View
228
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
RENCANA STRATEGIS
KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2017-2022
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
MENUJU SULAWESI BARAT YANG MALAQBI
MAMUJU
2016
2
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
RENCANA STRATEGIS
KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2017-2022
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. LATAR BELAKANG SEJARAH
Perubahan teknologi dalam dunia komunikasi dan informasi dari satu dekade
ke dekade berikutnya membawa perubahan mendasar dalam tatanan bermasyarakat
yang juga berpengaruh dalam tatanan pemerintahan. Pada awal masa rezim orde
baru,hal tersebut belum memberikan andil dalam perubahan teknologi komunikasi
dan informasi karena pada masa itu penyampaiannya masih secara manual dilakukan
sehingga sebuah informasi yang keluar dari tingkat pusat membutuhkan waktu
sedikitnya 1 (satu) minggu untuk dikuasai pada tingkat desa. Hal ini berpengaruh
pada tingkat layanan atau akses masyarakat dalam mendapatkan haknya sebagai
warga negara. Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) misalnya,
membutuhkan waktu lama karena sistem informasi yang terbangun saat itu masih
manual dan memerlukan berbagai kendala dalam birokrasi. Pada masa itu juga
secara sosiologis masih terbayang peristiwa G 30 S PKI sehingga setiap informasi
menyangkut kepentingan pemerintah masih dalam bayangan rahasia negara yang
mesti ditutup rapat dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara. Praktis
masyarakat belum bisa mengakses informasi secara bebas dengan alasan demikian.
Kemudian kebebasan berpendapat dan kebebasan pers masih sebuah angan-angan
yang sulit terwujud karena sekali lagi atas nama stabilitas keamanan negara menjadi
prioritas utama.
3
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
Pada dekade berikutnya sistem komunikasi dan informasi telah mengalami
perubahan yang cukup pesat pada era awal tahun 1990-an,dimana pemerintah telah
membuka diri dengan sistem keterbukaan yang mulai terasa walaupun masih dalam
pengawasan ketat rezim penguasa. Pemilihan umum dengan slogan langsung,
umum, bebas dan rahasia (luber) telah menjadi ikon perubahan pada masanya, inilah
tonggak sejarah dunia keterbukaan informasi di Indonesia. Kemajuan bidang
informasi pada awal era tahun 1990-an juga dialami pada bidang industri penyiaran
dimana penggunaan frekuensi sebagai ranah publik sudah tidak didominasi oleh
pemerintah dalam hal ini TVRI namun telah membuka keran kepada pihak swasta
sehingga banyak bermunculan stasiun televisi swasta dengan keberagaman isi siaran
(diversity of content), namun masih ada keterbatasan dalam hal penyebaran
informasi melalui pemberitaan yang masih dikontrol oleh penguasa melalui
direktorat jenderal radio dan televisi, departemen penerangan saat itu.
Tonggak sejarah reformasi di negara ini mulai muncul pada masa mundurnya
mantan Presiden Soeharto dengan adanya masa transisi pemerintah saat itu yang
melahirkan banyak perubahan mendasar, utamanya dalam bidang komunikasi dan
informasi. Adanya amandemen Undang-Undang dasar 1945 hingga empat kali
khususnya bidang pemerintahan daerah mengalami bentuk perubahan mendasar
yang menjadi pegangan adanya sistem otonomi daerah dalam memberikan
kesempatan ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiriurusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakatmelalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran sertamasyarakat, serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususansuatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian dengan munculnya banyak daerah otonom baru memberikan
bukti bahwa pemerintah saat itu benar-benar ingin memberikan kesempatan luas
kepada pemerintah daerah yang layak untuk dimekarkan guna memudahkan akses
layanan kepada masyarakat. Seperti lahirnya provinsi Sulawesi Barat merupakan buah
4
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
karya dari hasil perubahan sistem pemerintahan dimana dengan lahirnya Undang-
Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan provinsi Sulawesi Barat
sehingga saat ini masyarakat lokal menikmati buah hasil pembentukan provinsi ini.
Dibidang penyelenggaraan pemilihan umum, dulunya dipegang kendali oleh
pemerintah kini telah berubah wajah dengan dibentuknya Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dari tingkat pusat ke daerah provinsi, kota dan kabupaten, dimana seluruh
komisionernya merupakan perwakilan masyarakat sehingga dianggap merupakan
sejarah lahirnya sistem pemilihan umum yang dikelola oleh sebuah komisi yang
independen bebas dari kepentingan manapun.
Dibidang penegakan hukum dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) merupakan hasil reformasi sebagai bentuk masukan dan desakan
publik bagi penguasa saat itu yang menganggap masalah penegakan hukum masih
jauh dari harapan, sekali lagi ini semua terwujud berkat adanya keterbukaan publik
memberikan suaranya bagi kepentingan bangsa dan negara.
Tonggak era reformasi melahirkan banyak sekali komisi-komisi yang sifatnya
independen mulai dari komisi pengawas persaingan usaha yang terbentuk di tahun
1999, kemudian komisi penyiaran Indonesia di tahun 2002, menandaskan bahwa hal-
hal yang menyangkut kepentingan publik tidak lagi berada dalam domain
pengelolaan oleh pemerintah namun diserahkan kepada komisi dimaksud .
Pada tahun 2000 mulai muncul suara publik yang menyerukan terbentuknya
sebuah komisi yang tugas pokoknya mengawal dan menjamin hak-hak publik dalam
mengetahui atau mengakses informasi kepada pemerintah atau badan publik lainnya.
Hal ini dianggap sangat penting karena hak-hak dasar masyarakat untuk mengetahui
seberapa banyak anggaran yang telah digunakan oleh pemerintah yang berasal dari
dana publik atau pajak dan penerimaan lainnya bisa diketahui hasilnya. Kemudian
dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya melalui pengembangan pribadi dan
lingkungan sosialnya, maka publik berhak mendapatkan hak-haknya melalui
informasi yang dapat diakses dengan mudah. Hal inilah mendorong berbagai pihak
5
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
mendorong agar prinsip keterbukaan informasi bagi publik dapat dikawal dan
diperjuangkan melalui sebuah wadah yang mandiri, bebas dari kepentingan apapun.
Alhasil berkat perjuangan yang panjang akhirnya rancangan undang-undang
tentang keterbukaan informasi publik sudah mulai masuk dalam pembahasan di DPR
RI pada tahun 2006 dan membutuhkan waktu dua tahun tepatnya tanggal 30 April
2008 telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Banyak tarik
ulur terhadap pasal demi pasal dalam setiap pembahasan, mulai dari persoalan kata
mandiri yang merupakan jargon resmi komisi ini kemudian juga pada masalah
kewenangan hak untuk melakukan mediasi, dimana usulan DPR RI memberikan
ruang kepada komisi informasi untuk melakukan hal itu, namun dari usulan
pemerintah agar adanya komisi lain yang lebih tepat melakukannya.
Kemudian penanganan sengketa informasi yang jika tahapannya telah masuk
ke ranah pengadilan dibatasi waktunya sampai 14 (empat belas) hari untuk
diputuskan, merupakan usulan DPR RI, kemudian masa jabatan komisi informasi yang
diusul oleh DPR RI adalah lima tahun namun dikunci oleh pemerintah menjadi empat
tahun, hal-hal seperti ini membutuhkan waktu pembahasan kurang lebih dua tahun,
walaupun pada akhirnya ditarik kesimpulan bahwa lahirnya undang-undang ini dapat
diasumsikan untuk memuaskan semua pihak, terlepas dari pandangan seperti itu
namun publik merasa dengan adanya undang-undang ini adalah telah cukup
nyaman memberikan jaminan bagi hak-hak mereka mendapatkan informasi.
Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan provinsi ke 33 terbentuk memiliki
sejarah pembentukan komisi informasi yang sedikit rumit perjalanannya, namun
dibanding dengan beberapa daerah lainnya adalah memiliki kesamaan waktu yang
hampir sama. Titik kompromi pembentukannya cukup lama, dimana antara ekeskutif
dengan legislatif yang tadinya belum memiliki kesamaan pandangan pada akhirnya
luluh demi terbentuknya komisi ini yang telah lama diharapkan kehadirannya oleh
masyarakat. Bila diperhatikan dengan menengok sejarah pembentukan komisi yang
murni pendanaannya berasal dari APBD, maka sebelumnya telah lahir komisi
6
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
penyiaran Indonesia daerah (KPID) Sulawesi Barat pada tahun 2008. KPID lahir berkat
hak inisatif DPRD yang menginginkan agar ranah publik penggunaan frekuensi dapat
diawasi untuk kemaslahatan masyarakat lokal. Sejarah pembentukan komisi ini cukup
singkat dan tidak terjadi friksi yang berarti sehingga dapat dinyatakan bahwa
pemerintah bersama DPRD menganggap kehadiran sebuah komisi ini merupakan
bagian dari fungsi pelengkap penyelenggaraan negara agar berdaya guna dan
membantu masyarakat memanfaatkan setiap potensi yang ada serta membantu
penyebaran informasi dan hiburan secara sehat.
Kemudian pada tahun 2010 (dua tahun sejak adanya Undang-Undang KIP)
dengan dimotori media lokal maka pembentukan komisi informasi provinsi Sulawesi
Barat sudah mulai disuarakan, pemberitaan tentang hal ini juga semakin gencar
sehingga diharapkan saat itu baik pemerintah provinsi ataupun DPRD dapat
membuat kebijakan guna memanfaatkan kewenangannya agar pembentukan komisi
informasi segera terwujud. Namun hal tersebut belum gayung bersambut,
pemerintah provinsi saat itu masih berjuang untuk mengejar target wajar tanpa
pengecualian (WTP) dalam hal pengelolaan anggaran sehingga menunggu waktu
yang tepat agar komisi informasi dapat terbentuk. Disisi lain, masyarakat menunggu
hak inisiatif DPRD terhadap pembentukan komisi informasi sebagaimana
pembentukan KPID Sulawesi Barat, namun tanpa penjelasan rinci hak tersebut tidak
muncul sehingga publik dan para awak media terus melakukan dorongan.
Alhasil dari buah perjuangan ini akhirnya tahun 2014 terbentuklah panitia
seleksi yang dikoordinir oleh pemerintah provinsi dan tidak lama berselang
pendaftaran calon anggota komisi informasi provinsi Sulawesi Barat telah dibuka,
walaupun terjadi friksi ditengah jalan antara pemerintah provinsi dengan komisi 1,
namun jika ditarik benang kusutnya adalah semata-mata kedua belah pihak
mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam bertindak agar kelak komisi informasi
yang akan terbentuk memiliki legalitas kuat dan kapasitas sebagai lembaga mandiri.
7
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
I.2. LATAR BELAKANG MASALAH
Banyak pihak menginginkan agar Komisi Informasi dapat terbentuk bukan
hanya sebatas di tingkat pemerintah provinsi namun juga merambah ke pemerintah
kabupaten. Tentunya ada berbagai pertimbangan kenapa mesti demikian dan jika
ditarik kebelakang sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang sejarah maka
akar permasalahan timbul karena hak publik belum sepenuhnya diakomodir oleh
pemerintah daerah dalam hal keterbukaan informasi, padahal Undang-Undang
Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah mengamanatkan
hal tersebut. Kemudian untuk memudahkan layanan informasi di setiap kabupaten
maka Komisi Informasi semestinya berdiri agar penyelesaian sengketa informasi
dapat cepat tuntas, apalagi adanya dana desa yang digelontorkan melalui APBN dan
APBD diperlukan penguatan pemberdayaan masyarakat terhadap pengawasannya.
Khusus di wilayah provinsi Sulawesi Barat melalui pemberitaan di berbagai
media, banyak masyarakat atau kelompok masyarakat yang kesulitan memperoleh
informasi tentang sejauh mana proses anggaran pembangunan daerah sehingga
terjadi check and balance. Beberapa pemerintah daerah masih menutup diri dalam
hal keterbukaan informasi dan hampir setiap unit kerja belum menampakkan tanda-
tanda sebuah badan publik dengan menyediakan minimal papan informasi yang
berisi tentang kegiatan, pengadaan, kinerja, dan laporan keuangan secara berkala.
Bila melihat UU Keterbukaan Informasi Publik maka badan publik bukan
hanya menyediakan alasan rencana pembuatan kebijakan publik namun lebih jauh
dari itu memiliki kewajiban yang mesti dijalankan sebagaimana termaktub pada UU
Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 yaitu badan publik wajib :
1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada
di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
8
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
3. Melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik
harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi
untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses
dengan mudah.
4. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk
memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat
pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan
keamanan negara.
6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media
elektronik dan nonelektronik.
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi bahwa
dalam rangka pelayanan informasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien maka
badan publik menyediakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
guna memudahkan pelayanan permintaan informasi publik. Sejarah pembentukan
PPID di Sulawesi Barat telah dimulai sekitar tahun 2012 dimana melalui Biro Humas
dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai induk PPID telah
mengkoordinasikan pembentukan PPID pada setiap badan publik namun aplikasi
dan penerapannya belum maksimal dilakukan karena petunjuk teknis serta
pelaksanaannya belum terealisasi dan sekali lagi kondisi yang mengharuskan adanya
Komisi Informasi yang akan mengkoordinir guna menghidupkan PPID tersebut.
Adapun PPID yang telah terbentuk di Sulawesi Barat masing-masing di pemkab
Mamuju, pemkab Polewali Mandar, pemkab Majene dan pemprov Sulawesi Barat.
Memperhatikan hal-hal yang telah dipaparkan maka jelas kehadiran Komisi
Informasi dibutuhkan untuk menata permasalahan yang ada saat ini sehingga
menguntungkan masyarakat mengetahui setiap informasi yang ada dibadan publik
dan lebih jauh dari itu maka idealnya publik mengetahui rencana pembuatan
9
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan
publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Kemudian dengan
terbentuknya PPID juga menjadi tugas Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat guna
memberdayakan fungsinya dan masih tersisa 3 (tiga) kabupaten yaitu Mamuju
Tengah, Mamuju Utara dan Mamasa yang akan didorong membentuk PPID.
Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/351/Sulbar/V/2016
tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi provinsi Sulawesi Barat masa
jabatan 2016-2020, ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2016, menjadi payung
hukum bagi Komisi Informasi (KI) provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas
pokok, fungsi, kewenangan dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 14 tahun 2008. Surat Keputusan ini juga merupakan jawaban dari
pihak pemerintah provinsi yang senantiasa bersikap konsisten terhadap
permasalahan keterbukaan informasi publik yang akan segera ditangani dan
direspon oleh Komisi Informasi. Otomatis pemerintah provinsi ataupun pemerintah
daerah lainnya akan siap menghadapi keterbukaan informasi dalam bentuk wujud
transparansi dalam segala hal menyangkut kepentingan publik.
Pembentukan KI provinsi Sulawesi Barat bukan hanya merupakan amanah
undang-undang untuk dijalankan namun lebih dari itu kehadirannya diharapkan
mampu merangsang publik guna mengoptimalkan pengawasan terhadap
penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang
berakibat pada kepentingan publik.
Pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat selama kurun waktu sepuluh
tahun terakhir begitu massif dilakukan disemua lini, namun hasilnya masih kurang
optimal dirasakan oleh masyarakat dimana salah satu kendala adalah prasarana yang
telah dibangun kurang berdaya guna atau kualitas hasilnya kurang baik. Hal ini
terjadi karena pemerintah daerah kurang memberikan ruang kepada publik dalam
hal meminta masukan atau saran, baik itu secara formil ataupun non formil. Secara
formil wadah musyawarah rencana pembangunan yang setiap tahun diadakan
10
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
kurang memaksimalkan peran publik sehingga hanya memuaskan beberapa
kelompok saja yang menikmati hasil pembangunan.
Selanjutnya beberapa langkah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala
Daerah yang menyangkut kepentingan publik berjalan tanpa landasan kuat dan tidak
mengikutsertakan publik sebagai bagian dari transparansi sehingga keluaran hasil
dari kebijakan tersebut tidak tepat sasaran. Pasal 3 butir c dari Undang-Undang
Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menjelaskan
bahwa tujuan Undang-Undang ini salah satunya mendorong partisipasi masyarakat
dalam proses pengambilan kebijakan publik. Jadi tugas KI ke depan salah satunya
adalah berkoordinasi dengan pengambil kebijakan agar setiap setiap kebijakan yang
dikeluarkan disertai dengan keikutsertaan masyarakat sebagai bagian dari
keterbukaan informasi.
Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke 4) pada pasal 28F menjelaskan
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Inilah yang paling mendasari
kenapa Komisi informasi itu terbentuk sebagai jaminan agar masyarakat memperoleh
haknya selaku warga negara yang dijamin oleh konstitusi.
Dari berbagai ulasan yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa
tugas utama KI yang salah satunya adalah menetapkan kebijakan umum pelayanan
informasi publik dan menetapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya.
Disini nantinya KI berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna menjembatani
bagaimana standar pelayanan informasi yang baik, efisien dan mudah diterima oleh
masyarakat. Guna mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat, dan
sederhana maka setiap Badan Publik memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID), hal ini merupakan tugas penting bagi KI agar seluruh badan
publik di Sulawesi Barat telah memiliki PPID.
11
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
UU Keterbukaan Informasi Publik telah dirancang untuk menghadapi kondisi
apapun dalam hal menjamin warga negara mendapatkan informasi dari badan
publik, termasuk diantaranya bilamana badan publik tidak memiliki itikad baik untuk
melayani permintaan masyarakat dalam hal menyangkut permintaan informasi.
Bilamana terjadi maka kondisi ini dinamakan sengketa informasi antara pemohon
informasi dengan badan publik. Disinilah letak peran serta KI guna mengatasi hal
tersebut, dilakukan dengan cara mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi, bergantung
kepada masing-masing pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa informasi ini
diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publikpada pasal 26 ayat (1) butir a
menjelaskan “Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus
permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau
Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan
alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”
Dari beberapa ulasan tentang latar belakang sejarah dan latar belakang
masalah maka dapat ditarik beberapa point penting yang berhubungan dengan
tugas pokok yang telah diuraikan untuk disusun arah kebijakan dan langkah-langkah
guna menetapkan rencana kerja dan kegiatan yang strategis sifatnya guna menjamin
sinkronisasi program dan kebijakan yang berjalan secara bersama.
Penetapan rencana kerja dan kegiatan dibuat untuk masa 5 (lima) tahun
dalam format rencana startegis (renstra) bertujuan memberdayakan tugas pokok
fungsi masing-masing bidang di KI Sulawesi Barat agar sejalan dengan fungsi
pelayanan dan pengawasan terhadap keterbukaan informasi publik yang menjamin
hak publik mendapatkan informasi.
I.3. PENGERTIAN DAN FUNGSI RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis merupakan kebijakan kelembagaan Komisi Informasi
provinsi Sulawesi Barat dalam wujud kegiatan dan anggaran dalam kurun waktu 5
(lima) tahun mendatang guna menyelaraskan antara tugas pokok dan fungsi dengan
12
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
kebutuhan organisasi dalam melayani kepentingan publik. Rencana Strategis
membutuhkan adanya isu-isu strategis ke depan guna mengantisipasi segala hal
yang menyangkut dinamika kelembagaan dan perkembangan teknologi informasi
serta perubahan regulasi bidang komunikasi dan informasi. Rencana Strategis
disusun dengan metode inisiatif setiap koordinator bidang dalam menghimpun
segala tugas pokok yang dimiliki beserta uraian tugas. Dibutuhkan bahan
pembanding dalam membuat Rencana Strategis dengan melakukan koordinasi
dengan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi daerah lain guna
memperkaya bahan penyusunan agar sesuai dengan maksud dan tujuan. Kemudian
yang terakhir adalah melibatkan publik dalam bentuk uji publik terhadap
penyusunan Rencana Strategis ini sebelum ditetapkan secara resmi. Adanya
keterlibatan masyarakat disini merupakan amanat UU Keterbukaan Infromasi Publik
karena ke depan masyarakatlah yang akan menikmati dan merasakan adanya
Rencana Strategis ini sebagai hak mereka untuk mengoptimalkan pengawasan
terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
Rencana Strategis berfungsi sebagai wadah dalam menghimpun segala
kebutuhan dan tantangan akan program kerja Komisi Informasi Provinsi Sulawesi
Barat ke depan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan adanya Rencana
Strategis ini maka fungsi pelayanan publik akan lebih terarah dan identifikasi setiap
permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan akan lebih mudah diantisipasi.
Disamping itu Rencana Strategis juga akan berfungsi mengontrol segala kebijakan
Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat agar tidak salah sasaran dan efektif serta
tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan stakeholder terkait. Kemudian
menyangkut anggaran kerja akan lebih efisien sehingga tidak terjadi duplikasi
anggaran yang bersifat pemborosan.
Rencana Strategis kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat juga
diarahkan agar sesuai dengan penyelenggaraan pembangunan daerah atau sesuai
dari salah satu point dari rencana pembangunan jangka menengah pemerintah
provinsi Sulawesi Barat dimana salah satunya adalah keterbukaan atau tranparansi
13
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
dalam hal pengelolaan sistem pemerintahan yang bebas dari kolusi, korupsi dan
nepotisme. Sejalan dengan hal ini maka sesuai dengan visi dan misi dari
kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat adalah mewujudkan
keterbukaan informasi publik menuju Sulawesi Barat yang malaqbi.
Jika diteliti dengan seksama maka apa yang tercanang dalam rencana
pembangunan jangka menengah pemerintah provinsi Sulawesi Barat yang salah satu
tujuannya juga merupakan arah kebijakan yang akan ditempuh oleh kelembagaan
Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat dalam hal pembangunan infrastruktur yang
memadai. Pembangunan infrastruktur jika tidak diawasi rencana dan
pembangunannya maka secara tidak langsung berpengaruh kepada akses publik.
Oleh sebab itu pembangunan infrastruktur seharusnya bersifat terbuka dalam hal
perencanaan dan melibatkan publik sebagai user sehingga kualitas hasilnya dapat
merata dirasakan oleh seluruh masyarakat Sulawesi Barat.
Peran serta Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Barat dalam
mewujudkan semua ini adalah memberikan masukan kepada pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten dalam bentuk sebuah aturan tentang standarisasi
pelayanan publik secara optimal yang di dalamnya termaktub keterlibatan publik
dalam setiap perencanaan pembangunan daerah. Kemudian Komisi Informasi Publik
Provinsi Sulawesi Barat juga akan melakukan evaluasi dan monitoring dari setiap
aturan yang ditetapkan agar senantiasa berkesinambungan. Salah satu bidang yang
ada di Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Barat adalah bidang evaluasi dan
monitoring yang akan memantau sejauh mana badan publik memenuhi
kewajibannya dalam melayani kepentingan publik akan informasi. Bidang inilah yang
akan merencanakan berbagai program untuk mendukung upaya pemenuhan hak
publik terhadap kewajiban badan publik.
I.4. PROSES PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
Rencana strategis Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Barat akan
diuraikan menjadi berbagai rencana kerja yang setiap tahun stagnan atau berubah
14
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
sesuai dengan kebutuhan. Rencana kerja yang sifatnya stagnan (setiap tahun
dianggarkan) tentunya merupakan pokok utama dari tugas fungsi dan kewenangan
dari Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Barat, seperti kegiatan pelayanan
penyelesaian sengketa informasi. Kegiatan ini melekat di bidang Penyelesaian
Sengketa Informasi yang mana setiap tahun mesti dianggarkan guna mewujudkan
sistem pelayanan sengketa informasi secara tepat, cepat dan biaya murah. Kegiatan
penyelesaian sengketa infromasi tidak dapat dikalkulasi secara kuantitatis berapa
aduan yang akan masuk namun indikator capaiannya dapat diperkirakan dengan
melihat parameter sejauh mana fungsi kelembagaan ini berjalan dalam memberikan
kesadaran kepada badan publik terhadap kewajibannya.
Beberapa program kerja dan kegiatan yang sifatnya stagnan juga ditemukan
pada bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi dan juga pada bidang Kelembagaan
dan hubungan Antar Lembaga yang nantinya akan terurai pada bab berikutnya
secara rinci. Ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam proses penyusunan
rencana kerja ini adalah diuraikan yaitu :
1. Atas inisiatif para masing-masing koordinator yang tertuang kebijakan umum
anggaran dan rencana kerja bidang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat.
2. Dari inisiatif akan koordinasikan dengan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi
Sulawesi Barat atau yang menangani penatakelolaannya untuk menyesuaikan
sistem penganggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Setelah melalui Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat maka akan
dibuat rencana kerja dan anggaran sementara untuk dipublikasikan kepada
masyarakat melalui sarana penyebaran melalui website atau media massa dan
mengajak peran serta publik secara langsung dalam kegiatan diskusi publik.
