View
13
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
RENCANA STRATEGIS (
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA
2019 – 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK BARAT
2019
RENSTRA )
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK BARAT
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2019 - 2024.
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 ini merupakan
dokumen induk rencana pembangunan jangka menengah Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, yang disusun sesuai dengan tugas
dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat,
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024, yang dalam
pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lombok Barat selama 5 (lima) tahun kedepan.
Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat memberikan
gambaran penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai tahapan kegiatan
dalam rangka mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Barat, yaitu
“TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG
TERTIB DAN BERKUALITAS.”
Kami menyadari penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak
kekurangan, berkenaan dengan hal tersebut kami berharap saran dan masukan
untuk penyempurnaan selanjutnya.
Gerung, 31 Oktober 2019 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat
H. MURIDUN HH, SE.,MM. Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19600702 198203 1 009
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULAUAN
1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK BARAT
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1 Sumber Daya Aparatur 2.2.2 Sarana Prasarana
2.3. Kinerja Pelayanan 2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan 2.3.2. Realisasi Fisik Program dan Kegiatan Tahun 2015-2019 2.3.3. Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2018
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi 3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB VIII PENUTUP LAMPIRAN
i ii iii
1 1 3 4 5
7
7
11 11 12 13 13 15 18 24
27 27 28
31 32
35
35
37
42
49
51
iii
DAFTAR TABEL
Hal.
Tabel 2.1
Tabel 2.2
Tabel 2.3
Tabel 2.4
Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2018.
Data Pelayanan Administrasi Kependudukan
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019
13
14
15
16
Tabel 2.5
Tabel 3.1
Tabel 4.1
Tabel 5.1
Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan TA. 2018.
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dukcapil
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Adminduk Kabupaten Lombok Barat
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
18
30
35
39
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Tahun 2019–2024
45
Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
49
1
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
Lampiran: Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 53 Tahun 2019
Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Barat merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya
untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran,
optimalisasi sumber daya manusia dan evaluasi kinerja berorientasi
pelayanan publik untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera,
berkepribadian dan religius di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang
akan dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan penuh
dari seluruh komponen, unsur pimpinan dan staf, dengan memperhatikan
kebutuhan dan harapan masyarakat dalam pelayanan publik di bidang
administrasi kependudukan.
Untuk merealisasikan keinginan, harapan dan cita-cita luhur dalam pelayanan
publik, rencana tersebut dituangkan dalam visi, misi, tujuan dan pengukuran
kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi secara
jelas dan praktis serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan
eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya dan
pencapaian sasaran yang berguna bagi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam kurun waktu yang ditentukan.
Penyusunan Renstra tersebut berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat
tahun 2005-2025 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2019-2024
dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten
Lombok Barat 5 (lima) tahun ke depan.
Setiap komponen organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan visi misi
kepala daerah memerlukan langkah-langkah strategis dalam rangka
mewujudkan good service dan good governance (pelayanan yang baik dan
pemerintahan yang baik) dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
2
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya
merupakan langkah awal dari serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar
yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil untuk diimplementasikan guna mencapai Visi dan Misi
RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai program kerja yang dalam
pelaksanaannya masih belum optimal dan perlu peningkatan kemampuan
dan keterampilan aparatnya agar dapat melaksanakan pelayanan
berkualitas kepada seluruh masyarakat atau stakeholder.
Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya perlu dianalisa dan
dicarikan rumusan masalah yang sedang dihadapi dengan mengidentifikasi
berbagai faktor internal yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan
(weakness) dan factor eksternal berupa peluang (opportunity) dan
ancaman (threats), maka dirumuskan “Bagaimana Upaya Tertib
Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Lombok Barat ”.
Dengan upaya itu diharapkan mampu meningkatkan kinerja yang lebih
optimal sehingga menjadi acuan di lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dalam mengembangkan kualitas
pelayanan serta penertiban Administrasi Kependudukan.
Unit Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lombok Barat sebagai lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan pelayanan kepada masyarakat dimana pelayanan tersebut
mempunyai peran strategis dalam memberikan kontribusi terhadap
pembangunan daerah. Implementasinya melalui perencanaan dan
pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang
terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan untuk mencapai daya guna
dan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Lombok Barat.
Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lombok Barat merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk selalu
meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi SDM dan
pemantauan kinerja. Dalam Rencana Strategis ini diformulasikan perwujudan
pandangan ideal yang akan dicapai di masa yang akan datang. Capaian
keinginan dan harapan tersebut dituangkan melalui visi, misi, tujuan dan
pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas fungsi dan tata kerja
organisasi secara jelas dan praktis, serta didasarkan pada hasil pengujian
faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi
3
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
sumber daya dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam
kurun waktu yang ditentukan.
Dalam mendukung pelaksanaan tugas fungsi dan tata kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, diperlukan
upaya peningkatan kualitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana,
perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem, serta intensitas
koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya administrasi kependudukan.
1.2. LANDASAN HUKUM
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
nomor 104);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244);
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019–
2024;
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian
Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Barat.
- Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang Indikator
Kinerja Utama Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Untuk memenuhi tuntutan masyarakat terutama dalam peningkatan kualitas
pelayanan serta dalam menghadapi perkembangan dunia modern yang
menuntut serba cepat dan tepat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Barat memegang peranan penting dalam mendukung
laju perkembangan data kependudukan sebagai bahan dasar pertimbangan
perencanaan pembangunan.
Transaksi data peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diolah dalam bentuk data
statistik untuk kebutuhan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta
dalam menyusun program kerjanya.
Sesuai dengan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Barat, maka maksud dibuatnya Renstra Tahun 2019-
2024 adalah memberi arah yang jelas serta mampu memetakan kebutuhan
berbagai sumber dari pelayanan sistem informasi kependudukan kepada
masyarakat selama kurun waktu 5 tahun ke depan secara jelas dan
transparan yang akan digunakan sebagai acuan serta pedoman dalam
mewujudkan tujuan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.
Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Menjabarkan visi, misi, Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam tujuan dan
sasaran pembangunan yang rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan
sepanjang tahun 2019 s/d 2024
2. Menyusun Proyeksi kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang semakin
5
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
tinggi tuntutannya terhadap sistem birokrasi dan pelayanan yang
berkualitas, terutama pada era demokrasi dan informasi global ini.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dalam mencapai arah dan
tujuan dengan cara menyusun rencana kegiatan dan program secara
terpadu, terarah dan teratur.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk memahami serta menilai
arah kebijakan dan program-program operasional tahunan dalam rentang
periode lima tahunan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULAUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK BARAT
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2. Sumber Daya
2.2.1. Sumber Daya Aparatur
2.2.2. Sarana Prasarana
2.3. Kinerja Pelayanan
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan
2.3.2. Realisasi Fisik Program dan Kegiatan Tahun 2018
2.3.3. Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2018
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan
3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
6
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
7
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK BARAT
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
2.1.1. Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 66 Tahun 2016,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana
otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi
kependudukan.
2.1.2. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :
a. Penyusunan program dan anggaran;
b. Pengelolaan keuangan;
c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan
barang milik daerah;
d. Pengelolaan urusan ASN;
e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan
serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;
f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan
serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;
g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
j. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan
m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi
kependudukan;
n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan sipil; dan
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
8
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Barat (terlampir) terdiri atas :
a. Kepala Dinas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala
Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
b. Sekretariat
mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis
yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha,
perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di
lingkungan Dinas.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :
1. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan
barang milik daerah;
4. Pengelolaan urusan ASN.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub
Bagian yaitu:
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan
koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.
Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan
koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan,
akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas
melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan
administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan
penataan barang milik daerah.
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala
Bidang yang membawahi:
9
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
- Seksi Identitas Penduduk;
- Seksi Pindah Datang Penduduk;
- Seksi Pendataan Peduduk.
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
2. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
pendaftaran penduduk;
4. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
5. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
6. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran
penduduk;
7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan
pelayanan pencatatan sipil.
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Bidang
yang membawahi:
- Seksi Kelahiran;
- Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan & kematian.
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
2. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
6. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi
administrasi kependudukan.
10
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin
oleh Kepala Bidang yang membawahi :
- Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi
dan Komunikasi.
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,
menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan
serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi;
2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi
kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan
serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi;
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan
informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem
informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian
data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia
teknologi informasi dan komunikasi;
4. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan,
pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola
dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi
administrasi kependudukan.
f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan kebijakan di bidang Pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi
pelayanan administrasi kependudukan.
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh
Kepala Bidang yang membawahi:
- Seksi Kerjasama;
11
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
- Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
- Seksi Inovasi Pelayanan.
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan,
menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen
kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;
2. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen
kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan
data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;
4. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan;
5. Pelaksanan kerja sama administrasi kependudukan;
6. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan
dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan.
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
2.2.1. Sumber Daya Aparatur
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Lombok Barat
didukung dengan jumlah personil sebanyak 58 orang, dengan dasar
kualifikasi sebagai berikut :
a. Pendidikan
SD sebanyak 1 orang, SLTP sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 25
orang, S1 sebanyak 25 orang dan S2 sebanyak 5 orang, dan S3
sebanyak 0 orang.
b. Golongan Ruang
Golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 23 orang,
golongan III sebanyak 26 orang dan golongan IV sebanyak 8 orang.
c. Eselonering
Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 5 orang, dan
Esselon IV 15 orang.
12
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
d. Diklat Penjenjangan
Spamen/Diklatpim Tk.II sebanyak - orang, Spama/Spadya/ Diklatpim
Tk. III sebanyak 6 orang, Spada/Spala/Adum/Diklatpim Tk. IV
sebanyak 7 orang.
e. Pangkat dan Golongan
No Pangkat Golongan Jumlah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pembina Utama Muda
Pembina Tk. I
Pembina
Penata Tk.I
Penata
Penata Muda Tk. I
Penata Muda
Pengatur
Pengatur Muda Tk. I
Pengatur Muda
Juru
IV/c
IV/b
IV/a
III/d
III/c
III/b
III/a
II/c
II/b
II/a
I/c
1 orang
1 orang
3 orang
11 orang
4 orang
5 orang
6 orang
10 orang
10 orang
3 orang
1 orang
2.2.2. Sarana Prasarana
Sarana prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, didukung
dengan satu unit gedung permanen dengan luas 504,18 m2. Selain itu
juga dilengkapi dengan sarana perlengkapan gedung kantor berupa :
No Jenis Barang Jumlah
1. AC 9 Unit
2. Alat Pemadam 1 Buah
3. Almari 2 Pintu 3 Buah
4. Bangku Panjang 1 Buah
5. Brankas 1 Buah
6. Camera Digital 1 Buah
7. Faximile 1 Buah
8. Filing Kabinet 5 Buah
9. Genset 1 Buah
10. Hardisk External 7 Buah
11. Infokus/LCD 2 Unit
12. Jam Dinding 5 Buah
13. Kipas Angin 5 Buah
14. Komputer 43 Unit
15. Kursi Kayu 66 Buah
16. Kursi Lipat 30 Buah
17. Kursi Putar 10 Buah
18. Kursi Rapat 20 Buah
19. Kursi Tamu 2 Set
13
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
20. Kulkas/Lemari Es 2 Buah
21. Laminating 5 Buah
22. Laptop 16 Buah
23. Lemari Kaca 2 Buah
24. Almari Kayu 5 Buah
25. Lemari Arsip 4 Buah
26. Mesin Sedot Debu 1 Buah
27. Meja Kerja 81 Buah
28. Meja Komputer 11 Buah
29. Meja Rapat 2 Set
30. Meja Resepsionis 1 Buah
31. Mesin Absen Elektronik 1 Buah
32. Mesi Ketik Portable 1 Buah
33. Papan Data 2 Buah
34. Papan Struktur 1 Buah
35. Whiteboard 2 Buah
36. Printer 52 Buah
37. Rak Arsip 1 Buah
38. Rak Kayu 2 Buah
39. Scaner 8 Buah
40. Server 2 Unit
41. MEGAPHONE 3 Buah
42. Televisi 2 Unit
43. UPS 31 Buah
44. Wairless 2 Buah
45. Kursi Tunggu 10 Buah
46. Roda 4 6 Buah
47. Roda 2 11 Buah
48. Gedung Kantor (luas bangunan 250 M2 ) 1 Bidang
49. Rak Server 1 Buah
jumlah Total 607 item
2.3. KINERJA PELAYANAN
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan
Sampai dengan Tahun 2018, hasil kinerja pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2018
NO. URAIAN JML SATUAN
1 Penduduk :
a. Laki-laki
b. Perempuan
375.273
381.012
Org.
Org.
Jumlah 756.285 Org
2 Kepala Keluarga 268.638 KK
3 KK yg sudah diterbitkan 268.638 KK
4 Wajib KTP 524.179 Org.
14
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
5 Wajib KTP Telah Melakukan Perekaman 489.308 Org.
6 Penduduk yg memiliki KTP 489.308 Org.
7 Jml. Kepemilikan Akte Kelahiran usia 0-18 Tahun
236.156 Org.
8 Jml. Kepemilikan Akte Kematian 3.829 Org.
9 Jml. kepemilikan KIA 4.790 Org.
Tabel 2.2. Data Pelayanan Administrasi Kependudukan
Dari data capaian di atas bahwa sampai dengan akhir tahun 2018,
capaian kinerja pelayanan KTP elektronik masih ada kesenjangan antara
capaian dengan target yang ditetapkan sebesar 4,01 %, dan capaian
kinerja pelayanan akta kematian terdapat kesenjangan sebesar 16,68%.
Upaya dan terobosan terus dilakukan guna mencapai target tersebut.
15
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
Tabel 2.3. Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat
2.3.2. Realisasi Fisik Program Dan Kegiatan Tahun 2015-2019
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat
pada Tahun 2015-2019 telah melaksanakan 5 Program dan dijabarkan
dalam kegiatan kegiatan sebagai berikut :
16
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
17
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
20
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
Hasil Pelaksanaan Program kegiatan pada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat rata-rata sudah memenuhi target,
dilihat dari hasil realisasi keuangan yang telah diselesaikan.
2.3.3. Realisasi Keuangan Program Dan Kegiatan Tahun 2018
Program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran
2018, rata-rata sudah memenuhi target. Adapun anggaran yang masih
tersisa pada beberapa kegiatan hanya sebagian kecil saja yang
disebabkan adanya selisih harga pada Belanja Modal. Adapun Realisasi
Keuangan program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Lombok Barat seperti dijabarkan pada Tabel berikut :
Tabel 2.5. Realisasi Keuangan Program Dan Kegiatan TA. 2018
21
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
22
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
Capaian 4 (empat) sasaran atas 5 (lima) program yang ditunjukan
dengan 42 (empat puluh dua) kegiatan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dapat dicapai dengan rata-rata
capaian kinerja tinggi.
Pengukuran keberhasilan Sasaran 1. Menurunnya temuan hasil
pengawasan internal/eksternal yang tercakup dalam 1(satu) Program dan 11
(sebelas) Kegiatan, dengan nilai capaian 95,54% atau kategori sangat tinggi.
Sedangkan alokasi anggaran dalam sasaran ini sebesar Rp. 582.176.900,- dan
terealisasi sebesar Rp. 556.219.102,- atau 95,54 %. Dari penggunaan anggaran
dalam sasaran tersebut, terlihat cukup efisien bila dibandingkan dengan capaian
kinerja.
