View
80
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
penjelasan roadmap pembangunan bengkulu
Citation preview
GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2012
2011
GUBERNUR BENGKULU
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2012
Pemerintah Provinsi Bengkulu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2011
i
DAFTAR ISI Hal. BAB I. PENDAHULUAN -------------------------------------------------------------------------- 1 1.1. Latar Belakang ------------------------------------------------------------------ 1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD ------------------------------------------- 2 1.3. Hubungan Antar Dokumen -------------------------------------------------- 3 1.4. Sistematika Dokumen RKPD ------------------------------------------------- 4 1.5. Maksud Dan Tujuan ------------------------------------------------------------ 4 BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011 DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ---------------------------------
6 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ------------------------------------------ 6 2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi ---------------------------------- 6 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ------------------------------- 8 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ------------------------------------------ 11 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ----------------------------------------- 18
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD -----------------------------------------------
23
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ------------------------------------- 25 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan
Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah ----------------
26 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah ---------------------------------------------
27 BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH --------------------------------------------------------------------
32 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ------------------------------------------ 32 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 Dan Perkiraan
Tahun 2011 -----------------------------------------------------------
32 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun
2012 Dan Tahun 2013 ----------------------------------------------
34 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah------------------------------------------ 34 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan ---- 34 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ------------------------------ 36 BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ------------------------- 38 4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan ---------------------------------------- 38 4.2. Prioritas Dan Pembangunan ------------------------------------------------- 42 BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI BENGKULU 44 BAB VI. PENUTUP ----------------------------------------------------------------------------------- 154
ii
GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka
Pemerintah Provinsi Bengkulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2012 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011-2015;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu
Tahun 2012 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta
prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan
pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain, dengan mendorong
partisipasi masyarakat, yang disusun berdasarkan hasil Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Bengkulu;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
mengatur bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun
2012.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang Berlakunya
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor
2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2008 Nomor 4 );
22. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi
Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 20010 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2011 Nomor 4 Tahun 2011 ).
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai unsur pelaksana pemerintahan
daerah di Provinsi Bengkulu;
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja
Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah;
8. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu;
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Bengkulu;
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah
adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Bengkulu untuk periode 20 (dua
puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi,
misi dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Bengkulu;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya
disebut RPJM Daerah adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah atau RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun;
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah
dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA SKPD
adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen perencanaan
SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan suatu SKPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah
forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan
daerah di Provinsi Bengkulu.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
(1) RKPD Tahun 2012 adalah Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Bengkulu untuk
periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2012 yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember 2012;
(2) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari
RPJM Daerah dan mengacu pada RKP yang memuat isu strategis pembangunan
berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi Daerah, prioritas
program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh untuk mendorong partisipasi masyarakat;
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
(1) RKPD Tahun 2012 dimaksudkan sebagai :
a. Pedoman Penyusunan Renja-SKPD;
b. Bahan penyusunan RKA-SKPD;
c. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum, PPAS, dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012;
d. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2012.
(2) Penyusunan RKPD Tahun 2012 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan
pembangunan Daerah antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antartingkat
pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya.
BAB IV
RKPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011
Bagian Pertama
Dokumen RKPD
Pasal 4
(1) RKPD Tahun 2012 disusun dalam Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Bengkulu
dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
:
:
:
:
:
:
PENDAHULUAN
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010 DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
PENUTUP
(2) Uraian lebih lanjut Dokumen RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan
Anggaran SKPD
Pasal 5
Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2012:
a. Pemerintah Provinsi Bengkulu menggunakan RKPD Tahun 2012 sebagai bahan
pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran dengan DPRD;
b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2012 sebagai bahan pembahasan Rencana Kerja dan
Anggaran SKPD dengan DPRD.
Pasal 6
(1) Kepala BAPPEDA melakukan penelaahan terhadap kesesuaian RKA-SKPD hasil
pembahasan dengan DPRD dan RKPD Tahun 2012;
(2) Dalam hal RKPD Tahun 2012 tidak sesuai dengan RKA-SKPD hasil pembahasan bersama
DPRD, Pemerintah Provinsi Bengkulu menggunakan RKPD Tahun 2012 hasil pembahasan
dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a di atas.
Bagian Ketiga
Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 7
(1) Setiap SKPD menyusun laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana
kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja
masing-masing program;
(2) Laporan Kinerja triwulan dan tahunan menjadi bahan Kepala BAPPEDA untuk melakukan
analisis dan evaluasi terhadap usulan rencana kerja dan anggaran yang diajukan oleh
SKPD pada tahun anggaran berikutnya;
(3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala
BAPPEDA per triwulan, dan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya
triwulan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
BAB V
PENUTUP
Pasal 8
Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 9
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.
Ditetapkan di Bengkulu Pada Tanggal 05 Juli 2011 Plt. GUBERNUR BENGKULU,
H. JUNAIDI HAMSYAH
Diundangkan di Bengkulu Pada Tanggal 05 Juli 2011
SEKRETARIS DAERAH
Drs. H. ASNAWI. A. LAMAT, M.Si BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011 NOMOR 14
1
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk
menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD),
rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan rencana
pembangunan jangka pendek 1 tahun (RKPD).
Sebagai suatu dokumen resmi perencanaan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang
strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan
perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu
kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Substansi RKPD memuat program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana
Kerja (RENJA) SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara
pararel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RENJA-SKPD
yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2012 merupakan
pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Bengkulu 2011-2015.
2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD
Kewajiban daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai
dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan
perundangan, antara lain:
1. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
3
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6).
1.3. Hubungan Antar Dokumen
RKPD tahun 2012 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun
waktu satu tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu. RKPD
merupakan penjabaran RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 dengan mengacu
pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Menengah Nasioanal Tahun 2010 2014 dan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2012 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025.
Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan Nasional,
Provinsi Dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan. Oleh karenanya,
substansi RKPD Tahun 2012 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat Pusat
dan dokumen perencanaan tingkat Provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen
perencanaan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu sehingga terjadi sinergitas
perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2012
disajikan berdasarkan Lampiran V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010, yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum
penyusunan, hubungan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan
lainnya, sistematika penulisan RPJMD serta maksud dan tujuan penyusunan
RKPD.
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010 DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum kondisi daerah, evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan RKPD selama ini serta permasalahan-
permasalahan dalam pembangunan selama ini.
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH
Bab ini menjelaskan mengenai arah kebijakan ekonomi daerah dan arah
kebijakan keuangan daerah Provinsi Bengkulu.
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan serta
prioritas pembangunan.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan pembangunan Provinsi
Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2012.
BAB VI PENUTUP
Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan
dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan
RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
1.5. Maksud Dan Tujuan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2012 adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan
5
ditetapkan dengan maksud sebagai acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2012. Dalam hal ini, Kepala
Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUAPBD) serta
penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen
RKPD. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Pelafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang telah disusun dan disepakati selanjutnya dipergunakan sebagai
acuan dalam proses penyusunan APBD.
Fungsi dan Tujuan penyusunan dan penetapan RKPD Provinsi Bengkulu mencakup
sebagai berikut:
1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka
menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan
daerah;
3. Mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan RKA SKPD;
4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUAPBD, PPAS, RAPBD dan APBD;
5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan
fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, mengukur capaian
target kinerja program pembangunan jangka menengah, mengukur capaian
standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD, sebagai acuan
LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat; dan
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
6
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi
Provinsi Bengkulu, secara geografis, terletak 10101 - 10346 Bujur Timur serta 2
16 - 331 Lintang Selatan dan terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera, membujur
dari Utara ke Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
a. Sebelah Barat, beratasan dengan Samudera Indonesia;
b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera
Selatan.
c. Sebelah Utara, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat; dan
d. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung;
Luas wilayah Provinsi Bengkulu meliputi daratan seluas 19.795,15 km2 dan luas
lautan 14.929,54 km2 serta memiliki garis pantai sepanjang + 525 km. Wilayah
Provinsi Bengkulu memiliki kontur yang bergelombang dengan ketinggian tempat
(altitude) berkisar antara 0 - 1.938 meter di atas permukaan laut (dpl). Titik
terendah dijumpai di sepanjang pantai sedang titik tertinggi terletak di Puncak
Gunung Kaba.
Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2828) dan hingga sekarang telah mengalami beberapa kali pemekaran. Semula
Provinsi Bengkulu terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, akan tetapi
semenjak dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 tentang
7
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di
Provinsi Bengkulu dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu, Provinsi
Bengkulu secara administratif terbagi menjadi 8 (delapan) Kabupaten dan 1(satu)
Kota. Pada tahun 2008, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 Tahun
2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah sehingga akhirnya
Provinsi Bengkulu secara administrasi terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten dan 1
(satu) Kota.
Gambar 2.1.1. Peta Administratif Provinsi Bengkulu
Tabel 2.1.1. Jumlah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa Provinsi Bengkulu
NO KABUPATEN/KOTA IBUKOTA KECAMATAN DESA/KELURAHAN 1 Bengkulu Selatan Manna 11 175 2 Rejang Lebong Curup 15 156 3 Bengkulu Utara Arga Makmur 12 212 4 K a u r Bintuhan 15 194 5 S e l u m a Tais 14 190 6 Mukomuko Mukomuko 15 151 7 L e b o n g Muara Aman 13 110 8 Kepahiang Kepahiang 8 110 9 Bengkulu Tengah Karang Tinggi 10 136
10 Kota Bengkulu Kota Bengkulu 8 67 J u m l a h 121 1.501
Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Bengkulu, 2010
8
Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik
Provinsi Bengkulu, pada tahun 2009 mencapai 1.67 juta jiwa yang terdiri dari
846.445 jiwa laki-laki atau 50.78% dari keseluruhan populasi dan 820.475 jiwa
perempuan atau 49.22%. Berdasarkan kelompok umur, masih membentuk
piramida dengan kelompok usia anak dan usia produktif yang besar. Selanjutnya,
berdasarkan struktur lapangan pekerjaan, penduduk Provinsi Bengkulu didominasi
penduduk bekerja di sektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri.
Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dalam kurun waktu
2005-2009, angka pertumbuhan penduduk rata-rata Provinsi Bengkulu sebesar
1,59% per tahun dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk 99 jiwa per km2.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kinerja perekonomian Provinsi Bengkulu yang tergambarkan dari Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2000 sepanjang
tahun 2009, mengalami pertumbuhan sebesar 5.58%, mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan tahun 2008 yang tumbuh sebesar 4.93%. Kinerja
perekonomian Provinsi Bengkulu pada tahun 2009 cukup baik dibandingkan tahun
2008. Hal tersebut, terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu
yang lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi Nasional, yaitu sebesar 4,5%.
Tabel 2.1.2.a. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bengkulu
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2009
(Juta Rupiah)
Lapangan Usaha 2008 2009 1 2 3
I.
Primer 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian
3.174.085 2.915.128
258.957
3.264.832 2.999.699
265.133 II. Sekunder
1. Industri Pengolahan 2. Listrik, Gas dan Air Bersih 3. Bangunan
546.355 294.456
33.216 218.683
296.313 306.480
35.933 229.732
9
Lapangan Usaha 2008 2009 1 2 3
III. Tersier 1. Perdagangan Hotel, & Restoran 2. Pengangkutan & Komunikasi 3. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 4. Jasa-jasa
3.663.588 1.473.652
609.100 336.705
1.244.131
3.845.104 1.517.744
638.383 363.463
1.325.514 PDRB 7.384.029 7.682.081
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu
Selama periode tahun 2009, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar
Harga Konstan Tahun Dasar 2000 mengalami peningkatan dari Rp. 7,38 trilyun
tahun 2008 menjadi Rp. 7,68 trilyun pada tahun 2009. Hal ini dapat kita lihat pada
tabel 2.1.2.a. di atas.
Berdasarkan pengelompokkan sektor, sektor primer dan tersier yang masih
mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Provinsi Bengkulu. Total PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku dari kelompok Sektor Primer tahun 2009 mencapai Rp.
6.68 trilyun meningkat dibandingkan tahun 2008, sedangkan Sektor Tersier tahun
2009 mencapai Rp. 7.70 trilyun meningkat dibandingkan tahun 2008. Secara
ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.1.2.b. di bawah ini.
Tabel 2.1.2.b. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bengkulu
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2009
(Juta Rupiah)
Lapangan Usaha 2008 2009 1 2 3
I.
Primer 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian
6.401.430 5.902.188
499.242
6.678.836 6.147.550
531.286 II. Sekunder
3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan
1.077.334 569.365
67.989 439.980
1.158.380 610.300
74.264 473.816
III. Tersier 6. Perdagangan Hotel, & Restoran 7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa
7.024.136 2.855.151 1.254.350
632.637 2.281.998
7.695.390 3.180.262 1.327.770
697.163 2.490.195
PDRB 14.502.900 15.532.606 Sumber : BPS Provinsi Bengkulu
10
Kendati demikian peningkatan-peningkatan tersebut belum menunjukkan kinerja
aktual dari kelompok sektor bersangkutan, karena pada PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku masih terkandung inflasi.
Selama kurun waktu tiga tahun, laju inflasi rata-rata di Provinsi Bengkulu sebesar
7,72%, dapat dilihat pada Tabel 2.1.2.c.
Tabel 2.1.2.c. Laju Inflasi Rata-Rata Provinsi Bengkulu
Tahun 2008-2010.
URAIAN 2008 2009 2010 RATA-RATA Inflasi 13.44 4.98 4.73 7.72
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu
Kesejahteraan Sosial
Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial terkait dengan upaya
meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Provinsi Bengkulu yang tercermin
pada Angka Harapan Hidup (tahun), Angka Melek Huruf (%), Rata-Rata Lama
Sekolah (tahun), Pengeluaran per Kapita Riil Diseuaikan (Rp), yang merupakan
komponen utama dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Angka Melek Huruf (AMH), yang menggambarkan proporsi penduduk usia 15
tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (%), mengalami peningkatan,
meskipun tidak terlalu besar, yaitu dari 94.87% pada tahun 2008 menjadi 94.89
pada tahun 2009.
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), yang menggambarkan lamanya penduduk usia 15
Tahun ke atas yang bersekolah (tahun), mengalami peningkatan dari 8,00 tahun
pada tahun 2008 menjadi 8.23 tahun pada tahun 2009.
Angka Harapan Hidup (AHH) adalah hasil perhitungan proyeksi yang sering
dipakai sebagai salah satu Indikator Kesejahteraan Rakyat. Dengan asumsi
kecenderungan Angka Kematian Bayi (AKB) menurun serta perubahan susunan
umur penduduk seperti telah diuraikan di atas maka harapan hidup penduduk
11
Provinsi Bengkulu (laki-laki dan perempuan) naik dari 69,40 tahun pada tahun
2008 menjadi 69.65 tahun pada tahun 2009.
Tabel 2.1.2.d. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen
Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2009
NO URAIAN 2008 2009 1 Angka Harapan Hidup (tahun) 69.40 70.7 2 Angka Melek Huruf (%) 95.17 94.78 3 Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 8.00 8.23 4 Pengeluaran per Kapita Riil (Rp.000) 625.66 626.82 5 IPM 72.14 72.50
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu
Angka Harapan Hidup (AHH) adalah hasil perhitungan proyeksi yang sering
dipakai sebagai salah satu Indikator Kesejahteraan Rakyat. Dengan asumsi
kecenderungan Angka Kematian Bayi (AKB) menurun serta perubahan susunan
umur penduduk seperti telah diuraikan di atas maka harapan hidup penduduk
Provinsi Bengkulu (laki-laki dan perempuan) naik dari 69,40 tahun pada tahun
2008 menjadi 69.65 tahun pada tahun 2009.
Pengeluaran Riil per Kapita (Rp.000), sebagai salah satu komponen pembentukan
IPM, untuk Provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan dari Rp. 625.66 pada
tahun 2008 menjadi Rp.626.82 pada tahun 2009.
Komponen-komponen yang telah disebutkan di atas pada akhirnya akan
membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bengkulu yang pada
tahun 2008 sebesar 72.14 meningkat menjadi sebesar 72.50 pada tahun 2009.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
Pendidikan
Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini
menjadi kewajiban pemerintah. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah memiliki
tanggungjawab besar agar seluruh penduduk muda yang mendominasi struktur
umur di Provinsi Bengkulu memperoleh pendidikan yang layak. Walaupun jumlah
penduduk Provinsi Bengkulu belum begitu besar tetapi kendala dan tantangan
12
yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan bukan berarti ringan. Kendala
dan tantangan tersebut antara lain:
a) Ketersediaan pendidikan yang bermutu dan terjangkau masyarakat;
b) Ketersediaan guru yang berkualitas;
c) Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai.
Pembangunan bidang pendidikan yang telah dilakukan sampai saat ini telah
mampu meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah, baik Pendidikan Dasar maupun
Pendidikan Menengah, seperti yang kita lihat pada Tabel 2.1.3. dibawah ini.
Tabel 2.1.3.a. Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni
Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2009
No Jenjang Pendidikan APS APK (%) APM (%)
2008 2009 2008 2009 2008 2009 1 Pendidikan Dasar 776.46 820.00 201.55 204.99 163.15 164.99 3 Pendidikan Menengah 292.62 305.69 62.04 66.08 48.64 51.69
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu
Pelayanan pendidikan juga dapat dilihat dari ketersediaan sekolah dan guru. Pada
tahun 2009, Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk
Pendidikan Dasar adalah sebesar 44.55% , sedangkan Rasio guru dengan murid
sebesar 57.31%.
Tabel 2.1.3.b. Rasio Guru Terhadap Murid Dan Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia
Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2009
No Tahun Rasio Guru-Murid (%) Rasio Sekolah-Penduduk Usia Sekolah (%)
Pendidikan Dasar
Pendidikan Menengah
Pendidikan Dasar
Pendidikan Menengah
1 2008 55,51 81,57 43,48 9,75 2 2009 57,31 83,80 44,55 10,68
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu
Untuk Pendidikan Menengah, Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia
sekolah sebesar 10.68%, Rasio guru dengan murid sebesar 83.80%. Kondisi ini
menunjukan bahwa pelayanan pendidikan berupa penyediaan sekolah dan guru
masih belum memadai sehingga perlu ditingkatkan. Selain itu, meskipun telah
13
terjadi berbagai peningkatan yang cukup berarti, pembangunan pendidikan belum
sepenuhnya mampu memberi pelayanan merata, berkualitas dan terjangkau.
Sebagian masyarakat berpendapat bahwa biaya pendidikan masih relatif mahal
dan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi
masyarakat sehingga belum dinilai sebagai bentuk investasi.
Pelayanan terhadap minat baca masyarakat difasilitasi dengan tersedianya 10
buah perpustakaan pemerintah. Namun demikian, minat baca masyarakat di
Provinsi Bengkulu pada umumnya masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan
jumlah pengunjung ke perpustakaan hanya mencapai 61.537 orang pada tahun
2009. Pembinaan dan pemberdayaa perpustakaan masih perlu dilakukan melalui
penyaluran bantuan buku ke perpustakaan desa/kelurahan di Provinsi Bengkulu.
Kesehatan
Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantarany
adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan,
antara lain: (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskemas dan
balai pengobatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter,
perawat, bidan dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang
harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang
harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat Semakin
banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.
Tabel 2.1.3.c. Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya di Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2009
NO FASILITAS KESEHATAN 2008 2009 1 Rumah Sakit Umum Daerah 9 10 2 Rumah Sakit TNI/POLRI 3 3 3 Rumah Sakit Swasta 2 2 4 Rumah Sakit Jiwa 1 1 5 PUSKESMAS 147 167 6 PIUSKESMAS Pembantu 505 587 7 PUSKESMAS Keliling 164 152 8 Klinik/KIA 124 126 9 POSYANDU 1.720 1.798
10 Rumah Bersalin 17 17 11 Rumah Sakit Jiwa 1 1
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu
14
Pada tahun 2009, jumlah rumah sakit di Provinsi bengkulu sebanyak 16 unit,
puskesmas ini sebanyak 167 unit, puskesmas pembantu 587 unit, puskesmas
keliling 152 unit dan balai pengobatan sebanyak 126 unit. Pemberi layanan
kesehatan, terdiri dari dokter sebanyak 440 orang, dokter gigi 80 orang, bidan
2.055 orang dan perawat sebanyak 2.574 orang.
Tabel 2.1.3.d. Tenaga Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2009
NO FASILITAS KESEHATAN 2008 2009 1 Dokter Umum 369 395 2 Dokter Gigi 97 80 3 Dokter Ahli 47 45 4 Apoteker 52 68 5 Sarjana Kesehatan 307 486 6 Paramedik Perawatan 1.967 2.574 7 Bidan 2.078 2.055 8 Paramediak Non-Perawatan 842 782 9 Tenaga Kesehatan Lainnya 28 476
10 Tenaga Kesehatan Di Luar Departemen Kesehatan 55 1.119 Sumber : BPS Provinsi Bengkulu
Upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan secara rawat jalan bagi
masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan dan pelayanan rawat inap
bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan berat. Sebagian besar
sarana pelayanan Puskesmas dipersiapkan untuk pelayanan kesehatan dasar
terutama pelayanan rawat jalan, sedangkan Rumah Sakit disamping memberikan
pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat
jalan.
Transportasi
Aspek transportasi terdiri dari transportasi darat, laut dan udara. Cakupan
pelayanan transportasi darat meliputi jaringan jalan dan jembatan, terminal dan
jembatan timbang.
Jaringan jalan sampai saat ini masih merupakan prasarana transportasi yang
dominan di Provinsi Bengkulu dengan penggunaan moda angkutan jalan sebagai
alat transportasi utama. Di lain pihak sistem jaringan jalan yang ada saat ini belum
dapat melayani dan mendukung hubungan antar kota di Provinsi Bengkulu dan
15
antar wilayah. Hal ini disebabkan oleh fungsi jaringan jalan yang belum maksimal,
seperti belum tersedianya lintas-lintas alternatif yang memadai, belum
lengkapnya/sempurnanya sistem jaringan jalan yang ada antara lain ditandai
dengan tidak jelasnya peran dan fungsi jalan, belum lengkapnya hirarki jalan serta
berbaurnya lalu lintas cepat dan lambat dan lalu lintas jarak jauh dengan lalu lintas
lokal.
Panjang jaringan jalan di Provinsi Bengkulu berdasarkan data dari Badan Pusat
Statistik Provinsi Bengkulu tahun 2009 mencapai 7,975.90 km dengan sistem
jaringan jalan berdasarkan status jalan sebagai berikut:
1. Jalan Nasional = 736.44 km
2. Jalan Propinsi = 1,562.37 km
3. Jalan Kabupaten/Kota = 5,677.03 km
Sebagai sarana untuk pendistribusian barang maupun pergerakan manusia sub-
sektor angkutan darat merupakan salah satu tulang punggung dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi sektor
angkutan darat dalam PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2009 sebesar 6.01%, namun
kontribusi ini menurun dibandingkan tahun 2008 yang sebesarnya 6.1%
Tranportasi udara di Provinsi Bengkulu dilayani oleh 1 (satu) bandar udara, yaitu
Bandara Fatmawati Soekarno. Pemanfaatan bandara tersebut masih sangat
terbatas untuk pelayanan penumpang dan bagasi serta hanya melayani
penerbangan domestik yang dioperasikan oleh 3 (tiga) maskapai penerbangan
yaitu Sriwijaya Air, Batavia Air dan Lion Air.
Kontribusi sub-sektor angkutan udara dalam PDRB Provinsi Bengkulu pada kurun
waktu 2000-2009 masih relatif kecil dan lebih rendah jika dibandingkan dengan
angkutan darat yaitu hanya 0.25% per tahun.
16
Gambar 2.1.3.a. Perkembangan Jumlah Penumpang Pesawat Udara
Tahun 2008-2009
193,503
236,244
188,843
223,059
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Berangkat Datang
20082009
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu
Gambar 2.1.3.b. Volume Bongkar-Muat Barang Dan Bagasi
Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Tahun 2009 (kg)
1,451,589
451,494
2,345,294
1,878,326
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
Barang Bagasi
BongkarMuat
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu
Angkutan laut merupakan salah satu moda transportasi yang sangat menjanjikan
dan dapat diandalkan khususnya untuk pengangkutan barang, mengingat bahwa
dengan angkutan laut barang dapat diangkut dalam volume yang besar dengan
biaya yang relatif murah. Kontribusi subsektor angkutan laut di Provinsi Bengkulu
masih lebih rendah jika dibandingkan dengan subsektor angkutan darat namun
17
masih lebih tinggi dari subsektor angkutan udara. Pada tahun 2009 kontribusi
subsektor angkutan laut dalam PDRB Provinsi Bengkulu 1,44 persen.
Sebagai pelabuhan terbesar dan merupakan pintu utama transportasi laut di
Provinsi Bengkulu, Pelabuhan Pulau Baai menjadi pelabuhan terpenting di Provinsi
Bengkulu. Aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Pulau Baai dari tahun ke
tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2009 volume barang yang dimuat
sebanyak 325,94 ribu ton atau mengalami peningkatan sebesar 49,9 persen jika
dibandingkan tahun 2008 sebesar 217,4 ribu ton, dan volume barang yang
dibongkar sebesar 517,3 ribu ton atau meningkat 12,18 persen dari volume tahun
2008 sebesar 461,12 ribu ton.
Gambar 2.1.3.c. Volume Bongkar-Muat Barang Pelayaran Domestik
Di Pelabuhan Laut Pulau Baai 2008- 2009 (Ton)
461,121517,278
217,396
325,940
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
Bongkar Muat
20082009
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu
Selain untuk aktivitas bongkar muat barang, Pelabuhan Pulau Baai juga melayani
pemberangkatan dan kedatangan penumpang meski hanya untuk pelayaran antar
pulau di Provinsi Bengkulu seperti dari Pulau Baai menuju Pulau Enggano. Selama
tahun 2009 jumlah penumpang yang naik dari Pelabuhan Pulau Baai sebanyak
5.046 orang dan yang turun sebanyak 5.494 orang.
18
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
Kemampuan Ekonomi Daerah
Pertanian
Sektor pertanian, berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik Provinsi Bengkulu
pada tahun 2009, sebagai sektor penyedia lapangan kerja Provinsi Bengkulu
terbesar dimana sekitar 63.27% penduduk usia 15 tahun keatas bekerja disektor
pertanian, diikuti perdagangan 12.60% dan jasa-jasa 10.91%. Sektor pertanian juga
menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk manufaktur karena jumlah
penduduk perdesaan yang besar dan terus mengalami peningkatan. Dengan
demikian, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling efektif untuk
mengentaskan kemiskinan di wilayah perdesaan melalui peningkatan pendapatan
mereka yang bekerja di sektor pertanian.
Tabel 2.1.4. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2008-2009
NO LAPANGAN PEKERJAAN 2008 2009 1 Pertanian 65.25 63.27 2 Pertambangan 0.91 1.24 3 Industri 2.66 3.46 4 Listrik dan Air Minum 0.09 0.10 5 Konstruksi 4.48 3.75 6 Perdagangan 12.52 12.60 7 Angkutan Dan Komunikasi 3.62 3.90 8 Bank Dan Lembaga Keuangan 0.31 0.77 9 Jasa-Jasa 10.16 10.91
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu
Subsektor tanaman bahan makanan adalah bagian dari sektor pertanian. Dalam
perekonomian Provinsi Bengkulu peranan subsektor bahan makanan dalam
pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup penting. Hal itu
terlihat dari relatif tingginya kontribusi subsektor tanaman bahan makanan baik
terhadap PDRB sektor pertanian maupun terhadap total PDRB Provinsi Bengkulu
dibandingkan dengan sektor dan subsektor lainnya. Pada tahun 2009 kontribusi
subsektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB sektor pertanian sebesar
47,87%, sedangkan terhadap total PDRB Provinsi Bengkulu kontribusi nya sebesar
18,95%.
19
Komoditas padi yang terdiri dari padi sawah dan padi ladang adalah produk utama
sektor bahan makanan. Produksi padi sangat dipengaruhi oleh luas panen dan
produktivitas per ha. Pada tahun 2009 total luas panen padi di Provinsi Bengkulu
mencapai 132,98 ribu ha yang terdiri dari 120,88 ribu ha atau sebesar 90,9% padi
sawah dan 12,1 ribu ha atau sebesar 9,1% padi ladang.
Seiring dengan meningkatnya total luas panen padi, produksi padi di Provinsi
Bengkulu pada periode 2008-2009 mengalami peningkatan. Dimana dalam kurun
waktu tersebut total produksi padi di Provinsi Bengkulu meningkat dari 484,90
ribu ton menjadi 510,16 ribu ton atau meningkat sebesar 5,2%. Peningkatan total
produksi padi di Provinsi Bengkulu berasal dari peningkatan produksi padi sawah.
Pada kurun waktu 2008-2009 produksi padi sawah di Provinsi Bengkulu mengalami
peningkatan sebesar 5,7%, sedangkan produksi padi ladang pada kurun waktu
yang sama menurun sebesar 3,2%.
Komoditas unggulan tanaman pangan lainnya adalah tanaman palawija, seperti
jagung, kedelai dan kacang tanah yang pada tahun 2009 luas panennya mencapai
43.9 ribu ha. Komoditas tanaman palawija yang menjadi unggulan dan paling
dominan diusahakan petani adalah jagung yang memiliki luas panen mencapai
28.2 ribu ha atau sebesar 64,2% dari total luas panen palawija. Tanaman palawija
lainnya yang relatif banyak ditanam adalah kedelai dan kacang tanah. Pada tahun
2009 luas panen kedelai mencapai 5,6 ribu ha atau sebesar 12,76%, sedangkan
luas panen kacang tanah mencapai 3,5 ribu ha atau 7,97% dari total luas panen
palawija di Provinsi Bengkulu.
Perkebunan
Usaha perkebunan di Provinsi Bengkulu sebagian dilakukan oleh perkebunan
rakyat dan sebagian lagi diusahakan oleh perkebunan swasta. Tanaman
perkebunan yang banyak diusahakan rumah tangga di Provinsi Bengkulu adalah
tanaman karet, kelapa, kopi, kelapa sawit dan cokelat.
20
Gambar 2.1.4.a. Distribusi Luas Lahan Tanaman Perkebunan Rakyat
Menurut Jenis Tanaman 2009
46.95%
23.28%
20.09%
9.68%
Kelapa Sawit Kopi Karet Lainnya
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu
Peternakan
Komoditas peternakan yang banyak dikembangkan di Provinsi Bengkulu adalah
sapi, kerbau, domba, kambing, babi, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras
petelur dan itik. Potensi peternakan di Provinsi Bengkulu sampai saat ini belum
tergarap secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik
Provinsi Bengkulu bahwa kurun waktu 2000-2009 kontribusi sub-sektor
peternakan dalam PDRB Provinsi Bengkulu rata-rata kurang dari 4% per tahun.
Perikanan
Produksi perikanan Provinsi Bengkulu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik
Provinsi Bengkulu pada tahun 2009, baik perikanan laut maupun perikanan darat,
mencapai 58.179,05 ton. Produksi tersebut meningkat 6.94% dibandingkan tahun
2008 yang hanya mencapai 54.402,50 ton. Peningkatan produksi tersebut
disebabkan adanya perbaikan pemeliharaan melalui penggunaan benih unggul,
pakan, pupuk, teknologi, dan obat-obatan baik pada lahan tambak, kolam,
keramba jaring apung, maupun pada lahan sawah.
Perindustrian dan Perdagangan
Industri Pengolahan di Provinsi Bengkulu belum banyak dikembangkan sehingga
kontribusinya dalam meningkatkan PDRB selama ini rata-rata kurang dari 5% per
tahun. Pada hal Provinsi Bengkulu memiliki potensi sumber daya alam yang cukup
21
melimpah dan masih membutuhan pengolahan lebih lanjut sehingga kedepannya
hasil dari pada sumber daya alam tersebut bisa memiliki nilai lebih dipasaran.
Provinsi Bengkulu mempunyai potensi yang cukup besar dalam perdagangan luar
negeri melalui ekspor berbagai komoditas khususnya komoditas yang berbasis
sumber daya alam. Komoditas ekspor Provinsi Bengkulu antara lain terdiri dari :
batubara, karet, kelapa sawit dan pasir besi. Pada tahun 2009 total volume ekspor
Provinsi Bengkulu mencapai 11,7 juta ton, dengan nilai 109 juta US $. Pada
Gambar 2.4.1.b. tampak bahwa, jika ditinjau dari volumenya, batubara
merupakan komoditas utama ekspor Provinsi Bengkulu yaitu sebanyak 0,97 juta
ton atau 82,44% dari total ekspor, kemudian diikuti oleh komoditas kelapa sawit
14,03% dan karet 3,53%. Sedangkan dari nilai ekspornya komoditas karet
menempati peringkat pertama penyumbang devisa terbesar bagi Provinsi
Bengkulu pada tahun 2009 yaitu sebesar 63,93 juta US$ atau sebesar 58,59%
kemudian diikuti komoditas batubara sebesar 40,7 juta US$ atau 37,3%.
Gambar 2.1.4.b. Dist ribusi Persentase Volume Ekspor Provinsi Bengkulu
Menurut Komoditas 2009
82.44%
14.03%3.53%
Batubara Kelapa Sawit Karet
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu
Berbagai komoditas ekspor dari Provinsi Bengkulu dikirimkan ke sejumlah negara,
Amerika Serikat merupakan tujuan utama ekspor karet yang berasal dari Provinsi
Bengkulu yaitu sebanyak 18,2 ribu ton atau mencapai 43,9%, negara lain yang
menjadi tujuan ekspor karet dengan volume ekspor cukup besar adalah, Jepang,
22
China dan Belanda. Negara tujuan utama ekspor batubara adalah India, Malaysia
dan Thailand, sedangkan kelapa sawit ke Thailand.
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Infrastruktur wilayah merupakan aspek yang penting dalam pembangunan daerah
baik dalam rangka penunjang pertumbuhan ekonomi maupun sosial yang terdiri
dari infrastruktur transportasi, pos dan komunikasi serta energi listrik.
Aspek transportasi darat, Provinsi Bengkulu memiliki jaringan jalan sepanjang
7,975.90 km yang tersebar keseluruh pelosok daerah dan terbagi menjadi
beberapa bagian penanganan kewenangan. Dari total panjang jaringan jalan
tersebut, sepanjang 1,562.37 km atau sekitar 17.08% merupakan kewenangan
Provinsi Bengkulu. Pada akhir tahun 2009, tingkat kemantapan jalan Provinsi
Bengkulu baru mencapai 56.49% dimana kondisi baik sebesar 14.69% serta kondisi
sedang sebesar 41.86%.
Aspek transportasi udara, keberadaan Bandar Udara Fatmawati Soekarno Provinsi
Bengkulu masih cukup memadai untuk menampung demand yang ada. Namun
masih perlu ditingkatkan lagi, baik sarana maupun prasarana bandara, seperti
peningkatan landasan pacu dari 2.250 m menjadi 3.000 m.
Aspek transportasi laut, keberdaan pelabuhan Pulau Baai sebagai pelabuhan laut
terbesar dan gerbang utama transportasi laut di Provinsi Bengkulu sangat penting
dan sangat diandalkan, khususnya untuk pengangkutan barang, karena dapat
mengangkut barang dengan volume yang besar dengan biaya yang lebih murah.
Namun, Pelabuhan Pulau Baai masih memiliki kendala yang cukup besar guna
menunjang aktivitas bongkar muat, yaitu terjadinya pedangkalan di alur
pelabuhan, sehingga sering menghambat kapal masuk dan keluar pelabuhan.
Peranan pos dan telekomunikasi dalam struktur perekonomian dan menunjang
pembangunan di Provinsi Bengkulu masih cukup dominan. Tanpa adanya
kontribusi pos dan telekomunikasi, dunia usaha di daerah ini tidak semaju seperti
23
sekarang. Berbagai usaha pemerintah untuk memperlancar pelayanan pos dan
komunikasi, salah satunya peningkatan mutu layanan jasa Pos. Namun tidak dapat
dipungkiri dengan maraknya pengembangan teknologi informasi, pemakaian jasa
Pos semakin berkurang. Sedangkan pemakaian internet dan telekomunikasi yang
menggunakan teknologi wireless terus berkembang pesat.
Aspek energi listrik, Provinsi Bengkulu memanfaatkan tenaga diesel dan sumber
daya alam yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Provinsi Bengkulu memiliki 2
(dua) PLTA yaitu PLTA Danau Tes dan PLTA Musi. PLTA Danau Tes menghasilkan
listrik dengan kapasitas 2 x 660 KW dan 4 x 4.410 KW (18.960 KW), sedangkan
PLTA Musi mempunyai kapasitas pembangkit 3x70 MW (210 MW) yang mampu
membangkitkan energi listrik sebesar 1.140 GWH/tahun. Daya listrik yang
dibangkitkan PLTA Musi untuk memenuhi dan mensuplai listrik seluruh wilayah
Sumatera melalui jaringan interkoneksi 150 kV/275 kV baik untuk wilayah bagian
selatan maupun utara.
Selain mengandalkan kedua PLTA tersebut, Provinsi Bengkulu juga
mengembangkan potensi panas bumi (geothermal) secara bertahap sebagai
sumber cadangan energi listrik. Ada 3 (tiga) titik sumber panas bumi (geothermal)
di Provinsi Bengkulu, yaitu di Desa Ulu Lais, Tambang Sawah dan Bukit Danau
Kabupaten Lebong. Potensi ketiga titik sumber panas bumi tersebut bervariasi
yaitu sumber panas di Desa Ulu Lais diperkirakan dapat menghasilkan 660 MW
tenaga listrik sedangkan Tambang Sawah 250 MW dan Bukit Danau 173 MW.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi
RPJMD
Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2010 secara umum sudah berhasil
meningkatkan beberapa Indikator Kinerja Daerah, seperti Pertumbuhan Ekonomi, Laju
Inflasi, PDRB per Kapita dan Indkes Pembangunan Manusia. Secara ringkas Indikator
Kinerja Daerah tersebut di atas dapat kita lihat pada Tabel 2.2. dibawah ini.
24
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Daerah
No INDIKATOR SATUAN 2010 1 Pertumbuhan Ekonomi % 6.02 2 Laju Inflasi Daerah % 4.73 3 PDRB per Kapita RP 10.346.925 4 Indeks Pembangunan Manusia 73.06
Bidang Pendidikan
Kebijakan pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2010 untuk
anggarannya belum sesuai dengan amanat UUD 1945 tentang anggaran pendidikan
sebesar minimal 20% dari total APBD Provinsi Bengkulu. Namun kinerja pembangunan di
Bidang Pendidikan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari Angka Melek Huruf yang
menggambarkan proporsi penduduk usia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan
menulis (latin dan huruf lainnya) yang mencapai 96.70%, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
yang menggambarkan lamanya penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bersekolah, yang
mencapai mencapai 8.16 tahun.
Bidang Kesehatan
Kebijakan pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Bengkulu difokuskan pada
peningkatan prilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan penyakit serta kualitas
pelayanan kesehatan dasar dengan sasaran menurunkan angka kematian ibu dan angka
kematian anak; meningkatkan pengendalian, pencegahan penyakit menular;
meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat; meningkatkan kuantitas dan kualitas
tenaga kesehatan; meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, dan penanganan
gizi buruk. Penanganan Bidang kesehatan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2010 telah
meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) yang mencapai 72 tahun dan Angka Kematian
Bayi (AKB) yang mencapai 10.09/1000 kelahiran hidup.
Bidang Pekerjaan Umum
Pada aspek infrastruktur transportasi jalan, berbagai upaya telah dilakukan selama kurun
waktu 2010 untuk meningkatkan kondisi kemantapan jalan Provinsi. Usaha ini masih
banyak menemui hambatan yang disebabkan oleh fungsi jaringan jalan yang belum
maksimal, seperti belum tersedianya lintas-lintas alternatif yang memadai, belum
25
lengkapnya/sempurnanya sistem jaringan jalan yang ada antara lain ditandai dengan
tidak jelasnya peran dan fungsi jalan, belum lengkapnya hirarki jalan serta berbaurnya lalu
lintas cepat dan lambat dan lalu lintas jarak jauh dengan lalu lintas lokal.
Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Pembangunan Sektor Perhubungan menyangkut 3 (tiga) aspek, yaitu perhubungan darat,
perhubungan laut dan perhubungan udara. Pada transportasi darat hingga saat ini masih
merupakan sektor transportasi yang dominan di Provinsi Bengkulu terutama untuk
menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Selain transportasi darat Provinsi
Bengkulu juga dilayani oleh transportasi udara dan laut.
Pembangunan Sektor Komunikasi dan Informasi di Provinsi Bengkulu juga terus
ditingkatkan pembangunan jaringan cable telephone, cellular dan internet. Pembangunan
jaringan komunikasi dan informasi Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak swasta
sebagai operator penyedia layanan komunikasi dan informasi.
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di berbagai sektor selama beberapa tahun
terakhir ini telah memberikan hasil dan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara
keseluruhan di Provinsi Bengkulu. Namun demikian, permasalahan yang timbul dalam
proses pembangunan menyebabkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang
memadai belum terealisasi sesuai dengan harapan yang ditetapkan. Pembangunan yang
dilaksanakan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kelembagaan publik, termasuk
alokasi sumber daya yang efisien.
Manfaat pembangunan yang diharapkan belum merata dan kerawanan sosial masih
sering terjadi, sehingga kehidupan masyarakat belum sepenuhnya membaik. Keadaan ini
timbul sebagai akibat dari berbagai permasalahan yang terjadi baik masa lalu maupun
sekarang yang belum teratasi secara maksimal, seperti dijelaskan secara rinci di bawah
ini.
26
2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah
Permasalahan pada Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, adalah
sebagai berikut:
1. Di bidang pendidikan, antara lain beberapa permasalahan mendasar yang
memerlukan penanganan segera mencakup: (a) Tingkat pendidikan rata-rata
masyarakat masih relatif rendah; (b) kualitas dan relevansi serta tata kelola
pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka
peningkatan daya saing.
2. Di bidang kesehatan, antara lain: (a) rendahnya akses terhadap pelayanan
kesehatan antar wilayah yang diindikasikan dengan kurangnya ketersediaan
sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan
pembiayaan kesehatan; (b) belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang
kesehatan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai
teknologi bidang kesehatan; dan (c) Adanya kasus yang disebabkan oleh
penyakit menular, seperti flu burung, AIDS, dan HIV positif.
Permasalahan di Bidang Ekonomi adalah Pertumbuhan investasi belum
mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan
kesempatan kerja. Beberapa kendala dalam upaya peningkatan investasi di
Provinsi Bengkulu, antara lain: belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum
adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha serta jaminan keamanan
berusaha dalam bidang penanaman modal dan masih rendahnya infrastruktur
pendukung. Potensi budaya dan keindahan alam belum digali dan
dikembangkan secara optimal sebagai potensi wisata Provinsi Bengkulu.
Permasalahan di bidang Infrastruktur Wilayah, sebagai berikut: Infrastruktur
transportasi di wilayah di Provinsi Bengkulu masih belum memadai yang
ditunjukkan, sebagai berikut:
1) Transportasi darat, antara lain: rendahnya tingkat kemantapan dan
kondisi jalan, rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur
27
jaringan jalan, kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan
fasilitas lalu lintas;
2) Transportasi udara, antara lain keberadaan bandar udara termasuk
perintis masih belum memadai untuk menampung demand (penumpang
dan barang); dan
3) Transportasi laut, antara lain kondisi fisik pelabuhan dan fasilitas kurang
memadai serta adanya kendala yang disebabkan faktor alam.
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Sesuai dengan amanat pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota, bahwa dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.
Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan
pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar
(basic service) bagi masyarakat antara lain seperti pendidikan dasar, kesehatan,
lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dan sebagainya. Sedangkan
urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintah yang terkait
dengan pengembangan potensi unggulan (core competence) yang menjadi
kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan
yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan
pemerintah daerah tetap harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Urusan
pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang dijadikan dasar dalam penyusunan
susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.
28
Seiring dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi sesuai
dengan PP Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, dalam penerapannya terdapat
permasalahan-permasalahan yang berpotensi menimbulkan ketidaktercapaian
sasaran pembangunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan stagnasi
pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain:
A. Urusan Perencanaan Pembangunan: 1) Prinsip partisipatif merupakan landasan bagi perumusan perencanaan
dan pelaksanaannya, sehingga sesuai dengan kondisi dan
keinginan/aspirasi masyarakat. Dalam implementasinya, sebagian besar
perencanaan dibuat di tingkat provinsi dan kabupaten tanpa melibatkan
masyarakat, sehingga kurang mencerminkan permasalahan nyata saat ini,
kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini
diperparah oleh berbagai kebijakan pemerintah dan struktur pelayanan
yang seringkali membatasi, daripada mengembangkan peranan
masyarakat dalam proses pembangunan di wilayahnya sendiri;
2) Kapasitas perencanaan belum memadai disemua tingkatan terutama yang
terkait dengan identifikasi dan prioritas masalah, akar penyebab masalah,
penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program,
pelaksanaan program, dan evaluasi program. Identifikasi masalah belum
dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik dan
indikator yang tepat. Padahal, kegiatan ini merupakan salah satu kunci
keberhasilan program pembangunan secara keseluruhan karena sangat
menentukan derajad urgensi kebutuhan, akseptabilitas usulan opsi serta
efisiensi dan efektivitas implementasi program yang dilaksanakan;
3) Ego sektoral dari berbagai SKPD dalam pelaksanaan pembangunan juga
menghilangkan faktor sinergitas dan keterpaduan, seperti halnya yang
tersirat dalam common goal, sehingga setiap SKPD cenderung bekerja
sendiri-sendiri berdasarkan tugas dan fungsinya. Akibatnya, efektivitas
dan efisiensi pelaksanaan pembangunan relatif rendah. Sinergitas
pelaksanaan program pembangunan antara pembangunan Nasional,
pembangunan Provinsi dan pembangunan Kabupaten/Kota juga belum
optimal, sehingga terjadi tumpang tindih (overlapping) kegiatan. Di pihak
29
lain, belum ada upaya dari pemerintah daerah Provinsi Bengkulu untuk
mengkoordinasikan program-program yang tidak searah/serasi atau
bahkan saling bertolak belakang, sehingga berbagai permasalahan yang
timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat diselesaikan;
4) Dalam Pasal 19 ayat 2, UU 32 Tahun 2004 dinyatakan bahw
penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah dan
DPRD, kemudian pada pasal 40 ditegaskan bahwa DPRD berkedudukan
sebagai unsur Pemerintah Dearah yang bersama-sama dengan Kepala
Daerah membentuk dan membahas APBD. Dalam pasal tersebut
dijelaskan bahwa hubungan antara Pemerintah Dearah dan DPRD
merupakan mitra sejajar yang sama-sama melakukan tugas sebagai
penyelenggara pemerintahan daerah. Hubungan tercermin dalam
pembuatan kebijakan daerah yang berupa Peraturan Daerah. Dengan
demikian antara kedua lembaga tersebut harus membanguan hubungan
yang saling mendukung bukan merupakan lawan atau pesaing dalam
melaksanakan fungsi masing- masing.
Dalam implementasinya, program/kegiatan dan dana yang telah
disepakati oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) acapkali
berubah atas permintaan DPRD pada saat pembahasan dengan DPRD.
Akibatnya, terjadi perubahan mendasar, baik yang terkait dengan lokasi
maupun substansi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh masing-masing
SKPD. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya intervensi politik
terhadap proses penganggaran tersebut, antara lain: (1) Ketidaksiapan
SKPD dalam memberikan dukungan data yang akurat terutama terutama
terkait dengan calon peserta dan calon lokasi, (2) Ketidaksiapan SKPD
dalam merumuskan justifikasi pentingnya program/kegiatan untuk
dilaksanakan, dan (3) Kepentingan politik anggota DPRD untuk masing-
masing daerah pilihan.
30
B. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1) Demokrasi telah mendorong masyarakat untuk lebih berani
mengemukakan aspirasinya. Salah satunya adalah keinginan untuk
membentuk daerah otonom baik pada level kabupaten/kota maupun
level provinsi. Aspirasi pembentukan daerah otonom kabupaten/kota di
Jawa Barat berkembang sejalan dengan tuntutan untuk ikut serta dalam
pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pembentukan daerah
otonomi tersebut cenderung bersifat eforia dan mewadahi kepentingan
elit tertentu tanpa memperhatikan dukungan ketersediaan sarana dan
prasarana pemerintahan;
2) Permasalahan dalam pembangunan Bidang Aparatur, antara lain
kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip
organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang
proporsional, sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong
peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan
layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja. Sistem dan
prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan
berperilaku hemat. Praktek penyimpangan yang mengarah pada
penyalahgunaan wewenang (korupsi) belum teratasi, dan pelayanan
publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.
Terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi juga
melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja;
3) Dikaitkan dengan peningkatan daya guna kekayaan dan asset pemerintah
daerah masih ditemukan permasalahan pendataan aset yang belum
terselesaikan dan adanya asset-aset yang belum tersertifikasi karena
berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat. Selain itu, sumber
pendapatan daerah relatif terbatas karena adanya peraturan baru yang
cenderung mengurangi sumber pendapatan dan tidak diperkenankannya
31
Pemerintah Daerah menggali sumber pendapatan lain di luar ketentuan
yang berlaku;
4) Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan dan
pembangunan desa antara lain masih rendahnya keterlibatan masyarakat
perdesaan dalam kegiatan ekonomi produktif, yang disebabkan
rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha, kurangnya
kesempatan ekonomi dan kesempatan berusaha. Rendahnya kemampuan
mengakses kesempatan berusaha disebabkan oleh terbatasnya
kepemilikan produktif, lemahnya sumberdaya modal usaha,
32
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 Dan Perkiraan Tahun 2011
a. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010
Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu, perekonomian Provinsi Bengkulu di
triwulan IV tahun 2010 mengalami pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi
secara tahunan tumbuh sebesar 2,96%. Sementara laju pertumbuhan ekonomi
triwulan sebelumnya berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu sebesar 7,58%
(yoy). Secara triwulanan, perekonomian daerah pada triwulan IV 2010
mengalami penurunan sebesar 1,18% dibanding triwulan sebelumnya.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi di sisi penggunaan terutama disebabkan
oleh meningkatnya konsumsi. Dari sisi sektoral, sektor utama daerah seperti
jasa-jasa dan perdagangan/hotel/restoran terus mengalami pertumbuhan
meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Sementara itu, sektor pertanian
pada triwulan laporan tumbuh cukup lambat. Sektor yang tumbuh paling tinggi
di triwulan ini adalah sektor listrik, air dan gas, sektor keuangan, persewaan
dan jasa, serta sektor pengangkutan dan komunikasi.
Inflasi
Inflasi tahunan Kota Bengkulu pada triwulan IV tahun 2010 meningkat tajam
dibanding triwulan sebelumnya yaitu dari 7,03% menjadi 9,08%. Inflasi
tersebut berada di atas inflasi nasional yang hanya sebesar 6,96%.
Sebagaimana triwulan sebelumnya, tingginya inflasi masih didorong oleh
timbulnya permasalahan di sisi penawaran (supply shocks) terutama untuk
33
komoditas di kelompok bahan makanan. Pencapaian inflasi Kota Bengkulu ini
telah melebihi proyeksi Bank Indonesia yaitu sebesar 7,25% 1%.
Adanya gangguan pasokan (supply shock) akibat pengaruh faktor musiman
dan kondisi cuaca yang tergolong ekstrim diperkirakan menjadi faktor
pendorong inflasi ditriwulan laporan. Jenis komoditas pada kelompok bahan
makanan yang mendorong kenaikan inflasi di triwulan ini antara lain beras,
daging ayam ras dan dari subkelompok bumbu-bumbuan seperti cabe merah
dan bawang merah. Inflasi di komoditas tersebut diperkirakan terjadi karena
adanya keterbatasan pasokan komoditas tersebut di pasar.
b. Perkiraan Kondisi Daerah Tahun 2011
Perekonomian Bengkulu pada triwulan I tahun 2011 ini diperkirakan akan
mengalami pertumbuhan pada kisaran 6%1% (yoy). Dari sisi penawaran,
sektor utama seperti sektor pertanian, perdagangan-hotel-dan-restoran serta
sektor jasa diperkirakan masih akan mengalami pertumbuhan. Sektor
perdagangan diperkirakan mengalami pertumbuhan yang paling tinggi
diantara ketiga sektor utama Provinsi Bengkulu tersebut. Adapun
pertumbuhan dari sisi permintaan akan didorong melalui peningkatan
konsumsi rumah tangga.
Pada triwulan I tahun 2011, inflasi Bengkulu diperkirakan akan mencapai
10%1% (yoy). Pencapaian inflasi pada triwulan I 2011 diperkirakan akan
sedikit mengalami peningkatan yang dipicu oleh terjadinya inflasi pada awal
triwulan I. Inflasi diperkirakan terjadi karena gangguan pasokan beberapa
kebutuhan pokok. Selain itu, masa panen yang belum tiba juga turut
mendorong peningkatan harga. Sementara itu, ekspektasi masyarakat
terhadap kondisi ekonomi dan beberapa kebijakan pemerintah yang akan
segera diterapkan seperti konversi minyak tanah dan pembatasan BBM
bersubsidi diperkirakan akan menambah tekanan inflasi daerah.
34
3.1.2. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012 Dan Tahun 2013
Berbagai tantangan yang akan dihadapi Provinsi Bengkulu di tahun 2012 tentunya
tidak terlepas dari perekonomian Nasional yang masih akan dipengaruhi oleh
faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal (capital inflow) dan nilai tukar
(exchange rate) dimana harga-harga komoditas terus merangkak naik. Selain itu
adanya pasar bebas akan menyebabkan semakin beratnya industri kecil di Provinsi
Bengkulu dalam menghadapi persaingan dunia. Persaingan ini tidak hanya dalam
hal produk tapi juga menyangkut SDM di Provinsi Bengkulu. Tingkat pengangguran
dan kemiskinan yang masih cukup tinggi juga akan terus mewarnai tantangan
perekonomian Provinsi Bengkulu di tahun 2012.
Gambaran perekonomian Provinsi Bengkulu tahun 2012 tidak akan terlepas dari
pengaruh perkembangan perekonomian Nasional. Perekonomian Nasional dalam
hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Setelah mengalami resesi global
sejak pertengahan tahun 2008, tanda-tanda pemulihan ekonomi dunia telah mulai
terlihat sejak akhir 2009 hingga akhir 2010. Hal inilah yang turut berpengaruh
terhadap perekonomian Provinsi Bengkulu. Pemulihan ini terutama disebabkan
oleh berhasilnya intervensi pemerintah diberbagai negara yang telah mendorong
sisi permintaan dan mengurangi ketidakpastian dan terjadinya resiko sistemik
pada pasar keuangan.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Pendapatan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan
hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun terkait. Pendapatan Daerah menurut PP No. 55 Tahun 2005
dikelompokkan atas:
a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. PAD pada umumnya terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan serta Lain-Lain PAD Yang Sah;
35
b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada
daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat, DBH
Pajak Dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus, serta Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah
Lainnya.
Berdasarkan data series kurun waktu 2009-2011, secara keseluruhan Pendapatan
Daerah mengalami peningkatan dengan persentase kenaikan berfluktuatif. Secara
persentase dan nominal, kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kelompok
Dana Perimbangan yang secara konsisten mengalami kenaikan, sedangkan
kelompok Lain-Lain Pendapatan Yang Sah menunjukkan kecenderungan
penurunan, baik secara nominal dan persentase kontribusi terhadap Pendapatan
Daerah. Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), komponen Pajak Daerah
dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang mengalami peningkatan
sedangkan komponen Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan mengalami penurunan.
Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Bengkulu
Tahun 2009 2012
NO URAIAN
JUMLAH (Rp)
2009 2010 2011 Proyeksi/Target 2012 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 PENDAPATAN 1.071.240.550.846 1.101.857.789.352 1,145,967,155,233 1,260,563,870,756 1.1. Pendapatan Asli Daerah 413.570.042.373 442.804.450.372 421,521,179,875 463,673,297,863 1.1.1. Pajak Daerah 246.818.011.336 250.968.989.603 293,672,568,725 323,039,825,598 1.1.2. Retribusi Daerah 60.397.813.487 62.586.147.000 12,305,420,300 13,535,962,330 1.1.3. Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
12.351.918.744 14.844.760.000 12,101,760,000 13,311,936,000
1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
94.002.298.806 114.404.553.769 103,441,430,850 113,785,573,935
1.2. Dana Perimbangan 600.309.638.973 603.718.338.980 694,595,975,358 764,055,572,894 1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak dan
Bukan Pajak 59.693.148.973 59.693.148.980 50,598,339,358 55,658,173,294
1.2.2. Dana Alokasi Umum 487.339.490.000 523.041.290.000 607,388,036,000 668,126,839,600 1.2.3. Dana Alokasi Khusus 53.277.000.000 20.983.900.000 36,609,600,000 40,270,560,000
36
NO URAIAN
JUMLAH (Rp)
2009 2010 2011 Proyeksi/Target 2012 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.3. Lain-Lain Pendapatan
Yang Sah 57.360.869.500 55.335.000.000 32,835,000,000 36,118,500,000
1.3.1. Hibah 57.360.869.500 55.335.000.000 32,835,000,000 36,118,500,000 1.3.2. Dana Darurat - - - - 1.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- - - -
1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- - - -
1.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- - - -
1.3.6. Sumbangan Pihak Ketiga - - - -
Dikelompok Dana Perimbangan, komponen DBH Pajak dan Bukan Pajak, Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih memperlihatkan tren
peningkatan. Secara ringkas dapat dilihat pada Realisasi dan Target Pendapatan
Daerah Dalam Kurun Waktu Tahun 2009-2012 yang tercantum pada tabel 3.2.3
diatas.
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Provinsi Bengkulu, seperti yang telah kita ketahui bersama, belum
memiliki kemampuan fiskal yang cukup tinggi guna membiayai
pembangunan daerah sehingga perlu diambil kebijakan dan langkah
sebagai berikut:
a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik intensifikasi maupun
ekstensifikasi dengan menggali dan mengembangkan sumber-sumber
penerimaan yang sudah ada maupun sumber-sumber penerimaan
baru;
b. Kebijakan dalam meningkatkan pelayanan umum kepada
masyarakat/wajib pajak;
c. Membangun sistem dan prosedur adminstrasi pelayanan perpajakan
dan retribusi yang nyaman dan sederhana;
37
d. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme
sumber daya manusia (SDM) aparatur;
e. Meningkatkan dana dari Pusat diluar DAU dan DAK ke Daerah; dan
f. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Berdasarkan pemasalahan dan tantangan yang akan dihadapi pada tahun
2012 dan mengingat ketersediaan sumber daya yang terbatas serta
mengacu kepada Prioritas Pembangunan Nasional, prioritas
pembangunan dalam RPJMD, maka kebijakan Belanja Daerah diarahkan
pada program dan kegiatan yang menjadi fokus dan prioritas
Pembangunan Daerah pada tahun 2012, yaitu:
1) Perekonomian rakyat dan iklim investasi;
2) Sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, pemuda olahraga,
pemberdayaan perempuan-KB);
3) Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan;
4) Revitalisasi pertanian, ketahanan pangan serta pengelolaan sumber
daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan;
5) Infrastruktur dasar (bina marga, cipta karya, irigasi, perhubungan,
telekomunikasi dan energi);
6) Sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
7) Pariwisata, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi;
8) Pemerintahan, hukum dan ketertiban umum;
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya. Pada Tahun 2012 yang akan datang Pembiayaan Daerah
masih tetap diarahkan pada hal-hal yang bersifat penghematan anggaran
dan investasi di Badan Usaha Milik Daerah.
38
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang
ada di Provinsi Bengkulu dan mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat,
maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2012 mengacu kepada Visi Provinsi
Bengkulu tahun 20102015, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Yang Semakin
Maju,Semakin Bertakwa, Dan Semakin Sejahtera ".
Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas,
maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2012 diperlukan
kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi
pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan
pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan Sasaran pada
pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks tabel berikut:
Tabel 4.1.
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bengkulu
VISI/MISI TUJUAN SASARAN Visi : Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Yang Semakin Maju, Semakin Bertakwa, Dan Semakin Sejahtera Misi Pertama, Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Be
Recommended