I. TATA KELOLA NEGARA YANG BAIK

(GOOD GOVERNANCE)

II. PEMBANGUNAN SANITASI

SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK

III. MENJAGA PROFESIONALITAS &

INTEGRITAS PF - CF

MENERAPKAN

GOOD GOVERNANCE

DALAM

PEMBANGUNAN SANITASI

PERMUKIMAN

PELATIHAN FASILITATOR – PPSP 2013

ISU STRATEGIS & TANTANGAN PEMBANGUNAN SANITASI

EVALUASI 2011

ESCAP-ADB-UNDP

MENGENAI PROGRES

MDG’S:

INDONESIA DIPERKIRAKAN

TERLAMBAT MENCAPAI

TARGET MDG’S PADA 2015

SASARAN 2010 – 2014

1. AIR LIMBAH

► PEMBANGUNAN SISTEM

KOMUNAL DI 226 KOTA

► MENINGKATKAN SISTEM

TERPUSAT DI 16 KOTA

2. PERSAMPAHAN

► MENINGKATKAN TPA

MENJADI CONTROLLED

LANDFILL ATAU SANITARY

LANDFILL DI 210 KOTA

► PENERAPAN 3R DI 250

LOKASI UTK MENGURANGI

20% SAMPAH

3. DRAINASE

► MENGURANGI GENANGAN

DI 50 KAWASAN

STRATEGIS PERKOTAAN

(4600 HA)

KENDALA ASPEK “GOVERNANCE”

1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

► PELAYANAN SANITASI BELUM MERATA UTK MASYARAKAT

BERPENGHASILAN RENDAH

KETERBATASAN PENDANAAN PEMERINTAH

18 % (21,25 JUTA) PENDUDUK YG TINGGAL DI KAWASAN

KUMUH KOTA TIDAK MAMPU MENYISIHKAN BIAYA UNTUK

SANITASI

► KETERBATASAN KAPASITAS KABUPATEN / KOTA

MEMBANGUN INFRASTRUKTUR SANITASI

MENGATUR KELEMBAGAAN & KETATALAKSANAAN

PENGELOLA INFRASTRUKTUR SANITASI 2. SIKAP MASYARAKAT / TARGET GROUP

► KEENGGANAN MENERIMA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

SANITASI DI LINGKUNGANNYA

► PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SANITASI BELUM OPTIMAL

► PEMBANGUNAN SANITASI TIDAK TRANSPARAN & AKUNTABEL

PADA MASYARAKAT 3. HAMBATAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI

► TERKONSENTRASI PADA ASPEK FISIK, MENGABAIKAN ASPEK

PEMANFAATAN

► PEMBOROSAN & KEBOCORAN ANGGARAN

► KUALITAS INFRASTRUKTUR SANITASI YANG RENDAH

KONSISTENSI MENERAPKAN GOOD GOVERNANCE BERDAMPAK POSITIF

DALAM MENGATASI KENDALA PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN

SUMBER : RENSTRA KEMENTERIAN PU 2010 -2014

TAP MPR XI / 1998

&

UU 28 / 1999 PENYELENGGARAAN NEGARA

YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN

1. LEMBAGA EKSEKUTIF-LEGISLATIF-YUDIKATIF

BERFUNGSI PROPORSIONAL

2. PENYELENGGARA NEGARA & BIROKRAT

JUJUR, BERSIH DAN BEBAS DARI KKN

PROFESIONAL, EFISIEN, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL

3. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA

MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN UMUM , ADIL DAN

TERBUKA DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA

PADA MASYARAKAT

MENGHINDARI KEBIJAKAN & TINDAKAN YANG

DISKRIMINATIF

MENJAMIN KETERTIBAN & KEPASTIAN HUKUM

4. PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PERUMUSAN & PELAKSANAAN KEBIJAKAN

PUBLIK YANG BERDAMPAK LUAS

MELAKSANAKAN KONTROL SOSIAL

MENUJU

INDONESIA

YANG LEBIH:

