RENCANA STRATEGIS KOMISI INFORMASI PROVINSI … 02.pdf · 2016-11-04 · dan informasi karena pada masa itu penyampaiannya masih secara manual dilakukan ... Pemilihan umum dengan

1

Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022

RENCANA STRATEGIS

KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT

TAHUN 2017-2022

DALAM UPAYA MEWUJUDKAN

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

MENUJU SULAWESI BARAT YANG MALAQBI

MAMUJU

2016

2


RENCANA STRATEGIS

KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT

TAHUN 2017-2022

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG SEJARAH

Perubahan teknologi dalam dunia komunikasi dan informasi dari satu dekade

ke dekade berikutnya membawa perubahan mendasar dalam tatanan bermasyarakat

yang juga berpengaruh dalam tatanan pemerintahan. Pada awal masa rezim orde

baru,hal tersebut belum memberikan andil dalam perubahan teknologi komunikasi

dan informasi karena pada masa itu penyampaiannya masih secara manual dilakukan

sehingga sebuah informasi yang keluar dari tingkat pusat membutuhkan waktu

sedikitnya 1 (satu) minggu untuk dikuasai pada tingkat desa. Hal ini berpengaruh

pada tingkat layanan atau akses masyarakat dalam mendapatkan haknya sebagai

warga negara. Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) misalnya,

membutuhkan waktu lama karena sistem informasi yang terbangun saat itu masih

manual dan memerlukan berbagai kendala dalam birokrasi. Pada masa itu juga

secara sosiologis masih terbayang peristiwa G 30 S PKI sehingga setiap informasi

menyangkut kepentingan pemerintah masih dalam bayangan rahasia negara yang

mesti ditutup rapat dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara. Praktis

masyarakat belum bisa mengakses informasi secara bebas dengan alasan demikian.

Kemudian kebebasan berpendapat dan kebebasan pers masih sebuah angan-angan

yang sulit terwujud karena sekali lagi atas nama stabilitas keamanan negara menjadi

prioritas utama.

3


Pada dekade berikutnya sistem komunikasi dan informasi telah mengalami

perubahan yang cukup pesat pada era awal tahun 1990-an,dimana pemerintah telah

membuka diri dengan sistem keterbukaan yang mulai terasa walaupun masih dalam

pengawasan ketat rezim penguasa. Pemilihan umum dengan slogan langsung,

umum, bebas dan rahasia (luber) telah menjadi ikon perubahan pada masanya, inilah

tonggak sejarah dunia keterbukaan informasi di Indonesia. Kemajuan bidang

informasi pada awal era tahun 1990-an juga dialami pada bidang industri penyiaran

dimana penggunaan frekuensi sebagai ranah publik sudah tidak didominasi oleh

pemerintah dalam hal ini TVRI namun telah membuka keran kepada pihak swasta

sehingga banyak bermunculan stasiun televisi swasta dengan keberagaman isi siaran

(diversity of content), namun masih ada keterbatasan dalam hal penyebaran

informasi melalui pemberitaan yang masih dikontrol oleh penguasa melalui

direktorat jenderal radio dan televisi, departemen penerangan saat itu.

Tonggak sejarah reformasi di negara ini mulai muncul pada masa mundurnya

mantan Presiden Soeharto dengan adanya masa transisi pemerintah saat itu yang

melahirkan banyak perubahan mendasar, utamanya dalam bidang komunikasi dan

informasi. Adanya amandemen Undang-Undang dasar 1945 hingga empat kali

khususnya bidang pemerintahan daerah mengalami bentuk perubahan mendasar

yang menjadi pegangan adanya sistem otonomi daerah dalam memberikan

kesempatan ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiriurusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakatmelalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan, dan peran sertamasyarakat, serta peningkatan daya saing daerah

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan

kekhususansuatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian dengan munculnya banyak daerah otonom baru memberikan

bukti bahwa pemerintah saat itu benar-benar ingin memberikan kesempatan luas

kepada pemerintah daerah yang layak untuk dimekarkan guna memudahkan akses

layanan kepada masyarakat. Seperti lahirnya provinsi Sulawesi Barat merupakan buah

4


karya dari hasil perubahan sistem pemerintahan dimana dengan lahirnya Undang-

Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan provinsi Sulawesi Barat

sehingga saat ini masyarakat lokal menikmati buah hasil pembentukan provinsi ini.

Dibidang penyelenggaraan pemilihan umum, dulunya dipegang kendali oleh

pemerintah kini telah berubah wajah dengan dibentuknya Komisi Pemilihan Umum

(KPU) dari tingkat pusat ke daerah provinsi, kota dan kabupaten, dimana seluruh

komisionernya merupakan perwakilan masyarakat sehingga dianggap merupakan

sejarah lahirnya sistem pemilihan umum yang dikelola oleh sebuah komisi yang

independen bebas dari kepentingan manapun.

Dibidang penegakan hukum dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) merupakan hasil reformasi sebagai bentuk masukan dan desakan

publik bagi penguasa saat itu yang menganggap masalah penegakan hukum masih

jauh dari harapan, sekali lagi ini semua terwujud berkat adanya keterbukaan publik

memberikan suaranya bagi kepentingan bangsa dan negara.

Tonggak era reformasi melahirkan banyak sekali komisi-komisi yang sifatnya

independen mulai dari komisi pengawas persaingan usaha yang terbentuk di tahun

1999, kemudian komisi penyiaran Indonesia di tahun 2002, menandaskan bahwa hal-

hal yang menyangkut kepentingan publik tidak lagi berada dalam domain

pengelolaan oleh pemerintah namun diserahkan kepada komisi dimaksud .

Pada tahun 2000 mulai muncul suara publik yang menyerukan terbentuknya

sebuah komisi yang tugas pokoknya mengawal dan menjamin hak-hak publik dalam

mengetahui atau mengakses informasi kepada pemerintah atau badan publik lainnya.

Hal ini dianggap sangat penting karena hak-hak dasar masyarakat untuk mengetahui

seberapa banyak anggaran yang telah digunakan oleh pemerintah yang berasal dari

dana publik atau pajak dan penerimaan lainnya bisa diketahui hasilnya. Kemudian

dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya melalui pengembangan pribadi dan

lingkungan sosialnya, maka publik berhak mendapatkan hak-haknya melalui

informasi yang dapat diakses dengan mudah. Hal inilah mendorong berbagai pihak

5


mendorong agar prinsip keterbukaan informasi bagi publik dapat dikawal dan

diperjuangkan melalui sebuah wadah yang mandiri, bebas dari kepentingan apapun.

Alhasil berkat perjuangan yang panjang akhirnya rancangan undang-undang

tentang keterbukaan informasi publik sudah mulai masuk dalam pembahasan di DPR

RI pada tahun 2006 dan membutuhkan waktu dua tahun tepatnya tanggal 30 April

2008 telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Banyak tarik

ulur terhadap pasal demi pasal dalam setiap pembahasan, mulai dari persoalan kata

mandiri yang merupakan jargon resmi komisi ini kemudian juga pada masalah

kewenangan hak untuk melakukan mediasi, dimana usulan DPR RI memberikan

ruang kepada komisi informasi untuk melakukan hal itu, namun dari usulan

pemerintah agar adanya komisi lain yang lebih tepat melakukannya.

Kemudian penanganan sengketa informasi yang jika tahapannya telah masuk

ke ranah pengadilan dibatasi waktunya sampai 14 (empat belas) hari untuk

diputuskan, merupakan usulan DPR RI, kemudian masa jabatan komisi informasi yang

diusul oleh DPR RI adalah lima tahun namun dikunci oleh pemerintah menjadi empat

tahun, hal-hal seperti ini membutuhkan waktu pembahasan kurang lebih dua tahun,

walaupun pada akhirnya ditarik kesimpulan bahwa lahirnya undang-undang ini dapat

diasumsikan untuk memuaskan semua pihak, terlepas dari pandangan seperti itu

namun publik merasa dengan adanya undang-undang ini adalah telah cukup

nyaman memberikan jaminan bagi hak-hak mereka mendapatkan informasi.

Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan provinsi ke 33 terbentuk memiliki

sejarah pembentukan komisi informasi yang sedikit rumit perjalanannya, namun

dibanding dengan beberapa daerah lainnya adalah memiliki kesamaan waktu yang

hampir sama. Titik kompromi pembentukannya cukup lama, dimana antara ekeskutif

dengan legislatif yang tadinya belum memiliki kesamaan pandangan pada akhirnya

luluh demi terbentuknya komisi ini yang telah lama diharapkan kehadirannya oleh

masyarakat. Bila diperhatikan dengan menengok sejarah pembentukan komisi yang

murni pendanaannya berasal dari APBD, maka sebelumnya telah lahir komisi

6


penyiaran Indonesia daerah (KPID) Sulawesi Barat pada tahun 2008. KPID lahir berkat

hak inisatif DPRD yang menginginkan agar ranah publik penggunaan frekuensi dapat

diawasi untuk kemaslahatan masyarakat lokal. Sejarah pembentukan komisi ini cukup

singkat dan tidak terjadi friksi yang berarti sehingga dapat dinyatakan bahwa

pemerintah bersama DPRD menganggap kehadiran sebuah komisi ini merupakan

bagian dari fungsi pelengkap penyelenggaraan negara agar berdaya guna dan

membantu masyarakat memanfaatkan setiap potensi yang ada serta membantu

penyebaran informasi dan hiburan secara sehat.

Kemudian pada tahun 2010 (dua tahun sejak adanya Undang-Undang KIP)

dengan dimotori media lokal maka pembentukan komisi informasi provinsi Sulawesi

Barat sudah mulai disuarakan, pemberitaan tentang hal ini juga semakin gencar

sehingga diharapkan saat itu baik pemerintah provinsi ataupun DPRD dapat

membuat kebijakan guna memanfaatkan kewenangannya agar pembentukan komisi

informasi segera terwujud. Namun hal tersebut belum gayung bersambut,

pemerintah provinsi saat itu masih berjuang untuk mengejar target wajar tanpa

pengecualian (WTP) dalam hal pengelolaan anggaran sehingga menunggu waktu

yang tepat agar komisi informasi dapat terbentuk. Disisi lain, masyarakat menunggu

hak inisiatif DPRD terhadap pembentukan komisi informasi sebagaimana

pembentukan KPID Sulawesi Barat, namun tanpa penjelasan rinci hak tersebut tidak

muncul sehingga publik dan para awak media terus melakukan dorongan.

Alhasil dari buah perjuangan ini akhirnya tahun 2014 terbentuklah panitia

seleksi yang dikoordinir oleh pemerintah provinsi dan tidak lama berselang

pendaftaran calon anggota komisi informasi provinsi Sulawesi Barat telah dibuka,

walaupun terjadi friksi ditengah jalan antara pemerintah provinsi dengan komisi 1,

namun jika ditarik benang kusutnya adalah semata-mata kedua belah pihak

mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam bertindak agar kelak komisi informasi

yang akan terbentuk memiliki legalitas kuat dan kapasitas sebagai lembaga mandiri.

7


I.2. LATAR BELAKANG MASALAH

Banyak pihak menginginkan agar Komisi Informasi dapat terbentuk bukan

hanya sebatas di tingkat pemerintah provinsi namun juga merambah ke pemerintah

kabupaten. Tentunya ada berbagai pertimbangan kenapa mesti demikian dan jika

ditarik kebelakang sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang sejarah maka

akar permasalahan timbul karena hak publik belum sepenuhnya diakomodir oleh

pemerintah daerah dalam hal keterbukaan informasi, padahal Undang-Undang

Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah mengamanatkan

hal tersebut. Kemudian untuk memudahkan layanan informasi di setiap kabupaten

maka Komisi Informasi semestinya berdiri agar penyelesaian sengketa informasi

dapat cepat tuntas, apalagi adanya dana desa yang digelontorkan melalui APBN dan

APBD diperlukan penguatan pemberdayaan masyarakat terhadap pengawasannya.

Khusus di wilayah provinsi Sulawesi Barat melalui pemberitaan di berbagai

media, banyak masyarakat atau kelompok masyarakat yang kesulitan memperoleh

informasi tentang sejauh mana proses anggaran pembangunan daerah sehingga

terjadi check and balance. Beberapa pemerintah daerah masih menutup diri dalam

hal keterbukaan informasi dan hampir setiap unit kerja belum menampakkan tanda-

tanda sebuah badan publik dengan menyediakan minimal papan informasi yang

berisi tentang kegiatan, pengadaan, kinerja, dan laporan keuangan secara berkala.

Bila melihat UU Keterbukaan Informasi Publik maka badan publik bukan

hanya menyediakan alasan rencana pembuatan kebijakan publik namun lebih jauh

dari itu memiliki kewajiban yang mesti dijalankan sebagaimana termaktub pada UU

Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 yaitu badan publik wajib :

1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada

di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi

yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

8


3. Melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik

harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi

untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses

dengan mudah.

4. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk

memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat

pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan

keamanan negara.

6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai

dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media

elektronik dan nonelektronik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi bahwa

dalam rangka pelayanan informasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien maka

badan publik menyediakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

guna memudahkan pelayanan permintaan informasi publik. Sejarah pembentukan

PPID di Sulawesi Barat telah dimulai sekitar tahun 2012 dimana melalui Biro Humas

dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai induk PPID telah

mengkoordinasikan pembentukan PPID pada setiap badan publik namun aplikasi

dan penerapannya belum maksimal dilakukan karena petunjuk teknis serta

pelaksanaannya belum terealisasi dan sekali lagi kondisi yang mengharuskan adanya

Komisi Informasi yang akan mengkoordinir guna menghidupkan PPID tersebut.

Adapun PPID yang telah terbentuk di Sulawesi Barat masing-masing di pemkab

Mamuju, pemkab Polewali Mandar, pemkab Majene dan pemprov Sulawesi Barat.

Memperhatikan hal-hal yang telah dipaparkan maka jelas kehadiran Komisi

Informasi dibutuhkan untuk menata permasalahan yang ada saat ini sehingga

menguntungkan masyarakat mengetahui setiap informasi yang ada dibadan publik

dan lebih jauh dari itu maka idealnya publik mengetahui rencana pembuatan

9


kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan

publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Kemudian dengan

terbentuknya PPID juga menjadi tugas Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat guna

memberdayakan fungsinya dan masih tersisa 3 (tiga) kabupaten yaitu Mamuju

Tengah, Mamuju Utara dan Mamasa yang akan didorong membentuk PPID.

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/351/Sulbar/V/2016

tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi provinsi Sulawesi Barat masa

jabatan 2016-2020, ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2016, menjadi payung

hukum bagi Komisi Informasi (KI) provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas

pokok, fungsi, kewenangan dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 14 tahun 2008. Surat Keputusan ini juga merupakan jawaban dari

pihak pemerintah provinsi yang senantiasa bersikap konsisten terhadap

permasalahan keterbukaan informasi publik yang akan segera ditangani dan

direspon oleh Komisi Informasi. Otomatis pemerintah provinsi ataupun pemerintah

daerah lainnya akan siap menghadapi keterbukaan informasi dalam bentuk wujud

transparansi dalam segala hal menyangkut kepentingan publik.

Pembentukan KI provinsi Sulawesi Barat bukan hanya merupakan amanah

undang-undang untuk dijalankan namun lebih dari itu kehadirannya diharapkan

mampu merangsang publik guna mengoptimalkan pengawasan terhadap

penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang

berakibat pada kepentingan publik.

Pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat selama kurun waktu sepuluh

tahun terakhir begitu massif dilakukan disemua lini, namun hasilnya masih kurang

optimal dirasakan oleh masyarakat dimana salah satu kendala adalah prasarana yang

telah dibangun kurang berdaya guna atau kualitas hasilnya kurang baik. Hal ini

terjadi karena pemerintah daerah kurang memberikan ruang kepada publik dalam

hal meminta masukan atau saran, baik itu secara formil ataupun non formil. Secara

formil wadah musyawarah rencana pembangunan yang setiap tahun diadakan

10


kurang memaksimalkan peran publik sehingga hanya memuaskan beberapa

kelompok saja yang menikmati hasil pembangunan.

Selanjutnya beberapa langkah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala

Daerah yang menyangkut kepentingan publik berjalan tanpa landasan kuat dan tidak

mengikutsertakan publik sebagai bagian dari transparansi sehingga keluaran hasil

dari kebijakan tersebut tidak tepat sasaran. Pasal 3 butir c dari Undang-Undang

Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menjelaskan

bahwa tujuan Undang-Undang ini salah satunya mendorong partisipasi masyarakat

dalam proses pengambilan kebijakan publik. Jadi tugas KI ke depan salah satunya

adalah berkoordinasi dengan pengambil kebijakan agar setiap setiap kebijakan yang

dikeluarkan disertai dengan keikutsertaan masyarakat sebagai bagian dari

keterbukaan informasi.

Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke 4) pada pasal 28F menjelaskan

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Inilah yang paling mendasari

kenapa Komisi informasi itu terbentuk sebagai jaminan agar masyarakat memperoleh

haknya selaku warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Dari berbagai ulasan yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa

tugas utama KI yang salah satunya adalah menetapkan kebijakan umum pelayanan

informasi publik dan menetapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya.

Disini nantinya KI berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna menjembatani

bagaimana standar pelayanan informasi yang baik, efisien dan mudah diterima oleh

masyarakat. Guna mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat, dan

sederhana maka setiap Badan Publik memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID), hal ini merupakan tugas penting bagi KI agar seluruh badan

publik di Sulawesi Barat telah memiliki PPID.

11


UU Keterbukaan Informasi Publik telah dirancang untuk menghadapi kondisi

apapun dalam hal menjamin warga negara mendapatkan informasi dari badan

publik, termasuk diantaranya bilamana badan publik tidak memiliki itikad baik untuk

melayani permintaan masyarakat dalam hal menyangkut permintaan informasi.

Bilamana terjadi maka kondisi ini dinamakan sengketa informasi antara pemohon

informasi dengan badan publik. Disinilah letak peran serta KI guna mengatasi hal

tersebut, dilakukan dengan cara mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi, bergantung

kepada masing-masing pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa informasi ini

diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publikpada pasal 26 ayat (1) butir a

menjelaskan “Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus

permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau

Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan

alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Dari beberapa ulasan tentang latar belakang sejarah dan latar belakang

masalah maka dapat ditarik beberapa point penting yang berhubungan dengan

tugas pokok yang telah diuraikan untuk disusun arah kebijakan dan langkah-langkah

guna menetapkan rencana kerja dan kegiatan yang strategis sifatnya guna menjamin

sinkronisasi program dan kebijakan yang berjalan secara bersama.

Penetapan rencana kerja dan kegiatan dibuat untuk masa 5 (lima) tahun

dalam format rencana startegis (renstra) bertujuan memberdayakan tugas pokok

fungsi masing-masing bidang di KI Sulawesi Barat agar sejalan dengan fungsi

pelayanan dan pengawasan terhadap keterbukaan informasi publik yang menjamin

hak publik mendapatkan informasi.

I.3. PENGERTIAN DAN FUNGSI RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan kebijakan kelembagaan Komisi Informasi

provinsi Sulawesi Barat dalam wujud kegiatan dan anggaran dalam kurun waktu 5

(lima) tahun mendatang guna menyelaraskan antara tugas pokok dan fungsi dengan

12


kebutuhan organisasi dalam melayani kepentingan publik. Rencana Strategis

membutuhkan adanya isu-isu strategis ke depan guna mengantisipasi segala hal

yang menyangkut dinamika kelembagaan dan perkembangan teknologi informasi

serta perubahan regulasi bidang komunikasi dan informasi. Rencana Strategis

disusun dengan metode inisiatif setiap koordinator bidang dalam menghimpun

segala tugas pokok yang dimiliki beserta uraian tugas. Dibutuhkan bahan

pembanding dalam membuat Rencana Strategis dengan melakukan koordinasi

dengan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi daerah lain guna

memperkaya bahan penyusunan agar sesuai dengan maksud dan tujuan. Kemudian

yang terakhir adalah melibatkan publik dalam bentuk uji publik terhadap

penyusunan Rencana Strategis ini sebelum ditetapkan secara resmi. Adanya

keterlibatan masyarakat disini merupakan amanat UU Keterbukaan Infromasi Publik

karena ke depan masyarakatlah yang akan menikmati dan merasakan adanya

Rencana Strategis ini sebagai hak mereka untuk mengoptimalkan pengawasan

terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.

Rencana Strategis berfungsi sebagai wadah dalam menghimpun segala

kebutuhan dan tantangan akan program kerja Komisi Informasi Provinsi Sulawesi

Barat ke depan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan adanya Rencana

Strategis ini maka fungsi pelayanan publik akan lebih terarah dan identifikasi setiap

permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan akan lebih mudah diantisipasi.

Disamping itu Rencana Strategis juga akan berfungsi mengontrol segala kebijakan

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat agar tidak salah sasaran dan efektif serta

tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan stakeholder terkait. Kemudian

menyangkut anggaran kerja akan lebih efisien sehingga tidak terjadi duplikasi

anggaran yang bersifat pemborosan.

Rencana Strategis kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat juga

diarahkan agar sesuai dengan penyelenggaraan pembangunan daerah atau sesuai

dari salah satu point dari rencana pembangunan jangka menengah pemerintah

provinsi Sulawesi Barat dimana salah satunya adalah keterbukaan atau tranparansi

13


dalam hal pengelolaan sistem pemerintahan yang bebas dari kolusi, korupsi dan

nepotisme. Sejalan dengan hal ini maka sesuai dengan visi dan misi dari

kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat adalah mewujudkan

keterbukaan informasi publik menuju Sulawesi Barat yang malaqbi.

Jika diteliti dengan seksama maka apa yang tercanang dalam rencana

pembangunan jangka menengah pemerintah provinsi Sulawesi Barat yang salah satu

tujuannya juga merupakan arah kebijakan yang akan ditempuh oleh kelembagaan

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat dalam hal pembangunan infrastruktur yang

memadai. Pembangunan infrastruktur jika tidak diawasi rencana dan

pembangunannya maka secara tidak langsung berpengaruh kepada akses publik.

Oleh sebab itu pembangunan infrastruktur seharusnya bersifat terbuka dalam hal

perencanaan dan melibatkan publik sebagai user sehingga kualitas hasilnya dapat

merata dirasakan oleh seluruh masyarakat Sulawesi Barat.

Peran serta Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Barat dalam

mewujudkan semua ini adalah memberikan masukan kepada pemerintah provinsi

dan pemerintah kabupaten dalam bentuk sebuah aturan tentang standarisasi

pelayanan publik secara optimal yang di dalamnya termaktub keterlibatan publik

dalam setiap perencanaan pembangunan daerah. Kemudian Komisi Informasi Publik

Provinsi Sulawesi Barat juga akan melakukan evaluasi dan monitoring dari setiap

aturan yang ditetapkan agar senantiasa berkesinambungan. Salah satu bidang yang

ada di Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Barat adalah bidang evaluasi dan

monitoring yang akan memantau sejauh mana badan publik memenuhi

kewajibannya dalam melayani kepentingan publik akan informasi. Bidang inilah yang

akan merencanakan berbagai program untuk mendukung upaya pemenuhan hak

publik terhadap kewajiban badan publik.

I.4. PROSES PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Barat akan

diuraikan menjadi berbagai rencana kerja yang setiap tahun stagnan atau berubah

14


sesuai dengan kebutuhan. Rencana kerja yang sifatnya stagnan (setiap tahun

dianggarkan) tentunya merupakan pokok utama dari tugas fungsi dan kewenangan

dari Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Barat, seperti kegiatan pelayanan

penyelesaian sengketa informasi. Kegiatan ini melekat di bidang Penyelesaian

Sengketa Informasi yang mana setiap tahun mesti dianggarkan guna mewujudkan

sistem pelayanan sengketa informasi secara tepat, cepat dan biaya murah. Kegiatan

penyelesaian sengketa infromasi tidak dapat dikalkulasi secara kuantitatis berapa

aduan yang akan masuk namun indikator capaiannya dapat diperkirakan dengan

melihat parameter sejauh mana fungsi kelembagaan ini berjalan dalam memberikan

kesadaran kepada badan publik terhadap kewajibannya.

Beberapa program kerja dan kegiatan yang sifatnya stagnan juga ditemukan

pada bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi dan juga pada bidang Kelembagaan

dan hubungan Antar Lembaga yang nantinya akan terurai pada bab berikutnya

secara rinci. Ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam proses penyusunan

rencana kerja ini adalah diuraikan yaitu :

1. Atas inisiatif para masing-masing koordinator yang tertuang kebijakan umum

anggaran dan rencana kerja bidang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat.

