXXX+1 E. Dokumentasi dan Foto

Catatan: LAPORAN IMPLEMENTASI TERDIRI ATAS 2 (DUA) BAGIAN: Rencana Kerja Sanitasi Tahun XXXX diselesaikan selambat-lambatnya pada bulan

Februari sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini menjadi acuan bagi seluruh stakeholder dalam rangka pelaksanaan pembangunan sanitasi secara terpadu.Dalam Outline ini adalah Bab 1 s/d 3.

Realisasi Pembangunan Sanitasi Tahun XXXX disusun di akhir kegiatan pembangunan, selambat-lambatnya pada bulan Desember. Dalam Outline ini adalah Bab 4 s/d 6.


Outline Laporan Implementasi Pembangunan Sanitasi

Tahun XXXX, Kabupaten/Kota ABCDE RINGKASAN EKSEKUTIF KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Metodologi 1.4. Sistematika Pembahasan

BAGIAN A : RENCANA KERJA SANITASI

2. TARGET DAN SASARAN PEMBANGUNAN SANITASI

2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi 2.2. Target Pembangunan Sanitasi Tahun XXXX 2.3. Prioritas Pembangunan Sanitasi Tahun XXXX 2.4. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi Tahun XXXX

3. RENCANA KERJA SANITASI TAHUN XXXX

3.1. Pendanaan APBD Kab/Kota Tahun XXXX 3.1.1. Program dan Kegiatan 3.1.2. Profil Kegiatan/Proyek 3.1.3. Rencana Jadual Pelaksanaan

3.2. Pendanaan APBD Provinsi Tahun XXXX 3.2.1. Program dan Kegiatan 3.2.2. Profil Kegiatan/Proyek 3.2.3. Rencana Jadual Pelaksanaan

3.3. Pendanaan APBN Tahun XXXX 3.3.1. Program dan Kegiatan 3.3.2. Profil Kegiatan/Proyek 3.3.3. Rencana Jadual Pelaksanaan

3.4. Pendanaan Swasta dan Masyarakat Tahun XXXX 3.4.1. Program dan Kegiatan 3.4.2. Profil Kegiatan/Proyek 3.4.3. Rencana Jadual Pelaksanaan

3.5. Lokasi Kegiatan Sanitasi Tahun XXXX 3.5.1. Air Limbah 3.5.2. Persampahan 3.5.3. Drainase


BAGIAN B : REALISASI PEMBANGUNAN SANITASI

4. REALISASI PEMBANGUNAN SANITASI TAHUN XXXX

4.1. Realisasi Pendanaan APBD Kab/Kota Tahun XXXX 4.1.1. Realisasi Pembangunan Sanitasi 4.1.2. Kendala yang Dihadapi dan Penanganannya 4.1.3. Dokumentasi dan Foto

4.2. Realisasi Pendanaan APBD Provinsi Tahun XXXX 4.2.1. Realisasi Pembangunan Sanitasi 4.2.2. Kendala yang Dihadapi dan Penanganannya 4.2.3. Dokumentasi dan Foto

4.3. Realisasi Pendanaan APBN Tahun XXXX 4.3.1. Realisasi Pembangunan Sanitasi 4.3.2. Kendala yang Dihadapi dan Penanganannya 4.3.3. Dokumentasi dan Foto

4.4. Realisasi Pendanaan Swasta dan Masyarakat Tahun XXXX 4.4.1. Realisasi Pembangunan Sanitasi 4.4.2. Kendala yang Dihadapi dan Penanganannya 4.4.3. Dokumentasi dan Foto

5. PERSIAPAN PELAKSANAAN TAHUN XXXX+1

5.1. Kegiatan/Proyek yang siap dibiayai APBD Kab/Kota Tahun XXXX+1 5.2. Kegiatan/Proyek yang siap dibiayai APBD Provinsi Tahun XXXX+1 5.3. Kegiatan/Proyek yang siap dibiayai APBN (+ PHLN) Tahun XXXX+1 5.4. Kegiatan/Proyek yang siap dibiayai Swasta dan Masyarakat Tahun XXXX+1

6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan 6.2. Rekomendasi

LAMPIRAN: A. Program dan Kegiatan Tahun XXXX B. Profil Program/Kegiatan Proyek Tahun XXXX C. Laporan Kemajuan Per Triwulanan D. Rancangan Program dan Kegiatan Tahun XXXX+1 E. Dokumentasi dan Foto

---oOo---


BAB 1 PENDAHULUAN

Petunjuk Umum

Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Sanitasi (RenjaSan) Tahun XXXX (dan Laporan Rencana dan Realisasi Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun XXXX).

