PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI (Perki No 2 Tahun 2010)

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI(Perki No 1 Tahun 2013)Disampaikan Siti Roswati Handayani, SH., MPA.Yogyakarta, 17 Juni 2013

SISTEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERUBAHANNYA Perki No. 2 Th. 2010 Perki No. 1 Th 2013Ada IX BAB 66 pasal, terdiri dari :

1. Bab I Ketentuan Umum2. Bab II Kewenangan KIP dlm Penyelesaian SIP3. Bab III Pengajuan Permohonan PSIP 4. Bab IV Registrasi 5. Bab V Pemeriksaan Pendahuluan 6. Bab VI Penetapan Mediator dan Majelis Komisioner, serta pemberitahuan para pihak 7. Bab VII Prosedur Mediasi 8. Bab VIII Prosedur Ajudikasi 9. Bab IX Ketentuan Peralihan 10 . Bab X Ketentuan Penutup Ditetapkan tanggal 20 Agustus 2010Ada VIII BAB dan 65 pasal, terdiri dari :

Bab I Ketentuan UmumBab II Azas dan TujuanBab III PermohonanBab IV RegistrasiBab V Penetapan & Pemanggilan Para PihakBab VI Proses ajudikasiBab VII Ketentuan Peralihan Bab VIII PenutupDitetapkan tanggal 28 Maret 2013Diundangkan dalam Berita Negara RI Th. 2013 No. 649

2A. APENGERTIANSengketa informasi Publik sengketa yang terjadi antara Badan Publik dgn Pemohon Informasi Publik dan atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dgn hak memperoleh dan atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan PerUU-an (Ketentuan Umum Pasal 1 (3)Informasi Publik Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan /atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (Ketentuan Umum Pasal 1 (1) [PEMOHON] adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi Pasal 1 (7)Pihak-pihak dalam sengketa Informasi[TERMOHON] adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, ATASAN PPID, atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil Keputusan daalam PSI di Komisi InformasiPasal 1 (8)

Azas-Azas Penyelesaian Sengketa Informasi (Pasal 2 & Pasal 3)Cepat TepatBiaya ringan Sederhanan danPemenuhan hak atas Informasi Publik

Penyelesaian sengketa diajukan apabila :Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atauPemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID (pasal 5)

Putusan yang dimohonkan kepada KI (Pasal 10 (1 c)Informasi yang dimohonkan bersifat terbukaTidak menyediakan informasi secara berkalaTidak menanggapi permohonan informasiTelah salah dalam memberikan informasiTelah salah karena tidak memenuhi permohonanTelah salah karena membebani biaya yang tidak wajarDokumen kelengkapan permohonan PSI (Pasal 11)Indentitas Pemohon Surat Permohonan Informasi kepada BPSurat Keberatan kepada BP

Surat Kuasa (bila diwakilkan)

Pemohon PSI yang dimohonkan karena tidak disediakan Informasi yang wajib disediakan & diumumkan secara berkala tidak diperlukan semua persyaratan di atas.

Uji konsekuensi & Uji Kepentingan Publik (Pasal 34) Penolakan Permohonan IP karena alasan pengecualian informasi, Majelis komisioner melakukan penilaian atas penetapan informasi yang dikecualikan;

Sidang ajudikasi melakukan uji kepentingan publik

apakah ada kepentingan publik yang lebih besar ???? Tata Cara Pengajuan Permohonan PSI (psl 9)diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang

Pemohon lisan dapat diajukan dengan datang langsung ke Kantor Komisi Informasi bagi mereka yang berkebutuhan khusus, dibantu oleh Petugas

Alamat KIP DIY Gedung Plaza Informasi Lt 2 Jl. Brigjend Katamso Yogyakarta Telp : 0274. 374289 email : kip-diy@jogjaprov.go.id

Registrasi 3 (tiga) Hari Kerja (HK) sejak diterima permohonan Panitera memberikan informasi ttg kelengkapan berkas kpd Pemohon7 (tujuh)HK sejak diterima surat pemberitahuan (berkas tdk lengkap), Pemohon melengkapi berkas atau surat pemberitahuan kepada Komisi Informasi bila tidak dilayani BP Panitera menerbitkan akta permohonan tidak diregistrasi atauPemberitahuan registrasi kepada Pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) HK sejak diregistrasi (Pasal 17 & 18) Mediasi & Jangka waktuMediasi : proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi (Pasal 1 (10) Jangka waktu mediasi 14 HK sejak mediasi pertama Berdasarkan kesepakatan dapat diperpanjang 7 HK

Mediasi bersifat tertutupsidang Ajudikasi

Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi PublikYaPemohon/KuasaPaniteraMenerima Pmhonan Berkas Lengkap?Registrasi

Nomor registerKetua KIPPemohonLengkapi dokumen7 hk Lengkap?PaniteraTdk meregisterPaling lambat 14 hk tanggapan tertulis atau berakhirnya 30 hk pemberian tanggapan (Ps 13)Mengisi Form Lamp. I dilampiri:- Copy Identitas- Bukti tlh mengajukan permohonan Inf.- Bukti tlh mengajukan keberatantidakyaAda pernyataan tdk dilayani BP ( Ps 18)tidak3 Hk Psl 18 (3)Psl 11 Psl 19penyelesaian sengketa informasi publik (lanjutan)15Ketua KIPPntpan Majelis Komisioner , Mediator, Panitera PenggantiPntpn metode, tempat, agenda, jwl AjudikasiPanitera Panggilan Sidang Plaks. Sidang AjudikasiPemohon/KuasaTermohon/KuasaPsl 20Psl 23Psl 24 SIDANG AJUDIKASIInf. dikecualikanSidang TerbukaPnilai Uji Konsekuensi uji kepenting publikPUTUSAN SELASidang tertutup priksa Indentitas Kewenangan & keddk para pihak Jangka waktu pengajuan Jwbn Termohon (Ps 36)Pemrksn lanjutan : mendengarkan Ket. Para pihak Pembuktian pemeriksaan setempat Kesimpulan Putusan

YA/TDK MEDIASIStatus Putusan KI dan EksekusiPutusan KI (hasil mediasi) dapat dimintakan penetapan eksekusi ke Pengadilan

Putusan KI inkracht (ajudikasi) jika tidak diajukan keberatan ke Pengadilan dalam waktu 14 hari sejak salinan putusan diterima

Putusan KI yang inkracht dapat dimintakan penetapan eksekusi ke PengadilanAlasan dan waktu keberatanAlasan keberatan (tdk menerima Putusan KI)Waktu Pengajuan 14 hari setelah Putusan KI diterima

Sifat Proses Keberatan (Perma No 2 tahun 2011)Semacam proses BandingYang diperiksa adalah Putusan KI, pihak yang bersengketa adalah pihak-2 yang bersengketaKewenangan AbsolutPengadilan NegeriPengadilan Tata Usaha NegaraPemohon InformasiVSBadan Publik Non Pemerintah(Organisasi Non Pemerintah, BUMN/D, Partai) Pemohon InformasiVSBadan Publik Negara(Eksekutif, Legislatif , Yudikatif, lembaga/komisi negara, Pemda dll)Proses Pemeriksaan dan Putusan(PN & PTUN)Tidak ada mediasiKI dipanggil apabila dibutuhkanDlm hal ada informasi rahasia, majelis dpt melihat informasi (bila diperlukan) dan wajib menjaga rahasiaPutusan :Membatalkan atau menguatkan PutusanPerintah tertentu dan Penetapan biaya

TERIMA KASIHKomisi Informasi Provinsi DIYGedung Plaza Informasi Lt II, Jl Brigjen Katamso Yogyakarta