Pengukuran keberhasilan Sasaran 2. Meningkatnya indeks kepuasan
masyarakat tercermin dari indikator kinerja dengan nilai capaian 99,93 % atau
kategori sangat tinggi. Sasaran ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana dengan 8 (delapan) kegiatan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 203.942.712,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 203.799.800,-
atau 99,93 %. Dari penggunaan anggaran dalam sasaran tersebut, terlihat lebih
efisien bila dibandingkan dengan capaian kinerja.
Pengukuran keberhasilan Sasaran 3. Meningkatnya tata kelola
pemerintahan dan akuntabilitas kinerja tercermin dari indikator kinerja dengan
nilai capaian 86,86% atau kategori tinggi. Sasaran ini dilaksanakan melalui
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan dengan 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran dalam sasaran ini
sebesar Rp. 50.852.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 44.171.850,- atau 86,86
%. Dari penggunaan anggaran dalam sasaran ini terlihat seimbang dibandingkan
dengan capaian kinerja.
Pengukuran keberhasilan Sasaran 4 Terwujudnya hukum dan arti
pentingnya dokumen kependudukan yang tercermin dari indikator kinerja dengan
nilai capaian 88,59 % atau kategori tinggi. Sasaran ini dilaksanakan melalui
Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan 12 (dua belas) kegiatan
dan Program Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan 11 (sebelas)
kegiatan dengan alokasi anggaran dalam sasaran ini sebesar Rp.
2.313.360.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.249.487.427,- atau 97,23%. Dari
penggunaan anggaran dalam sasaran ini terlihat lebih efisien bila dibandingkan
dengan capaian kinerja.
23
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat telah
memerintahkan semua OPD tidak terkecuali Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil untuk melakukan efisiensi dan pembekuan anggaran. Capaian
realisasi fisik 96,95% dan realisasi keuangan 93,96%. Total anggaran untuk
Belanja langsung sebesar Rp. 3.150.333.012,-, sedangkan realisasinya sebesar
Rp. 3.053.678.179,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 96.654.833,
dan masih termasuk kategori kinerja tinggi.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu
Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Barat yang melayani masyarakat
untuk mendapatkan dokumen kependudukan, Sebagai unit pelayanan
masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kinerja sebagai
berikut:
1. Telah dilaksanakan pelayanan kependudukan secara online di 10 (sepuluh)
kecamatan se-Lombok Barat dengan menggunakan Aplikasi Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang bekerja sama dengan
pemerintah kecamatan.
2. Telah dilaksanakan Stelsel Aktif pemerintah dalam pelayanan administrasi
kependudukan dengan sistem pelayanan keliling dengan menggunakan
mobil pelayanan administrasi kependudukan keliling.
3. Telah dilakukannya pelayanan bagi anak usia sekolah (SMA)/sederajat
dalam rangka perekaman KTP elektronik bekerjasama dengan sekolah-
sekolah/Pondok Pesantren
4. Telah dilaksanakan percepatan pelayanan administrasi kependudukan
dengan melakukan pelayanan pada malam sabtu-minggu, pelayanan
adminduk pada event-event tertentu, serta pelaksanaan program
“GERASAK”
5. Telah dilaksanakan updating database dengan cara penghapusan data
ganda nasional dan penyelesaian data anomali secara rutin serta terus
menerus.
Adapun analisis kinerja pelayanan administrasi kependudukan diukur
dengan menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :
1. Persentase Penduduk ber KTP-el, yang menggambarkan persentase
Jumlah Penduduk ber KTP-el dibandingkan dengan jumlah Penduduk wajib
KTP-el;
2. Persentase Kepemilikan KK, yang menggambarkan persentase jumlah KK
yang diterbitkan dibanding Jumlah Pemohon KK yang memenuhi syarat.
24
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
3. Persentase Penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran, yang
menggambarkan persentase jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang
memiliki kelahiran dibanding jumlah penduduk usia 0-18 tahun keseluruhan;
4. Persentase penerbitan akta kematian yang menggambarkan jumlah
penerbitan akta kematian pada tahun berkenaan dibanding jumlah
penduduk meninggal yang dilaporkan pada tahun berkenaan;
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
Memperhatikan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah
dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penataan dan
pelayanan administrasi kependudukan memiliki nilai strategis, mengingat
perkembangan pembangunan infrastruktur maupun pembukaan wilayah baru di
Kabupaten Lombok Barat selama 5 tahun kedepan akan diikuti pergerakan
penduduk, dengan sendirinya memerlukan penataan dan pelayanan
administrasi kependudukan meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
4. Program Penataan Administrasi Kependudukan
5. Program Pelayanan Adinistrasi Kependudukan
Keberhasilan pembangunan di bidang administrasi kependudukan
dipengaruhi berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi faktor-faktor
yang termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan
strategi dan kebijakan yang akan ditetapkan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran
penyelenggaraan administrasi kependudukan, dengan menggunakan teknik
peta kekuatan (Analisa SWOT), Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal
sebagai berikut :
1. Faktor Internal meliputi :
b. Kekuatan (Strength)
Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan,
tersedianya sumber daya manusia, dan komitmen Pemerintah
Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, sebagaimana prioritas pembangunan daerah yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
25
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
Lombok Barat, antara lain meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat sebagai kekuatan dalam mencapai keberhasilan
pembangunan.
c. Kelemahan (Weaknees)
- Masih terdapat kesenjangan atas pemahaman berbagai peraturan
yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi
kependudukan.
- Masih terdapat pemahaman bahwa administrasi kependudukan tidak
penting.
- Masih terdapat keterlambatan pelaporan atas terjadinya peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting.
- Masih terdapat ketidaksesuaian data individu antara dokumen
kepedudukan dengan dokumen lain yang dimiliki penduduk.
2. Faktor Eksternal, meliputi :
a. Peluang (opportunities)
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrsi Kependudukan, dengan
berbagai peraturan di bawahnya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Pembentukan Dinas Dinas
Kabupaten Lombok Barat).
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Pengembangan wilayah Lombok Barat berpeluang terjadinya
pergerakan penduduk dan terbentuknya kelompok masyarakat baru
serta tingginya mobilitas penduduk baik WNI maupun WNA.
- Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lombok Barat.
b. Tantangan (Threats)
26
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
- Perlu adanya penyempurnaan dan penyesuaian regulasi yang terkait
dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- Kualitas Sumber Daya Manusia pengelola administrasi
kependudukan perlu ditingkatkan.
- Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan penerbitan
dokumen kependudukan semakin meningkat.
- Perlu peningkatan sarana prasarana penunjang pelayanan
administrasi kependudukan.
Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat pada tahun yang akan datang
diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kondisi atau tingkat capaian
tahun sebelumnya. Secara makro kondisi yang diinginkan atau diproyeksikan
kedepan adalah sebagai berikut :
1. Masyarakat sadar akan pentingnya kepemilikan identitas diri sehingga
haknya sebagai WNI dapat terakomodir sesuai yang tertuang dalam
Undang Undang No. 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Tertib administrasi dalam pelayanan administrasi kependudukan sehingga
terwujud data base yang valid dan terukur.
3. Terwujudnya kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
yang lengkap dan akurat bagi semua penduduk.
4. Terwujudnya data kependudukan yang akurat sebagai bahan penyusunan
kebijakan perencanaan pembangunan berbasis kependudukan.
5. Terwujudnya sistem penataan arsip yang lebih rapi dan modern dengan
menggunakan sarana pendukung baik sarana maupun sumber daya
manusia, karena arsip-arsip tersebut merupakan arsip aktif yang digunakan
sepanjang masa.
6. Terwujudnya kerjasama lintas sektoral dengan berbagai pihak terkait dalam
rangka tertib administrasi kependudukan.
27
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN
Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, adalah :
a. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan memiliki nilai strategis
bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat, sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi
kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan. Dalam
perkembangan data base kependudukan yang ada, masih adanya data
ganda (duplikat), data anomali dan data penduduk yang tidak sesuai
dengan dokumen lainnya (seperti Ijazah, sertifikat dll). Masih kurangnya
perangkat untuk perekaman KTP-eL dan pelayanan SIAK. Hal ini
menyebabkan cakupan dan pelayanan kepada masyarakat belum
maksimal.
b. Bidang Pendaftaran Penduduk
Pendaftaran Penduduk pada hakekatnya merupakan pencatatan biodata
penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan
pendataan penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan berupa
kartu identitas dan surat keterangan kependudukan. Dalam pelayanan
pendaftaran penduduk, masalah yang dihadapi sering terjadi pemberian
data individu yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak
ditunjang dengan dokumen lain. Akibat dari permasalahan ini, data individu
menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam
pelayanan publik lainnya, seperti bidang kesehatan, pelayanan perbankan
dan lain-lain.
c. Bidang Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami
seseorang pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, perkawinan dan
perceraian (non muslim), pengakuan anak, pewarganegaraan dan
kematian.
Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan pencatatan sipil adalah
masih rendahnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kematian. Rendahnya
28
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
pelaporan kematian disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat
akan pentingnya akta kematian. Akibat dari hal ini, validasi data dari
peristiwa kematian belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi
data kependudukan. Disamping itu belum digunakannya aplikasi SIAK
dalam pembuatan akta, perkawinan & perceraian (non muslim), pengakuan,
pewarganegaraan dan kematian. Sehingga menyebabkan pencapaian
pelaporan peristiwa penting kependudukan tidak akurat.
d. Bidang Pemanfaatan Data & Inovasi Pelayanan
Dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan
dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan perlu dilengkapi perangkat (Server Warehouse)
yang dapat digunakan sebagai basis data kependudukan yang dapat
diakses oleh instansi lain dengan terlebih dahulu melakukan Perjanjian
Kerja Sama atau MoU dalam memanfaatkan data kependudukan serta
tersedianya SDM IT sebagai pengelola server tersebut. Permasalahan
lainnya seperti tingkat pemahaman masyarakat akan arti pentingnya
pendaftaran identitas kependudukan masih rendah dan biasanya
masyarakat akan membuat dokumen kependudukan dan dokumen
pencatatan sipil pada saat mereka membutuhkan.
3.2. TELAAHAN VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :
”Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Amanah, Sejahtera dan
Berprestasi Dengan Dilandasi Nilai-nilai Patut Patuh Patju (Lobar Mantap)”
Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani serta
berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki integritas
2. Meningkatkan dan memantapkan akses infrastruktur wilayah dan
pemenuhan layanan dasar secara berkeadilan
3. Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong
pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada
masyarakat
4. Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya manusia yang
sehat, cerdas dan berbudaya serta berdaya saing.
29
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
5. Meningkatkan dan memperkuat sinkronisasi dan sinergi pembangunan
daerah untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan
Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
b. Merumuskan kebijakan teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
c. Melaksanakan urusan pemerintah dan pelayanan umum Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan serta Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan.
d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
e. Pelaksana kegiatan Penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.
f. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
fungsi dan tata kerja.
Dari tugas dan fungsi tersebut di atas, yang menjadi faktor penghambat
serta pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang
dapat mempengaruhi Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih adalah :
1. Cakupan kepemilikan adminduk masih rendah dan biasanya masyarakat
akan membuat pada saat mereka membutuhkan.
2. Dokumen Pencatatan Sipil adalah dokumen negara yang berlaku
selamanya, untuk itu perlu disimpan dengan baik dan dipelihara
keamanannya serta dijaga kerahasiaannya. Saat ini Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil belum memiliki sarana untuk penyimpanan arsip
dokumen tersebut baik penyimpanan dalam bentuk fisik ataupun
penyimpanan secara digital.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan adminduk serta jauhnya
jangkauan pelayanan terhadap masyarakat.
30
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
Tabel 3.1
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Terhadap Pencapaian
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi : Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi
Yang Dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju (LOBAR MANTAP)
No.
Misi dan
Program KDH
dan Wakil KDH
terpilih
Permasalahan
Pelayanan OPD Faktor Penghambat Faktor Pendorong
1 2 3 4 5
1. Misi 3
Mewujudkan
konektivitas
perekonomian
antar pelaku
usaha dan
mendorong
pertumbuhan
ekonomi dan
investasi yang
kondusif dan
keberpihakan
pada
masyarakat
1. Tingkat
cakupan
kepemilikan
adminduk
masih
rendah.
2. Penyimpana
n arsip dan
dokumen
belum
dilakukan
secara baik
dan terjaga
3. Masih
kurangnya
sarana dan
prasarana
pelayanan
adminduk
serta jauhnya
jangkauan
pelayanan
Dukcapil
1. Tingkat
kesadaran
masyarakat akan
pentingnya
adminduk masih
rendah
2. Tidak adanya
tempat
penyimpanan arsip
yang memadai baik
arsip manual
maupun arsip digital
3. Kurangnya
sarana dan
prasarana
pendukung
pelayanan
adminduk dan
luasnya jangkauan
pelayanan
4. kurangnya
tenaga/SDM
pelayanan
1. Sosialisasi kepada
masyarakat tentang
adminduk terus
ditingkatkan.
2. Pembangunan
sarana penyimpanan
arsip yang memadai
3. Peningkatan
ketersediaan dana dan
peralatan yang cukup
untuk mendudkung
pelayanan yang
optimal kepada
masyarakat
4. Pembentukan UPT
Dukcapil untuk
mendekatkan
pelayanan kepada
masyarakat
5. Meningkatkan
kualitas maupun
kuantitas SDM yang
31
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
kependudukan dan
pencatatan sipil.
menangani
kependudukan dan
pencatatan sipil.
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI
Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 46 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri
Tahun 2014-2019, salah satu programnya adalah Program Penataan
Administrasi Kependudukan, dengan Indikator Kinerja Program adalah
meningkatnya tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan
pelayanan dokumen kependudukan, terwujudnya pemberian NIK pada setiap
penduduk, koneksitas NIK dengan identitas kependudukan, dan tersedianya
regulasi daerah tentang administrasi kependudukan serta terwujudnya
perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan. Disamping itu juga
terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pelayanan
Administrasi Kependudukan, dengan indikator kinerja yaitu :
4. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan berbasis NIK Nasional
melalui Database Kependudukan terintegrasi antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Terfasilitasinya Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelayanan penerbitan
KTP-el, KK dan Akta Pencatatan Sipil (Kelahiran, Kematian, Perkawinan,
Perceraian, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak) untuk memenuhi
semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan,
alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan
pencegahan kriminal;
6. Terlaksananya pelayanan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan
KTP-el oleh lembaga pengguna di Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi
OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Indonesia yang
memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan
lembaga pengguna tingkat pusat;
32
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
7. Meningkatnya peran, fungsi, kesadaran dan tanggungjawab serta
kemampuan teknis aparat pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Meningkatnya peran pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam
pengelolaan keuangan dan aset (aset tetap dan aset lancar) yang didanai
dari APBN;
9. Meningkatnya ketersedian dan kualitas data dan informasi kependudukan
yang memadai, akurat dan tepat waktu.
Implementasi rencana strategis Kementerian dimaksud, terjabarkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2019 - 2024 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 -2024.
Administrasi kependudukan, merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat
dalam memperoleh berbagai jenis pelayanan publik, serta menjadi indikator
utama dalam menentukan sasaran intervensi pembangunan yang bersifat
individu, terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan
berbagai program pengentasan kemiskinan. Penduduk sebagai obyek
pembangunan, harus dipastikan sebagai penduduk Lombok Barat yang
dibuktikan dengan memiliki dokumen kependudukan.
Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan secara menyeluruh
yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 -2024, sejalan dengan
sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 -2024.