Penjelasan isi setiap sub-bab adalah informasi minimum yang diharapkan. Pokja Kab/Kota dapat menambahakna informasi yang dirasa relevan.

1.1 Latar Belakang

Berikan penjelasan mengenai konteks Implementasi/Pelaksanaan dalam keseluruhan tahapan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), utamanya keterkaitan antara dokumen perencanaan (SSK/MPS) dengan tahapan Implementasi

Berikan profil ringkas kondisi dan permasalahan sanitasi yang membutuhkan penanganan segera (prioritas di tahun XXXX).

1.2 Maksud dan Tujuan

Berikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Saniatsi Tahun XXXX sebagai langkah awal persiapan Implementasi

Berikan penjelasan mengenai tujuan disusunnya Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun XXXX sebagai kesimpulan pelaksanaan implementasi

1.3 Metodologi

Berikan penjelasan mengenai proses dan keterkaitan mulai dari tahapan perencanaan strategik (SSK/MPS), penyusunan program (mengintegrasikan SSK/MPS ke dalam dokumen perencanaan formal di daerah/pusat), penyusunan dan pengesahan anggaran, dan implementasi.

Berikan penjelasan mengenai proses dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam tahap Implementasi/Pelaksanaan, mulai dari penyusunan Rencana Kerja Sanitasi XXXX, perencanaan konstruksi (SID), pengadaan lahan (LA), pelaksanaan konstruksi (C), operasi dan pemeliharaan (OM), Pemantauan dan Evaluasi (Monev)

Berikan penjelasan mengenai implementasi berdasarkan Sumber Anggaran Tahun XXXX (APBD Kab/Kota, APBD Provinsi, APBN, CSR & Masyarakat) untuk setiap komponen.

1.4 Sistematika Pembahasan

Berikan penjelasan mengenai urutan dan materi pembahasan dari masing-masing Bab.

Bab 1, 2, 3 menjelaskan mengenai Rencana Kerja Sanitasi Tahun XXXX

Bab 4 menjelaskan mengenai Realisasi Pembangunan Sanitasi Tahun XXXX

Bab 5 menjelaskan mengenai Persiapan Implementasi Tahun XXXX+1

Bab 6 menjelaskan mengenai Kesimpulan dan Rekomendasi


BAB 2 TARGET DAN SASARAN PEMBANGUNAN SANITASI

Petunjuk Umum

Bab ini menjelaskan mengenai strategi dan kebijakan pembangunan sanitasi permukiman jangka menengah sebagaimana yang disajikan dalam Strategi Sanitasi Kab/Kota, serta tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi tahunan, dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan.

Bab ini menjabarkan secara detail mengenai target pembangunan sanitasi Tahun XXXX yang harus dicapai, serta kegiatan/proyek prioritas/unggulan yang akan dilaksanakan..

Bab ini dilengkapi dengan tabel-tabel

Penjelasan lebih rinci dapat dilihat di lampiran A : Program dan Kegiatan Tahun XXXX (Tabel SSK yang telah dianalisis)

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Berikan penjelasan mengenai strategi dan kebijakan umum, tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi permukiman jangka menengah berdasarkan Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK).

2.2 Target Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun XXXX

Berikan penjelasan mengenai target pembangunan sanitasi Tahun XXXX di masing-masing komponen (air limbah, persampahan, dan drainase)

Berikan penjelasan mengenai kendala/permasalahan yang akan timbul dan langkah antisipatif yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai target tersebut.

2.3 Prioritas Pembangunan Sanitasi Tahun XXXX

Berikan penjelasan mengenai program dan kegiatan prioritas pembangunan sanitasi di Tahun XXXX, per sumber anggaran (APBD Kab/Kota, APBD Provinsi, dan APBN) berdasarkan hasil kajian terhadap situasi, kondisi, kebutuhan atau kebijakan baru pada saat itu

2.4 Rencana dan Realisasi Program/Kegiatan Tahun XXXX

Evaluasi rencana program dan kegiatan dalam SSK dan realisasinya (teranggarkan).