Disini rencana kerja dan anggaran Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat akan
diuji publik dalam arti masyarakat akan memberikan bahan masukan dan
kritikannya.
4. Setelah melalui tahapan uji publik maka dilakukan sinkronisasi program dengan
melibatkan publik untuk melihat melalui sarana website yang telah dimiliki
15
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
dengan tujuan agar kegiatan yang akan diprogramkan memiliki output yang jelas
dan mencapai indikator kinerja yang efektif serta memiliki tolak ukur kinerja yang
sesuai dengan capaian.
5. Tahapan proses selanjutnya adalah apabila telah menjadi sebuah dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) baik di lingkup kelembagaan Komisi Informasi
Provinsi Sulawesi Barat maupun di Sekretariat maka akan dipublikasikan melalui
web resmi milik Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat dalam bentuk ringkasan
setiap program dan kegiatan, mencakup besaran anggarannya.
6. Tahapan terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap seluruh program kerja dan
kegiatan yang telah dilaksanakan untuk dijadikan bahan kajian dan dilaksanakan
setiap triwulan. Apabila ada program kerja yang tidak memenuhi capaian
program maka dilakukan re-evaluasi dengan kemungkinan terjadi pergeseran
kegiatan di anggaran perubahan atau dilakukan penambahan anggaran guna
mencapai sasaran yang hendak dicapai.
I.5. LANDASAN HUKUM
Pemuatan rencana startegis KI provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022 tidak
lepas dari dasar hukum penyusunanya, terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang,
Peraturan Pemerintahdan ketentuan lainnya yang mengatur tentang tugas, fungsi,
kewenangan KI provinsi Sulawesi Barat , serta pedoman yang dapat dijadikan acuan.
Adapun landasan hukumnya adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke 4);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
16
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 11 tahun 2014 tentang Komisi
Informasi Provinsi Sulawesi Barat;
9. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/351/Sulbar/V/2016
tanggal 22 Mei 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi provinsi
Sulawesi Barat masa jabatan 2016-2020.
I.6. MAKSUD DAN TUJUAN
a. MAKSUD
Penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun dari kelembagaan Komisi Informasi
Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap perencanaan
kegiatan yang dituangkan dalam surat keputusan. Dengan demikian arah
kebijakan kelembagaan yang tugas pokoknya menjalankan amanat Undang-
Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akan lebih
terarah dan fokus melayani kepentingan publik akan hak informasi dan menata
sistem layanan keterbukaan informasi publik.
b. TUJUAN
Penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun dari kelembagaan Komisi Informasi
Provinsi Sulawesi Barat adalah bertujuan :
1. Agar sinkronisasi antara setiap kegiatan dan tugas pokok dan kewenangan
senantiasa berjalan bersama.
2. Mewujudkan adanya sinergitas antara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi
Barat dengan stakeholder terkait.
17
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
3. Menopang keberadaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka mengembangkan masyarakat
informasi.
I.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Penyusunan Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat akan
dilakukan dengan menguraikan pokok bahasan secara sistematis (sesuai dengan
kebutuhan dan perencanaan) yang secara garis besar ditata sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG SEJARAH
1.2. LATAR BELAKANG MASALAH
1.3. PENGERTIAN DAN FUNGSI RENCANA STRATEGIS
1.4. PROSES PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
1.5. LANDASAN HUKUM
1.6. MAKSUD DAN TUJUAN
1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
BAB II GAMBARAN UMUM
2.1. STRUKTUR KELEMBAGAAN
2.2. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
2.3. VISI DAN MISI
2.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
2.5 KEKUATAN DAN TANTANGAN
BAB III RENCANA PROGRAM
3.1. RENCANA KERJA DAN KEGIATAN
3.2. INDIKATOR KINERJA
3.3. KELOMPOK SASARAN
18
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
BAB IV PENUTUP
4.1. PENUTUP
4.2. LAMPIRAN
BAB II
GAMBARAN UMUM
2.1. STRUKTUR KELEMBAGAAN
Guna memudahkan pelayanan secara efektif ke masyarakat maka
kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat ditata dengan membuat
sebuah struktur kelembagaan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai lembaga baru yang
terbentuk maka struktur kelembagaan memuat berbagai bidang yang berfungsi
sebagai penguatan peran kelembagaan secara internal disertai dengan penguatan
regulasi. Kemudian pelayanan informasi berupa penyelesaian sengketa informasi
juga bagian penting yang harus senantiasa diperhatikan karena hak publik untuk
mengetahui informasi adalah dijamin oleh undang-undang dasar 1945. Selanjutnya
tidak kalah penting disini adalah kegiatan evaluasi dan monitoring terhadap badan
publik untuk mengetahui sejauh mana badan publik melaksanakan kewajibannya
sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.
Struktur Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat terbentuk
bersama dengan penetapan Ketua dan Wakil Ketua, karena kedua fungsi ini
senantiasa beriringan guna penyelarasan program kerja. Struktur kelembagaan
Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan pada tanggal 2 Juni 2016
(berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat Nomor
01/VI/KISB-KPTS/2016 tahun 2016 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Struktur
Kelembagaan dan Pengisian Jabatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat masa
jabatan 2016-2020. Adapun susunan struktur kelembagaannya adalah sebagai
berikut :
19
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
1. Bidang Umum dan Perencanaan;
2. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI);
3. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi;
4. Bidang Kelembagaan dan Hubungan Antar Lembaga; dan
5. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pasca PSI.
2.2. TUGAS POKOK FUNGSI DAN KEWENANGAN
Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik pada pasal 26 menjelaskan tugas utama dari Komisi Informasi adalah :
a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa
InformasiPublik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan
oleh setiapPemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini;
b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
Kemudian sesuai dengan pasal 27 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008,
Komisi Informasi memiliki kewenangan dalam hal :
a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik
terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa
Informasi Publik;
c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak
yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi
nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat
dapat menilaikinerja Komisi Informasi.
Berdasarkan tugas fungsi dan kewenangan yang telah diatur dalam
Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
20
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
maka dapat disusun tugas pokok masing-masing bidang guna menjabarkan
pokok-pokok pikiran yang merupakan tugas utama dan kewenangan selaku
anggota Komisi Informasi. Dengan mengacu kepada bidang yang telah ditetapkan
maka hubungan antar bidang tetap dibutuhkan sebagai bentuk koordinasi dan
konsolidasi sehingga sinkronisasi masing-masing program per bidang berjalan
seiring dan saling membutuhkan.
Adapun tugas pokok masing-masing bidang telah dirumuskan sebagai
berikut :
1. Bidang Umum dan Perencanaan, memiliki tugas pokok antara lain :
a. mengkoordinasikan urusan administrasi yang berkaitan dengan
penandatanganan surat menyurat, surat keputusan, peraturan dan
dokumen terkait;
b. mengkoordinasikan urusan adminsitrasi yang berkaitan dengan hal-hal
yang bersifat umum;
c. mengkoordinasikan penugasan kedinasan bagi Anggota Komisi Informasi
Provinsi Sulawesi Barat, secara internal ataupun eksternal;
d. mengkoordinasikan peningkatan kapasiatas sumber daya manusia bidang
keterbukaan informasi publik;
e. mengkoordinasikan kegiatan rapat-rapat;
f. mengkoordinasikan urusan perencanaan, penyusunan dan evaluasi kerja
dan kegiatan.
2. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, memiliki tugas pokok antara lain :
a. mengkoordinasikan pelayanan dan penyelesaian aduan pemohon informasi
publik terkait sengketa informasi;
b. mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan mediasi;
c. mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan ajudikasi nonlitigasi;
d. melaksanakan fungsi koordinasi dengan pihak lain terkait penyelesaian
sengketa informasi.
21
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
3. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, memiliki tugas pokok antara lain :
a. mengkoordinasikan penanganan advokasi;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi;
c. mengkoordinasikan pengembangan edukasi bagi masyarakat; dan
d. melaksanakan fungsi koordinasi dengan pihak lain terkait pelaksanaan
kegiatan advokasi, sosialisasi dan edukasi.
