PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI UU 14/2008 TENTANGKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

www.komisiinformasi.go.id

Disusun oleh :DIDIK PRASETIYONOKomisioner KI Jatim

Disampaikan di MAGETAN, 15 DESEMBER 2011

BIO DATA

• Bio DataDIDIK PRASETIYONOWAKIL KETUA KOMISI INFORMASI (KI) JAWA TIMUR (2010-2014)

HP. 0818393031EMAIL. didonk@gmail.comWEBSITE. www.komisiinformasi.go.id

MANAJEMEN FE UNIVERSITAS AIRLANGGA ‘93PASCA SARJANA MAGISTER STUDI MEDIA DAN KOMUNIKASI FISIP

UNIVERSITAS AIRLANGGA ’04PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM DAN PEMBANGUNAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA ‘10

ANGGOTA KPU JAWA TIMUR (2003-2008)DIREKTUR EKSEKUTIF SCG POLITICAL CONSULTING

TUJU

AN U

NDAN

G-U

NDAN

G

UU No. 14 tahun 2008

Pasal 3Undang undang ini bertujuan untuk: 1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui

rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yg baik;

4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yg transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

5. Mengetahui alasan kebijakan publik yg mempengaruhi hajat hidup orang banyak

6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkanlayanan informasi yang berkualitas.

LATAR BELAKANG UU KIP

Bergulirnya reformasi sekitar 12 thn lalu memunculkan sejumlah tuntutan di tengah masyarakat, antara lain;

desakan sangat kuat tentang perlunya pemberantasan KKNdesakan kuat utk mewujudkan partisipasi masyarakat dlm proses pembangunandesakan kuat agar republik ini memiliki pers yang berkualitasdesakan yang kuat terhadap upaya pengungkapan pelanggaran HAM masa laludesakan yang kuat atas semakin pentingnya perlindungan konsumendesakan yang kuat terhadap pengelolaan SDA berbasis daya dukung ekosistem dan kepentingan masyarakat. (Soemarno, 2009).

Kuatnya desakan – desakan tersebut menuntut adanya pemerintahan yg semakin terbuka atau transparan. Dengan kata lain, diperlukan reformasi terhadap jajaran birokrasi pemerintahan kita, dari sikap tertutup yang selama ini diperlihatkan, menjadi lebih terbuka atau transparan.

TUN

TUTAN

REFORM

ASI

TUN

TUTAN

REFORM

ASI DAN TRAN

SPARANSI

Jeremy Bentham, filsuf kelahiran Inggris lebih dari 250 tahun lalu menyebutkan:

Berbagai macam penyelewengan sangat mungkin terjadi pada lembaga yg tidak terbuka. Hanya dengan keterbukaan , pengawasan dan keadilan bisa terwujud

Meutghia Ganie Rochman, sosiolog:

Transparansi dan akuntabilitas adalah kata kunci reformasi birokrasi. (Tri Agung K, Kompas21/12/09).

Dari lima sasaran reformasi birokrasi yang pernah digadang-gadang berbagai kalangan, yakni;

• 1. Birokrasi yang bersih• 2.Birokrasi yang efisien dan hemat• 3.Birokrasi yang transparan• 4.Birokrasi yang melayani, dan• 5.Birokrasi yang terdesentralisasi, Konon baru sasaran yang kelimalah (birokrasi yang

terdesentralisasi) yang baru terlaksana.

Filosofi Keterbukaan dan Reformasi Birokrasi

Secara sederhana dapat dideskripsikan: UU KIP mengatur, bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi publik dari setiap Badan Publik, dan Badan Publik wajib menyediakan dan memberikannya. Apabila masyarakat (selaku pemohon informasi) tidak mendapatkan informasi publik yang dimintanya atau tidak puas atas pelayanan Badan Publik, dapat mengadukannya ke Komisi Informasi. Bahkan meminta keadilan sampai ke Mahkamah Agung. Untuk memudahkan pembahasan mengenai UU KIP ini, paling tidak ada sejumlah pertanyaan teknis;