Berikan penjelasan mengenai program SSK yang terlaksana, tertunda atau dibatalkan.

Tabel-tabel rincian diletakkan di Lampiran A.


BAB 3 RENCANA KERJA SANITASI TAHUN XXXX

Petunjuk Umum Bab ini menjelaskan mengenai Rencana Kerja Tahun XXXX yang akan menjadi acuan bagi seluruh

SKPD di daerah dan K/L di pusat yang terkait dengan pembangunan sanitasi di Tahun XXXX.

Bab ini menjelaskan mengenai Rencana Kerja Sanitasi dari masing-masing sumber anggaran (APBD Kab/Kota, APBD Provinsi, APBN dan PHLN, swasta dan masyarakat).

3.1 Pendanaan APBD Kab/Kota Tahun XXXX 3.1.1 Program dan Kegiatan

Jelaskan mengenai program/kegiatan/proyek apa saja yang akan dilaksanakan pada Tahun XXXX dari setiap komponen (air limbah, persampahan, dan drainase)

Jelaskan pula mengenai tahapan masing-masing proyek, mulai dari Perencanaan Konstruksi (SID, misal Master Plan, Studi Kelayakan, DED, AMDAL, dll), Pengadaan Lahan (LA), Pelaksanaan Konstruksi (C, misal pembangunan IPLT, pembangunan TPA, pengadaan alat berat di TPA, pembangunan saluran drainase, dll), Paska-Konstruksi (OM dan Rehabilitasi), serta kegiatan non-fisik seperti Sosialisasi, Penguatan Kelembagaan, Pembentukan Peraturan, dll.

Jelaskan pula mengenai pendanaan proyek tersebut (jumlah anggaran), dan SKPD/instansi pelaksananya (Dinas PU, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan, KLH, BPM, dll)

3.1.2 Profil Kegiatan

Jelaskan secara rinci mengenai profil kegiatan atau proyek, seperti tujuan dan sasaran, ruang lingkup, pendanaan, instansi pelaksana dll. Data bersumber dari SSK, Renja SKPD, DPA SKPD, dll.

Profil proyek secara lengkap disajikan di Lampiran B

3.1.3 Rencana Jadual Pelaksanaan

Susun rencana kerja implementasi selama Tahun XXXX beserta SKPD/Instansi pelaksananya.

Bila dibutuhkan dapat pula disusun rencana kerja yang lebih terinci untuk kegiatan/proyek yang sifatnya prioritas,.strategis, atau unggulan.

3.2 Pendanaan APBD Provinsi 3.2.1 Program dan Kegiatan


Jelaskan pula mengenai tahapan masing-masing proyek, mulai dari Perencanaan Konstruksi (SID, misal Master Plan, Studi Kelayakan, DED, AMDAL, dll), Pengadaan Lahan (LA), Pelaksanaan Konstruksi (C, misal pembangunan IPLT, pembangunan TPA, pengadaan alat berat di TPA,


pembangunan saluran drainase, dll), Paska-Konstruksi (OM dan Rehabilitasi), serta kegiatan non-fisik seperti Sosialisasi, Penguatan Kelembagaan, Pembentukan Peraturan, dll.








3.3 Pendanaan APBN Tahun XXXX 3.3.1 Program dan Kegiatan



Jelaskan pula mengenai pendanaan proyek tersebut (jumlah anggaran), instansi pelaksananya (Satker PPLP, Satker Kesehatan, dll)


Jelaskan secara rinci mengenai profil kegiatan atau proyek, seperti tujuan dan sasaran, ruang lingkup, pendanaan, instansi pelaksana dll. Data bersumber dari SSK, Renja K/L, dll.



Susun rencana kerja implementasi selama Tahun XXXX beserta Instansi pelaksananya.



3.4 Pendanaan Swasta dan Masyarakat Tahun XXXX 3.4.1 Program dan Kegiatan










3.5 Lokasi Kegiatan Tahun XXXX 3.5.1 Air Limbah

Gambarkan lokasi dan keterpaduan kegiatan pembangunan air limbah dari berbagai sumber pendanaan

3.5.2 Persampahan


3.5.3 Drainase



BAB 4 REALISASI PEMBANGUNAN SANITASI TAHUN XXXX

Petunjuk Umum Bab ini menjelaskan realisasi pembangunan prasarna dan sarana sanitasi, termasuk pula

kegiatan non-fisik (seperti sosialisasi, pengembangan kelembagaan, pembentukan peraturan) selama Tahun XXXX.