4. Bidang Kelembagaan dan Hubungan Antar Lembaga, memiliki tugas pokok
antara lain :
a. mengkoordinasikan rancangan dan penyusunan regulasi kelembagaan dan
peraturan internal terkait;
b. mengkoordinasikan penyusunan surat keputusan internal kelembagaan;
c. mengkoordinasikan hubungan kerja sama dengan lembaga lain dan
pemberdayaan masyarakat;
d. melaksanakan fungsi koordinasi dengan pihak lain terkait pelaksanaan
kegiatan kelembagaan dan hubungan antar lembaga.
5. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pasca Penyelesaian
Sengketa Informasi, memiliki tugas pokok antara lain :
a. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring badan publik;
b. mengkoordinasikan evaluasi hasil monitoring badan publik;
c. mengkoordinasikan pemantauan hasil penyelesaian sengketa informasi;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pasca penyelesaian penyelesaian
sengketa informasi;
e. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan database badan publik
terkait standarisasi layanan informasi;
f. melaksanakan fungsi koordinasi dengan pihak lain terkait pelaksanaan
kegiatan monitoring, evaluasi dan pemantauan pasca penyelesaian
sengketa informasi.
22
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
Dari hasil pemaparan tugas pokok masing-masing bidang maka sasaran
utama yang akan tercapai dalam rangka memberikan pelayanan secara prima
kepada masyarakat adalah adanya kesinambungan program dan kegiatan antar
bidang sehingga fungsi koordinasi antar bidang akan terjembatani dengan adanya
bidang umum dan perencanaan yang mana dijabat oleh Ketua Komisi Informasi
Provinsi Sulawesi Barat. Bidang umum dan perencanaan merupakan garda
terdepan dari seluruh perencanaan program dan kegiatan kemudian akan
dievaluasi hasilnya agar pelaksanaannya dikemudian hari lebih baik dan terarah.
2.3. VISI DAN MISI
1. VISI
Dalam penyusunan rencana strategis untuk 5 (lima) tahun mendatang
maka Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat perlu mencanangkan visi sebagai
tujuan utama fungsi pelayanan kepada masyarakat. Visi yang diemban oleh Komisi
Informasi Provinsi Sulawesi Barat bernuansa khas lokal dengan mengusung spirit
perpaduan antara pelayanan prima kepada publik dengan penguatan peran
kelembagaan agar berintegritas dan mandiri serta mendorong badan publik
bersikap profesional dalam melayani kepentingan penyediaan informasi publik.
Adapun VISI yang telah ditetapkan adalah :
”TERWUJUDNYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENUJU SULAWESI
BARAT YANG MALAQBI.”
Memperhatikan kalimat visi di atas maka dapat dijelaskan dengan melihat
kata per kata yang mengandung makna secara luas. Kata ”terwujudnya”
merupakan sebuah harapan yang ingin dicapai. Upaya ini merupakan sebuah
rencana kerja dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat yang
berkesinambungan.
Kalimat ”keterbukaan informasi publik” adalah sebuah kebijakan yang
dilakukan oleh badan publik untuk melaksanakan apa yang telah diamanatkan
23
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu menyediakan,
memberikan dan menerbitkan infromasi publik sesuai dengan aturan yang ada.
Kata ”menuju” mengandung makna apabila semua badan publik telah
melaksanakan kewajibannya maka jalan menuju kesejahteraan rakyat akan lebih
mudah, ibarat sebuah kereta api yang berjalan pada relnya dan tidak mungkin
akan keluar jalur sampai tiba di stasiun akhir.
Kata ”malaqbi” merupakan bahasa daerah lokal yang pengertiannya
sangat luas dan dapat digunakan pada kondisi apapun. Untuk konteks visi ini
mengandung makna sebuah sistem pemerintahan dengan tata kelola yang baik
(good governance) dan tata pemerintahan yang bersih (clean government).
Jika dirangkaikan pengertian kata per kata maka disimpulkan bahwa visi
ini mengandung makna yaitu : dengan program kerja yang berkesinambungan
dan dilaksanakan secara utuh dengan dilandasi integritas dan kredibiltas tinggi
maka lebih memudahkan dalam mendorong badan publik bersifat terbuka
sehingga menciptakan sebuah sisitem pemerintahan yang baik.
Melihat makna visi di atas maka ada 2 (dua) sasaran yang hendak dicapai
adalah :
a. keterbukaan informasi publik akan dapat terwujud bila konsep standar layanan
informasi dapat dijalankan oleh setiap badan publik, untuk itu pembuatan
standar layanan informasi publik yang akan ditetapkan oleh Komisi Informasi
Provinsi Sulawesi Barat haruslah memihak bagi kepentingan publik.
b. keterbukaan informasi publik akan dapat terwujud bilamana masyarakat telah
menerima haknya untuk mengetahui setiap kebijakan yang akan diambil oleh
badan publik menyangkut kepentingan publik. Disini membutuhkan
monitoring terhadap setiap langkah kebijakan yang diambil oleh badan publik.
2. MISI
24
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
Guna mewujudkan visi tersebut menjadi kenyataan maka ada beberapa aspek yang
akan dibangun antara lain :
a. menjaga kredibilitas dan integritas lembaga dalam melaksanakan tugas pokok,
fungsi, kewenangan dan kewajiban;
b. menata sistem layanan informasi dalam membantu badan publik meningkatkan
pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
c. menjamin hak publik mendapatkan akses informasi;
d. mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal keterbukaan informasi
publik.
2.4. STRATEGI, ARAH DAN KEBIJAKAN
Perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan,
membutuhkan sebuah upaya untuk mencapai hasil dalam bentuk strategi dan
arah kebijakan yang mengacu pada rencana strategi untuk rentang waktu antara
2017 – 2021. Strategi dan arah kebijakan dapat tercapai bilamana semua
program kerja tahunan telah disusun dengan mengacu pada visi dan misi,
kemudian akan lebih efektif dan efisien bilamana dapat dirumuskan terlebih
dahulu dengan memperhatikan skala prioritas utama yang paling dekat dengan
kepentingan pelayanan publik. Adanya skala prioritas dimaksudkan untuk
efisiensi anggaran karena tidak semua program kerja dapat dilaksanakan 100%
pada tahun anggaran yang sama, bergantung kepada kebijakan anggaran dari
pemerintah provinsi yang mendanai operasional Komisi Informasi Provinsi
Sulawesi Barat. Strategi disini mengandung makna bahwa Komisi Informasi
Provinsi Sulawesi Barat perlu membuat sebuah langkah konkrit dalam
penyusunan rencana strategi agar dalam penyusunan rencana kerja memiliki
manfaat bagi lingkup internal ataupun eksternal. Dengan adanya sebuah strategi
maka skala prioritas program kerja akan diutamakan dan menjadi bahan
pertimbangan bagi pihak terkait dalam penyusunan anggaran kerja. Adapun
langkah strategi dimaksud berdasarkan skala prioritas rencana kerja adalah :
25
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
1. Program kerja yang berkaitan dengan dengan pelayanan publik merupakan
skala prioritas pertama yang mesti diperhatikan. Strategi menempatkan
menjadi yang pertama adalah berdasarkan tugas pokok utama dan berkaitan
langsung dengan pelayanan dibidang informasi. Sebagai contoh program
pelayanan penyelesaian sengketa informasi adalah merupakan skala prioritas
pertama karena menyangkut aduan publik terhadap keberadaan badan publik.
2. Program kerja yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, baik
mencakup aparatur ataupun non aparatur. Program kerja ini merupakan skala
prioritas kedua yang wajib diperhatikan karena menyangkut proses pelayanan.
Bila memiliki SDM yang memadai maka penyelesaian sengketa informasi akan
lebih mudah diproses.
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat informasi. Strategi rencana kerja ini
adalah memberikan ruang kepada masyarakat agar ikut serta melakukan
pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan negara dan badan
publik lainnya. Disini akan dibentuk berbagai forum masyarakat peduli
informasi yang tugasnya membantu Komisi Informasi melakukan monitoring
terhadap pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik yang mesti ditaati
oleh badan publik.
Arah kebijakan strategis untuk penyusunan rencana startegis 2017-2022
adalah mengacu pada misi yang diemban, dimana kebijakan penguatan lembagaan
termasuk penting dilakukan mengingat komisi infromasi disamping sebagai
lembaga mandiri juga merupakan lembaga negara yang bersifat independen. Peran
serta para anggota dalam mengemban tugasnya haruslah senantiasa memiliki
kredibilitas dan integritas terutama dalam melaksanakan proses penyelesaian
sengketa informasi.