3.4. TELAAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan, diharapkan mampu
memiliki keselarasan dengan dokumen RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis.
Telaahan dari RTRW dan KLHS Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil sebagai pusat pelayanan masyarakat terkait administrasi kependudukan
berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Masyarakat yang memiliki
dokumen kependudukan yang lengkap, mudah mengakses segala kebutuhan
yang berkaitan dengan urusan perbankan, BPJS, akses bantuan keluarga
miskin dll.
33
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
3.5. ISU-ISU STRATEGIS
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupaya terus menumbuhkan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap keluarga maupun individu
memiliki dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan memiliki nilai
strategis dalam berbagai intervensi pembangunan.
Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, penyelenggaraan
administrasi kependudukan mengalami perubahan cukup mendasar. Pada saat
ini sedang dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK). Dengan SIAK pelayanan administrasi kependudukan
dilakukan secara online dan terintegrasi dengan data base kependudukan yang
ada di Kementrian Dalam Negeri serta terintegrasi pula dengan pelayanan
administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota lain. Selain itu, kebijakan lain
adalah penerbitan dokumen kependudukan secara elektronik, yaitu
diterapkannya KTP elektronik.
Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa
permasalahan yang paling dominan pada penyelenggaraan administrasi
kependudukan antara lain :
1. Masih tingginya jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat yang
belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.
2. Adanya ketidaksesuaian data/identitas antara data base kependudukan
dengan dokumen lain seperti Ijazah, Surat/ Akta Nikah, serta data
berbagai intervensi pembangunan seperti jamkesmas dan lain-lain.
3. Masih rendahnya pelaporan peristiwa penting terutama peristiwa
kematian yang mengakibatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil
berupa akta kematian masih rendah.
4. Rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan Administrasi
Kependudukan, terutama pada penduduk yang tinggal di daerah yang
jauh dari kota kecamatan/kabupaten.
Beranjak dari permasalahan tersebut, maka pelayanan administrasi
kependudukan untuk kurun waktu tiga tahun ke depan, terfokus pada
peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, terutama :
1. Peningkatan cakupan dan kualitas data base kependudukan.
2. Peningkatan dan pemantapan pembangunan serta pemanfaatan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),
3. Peningkatan sumber daya aparatur,
4. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan
34
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
5. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk,
6. Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil,
7. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang administrasi
kependudukan,
8. Peningkatan kerjasama di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
9. Peningkatan inovasi pelayanan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil,
10. Mewujudkan tata kelola dokumen kependudukan.
Adapun indiktor kinerja jangka menengah pada Revisi Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sejalan
dengan sasaran jangka menengah Kementrian/Lembaga yang telah diakomodir
di dalam sasaran jangka menengah RPJMD Pemerintah Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2019-2024, yaitu :
1. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga, 100 % pada tahun 2024
2. Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, 96 % pada
tahun 2024.
3. Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun, 100 % pada
tahun 2024.
4. Cakupan penerbitan akta kematian, 50 % pada tahun 2024
Dinamika pergerakan penduduk Kabupaten Lombok Barat untuk 5 (lima)
tahun mendatang akan berjalan cukup tinggi, hal ini dipengaruhi oleh beberapa
isu strategis. Secara umum isu strategis yang dihadapi Kabupaten Lombok
Barat kedepan yang juga akan mempengaruhi penyelenggaraan administrasi
kependudukan di Kabupaten Lombok Barat, yaitu:
1. Penegakan reformasi birokrasi belum optimal dan kualitas sumber daya
manusia masih terbatas
2. Ketersediaan infrastruktur belum merata
3. Pertumbuhan ekonomi belum berkualitas
4. Masih rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM)
5. Sumber daya alam daerah semakin terbatas
Isu strategis nasional, isu strategis regional dan isu strategis Kabupaten
Lombok Barat akan berpengaruh kepada pergerakan penduduk, dan
terwujudnya komunitas baru, yang semestinya diikuti dengan tertib administrasi
kependudukan, karena administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar
penduduk yang memiliki dampak sangat luas terhadap berbagai aspek
kehidupan.
35
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
4.1.1. Tujuan
Tujuan Jangka Menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
c. Menurunkan angka kemiskinan
4.1.2. Sasaran
Sasaran Jangka Menengah sebagai bentuk penjabaran tujuan yang
telah ditetapkan di atas adalah sebagai berikut :
a. Meningkatnya kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih
b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.
c. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan.
Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Barat
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN TAHUN
KE
2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatkan
kualitas
pelayanan
publik
Meningkatny
a kualitas
pelayanan
dan tata
kelola
pemerintaha
n yang baik
dan bersih
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
78
80
82
84
88
36
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
Mewujudkan
tata kelola
pemerintahan
dan
akuntabilitas
kinerja Dinas
Dukcapil
Meningkatny
a
Akuntabilitas
Kinerja
Dukcapil
Nilai
Akuntabilitas
Kinerja 77 79 81 83 88
Menurunkan
angka
kemiskinan di
Kabupaten
Lombok Barat
Meningkatny
a
kepemilikan
dokumen
kependuduka
n
Persentase
kepemilikan
KTP-EL 92 93 94 95 96
Persentase
kepemilikan
akta lahir
anak usia 0-
18 tahun
96 97 98 99 100
Cakupan
Kepemilikan
Kartu
Keluarga
100 100 100 100 100
Cakupan
Penerbitan
Akta
Kematian
43 45 47 49 50
37
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
A. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1. Strategi
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Perangkat
Daerah adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi Perangkat
Daerah tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
kinerja organisasi Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lombok Barat .
Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai
upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan
memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi
yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lombok Barat meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2019-2024
dengan upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Tertib
Administrasi Kependudukan.
2. Kebijakan
Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi
Pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan
pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan
untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan program/kegiatan demi tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.
Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Lombok Barat untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima
tahun kedepan adalah :
1) Peningkatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait
administrasi kependudukan.
2) Peningkatan kualitas pelayanan;
3) Peningkatan kualitas database kependudukan;
4) Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan Administrasi
Kependudukan;
38
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
5) Peningkatan kerjasama/MOU dengan berbagai pihak dalam
pemanfaatan database kependudukan;
6) Mendekatkan tempat pelayanan administrasi kependudukan pada
Masyarakat;
7) Peningkatan pelayanan melalui media online;
8) Peningkatan kualitas pendokumentasian administrasi kependudukan.
5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dibutuhkan sebuah
strategi dan kebijakan yang harus diterapkan, dalam hal ini Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat menerapkan
strategi dan kebijakan sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong
terakomodirnya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial, hal ini dapat
dicapai dengan cara:
- Menjadikan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan
pengelolaan informasi dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan
masyarakat.
- Menerbitkan identitas dan dokumen kependudukan dilaksanakan untuk
memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam pelayanan sosial
lainnya.
- Mencegah segala macam bentuk penyalahgunaan pelayanan yang
merugikan masyarakat.
b. Menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang
berkelanjutan, hal ini dicapai dengan pemahaman bahwa :
- Pembangunan yang sasarannya adalah penduduk merupakan kegiatan
yang bersifat lintas sektoral, sehingga memerlukan strategi kebijakan
kependudukan yang bersifat terpadu terhadap pengendalian kuantitas,
kualitas dan pengarahan mobilitas yang didukung dengan penyediaan
data dan informasi yang akurat.
- Dalam rangka menunjang pengelolaan kependudukan pembangunan
ditempuh dengan mengedepankan hak-hak penduduk dan perlindungan
sosial serta pemberian pemahaman tentang pembangunan yang
berwawasan kependudukan.
c. Menciptakan jaringan sistem administrasi kependudukan melalui komitmen
berbagai pihak dan peran serta masyarakat dalam rangka:
39
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
- Proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melibatkan peran
serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Pembentukan forum koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak
dalam memecahkan permasalahan administrasi kependudukan.
- Pengembangan pusat data terpadu sebagai muara pengumpulan biodata
penduduk dari hasil pendaftaran dan pencatatan kejadian penting.
d. Mengelola program dan kegiatan dengan prinsip-prinsip good governance,
hal ini dicapai dengan cara :
- Mengerjakan proses kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
serta pengelolaan informasi secara transparan dan memenuhi standar
akuntabilitas kinerja.
- Pengelolaan seluruh program dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki
integritas, dedikasi dan kompetensi serta profesional dibidangnya.
Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dalm 5 (lima) tahun mendatang
dituangkan dalam tabel sebagai berikut :
TABEL. 5.1. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Visi : Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Amanah, Sejahtera
dan Berprestasi Yang Dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju
(LOBAR MANTAP)
Misi III : Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan
mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan
keberpihakan pada masyarakat
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan
Kualitas Pelayana
Publik
Meningkatnya
Indekas Kepuasan
Masyarakat
Mengoptimalkan
fungsi sekretariat
sebagai
koordinator
perumusan
kebijakan dan
pelayanan
administrasi
1. Peningkatan
pelayanan dan
ketertiban
administrasi
pemerintahan
2. Peningkatan
fungsi SPIP
perangkat
daerah
Meningkatkan tata
kelola
pemerintahan
yang baik dan
akuntabilitas
Meningkatnya nilai
akuntabilitas
kinerja
Mewujudkan
transparansi dan
akuntabilitas
penyelenggaraan
keuangan dan
1. Penyusunan
dokumen
pelaporan yang
tepat waktu
dan sesuai
40
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
kinerja pelaporan dengan
ketentuan
perundang-
undangan.
2. Peningkatan
akuntabilitas
kinerja dan
konsistensi
antar dokumen
perencanaan
dan pelaporan
kegiatan
pembangunan
Menurunkan
angka kemiskinan
Meningkatnya
cakupan
kepemilikan
dokumen
kependudukan
Meningkatkan
tertib administrasi
kependudukan
1. Peningkatan
kuantitas dan
kualitas sarana
prasarana
pelayanan
adminduk
2. Mendekatkan
tempat
pelayanan
adminduk pada
masyarakat
3. Peningkatan
pelayanan
melalui media
online
4. Peningkatan
kualitas
pendokumenta
sian adminduk
Meningkatkan
kulaitas pelayanan
administrasi
kependudukan
1. Peningkatan
pembinaan dan
penyuluhan
kepada
masyarakat
terkait
adminduk
2. Peningkatan
kualitas
layanan
berdasarkan
standar
pelayanan yang
ada
3. Peningkatan
kualitas data
base
kependudukan
41
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
4. Peningkatan
kerja sama
(MOU) dengan
berbagai pihak
dalam rangka
pemanfaatan
database
kependudukan
42
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Merujuk pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana pemerintah di Bidang Kependudukan
dan Pencatatan Sipil melalui program-programnya berbagai rencana akan
dilaksanakan dalam kurun waktu 2019-2024 antara lain :
1. Pembenahan Administrasi Kependudukan dengan pelaksanaan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online seperti di amanatkan
dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun
2006 perlu segera dilaksanakan sehingga tertib administrasi kependudukan
secara bertahap dapat diwujudkan. Hal ini memerlukan komitmen dan
perhatian besar baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun
Pemerintah Kabupaten Sendiri. Untuk itu perlu dukungan dan ketersediaan
sarana prasarana serta SDM aparatur yang handal.
2. Percepatan proses validasi database kependudukan yang dilakukan melalui
berbagai cara antara lain pelaksanaan perekaman KTP-el dengan upaya
jemput bola di desa-desa, program “GERASAK”, penghapusan data ganda
nasional, pemutakiran data anomali serta data tidak aktif dengan tujuan
pemberian satu nomor identitas untuk satu orang merupakan wujud nyata
indikator keberhasilan pelaksanaan implementasi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan.
Pelaksanaan Penataan Arsip Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dengan entri data/arsip dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan
sipil kedalam arsip digital dengan harapan dapat mengatasi masalah arsip
yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik dari segi
penataan maupun pengelolaannya. Kegiatan ini akan terus dilakukan secara
berkelanjutan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan arsip pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya Akta Kelahiran, Akta
Perkawinan dan Perceraian.
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Kegiatan ini dilakukan untuk memonitor
serta melakukan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
43
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
5. Peningkatan SDM dan disiplin Aparatur Penyelenggara Administrasi
Kependudukan. Ditujukan untuk peningkatan kemampuan personil Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar dalam pemberian pelayanan dan
penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan lebih profesional dan dapat
melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Peningkatan
SDM dimaksud diwujudkan dalam bentuk pengiriman pendidikan dan
pelatihan (DIKLAT) maupun bimbingan teknis (BIMTEK).
Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan serta
memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka strategi
dikembangkan melalui program dan kegiatan. Program-program tersebut
kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang dilaksanakan setiap
tahunnya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, maka diperlukan
parameter/indikator kinerja setiap program, kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif.
Adapun rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
a. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk
mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran suatu organisasi.
Sesuai dengan pengertian tersebut maka Program yang ada di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
4. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
5. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan
b. Kegiatan adalah upaya atau usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi
sebagai bentuk aktualitasi dan implementasi dari suatu program atau dengan
kata lain kegiatan adalah penjabaran dari suatu program yang bersifat aksi.
Adapun rincian Kegiatan dari Program Penataan dan Pelayanan
Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
44
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Atau Luar Daerah
9. Pembangunan Gedung Kantor
10. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
11. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
15. Pemeiharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
16. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
17. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
18. Penertiban Administrasi Kependudukan Desa.
19. Pelatihan Tenaga Registerasi Desa.
20. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
21. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan & Pencatatan Sipil
22. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
23. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan.
24. Penyusunan Kebijakan Kependudukan.
25. Pelayanan Administrasi Bagi Penduduk Rentan.
26. Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik (E-KTP)
27. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
28. Penataan Kerjasama Di Bidang Kependudukan
29. Penataan Inovasi Pelayanan Di Bidang Kependudukan.
30. Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan.
31. Pengembangan Data Base Kependudukan.
32. Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat
33. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi
Masyarakat
34. Pelayanan Dokumen Kependudukan
35. Penerbitan Dokumen kependudukan
36. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
37. Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Selanjutnya mengenai Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :
45
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
46
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
47
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
48
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
49
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Untuk lebih memantapkan arah pelayanan Administrasi Kependudukan
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka perlu ditetapkan Indikator
Kinerja yaitu ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang dalam
hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau ukuran kinerja
yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil
kerja yang dicapai.
Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
ditargetkan tercapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang di dalam
Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-
2024.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang secara
langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah :
1. Capaian Penerbitan KK : 100 % pada tahun 2024
2. Capaian Penerbitan KTP- el : 96 % pada tahun 2024.
3. Capaian Penerbitan Akte Kelahiran usia 0-18 tahun :
100 % pada tahun 2024.
4. Capaian Penerbitan Akta Kematian : 50 % pada tahun 2024
Adapun rincian indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut ini
Tabel 7.1 Indikator Kinerja OPD
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No. Indikator
Kondisi Kinerja Pada Awal
Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja di Akhir Periode RPJMD
Tahun ke 1
(2020)
Tahun ke 2
(2021)
Tahun ke 3
(2022)
Tahun ke 4
(2023)
Tahun ke 5
(2024)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Cakupan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
50
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
Penerbitan Kartu Keluarga
2 Cakupan Penerbitan KTP-el
89,39% 92% 93% 94 % 95% 96% 96%
3 Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran anak usia 0-18 tahun
95,30% 96% 97% 98% 99% 100% 100%
4 Ckupan Penerbitan Akte Kematian
42 % 43% 45% 47% 49% 50% 50%
51
RENSTRA DUKCAPIL 2019-2024
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019 – 2024 ini merupakan suatu
dokumen yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 ini merupakan acuan bagi
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas serta Rencana Kerja Anggaran (RKA)
setiap tahunnya. RENSTRA ini juga dijadikan acuan dalam menyusun
perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat.
Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan penataan
administrasi kependudukan tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen
RENSTRA, melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas
serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.
Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 semoga dapat
terlaksana.
Gerung, 31 Oktober 2019 Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat
H. MURIDUN HH, SE.,MM. Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19600702 198203 1 009
AGENDA KERJA TIM PENYUSUN RENSTRA DUKCAPIL 2019
No.
Uraian
BULAN
April Mei Juni Juli Agustus September Oktober
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 PERSIAPAN PENYUSUNAN
- Penyusunan SK TIM
- Orientasi Renstra
- Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra
- penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah
berdasarkan SIPD
2 PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
- Analisis gambaran pelayanan
- hasil evaluasi Renstra Dukcapil s/d tahun lalu
3 PENYUSUNAN RANCANGAN
- Penyempurnaan Ranwal Renstra
- Penyampaian Rancangan Renstra ke Bappeda untuk di verifikasi
- Penyempurnaan hasil verifikasi
4 PELAKSANAAN FORUM OPD
- Pelaksanaan forum/lintas Perangkat Daerah
5 PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR
- Penyempurnaan Rancangan Renstra Dukcapil
- Perumusan Ranhir Renstra Dukcapil
6 PENETAPAN
- Penyampaian Ranhir Renstra ke Bappeda untuk di verifikasi
- Penyempurnaan & Penetapan Ranhir Renstra Dukcapil
2,003,580,000
KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN
Menurunkan
angka
kemiskinan
Menurunnya angka
kemiskinan
Meningkatnya
kepemilikan
dokumen
kependudukan
1.. Persentase
cakupan kepemilikan
KTP ektronik 2.
Persentase
kepemilikan akta
kelahiran anak usia 0-
18 tahun
Program
Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
1
Sosialisasi Kebijakan
Kependudukan dan Pencatatan
sipil Bagi Masyarakat
kali kegiatan 12 258,000,000 12 258,000,000 12 258,000,000 12 258,000,000 12 258,000,000 12 258,000,000
2Pelayanan Dokumen
Kependudukan 795,000,000 795,000,000 795,000,000 795,000,000 795,000,000 795,000,000
3Penerbitan Dokumen
Kependudukan 843,200,000 843,200,000 843,200,000 843,200,000 843,200,000 843,200,000
4Pengelolaan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan 22,380,000 22,380,000 22,380,000 22,380,000 22,380,000 22,380,000
Koordinasi dan Konsultasi
MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 - 2024
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
PROGRAM INDIKATOR
SASARAN PROGRAM PROGRAM SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SASARAN
KEGIATAN
TARGET 2023 2024 KONDISI AKHIRKEGIATAN
KONDISI
AWALSATUAN
TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022
5
Koordinasi dan Konsultasi
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan
orang
perjalanan 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000
Program
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Terlaksananya
koordinasi
pelaksanaan kebijakan
kependudukan
Jumlah masyarakat yang
menjadi sasaran
penertiban administrasi
kependudukan
1 Penertiban Administrasi
Kependudukan Desa
orang 25 50,000,000.00 25 50,000,000.00 25 50,000,000.00 25 50,000,000.00 25.00 50,000,000.00
25
50,000,000.00
Terlatihnya tenaga
registrasi desa
Jumlah petugas terlatih
tentang registrasi desa
2 Pelatihan Tenaga Registrasi
Desa
orang 30 orang (1
keg)
40,000,000.00 30 40,000,000.00 30 40,000,000.00 30 40,000,000.00 30.00 40,000,000.00
30
40,000,000.00
Terlaksananya
pelatihan tenaga
pengelola SIAK
Jumlah pengelola SIAK
terlatih
3 Pelatihan Tenaga Pengelolaan
SIAK
orang 4 40,000,000.00 4 40,000,000.00 4 40,000,000.00 4 40,000,000.00 4.00 40,000,000.00 4.00 40,000,000.00
Terlaksananya
Peningkatan kapasitas
Aparat
Kependudukan
Jumlah petugas
kependudukan yang
terlatih
4 Penigkatan Kapasitas aparat
kependudukan
orang 5 11,475,000.00 5 11,475,000.00 5 11,475,000.00 5 11,475,000.00 5.00 11,475,000.00 5.00 11,475,000.00
Terlaksananya
Pelayanan Akta
Pencataan Sipil
Jumlah Masyarakat yang
memeperoleh pelayanan
A kta pencatatan sipil
5 Pembangunan Dan
Pengoperasian SIAK terpadu
orang 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
Terlaksananya
Pelayanan dokumen
KK
Jumlah masyarakat yang
mendapatkan pelayanan
KK
6 Peningkatan Pelayanan Publik
Dalam Bidang Kependudukan
orang 1,551,060,000.00 1,551,060,000.00 1,551,060,000.00 1,551,060,000.00 1,551,060,000.00 1,551,060,000.00
Terlaksananya
Penyususnan
Kebijakan
Kependudukan
Jumlah petunjuk
pelaksanaan yang
diterbitkan
7 Penyusunan Kebijakan
Kependudukan
juknis 1 50,000,000.00 1 50,000,000.00 1 50,000,000.00 1 50,000,000.00 1.00 50,000,000.00 1.00 50,000,000.00
Terlaksananya Jumlah Penduduka rentan 8 Pelayanan administrasi Bagi orang 20 25,000,000.00 20 25,000,000.00 20 25,000,000.00 20 25,000,000.00 20.00 25,000,000.00 20.00 25,000,000.00 Terlaksananya
Pelayanan bagi
penduduk rentan
Jumlah Penduduka rentan
yang dilayani
8 Pelayanan administrasi Bagi
penduduk rentan
orang 20 25,000,000.00 20 25,000,000.00 20 25,000,000.00 20 25,000,000.00 20.00 25,000,000.00 20.00 25,000,000.00
Terlaksananya
pelayanan KTP
Elektronik
Jumlah masyarakat yang
mendapatkan pelayanan
KTP- El
9 Pelaksanaan Penerapan KTP
Elektronik
ob / lembar /
buku
50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
Terlaksananya
Koordinasi di bidang
administrasi
Kependudukan
Jumlah Dokumen hasil
koordinasi bidang
kependudukan
10 Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Kependudukan
kegiatan 12 45,000,000.00 12 45,000,000.00 12 45,000,000.00 12 45,000,000.00 12.00 45,000,000.00 12.00 45,000,000.00
Terlaksananya
kerjasama lintas
sektor bidang
administrasi
kependudukan
Jumlah dokumen
Kesepakatan Kerjasama
lintas sektor bidang
administrasi
kependudukan
11 Penataan kerjasama bidang
kependudukan
buah 4 50,000,000.00 4 50,000,000.00 4 50,000,000.00 4 50,000,000.00 4.00 50,000,000.00 4.00 50,000,000.00
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
PROGRAM INDIKATOR
SASARAN PROGRAM PROGRAM SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SASARAN
KEGIATAN
TARGET 2023 2024 KONDISI AKHIRKEGIATAN
KONDISI
AWALSATUAN
TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022
Terlaksananya inovasi
bidang pelayanan
administrasi
kependudukan
Jumlah inovasi yang
dilakukan untuk
pelayanan administrasi
kependudukan
12 Penataan Inovasi pelayanan di
bidang kependudukan\
jenis 2 50,000,000.00 2 50,000,000.00 2 50,000,000.00 2 50,000,000.00 2.00 50,000,000.00 2.00 50,000,000.00
Terlaksananya
pemeliharaan data
kependudukan
Jumlah dokumen dan
data kependudukan yang
telah diupdeting
13 Implementasi Sistem
Administrasi Kependudukan
(Membangun, Updating dan
Pemeliharaan)
OK - - - - - -
Terlaksananya
penyusunan laporan
informasi
kependudukan
Jumlah dokumen/
laporan kependudukan
yang telah keluarkan
14 Pengolahan Dalam Penyusunan
Laporan Informasi
Kependudukan
paket (buku) 4 58,390,000.00 4 58,390,000.00 4 58,390,000.00 4 58,390,000.00 4.00 58,390,000.00 4.00 58,390,000.00
Terlaksananya
pengumpulan dan
penyempurnaan data
peristiwa
kependudukan
Jumlah dokumen/ data
yang telah dikumpukan
dan disempurnakan yang
berkaitan dengan
peristiwa kependudukan
15 Pengembangan Data Base
Kependudukan
paket
(eksemplar)
12 65,160,000.00 12 65,160,000.00 12-Jan 65,160,000.00 12 65,160,000.00 12.00 65,160,000.00 12.00 65,160,000.00
Terlaksanyanya
penyediaan informasi
yang dapat diakses
masyarakat
Jumlah informasi
kependudukan yang
dapat diakses masyarakat
16 Penyediaan Informasi Yang
Dapat Diakses Masyarakat
eksemplar 12 44,620,000.00 12 44,620,000.00 12 44,620,000.00 12 44,620,000.00 12.00 44,620,000.00 12.00 44,620,000.00
Mewujudkan tata
kelola
pemerintahan yang
baik dan
akuntabbilitas
kinerja pada Dinas
Kependudukan dan
Terwujudnya tata
kelola pemerintahan
yang baik dan
akuntabilitas kinerja
pada Dinas
Kependudukan dan
Pemcatatan Sipil
Meningkatnya Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Nilai Akuntabilitas
Kinerja
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Tersusunnya
dokumen DPA/DPPA,
LAKIP,LPPD, Profil
SKPD dan Laporan
Pelaksanaan Program
dan Kegiatan SKPD
Jumlah Dokumen
DPA/DPPA, LAKIP,LPPD,
Profil SKPD dan Laporan
Pelaksanaan Program
dan Kegiatan SKPD
1 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
laporan /
dokumen
15 75,000,000.00 15 75,000,000.00 15 75,000,000.00 15 75,000,000.00 15.00 75,000,000.00 15.00 75,000,000.00
Terlaksananya analisis
beban kerja SKPD
Jumlah dokumen
analiasis beban kerja
SKPD
2 Penyususnan Laporan
Kepegawaian (ABK, SKP dan
Asset)
dokumen 12 920,100.00 12 920,100.00 12 920,100.00 12 920,100.00 12.00 920,100.00 12.00 920,100.00
Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik
Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik
Meningkatnya
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Nilai IKM Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Terbangunnya gedung
pelayanan
jumlah gedung yang ada 1 Pembangunan Gedung Kantor unit 1 300,000,000.00 1 300,000,000.00 1 300,000,000.00 1 300,000,000.00 1.00 300,000,000.00 1.00 300,000,000.00
Tersedianya
kendaraan dinas
Operasional
Jumlah kendaraan Dinas
Operasional2 Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional
unit 1 900,000,000.00 2 900,000,000.00 2 900,000,000.00 3 900,000,000.00 3.00 900,000,000.00 3.00 900,000,000.00
Tersedianya
perlengkapan kantor
Jumlah perlengkapan
kantor3 Pengadaan Perlengkapan gedung
kantor
unit / paket 5 311,730,100.00 5 311,730,100.00 5 311,730,100.00 5 311,730,100.00 5.00 311,730,100.00 5.00 311,730,100.00
Tersedianya peralatan
kantor
Jumlah peralatan kantor 4 Pengadaan Peralatan Gedung
kantor
unit 3 547,480,100.00 3 547,480,100.00 3 547,480,100.00 3 547,480,100.00 3.00 547,480,100.00 3.00 547,480,100.00
Tersedianya Meubel
kantor
Jumlah meubel kantor 6 Pengadaan Meubelair unit 20 510,000,000.00 20 510,000,000.00 20 510,000,000.00 20 510,000,000.00 20.00 510,000,000.00 20.00 510,000,000.00
Terpeliharanya ruang
kerja, halaman dan
gedung kantor
7 Pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
unit 1 12,680,100.00 1 12,680,100.00 1 12,680,100.00 1 12,680,100.00 1.00 12,680,100.00 1.00 12,680,100.00
Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional dan
siap pakai
Jumlah kendaraan dinas
dalam kondisi baik8 Pemeliharaan rutin berkala
kendaraan dinas / operasional
unit 18 114,000,100.00 18 114,000,100.00 20 114,000,100.00 20 114,000,100.00 22.00 114,000,100.00 22.00 114,000,100.00
Terpeliharanya
peralatan kantor
dengan baik dan siap
pakai
Jumlah peralatan gedung
kantor dalam kondisi baik9 Pemeliharaan rutin berkala
peralatan gedung kantor
unit 1 38,630,100.00 1 38,630,100.00 2 38,630,100.00 2 38,630,100.00 2.00 38,630,100.00 2.00 38,630,100.00
Terpeliharanya
jaringan listrik kantor10 Pemeliharaan rutin berkala
jaringan listrik
unit 4 52,660,100.00 4 52,660,100.00 4 52,660,100.00 4 52,660,100.00 4.00 52,660,100.00 4.00 52,660,100.00
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
PROGRAM INDIKATOR
SASARAN PROGRAM PROGRAM SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SASARAN
KEGIATAN
TARGET 2023 2024 KONDISI AKHIRKEGIATAN
KONDISI
AWALSATUAN
TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terkirimnya surat-
surat dinas
Jumlah surat masuk dan
keluar
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat surat 1200 1,707,100.00 1200 1,707,100.00 1200 1,707,100.00 1200 1,707,100.00 1,200.00 1,707,100.00 1,200.00 1,707,100.00
Tersedianya jasa
komunikasi, sumber
daya air, listrik telpon
dan internet
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
line/SR/kwh 36 115,980,100.00 36 115,980,100.00 36 115,980,100.00 36 115,980,100.00 36.00 115,980,100.00 36.00 115,980,100.00
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah SDM dan
bahan/alat pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
unit kend R4 /
unit kend R2
18 30,980,100.00 18 30,980,100.00 20 30,980,100.00 20 30,980,100.00 22.00 30,980,100.00 22.00 30,980,100.00
Terselenggaranya
pengelolaan keuangan
yang akuntabel dan
transparan
Jumlah SDM dan
dokumen administrasi
keuangan
4 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
bulan 12 146,848,650.00 12 146,848,650.00 12 146,848,650.00 12 146,848,650.00 12.00 146,848,650.00 12.00 146,848,650.00
Tersedianya SDM dan
bahan/alat kebersihan
kantor
Jumlah SDM dan
bahan/alat kebersihan
kantor
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bulan 12 51,921,300.00 12 51,921,300.00 12 51,921,300.00 12 51,921,300.00 12.00 51,921,300.00 12.00 51,921,300.00
Tersedianya alat tulis
kantor
Jumlah alat tulis kantor 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 76,000,000.00 76,000,000.00 76,000,000.00 76,000,000.00 76,000,000.00 76,000,000.00
Tersedianya
bahan/alat kebutuhan
inventarisasi
Sekretariat/Kantor
Jumlah bahan/alat
kebutuhan inventaris
sekretariat/kantor
7 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
16,970,100.00 16,970,100.00 16,970,100.00 16,970,100.00 16,970,100.00 16,970,100.00
Tersedianya koran,
buku, UU peraturan &
bahan bacaan lainnya
Jumlah koran, buku, UU
peraturan dan bahan
bacaan lainnya
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
eks / buku 144 15,300,100.00 144 15,300,100.00 144 15,300,100.00 144 15,300,100.00 144 15,300,100.00 144 15,300,100.00
Tersedianya makanan
dan minuman
kegiatan dinas
10 Penyediaan Makanan dan
Minuman
kotak/porsi 720 42,180,100.00 720 42,180,100.00 720 42,180,100.00 720 42,180,100.00 720 42,180,100.00 720 42,180,100.00
Tersedianya kegiatan
administrasi
kependudukan
Jumlah rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
11 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
orang
perjalanan
30 215,633,100.00 30 215,633,100.00 30 215,633,100.00 30 215,633,100.00 30.00 215,633,100.00 30.00 215,633,100.00
KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN
Menurunkan
angka
kemiskinan
Menurunnya angka
kemiskinan
Meningkatnya
kepemilikan
dokumen
kependudukan
1.. Persentase
cakupan kepemilikan
KTP ektronik 2.