2. Dari inisiatif akan koordinasikan dengan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi

Sulawesi Barat atau yang menangani penatakelolaannya untuk menyesuaikan

sistem penganggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Setelah melalui Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat maka akan

dibuat rencana kerja dan anggaran sementara untuk dipublikasikan kepada

masyarakat melalui sarana penyebaran melalui website atau media massa dan

mengajak peran serta publik secara langsung dalam kegiatan diskusi publik.

Disini rencana kerja dan anggaran Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat akan

diuji publik dalam arti masyarakat akan memberikan bahan masukan dan

kritikannya.

4. Setelah melalui tahapan uji publik maka dilakukan sinkronisasi program dengan

melibatkan publik untuk melihat melalui sarana website yang telah dimiliki

15


dengan tujuan agar kegiatan yang akan diprogramkan memiliki output yang jelas

dan mencapai indikator kinerja yang efektif serta memiliki tolak ukur kinerja yang

sesuai dengan capaian.

5. Tahapan proses selanjutnya adalah apabila telah menjadi sebuah dokumen

pelaksanaan anggaran (DPA) baik di lingkup kelembagaan Komisi Informasi

Provinsi Sulawesi Barat maupun di Sekretariat maka akan dipublikasikan melalui

web resmi milik Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat dalam bentuk ringkasan

setiap program dan kegiatan, mencakup besaran anggarannya.

6. Tahapan terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap seluruh program kerja dan

kegiatan yang telah dilaksanakan untuk dijadikan bahan kajian dan dilaksanakan

setiap triwulan. Apabila ada program kerja yang tidak memenuhi capaian

program maka dilakukan re-evaluasi dengan kemungkinan terjadi pergeseran

kegiatan di anggaran perubahan atau dilakukan penambahan anggaran guna

mencapai sasaran yang hendak dicapai.

I.5. LANDASAN HUKUM

Pemuatan rencana startegis KI provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022 tidak

lepas dari dasar hukum penyusunanya, terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang,

Peraturan Pemerintahdan ketentuan lainnya yang mengatur tentang tugas, fungsi,

kewenangan KI provinsi Sulawesi Barat , serta pedoman yang dapat dijadikan acuan.

Adapun landasan hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke 4);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

16


5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 11 tahun 2014 tentang Komisi

Informasi Provinsi Sulawesi Barat;

9. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/351/Sulbar/V/2016

tanggal 22 Mei 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi provinsi

Sulawesi Barat masa jabatan 2016-2020.

I.6. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun dari kelembagaan Komisi Informasi

Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap perencanaan

kegiatan yang dituangkan dalam surat keputusan. Dengan demikian arah

kebijakan kelembagaan yang tugas pokoknya menjalankan amanat Undang-

Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akan lebih

terarah dan fokus melayani kepentingan publik akan hak informasi dan menata

sistem layanan keterbukaan informasi publik.

b. TUJUAN

Penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun dari kelembagaan Komisi Informasi

Provinsi Sulawesi Barat adalah bertujuan :

1. Agar sinkronisasi antara setiap kegiatan dan tugas pokok dan kewenangan

senantiasa berjalan bersama.

2. Mewujudkan adanya sinergitas antara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi

Barat dengan stakeholder terkait.

17


3. Menopang keberadaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka mengembangkan masyarakat

informasi.

I.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat akan

dilakukan dengan menguraikan pokok bahasan secara sistematis (sesuai dengan

kebutuhan dan perencanaan) yang secara garis besar ditata sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG SEJARAH

1.2. LATAR BELAKANG MASALAH

1.3. PENGERTIAN DAN FUNGSI RENCANA STRATEGIS

1.4. PROSES PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

1.5. LANDASAN HUKUM

1.6. MAKSUD DAN TUJUAN

1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. STRUKTUR KELEMBAGAAN

2.2. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

2.3. VISI DAN MISI

2.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

2.5 KEKUATAN DAN TANTANGAN

BAB III RENCANA PROGRAM

3.1. RENCANA KERJA DAN KEGIATAN

3.2. INDIKATOR KINERJA

3.3. KELOMPOK SASARAN

18


BAB IV PENUTUP

4.1. PENUTUP

4.2. LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. STRUKTUR KELEMBAGAAN

Guna memudahkan pelayanan secara efektif ke masyarakat maka

kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat ditata dengan membuat

sebuah struktur kelembagaan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14

tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai lembaga baru yang

terbentuk maka struktur kelembagaan memuat berbagai bidang yang berfungsi

sebagai penguatan peran kelembagaan secara internal disertai dengan penguatan

regulasi. Kemudian pelayanan informasi berupa penyelesaian sengketa informasi

juga bagian penting yang harus senantiasa diperhatikan karena hak publik untuk

mengetahui informasi adalah dijamin oleh undang-undang dasar 1945. Selanjutnya

tidak kalah penting disini adalah kegiatan evaluasi dan monitoring terhadap badan

publik untuk mengetahui sejauh mana badan publik melaksanakan kewajibannya

sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.

Struktur Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat terbentuk

bersama dengan penetapan Ketua dan Wakil Ketua, karena kedua fungsi ini

senantiasa beriringan guna penyelarasan program kerja. Struktur kelembagaan

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan pada tanggal 2 Juni 2016

(berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat Nomor

01/VI/KISB-KPTS/2016 tahun 2016 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Struktur

Kelembagaan dan Pengisian Jabatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat masa

jabatan 2016-2020. Adapun susunan struktur kelembagaannya adalah sebagai

berikut :

19


1. Bidang Umum dan Perencanaan;

2. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI);

3. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi;

4. Bidang Kelembagaan dan Hubungan Antar Lembaga; dan

5. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pasca PSI.

2.2. TUGAS POKOK FUNGSI DAN KEWENANGAN

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik pada pasal 26 menjelaskan tugas utama dari Komisi Informasi adalah :

a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa

InformasiPublik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan

oleh setiapPemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang ini;

b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan

c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Kemudian sesuai dengan pasal 27 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008,

Komisi Informasi memiliki kewenangan dalam hal :

a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;

b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik

terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa

Informasi Publik;

c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak

yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi

nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan

e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat

dapat menilaikinerja Komisi Informasi.

Berdasarkan tugas fungsi dan kewenangan yang telah diatur dalam

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

20


maka dapat disusun tugas pokok masing-masing bidang guna menjabarkan

pokok-pokok pikiran yang merupakan tugas utama dan kewenangan selaku

anggota Komisi Informasi. Dengan mengacu kepada bidang yang telah ditetapkan

maka hubungan antar bidang tetap dibutuhkan sebagai bentuk koordinasi dan

konsolidasi sehingga sinkronisasi masing-masing program per bidang berjalan

seiring dan saling membutuhkan.

Adapun tugas pokok masing-masing bidang telah dirumuskan sebagai

berikut :

1. Bidang Umum dan Perencanaan, memiliki tugas pokok antara lain :

a. mengkoordinasikan urusan administrasi yang berkaitan dengan

penandatanganan surat menyurat, surat keputusan, peraturan dan

dokumen terkait;

b. mengkoordinasikan urusan adminsitrasi yang berkaitan dengan hal-hal

yang bersifat umum;

c. mengkoordinasikan penugasan kedinasan bagi Anggota Komisi Informasi

Provinsi Sulawesi Barat, secara internal ataupun eksternal;

d. mengkoordinasikan peningkatan kapasiatas sumber daya manusia bidang

keterbukaan informasi publik;

e. mengkoordinasikan kegiatan rapat-rapat;

f. mengkoordinasikan urusan perencanaan, penyusunan dan evaluasi kerja

dan kegiatan.

2. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, memiliki tugas pokok antara lain :

a. mengkoordinasikan pelayanan dan penyelesaian aduan pemohon informasi

publik terkait sengketa informasi;

b. mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan mediasi;

c. mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan ajudikasi nonlitigasi;

d. melaksanakan fungsi koordinasi dengan pihak lain terkait penyelesaian

sengketa informasi.

21


3. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, memiliki tugas pokok antara lain :

a. mengkoordinasikan penanganan advokasi;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi;

c. mengkoordinasikan pengembangan edukasi bagi masyarakat; dan

d. melaksanakan fungsi koordinasi dengan pihak lain terkait pelaksanaan

kegiatan advokasi, sosialisasi dan edukasi.