Penyelesaian sengketa informasi badan publik adalah memiliki tantangan
tugas cukup berat mengingat badan publik daerah ataupun negara memiliki
perangkat aparatur yang berpengalaman dalam melaksanakan fungsi pemerintahan
26
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
sehingga kemampuan ini harus diimbangi dengan kecakapan dan dari para anggota
Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat.
Arah kebijakan selanjutnya adalah peningkatan kapasitas dalam melaksanakan
koordinasi dengan pihak terkait. Hal ini penting mengingat pembentukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan publik secara intens harus
sering dilakukan koordinasi agar keberadaannya berfungsi secara maksimal guna
memudahkan pelayanan publik dalam mengakses informasi . Fungsi koordinasi ini
harus dilakukan di semua bidang sebelum mengambil langkah kebijakan strategis.
2.5. KEKUATAN DAN TANTANGAN
Dalam melaksanakan visi dan misi yang diwujudkan dalam rencana strategis
untuk 5 (lima) tahun mendatang, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat akan
berupaya untuk kesinambungan program kerja demi melaksanakan amanat
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam perjalanan 5 (lima) tahun tersebut tentunya harus diantisipasi segala hal yang
mungkin dapat menghambat program kerja baik yang berasal dari internal ataupun
secara eksternal. Hambatan ini merupakan tantangan bagi pengembangan fungsi
masing-masing bidang. Namun sebaliknya dibalik adanya tantangan juga pasti
memiliki kemampuan yang lebih untuk dapat survive menghadapi berbagai
dinamika kelembagaan ataupun dinamika persoalan bangsa dan negara yang
berimbas pada suhu politik dan tata pemerintahan. Kemampuan ini merupakan
kekuatan yang dirancang guna mencegah timbulnya distorsi kelembagaan ataupun
adanya turbulence dalam perjalanan melaksanakan tugas pokok.
Kekuatan dan hambatan senantiasa akan hadir ibarat koin yang memiliki
dua sisi yang berbeda. Hal ini perlu dirumuskan dalam rencana strategi ini guna
menjaga keseimbangan dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan.
Jadi haruslah diperhitungkan segala resiko yang akan timbul ke depan sebagai
tindakan antisipasif sehingga dalam menerima keadaan atau situasi yang rumit
27
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
sekalipun maka sudah siap menghadapinya dan memiliki solusi jalan keluarnya.
Merumuskan kekuatan adalah jauh lebih mudah dibanding merumuskan hambatan
atau kelemahan karena setiap perencanaan program selalu dikondisikan akan
mencapai target mendekati 100%.
Pada halaman berikut dapat dilihat tabel kekuatan (strength) dan tabel
kelemahan (weakness) sebagai tindakan antisipasif dan dirumuskan dengan
memperhatikan faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal memiliki peluang dan
ancaman dimana memiliki korelasi dengan faktor internal. Berikut ini adalah tabel
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :
Tabel 1 : Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Rencana Strategis
FAKTOR INTERNAL
NO KEKUATAN (STRENGTH) NO KELEMAHAN (WEAKNESS)
1 Secara kuantitas sumber daya
manusia (SDM) tenaga bantu /
tenaga ahli dapat diperoleh
1 Secara kualitas, pengalaman dan
kapabilitas SDM tenaga bantu /
tenaga ahli sulit didapatkan
2 Ketersediaan anggaran memadai 2 Dukungan pengelolaan anggaran
dari aparatur kurang maksimal
3 Ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung memadai
3 Kurangnya kapabilitas dari aparatur
yang mampu memfasilitasi secara
maksimal
4 Anggaran untuk pengembangan
aplikasi teknologi informasi
tercukupi
4 Ketersediaan tenaga terampil untuk
pengelolaan aplikasi teknologi
informasi atau alih informasi masih
minim
5 Ketersediaan regulasi dan tupoksi
masing-masing pihak tercukupi
5 Masih kurangnya pemahaman dari
aparatur dan pemerintah daerah
terkait tupoksinya dakam
melakukan fungsi pelayanan
FAKTOR EKSTERNAL
NO PELUANG (OPPORTUNITIES) NO ANCAMAN (THREATS)
1 Kemampuan melakukan koordinasi 1 Kesadaran badan publik
melaksanakan kewajibannya belum
28
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
dengan badan publik tercukupi memadai
2 Anggaran terkait publikasi melalui
media massa tercukupi
2 Jumlah media massa lokal yang
menjangkau publik masih minim
3 Kemampuan penyebaran informasi
ke masyarakat cukup terpenuhi
3 Adanya Kesenjangan informasi
pada masyarakat kota dengan
desa karena faktor geografis
4 Anggaran untuk kegiatan
sosialisasi, edukasi dan literasi
tercukupi
4 Belum banyak masyarakat
mengetahui tugas pokok dan
kewenangan Komisi Informasi
5 Perubahan sistem teknologi arus
informasi melalui regulasi
senantiasa ter up grade
5 Globalisasi informasi yang begitu
pesat berdampak pada
ketidakmampuan badan publik
mengantisipasi kemajuan teknologi
informasi
BAB III
RENCANA PROGRAM
3.1. RENCANA KERJA DAN KEGIATAN
Setiap tahun badan publik mendesign rencana kerja dan kegiatan dengan
berbagai program kerja, termasuk pada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat.
Rencana kerja yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi , rencana strategis
dan arah kebijakan berupa program kerja yang menghasilkan berbagai kegiatan.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi maka Komisi Informasi Provinsi Sulawesi
Barat menetapkan 6 (enam) program dan 40 (empat puluh) kegiatan berdasarkan
tugas pokok dan kewenangan dari Komisi Informasi provinsi Sulawesi Barat.
Kemudian selanjutnya ada 3 (tiga) program dan kegiatan yang merupakan sub
ordinat dari Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat. Program dan
kegiatan ini disusun dengan melihat beberapa parameter meliputi indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Adapun program dan kegiatan
yang dirancang dengan rincian sebagai berikut :
29
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
1. Program : Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi, merupakan program
pendukung bagi pelaksanaan tugas pokok Komisi Informasi Provinsi Sulawesi
Barat. Program ini dirancang untuk memback up kegiatan Komisi Informasi
Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan fungsinya. Kelompok untuk
program ini dipecah menjadi beberapa kegiatan antara lain :
a. penanganan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
b. pembuatan dan pengembangan standarisasi regulasi;
c. monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik;
d. penganugerahan keterbukaan informasi terbaik bagi badan publik;
e. pengembangan hubungan kelembagaan melalui kesepakatan bersama;
f. pembuatan dan penerbitan bahan literatur informasi publik;
g. rekruitmen calon anggota komisi informasi; dan
h. pelantikan anggota Komisi Informasi provinsi Sulawesi Barat.
2. Program : Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, merupakan
program yang berhubungan dengan peningkatan sumber daya manusia
dibidang komunikasi dan informasi. Program ini dirancang untuk
meningkatkan fungsi pelayanan bidang informasi bagi internal kelembagaan
dan masyarakat. Kelompok untuk program ini dipecah menjadi beberapa
kegiatan antara lain :
a. pelatihan / workshop peningkatan sumber daya manusia bidang informasi;
b. pelatihan mediator, mejelis komisioner dan panitera dalam penyelesaian
sengketa informasi publik;
c. up grading informasi tentang keterbukaaninformasi publik;
d. penguatan peran serta pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; dan
e. outbound peningkatan kinerja dan disiplin kerja.
3. Program : Pengembangan Kelembagaan Melalui Komunikasi dan
Informasi. merupakan sebuah program yang berhubungan langsung dengan
akses komunikasi dan informasi dalam rangka penyebarluasan fungsi
30
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
kelembagaan. Kelompok untuk program ini dipecah menjadi beberapa
kegiatan antara lain :
a. sosialisasi regulasi bidang keterbukaan informasi publik;
b. diseminasi pengembangan pengelolaan informasi publik;
c. seminar terkait bidang keterbukaan informasi publik;
d. diskusi publik menyangkut keterbukaan informasi publik;
e. forum diskusi grup bidang keterbukaan informasi publik;
f. media gathering bidang keterbukaan informasi publik;
g. penyebaran informasi kelembagaan melalui media dan sarana lainnya;
h. pengelolaan data dalam pengembangan sistem informasi dan aplikasi; dan
i. pemberdayaan partisipasi publik di bidang keterbukaan informasi publik.
4. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran, merupakan program yang
dikelola secara langsung oleh Sekretariat dalam rangka memfasilitasi segala
kebutuhan Komisi Informasi dqan lingkup Sekretariat dalam bentuk belanja
barang dan jasa dengan uraian kegiatan antara lain :
a. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
b. penyediaan jasa pendukung administrasi;
c. penyediaan pembayaran honorarium Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Komisi Informasi;
d. penyediaan jasa kebersihan kantor;
e. penyediaan alat tulis kantor;
f. penyediaan pakaian kerja, atribut dan pakaian olahraga;
g. penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
h. penyediaan makanan dan minuman;
i. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
j. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;
k. pengelolaan administrasi perkantoran dan pengendalian kepegawaian.
31
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, merupakan program
yang dikelola secara langsung oleh Sekretariat dalam rangka memfasilitasi
segala kebutuhan Komisi Informasi dalam bentuk belanja modal dengan uraian
kegiatan antara lain :
a. pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor;
b. pengadaan mebeleur;
c. penyediaan perlengkapan komputer dan asesoris; dan
d. pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan, merupakan program yang dikelola secara langsung oleh
Sekretariat dalam rangka memfasilitasi pelaporan capaian kinerja dan
keuangan, dengan uraian kegiatan antara lain :
a. penyusunan RKA / DPA – SKPD; dan
b. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dam kinerja.
3.2. INDIKATOR KINERJA
Setelah menyusun program kerja dan menghasilkan berbagai kegiatan
maka langkah selanjutnya adalah mengetahui indikator kinerja untuk setiap
program dan kegiatan guna mengetahui sejauh mana program dan kegiatan itu
memiliki skala prioritas dan berdaya guna. Sejalan dengan perkembangan
teknologi informasi maka indikator kinerja dapat saja berubah pada setiap tahun
anggaran atau berbeda setiap tahunnya tergantung pada kebutuhan organisasi
bagi pelayanan informasi publik. Adapun indikator kinerja dari setiap program dan
kegiatan telah diuraikan di bawah ini :
Tabel 2 : Program dan Kegiatan beserta Indikator Kinerja
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
32
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
I Program : Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi
1 Penanganan dan penyelesaian
sengketa informasi publik
Adanya penanganan berkas Pemohon yang
sesuai dengan SOP dan penyelesaian
sengketa informasi dapat diputuskan secara
tepat waktu
2 Pembuatan dan pengembangan
standarisasi regulasi
Diterbitkannya regulasi kelembagaan dan
regulasi terkait lainnya guna memudahkan
pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan
3 Monitoring dan evaluasi
keterbukaan infomasi badan publik
Adanya pengawasan dan hasil evaluasi
terhadap upaya badan publik dalam
melaksanakan UU keterbukaan Informasi
4 Penganugerahan pelayanan
informasi terbaik bagi badan publik
Meningkatnya fungsi pelayanan informasi
sebagai akibat adanya penghargaan yang
dapat merangsang badan publik lainnya
5 Pengembangan hubungan
kelembagaan melalui kesepakatan
bersama
Tercapainya sebuah kesepahaman bersama
yang mendorong sebuah kebijakan bersama
untuk peningkatan layanan informasi publik
6 Pembuatan dan penerbitan bahan
literatur informasi publik
Tersedianya bahan literasi bagi peningkatan
wawasan bidang komunikasi dan informasi
7 Rekruitmen calon anggota komisi
informasi
Terpilihnya calon anggota Komisi Informasi
yang akan diserahkan ke DPRD untuk
dilakukan fit and proper test.
8 Pelantikan Anggota Komisi
Informasi Provinsi Sulawesi Barat
Ditetapkannya Anggota Komisi Informasi
melalui prosesi pelantikan dan pengambilan
sumpah jabatan dalam sebuah acara resmi
II Program : Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia
1 Pelatihan / workshop bagi
peningkatan sumber daya
manusia bidang informasi
Bertambahnya skill dan kapasitas dalam
pengelolaan dan layanan informasi
2 Pelatihan mediator, mejelis
komisioner dan panitera dalam
penyelesaian sengketa informasi
publik
Bertambahnya kemampuan mediator, mejelis
komisioner dan panitera dalam proses
penyelesaian sengketa informasi melalui
mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi
3 Up grading informasi tentang
keterbukaan informasi publik
Bertambahnya wawasan terbaru tentang
keterbukaan informasi publik bagi lingkup
internal dan masyarakat umum lainnya
4 Penguatan peran serta pejabat
pengelola informasi dan
dokumentasi dalam pelayanan
Bertambahnya skill dan kapasitas pejabat
pengelola informasi dan dokumentasi dalam
pengelolaan layanan publik
33
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
informasi publik
5 Outbound peningkatan kinerja
dan disiplin kerja
Meningkatnya pengetahuan, wawasan,
keterampilan dan mental psikologis dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi
III Program : Pengembangan Kelembagaan melalui Komunikasi dan Informasi
1 Sosialisasi regulasi bidang
keterbukaan informasi publik
Masyarakat dan Badan Publik mengetahui
keberadaan dan Tupoksi Komisi Informasi
Provinsi Sulawesi Barat beserta regulasinya
2 Diseminasi pengembangan
pengelolaan informasi publik
Bertambahnya pemahaman bagi masyarakat
dan Badan Publik tentang regulasi di bidang
informasi
3 Seminar terkait bidang
keterbukaan informasi publik
Bertambahnya wawasan bagi masyarakat dan
Badan Publik tentang regulasi di bidang
informasi
4 Diskusi publik menyangkut
keterbukaan informasi publik
Adanya masukan dari masyarakat terkait
kebijakan dan rencana program kerja dari
Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat
5 Forum diskusi grup bidang
keterbukaan informasi publik
Adanya masukan dari kelompok masyarakat
guna meningkatkan peran dan fungsi Komisi
Informasi
6 Media Gathering bidang
keterbukaan informasi publik
Meningkatnya hubungan harmonis antara
Komisi Informasi dengan media massa dalam
kapasitas pemberian informasi kelembagaan
dan dalam pengembangan konferensi pers
6 Penyebaran informasi tentang
kelembagaan melalui media dan
sarana lainnya
Tersebarnya informasi keberadaan Komisi
Informasi secara meluas dan massif
7 Pengelolaan data dalam
pengembangan sistem informasi
dan aplikasi
Adanya database tentang badan publik se
Sulawesi Barat dan informasi lainnya
menyangkut pelayanan informasi publik
8 Pemberdayaan partisipasi publik
di bidang keterbukaan informasi
publik
Adanya masukan dan keterlibatan masyarakat
dalam mengoptimalkan pengawasan bagi
penyelenggaraan negara
IV Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Adanya jaminan pasokan sarana air, listrik
dan sarana jasa lainnya guna menunjang
kinerja di lingkup perkantoran
2 Penyediaan jasa pendukung
administrasi
Adanya tenaga operator dan tenaga bantu
lainnya dalam mendukung program dan
34
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
kegiatan
3 Penyediaan pembayaran
Honorarium atau tunjangan
jabatan bag Ketua, Wakil Ketua
dan Anggota Komisi Informasi
Adanya pembayaran Honorarium atau
tunjangan jabatan secara kontinu guna
meningkatkan kinerja dan disiplin kerja
4 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Adanya jaminan kebersihan sarana kantor
guna menunjang aktifitas pekerjaan
5 Penyediaan alat tulis kantor Adanya jaminan pasokan sarana alat tulis
kantor guna menjamin kelancaran administrasi
perkantoran
6 Penyediaan pakaian kerja, atribut
dan pakaian olahraga
Adanya tambahan kelengkapan atribut untuk
mendukung program kerja dan kinerja
7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Adanya jaminan pasokan bahan-bahan cetak
dan penggandaan dalam mendukung sarana
adminsitratif
8 Penyediaan makanan dan
minuman
Adanya jaminan pasokan makan minum guna
menambah kinerja dan aktifitas kerja
9 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Adanya hubungan koordinasi terpadu untuk
meningkatkan fungsi pengawasan dan
pelayanan bidang informasi dalam wilayah
provinsi Sulawesi Barat
10 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah
Terpadunya seluruh program kerja melalui
rapat bersama dengan Komisi Informasi Pusat
atau Komisi Informasi Daerah lainnya.
11 Pengelolaan administrasi
perkantoran dan pengendalian
kepegawaian
Adanya sistem pengelolaan dan pengendalian
administrasi di lingkup perkantoran yang
ditangani secara baik dan profesional
V Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
Adanya jaminan pasokan perlengkapan dan
peralatan kantor yang mendukung efektifitas
dalam bekerja
2 Pengadaan mebeleur Adanya jaminan pasokan barang mebeleur
kantor yang mendukung efektifitas dalam
bekerja
3 Penyediaan perlengkapan
komputer dan asesoris
Adanya jaminan pasokan perlengkapan
komputer dan sarana pendukung lainnyar yang
mendukung efektifitas dalam bekerja
4 Pemeliharaan rutin / berkala
gedung kantor
Adanya jaminan pemeliharaan gedung kantor
guna mneunjang efektifitas dalam bekerja
35
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
VI Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1 Penyusunan RKA / DPA – SKPD Adanya bahan RKA / DPA – SKPD yang
disusun tepat waktu
2 Penyusunan laporan
pertanggungjawaban keuangan
Adanya bahan laporan pertanggungjawaban
keuangan yang disusun tepat waktu dan
akuntabilitas
3.3. KELOMPOK SASARAN
Dari keseluruhan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan
dirancang maka masing-masing memiliki tujuan yang sama yaitu penguatan
kelembagaan dalam upaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat
yang membutuhkan informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan
sosialnya serta bagian penting bagi ketahanan nasional. Program dan kegiatan
dalam kaitannya dengan rencana strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat
diarahkan pada beberapa kelompok sasaran yang menjadi target utama dalam
rangka mewujudkan keterbukaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat
sehingga nantinya tercipta sebuah kondisi dimana antara penyedia dan pengelola
informasi dengan pemohon informasi saling membutuhkan satu sama lain.
Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud di atas diurai menjadi 3 (tiga)
bagian, dimana masing-masing bagian memiliki karakteristik tersendiri dan
diharapkan dapat berperan serta memberikan masukan, kritikan dan apresiasi bagi
pengembangan keterbukaan informasi publik. Adapun ketiga kelompok sasaran
dimaksud adalah :
1. Penyelenggara negara
2. Badan publik lainnya
3. Masyarakat
Penyelenggara negara merupakan kelompok sasaran yang menjadi target
utama karena sebagian besar anggaran negara atau daerah tersedot habis untuk
36
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
pembangunan di segala bidang sehingga perlu dioptimalkan pengawasannya.
Kemudian badan publik lainnya juga merupakan bagian dari sasaran kelompok,
walaupun hanya sedikit menggunakan anggaran negara atau daerah tetapi dapat
berpengaruh bagi hal-hal menyangkut kepentingan publik. Kemudian yang
terakhir dijadikan kelompok sasaran adalah masyarakat yang diharapkan dapat
memaksimalkan peran sertanya bagi pengawasan penyelenggaraan negara dan
badan publik lainnya serta segala sesuatu berakibat pada kepentingan publik.
BAB IV
PENUTUP
4.1. KESIMPULAN
Sebagai penutup dari penyusunan rencana strategis Komisi Informasi
Provinsi Sulawesi Barat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
menegaskan bahwa badan publik bukan hanya menyediakan alasan rencana
pembuatan kebijakan publik namun lebih jauh dari itu memiliki kewajiban
yang mesti dijalankan sebagaimana termaktub Publik pasal 7 yaitu badan
publik wajib :
1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang
berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain
informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
3. Melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan
Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien
sehingga dapat diakses dengan mudah.
4. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk
memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
37
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat
pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan
keamanan negara.
Pembentukan KI provinsi Sulawesi Barat bukan hanya merupakan amanah
undang-undang untuk dijalankan namun lebih dari itu kehadirannya
diharapkan mampu merangsang publik guna mengoptimalkan pengawasan
terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala
sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
Peran serta Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan
semua ini adalah memberikan masukan kepada pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten dalam bentuk sebuah aturan tentang standarisasi
pelayanan publik secara optimal yang didalamnya termaktub keterlibatan
publik dalam setiap perencanaan pembangunan daerah. Kemudian Komisi
Informasi Publik Provinsi Sulawesi Barat juga akan melakukan evaluasi dan
monitoring dari setiap aturan yang ditetapkan agar senantiasa
berkesinambungan. Salah satu bidang yang ada di Komisi Informasi Publik
Provinsi Sulawesi Barat adalah bidang evaluasi dan monitoring yang akan
memantau sejauh mana badan publik memenuhi kewajibannya dalam melayani
kepentingan publik akan informasi. Bidang inilah yang akan merencanakan
berbagai program untuk mendukung upaya pemenuhan hak publik terhadap
kewajiban badan publik.
Beberapa langkah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang
menyangkut kepentingan publik berjalan tanpa landasan kuat dan tidak
mengikutsertakan publik sebagai bagian dari transparansi sehingga keluaran
hasil dari kebijakan tersebut tidak tepat sasaran. Pasal 3 butir c dari Undang-
Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah
menjelaskan bahwa tujuan Undang-Undang ini salah satunya mendorong
partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Jadi tugas
KI ke depan salah satunya adalah berkoordinasi dengan pengambil kebijakan
38
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
agar setiap setiap kebijakan yang dikeluarkan disertai dengan keikutsertaan
masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan informasi.
Penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun dari kelembagaan Komisi
Informasi Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap
perencanaan kegiatan yang dituangkan dalam surat keputusan. Dengan
demikian arah kebijakan kelembagaan yang tugas pokoknya menjalankan
amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik akan lebih terarah dan fokus melayani kepentingan publik akan hak
informasi dan menata sistem layanan keterbukaan informasi publik.
Arah kebijakan strategis untuk penyusunan rencana startegis 2017-2022 adalah
mengacu pada misi yang diemban, dimana kebijakan penguatan lembagaan
termasuk penting dilakukan mengingat komisi infromasi disamping sebagai
lembaga mandiri juga merupakan lembaga negara yang bersifat independen.
Peran serta para anggota dalam mengemban tugasnya haruslah senantiasa
memiliki kredibilitas dan integritas terutama dalam melaksanakan proses
penyelesaian sengketa informasi.
Dari hasil pemaparan tugas pokok masing-masing bidang maka sasaran utama
yang akan tercapai dalam rangka memberikan pelayanan secara prima kepada
masyarakat adalah adanya kesinambungan program dan kegiatan antar bidang
sehingga fungsi koordinasi antar bidang akan terjembatani dengan adanya
bidang umum dan perencanaan yang mana dijabat oleh Ketua Komisi
Informasi Provinsi Sulawesi Barat. Bidang umum dan perencanaan merupakan
garda terdepan dari seluruh perencanaan program dan kegiatan kemudian
akan dievaluasi hasilnya agar pelaksanaannya dikemudian hari lebih baik dan
terarah.
Rencana strategis yang telah tersusun berdasarkan tugas pokok masing-
masing bidang yang diselaraskan dengan visi dan misi diharapkan dapat
berkesinambungan dan bersinergi dengan rencana pembangunan jangka
39
Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022
panjang di seluruh kabupaten dan pemerintah provinsi sehingga transparansi
penggunaan dan pengelolaan anggaran dapat diketahui publik.
Dari keseluruhan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan
dirancang maka masing-masing memiliki tujuan yang sama yaitu penguatan
kelembagaan dalam upaya memberikan pelayanan maksimal kepada
masyarakat yang membutuhkan informasi untuk pengembangan pribadi dan
lingkungan sosialnya serta bagian penting bagi ketahanan nasional
4.2. LAMPIRAN
1. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/351/Sulbar/V/2016
tanggal 19 Mei 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi
Provinsi Sulawesi Barat masa jabatan 2016-2020.
2. Surat Keputusan Komisi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat Nomor
NOMOR : 01/VI/KISB-KPTS/2016 tahun 2016 tentang Penetapan Ketua, Wakil
Ketua, Struktur Kelembagaan dan Pengisian Jabatan Komisi Informasi Provinsi
Sulawesi Barat Masa Jabatan 2016-2020.
3. Surat Keputusan Komisi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat Nomor
NOMOR : 02/VI/KISB-KPTS/2016 tahun 2016 tentang Penetapan Tim Pelaksana
Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat
tahun 2017-2022.
4. Surat Keputusan Komisi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat Nomor :
08/VI/KISB-KPTS/2016 tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi
Informasi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022.
Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal : 31 Oktober 2016
KETUA KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI BARAT
RAHMAT
Recommended