ADIL,

DAMAI,

MAKMUR &

SEJAHTERA

DEMOKRATIS,

I. TATA KELOLA NEGARA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

1. KOMITMEN NASIONALMENERAPKAN “GOOD GOVERNANCE”

MENUJU “CLEAN & EFFECTIVE GOVERNMENT”

2. PERUBAHAN PARADIGMA DARI “GOVERNMENT” KE “GOVERNANCE”

GOVERNMENT

• HAK EKSKLUSIF NEGARA

MENGATUR MASALAH PUBLIK

• KEIKUTSERTAAN UNSUR LAIN

HANYA DIIZINKAN BILA

DIANGGAP PERLU

GOVERNANCE

MASALAH PUBLIK ADALAH

URUSAN BERSAMA:

• PEMERINTAH

• MASYARAKAT

• SWASTA

KAIDAH PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

- PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DEMOKRATIS, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL

- KESEIMBANGAN PERAN ANTARA PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT

- BIROKRASI YANG JUJUR, BERSIH & KOMPETEN SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN PUBLIK

DILAKSANAKAN OLEH 3 PILAR

GOOD GOVERNANCE SECARA

INTERAKTIF DAN SINERGIS

1. NEGARA/

PEMERINTAH

3. MASYARAKAT 2. SWASTA

1. GOOD PUBLIC GOVERNANCE

2. GOOD CORPORATE GOVERNANCE

3. GOOD CIVIL SOCIETY GOVERNANCE

MENERAPKAN 14 PRINSIP

GOOD GOVERNANCE

DALAM SELURUH ASPEK

PENYELENGGARAAN NEGARA, SEKTOR

SWASTA & MASYARAKAT.

DILINGKUNGAN PEMERINTAH, MELIPUTI

PULA:

PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK &

PENETAPAN NSPK

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

PENATAAN KELEMBAGAAN,

KETATALAKSANAAN & PERILAKU SDM

BIROKRAT

WAWASAN KEDEPAN

TRANSPARANSI

PARTISIPASI

AKUNTABILITAS

SUPREMASI HUKUM

DEMOKRASI

PROFESIONALITAS &

KOMPETENSI

DAYA TANGGAP

EFISIEN & EFEKTIF

DESENTRALISASI

KEMITRAAN SWASTA &

MASYARAKAT

KOMITMEN MENGURANGI

KESENJANGAN

KOMITMEN PADA

LINGKUNGAN HIDUP

KOMITMEN PADA PASAR

YG ADIL

PRINSIP

KELUARAN

3. DAMPAK 14 PRINSIP GG PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

PERSEPSI DUNIA MENGENAI INDONESIA

INDEKS NEGARA GAGAL 2012

(BIDANG SOSIAL, HUKUM, KEAMANAN)

URUTAN 63 DARI 177 NEGARA

(Failed State Index 2012 - Fund For Peace)

INDEKS PEMBANGUNAN SDM 2011- 2012

URUTAN 124 DARI 187 NEGARA

(Human Development Index UNDP 2012)

INDEKS PERSEPSI KORUPSI DUNIA 2012

URUTAN 118 DARI 174 NEGARA

(Transparency International survey 2012)

DAYA SAING INFRASTRUKTUR 2012

URUTAN 92 DARI 144 NEGARA

(WEF-World Economic Forum survey 2012)

TINGKAT KEMUDAHAN BER BISNIS 2012

URUTAN 128 DARI 185 NEGARA

(IFC – Ease of doing business survey in 2012)

4. MERUBAH STIGMA NEGATIF MENJADI TANTANGAN

KEPASTIAN

HUKUM

KESENJANGAN

SOSIAL &

EKONOMI

INEFISIENSI,

SUAP, KORUPSI &

GRATIFIKASI

KESENJANGAN

PEMBANGUNAN

ANTAR DAERAH

???????

DIPERLUKAN KONSISTENSI DALAM PENERAPAN

GOOD GOVERNANCE

SASARAN PENTING REFORMASI BIROKRASI:

MENCIPTAKAN BIROKRASI PEMERINTAH YANG MAMPU MEMBERIKAN

PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

5. REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI FAKTOR PENDORONG TERWUJUDNYA

“GOOD GOVERNANCE” MENUJU “CLEAN & EFFECTIVE GOVERNMENT”

UU 17/2007 TENTANG RPJP 2005-2025

(Bab IV.1.2.E - Butir 35)

REFORMASI BIROKRASI UNTUK:

MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR NEGARA, DAN

MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK,

AGAR MAMPU MENDUKUNG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

PENINGKATAN

PELAYANAN

PUBLIK BIROKRASI YANG

BERSIH DAN

BEBAS DARI KKN

PENINGKATAN

KAPASITAS &

AKUNTABILITAS

BIROKRASI

PENINGKATAN PENGAWASAN

KETAATAN, EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS TUGAS & FUNGSI BIROKRASI

N PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

SANITASI ADALAH PELAYANAN PUBLIK

1. SANITASI MERUPAKAN KEBUTUHAN DASAR KARENA LANGSUNG

MENUNJANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

II. PEMBANGUNAN SANITASI SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK

PELAYANAN & PEMANFAATAN SANITASI UNTUK MENINGKATKAN:

DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERKOTAAN

KARENA BERDAMPAK LUAS PADA MASYARAKAT, NEGARA MENGATUR

PEMBANGUNAN & PENGELOLAAN SANITASI SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK

AGAR PELAYANAN SANITASI MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT

SECARA ADIL, MAKA PENYELENGGARAANNYA HARUS DILANDASI KAIDAH

GOOD GOVERNANCE

KETERPADUAN YANG SINERGIS

2. PEMBANGUNAN SANITASI HARUS MELIBATKAN PERAN

PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN STAKEHOLDERS TERKAIT

OUTPUT

• INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH

• INFRASTRUKTUR DRAINASE

• INFRASTRUKTUR PENGELOLAAN SAMPAH

OUTCOME

•BERFUNGSINYA INFRASTRUKTUR SANITASI

•MENINGKATNYA PELAYANAN SANITASI PADA PUBLIK

IMPACT

•KESEHATAN MASYARAKAT

•DAYA DUKUNG LINGKUNGAN PERMUKIMAN & PERKOTAAN

PENDEKATAN STRUKTURAL

PEREKAYASAAN TEKNIK UNTUK

MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR FISIK SANITASI YANG HANDAL &

BERMANFAAT

PENDEKATAN NON STRUKTURAL

PEREKAYASAAN SOSIAL AGAR MASYARAKAT MEMANFAATKAN

INFRASTRUKTUR SANITASI SECARA OPTIMAL & BERPARTISIPASI DALAM

PENGELOLAAN YANG BERKELANJUTAN

MEMENUHI KEBUTUHAN SANITASI UNTUK MASYARAKAT,

DENGAN MENERAPKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE, TERUTAMA :