1. INFORMASI YG BAGAIMANA YG HARUS DISEDIAKAN / DIBERIKAN BADAN PUBLIK? 2. BAGAIMANA PROSEDURNYA? 3. APAKAH SEMUA INFORMASI TERBUKA ATAU ADA PENGECUALIAN? BAGAIMANA MENENTUKANNYA? SIAPA YG BERHAK MENENTUKAN INFORMASI YG DIKECUALIKAN? 4. APA PERAN KOMISI INFORMASI? 5. APA KRITERIA ATAU SIAPA SAJA YG DISEBUT BADAN PUBLIK? 6. LALU, BAGAIMANA BADAN PUBLIK MENGHADAPI PERMINTAAN INFORMASI DARI MASYARAKAT DAN SIAPA PEJABAT YG BERTANGGUNGJAWAB? 7. INFORMASI PUBLIK APA SAJA YANG HARUS DIUMUMKAN SECARA BERKALA DAN WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT ? 8.BAGAIMANA MELAKUKAN UJI KONSEKWENSI? 9. BAGAIMANA MELAKSANAKAN BANDING ADMINISTRATIF? 10. BAGAIMANA MENGAJUKAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI?

10 Pertanyaan Teknis PE

RT

AN

YA

AN

-PE

RT

AN

YA

AN

TE

KN

IS

LEMBAG

A MED

IASI DAN AJU

DIKASI

Keberadaan Komisi Informasi

Pasal 23 UU KIP:Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknisstandar layanan informasi publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Pasal 24 (1):Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.

Pasal 26: (1)Komisi Informasi bertugas:

a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; danc. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

LEMBAG

A MED

IASI DAN AJU

DIKASI

Komisi Informasi Pusat dan Provinsi

2. Komisi Informasi Pusat bertugas:a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau

Ajudikasi non litigasi;b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi

Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; danc. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini

kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

3. Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi

INFO

RMASI PU

BLIK & ERA KETERBU

KAANEra Ketertutupan vs Era Keterbukaan

TerbukaTertutup

Dikecua-likan

Diijinkan Terbuka

SEMUA TERTUTUP SEMUA TERBUKA UU KIP (Pasal 1 ayat 2)Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelengga-raan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berka-itan dengan kepentingan publik.

Apa bedanya?

ASAS KETERBUKAAN

INFO

RMASI PU

BLIKASAS: “akses maksimum dengan pengecualian terbatas”

Terbuka

Bireaucratic secrecy

Political secrecy

Dikecualikan (Pasal 17)

Genuine secrecy

Uji konsekuensi & uji kepentingan publik

UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publikAsas (Pasal 2)(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

JENIS IN

FORM

ASI PUBLIK M

ENU

RUT U

U KIP

Jenis Informasi berdasarkan status dan prosedur penyampaian

Informasi yang dikecualikan (Pasal 17), karena memiliki konsekuensi sbb:a.Dapat menghambat proses penegakan hukum, b.Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c.Dapat membahayakan hankamneg;d.Dapat mengungkapkan kekayaan alam RI; e.Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: f. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :g.Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h.Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik).

a. Memorandum atau surat surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

b.Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang Undang.

INFO

RMASI M

ELALUI PEN

GU

MU

MAN

Informasi yang wajib diumumkan secara berkala

Pasal 9 UU KIP

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik

terkait;c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/ataud. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.

(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

(4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

• Cakupan• Kedalaman• Penyampaian ?

Standar Prosedur Operasi (Badan Publik)

Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi

... LANJU

TAN (BERKALA SESU

AI SLI)Informasi yg wajib diumumkan secara berkala (minimum 6 bln sekali)

Profil Badan Publik:a. Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:b. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat

lengkap, ruang lingkup kegiatan, visi dan misi, maksud dan tujuan, fungsi serta tugas Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya;

c. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural;

Ringkasan Programa. Nama program dan kegiatan;b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor

telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;e. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;

Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik

... LANJU

TAN (BERKALA)

Informasi yg wajib diumumkan secara berkala (minimum 6 bln sekali)

Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;

Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:a. Rencana dan laporan realisasi anggaran;b. Neraca; Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;c. Daftar aset dan investasi.

Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan

informasi;c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian

atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak;d. Alasan penolakan informasi.

Informasi yg wajib diumumkan secara berkala (minimum 6 bln sekali)

Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan;

b. Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.

c. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi..

d. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;

e. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;

f. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

...LANJU

TAN (BERKALA)

SERTA-MERTA

Informasi yang wajib diumumkan serta-merta

Pasal 10 ayat 1 UU KIP

Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta setiap informasiyang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Pasal 10 Ayat 2 UU KIP

Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami

SERTA-MERTA

Informasi yang wajib diumumkan serta-merta

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum antara lain: a. bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama

penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;

b. keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;

c. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;

d. jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;

e. racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat;f. rencana gangguan terhadap utilitas publik;

Mengumumkan dan mewajibkan pihak penerima izin atau perjanjian kerja untuk melaksanakan pengumuman informasi serta merta yang sekurang-kurangnya meliputia. Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;b. Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun

pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan Publikc. Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;d. Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;e. Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;f. Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;

INFO

RMASI M

ELALUI PERM

OH

ON

ANInformasi yang wajib disediakan setiap saat

Pasal 11

(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak

termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan

Badan Publik; e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan

yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan

masyarakat; dan/atau • laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam

Undang Undang ini.

•Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

• Cakupan• Kedalaman• Penyampaian ?

Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi

...LANJU

TANInformasi yang wajib disediakan setiap saat

Daftar informasi yang sekurang-kurangnya memuat: Nomor; Ringkasan isi informasi; Pejabat atau Unit/Satuan Kerja yang menguasai informasi; Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi; Waktu dan tempat pembuatan informasi; Format informasi yang tersedia; Kelompok informasi yang terdiri atas: Informasi yang wajib diumumkan secara berkala; Informasi yang wajib diumumkan serta merta; Informasi yang wajib tersedia setiap saat; Informasi yang dikecualikan; Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik dan dokumen pendukung yang sekurang-kurangnya terdiri atas:a) Naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasarib) Tahapan perumusanc) Masukan-masukan dari berbagai pihakd) Risalah rapat dari proses perumusane) Naskah Rancangan

... LANJU

TANInformasi yang wajib disediakan setiap saat

Organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;b. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau

posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;

c. Tahapan dan waktu proses rekrutmen pejabat struktural atau fungsional;d. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit

pelaksana teknis serta laporan keuangannya;e. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik.

Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya; Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya; Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut

dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan; Data perbendaharaan atau inventaris; Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik; Agenda kerja pimpinan satuan kerja;

... LANJU

TANInformasi yang wajib disediakan setiap saat

Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani pengelolaan dan pelayanan informasi beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi serta laporan penggunaannya.

Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya (tidak termasuk identitas);

Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya (tidak termasuk identitas);

Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan; Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan

mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UU Keterbukaan Informasi Publik;

Informasi tentang standar prosedur operasional keadaan darurat bagi penerima izin dan/atau penerima perjanjian kerja;

Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

BADAN PU

BLIKApa itu Badan Publik?

Badan Publik adalah:•eksekutif, •legislatif, •yudikatif, dan •badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau •organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Undang-undang KIP (PS 1 AYAT 3)

Kewajiban Badan Publik (Ringkasan beberapa pasal, 7, 12, 13,…dst )a.Menyediakan dan memberikan informasi.b.Menetapkan standar prosedur operasional.c.Menunjuk dan mengangkat PPID.d.Menyediakan sarana dan prasarana.e.Menetapkan standar biaya.f.Menyediakan anggaran.g.Menanggapi keberatan.h.Membuat dan mengumumkan laporan pelayanan informasi.

