View
57
Download
3
Category
Preview:
Citation preview
Pengertian, Asas-Asas dan Tujuan
Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit
Pihak-pihak yang dapat Mengajukan Permohonan Pertanyaan Pailit dan Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit
Topik Diskusi
ketidakmampuan seseorang untuk membayar utang-utangnya
seseorang yang tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
insolvent: seseorang yang utangnya lebih besar dibandingkan dengan hartanya
I’tsar v. Iflas
pengertian PAILIT
Sita umum atas semua harta kekayaanDebitor Pailit
Pengurusan dan pemberesannya dilakukanoleh Kurator
di bawah pengawasan Hakim Pengawas
Diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang
pengertian KEPAILITAN
KEPAILITAN
SITA UMUM atas
SEMUA HARTA
DEBITOR PAILIT
PEMBAGIAN HARTA
DEBITOR PAILIT
kepada SELURUH
KREDITOR
J
A
M
I
N
A
N
Pasal 1131 KUHPerdata
SEGALA KEBENDAAN SI BERUTANG
BERGERAK
TIDAK BERGERAK
YANG SUDAH ADA
BARU AKAN ADA DI
KEMUDIAN HARI
PERIKATAN
PERSEORANGAN
asas & tujuan hukum kepailitan
SITA UMUM melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya
syaratSITA UMUM
collective execution
dilakukan secara langsung terhadap semua hartakekayaan debitor untuk manfaat semua kreditor
1. debitor dalam keadaan benar-benar berhenti membayar utang-utangnya (insolven) secara tetap
2. terdapat banyak kreditor: aktual maupun potential
Pasal 1132 KUHPerdata
SEGALA KEBENDAAN SI BERUTANG
J
A M I N A N
BERSAMA-SAMA BAGI SEMUA ORANG YANG
MENGUTANGKAN
PENDAPATAN PENJUALAN BENDA-
BENDA ITU DIBAGI-BAGI MENURUT
KESEIMBANGAN
MENURUT BESAR-KECILNYA PIUTANG
MASING-MASING
KECUALI APABILA DI ANTARA PARA BERPIUTANG ITU ADA
ALASAN-ALASAN YANG SAH UNTUK DIDAHULUKAN
asas & tujuan hukum kepailitan
pari passu prorata parte
menjamin pembagian harta kekayaan
debitor di antara para kreditor
Paritas Creditorum
Pari Passu Pro Rata Parte
Structured Creditors
Debt Collection
Universal & Teritorial
Asas Hukum Kepailitan (Hadi M. Subhan)
sita umum untuk kepentingan bersama para kreditor
Fv
UU No. 4Tahun 1998
UU No. 37Tahun 2004
penyelesaian utang-piutang dunia usaha
kepastian hukum bagi dunia usaha
jalan keluar dari krisis ekonomi
menghindariperebutanharta debitor
menghindarikecurangandebitor ataukreditor
kreditor pemegang hakjaminan kebendaan, perlu memperhatikankepentingan debitor ataukreditor lainnya
tujuankepailitan
Pengadilan Niaga berwenang menyatakan debitor
pailit jika Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37
Tahun 2004 terpenuhi, yaitu:
1. Debitor;
2. 2 kreditor atau lebih;
3. tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang
telah jatuh waktu dan dapat ditagih
PEMBUKTIAN SEDERHANA
P
E
N
G
E
R
T
I
A
N
DEBITOR
UTANG
KREDITOR
Orang yang mempunyai utang karena
perjanjian atau Undang-undang yang
Pelunasannya dapat ditagih di muka
Pengadilan (Pasal 1 angka 3)
Orang yang mempunyai piutang karena
perjanjian atau Undang-undang yang dapat
ditagih di muka pengadilan (Pasal 1 angka 2)
Kewajiban yang dinyatakan atau dapat
dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam
mata uang Indonesia maupun mata uang
asing, baik secara langsung maupun yang
akan timbul dikemudian hari atau kontinjen
yang timbul karena perjanjian atau Undang-
Undang yang wajib dipenuhi oleh debitor dan
bila tidak dipenuhi memberi hak kepada
kreditor untuk mendapat pemenuhannya
dari harta kekayaan debitor (Pasal 1 angka 6)
“Utang adalah kewajiban..., yang timbul karena perjanjian atau undang-undang...”
Artinya, ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Kewajiban untuk memberikan sesuatu objeknya pun
tidak harus berupa “sejumlah uang tertentu.”
Utang adalah “perikatan dalam arti hubungan atau kewajiban prestasi tertentu”. Prestasi dapat pula diartikan sebagai suatu yang
diberikan, dijanjikan atau dilakukan secara timbal balik.
Perbuatan, sikap tidak berbuat atau janji dari masing-masing pihak adalah harga bagi janji yang telah dibeli oleh pihak lainnya.
UTANG
Debitor mempunyai kewajiban untuk membayar utang (schuld).
Bagi debitor, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih (vorderingsrecht) kepada kreditor.
Debitor mempunyai kewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditor sebanyak utang debitor, guna pelunasan utangnya, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya membayar utang (haftung).
Kegagalan debitor untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, menjadikan kreditor mempunyai hak menagih terhadap kekayaan debitor sebesar piutang yang dimilikinya (verhaalsrecht).
Dalam kepailitan, hal itu merupakan dasar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.
UTANG
Kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu:
karena telah diperjanjikan;
percepatan waktu penagihannya (akselerasi)
pengenaan Sanksi atau denda oleh instansi berwenang
karena putusan pengadilan, arbitraseatau majelis arbitrase
Utang yang telah Jatuh Waktu danDapat Ditagih
Utang itu sudah waktunya untuk dibayar
Sesuai waktu yang diperjanjikan, dan wanprestasi salah satu pihak mempercepat penagihannya Jika perjanjian tidak mengaturnya, maka debitor dianggap
lalai, jika dengan surat teguran ia telah dinyatakan lalai
Mahkamah Agung: penggunaan lembaya pernyataan lalai dapat ditiadakan, dengan mengajukan gugatan secara langsung ke Pengadilan.
Jika tidak ada kesepakatan jatuh tempo, maka pemenuhan prestasi dapat dimintakan setiap saat oleh kreditor
utang yang jatuh waktu...
PT Bank Niaga, Tbk. v. PT Barito Pacific Timber, Tbk.,Nomor Pengadilan Niaga Nomor 03/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung Nomor 09K/N/2002, dan Nomor
13PK/N/2002
Jerry Hoff: debitor dapat mengajukan permohonan keadaan memaksa apabila kegagalan untuk melakukan sesuatu:
Terjadi sesuatu yang bukan karena kesalahannya dan
Tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan hukum, perjanjian atau pendapat yang berlaku secara umum
Subekti: ...debitor dapat membela dirinya...dengan mengajukan keadaan-keadaan di luar kekuasaannya yang memaksanya hingga ia tidak menepati perjanjian (overmatch)
Apakah semua utang yang jatuh waktu selalu dapat ditagih?
PT Bank Buana Indonesia v. PD Binatx,Nomor 03/Pailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst debitor berhenti membayar utang terhadap
puluhan kreditor, sementara harta yang dimilikinya makin hari makin berkurang dan nilainya menjadi lebih kecil dari utang-utang debitor
Mohamad Irwan Sjukur v. Thoe Chaerudin Efendy, Nomor 07/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst debitor tidak melunasi pembayaran utangnya
kepada kreditor pada saat yang telah ditentukan, dan ia mengakui utangnya tersebut
Apa pengertian tidak membayar?
No. Nama Para Pihak/Terdakwa* No. Putusan Pengadilan Niaga
No. Putusan Mahkamah Agung
Putusan
1. Wiwin C, Suyati, Nurhayati, Sugiarti, Dedewati, Ani dan Andi v. PT Roxindo Mangun Apparel Industry (P4P)
49/Pailit/2004/ PN.Niaga.Jkt.Pst.
07 K/N/2005 Tidak Pailit
2. Sukadi dan Sukardi v. PT Samstar (Surat dari Disnaker Pemkab Karawang yang memerintahkan pembayaran pesangon)
15/Pailit/2006/ PN.Niaga.Jkt.Pst
019 K/N/2006 Pailit
3. Heryono, Nugroho, Sayudi v. PT Dirgantara Indonesia (Persero) (P4P)
41/Pailit/2007/ PN.Niaga/Jkt.Pst
075 K/Pdt.Sus/2007 Tidak Pailit
4. Slamet Riyadi, Triyanto, Bambang Wijonarko, Purwanto, Sutejo v. PT Lidi Manunggal Perkasa (PHK atas kehendak Perusahaan tanpa melalui P4P/PHI)
12/Pailit/2009/ PN.Niaga.Smg
897K/Pdt.Sus/2009 Tidak Pailit
5. Helmi dan Ala Asi Sitompul v. PT Pancamega Adimulia (P4P, dikuatkan PT TUN dan MA (in kracht van gewifsde)
27/Pailit/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst
470 K/Pdt.Sus/2011 Tidak Pailit
Kajian Putusan: Apakah Hak Pekerja yang Tidak Dibayar merupakan UTANG?
PEMOHON
PERNYATAN
PAILIT
► DEBITOR (Pasal 2 ayat (1) ~ voluntary
► KREDITOR (Pasal 2 ayat (1) ~ involuntary
► KEJAKSAAN, untuk kepentingan umum
(Pasal 2 ayat (2)
► BANK INDONESIA, jika debitor adalah
bank (Pasal 2 ayat (3) *
► BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
jika debitor Perusahaan Efek, Bursa Efek,
Lembaga Kliring & Penjaminan, Lembaga
Penyimpanan & Penyelesaian
(Pasal 2 ayat (4) *
► MENTERI KEUANGAN, jika debitor
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi,
Dana Pensiun, atau BUMN yang bergerak untuk
kepentingan umum (Pasal 2 ayat (5) *
Recommended