4. Bidang Kelembagaan dan Hubungan Antar Lembaga, memiliki tugas pokok

antara lain :

a. mengkoordinasikan rancangan dan penyusunan regulasi kelembagaan dan

peraturan internal terkait;

b. mengkoordinasikan penyusunan surat keputusan internal kelembagaan;

c. mengkoordinasikan hubungan kerja sama dengan lembaga lain dan

pemberdayaan masyarakat;

d. melaksanakan fungsi koordinasi dengan pihak lain terkait pelaksanaan

kegiatan kelembagaan dan hubungan antar lembaga.

5. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pasca Penyelesaian

Sengketa Informasi, memiliki tugas pokok antara lain :

a. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring badan publik;

b. mengkoordinasikan evaluasi hasil monitoring badan publik;

c. mengkoordinasikan pemantauan hasil penyelesaian sengketa informasi;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pasca penyelesaian penyelesaian

sengketa informasi;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan database badan publik

terkait standarisasi layanan informasi;

f. melaksanakan fungsi koordinasi dengan pihak lain terkait pelaksanaan

kegiatan monitoring, evaluasi dan pemantauan pasca penyelesaian

sengketa informasi.

22


Dari hasil pemaparan tugas pokok masing-masing bidang maka sasaran

utama yang akan tercapai dalam rangka memberikan pelayanan secara prima

kepada masyarakat adalah adanya kesinambungan program dan kegiatan antar

bidang sehingga fungsi koordinasi antar bidang akan terjembatani dengan adanya

bidang umum dan perencanaan yang mana dijabat oleh Ketua Komisi Informasi

Provinsi Sulawesi Barat. Bidang umum dan perencanaan merupakan garda

terdepan dari seluruh perencanaan program dan kegiatan kemudian akan

dievaluasi hasilnya agar pelaksanaannya dikemudian hari lebih baik dan terarah.

2.3. VISI DAN MISI

1. VISI

Dalam penyusunan rencana strategis untuk 5 (lima) tahun mendatang

maka Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat perlu mencanangkan visi sebagai

tujuan utama fungsi pelayanan kepada masyarakat. Visi yang diemban oleh Komisi

Informasi Provinsi Sulawesi Barat bernuansa khas lokal dengan mengusung spirit

perpaduan antara pelayanan prima kepada publik dengan penguatan peran

kelembagaan agar berintegritas dan mandiri serta mendorong badan publik

bersikap profesional dalam melayani kepentingan penyediaan informasi publik.

Adapun VISI yang telah ditetapkan adalah :

”TERWUJUDNYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENUJU SULAWESI

BARAT YANG MALAQBI.”

Memperhatikan kalimat visi di atas maka dapat dijelaskan dengan melihat

kata per kata yang mengandung makna secara luas. Kata ”terwujudnya”

merupakan sebuah harapan yang ingin dicapai. Upaya ini merupakan sebuah

rencana kerja dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat yang

berkesinambungan.

Kalimat ”keterbukaan informasi publik” adalah sebuah kebijakan yang

dilakukan oleh badan publik untuk melaksanakan apa yang telah diamanatkan

23


dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu menyediakan,

memberikan dan menerbitkan infromasi publik sesuai dengan aturan yang ada.

Kata ”menuju” mengandung makna apabila semua badan publik telah

melaksanakan kewajibannya maka jalan menuju kesejahteraan rakyat akan lebih

mudah, ibarat sebuah kereta api yang berjalan pada relnya dan tidak mungkin

akan keluar jalur sampai tiba di stasiun akhir.

Kata ”malaqbi” merupakan bahasa daerah lokal yang pengertiannya

sangat luas dan dapat digunakan pada kondisi apapun. Untuk konteks visi ini

mengandung makna sebuah sistem pemerintahan dengan tata kelola yang baik

(good governance) dan tata pemerintahan yang bersih (clean government).

Jika dirangkaikan pengertian kata per kata maka disimpulkan bahwa visi

ini mengandung makna yaitu : dengan program kerja yang berkesinambungan

dan dilaksanakan secara utuh dengan dilandasi integritas dan kredibiltas tinggi

maka lebih memudahkan dalam mendorong badan publik bersifat terbuka

sehingga menciptakan sebuah sisitem pemerintahan yang baik.

Melihat makna visi di atas maka ada 2 (dua) sasaran yang hendak dicapai

adalah :

a. keterbukaan informasi publik akan dapat terwujud bila konsep standar layanan

informasi dapat dijalankan oleh setiap badan publik, untuk itu pembuatan

standar layanan informasi publik yang akan ditetapkan oleh Komisi Informasi

Provinsi Sulawesi Barat haruslah memihak bagi kepentingan publik.

b. keterbukaan informasi publik akan dapat terwujud bilamana masyarakat telah

menerima haknya untuk mengetahui setiap kebijakan yang akan diambil oleh

badan publik menyangkut kepentingan publik. Disini membutuhkan

monitoring terhadap setiap langkah kebijakan yang diambil oleh badan publik.

2. MISI

24


Guna mewujudkan visi tersebut menjadi kenyataan maka ada beberapa aspek yang

akan dibangun antara lain :

a. menjaga kredibilitas dan integritas lembaga dalam melaksanakan tugas pokok,

fungsi, kewenangan dan kewajiban;

b. menata sistem layanan informasi dalam membantu badan publik meningkatkan

pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

c. menjamin hak publik mendapatkan akses informasi;

d. mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal keterbukaan informasi

publik.

2.4. STRATEGI, ARAH DAN KEBIJAKAN

Perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan,

membutuhkan sebuah upaya untuk mencapai hasil dalam bentuk strategi dan

arah kebijakan yang mengacu pada rencana strategi untuk rentang waktu antara

2017 – 2021. Strategi dan arah kebijakan dapat tercapai bilamana semua

program kerja tahunan telah disusun dengan mengacu pada visi dan misi,

kemudian akan lebih efektif dan efisien bilamana dapat dirumuskan terlebih

dahulu dengan memperhatikan skala prioritas utama yang paling dekat dengan

kepentingan pelayanan publik. Adanya skala prioritas dimaksudkan untuk

efisiensi anggaran karena tidak semua program kerja dapat dilaksanakan 100%

pada tahun anggaran yang sama, bergantung kepada kebijakan anggaran dari

pemerintah provinsi yang mendanai operasional Komisi Informasi Provinsi

Sulawesi Barat. Strategi disini mengandung makna bahwa Komisi Informasi

Provinsi Sulawesi Barat perlu membuat sebuah langkah konkrit dalam

penyusunan rencana strategi agar dalam penyusunan rencana kerja memiliki

manfaat bagi lingkup internal ataupun eksternal. Dengan adanya sebuah strategi

maka skala prioritas program kerja akan diutamakan dan menjadi bahan

pertimbangan bagi pihak terkait dalam penyusunan anggaran kerja. Adapun

langkah strategi dimaksud berdasarkan skala prioritas rencana kerja adalah :

25


1. Program kerja yang berkaitan dengan dengan pelayanan publik merupakan

skala prioritas pertama yang mesti diperhatikan. Strategi menempatkan

menjadi yang pertama adalah berdasarkan tugas pokok utama dan berkaitan

langsung dengan pelayanan dibidang informasi. Sebagai contoh program

pelayanan penyelesaian sengketa informasi adalah merupakan skala prioritas

pertama karena menyangkut aduan publik terhadap keberadaan badan publik.

2. Program kerja yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, baik

mencakup aparatur ataupun non aparatur. Program kerja ini merupakan skala

prioritas kedua yang wajib diperhatikan karena menyangkut proses pelayanan.

Bila memiliki SDM yang memadai maka penyelesaian sengketa informasi akan

lebih mudah diproses.

3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat informasi. Strategi rencana kerja ini

adalah memberikan ruang kepada masyarakat agar ikut serta melakukan

pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan negara dan badan

publik lainnya. Disini akan dibentuk berbagai forum masyarakat peduli

informasi yang tugasnya membantu Komisi Informasi melakukan monitoring

terhadap pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik yang mesti ditaati

oleh badan publik.

Arah kebijakan strategis untuk penyusunan rencana startegis 2017-2022

adalah mengacu pada misi yang diemban, dimana kebijakan penguatan lembagaan

termasuk penting dilakukan mengingat komisi infromasi disamping sebagai

lembaga mandiri juga merupakan lembaga negara yang bersifat independen. Peran

serta para anggota dalam mengemban tugasnya haruslah senantiasa memiliki

kredibilitas dan integritas terutama dalam melaksanakan proses penyelesaian

sengketa informasi.