Bab ini juga menjelaskan kendala/permasalahan yang dihadapi, dan bagaimana solusinya.

4.1 Realisasi Pendanaan APBD Kab/Kota Tahun XXXX 4.1.1 Realisasi Pembangunan Sanitasi

Memberikan penjelasan progress/kemajuan pekerjaan dari masing-masing triwulanan

Memberikan penjelasan mengenai hasil-hasil pembangunan sanitasi yang telah dicapai

Membandingkan antara rencana awal tahun dan realisasi di akhir tahun.

Mutakhirkan profil kegiatan/proyek dengan menambahkan informasi aktual seperti foto-foto proses dan hasil pembangunan prasarana dan sarana sanitasi, testimoni masyarakat, dll.

4.1.2 Kendala/Permasalahan yang Dihadapi dan Penanganannya

Menjelaskan mengenai kendala/permasalahan yang dihadapi selama pembangunan prasarana dan sarana sanitasi, serta bagaimana cara penanganannya (solusi).

Materi ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran (lesson-learnt)

4.2 Realisasi Pendanaan APBD Provinsi Tahun XXXX 4.2.1 Realisasi Pembangunan Sanitasi









4.3 Realisasi Pendanaan APBN Tahun XXXX 4.3.1 Realisasi Pembangunan Sanitasi








4.4 Realisasi Pendanaan Swasta dan Masyarakat Tahun XXXX 4.4.1 Realisasi Pembangunan Sanitasi









BAB 5 PERSIAPAN PELAKSANAAN TAHUN XXXX+1

Petunjuk Umum Bab ini menjelaskan hasil pengintegrasian SSK ke dalam dokumen perencanaan formal dan

proses penganggaran, baik di daerah maupun di pusat (K/L).

Bab ini menyajikan program dan kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya (XXXX+1), baik yang bersumber dari SSK maupun usulan/inisiatif baru atau stok prograk (program tahun sebelumnya yang tertunda).

5.1 Program dan Kegiatan yang Siap Dibiayai APBD Kab/Kota Tahun XXXX+1 5.1.1 Air Limbah

Bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan/proyek air limbah yang “akan” dilaksanakan pada tahun berikutnya (Tahun XXXX+1).

5.1.2 Persampahan

Bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan/proyek persampahan yang “akan” dilaksanakan pada tahun berikutnya (Tahun XXXX+1).

5.1.3 Drainase

Bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan/proyek drainase yang “akan” dilaksanakan pada tahun berikutnya (Tahun XXXX+1).

5.2 Program dan Kegiatan yang Siap Dibiayai APBD Provinsi Tahun XXXX+1 5.2.1 Air Limbah


5.2.2 Persampahan


5.2.3 Drainase



5.3 Program dan Kegiatan yang Siap Dibiayai APBN Tahun XXXX+1 5.3.1 Air Limbah


5.3.2 Persampahan


5.3.3 Drainase


5.4 Program dan Kegiatan yang Siap Dibiayai Swasta dan Masyarakat Tahun XXXX+1 5.4.1 Air Limbah


5.4.2 Persampahan


5.4.3 Drainase



BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Petunjuk Umum Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan proses implementasi, baik pada

tahap persiapan implementasi maupun tahap implementasinya.

Berikan juga uraian mengenai sejumlah pembelajaran (lesson learnt) yang dapat bermanfaat bagi para stakeholder sanitasi

Berikan juga rekomendasi agar pelaksanaan Pembangunan Sanitasi di tahun mendatang (XXXX+1) dapat lebih baik lagi.

6.1 Kesimpulan

Berikan kesimpulan atas seluruh rangkaian Tahapan Implementasi, baik pada tahap persiapan implementasi (penyusunan rencana strategik, pemrograman, dan penganggaran) maupun pada tahap implementasi (SIDLACOM) serta kegiatan pemantauan dan evaluasi (monev).

6.2 Rekomendasi

Berikan rekomendasi agar pelaksanaan Pembangunan Sanitasi di tahun mendatang (XXXX+1) dapat lebih baik lagi.