HAK BADAN

PUBLIK - H

AK PEMO

HO

N SESU

AI UU

KIP• Hak Badan Publik Hak Pemohon Informasi •

Pasal 6 UU KIP:( ayat 1): BP berhak menolak memberikan informasi yg dikecualikan sesuai dgn ketentuan peraturan perundangan. (ayat2):Badan Publik berhak menolak memberikan IP apabila tak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.(ayat3):Informasi Publik yg tak dapat diberikan Badan Publik sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah:(a) Yg dpt m’bahayakan negara (b) Yg berkaitan dgn p’lindungan usaha & dari persaingan tidak sehat (c) Yg berkaitan dgn hak-hak pribadi (d) Yg b’kaitan dgn rahasia jabatan, dan/atau (c)Yg blm dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 4 UU KIP:(ayat 1):Setiap orang berhak m’peroleh IP sesuai dgn ketentuan UU ini

(ayat2): Setiap orang berhak: (a) melihat dan mengetahui IP, (b) m’hadiri pertemuan yg terbuka utk umum untk m’peroleh IP, (c) m’dapatkan salinan IP melalui permohonan sesuai UU ini, dan/atau (d) m’nyebar luaskan IP sesuai peraturan perundangan. (ayat3):Setiap pemohon IP berhak mengajukan permintaan IP disertai alasan p’mintaan tsb. (ayat4):- Setiap pemohon IP berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila utk memperoleh IP mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dgn ketentuan UU ini.

KEWAJIBAN

PENG

GU

NA IN

FORM

ASI PUBLIK

Kewajiban Pengguna Informasi

Pasal 5 UU KIP:

(ayat 1):

Pengguna Informasi Publik (IP) wajib menggunaan IP sesuai ketentuan peraturan perundangan.

(ayat2):

Pengguna IP wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh IP, baik digunakan utk kepentingan sendiri maupun utk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

... PEJABAT PENG

ELOLA IN

FORM

ASI & D

OKU

MEN

TASIApa dan siapa PPID?

• Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Unit Layanan

List inf. Yg dikecualikan

List inf. Yg dikecualikan

Pimpinan Badan Publik

PimpinanSatuan Kerja

Pimpinan Unit Pelayanan

• Melakukan uji konsekuensi

• Menyusun kebijakan pe-ngelolaan informasi BP

• Bertanggung jawab atas kinerja pelayanan infor-masi di lingkungan BP

PPID kepala

PPID pelaksana

PPID pelaksana

• Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Satker

Penetapan(Tim Pertim-

bangan?)

1. PPID bertugas dan bertanggungjawab melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang:a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan

kerja di badan publik dalam melaksanakan pelayanan infrm publik;

b. Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak;

c. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia, disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.

d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;

INFLOWINFLOW OUTFLOWOUTFLOWPenyediaan & Pelayanan: Pelayanan melalui Pengumuman Pelayanan melalui permohonan informasi

Pengumpulan, penyimpanan,

pendokumentasian dari setiap unit

ATASAN PPIDATASAN PPID

Penanggungjawab: Penanggungjawab: supervisi supervisi merespon keberatanmerespon keberatan

Penanggungjawab: Penanggungjawab: supervisi supervisi merespon keberatanmerespon keberatan

STANDAR LAYAN

AN M

ELAUI PERM

OH

ON

ANStandar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan

Pemberi-tahuan Tertulis

• Lampiran V Peraturan KI No. 1 thn 2010

Pengisian Buku

Registrasi

Menginginkan Salinan

Melihat Dokumen

Permohonan

• Diisi pemohon• Diisi petugas

Tertulis TidakTertulis

Melalui Pengumuman

Melalui Permohonan

Layanan Informasi

Publik

• 10 hari kerja untuk pemberitahuan tertulis

• 7 hari kerja untuk perpanjangan

NomorRegistras

i

• Lampiran IV Peraturan KI No. 1 thn 2010

FormPermoho

nan

• Lampiran III Peraturan KI No. 1 thn 2010

BAND

ING

ADM

INISTRATIF

Pelayanan Informasi dan Pengajuan Keberatan Internal

Pengajuan Permohonan

Puas?

Pengajuan Keberatan ke

Atasan

Puas?

Selesai (10 + 7) hari kerja

14 hari kerja

• Jika PPID tidak memberitahukan kebutuhan perpanjangan, pemohon dapat mengajukan kepada atasan PPID

• Maksimum waktu perpanjangan adalah 7 hari kerja

• Jika Atasan PPID tidak memberikan jawaban, berarti sama dengan penolakan

• Pemohon diberikan waktu maksimum 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan melalui komisi informasi

Pengajuan Keberatan ke

Komisi Informasi

T

T

Y

SelesaiY

30 hari kerja

PEN

YELESA

IAN

SENG

KET

A

HAL-HAL PENTING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI

• Membatalkan putusan atasan BP dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon• Mengukuhkan putusan atasan PPID untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17• Putusan KI diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan

PUTUSAN KOMISI INFORMASI

Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi hanya dapat dilakukan apabila Pemohon telah menempuh proses keberatan di internal Badan Publik

Setiap warga negara RI berhak mengajukan permohonan informasi. Pengajuan sengketa informasi atas nama lembaga/badan harus disertai akte/AD/ART. Pengajuan sengketa atas nama kelompok masyarakat harus disertai surat kuasa dari kelompok.

Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi hanya dapat dilakukan apabila Pemohon telah menempuh proses keberatan di internal Badan Publik

Setiap warga negara RI berhak mengajukan permohonan informasi. Pengajuan sengketa informasi atas nama lembaga/badan harus disertai akte/AD/ART. Pengajuan sengketa atas nama kelompok masyarakat harus disertai surat kuasa dari kelompok. (Pasal 8 ayat (1) dan (2) Perki 2/2010)

TATA CARA PENG

ECUALIAN

Bagaimana melakukan uji konsekuensi?

1. PPID melakukan pengujian konsekuensi ber-dasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menya-takan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan.• Hasil pengujian konsekuensi sebelum adanya

permohonan wajib dimasukkan dalam daftar informasi yang ditetapkan oleh PPID atas persetujuan atasan PPID. Dalam hal pengujian konsekuensi dilakukan karena ada-nya permohonan, dan oleh karenanya perlu dihitamkan atau dikaburkan tidak memerlukan persetujuan atasan PPID.

2. PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.

PENG

GU

NAAN

UN

DANG

-UN

DANG

LAIN

• Tujuan Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yg dilakukan oleh lembaga negara, pemda,

lembaga pendidikan, perusahaan, orpol, ormas, dan perseorangan; menjamin ketersediaan arsip yg autentik dan terpercaya sbg alat bukti yg sah; menjamin t’wujudnya pengelolaan arsip yg andal dan pemanfaatan arsip sesuai ketentuan perundangan; menjamin keselamatan dan keamanan arsip sbg bukti p’jawaban dlm kehidupan …; meningkatkan kualitas pelayanan publik dlm pengelolaan dan pemanfaatan arsip yg autentik dan terpercaya (kutipan psl 3)

• Prinsip-prinsip Penting1. Menjamin adanya akuntabilitas manajemen penyelenggaraan negara dan menjamin

penggunaan informasi hanya kepada yang berhak (kutipan ps 13 huruf a, b, dan c);2. Mewajibkan semua pencipta arsip menyediakan arsip dinamis (arsip yg digunakan secara

langsung dlm kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu) bagi kepentingan pengguna arsip yg berhak (ps 42 ayt 1). Catatan: Psl ini menutup kelemahan UU KIP sebagaimana diatur di psl 6 ayat 3 huruf e.

3. Mengkategorisasi arsip dinamis berdasarkan 2 kategori, yaitu arsip terjaga dan arsip umum (ps42 ayt 2);

4. Membatasi penutupan akses atas arsip hanya dgn alasan yg jelas sebagaimana diatur psl 44 ( 9 kriteria);

UU No.43/2009 tentang Kearsipan

SANKSI PIDAN

APASAL 51-57 UU No. 14 thn 2008

• Sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 51)

• Sengaja tidak menyediakan, memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik secara berkala, yang wajib diumumkan secara serta merta, dan tersedia setiap saat, yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 52)

• Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dokumen yang dilindungi negara dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta; (Pasal 53)

• Sengaja dan tanpa hak mengakses/memperoleh/memberikan informasi yang dikecualikan dipidana 2 th penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun penjara dan denda maksimal 20 juta untuk kerahasiaan pertahanan dan keamanan dan ketahanan ekonomi nasional; (Pasal 54)

• Sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 55)

• Setiap pelanggaran yg dikenai sanksi pidana dlm UU ini dan juga diancam dgn swanksi pidana dlm UU lain yg bersifat khusus, yg berrlaku adalah sanksi pidana dari UU yg lebih khusus tersebut. (ps 56)

• Tuntutan pidana dalam UU KIP adalah delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum (ps 57)

WEW

ENAN

G KI DALAM

SENG

KETA INFO

RMASI

• Memanggil dan /atau mempertemukan para pihak yang bersengketa• Meminta catatan atau bahan yang relevan dari BP terkait untuk mengambil

keputusan • Meminta keterangan atau menghadirkan pejabt BP ataupun pihak yang

terkait sebagai saksi• Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi

nonlitigasi

Pemeriksaan dalam Sengketa Informasi Publik

• KI memberikan salinan permohonan kpd pihak termohon• Pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk didengar

keterangannya• KI dapat memutuskan untuk mendengarkan keterangan tersebut secara lisan

atau pun tertulis• Pemohon dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara

khusus diberi kuasauntuk itu

Wewenang KIP dalam Sengketa Informasi Publik :

Klarifikasi

Penyelesaian internal KI

Penyelesaian eksternal KI

AJUDIKASIPROSEDUR

MasukPasal 17?

Sepakat?

BUKA

UnsurPidana?

ProceduralReview

MEDIASIKepentinganPublik Luas?

PendaftaranKe Pengadilan

Delik aduan ke polisi

SUBSTANSIPROSEDUR

Alasan Penolakan

T

Y

Y

TT

Y

T

Y

TUTUP

AJUDIKASISUBSTANSI

• Tata Cara• Waktu• Biaya

Pasal 44, 45 UU KIP:

• Pemeriksaan Berkas Oleh KI

• Pembuktian oleh BP

Pasal 2 ayat 4 UU KIP:•Pengujian oleh KI

Alur Sengketa di Internal dan Eksternal Komisi Informasi ALUR SEN

GKETA

PR

OSE

DU

R

PEN

YE

LESAI

AN

SEN

GK

ETA

Mediasi Ajudikasi

Alasan 1. Tidak disediakannya informasi berkala

2. Tidak ditanggapinya permintaan informasi

3. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta

4. Tidak dipenuhinya permintaan informasi

5. Pengenaan biaya yang tidak wajar6. Penyampaian informasi melebihi

waktu

Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian

Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan prosedural, ketika mediasi dianggap gagal.

Substansi Mediasi dan Ajudikasi SUBSTAN

SI MED

IASI

PENU

TUP

APA YANG PERLU SEGERA DILAKUKAN BADAN PUBLIK dan APA YANG HARUS DILAKUKAN MASYARAKAT?

Badan Publik:1. Menetapkan Struktur Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi

2. Mendaftar informasi yang dikecualikan

3. Melakukan assesment cepat ke stakeholders tentang kebutuhan informasi prioritas

4. Menyusun SOP pelayanan Informasi

5. Menyiapkan Personal (pengetahuan dan skill)

6. Memanfaatkan dan mengembang-kan infrastruktur yang telah ada.

Masyarakat :

•Dengan menggunakan dua UU sekaligus, yaitu UU No.14/2008 dan UU No.43/2009, setiap pejabat publik sebenarnya sudah tidak bisa lagi menghindar dari kewajibannya mengarsipkan setiap dokumentasi penting, serta memberikan informasi dan mengumukan secara terbuka setiap informasi publik kepada masyarakat.

•Masyarakat perlu secara terus menerus menggalang aksi-aksi permintaan informasi kepada Badan Publik (negara) dan meneruskannya sampai tuntas, dalam arti sampai kepada penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi maupun sampai kepada tahapan pengadilan.

.

TERIMAKASIH