Penyelesaian sengketa informasi badan publik adalah memiliki tantangan

tugas cukup berat mengingat badan publik daerah ataupun negara memiliki

perangkat aparatur yang berpengalaman dalam melaksanakan fungsi pemerintahan

26


sehingga kemampuan ini harus diimbangi dengan kecakapan dan dari para anggota

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat.

Arah kebijakan selanjutnya adalah peningkatan kapasitas dalam melaksanakan

koordinasi dengan pihak terkait. Hal ini penting mengingat pembentukan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan publik secara intens harus

sering dilakukan koordinasi agar keberadaannya berfungsi secara maksimal guna

memudahkan pelayanan publik dalam mengakses informasi . Fungsi koordinasi ini

harus dilakukan di semua bidang sebelum mengambil langkah kebijakan strategis.

2.5. KEKUATAN DAN TANTANGAN

Dalam melaksanakan visi dan misi yang diwujudkan dalam rencana strategis

untuk 5 (lima) tahun mendatang, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat akan

berupaya untuk kesinambungan program kerja demi melaksanakan amanat

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam perjalanan 5 (lima) tahun tersebut tentunya harus diantisipasi segala hal yang

mungkin dapat menghambat program kerja baik yang berasal dari internal ataupun

secara eksternal. Hambatan ini merupakan tantangan bagi pengembangan fungsi

masing-masing bidang. Namun sebaliknya dibalik adanya tantangan juga pasti

memiliki kemampuan yang lebih untuk dapat survive menghadapi berbagai

dinamika kelembagaan ataupun dinamika persoalan bangsa dan negara yang

berimbas pada suhu politik dan tata pemerintahan. Kemampuan ini merupakan

kekuatan yang dirancang guna mencegah timbulnya distorsi kelembagaan ataupun

adanya turbulence dalam perjalanan melaksanakan tugas pokok.

Kekuatan dan hambatan senantiasa akan hadir ibarat koin yang memiliki

dua sisi yang berbeda. Hal ini perlu dirumuskan dalam rencana strategi ini guna

menjaga keseimbangan dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan.

Jadi haruslah diperhitungkan segala resiko yang akan timbul ke depan sebagai

tindakan antisipasif sehingga dalam menerima keadaan atau situasi yang rumit

27


sekalipun maka sudah siap menghadapinya dan memiliki solusi jalan keluarnya.

Merumuskan kekuatan adalah jauh lebih mudah dibanding merumuskan hambatan

atau kelemahan karena setiap perencanaan program selalu dikondisikan akan

mencapai target mendekati 100%.

Pada halaman berikut dapat dilihat tabel kekuatan (strength) dan tabel

kelemahan (weakness) sebagai tindakan antisipasif dan dirumuskan dengan

memperhatikan faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal memiliki peluang dan

ancaman dimana memiliki korelasi dengan faktor internal. Berikut ini adalah tabel

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :

Tabel 1 : Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Rencana Strategis

FAKTOR INTERNAL

NO KEKUATAN (STRENGTH) NO KELEMAHAN (WEAKNESS)

1 Secara kuantitas sumber daya

manusia (SDM) tenaga bantu /

tenaga ahli dapat diperoleh

1 Secara kualitas, pengalaman dan

kapabilitas SDM tenaga bantu /

tenaga ahli sulit didapatkan

2 Ketersediaan anggaran memadai 2 Dukungan pengelolaan anggaran

dari aparatur kurang maksimal

3 Ketersediaan sarana dan prasarana

pendukung memadai

3 Kurangnya kapabilitas dari aparatur

yang mampu memfasilitasi secara

maksimal

4 Anggaran untuk pengembangan

aplikasi teknologi informasi

tercukupi

4 Ketersediaan tenaga terampil untuk

pengelolaan aplikasi teknologi

informasi atau alih informasi masih

minim

5 Ketersediaan regulasi dan tupoksi

masing-masing pihak tercukupi

5 Masih kurangnya pemahaman dari

aparatur dan pemerintah daerah

terkait tupoksinya dakam

melakukan fungsi pelayanan

FAKTOR EKSTERNAL

NO PELUANG (OPPORTUNITIES) NO ANCAMAN (THREATS)

1 Kemampuan melakukan koordinasi 1 Kesadaran badan publik

melaksanakan kewajibannya belum

28


dengan badan publik tercukupi memadai

2 Anggaran terkait publikasi melalui

media massa tercukupi

2 Jumlah media massa lokal yang

menjangkau publik masih minim

3 Kemampuan penyebaran informasi

ke masyarakat cukup terpenuhi

3 Adanya Kesenjangan informasi

pada masyarakat kota dengan

desa karena faktor geografis

4 Anggaran untuk kegiatan

sosialisasi, edukasi dan literasi

tercukupi

4 Belum banyak masyarakat

mengetahui tugas pokok dan

kewenangan Komisi Informasi

5 Perubahan sistem teknologi arus

informasi melalui regulasi

senantiasa ter up grade

5 Globalisasi informasi yang begitu

pesat berdampak pada

ketidakmampuan badan publik

mengantisipasi kemajuan teknologi

informasi

BAB III

RENCANA PROGRAM

3.1. RENCANA KERJA DAN KEGIATAN

Setiap tahun badan publik mendesign rencana kerja dan kegiatan dengan

berbagai program kerja, termasuk pada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat.

Rencana kerja yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi , rencana strategis

dan arah kebijakan berupa program kerja yang menghasilkan berbagai kegiatan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi maka Komisi Informasi Provinsi Sulawesi

Barat menetapkan 6 (enam) program dan 40 (empat puluh) kegiatan berdasarkan

tugas pokok dan kewenangan dari Komisi Informasi provinsi Sulawesi Barat.

Kemudian selanjutnya ada 3 (tiga) program dan kegiatan yang merupakan sub

ordinat dari Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat. Program dan

kegiatan ini disusun dengan melihat beberapa parameter meliputi indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Adapun program dan kegiatan

yang dirancang dengan rincian sebagai berikut :

29


1. Program : Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi, merupakan program

pendukung bagi pelaksanaan tugas pokok Komisi Informasi Provinsi Sulawesi

Barat. Program ini dirancang untuk memback up kegiatan Komisi Informasi

Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan fungsinya. Kelompok untuk

program ini dipecah menjadi beberapa kegiatan antara lain :

a. penanganan dan penyelesaian sengketa informasi publik;

b. pembuatan dan pengembangan standarisasi regulasi;

c. monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik;

d. penganugerahan keterbukaan informasi terbaik bagi badan publik;

e. pengembangan hubungan kelembagaan melalui kesepakatan bersama;

f. pembuatan dan penerbitan bahan literatur informasi publik;

g. rekruitmen calon anggota komisi informasi; dan

h. pelantikan anggota Komisi Informasi provinsi Sulawesi Barat.

2. Program : Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, merupakan

program yang berhubungan dengan peningkatan sumber daya manusia

dibidang komunikasi dan informasi. Program ini dirancang untuk

meningkatkan fungsi pelayanan bidang informasi bagi internal kelembagaan

dan masyarakat. Kelompok untuk program ini dipecah menjadi beberapa

kegiatan antara lain :

a. pelatihan / workshop peningkatan sumber daya manusia bidang informasi;

b. pelatihan mediator, mejelis komisioner dan panitera dalam penyelesaian

sengketa informasi publik;

c. up grading informasi tentang keterbukaaninformasi publik;

d. penguatan peran serta pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; dan

e. outbound peningkatan kinerja dan disiplin kerja.

3. Program : Pengembangan Kelembagaan Melalui Komunikasi dan

Informasi. merupakan sebuah program yang berhubungan langsung dengan

akses komunikasi dan informasi dalam rangka penyebarluasan fungsi

30


kelembagaan. Kelompok untuk program ini dipecah menjadi beberapa


a. sosialisasi regulasi bidang keterbukaan informasi publik;

b. diseminasi pengembangan pengelolaan informasi publik;

c. seminar terkait bidang keterbukaan informasi publik;

d. diskusi publik menyangkut keterbukaan informasi publik;

e. forum diskusi grup bidang keterbukaan informasi publik;

f. media gathering bidang keterbukaan informasi publik;

g. penyebaran informasi kelembagaan melalui media dan sarana lainnya;

h. pengelolaan data dalam pengembangan sistem informasi dan aplikasi; dan

i. pemberdayaan partisipasi publik di bidang keterbukaan informasi publik.

4. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran, merupakan program yang

dikelola secara langsung oleh Sekretariat dalam rangka memfasilitasi segala

kebutuhan Komisi Informasi dqan lingkup Sekretariat dalam bentuk belanja

barang dan jasa dengan uraian kegiatan antara lain :

a. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

b. penyediaan jasa pendukung administrasi;

c. penyediaan pembayaran honorarium Ketua, Wakil Ketua dan Anggota

Komisi Informasi;

d. penyediaan jasa kebersihan kantor;

e. penyediaan alat tulis kantor;

f. penyediaan pakaian kerja, atribut dan pakaian olahraga;

g. penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

h. penyediaan makanan dan minuman;

i. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;

j. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;

k. pengelolaan administrasi perkantoran dan pengendalian kepegawaian.

31


5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, merupakan program

yang dikelola secara langsung oleh Sekretariat dalam rangka memfasilitasi

segala kebutuhan Komisi Informasi dalam bentuk belanja modal dengan uraian


a. pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor;

b. pengadaan mebeleur;

c. penyediaan perlengkapan komputer dan asesoris; dan

d. pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan, merupakan program yang dikelola secara langsung oleh

Sekretariat dalam rangka memfasilitasi pelaporan capaian kinerja dan

keuangan, dengan uraian kegiatan antara lain :

a. penyusunan RKA / DPA – SKPD; dan

b. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dam kinerja.

3.2. INDIKATOR KINERJA

Setelah menyusun program kerja dan menghasilkan berbagai kegiatan

maka langkah selanjutnya adalah mengetahui indikator kinerja untuk setiap

program dan kegiatan guna mengetahui sejauh mana program dan kegiatan itu

memiliki skala prioritas dan berdaya guna. Sejalan dengan perkembangan

teknologi informasi maka indikator kinerja dapat saja berubah pada setiap tahun

anggaran atau berbeda setiap tahunnya tergantung pada kebutuhan organisasi

bagi pelayanan informasi publik. Adapun indikator kinerja dari setiap program dan

kegiatan telah diuraikan di bawah ini :

Tabel 2 : Program dan Kegiatan beserta Indikator Kinerja

NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

32


I Program : Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi

1 Penanganan dan penyelesaian

sengketa informasi publik

Adanya penanganan berkas Pemohon yang

sesuai dengan SOP dan penyelesaian

sengketa informasi dapat diputuskan secara

tepat waktu

2 Pembuatan dan pengembangan

standarisasi regulasi

Diterbitkannya regulasi kelembagaan dan

regulasi terkait lainnya guna memudahkan

pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan

3 Monitoring dan evaluasi

keterbukaan infomasi badan publik

Adanya pengawasan dan hasil evaluasi

terhadap upaya badan publik dalam

melaksanakan UU keterbukaan Informasi

4 Penganugerahan pelayanan

informasi terbaik bagi badan publik

Meningkatnya fungsi pelayanan informasi

sebagai akibat adanya penghargaan yang

dapat merangsang badan publik lainnya

5 Pengembangan hubungan

kelembagaan melalui kesepakatan

bersama

Tercapainya sebuah kesepahaman bersama

yang mendorong sebuah kebijakan bersama

untuk peningkatan layanan informasi publik

6 Pembuatan dan penerbitan bahan

literatur informasi publik

Tersedianya bahan literasi bagi peningkatan

wawasan bidang komunikasi dan informasi

7 Rekruitmen calon anggota komisi

informasi

Terpilihnya calon anggota Komisi Informasi

yang akan diserahkan ke DPRD untuk

dilakukan fit and proper test.

8 Pelantikan Anggota Komisi

Informasi Provinsi Sulawesi Barat

Ditetapkannya Anggota Komisi Informasi

melalui prosesi pelantikan dan pengambilan

sumpah jabatan dalam sebuah acara resmi

II Program : Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

1 Pelatihan / workshop bagi

peningkatan sumber daya

manusia bidang informasi

Bertambahnya skill dan kapasitas dalam

pengelolaan dan layanan informasi

2 Pelatihan mediator, mejelis

komisioner dan panitera dalam

penyelesaian sengketa informasi

publik

Bertambahnya kemampuan mediator, mejelis

komisioner dan panitera dalam proses

penyelesaian sengketa informasi melalui

mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi

3 Up grading informasi tentang

keterbukaan informasi publik

Bertambahnya wawasan terbaru tentang

keterbukaan informasi publik bagi lingkup

internal dan masyarakat umum lainnya

4 Penguatan peran serta pejabat

pengelola informasi dan

dokumentasi dalam pelayanan

Bertambahnya skill dan kapasitas pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi dalam

pengelolaan layanan publik

33


informasi publik

5 Outbound peningkatan kinerja

dan disiplin kerja

Meningkatnya pengetahuan, wawasan,

keterampilan dan mental psikologis dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi

III Program : Pengembangan Kelembagaan melalui Komunikasi dan Informasi

1 Sosialisasi regulasi bidang


Masyarakat dan Badan Publik mengetahui

keberadaan dan Tupoksi Komisi Informasi

Provinsi Sulawesi Barat beserta regulasinya

2 Diseminasi pengembangan

pengelolaan informasi publik

Bertambahnya pemahaman bagi masyarakat

dan Badan Publik tentang regulasi di bidang

informasi

3 Seminar terkait bidang


Bertambahnya wawasan bagi masyarakat dan

Badan Publik tentang regulasi di bidang

informasi

4 Diskusi publik menyangkut


Adanya masukan dari masyarakat terkait

kebijakan dan rencana program kerja dari

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat

5 Forum diskusi grup bidang


Adanya masukan dari kelompok masyarakat

guna meningkatkan peran dan fungsi Komisi

Informasi

6 Media Gathering bidang


Meningkatnya hubungan harmonis antara

Komisi Informasi dengan media massa dalam

kapasitas pemberian informasi kelembagaan

dan dalam pengembangan konferensi pers

6 Penyebaran informasi tentang

kelembagaan melalui media dan

sarana lainnya

Tersebarnya informasi keberadaan Komisi

Informasi secara meluas dan massif

7 Pengelolaan data dalam

pengembangan sistem informasi

dan aplikasi

Adanya database tentang badan publik se

Sulawesi Barat dan informasi lainnya

menyangkut pelayanan informasi publik

8 Pemberdayaan partisipasi publik

di bidang keterbukaan informasi

publik

Adanya masukan dan keterlibatan masyarakat

dalam mengoptimalkan pengawasan bagi

penyelenggaraan negara

IV Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Adanya jaminan pasokan sarana air, listrik

dan sarana jasa lainnya guna menunjang

kinerja di lingkup perkantoran

2 Penyediaan jasa pendukung

administrasi

Adanya tenaga operator dan tenaga bantu

lainnya dalam mendukung program dan

34


kegiatan

3 Penyediaan pembayaran

Honorarium atau tunjangan

jabatan bag Ketua, Wakil Ketua

dan Anggota Komisi Informasi

Adanya pembayaran Honorarium atau

tunjangan jabatan secara kontinu guna

meningkatkan kinerja dan disiplin kerja

4 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Adanya jaminan kebersihan sarana kantor

guna menunjang aktifitas pekerjaan

5 Penyediaan alat tulis kantor Adanya jaminan pasokan sarana alat tulis

kantor guna menjamin kelancaran administrasi

perkantoran

6 Penyediaan pakaian kerja, atribut

dan pakaian olahraga

Adanya tambahan kelengkapan atribut untuk

mendukung program kerja dan kinerja

7 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Adanya jaminan pasokan bahan-bahan cetak

dan penggandaan dalam mendukung sarana

adminsitratif

8 Penyediaan makanan dan

minuman

Adanya jaminan pasokan makan minum guna

menambah kinerja dan aktifitas kerja

9 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

Adanya hubungan koordinasi terpadu untuk

meningkatkan fungsi pengawasan dan

pelayanan bidang informasi dalam wilayah

provinsi Sulawesi Barat

10 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi luar daerah

Terpadunya seluruh program kerja melalui

rapat bersama dengan Komisi Informasi Pusat

atau Komisi Informasi Daerah lainnya.

11 Pengelolaan administrasi

perkantoran dan pengendalian

kepegawaian

Adanya sistem pengelolaan dan pengendalian

administrasi di lingkup perkantoran yang

ditangani secara baik dan profesional

V Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan perlengkapan dan

peralatan gedung kantor

Adanya jaminan pasokan perlengkapan dan

peralatan kantor yang mendukung efektifitas

dalam bekerja

2 Pengadaan mebeleur Adanya jaminan pasokan barang mebeleur

kantor yang mendukung efektifitas dalam

bekerja

3 Penyediaan perlengkapan

komputer dan asesoris

Adanya jaminan pasokan perlengkapan

komputer dan sarana pendukung lainnyar yang

mendukung efektifitas dalam bekerja

4 Pemeliharaan rutin / berkala

gedung kantor

Adanya jaminan pemeliharaan gedung kantor

guna mneunjang efektifitas dalam bekerja

35


VI Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

1 Penyusunan RKA / DPA – SKPD Adanya bahan RKA / DPA – SKPD yang

disusun tepat waktu

2 Penyusunan laporan

pertanggungjawaban keuangan

Adanya bahan laporan pertanggungjawaban

keuangan yang disusun tepat waktu dan

akuntabilitas

3.3. KELOMPOK SASARAN

Dari keseluruhan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan

dirancang maka masing-masing memiliki tujuan yang sama yaitu penguatan

kelembagaan dalam upaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat

yang membutuhkan informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan

sosialnya serta bagian penting bagi ketahanan nasional. Program dan kegiatan

dalam kaitannya dengan rencana strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat

diarahkan pada beberapa kelompok sasaran yang menjadi target utama dalam

rangka mewujudkan keterbukaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat

sehingga nantinya tercipta sebuah kondisi dimana antara penyedia dan pengelola

informasi dengan pemohon informasi saling membutuhkan satu sama lain.

Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud di atas diurai menjadi 3 (tiga)

bagian, dimana masing-masing bagian memiliki karakteristik tersendiri dan

diharapkan dapat berperan serta memberikan masukan, kritikan dan apresiasi bagi

pengembangan keterbukaan informasi publik. Adapun ketiga kelompok sasaran

dimaksud adalah :

1. Penyelenggara negara

2. Badan publik lainnya

3. Masyarakat

Penyelenggara negara merupakan kelompok sasaran yang menjadi target

utama karena sebagian besar anggaran negara atau daerah tersedot habis untuk

36


pembangunan di segala bidang sehingga perlu dioptimalkan pengawasannya.

Kemudian badan publik lainnya juga merupakan bagian dari sasaran kelompok,

walaupun hanya sedikit menggunakan anggaran negara atau daerah tetapi dapat

berpengaruh bagi hal-hal menyangkut kepentingan publik. Kemudian yang

terakhir dijadikan kelompok sasaran adalah masyarakat yang diharapkan dapat

memaksimalkan peran sertanya bagi pengawasan penyelenggaraan negara dan

badan publik lainnya serta segala sesuatu berakibat pada kepentingan publik.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Sebagai penutup dari penyusunan rencana strategis Komisi Informasi

Provinsi Sulawesi Barat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

menegaskan bahwa badan publik bukan hanya menyediakan alasan rencana

pembuatan kebijakan publik namun lebih jauh dari itu memiliki kewajiban

yang mesti dijalankan sebagaimana termaktub Publik pasal 7 yaitu badan

publik wajib :

1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang

berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

3. Melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan

Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan

dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien

sehingga dapat diakses dengan mudah.

4. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk

memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

37


5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat

pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan

keamanan negara.

Pembentukan KI provinsi Sulawesi Barat bukan hanya merupakan amanah

undang-undang untuk dijalankan namun lebih dari itu kehadirannya

diharapkan mampu merangsang publik guna mengoptimalkan pengawasan

terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala

sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Peran serta Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan

semua ini adalah memberikan masukan kepada pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten dalam bentuk sebuah aturan tentang standarisasi

pelayanan publik secara optimal yang didalamnya termaktub keterlibatan

publik dalam setiap perencanaan pembangunan daerah. Kemudian Komisi

Informasi Publik Provinsi Sulawesi Barat juga akan melakukan evaluasi dan

monitoring dari setiap aturan yang ditetapkan agar senantiasa

berkesinambungan. Salah satu bidang yang ada di Komisi Informasi Publik

Provinsi Sulawesi Barat adalah bidang evaluasi dan monitoring yang akan

memantau sejauh mana badan publik memenuhi kewajibannya dalam melayani

kepentingan publik akan informasi. Bidang inilah yang akan merencanakan

berbagai program untuk mendukung upaya pemenuhan hak publik terhadap

kewajiban badan publik.

Beberapa langkah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang

menyangkut kepentingan publik berjalan tanpa landasan kuat dan tidak

mengikutsertakan publik sebagai bagian dari transparansi sehingga keluaran

hasil dari kebijakan tersebut tidak tepat sasaran. Pasal 3 butir c dari Undang-

Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah

menjelaskan bahwa tujuan Undang-Undang ini salah satunya mendorong

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Jadi tugas

KI ke depan salah satunya adalah berkoordinasi dengan pengambil kebijakan

38


agar setiap setiap kebijakan yang dikeluarkan disertai dengan keikutsertaan

masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan informasi.

Penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun dari kelembagaan Komisi

Informasi Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap

perencanaan kegiatan yang dituangkan dalam surat keputusan. Dengan

demikian arah kebijakan kelembagaan yang tugas pokoknya menjalankan

amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik akan lebih terarah dan fokus melayani kepentingan publik akan hak

informasi dan menata sistem layanan keterbukaan informasi publik.

Arah kebijakan strategis untuk penyusunan rencana startegis 2017-2022 adalah

mengacu pada misi yang diemban, dimana kebijakan penguatan lembagaan

termasuk penting dilakukan mengingat komisi infromasi disamping sebagai

lembaga mandiri juga merupakan lembaga negara yang bersifat independen.

Peran serta para anggota dalam mengemban tugasnya haruslah senantiasa

memiliki kredibilitas dan integritas terutama dalam melaksanakan proses

penyelesaian sengketa informasi.

Dari hasil pemaparan tugas pokok masing-masing bidang maka sasaran utama

yang akan tercapai dalam rangka memberikan pelayanan secara prima kepada

masyarakat adalah adanya kesinambungan program dan kegiatan antar bidang

sehingga fungsi koordinasi antar bidang akan terjembatani dengan adanya

bidang umum dan perencanaan yang mana dijabat oleh Ketua Komisi

Informasi Provinsi Sulawesi Barat. Bidang umum dan perencanaan merupakan

garda terdepan dari seluruh perencanaan program dan kegiatan kemudian

akan dievaluasi hasilnya agar pelaksanaannya dikemudian hari lebih baik dan

terarah.

Rencana strategis yang telah tersusun berdasarkan tugas pokok masing-

masing bidang yang diselaraskan dengan visi dan misi diharapkan dapat

berkesinambungan dan bersinergi dengan rencana pembangunan jangka

39


panjang di seluruh kabupaten dan pemerintah provinsi sehingga transparansi

penggunaan dan pengelolaan anggaran dapat diketahui publik.

Dari keseluruhan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan

dirancang maka masing-masing memiliki tujuan yang sama yaitu penguatan

kelembagaan dalam upaya memberikan pelayanan maksimal kepada

masyarakat yang membutuhkan informasi untuk pengembangan pribadi dan

lingkungan sosialnya serta bagian penting bagi ketahanan nasional

4.2. LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/351/Sulbar/V/2016

tanggal 19 Mei 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi

Provinsi Sulawesi Barat masa jabatan 2016-2020.

2. Surat Keputusan Komisi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat Nomor

NOMOR : 01/VI/KISB-KPTS/2016 tahun 2016 tentang Penetapan Ketua, Wakil

Ketua, Struktur Kelembagaan dan Pengisian Jabatan Komisi Informasi Provinsi

Sulawesi Barat Masa Jabatan 2016-2020.

3. Surat Keputusan Komisi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat Nomor

NOMOR : 02/VI/KISB-KPTS/2016 tahun 2016 tentang Penetapan Tim Pelaksana

Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat

tahun 2017-2022.

4. Surat Keputusan Komisi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat Nomor :

08/VI/KISB-KPTS/2016 tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi

Informasi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal : 31 Oktober 2016

KETUA KOMISI INFORMASI

PROVINSI SULAWESI BARAT

RAHMAT

Documents

RENCANA STRATEGIS KOMISI INFORMASI PROVINSI … 02.pdf · 2016-11-04 · dan informasi karena pada masa itu penyampaiannya masih secara manual dilakukan ... Pemilihan umum dengan