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Petunjuk Umum Gunakan untuk menampilkan tabel-tabel, dokumentasi, kertas kerja, laporan-laporan maupun

keterangan-keterangan rinci yang dibutuhkan untuk menjelaskan Bab-bab tersebut di atas.

Informasi di dalam Lampiran ini merupakan informasi wajib yang harus disediakan.

Lampiran A : Program dan Kegiatan Tahun XXXX

Cantumkan hasil analisis terhadap Rencana Program dan Kegiatan dalam SSK untuk Tahun XXXX beserta realisasinya. Hal-hal yang perlu dicantumkan adalah:

Rencana program/kegiatan awal atau asli (baseline) Tahun XXXX dalam SSK

Program/Kegiatan yang teralisasikan Tahun XXXX berdasarkan RKA atau DPA masing-masing SKPD (Dinas PU, Dinas Kesehatan, dll), atau RK K/L (Kemen PU, Kemen Kesehatan, dll).

Jelaskan: Program/Kegiatan yang TERLAKSANA, TERTUNDA, dan DIBATALKAN. Disusun per masing-masing sumber anggaran:

A-1 Pendanaan APBD Kab/Kota

A-2 Pendanaan APBD Provinsi

A-3 Pendanaan APBN

Lampiran B : Profil Kegiatan/Proyek Tahun XXXX

Cantumkan tabel profil dari masing-masing kegiatan/proyek, khusus untuk kegiatan/proyek yang prioritas, strategis atau unggulan. Disusun per masing-masing sumber anggaran (minimal 3 per sumber).

B-1 Pendanaan APBD Kab/Kota

B-2 Pendanaan APBD Provinsi

B-3 Pendanaan APBN

Lampiran C : Laporan Triwulanan Tahap Pelaksanaan

Lampirkan seluruh Laporan Triwulanan (ada 4 laporan), yang terdiri dari:

Progres/kemajuan dari masing-masing triwulan

Kendala/Permasalahan yang dihadapi dan penanganannya (solusinya)


Lampiran D : Rancangan Program/Kegiatan Tahun XXXX+1

Cantumkan tabel rancangan Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang (Tahun XXXX+1) yang pada dasarnya telah melalui proses pembahasan program dan penetapan anggaran baik di daerah maupun di pusat. Rancangan ini disusun per sumber anggaran, yaitu: E-1 : Rancangan Program dan Pendanaan Sanitasi APBD Kab/Kota Tahun XXXX+1 E-2 : Rancangan Program dan Pendanaan Sanitasi APBD Provinsi Tahun XXXX+1 E-3 : Rancangan Program dan Pendanaan Sanitasi APBN Tahun XXXX+1

Lampiran E : Dokumentasi dan Foto

Cantumkan dokumentasi dan foto-foto selama pelaksanaan kegiatan/proyek, misalnya kegiatan sosialisasi rapat-rapat teknis atau pertemuan-pertemuan, penyusunan rencana, proses pembangunan fisik infrastruktur, hasil pembangunan, dll.


Pedoman Penyusunan

LAPORAN IMPLEMENTASI PROGRAM PPSP

KABUPATEN/KOTA ABCDEFGHIJ, TAHUN XXXX

FORMAT & TEMPLATE TABEL


Bab 2 dan Lampiran A


Gambar 2.1 Ringkasan Hasil Kajian Air Limbah


Gambar 2.2 Ringkasan Hasil Kajian Air Limbah


Tabel 2-1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN

KABUPATEN/KOTA ABCDEFG, TAHUN ANGGARAN 2015-2019

No Komponen Sanitasi Tujuan Sasaran

1. Air Limbah Meningkatnya persentase penduduk yang terlayani air limbah yang memadai (menjadi sebesar ... % pada tahun XXXX)

1. ...... 2. .......

2. Pengelolaan Persampahan 1. Meningkatnya persentase pengurangan sampah di perkotaan (menjadi sebesar ... % pada tahun XXXX)

2. Meningkatnya persentase pengangkutan sampah (menjadi sebesar ... % pada tahun XXXX)

3. Meningkatnya persentase pengoperasian TPA (menjadi sebesar ... % pada tahun XXXX)

3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ...... 7. ......