Persentase
kepemilikan akta
kelahiran anak usia 0-
18 tahun
Program
Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
Jumlah kegiatan
sosialisasi adminduk1
Sosialisasi Kebijakan
Kependudukan dan Pencatatan
sipil Bagi Masyarakat
kali kegiatan 12 258,000,000 12 259,000,000 12 260,000,000 12 261,500,000 12 262,000,000 12 262,000,000
Rasio penduduk
ber KTP per
satuan penduduk2
Pelayanan Dokumen
Kependudukan% 695,000,000 696,000,000 696,500,000 697,000,000 697,500,000 697,500,000
Persentase
Penduduk Umur 0 -
18 tahun dalam
kepemilikan akta
3Penerbitan Dokumen
Kependudukan% 743,200,000 743,500,000 744,000,000 744,500,000 744,700,000 744,700,000
Jumlah dokumen dan
data kependudukan yang
telah diupdeting 4Pengelolaan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukandokumen 12 22,380,000 12 25,000,000 12 26,000,000 12 28,000,000 12 30,000,000 12 30,000,000
jumlah perjalanan
PROGRAM SASARAN KEGIATANINDIKATOR SASARAN
KEGIATAN
MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 - 2024
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
PROGRAM INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
TARGET 2023 KONDISI AKHIRKEGIATAN
KONDISI
AWALSATUAN
TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022 2024
jumlah perjalanan
dalam rangka
koordinasi dan
konsultasi adminduk
5
Koordinasi dan Konsultasi
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan
orang
perjalanan6 85,000,000 6 88,000,000 7 90,000,000 7 91,000,000 8 92,000,000 92,000,000
Program
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Terlaksananya
koordinasi
pelaksanaan kebijakan
kependudukan
Jumlah masyarakat yang
menjadi sasaran
penertiban administrasi
kependudukan
1 Penertiban Administrasi
Kependudukan Desa
orang 25 37,000,000.00 25 37,500,000.00 25 38,000,000.00 25 38,500,000.00 25.00 39,000,000.00
25
39,000,000.00
Terlatihnya tenaga
registrasi desa
Jumlah petugas terlatih
tentang registrasi desa
2 Pelatihan Tenaga Registrasi
Desa
orang 30 orang (1
keg)
8,000,000.00 30 9,000,000.00 30 10,000,000.00 30 10,500,000.00 30.00 11,000,000.00
30
11,000,000.00
Terlaksananya
pelatihan tenaga
pengelola SIAK
Jumlah pengelola SIAK
terlatih
3 Pelatihan Tenaga Pengelolaan
SIAK
orang 4 40,000,000.00 4 40,500,000.00 4 41,500,000.00 4 42,000,000.00 4.00 42,500,000.00 4.00 42,500,000.00
Terlaksananya
Peningkatan kapasitas
Aparat
Kependudukan
Jumlah petugas
kependudukan yang
terlatih
4 Penigkatan Kapasitas aparat
kependudukan
orang 5 11,475,000.00 5 12,000,000.00 5 12,500,000.00 5 13,000,000.00 5.00 13,500,000.00 5.00 13,500,000.00
Terlaksananya
Pelayanan Akta
Pencataan Sipil
Persentase penerbitan
akta kematian
5 Pembangunan Dan
Pengoperasian SIAK terpadu
% 433,382,000.00 435,000,000.00 436,000,000.00 438,000,000.00 439,000,000.00 439,000,000.00
Terlaksananya
Pelayanan dokumen
KK
Jumlah masyarakat yang
mendapatkan pelayanan
KK
6 Peningkatan Pelayanan Publik
Dalam Bidang Kependudukan
% 55,000,000.00 57,000,000.00 58,000,000.00 59,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
Terlaksananya
Penyususnan
Kebijakan
Kependudukan
Jumlah petunjuk
pelaksanaan yang
diterbitkan
7 Penyusunan Kebijakan
Kependudukan
juklak 1 47,500,000.00 1 48,000,000.00 1 48,500,000.00 1 49,000,000.00 1.00 50,000,000.00 1.00 50,000,000.00
Terlaksananya
Pelayanan bagi
penduduk rentan
Jumlah Penduduka rentan
yang dilayani
8 Pelayanan administrasi Bagi
penduduk rentan
orang 20 25,000,000.00 20 26,000,000.00 20 26,500,000.00 20 27,000,000.00 20.00 27,500,000.00 20.00 27,500,000.00
Terlaksananya
pelayanan KTP
Elektronik
Jumlah masyarakat yang
mendapatkan pelayanan
KTP- El
9 Pelaksanaan Penerapan KTP
Elektronik
ob / lembar /
buku
35,000,000.00 36,000,000.00 36,700,000.00 37,000,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00
Terlaksananya
Koordinasi di bidang
administrasi
Kependudukan
Jumlah Dokumen hasil
koordinasi bidang
kependudukan
10 Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Kependudukan
kegiatan 12 40,000,000.00 12 42,000,000.00 12 42,500,000.00 12 42,500,000.00 12.00 43,000,000.00 12.00 43,000,000.00
PROGRAM SASARAN KEGIATANINDIKATOR SASARAN
KEGIATANTUJUAN INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
PROGRAM INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
TARGET 2023 KONDISI AKHIRKEGIATAN
KONDISI
AWALSATUAN
TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022 2024
Terlaksananya
kerjasama lintas
sektor bidang
administrasi
kependudukan
Jumlah dokumen
Kesepakatan Kerjasama
lintas sektor bidang
administrasi
kependudukan
11 Penataan kerjasama bidang
kependudukan
buah 4 35,000,000.00 4 36,000,000.00 4 37,000,000.00 4 37,500,000.00 4.00 38,000,000.00 4.00 38,000,000.00
Terlaksananya inovasi
bidang pelayanan
administrasi
kependudukan
Jumlah inovasi yang
dilakukan untuk
pelayanan administrasi
kependudukan
12 Penataan Inovasi pelayanan di
bidang kependudukan\
jenis 2 35,000,000.00 2 35,500,000.00 2 36,500,000.00 2 37,000,000.00 2.00 37,500,000.00 2.00 37,500,000.00
Terlaksananya
pemeliharaan data
kependudukan
Jumlah dokumen dan
data kependudukan yang
telah diupdeting
13 Implementasi Sistem
Administrasi Kependudukan
(Membangun, Updating dan
Pemeliharaan)
OK - - - - - -
Terlaksananya
penyusunan laporan
informasi
kependudukan
Jumlah dokumen/
laporan kependudukan
yang telah keluarkan
14 Pengolahan Dalam Penyusunan
Laporan Informasi
Kependudukan
paket (buku) 4 52,000,000.00 4 52,500,000.00 4 53,000,000.00 4 54,000,000.00 4.00 54,500,000.00 4.00 54,500,000.00
Terlaksananya
pengumpulan dan
penyempurnaan data
peristiwa
kependudukan
Jumlah dokumen/ data
yang telah dikumpukan
dan disempurnakan yang
berkaitan dengan
peristiwa kependudukan
15 Pengembangan Data Base
Kependudukan
paket
(eksemplar)
12 38,000,000.00 12 39,000,000.00 12-Jan 40,000,000.00 12 41,000,000.00 12.00 41,500,000.00 12.00 41,500,000.00
Terlaksanyanya
penyediaan informasi
yang dapat diakses
masyarakat
Jumlah informasi
kependudukan yang
dapat diakses masyarakat
16 Penyediaan Informasi Yang
Dapat Diakses Masyarakat
eksemplar 12 40,000,000.00 12 41,000,000.00 12 41,500,000.00 12 42,000,000.00 12.00 42,500,000.00 12.00 42,500,000.00
Mewujudkan tata
kelola
pemerintahan yang
baik dan
akuntabbilitas
kinerja pada Dinas
Kependudukan dan
Terwujudnya tata
kelola pemerintahan
yang baik dan
akuntabilitas kinerja
pada Dinas
Kependudukan dan
Pemcatatan Sipil
Meningkatnya Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Nilai Akuntabilitas
Kinerja
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Tersusunnya
dokumen DPA/DPPA,
LAKIP,LPPD, Profil
SKPD dan Laporan
Pelaksanaan Program
dan Kegiatan SKPD
Jumlah Dokumen
DPA/DPPA, LAKIP,LPPD,
Profil SKPD dan Laporan
Pelaksanaan Program
dan Kegiatan SKPD
1 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
laporan /
dokumen
15 57,049,500.00 15 58,000,000.00 15 58,500,000.00 15 59,000,000.00 15.00 59,500,000.00 15.00 59,500,000.00
Terlaksananya analisis
beban kerja SKPD
Jumlah dokumen
analiasis beban kerja
SKPD
2 Penyususnan Laporan
Kepegawaian (ABK, SKP dan
Asset)
dokumen 12 920,100.00 12 950,000.00 12 1,000,000.00 12 1,100,000.00 12.00 1,150,000.00 12.00 1,150,000.00
Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik
Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik
Meningkatnya
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Nilai IKM Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Terbangunnya gedung
pelayanan
jumlah gedung yang ada 1 Pembangunan Gedung Kantor unit 1 5,000,000.00 1 6,000,000.00 1 7,000,000.00 1 7,500,000.00 1.00 7,750,000.00 1.00 7,750,000.00
Tersedianya
kendaraan dinas
Operasional
Jumlah kendaraan Dinas
Operasional2 Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional
unit 1 25,000,000.00 2 26,000,000.00 2 26,500,000.00 3 27,000,000.00 3.00 27,500,000.00 3.00 27,500,000.00
Tersedianya
perlengkapan kantor
Jumlah perlengkapan
kantor3 Pengadaan Perlengkapan gedung
kantor
unit / paket 5 10,000,000.00 5 10,500,000.00 5 11,000,000.00 5 12,000,000.00 5.00 12,500,000.00 5.00 12,500,000.00
Tersedianya peralatan
kantor
Jumlah peralatan kantor 4 Pengadaan Peralatan Gedung
kantor
unit 3 50,000,000.00 3 51,000,000.00 3 51,500,000.00 3 52,000,000.00 3.00 52,100,000.00 3.00 52,100,000.00
Tersedianya Meubel
kantor
Jumlah meubel kantor 6 Pengadaan Meubelair unit 5 55,000,000.00 20 56,000,000.00 20 57,000,000.00 20 57,500,000.00 20.00 57,600,000.00 20.00 57,600,000.00
Terpeliharanya ruang
kerja, halaman dan
gedung kantor
7 Pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
unit 3 25,000,000.00 1 26,000,000.00 1 26,500,000.00 1 27,000,000.00 1.00 27,300,000.00 1.00 27,300,000.00
Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional dan
siap pakai
Jumlah kendaraan dinas
dalam kondisi baik8 Pemeliharaan rutin berkala
kendaraan dinas / operasional
unit 18 120,000,000.00 18 122,000,000.00 20 123,000,000.00 20 124,000,000.00 22.00 124,500,000.00 22.00 124,500,000.00
Terpeliharanya
peralatan kantor
dengan baik dan siap
pakai
Jumlah peralatan gedung
kantor dalam kondisi baik9 Pemeliharaan rutin berkala
peralatan gedung kantor
unit 1 38,630,100.00 1 39,000,000.00 2 40,000,000.00 2 41,000,000.00 2.00 41,500,000.00 2.00 41,500,000.00
Terpeliharanya
jaringan listrik kantor10 Pemeliharaan rutin berkala
jaringan listrik
unit 4 15,000,000.00 4 16,000,000.00 4 16,600,000.00 4 17,000,000.00 4.00 17,200,000.00 4.00 17,200,000.00
PROGRAM SASARAN KEGIATANINDIKATOR SASARAN
KEGIATANTUJUAN INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
PROGRAM INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
TARGET 2023 KONDISI AKHIRKEGIATAN
KONDISI
AWALSATUAN
TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022 2024
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terkirimnya surat-
surat dinas
Jumlah surat masuk dan
keluar
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat surat 1200 504,100.00 1200 550,000.00 1200 600,000.00 1200 650,000.00 1,200.00 700,000.00 1,200.00 700,000.00
Tersedianya jasa
komunikasi, sumber
daya air, listrik telpon
dan internet
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
line/SR/kwh 36 115,980,100.00 36 117,000,000.00 36 118,000,000.00 36 118,500,000.00 36.00 119,000,000.00 36.00 119,000,000.00
555,917,450.00 Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah SDM dan
bahan/alat pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
unit kend R4 /
unit kend R2
18 30,980,100.00 18 31,000,000.00 20 31,500,000.00 20 32,000,000.00 22.00 32,300,000.00 22.00 32,300,000.00
Terselenggaranya
pengelolaan keuangan
yang akuntabel dan
transparan
Jumlah SDM dan
dokumen administrasi
keuangan
4 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
bulan 12 146,848,650.00 12 147,000,000.00 12 147,500,000.00 12 148,000,000.00 12.00 148,500,000.00 12.00 148,500,000.00
Tersedianya SDM dan
bahan/alat kebersihan
kantor
Jumlah SDM dan
bahan/alat kebersihan
kantor
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bulan 12 51,921,300.00 12 52,000,000.00 12 52,500,000.00 12 53,000,000.00 12.00 53,500,000.00 12.00 53,500,000.00
Tersedianya koran,
buku, UU peraturan &
bahan bacaan lainnya
Jumlah koran, buku, UU
peraturan dan bahan
bacaan lainnya
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
eks / buku 144 15,300,100.00 144 16,000,000.00 144 16,500,000.00 144 16,750,000.00 144 17,000,000.00 144 17,000,000.00
Tersedianya makanan
dan minuman
kegiatan dinas
7 Penyediaan Makanan dan
Minuman
kotak/porsi 720 15,000,000.00 720 15,500,000.00 720 16,500,000.00 720 17,000,000.00 720 17,100,000.00 720 17,100,000.00
Tersedianya kegiatan
administrasi
kependudukan
Jumlah rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
8 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
orang
perjalanan
30 179,383,100.00 30 180,000,000.00 30 181,000,000.00 30 182,000,000.00 30.00 182,500,000.00 30.00 182,500,000.00
kependudukan daerah
KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN
2,813,544,000 3,094,898,400 3,404,388,240 3,744,827,064 4,119,309,770 4,119,309,770
Menurunkan
angka
kemiskinan
Menurunnya angka
kemiskinan
Meningkatnya
kepemilikan
dokumen
kependudukan
1.. Persentase
cakupan kepemilikan
KTP ektronik 2.
Persentase
kepemilikan akta
kelahiran anak usia 0-
18 tahun
Program
Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
Terlaksananya
kegiatan sosialisasi
administrasi
kependudukan
Jumlah kegiatan
sosialisasi adminduk1
Sosialisasi Kebijakan
Kependudukan dan Pencatatan
sipil Bagi Masyarakat
kali kegiatan 12 181,438,300 12 199,582,130 12 219,540,343 12 241,494,377 12 265,643,815 12 265,643,815
Terselenggaranya
pelayanan Dokumen
Kependudukan
Jumlah KTP el yang
diterbitkan 2Pelayanan Dokumen
Kependudukan
orang keping 15000 1,737,342,500 15000 1,911,076,750 15000 2,102,184,425 15000 2,312,402,868 15000 2,543,643,154 2,543,643,154
Terlaksananya
kegiatan penerbitan
dokumen
kependudukan
Jumlah penerbitan akta
lahir anak usia 0-18
tahun3
Penerbitan Dokumen
Kependudukan
orang akta 12000 395,180,200 12000 434,698,220 12000 478,168,042 12000 525,984,846 12000 578,583,331 578,583,331
Adanya pengelolaan
sistem informasi
administrasi
kependudukan
Jumlah dokumen dan data
kependudukan yang telah
diupdeting 4Pengelolaan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan
dokumen 12 20,100,000 12 22,110,000 12 24,321,000 12 26,753,100 12 29,428,410 12 29,428,410
MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 - 2024
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
PROGRAM INDIKATOR
SASARAN PROGRAM PROGRAM SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SASARAN
KEGIATAN
TARGET 2023 2024 KONDISI AKHIRKEGIATAN
KONDISI
AWALSATUAN
TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022
kependudukan
Terselenggaranya
konsultasi, koordinasi
adminduk
jumlah perjalanan dalam
rangka koordinasi dan
konsultasi adminduk
5
Koordinasi dan Konsultasi
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan
orang perjalanan 6 479,483,000 6 527,431,300 6 580,174,430 6 638,191,873 6 702,011,060 702,011,060
1,720,149,700 1,892,164,670 2,081,381,137 2,289,519,251 2,518,471,176 2,518,471,176
Program
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Terlaksananya
koordinasi
pelaksanaan kebijakan
kependudukan
Jumlah masyarakat yang
menjadi sasaran
penertiban administrasi
kependudukan
12 Penertiban Administrasi
Kependudukan Desa
orang 25 27,426,500.00 25 30,169,150 25 33,186,065 25
36,504,672
25.00
40,155,139 25 40,155,139
Terlatihnya tenaga
registrasi desa
Jumlah petugas terlatih
tentang registrasi desa
13 Pelatihan Tenaga Registrasi
Desa
orang 30 orang (1
keg)
27,678,000.00 30 30,445,800 30 33,490,380 30
36,839,418
30.00
40,523,360 30 40,523,360
Terlaksananya
pelatihan tenaga
pengelola SIAK
Jumlah pengelola SIAK
terlatih
2 Pelatihan Tenaga Pengelolaan
SIAK
orang 4 91,802,600.00 4 100,982,860 4 111,081,146 4
122,189,261
4.00
134,408,187
4.00
134,408,187
Terlaksananya
Peningkatan kapasitas
Aparat
Kependudukan
Jumlah petugas
kependudukan yang
terlatih
9 Penigkatan Kapasitas aparat
kependudukan
orang 30 75,699,300.00 30 83,269,230 30 91,596,153 30
100,755,768
30.00
110,831,345
30.00
110,831,345
Terlaksananya
Pelayanan Akta
Pencataan Sipil
Jumlah penerbitan akta
kematian
1 Pembangunan Dan
Pengoperasian SIAK terpadu
orang/lembar 1600 623,731,700.00 1650 686,104,870 1700 754,715,357 1750
830,186,893
1,800.00
913,205,582
50.00
913,205,582
Terlaksananya
Pelayanan dokumen
KK
Jumlah penerbitan Kartu
Keluarga
6 Peningkatan Pelayanan Publik
Dalam Bidang Kependudukan
lembar KK 30000 75,699,300.00 30000 83,269,230 30000 91,596,153 30000
100,755,768
30,000.00
110,831,345
100.00
110,831,345
Terlaksananya
Penyususnan
Jumlah petunjuk
pelaksanaan pelayanan
8 Penyusunan Kebijakan
Kependudukan
juklak 1 4,694,800.00 1 5,164,280 1 5,680,708 1 1.00 1.00
Penyususnan
Kebijakan
Kependudukan
pelaksanaan pelayanan
kependudukan yang
diterbitkan
Kependudukan 5,680,708
6,248,779 6,873,657 6,873,657
Terlaksananya
Pelayanan bagi
penduduk rentan
Jumlah Penduduka rentan
yang dilayani
10 Pelayanan administrasi Bagi
penduduk rentan
orang 20 42,509,800.00 20 46,760,780 20 51,436,858 20
56,580,544
20.00
62,238,598
20.00
62,238,598
Terlaksananya
pelayanan KTP
Elektronik
Jumlah alat rekam cetak
yang diadakan
11 Pelaksanaan Penerapan KTP
Elektronik
unit 3 334,273,000.00 3 367,700,300 3 404,470,330 3
444,917,363
3.00
489,409,099
4.00
489,409,099
Terlaksananya
Koordinasi di bidang
administrasi
Kependudukan
Jumlah Dokumen
koordinasi/penyelarasan
kebijakan kependudukan
3 Penyelarasan Pelaksanaan
Kebijakan Kependudukan
dok 3 93,936,600.00 3 103,330,260 3 113,663,286 3 125,029,615 3.00 137,532,576 12.00 137,532,576
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
PROGRAM INDIKATOR
SASARAN PROGRAM PROGRAM SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SASARAN
KEGIATAN
TARGET 2023 2024 KONDISI AKHIRKEGIATAN
KONDISI
AWALSATUAN
TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022
Terlaksananya
kerjasama lintas
sektor bidang
administrasi
kependudukan
Jumlah dokumen
Kesepakatan Kerjasama
lintas sektor bidang
administrasi
kependudukan yg
14 Penataan kerjasama bidang
kependudukan
buah 3 44,972,600.00 3 49,469,860 3 54,416,846 3 59,858,531 3.00 65,844,384 4.00 65,844,384
Terlaksananya inovasi
bidang pelayanan
administrasi
kependudukan
Jumlah inovasi yang
dilakukan untuk
pelayanan administrasi
kependudukan
15 Penataan Inovasi pelayanan di
bidang kependudukan\
jenis inovasi 2 146,867,500.00 2 161,554,250 2 177,709,675 2 195,480,643 2.00 215,028,707 2.00 215,028,707
Terlaksananya
penyusunan laporan
informasi
kependudukan
Jumlah dokumen/
laporan kependudukan
yang telah keluarkan
4 Pengolahan Dalam Penyusunan
Laporan Informasi
Kependudukan
dok 4 40,330,000.00 4 44,363,000 4 48,799,300 4 53,679,230 4.00 59,047,153 4.00 59,047,153
Terlaksananya
pengumpulan dan
penyempurnaan data
peristiwa
kependudukan
Jumlah database
kependududkan yang
dikeluarkan/dihasilkan
7 Pengembangan Data Base
Kependudukan
paket
(eksemplar)
12 59,628,000.00 12 65,590,800 12 72,149,880 12 79,364,868 12.00 87,301,355 12.00 87,301,355
Terlaksanyanya
penyediaan informasi
yang dapat diakses
masyarakat
Jumlah informasi
kependudukan yang
dapat diakses masyarakat
5 Penyediaan Informasi Yang
Dapat Diakses Masyarakat
dok 12 30,900,000.00 12 33,990,000 12 37,389,000 12 41,127,900 12.00 45,240,690 12.00 45,240,690
- -
92,626,700.00 101,889,370.00 112,078,307.00 123,286,137.70 135,614,751.47 135,614,751.47
Mewujudkan tata
kelola
pemerintahan yang
baik dan
akuntabbilitas
kinerja pada Dinas
Kependudukan dan
Terwujudnya tata
kelola pemerintahan
yang baik dan
akuntabilitas kinerja
pada Dinas
Kependudukan dan
Pemcatatan Sipil
Meningkatnya Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Nilai Akuntabilitas
Kinerja
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Tersusunnya
dokumen DPA/DPPA,
LAKIP,LPPD, Profil
SKPD dan Laporan
Pelaksanaan Program
dan Kegiatan SKPD
Jumlah Dokumen
DPA/DPPA, LAKIP,LPPD,
Profil SKPD dan Laporan
Pelaksanaan Program
dan Kegiatan SKPD
1 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
laporan /
dokumen
15 77,789,500.00 15 85,568,450 15 94,125,295 15 103,537,825 15.00 113,891,607 15.00 113,891,607
Tersusunnya LAKIP
OPD
Jumlah laporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
2 Penyusunn laporan akuntabilitas
Kineja Instansi Pemerintah
dokumen 1 14,837,200.00 1 16,320,920 1 17,953,012 1 19,748,313 1.00 21,723,145 12.00 21,723,145
1,367,498,200.00 1,504,248,020.00 1,654,672,822.00 1,820,140,104.20 2,002,154,114.62 2,002,154,114.62
Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik
Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik
Meningkatnya
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Nilai IKM Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Terbangunnya gedung
pelayanan
jumlah gedung yang ada 1 Pembangunan Gedung Kantor 1 unit 1 200,000,000.00 1 220,000,000 1 242,000,000 1 266,200,000 1.00 292,820,000 1.00 292,820,000
Tersedianya
kendaraan dinas
Operasional
Jumlah kendaraan Dinas
Operasional2 Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional
17 unit 3 70,102,100.00 1 77,112,310 1 84,823,541 1 93,305,895 1.00 102,636,485 1.00 102,636,485
Tersedianya
perlengkapan kantor
Jumlah perlengkapan
kantor3 Pengadaan Perlengkapan gedung
kantor
unit / paket 25 718,002,100.00 25 789,802,310 25 868,782,541 21 955,660,795 25.00 1,051,226,875 5.00 1,051,226,875
Tersedianya peralatan
kantor
Jumlah peralatan kantor 4 Pengadaan Peralatan Gedung
kantor
unit 3 44,655,800.00 3 49,121,380 3 54,033,518 3 59,436,870 3.00 65,380,557 3.00 65,380,557
Terpeliharanya ruang
kerja, halaman dan
gedung kantor
Jumlah gedung kantor
terpelihara7 Pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
unit 4 160,162,000.00 4 176,178,200 4 193,796,020 4 213,175,622 4.00 234,493,184 4.00 234,493,184
Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional dan
Jumlah kendaraan dinas
dalam kondisi baik8 Pemeliharaan rutin berkala
kendaraan dinas / operasional
unit 19 163,864,100.00 20 180,250,510 21 198,275,561 22 218,103,117 25.00 239,913,429 22.00 239,913,429
dinas/operasional dan
siap pakai
Terpeliharanya
peralatan kantor
dengan baik dan siap
pakai
Jumlah peralatan gedung
kantor terpelihara9 Pemeliharaan rutin berkala
peralatan gedung kantor
unit 30 10,712,100.00 30 11,783,310 31 12,961,641 31 14,257,805 31.00 15,683,586 2.00 15,683,586
670,739,500.00 737,813,450.00 811,594,795.00 892,754,274.50 982,029,701.95 982,029,701.95
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terkirimnya surat-
surat dinas
Jumlah surat masuk dan
keluar
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat surat 1200 101,439,700.00 1200 111,583,670 1200 122,742,037 1200 135,016,241 1,200.00 148,517,865 1,200.00 148,517,865
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
PROGRAM INDIKATOR
SASARAN PROGRAM PROGRAM SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SASARAN
KEGIATAN
TARGET 2023 2024 KONDISI AKHIRKEGIATAN
KONDISI
AWALSATUAN
TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022
Tersedianya jasa
komunikasi, telpon,
internet, air bersih
dan listrik
Jumlah penyediaan jasa
komunikasi, telpon,
internet, air bersih dan
listrik
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
line/SR/kwh 12 213,234,100.00 12 234,557,510 12 258,013,261 12 283,814,587 12.00 312,196,046 36.00 312,196,046
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas
terpelihara
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
unit kend R4 /
unit kend R2
18 40,212,100.00 18 44,233,310 20 48,656,641 20 53,522,305 21.00 58,874,536 22.00 58,874,536
Terselenggaranya
pengelolaan keuangan
yang akuntabel dan
transparan
Jumlah pembayaran jasa
pengelola administrasi
keuangan
4 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
orang bulan 228 127,494,100.00 228 140,243,510 228 154,267,861 228 169,694,647 228 186,664,112 12.00 186,664,112
Tersedianya SDM dan
bahan/alat kebersihan
kantor
Jumlah SDM dan
bahan/alat kebersihan
kantor
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor orang bulan 48 53,561,800.00 48 58,917,980 48 64,809,778 48 71,290,756 48.00 78,419,831 12.00 78,419,831
Tersedianya koran,
buku, UU peraturan &
bahan bacaan lainnya
Jumlah koran, buku, UU
peraturan dan bahan
bacaan lainnya
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
eksemplar 144 16,022,100.00 144 17,624,310 144 19,386,741 144 21,325,415 144 23,457,957 144 23,457,957
Tersedianya makanan
dan minuman
kegiatan dinas
Jumlah porsi makan-
minum
7 Penyediaan Makanan dan
Minuman
kotak/porsi 612 18,162,100.00 640 19,978,310 660 21,976,141 680 24,173,755 700 26,591,131 720 26,591,131
Tersedianya kegiatan
administrasi
kependudukan
Jumlah pegawai yang
memenuhi penugasan ke
luar daerah
8 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
orang
perjalanan
20 100,613,500.00 20 110,674,850 20 121,742,335 20 133,916,569 20 147,308,225 30.00 147,308,225
LAPORAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTE PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK BARATDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK BARAT
KEADAAN SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 OKTOBER 2019
JUMLAH PENDUDUK YANG BLM
MEMILIKI JUMLAH KEPEMILIKA
N AKTA
PENERAPAN BUKU
POKOK PEMAKAMANKEPEMILI
KAN KEPEMILIKKEPEMILIKA
JML BPPJML CATAT
BPP
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 15 16
NO KECAMATANL P JML
MEMILIKI
AKTA
KELAHIRAN
(USIA 0-18
TH)
JUMLAH
PENDUDUK
(USIA 0-18
TH)
N AKTA
KELAHIRAN
(ANAK USIA
0-18 TH)
POKOK PEMAKAMANKAN
AKTA
PERCERAI
AN
KEPEMILIK
AN AKTA
KEMATIA
N
KEPEMILIKA
N AKTA
PERKAWINA
N
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 15 16
1 GERUNG 45,690 47,747 93,437 31,597 26,434 5,163 638 327 44 14 468
2 KEDIRI 31,308 32,271 63,579 25,959 20,869 5,090 392 243 4 10 360
3 NARMADA 50,707 51,250 101,957 33,015 33,706 (691) 816 418 24 21 633
4 SEKOTONG 36,339 36,395 72,734 28,641 21,697 6,944 342 182 4 9 165
5 LABUAPI 36,794 37,661 74,455 26,891 25,547 1,344 340 431 4 12 648 5 LABUAPI 36,794 37,661 74,455 26,891 25,547 1,344 340 431 4 12 648
6 GUNUNGSARI 48,518 49,060 97,578 30,781 27,935 2,846 505 217 7 16 542
7 LINGSAR 40,706 41,180 81,886 25,137 26,290 (1,153) 653 314 4 15 413
8 LEMBAR 31,096 31,791 62,887 20,157 19,404 753 433 315 3 10 215
9 BATULAYAR 29,792 29,412 59,204 19,309 19,378 (69) 381 183 10 9 194
10 KURIPAN 24,323 24,245 48,568 15,735 14,896 839 558 188 10 6 191 10 KURIPAN 24,323 24,245 48,568 15,735 14,896 839 558 188 10 6 191
375,273 381,012 756,285 257,222 236,156 21,066 5,058 2,818 114 122 3,829 JUMLAH
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1
Cakupan
Kepemilika
n KK
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2
Cakupan
Kepemilika
n KTP El
67,39% 100% 71,57% 100% 78,92% 100% 84,80% 100% 89,39% 100%
3
Cakupan
Kepemilika
n Akta
Kelahiran
(anak usia
0-18 tahun)
18,05 % 57,68 % 28,44% 64,14% 49,17% 85% 81,81% 90% 95,30% 100%
4
Cakupan
Penerbitan
akta
kematian
1,64 % 10% 1,99% 15% 13,58 % 40% 28,26% 60% 42% 65%
2017 TARGET
AKHIR
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NO.INDIKATOR
KINERJA
KONDISI
AWAL
2015 2016 2018
KABUPATEN LOMBOK BARAT
DATA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK BARAT
WAJIB BELUM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK BARAT
KIANO KECAMATAN PEREKAMANMUTASI PENDUDUKJUMLAH
PENDUDUKJUMLAH KK
KTP PEREKAMAN PINDAH DATANG
1 2 3 4 6 7 8 17 18 19
1 GERUNG 93,437 34,049 65,832 62,850 2,982 1,213 1,167 850
2 KEDIRI 63,579 20,626 42,739 42,937 (198) 995 911 138
KIANO KECAMATAN PEREKAMANPENDUDUK
JUMLAH KK
2 KEDIRI 63,579 20,626 42,739 42,937 (198) 995 911 138
3 NARMADA 101,957 36,301 71,030 71,386 (356) 1,623 1,358 539
4 SEKOTONG 72,734 25,709 49,213 42,293 6,920 666 301 275
5 LABUAPI 74,455 25,119 50,640 50,190 450 1,836 2,262 5 LABUAPI 74,455 25,119 50,640 50,190 450 1,836 2,262 911
6 GUNUNGSARI 97,578 35,024 67,369 62,627 4,742 2,116 1,889 249
7 LINGSAR 81,886 29,067 57,740 52,869 4,871 902 1,174 367
8 LEMBAR 62,887 23,646 44,536 38,371 6,165 596 556 696
9 BATULAYAR 59,204 20,916 41,181 36,860 4,321 1,408 990 464
10 KURIPAN 48,568 18,181 33,899 28,925 4,974 638 712 30110 KURIPAN 48,568 18,181 33,899 28,925 4,974 638 712 301
756,285 268,638 524,179 489,308 34,871 11,993 11,320 4790JUMLAH
KERTAS KERJA
DISDUKCAPIL
INDIKATORTARGET
2020TARGET
2021TARGET
2022TARGET
2023TARGET
2024INDIKATOR
TARGET 2020
TARGET 2021
TARGET 2022
TARGET 2023
TARGET 2024
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% 100% 100% 100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
100% 100% 100% 100% 100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase disiplin aparatur 100% 100% 100% 100% 100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% 100% 100% 100% 100%
Nilai AKIP 77 79 81 83 88
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Penduduk Umur 0 - 18 tahun dalam kepemilikan akta
kelahiran
96 97 98 99 100
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk
92 93 94 95 96
Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga
100 100 100 100 100
Cakupan Penerbitan Akta Kematian
43 45 47 49 50
96%
96% 97% 98% 99% 100%
INDIKATOR SASARAN
IKM 78 80 82 84 88
Program Layanan Administrasi Kependudukan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Persentase Penataan Administrasi Kependudukan
Persentase Layanan Administrasi Kependudukan
PROGRAM PENDUKUNG
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
92% 93% 94% 95%
KOORDINASI SOSBUD DISDUKCAPIL
2020
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
2021
Target
Kinerja
Akhir2022
SATUA
N
Kinerja
Awal
Mewujudkan konektifitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan
investasi yang kondusif dan keberpihakan kepada masyarakat
Penanggu
ng Jawab
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
Kod
e.
TUJUAN SASARAN
Periode : 2020 - 2024
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DRAFT RANCANGAN AWAL RENSTRA
Nomor & Tanggal : - & 1 Januari 1900
2024KINERJA
Misi .
2023
INDIKATOR
1.1.1 1. 83 85.00 88.00 92.00 95.00 DISDUKCAPI
L
1.2.1 1. 70 73.00 75.00 80.00 85.00 DISDUKCAPI
L
1.3.1 1. 76.91 78.00 80.00 82.00 84.00 DISDUKCAPI
L
1.1 100.00
Indeks Kepuasan Masyarakat
100.00
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik dan Bersih
Meningkatnya Tata kelola
Pemerintahan dan Akuntabilitas
Kinerja
88.00Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik
Persentase Penduduk Umur 0 - 18
tahun dalam kepemilikan akta kelahiran
88.00
1.2
1.3
Menurunnya angka kemiskinan Meningkatnya Kepemilikan Dokumen
kependudukan
persen
88.00 88.00Peningkatan AKIP OPD nilai AKIP
Halaman : 1Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Renstra
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
757,597,950 670,707,100 717,606,450 582,176,900 - 574,816,897 621,742,154 609,697,891 556,219,102 -
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13,435,750 14,202,000 480,100 480,100 13,399,750 14,201,200 453,100 477,100 100 100 94 99 5,719,590 5,706,230
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 105,400,000 112,600,000 112,380,000 105,180,100 80,770,747 71,164,800 92,259,612 85,314,809 77 63 82 81 87,112,020 65,901,994
3Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional78,800,000 88,350,000 57,280,100 38,530,100 70,741,500 84,532,321 49,771,100 37,791,925 90 96 87 98 52,592,040 48,567,369
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 134,881,200 141,510,900 143,243,450 129,012,000 13,881,200 141,275,900 143,179,800 125,708,000 10 100 100 97 109,729,510 84,808,980
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun dll 34,166,800 43,893,500 60,621,300 56,107,300 34,158,300 43,893,500 58,671,300 55,444,470 100 100 97 99 38,957,780 38,433,514
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6,629,200 2,540,700 17,360,000 14,926,800 5,722,600 2,540,700 17,359,500 14,904,500 86 100 100 100 8,291,340 8,105,460
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14,840,000 13,590,000 28,470,100 26,370,100 14,840,000 13,590,000 21,820,100 26,370,100 100 100 77 100 16,654,040 15,324,040
8Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan
Kantor3,800,000 3,550,000 4,260,100 2,160,100 3,775,000 3,550,000 4,260,100 2,160,100 99 100 100 100 2,754,040 2,749,040
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan80,480,000 10,560,000 8,500,100 11,220,100 66,073,000 10,560,000 8,500,100 10,970,100 82 100 100 98 22,152,040 19,220,640
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 32,325,000 33,660,000 34,078,100 19,680,100 25,025,000 33,350,000 34,078,100 19,571,100 77 99 100 99 23,948,640 22,404,840
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 252,840,000 206,250,000 250,933,100 178,510,100 246,429,800 203,083,733 179,345,079 177,506,898 97 98 71 99 177,706,640 161,273,102
302,943,000 187,810,000 232,016,300 173,402,300 - 271,763,200 170,259,450 213,396,700 173,402,300 - 90 91 92 100 179,234,320 165,764,330
12 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional - - 260,860,100 - - - 241,730,000 - - - 93 - 52,172,020 48,346,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Anggaran Pada Tahun ke - Realisasi Anggaran Pada Tahun ke - Rata - Rata PertumbuhanRasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -
Tabel 2.4Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Kegiatan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Lombok BaratTahun 2015 - 2019
Uraian
13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - 389,825,100 6,180,100 - - 299,199,100 6,180,100 - - 77 100 79,201,040 61,075,840
14 Pengadaan Peralatan Gedung kantor - - 66,770,000 12,180,212 - - 66,301,000 12,180,212 - - 99 100 15,790,042 15,696,242
15 Pengadaan Mebeleur - - 66,985,800 12,180,100 - - 65,492,800 12,180,100 - - 98 100 15,833,180 15,534,580
16 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 150,671,000 60,500,000 73,164,100 22,680,100 145,421,000 59,229,700 72,961,500 22,680,100 97 98 100 100 61,403,040 60,058,460
17 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional 140,772,000 113,810,000 128,716,100 137,989,100 115,837,200 98,029,750 110,494,100 137,989,100 82 86 86 100 104,257,440 92,470,030
18 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor 11,500,000 13,500,000 30,136,100 12,733,100 10,505,000 13,000,000 29,941,100 12,733,100 91 96 99 100 13,573,840 13,235,840
65,244,950 138,167,400 64,409,200 50,852,700 - 63,294,900 128,336,000 60,135,150 44,171,850 - 97 93 93 87 63,734,850 59,187,580
19Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD53,303,000 121,100,100 53,409,100 45,832,600 51,352,950 111,273,700 49,135,050 39,151,750 96 92 92 85 54,728,960 50,182,690
20 Penyusunn laporan Lepegawaian 11,941,950 17,067,300 11,000,100 5,020,100 11,941,950 17,062,300 11,000,100 5,020,100 100 100 100 100 9,005,890 9,004,890
1,659,166,600 1,450,978,000 ############ 678,707,300 - 1,615,849,200 1,428,396,787 1,885,456,964 636,880,400 - 97 98 92 94 1,168,257,080 1,113,316,670
21 Pembangunan dan Pengoprasian SIAK secara terpadu 212,310,500 751,995,000 - 67,130,100 210,410,500 741,770,287 - 53,030,100 99 99 - 79 206,287,120 201,042,177
22Implementasi system administrasi kependudukan (
membangun, updating dan pemeliharaan) 137,976,800 56,854,000 93,125,000 - 134,267,950 56,854,000 91,341,900 - 97 100 98 - 57,591,160 56,492,770
23 Penyelarasan pelaksanaan kebijakan kependudukan - - - 33,525,000 - - - 27,725,000 - - - 83 6,705,000 5,545,000
24 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan - - 17,905,000 - - - 6,500,000 - - - 36 - 3,581,000 1,300,000
25Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi
Kependudukan43,180,600 21,490,700 97,840,000 70,180,000 34,117,800 21,490,700 90,960,000 62,680,000 79 100 93 89 46,538,260 41,849,700
26 Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat - - 30,920,000 25,270,000 - - 24,070,000 25,270,000 - - 78 100 11,238,000 9,868,000
27 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 344,890,000 70,450,000 230,640,000 311,292,000 339,959,050 62,310,000 156,367,100 304,918,400 99 88 68 98 191,454,400 172,710,910
28 Pengembangan Data Base Kependudukan 84,470,000 300,675,400 65,160,000 26,495,800 83,998,500 299,880,400 60,660,000 25,045,800 99 100 93 95 95,360,240 93,916,940
29 Penyusunan Kebijakan Kependudukan 2,352,000 2,900,000 - - 2,350,000 2,880,400 - - 100 99 - - 1,050,400 1,046,080
30 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan sipil - 23,581,100 51,525,000 10,050,000 - 23,581,100 11,475,000 10,017,100 - 100 22 100 17,031,220 9,014,640
31 Sosialisasi kebijakan Kependudukan 39,912,700 85,490,700 95,684,500 83,745,400 39,712,200 84,482,500 91,897,500 77,475,000 99 99 96 93 60,966,660 58,713,440
32Pelaksanaan penerapan KTP elektronik ( e-KTP) di Kabupaten
Lombok Barat- - 528,433,000 43,800,000 - - 526,860,200 43,800,000 - - 100 100 114,446,600 114,132,040
33 Pelayanan Administrasi Bagi Kelahiran Penduduk - - 454,972,000 - - - 453,837,000 - - - 100 - 90,994,400 90,767,400
34Pelayanan Administrasi Bagi Perkawinan dan Perceraian
Penduduk- - 212,175,400 - - - 199,375,400 - - - 94 - 42,435,080 39,875,080
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
Anggaran Pada Tahun ke - Realisasi Anggaran Pada Tahun ke - Rata - Rata PertumbuhanRasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - Uraian
35Pelayanan Administrasi Bagi Perubahan Status Anak,
kewarganegaraan dan kematian- - 174,053,600 - - - 172,112,864 - - - 99 - 34,810,720 34,422,573
36 Pelayanan administrasi Bagi penduduk rentan 2,490,000 2,000,000 -
- 1,736,500 1,698,400 - - 70 85 - - 898,000 686,980
37 Sosialisasi dan pelaksanaan penerapan KTP elektronok (e-
KTP)762,729,000 50700000
- - 742,047,200 49,476,800 - - 97 98 - - 162,685,800 158,304,800
38 Penertiban Administrasi Kependudukan Desa 28,855,000 59,050,000 -
- 27,249,500 58,897,900 - - 94 100 - - 17,581,000 17,229,480
39 Pelatiahan Tenaga Registrasi Desa - 25,791,100 -
7,219,000 - 25,074,300 - 6,919,000 - 97 - 96 6,602,020 6,398,660
40 Penataan Inovasi Pelayanan dibidang kependudukan - - - 4,675,000 - - - 4,675,000 - - - 100 935,000 935,000
Program Pelayanan Administrasi Kependudukan - - - 1,667,545,000 - - - - 1,645,498,227 - - - - 99 333,509,000 329,099,645
41 Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan - - - 72,026,600 - - - 72,026,600 - - - 100 14,405,320 14,405,320
42 Pelayanan Perekaman Penduduk - - - 64,512,400 - - - 60,534,700 - - - 94 12,902,480 12,106,940
43 Pelaksanaan KTP Elektronik - - - 316,176,000 - - - 316,157,800 - - - 100 63,235,200 63,231,560
44 Pelayanan Kertu Keluarga Penduduk - - - 171,591,000 - - - 171,031,100 - - - 100 34,318,200 34,206,220
45 Pelayanan Pindah Datang Penduduk - - - 96,350,000 - - - 95,948,600 - - - 100 19,270,000 19,189,720
46 Pengembangan Data Base Kependudukan - - - 200,170,000 - - - 184,670,000 - - - 92 40,034,000 36,934,000
47 Pelayanan Administrasi Bagi Kelahiran Penduduk - - - 202,793,400 - - - 202,716,900 - - - 100 40,558,680 40,543,380
48 Pelayanan Administrasi Bagi Perubahan Status Anak,
kewarganegaraan dan kematian- - - 407,620,400 - - - 406,752,900 - - - 100 81,524,080 81,350,580
49 Pelayanan Administrasi Bagi Perkawinan dan Perceraian
Penduduk- - - 107,714,400 - - - 107,068,827 - - - 99 21,542,880 21,413,765
50 Pelayanan Kartu Identitas Anak - - - 6,210,800 - - - 6,210,800 - - - 100 1,242,160 1,242,160
51 Pelayanan Perkembangan Data Penduduk - - - 22,380,000 - - - 22,380,000 - - - 100 4,476,000 4,476,000
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1Cakupan
kepemilikan KK% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 0
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat
No
Idikator Kinerja
Sesuai Tugas
Fungsi Perangkat
Daerah
Satua
n
Target
IKK
Target Renstra Perangkat
Daerah Tahun ke -Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian pada Tahun ke -
2Cakupan
Kepemilikan KTP-el% 100 100 100 100 100 100 71.6 78.9 84.81 89.39 0 71.57 78.92 84.81 89.39 0
3
Cakupan
Kepemilikan Akta
Kelahiran (anak
usia 0-18 tahun)
% 83.52 57.68 64.1 85 90 100 28.4 49.2 81.81 95.3 0 49.31 76.66 96.25 105.89 0
4
Cakupan
Penerbitan Akta
Kematian
% 60.46 10 15 40 60 65 1.99 13.6 28.26 40 0 19.90 90.53 70.65 66.67 0
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.06 01 01 1 100% 555,917,450 100% 559,050,000 100% 564,100,000 100% 567,900,000 100% 570,600,000 100% 2,817,567,450
2.06 01 01 01 1 Penyediaan Jasa Surat Outputs :
Menyurat Jumlah surat masuk dan ,1150 ,1200 504,100 ,1200 550,000 ,1200 600,000 ,1200 650,000 ,1200 700,000 ,1200 3,004,100
surat keluar surat surat surat surat surat surat
2.06 01 01 02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Outputs :
Sumber Daya Air & Listrik jumlah penyediaan jasa komunikasi 3 KWH/ 12 KWH/ 115,980,100 12 KWH/ 117,000,000 12 KWH/ 118,000,000 12 KWH/ 118,500,000 12 KWH/ 119,000,000 36 KWH/ 588,480,100
telpon, internet,Listrik, & air bersih line/ SR line/ SR line/ SR line/ SR line/ SR line/ SR line/ SR
2.06 01 01 06 3 Penyediaan Jasa Outputs :