TRANSPARANSI, PARTISIPASI & AKUNTABILITAS

PLANNING,

PROGRAMMING

& BUDGETTING

SURVEY,

INVESTIGATION

& DESIGN

LAND

ACQUISITION CONSTRUCTION

OPERATION &

MAINTENANCE

PENCAPAIAN SASARAN PENGEMBANGAN SANITASI

TAHAPAN PENYELENGGARAAN

3.PRINSIP GOOD GOVERNANCE YANG DOMINAN DALAM PENGEMBANGAN SANITASI

TRANSPARANSI 1. TERBUKANYA INFORMASI AGAR MASYARAKAT MENGETAHUI

ALASAN SUATU KEBIJAKAN PUBLIK, PRIORITAS, DAN HASIL IMPLEMENTASINYA

2. MEMUDAHKAN MASYARAKAT MENYAMPAIKAN ASPIRASI, DAN TURUT MENGAWASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

AKUNTABILITAS 1. PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK SESUAI PERATURAN (N.S.P.K), DAN

KINERJA YG DIRENCANAKAN & DISEPAKATI DGN MASYARAKAT

2. TERSEDIANYA LAPORAN, EVALUASI & AUDIT HASIL KINERJA, DAN SANKSI ATAS PENYIMPANGAN

PARTISIPASI 1. KETERLIBATAN MASYARAKAT DLM

PERUMUSAN & PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK YG BERDAMPAK

LUAS

2. KEIKUTSERTAAN MENJAGA KEBERLANGSUNGAN PELAYANAN

PUBLIK YG MERUPAKAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT

TRANSPARANSI MENDORONG PEMENUHAN AKUNTABILITAS

BIROKRASI

DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAPAT MEMANTAU, MENGEVALUASI DAN MENUNTUT AKUNTABILITAS BIROKRASI

PARTISIPASI MASYARAKAT SULIT TERLAKSANA TANPA TRANSPARANSI BIROKRASI

III. MENJAGA PROFESIONALITAS & INTEGRITAS FASILITATOR

Transparansi • KETERBUKAAN DALAM PROSES PELAKSANAAN TUGAS

• MEMBUKA PELUANG UNTUK SARAN / MASUKAN / KOREKSI

DARI PEMERINTAH , MASYARAKAT & STAKEHOLDERS

Akuntabilitas • PEMENUHAN TANGGUNGJAWAB KINERJA

OUTPUT

OUTCOME

IMPACT

• MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Responsibilitas • PEMENUHAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA

• TANGGUNGJAWAB SOSIAL

Independensi • BEKERJA SECARA PROFESIONAL

KEAHLIAN & PENGALAMAN YANG SESUAI

MENGGUNAKAN KAIDAH & METODOLOGI YG SAHIH

BERTANGGUNGJAWAB ATAS HASIL KINERJA

• BEBAS DARI INTERVENSI & BENTURAN KEPENTINGAN

Fairness • BEKERJA SECARA JUJUR

• MENJAGA KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT (PEMERINTAH

DAN MASYARAKAT) DENGAN ADIL & PROFESIONAL

• MEMATUHI ETIKA PROFESI

1. FASILITATOR MENERAPKAN PRINSIP TATAKELOLA YANG BAIK

PRINSIP TATAKELOLA USAHA YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

BAGI TENAGA AHLI

2. MELAKSANAKAN PROFESI FASILITATOR SECARA BER-ETIKA

1. DEDIKASI PADA PROFESI

MENJUNJUNG TINGGI NILAI LUHUR PROFESI, MENJAGA MARTABAT , DAN

BERTANGGUNGJAWAB GUNA MENGHASILKAN KINERJA YANG BERMUTU

SERTA BERMANFAAT

MENINGKATKAN PENGETAHUAN, KREATIFITAS, INOVASI SERTA

BERSINERGI DENGAN SESAMA PROFESI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

MANDIRI MENGAMBIL KEPUTUSAN DAN BERTANGGUNGJAWAB

2. PENGENDALIAN DIRI

MEMUPUK IMBALAN KERJA DENGAN JUJUR; DAN BERMARTABAT

MEMPERTAHANKAN HAK

MEMENUHI HAK PIHAK LAIN DAN TIDAK MERUGIKAN MASYARAKAT

MEMATUHI PERJANJIAN KERJA; MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN;

DAN MENJAGA KEPENTINGAN PEMBERI TUGAS SERTA MASYARAKAT YANG

TERKAIT SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

3. PEKA PADA KEPENTINGAN UMUM

TAAT PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BERTINDAK JUJUR, TRANSPARAN, OBYEKTIF DAN MENGHINDARI PRAKTEK

KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DENGAN PEMBERI TUGAS MAUPUN

PIHAK LAIN YANG TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS

KONSISTEN PADA PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

BERKOMPETISI DENGAN SEHAT UNTUK MENINGKATKAN KINERJA & MUTU

LAYANAN JASA

wibisonosetiowibowo@yahoo.com