3. Drainase Perkotaan Meningkatnya persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (menjadi sebesar ... % pada tahun XXXX))

8. ...... 9. .......

Sumber : diolah dari Strategi Sanitasi Kab/Kota


Tabel 2-2 TARGET PELAYANAN SANITASI PERMUKIMAN

KABUPATEN/KOTA ABCDEFG, TAHUN ANGGARAN 2015

No Komponen

Sanitasi Indikator SPM Satuan

Tahun 2014 Tahun 2015

Rencana SSK Realisasi Rencana SSK Penyesuaian

1. Air Limbah

Persentase penduduk yang terlayani air limbah yang memadai

% Penduduk

2. Pengelolaan Persampahan .

1. Persentase pengurangan sampah di perkotaan

2. Persentase Pengangkutan Sampah

3. Persentase Pengoperasian TPA

% Penduduk

3. Drainase Perkotaan

Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan.

% Penduduk

Sumber : diolah dari Strategi Sanitasi Kab/Kota


Tabel 2-3 PRIORITAS PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN


No Komponen Sanitasi Target Pelayanan Kegiatan Prioritas

1. Air Limbah Meningkatkan jumlah penduduk yang terlayani air limbah yang memadai

1. ...... 2. .......

2. Pengelolaan Persampahan

1. Meningkatkan pengurangan sampah di perkotaan

2. Meningkatkan Pengangkutan Sampah

3. Meningkatkan Pengoperasian TPA

3. ...... 4. ....... 5. ....... 6. ....... 7. .......

3. Drainase Perkotaan

Meningkatkan jumlah penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan.

8. ...... 9. .......

Sumber : Diolah dari Dokumen Strategi Sanitasi Kab/Kota


Tabel 2-4 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN


No Sumber

Pendanaan Komponen Sanitasi

Rencana SSK Realisasi 2015

Jumlah Kegiatan Jumlah Anggaran

(Rp. Juta) Jumlah Kegiatan

Jumlah Anggaran (Rp. Juta)

1. APBD Kab/Kota 1. Air Limbah 2. Pengelolaan Persampahan 3. Drainase Perkotaan

Jumlah

2. APBD Provinsi 1. Air Limbah 2. Pengelolaan Persampahan 3. Drainase Perkotaan

Jumlah

3. APBN (dan PHLN)

1. Air Limbah 2. Pengelolaan Persampahan 3. Drainase Perkotaan

Jumlah

4. Swasta dan Masyarakat

1. Air Limbah 2. Pengelolaan Persampahan 3. Drainase Perkotaan

Jumlah

Jumlah

Sumber : Diolah dari Dokumen Strategi Sanitasi Kab/Kota


Gambar 2-1 Lokasi Pembangunan Infrastruktur Air Limbah


Gambar 2-2 Lokasi Pembangunan Infrastruktur Persampahan

Gambar 2-3 Lokasi Pembangunan Infrastruktur Drainase

Catatan:

Lokasi proyek memuat semua proyek yang sedang dibangun dari berbagai sumber pendanaan

Gunakan peta dasar kabupaten/kota (lengkap dengan batas administrasi, jalan, sungai, dll)

Skala peta yang dianjurkan ????

Dibuat dalam kertas ukuran A-3 (boleh dilipat)


Tabel A.1 Rencana dan Realisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015

Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota

No. Program / Kegiatan Detail Lokasi

Rencana SSK Realisasi Tahun 2015

Keterangan Kebutuhan Penanganan Anggaran (Rp. Juta)

Terlaksana Tertunda Dibatalkan Satuan Volume

Air Limbah

1

2

3

Jumlah

Persampahan

1

2

3

Jumlah

Drainase

1

2

3

Jumlah

Total



Sumber Anggaran : APBD Provinsi


Rencana SSK Tahun 2015 Realisasi Tahun 2015

Keterangan Kebutuhan/Volume Anggaran (Rp. Juta)