Pemeliharaan & Perijinan Jumlah Kendaraan Dinas 17 18 30,980,100 18 31,000,000 20 31,500,000 20 32,000,000 21 32,300,000 22 157,780,100
Kendaraan Dinas operasional Terpelihara unit unit unit unit unit unit unit
2.06 01 01 07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Outputs :
Keuangan jumlah pembayaran jasa penge- 228 228 146,848,650 228 147,000,000 228 147,500,000 228 148,000,000 228 148,500,000 1200 737,848,650
lola administrasi keuangan org bln org bln org bln org bln org bln org bln org bln
2.06 01 01 08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Outputs :
Kantor Jumlah SDM yang menangani 4 4 51,921,300 4 52,000,000 4 52,500,000 4 53,000,000 4 53,500,000 4 262,921,300
kebersihan kantor org bln org bln org bln org bln org bln org bln org bln
2.06 01 01 15 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Outputs :
Peraturan dan Peraturan Jumlah koran, buku, UU peraturan ,144 ,144 15,300,100 ,144 16,000,000 ,144 16,500,000 ,144 16,750,000 ,144 17,000,000 ,144 81,550,100
Perundang-undangan & bahan bacaan lainnya eksmpl eksmpl eksmpl eksmpl eksmpl eksmpl eksmpl
2.06 01 01 17 7 Penyediaan Makanan dan Outputs :
Minuman Jumlah porsi Makanan & Minuman 612 612 15,000,000 640 15,500,000 660 16,500,000 680 17,000,000 700 17,100,000 700 81,100,000
kegiatan dinas porsi porsi porsi porsi porsi porsi porsi
2.06 01 01 18 8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Outputs :
Konsultasi ke Dalam/Luar Jumlah Pegawai Yang memenuhi `20 `20 179,383,100 `20 180,000,000 `20 181,000,000 `20 182,000,000 `20 182,500,000 `20 904,883,100
Daerah Penugasan ke luar daerah Org. Perj Org. Perj Org. Perj Org. Perj Org. Perj Org. Perj Org. Perj
2.06 01 02 2 Persentase ketersediaan sarana
prasarana aparatur 100% 100% 977,000,000 100% 908,000,000 100% 985,600,000 100% 875,500,000 100% 697,700,000 100% 4,443,800,000
1 Pembangunan Gedung Kantor Outputs : .1 unit 1 unit 300,000,000 1 unit 25,000,000 1 unit 102,500,000 1 unit 26,000,000 1 unit 38,500,000 1 unit 492,000,000
Jumlah gedung kantor yang ada
2.06 01 02 05 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Outputs :
Operasional Jumlah Kendaraan Dinas ,17 unit 3 75,000,000 1 260,000,000 1 265,000,000 1 265,000,000 1 27,500,000 1 892,500,000
Operasional unit unit unit unit unit unit
2.06 01 02 07 3 Pengadaan Perlengkapan Outputs :
Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor 1 Tahun 25 315,000,000 25 316,000,000 25 319,000,000 21 281,000,000 25 323,000,000 25 1,554,000,000
unit/pkt unit/pkt unit/pkt unit/pkt unit/pkt unit/pkt
2.06 01 02 09 4 Pengadaan Peralatan Outputs :
Gedung Kantor Tersedianyan Peralatan Kantor 1 Tahun 3 50,000,000 3 52,000,000 3 53,000,000 3 55,000,000 3 56,000,000 3 266,000,000
unit unit unit unit unit unit
DukcapilDukcapil
Meningkatnya indeks
kepuasan masyarakat
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Nilai IKMMeningkatkan kualitas
pelayanan publik
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indokatif SKPD
Tahun 2019- 2024
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Pencapaian
Pada Awal
Tahun
Perencanaa
n
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra PDUnit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 2022
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2023 2024
4 5
2020
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Pencapaian
Pada Awal
Tahun
Perencanaa
n
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra PDUnit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 2022
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2023 20242020
2.06 01 02 22 5 Pemeliharaan Rutin Berkala Outputs :
Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor 1 Tahun 4 unit 55,000,000 4 unit 70,000,000 4 unit 59,600,000 4 unit 60,500,000 4 unit 63,200,000 4 unit 308,300,000
Terpelihara
2.06 01 02 24 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Outputs :
Kendaraan Dinas/Opresional Jumlah Kendaraan Dinas/Oprsnl 17 unit 19 unit 126,000,000 20 unit 127,000,000 21 unit 128,000,000 23 unit 129,000,000 24 unit 130,000,000 24 unit 640,000,000
Dalam Kondisi Baik
2.06 01 02 28 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Outputs :
Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Gedung 1 Tahun 30 unit 56,000,000 30 unit 58,000,000 31 unit 58,500,000 31 unit 59,000,000 31 unit 59,500,000 31 unit 291,000,000
Kantor Terpelihara
2.06 01 06 3 100% 100% 57,969,600 100% 58,950,000 100% 69,500,000 100% 60,100,000 100% 60,650,000 100% 307,169,600
bilitas Kinerja OPD 2.06 01 06 01 1 Penyusunan Laporan Capaian Outputs : 15 Dok/ 15 Dok/ 57,049,500 15 Dok/ 58,000,000 15 Dok/ 68,500,000 15 Dok/ 59,000,000 15 Dok/ 59,500,000 15 Dok/ 302,049,500
Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Junlah Dokumen RKA/DPA, laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan
Kinerja OPD Profil OPD, Laporan Pelaksanaan
Program & Kegiatan OPD
2.06 01 06 18 2 Penyusunan Laaporan Outputs :
Akuntabilitas Kinerja Jumlah Laporan Akuntabilitas 1 Dok/Lap 1 Dok 920,100 1 Dok 950,000 1 Dok 1,000,000 1 Dok 1,100,000 1 Dok 1,150,000 1 Dok 5,120,100
Instansi Pemerintah Kinerja Instansi Pemerintah
4 90% 92% 1,714,882,000 93% 1,771,599,999 94% 1,675,200,000 95% 1,786,000,000 96% 1,958,500,000 96% 8,906,181,999
1 Penertiban Administrasi Outputs :
Kependudukan Desa Jumlah Masyarakat yang menjadi 1 Tahun 25 0rang 37,000,000 25 0rang 37,500,000 25 0rang 38,000,000 25 0rang 38,500,000 25 0rang 39,000,000 25 0rang 190,000,000
sasaran penertiban administrasi
kependudukan
2 Pelatihan Tenaga Registrasi Outputs :
Desa Jumlah tenaga registrasi desa 1 Tahun 30 Org 8,000,000 30 Org 17,000,000 30 Org 10,000,000 30 Org 10,500,000 30 Org 11,000,000 1 Tahun 56,500,000
terlatih
3 Pelatihan Tenaga Pengelolaan Outputs :
SIAK Jumlah tenaga Pengelola SIAK 1 Tahun 4 orang 40,000,000 4 orang 40,599,999 4 orang 41,500,000 4 orang 42,000,000 4 orang 42,500,000 4 orang 206,599,999
terlatih
4 Peningkatan Kapasitas Aparat Outputs :
Kependudukan Jumlah Petugas Pelayanan 1 Tahun 30 orang 60,000,000 30 orang 61,000,000 30 orang 62,000,000 30 orang 63,000,000 30 orang 64,000,000 30 orang 310,000,000
administrasi kependudukan
yang terlatih
5 Pembangunan dan Outputs :
Pengoperasian SIAK Secara Jumlah Penerbitan Akta Kematian 1 Tahun 1600 500,382,000 1650 535,000,000 1700 436,000,000 1750 538,000,000 1800 701,000,000 1800 2,710,382,000
Terpadu orang/lbr orang/lbr orang/lbr orang/lbr orang/lbr orang/lbr
6 Peningkatan Pelayanan Publik Outputs : 1 Tahun 30000 55,000,000 30000 57,000,000 30000 58,000,000 30000 59,000,000 30000 60,000,000 30000 289,000,000
Dalam Bidang Kependudukan Jumlah Penerbita Kartu Keluarga lembar lembar lembar lembar lembar lembar
7 Penyusunan Kebijakan Outputs :
Kependudukan Jumlah Petunjuk Pelayanan adm. 1 Tahun 1 Juklak 47,500,000 1 Juklak 48,000,000 1 Juklak 48,500,000 1 Juklak 49,000,000 1 Juklak 50,000,000 1 Juklak 243,000,000
Kependudukan yang diterbitkan
1. Rasio Penduduk Ber-
KTP Persatuan
Penduduk 2.
Cakupan kepemilikan
akta kelahiran anak usia
0-18 tahun 3.
Cakupan Kepemilikan
Kartu Keluarga
4. Cakupan Penerbitan
Akta Kematian
Nilai Akuntabilitas Kinerja
Persentase Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Menurunnya Angka
Kemiskinan
Meningkatnya
Kepemilikan Dokumen
Kependudukan
Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik &
Akunta-
Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja OPD
Persentase Penataan Administrasi
Kependudukan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Keuangan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Pencapaian
Pada Awal
Tahun
Perencanaa
n
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra PDUnit Kerja
SKPD
Penanggu
ngjawab
Lokasi2021 2022
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2023 20242020
8 Pelayanan Administrasi Bagi Outputs :
Penduduk Rentan Jumlah Penduduk Rentan 1 Tahun 20 orang 25,000,000 20 orang 26,000,000 20 orang 26,500,000 20 orang 27,000,000 20 orang 27,500,000 20 orang 132,000,000
Yang dilayanai
9 Pelaksanaan Penerapan KTP Outputs :
Elektronik Jumlah Alat Rekam Cetak Yang 1 Tahun 3 unit 635,000,000 3 unit 636,000,000 3 unit 636,700,000 3 unit 637,000,000 3 unit 637,500,000 3 unit 3,182,200,000
Diadakan
10 Penyelarasan Pelaksana Outputs :
an Kebijakan Jumlah Dokumen koordinasi / 1 Tahun 3 40,000,000 3 42,000,000 3 42,500,000 3 42,500,000 3 43,000,000 3 210,000,000
kependudukan penyelarasan kebijakani Dok Dok Dok Dok Dok Dok
kependudukan
11 Penataan Kerjasama di Bidang Outputs :
kependudukan Jumlah Dokumen Kesepakatan `25 MoU `3 buah 50,000,000 `3 buah 51,000,000 `3 buah 52,000,000 `3 buah 53,000,000 `3 buah 54,000,000 `3 buah 260,000,000
Kerjasama bidang adminduk MoU MoU MoU MoU MoU MoU
12 Penataan inovasi pelayanan di Outputs :
Bidang Kependudukan Jumlah inovasi di bidang `22 Inovasi `2 jenis 65,000,000 `2 jenis 66,000,000 `2 jenis 67,000,000 `2 jenis 67,500,000 `2 jenis 68,000,000 `2 jenis 333,500,000
pelayanan adminduk inovasi inovasi inovasi inovasi inovasi inovasi
13 Pengolahan dalam Penyusunan Outputs :
Laporan Informasi Kependudukan Jumlah Dokumen Laporan
Kependudukan Yg Telah `4 Dok `4 Dok 52,000,000 `4 Dok 52,500,000 `4 Dok 53,000,000 `4 Dok 54,000,000 `4 Dok 54,500,000 `4 Dok 266,000,000
dikeluarkan
14 Pengembangan Data Outputs :
Base Kependudukan Jumlah Database Kependudukan `12 Pkt Dok `12 Pkt Dok 60,000,000 `12 Pkt Dok 61,000,000 `12 Pkt Dok 62,000,000 `12 Pkt Dok 63,000,000 `12 Pkt Dok 64,000,000 `12 Pkt Dok 310,000,000
Yg Dikeluarkan/dihasilkan
15 Penyediaan informasi yang dapat Outputs :
diakses Masyarakat Jumlah informasi kependudukan 12 Dok 12 Dok 40,000,000 12 Dok 41,000,000 12 Dok 41,500,000 12 Dok 42,000,000 12 Dok 42,500,000 12 Dok 207,000,000
yaang dapat diakses masyarakat
4 95% 96% 1,863,580,000 97% 1,871,500,000 98% 1,876,500,000 99% 1,882,000,000 100% 1,886,200,000 100% 9,379,780,000
1 Sosialisasi Kebijakan Outputs :
Kependudukan dan, Jumlah kegiatan sosialisasi 1 Tahun 12 Keg 258,000,000 12 Keg 259,000,000 12 Keg 260,000,000 12 Keg 261,500,000 12 Keg 262,000,000 12 Keg 1,300,500,000
pencatatan sipil kebijakan kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 Pelayann Dokumen Outputs :
Kependudukan Jumlah KTP el Yang Diterbitkan 1 Tahun `15000 695,000,000 `15000 696,000,000 `15000 696,500,000 `15000 697,000,000 `15000 697,500,000 `15000 3,482,000,000
3 Penerbitan Dokumen Outputs :
Kependudukan Jumlah Penerbitan Akta Lahir 1 Tahun 12000 743,200,000 12000 743,500,000 12000 744,000,000 12000 744,500,000 12000 744,700,000 12000 3,719,900,000
anak usia 0-18 tahun
4 Pengelolaan Sistem Outputs :
Informasi Adminitrasi
Jumlah Dokumen dan data Kependudukan
yang telah diupdate
12 Dok 12 Dok 82,380,000 12 Dok 85,000,000 12 Dok 86,000,000 12 Dok 88,000,000 12 Dok 90,000,000 12 Dok
431,380,000
Kependudukan
5 Koordinasi dan Konsultasi Outputs :
Penyelenggaran Adminis- Jumlah Perjalanan Dalam Rangka 1 Tahun `6 org 85,000,000 `6 org 88,000,000 `6 org 90,000,000 `6 org 91,000,000 `6 org 92,000,000 `6 org 446,000,000
trasi kependudukan Koordinasi, konsultasi Prjalnan Prjalnan Prjalnan Prjalnan Prjalnan Prjalnan
administrasi kependudukan
Program Pelayanan Administrasi
Kependudukan
Persentase Layanan Administrasi
Kependudukan
Recommended