Terlaksana Tertunda Dibatalkan Satuan Unit

Air Limbah

1

2

3

Jumlah

Persampahan

1

2

3

Jumlah

Drainase

1

2

3

Jumlah

Total



Sumber Anggaran : APBN





Air Limbah

1

2

3

Jumlah

Persampahan

1

2

3

Jumlah

Drainase

1

2

3

Jumlah

Total



Sumber Anggaran : Swasta dan Masyarakat





Air Limbah

1

2

3

Jumlah

Persampahan

1

2

3

Jumlah

Drainase

1

2

3

Jumlah

Total


Bab 3 dan Lampiran B


Tabel 3-1 Rencana Kerja Sanitasi Tahun 2015

Sumber Pendanaan : APBD Kabupaten/Kota

No Program/Kegiatan/Paket Detai Lokasi

Kebutuhan/Volume Anggaran (Rp. Juta)

Instansi Pelaksana

Pelaksana Kegiatan

Keterangan Satuan Unit

Air Limbah

1

2

3

Jumlah

Persampahan

1

2

3

Jumlah

Drainase

1

2

3

Jumlah

Total


Tabel 3-2 Rencana Jadual Pelaksanaan Tahun 2015


No. Program/Kegiatan/Paket Rencana Kerja

Keterangan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli Ags Sep Okt Nov Des

Air Limbah

1

2

3

Persampahan

1

2

3

Drainase

1

2

3






Instansi Pelaksana

Pelaksana Kegiatan


Air Limbah

1

2

3

Jumlah

Persampahan

1

2

3

Jumlah

Drainase

1

2

3

Jumlah

Total






Air Limbah

1

2

3

Persampahan

1

2

3

Drainase

1

2

3






Instansi Pelaksana

Pelaksana Kegiatan


Air Limbah

1

2

3

Jumlah

Persampahan

1

2

3

Jumlah

Drainase

1

2

3

Jumlah

Total






Air Limbah

1

2

3

Persampahan

1

2

3

Drainase

1

2

3


Tabel 3-3 Rencana Kerja Sanitasi Tahun 2015 Sumber Pendanaan : APBD Provinsi



Instansi Pelaksana

Pelaksana Kegiatan


Air Limbah

1

2

3

Jumlah

Persampahan

1

2

3

Jumlah

Drainase

1

2

3

Jumlah

Total



Sumber Pendanaan : APBD Provinsi



Air Limbah

1

2

3

Persampahan

1

2

3

Drainase

1

2

3



Sumber Pendanaan : APBN dan PHLN



Instansi Pelaksana

Pelaksana Kegiatan


Air Limbah

1

2

3

Jumlah

Persampahan

1

2

3

Jumlah

Drainase

1

2

3

Jumlah

Total






Air Limbah

1

2

3

Persampahan

1

2

3

Drainase

1

2

3



Sumber Pendanaan : Swasta dan Masyarakat



Instansi Pelaksana

Pelaksana Kegiatan


Air Limbah

1

2

3

Jumlah

Persampahan

1

2

3

Jumlah

Drainase

1

2

3

Jumlah

Total






Air Limbah

1

2

3

Persampahan

1

2

3

Drainase

1

2

3


LAMPIRAN B Lamprian B-1 Profil Proyek APBD Kabupaten/Kota Lampiran B-2 Profil Proyek APBD Provinsi Lampiran B-3 Profil Proyek APBN dan PHLN Lampiran B-4 Profil Proyek Swasta dan Masyarakat Profil Kegiatan

Nama Program (Sesuai nomenklatur)

Nama Kegiatan (Sesuai nomenklatur)

Nama Paket Nama paket yang akan dilaksanakan

Tujuan Kegiatan Uraian mengenai tujuan kegiatan

Sasaran Kegiatan Uraian mengenai sasaran kegiatan

Hasil Kegiatan Uraian mengenai hasil kegiatan, baik fisik maupun non-fisik

Deskripsi Kegiatan Uraian ringkas mengenai latar belakang kegiatan, ruang lingkup pekerjaan, dan hasil yang ingin dicapai.

Lokasi Kegiatan (Lengkapi dengan peta orientasi lokasi)

Penerima Manfaat Perkiraan jumlah penduduk yang mendapatkan manfaat

Volume Jumlah unit yang akan dibangun/disediakan

Jumlah Biaya Pagu yang tersedia

Sumber Pendanaan (APBD Provinsi, APBD Kabupaten Kota, APBN, Swasta, Masyarakat)

Instansi Pelaksana Satuan Kerja yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut

Pelaksana Pekerjaan Pihak Ketiga (Konsultan, Kontraktor, Suplier) atau Swakelola

Informasi Pendukung (Lampirkan, bila ada)

Contoh (dapat berupa hardcopy dan/atau softcopy) (1) Kerangka Acuan Pekerjaan (TOR) (2) Disain dan Spesifikasi Teknis (3) Gambar-gambar, dll.

Dokumentasi Foto (lengkapi dengan foto-foto lokasi kegiatan, mulai dari belum terbangun sampai dengan selesai)

Keterangan lainnya Bila dibutuhkan, lengkapi dengan keterangan lainnya

Bab 4 dan Lampiran C


Tabel 4-1 Realisasi Kegiatan Pembangunan Sanitasi Tahun 2015


No. Program/Kegiatan/Paket

Rencana (awal tahun)

Realisasi (akhir tahun)

Keterangan Target

(%)

Jumlah Biaya (Rp

Juta)

Capaian (%)

Jumlah Biaya (Rp. Juta)

Kualitas Pekerjaan

Air Limbah

1

2

3

Persampahan

1

2

3

Drainase

1

2

3







Keterangan Target

(%)

Jumlah Biaya (Rp

Juta)

Capaian (%)


Kualitas Pekerjaan

Air Limbah

1

2

3

Persampahan

1

2

3

Drainase

1

2

3







Keterangan Target

(%)

Jumlah Biaya (Rp

Juta)

Capaian (%)


Kualitas Pekerjaan

Air Limbah

1

2

3

Persampahan

1

2

3

Drainase

1

2

3







Keterangan Target

(%)

Jumlah Biaya (Rp

Juta)

Capaian (%)


Kualitas Pekerjaan

Air Limbah

1

2

3

Persampahan

1

2

3

Drainase

1

2

3

LAPORAN TRIWULANAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PPSP TAHUN 2015

Kabupaten/Kota : ........................................................ Provinsi : ........................................................

Nama Kegiatan & Paket Rencana

Target (%) Jumlah Dana

(Rp juta)

I II III IV Keterangan

% Rp

(juta) %

Rp (juta)

% Rp (juta) % Rp (juta)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1. .............................................

2. .............................................

3. .............................................

4. .............................................

5. .............................................

6. .............................................

7. .............................................

8. .............................................

Total

Kota ...................., Tanggal ...........

Sekretaris Daerah Kab/Kota ...........

ttd

(.............................................)


Bab 5 dan Lampiran D


Tabel D-1 Rencana Program/Kegiatan Tahun 2016


No. Kode

Nomenklatur Program/Kegiatan

Detail Lokasi

Estimasi Outcome Kebutuhan

Penanganan/ Volume

Jumlah Biaya

(dalam Rp.

Juta)

SKPD Penanggun

g Jawab Pelaksana

Kesiapan Pelaksana

an Jumlah

Penduduk Terlayani

Luas Wiayah

Terlayani Satuan Unit

Air Limbah

1

2

3

Jumlah

Persampahan

1

2

3

Jumlah

Drainase

1

2

3

Jumlah

Total

Catatan : Kolom warna hitam/abu-abu dapat dihilangkan !!!




No. Kode


Detail Lokasi


Penanganan/ Volume

Jumlah Biaya

(dalam Rp.

Juta)

SKPD Penanggun

g Jawab Pelaksana

Kesiapan Pelaksana

an Jumlah

Penduduk Terlayani

Luas Wiayah


Air Limbah

1

2

3

Jumlah

Persampahan

1

2

3

Jumlah

Drainase

1

2

3

Jumlah

Total





No. Kode


Detail Lokasi


Penanganan/ Volume

Jumlah Biaya

(dalam Rp.

Juta)

SKPD Penanggun

g Jawab Pelaksana

Kesiapan Pelaksana

an Jumlah

Penduduk Terlayani

Luas Wiayah


Air Limbah

1

2

3

Jumlah

Persampahan

1

2

3

Jumlah

Drainase

1

2

3

Jumlah

Total





No. Kode


Detail Lokasi


Penanganan/ Volume

Jumlah Biaya

(dalam Rp.

Juta)

SKPD Penanggun

g Jawab Pelaksana

Kesiapan Pelaksana

an Jumlah

Penduduk Terlayani

Luas Wiayah


Air Limbah

1

2

3

Jumlah

Persampahan

1

2

3

Jumlah

Drainase

1

2

3

Jumlah

Total


Business

Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman