PETUNJUK TEKNIS LAYANAN TERPADU DI UNIT … · perundang-undangan. 5. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi

Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Tahun 2017

PETUNJUK TEKNIS

LAYANAN TERPADUDI UNIT PELAKSANA TEKNIS

BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINIDAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

iLAYANAN TERPADU DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

LAYANAN TERPADUDI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.

PETUNJUK TEKNIS

Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Tahun 2017

ii iiiPETUNJUK TEKNIS LAYANAN TERPADU DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS LAYANAN TERPADU DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu keterbukaan informasi dan partisipasi publik;

b. bahwa dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan publik di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang transparan, efektif, efi sien, dan akuntabel perlu penyelenggaraan layanan dan informasi publik secara terpadu pada unit pelaksana teknis yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Layanan Terpadu di Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

DAFTAR ISI

Daftar Isi ...................................................................................... iiSalinan Peraturan Dirjen PAUD dan Dikmas ............................ iiiLampiran I Salinan Peraturan Dirjen PAUD dan Dikmas ....... 1

BAB I PENDAHULUAN .......................................................... 1A. Latar Belakang ....................................................... 1B. Tujuan Juknis .......................................................... 2

BAB II LAYANAN TERPADU PAUD DAN DIKMAS ............ 3 A. Pengertian ................................................................ 3B. Azas dan Prinsip ..................................................... 4C. Pengorganisasian ..................................................... 5D. Ruang Lingkup ......................................................... 5E. Jadwal Penyelenggaraan ........................................ 7F. Alur Layanan ............................................................ 7G. Tata Cara Pelayanan Publik di Layanan Terpadu PAUD

dan Dikmas .............................................................. 11H. Komponen Pendukung Layanan ............................. 13I. Laporan dan Evaluasi .............................................. 14

BAB III PENUTUP ...................................................................... 15

Lampiran II Salinan Peraturan Dirjen PAUD dan Dikmas ..... 16

iv vPETUNJUK TEKNIS LAYANAN TERPADU DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);

8. Keputusan Presiden Nomor 91/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Publik di

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1802);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);

MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS LAYANAN TERPADU DI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.

vi 1PETUNJUK TEKNIS LAYANAN TERPADU DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS LAYANAN TERPADU DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangInformasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi pengembangan program. Informasi mempunyai kekuatan dan vital dalam segala aspek kehidupan demikian juga organisasi. Sebagai wujud komitmen dalam penerapan good governance yang memerlukan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemerintah mendukung pada adanya keterbukaan informasi bagi publik. Keterbukaan informasi ini menjadi salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Untuk membuka akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi-informasi yang berakibat pada kepentingan publik, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2008.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Satuan Kerja yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efi sien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan

Pasal 1Petunjuk Teknis Layanan Terpadu di Unit Pelaksan Teknis Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Layanan Terpadu PAUD dan Dikmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2Layanan Terpadu PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah kerjanya berupa layanan dan informasi publik bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 3Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2017Direktur Jenderal,

ttd

Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

Agus Salim NIP 196308311988121001

2 3PETUNJUK TEKNIS LAYANAN TERPADU DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas itu.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik salah satunya mengamanatkan adanya kepastian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk layanan, dan penanganan pengaduan. Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan bidang PAUD dan Dikmas yang transparan, efektif, efi sien, dan akuntabel perlu penyelenggaraan layanan terpadu PAUD dan Dikmas.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatur tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat antara lain: (1) koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan (2) pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Kedua fungsi ini untuk mewujudkan layanan yang prima kepada masyarakat yang membutuhkan layanan dan informasi publik.

Sehubungan dengan hal tersebut Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat perlu menetapkan petunjuk teknis layanan terpadu di unit pelaksana teknis pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

B. Tujuan JuknisPenyusunan Juknis ini bertujuan:1. Sebagai acuan teknis bagi semua pemangku kepentingan dalam

penyelenggaraan layanan terpadu PAUD dan Dikmas, sehingga pelayanan dan informasi publik yang transparan, efektif, efi sien, dan akuntabel;

2. Sebagai rujukan bagi pemangku kepentingan dalam pembinaan pelayanan dan informasi publik pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

BAB II

LAYANAN TERPADU PAUD DAN DIKMAS

A. Pengertian 1. Layanan Terpadu PAUD dan Dikmas adalah tempat penyelenggaraan

layanan dan informasi PAUD dan Dikmas di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan PAUD dan Dikmas/Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas di wilayah kerjanya.

2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

4. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

5. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.

6. Pengguna Informasi Publik adalah Orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

7. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/ atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

8. Kategori Informasi Publik adalah jenis informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik


yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan.

B. Azas dan PrinsipLayanan terpadu PAUD dan Dikmas dilaksanakan dengan azas: 1. Tranparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai dan mudah dimengerti.

2. AkuntabilitasDapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. KondisionalSesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efi siensi dan efektivitas

4. PartisipatifMendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat

5. Kesamaan HakTidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

6. Keseimbangan hak dan kewajibanPemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Layanan terpadu PAUD dan Dikmas dilaksanakan dengan prinsip: 1. Keterpaduan;

Pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis layanan dalam satu sistem.

2. Ekonomis;Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat.

3. Koordinasi;Jenis-jenis pelayanan yang dipadukan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja yang benar-benar terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

4. Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang;Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu dilaksanakan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang atau penugasan dari instansi induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Akuntabilitas; danPelayanan yang diberikan melalui sistem pelayanan terpadu harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Aksesibilitas.Masyarakat memiliki akses yang mudah, sederhana, cepat, dan murah untuk mendapatkan pelayanan.

C. Pengorganisasian1. Kepala UPT PAUD dan Dikmas membentuk Tim Layanan

Terpadu PAUD dan Dikmas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.

2. Tim Layanan Terpadu PAUD dan Dikmas paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas: Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

3. Tim Layanan Terpadu PAUD dan Dikmas diketuai oleh eselon IV yang membidangi tugas pengembangan dan pengelolaan informasi serta kemitraan disesuaikan dengan struktur di UPT.

4. Ketua Tim Layanan Terpadu PAUD dan Dikmas bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

D. Ruang Lingkup Layanan terpadu PAUD dan Dikmas mencakup: informasi publik, layanan program, layanan bantuan pemerintah, layanan pengaduan, dan layanan lain yang terkait dengan PAUD dan Dikmas.


1. Layanan Informasi PublikPengelolaan informasi publik di layanan terpadu PAUD dan Dikmas meliputi: 1). pengumpulan; 2). pengolahan; 3). penyajian 4). pendokumentasian; 5). pelaporan; dan 6). pelayanan.

Jenis informasi terdiri atas informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Layanan Terpadu PAUD dan Dikmas minimal melayani informasi publik terkait: a. Program PAUD dan Dikmas

• Regulasi bidang PAUD dan Dikmas• Program Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas• Program direktorat teknis terkait PAUD dan Dikmas• Program di UPT PAUD dan Dikmas

b. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD dan Dikmasc. Pendataan sasaran layanan PAUD dan Dikmas termasuk Anak

Usia Sekolah Tidak Sekolah (ATS)d. Pengembangan Model/Program PAUD dan Dikmase. Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas.

2. Layanan Bantuan PemerintahLayanan informasi terkait bantuan pemerintah bidang PAUD dan Dikmas sebagaimana ditetapkan dalam petunjuk teknis bantuan pemerintah.a. Membantu satuan pendidikan PAUD/PNF/organisasi/mitra/

masyarakat yang akan mengajukan bantuan pemerintah. b. Menerima, mencatat, memeriksa kelengkapan dokumen

proposal dan menyampaikan kepada direktorat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

c. Memberikan informasi tahapan dan perkembangan penanganan proposal bantuan.

3. Layanan Pengaduan Masyarakata. Pengaduan masyarakat dapat berupa aspirasi, saran, keluhan, serta

partisipasi masyarakat lainnya

b. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui telepon, SMS, email, surat, faks, dan laman pada masing-masing UPT.

c. Memberikan informasi tahapan dan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat.

E. Jadwal Penyelenggaraan 1. Jadwal layanan terpadu PAUD dan Dikmas ditetapkan oleh

kepala UPT sesuai dengan kondisi masing-masing UPTContoh:

Pendaftaran = 08.00 - 11.00 Senin – Kamis = 09.00 - 15.00 Istirahat = 12.00 - 13.00 Jumat = 09.00 - 15.30 Istirahat = 11.30 - 13.30

2. Apabila waktu layanan sudah melewati jam kerja, maka layanan akan dilanjutkan pada hari kerja berikutnya.

F. Alur Layanan 1. Alur Layanan Informasi

Masyarakat DirektoratTeknis

LAYANAN

A B

C

Gambar 1 Alur Layanan Informasia. Masyarakat yang membutuhkan layanan informasi terkait

PAUD dan Dikmas dapat mengajukan permohonan kepada Layanan Terpadu PAUD Dan Dikmas baik secara langsung maupun tidak langsung melalui telepon, SMS, email, surat, faks, dan laman.


c. Laporan penyelesaian layanan yang sudah disampaikan ke masyarakat yang membu tuhkan layanan, dilakukan oleh layanan terpadu PAUD dan Dikmas.

2. Alur Layanan Bantuan Pemerintah

B

A

C

Masyarakat

LAYANANDirektorat

Teknis

Layanan Secara Manual

Layanan Secara Online

Gambar 2 Alur Layanan Bantuan Pemerintah

a. Masyarakat yang membutuhkan layanan informasi bantuan pemerintah terkait PAUD dan Dikmas dapat disampaikan melalui Layanan terpadu PAUD dan Dikmas baik secara langsung maupun tidak langsung melalui telepon, SMS, email, surat, faks, dan laman;

b. Layanan terpadu PAUD dan Dikmas menerima proposal bantuan dan memasukkan data online layanan dan masuk ke Direktorat Teknis;Layanan terpadu PAUD dan Dikmas menerima, mencatat, memeriksa kelengkapan dokumen proposal dan menyampaikan kepada Direktorat Teknis untuk penyelesaian lebih lanjut, diantaranya proses seleksi, proses penetapan, penandatanganan akad kerjasama, dan penyaluran bantuan;

Respon jawaban dari Layanan terpadu PAUD dan Dikmas ke masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis bantuan pemerintah;

c. Laporan penyelesaian layanan dilakukan oleh Layanan terpadu PAUD dan Dikmas.

Layanan Terpadu PAUD dan Dikmas wajib menyediakan :1) formulir permohonan yang memuat sekurang-kurangnya:

a. identitas pemohon yang terdiri atas nama dan alamat lengkap; b. uraian informasi yang dimohonkan; dan c. tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.

2) menyediakan media untuk permohonan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan layanan singkat, dan telepon, serta email.

Pemohon wajib melampirkan bukti identitas pemohon sebagai berikut.1) Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib

melampirkan foto copy KTP.2) Apabila pemohon mengatasnamakan Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM), wajib menyertakan foto copy akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri.

3) Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan foto copy akta pendirian perusahaan.

b. Layanan terpadu PAUD dan Dikmas menerima, mencatat pada buku register, dan memberikan informasi sesuai permohonan masyarakat. Apabila terdapat permintaan informasi yang tidak bisa dipenuhi oleh Layanan terpadu PAUD dan Dikmas maka disampaikan ke unit kerja terlebih dahulu.

Layanan terpadu PAUD dan Dikmas memenuhi permohonan informasi dalam jangka waktu 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja.

Pemohon informasi ini tidak dipungut biaya, namum jika ada dokumen yang harus di foto copy dan penggandaan Compact Disk dibebankan kepada pemohon informasi.


3. Alur Layanan Pengaduan Masyarakat

C

A B

Masyarakat DirektoratTeknis

LAYANAN

Gambar 3 Alur Pengaduan masyarakata. Masyarakat menyampaikan pengaduan terkait PAUD dan

Dikmas kepada Layanan terpadu PAUD dan Dikmas baik secara langsung maupun tidak langsung melalui telepon, SMS, email, surat, faks, dan laman;Layanan terpadu PAUD dan Dikmas wajib menyediakan:

1) formulir pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya: a) identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap

dengan dilampiri bukti identitas diri pelapor yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b) uraian keluhan atas pelayanan (bentuk, pelaku, waktu, dan tempat serta bukti pelanggaran); dan

c) tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.2) kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan

secara tidak langsung;3) menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan

secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan layanan singkat, dan telepon.

b. Layanan terpadu PAUD dan Dikmas mengelola pengaduan masyarakat dengan tahapan; penerimaan, penelaahan dan pengklasifi kasian, penyaluran pengaduan, penyelesaian pengaduan, pelaporan.

1) Penerimaan pengaduan dilakukan dengan pencatatan dalam buku register pengaduan.

2) Penelaahan dan pengklasifi kasian dilakukan dengan tahapan:a) Identifi kasi masalah;b) Pemeriksaan substansi pengaduan;c) Klarifi kasi;d) Evaluasi bukti; dane) Seleksi.

3) Penyaluran pengaduan dengan meneruskan pengaduan yang telah memenuhi persyaratan, akan ditindaklanjuti ke unit kerja terkait sesuai dengan jenis pengaduannya. Unit kerja akan memproses dan melakukan investigasi lebih lanjut atas laporan dan pengaduan tersebut.

4) Penyelesaian pengaduan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, paling lambat 60 hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap;

5) Pelapor atau pengadu tidak di pungut biaya, namun jika ada dokumen yang harus di foto copy dan penggandaan CD dibebankan kepada pelapor atau pengadu.

c. Laporan penyelesaian layanan pengaduan masyarakat, dilakukan oleh Layanan terpadu PAUD dan Dikmas.

G. Tata Cara Pelayanan Publik di Layanan Terpadu PAUD dan Dikmas1. Pengunjung atau pemohon yang datang ke Layanan terpadu

PAUD dan Dikmas harus mendaftarkan diri kepada petugas yang memberikan nomor antrian;

2. Petugas Layanan terpadu PAUD dan Dikmas memberikan nomor antrian dan formulir data pengunjung untuk di isi dan mengarahkan untuk menuju tempat duduk tunggu yang sudah ditentukan sesuai dengan loket layanan yang diminta;

3. Petugas loket memanggil nomor urut antrian pengunjung sesuai dengan layanan yang diminta sebanyak tiga kali dan jika tidak datang akan dilanjutkan pemanggilan ke nomor berikutnya dan


akan dipanggil kembali setelah yang bersangkutan melapor ke petugas loket dengan meloncat tiga nomor antrian. Apabila terjadi alat komunikasi elektronik tidak berfungsi maka petugas Layanan terpadu PAUD dan Dikmas memanggil pemohon secara manual;

4. Pengunjung menuju loket layanan dan menyerahkan nomor antrian dan formulir data pengunjung yang sudah di isi lengkap;

5. Petugas layanan agar selalu memberikan senyum, salam, sapa, dengan ramah kepada para pemohon;

6. Petugas layanan memverifi kasi formulir isian pemohon untuk di cek dan dilengkapi jika pengisiannya kurang lengkap;

7. Petugas layanan untuk selalu berkomunikasi dengan menyebut nama Bapak/Ibu pemohon “apa yang bisa kami bantu”;

8. Pemohon mengurus permohonan layanan harus atas nama diri sendiri/pribadi yang bersangkutan, apabila mengatasnamakan orang lain harus disertai surat kuasa atau surat tugas yang bersangkutan;

9. Petugas layanan menampung, mengklasifi kasi, dan menyelesaikan layanan sesuai dengan permintaan pemohon;

10. Jika Petugas layanan tidak bisa menyelesaikan permintaan pemohon maka Petugas melakukan koordinasi internal di unit kerjanya masing-masing;

11. Hasil dari koordinasi internal antara petugas yang memberikan layanan informasi dengan pihak internal Ditjen PAUD dan Dikmas diteruskan jawaban atau penjelasan kepada pemohon;

12. Apabila pemohon yang datang membawa surat tugas kedinasan dengan membawa surat perjalanan dinas (SPD) maka pejabat UPT yang ditunjuk untuk menandatangani SPD tersebut sesuai dengan jumlah orang yang datang dengan jumlah lembar SPD yang ditandatangani;

13. Petugas layanan apabila sudah selesai memberikan layanan kepada pemohon untuk mengakhiri tatap muka dengan mengucapkan terima kasih;

14. Petugas layanan setiap hari setelah melaksanakan tugas membuat berita acara dengan melampirkan dokumen data informasi isian pemohon kepada petugas administrasi di Layanan terpadu PAUD dan Dikmas yang ditunjuk.

H. Komponen Pendukung LayananUntuk dapat melaksanakan kegiatan layanan ini secara efektif dan efi sien, setiap UPT perlu menyediakan komponen pendukung sebagai berikut: 1. Sistem Informasi “Pengelolaan Informasi dan Dokumen”

(minimal DMS) Sistem Informasi ini diperlukan agar pelayanan informasi yang dilakukan secara manual maupun elektronik dapat lebih cepat, tepat, dan akurat.

2. Website Seluruh unit kerja mengelola content website unit kerja masing-masing dengan menyajikan informasi yang selalu up-to-date.

3. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang dibutuhkan yaitu : a. Meja Layanan Informasi b. Daftar Informasi Publikc. Seperangkat komputer yang dilengkapi dengan sistem jaringan

yang terhubung dengan LAN UPT. Direkomendasikan tiap unit kerja pusat/UPT memanfaatkan sarana yang ada.

d. Seperangkat formulir dan buku administrasi layanan informasi.4. Sumber Daya Manusia

Diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pelayanan yang bekerja penuh untuk kegiatan ini. Beberapa kompetensi yang harus diperhatikan, antara lain:a. Kompetensi manajerial untuk menjadi Staf Layanan terpadu

PAUD dan Dikmas yaitu kompetensi yang mencerminkan aktivitas manajerial dan kinerja yang dibutuhkan dalam proses pelayanan informasi.

b. Kompetensi fungsional untuk membantu Staf Layanan terpadu PAUD dan Dikmas yaitu kompetensi yang mencerminkan kemampuan yang terkait dengan keterampilan profesional dan teknis dalam menanggapi permintaan informasi, mengklasifi kasi jenis-jenis permintaan informasi, dan menindaklanjuti permintaan informasi.


I. Laporan dan EvaluasiPenanggung jawab Layanan terpadu PAUD dan Dikmas menyusun Laporan pelaksanaan Layanan terpadu PAUD dan Dikmas kepada kepala UPT selanjutnya kepala UPT melaporkan ke Direktorat teknis dan ditembuskan ke Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas paling lambat setiap bulan.

Laporan sekurang-kurangnya memuat:

1. Gambaran umum kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di Layanan terpadu PAUD dan Dikmas, antara lain: a. Layanan Bantuan Pemerintah;b. Layanan informasi;c. Lain-lain.

2. Gambaran umum pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi, antara lain: Rincian materi laporan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi:

a. Jumlah permintaan informasi;b. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi setiap

permintaan informasi;c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi;d. Alasan penolakan informasi.

3. Rincian tentang penyelesaian sengketa informasi yang meliputi: a. Jumlah keberatan yang diterima; b. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya; c. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi

Informasi yang berwenang; d. Hasil mediasi atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi

yang berwenang dan pelaksanaanya; e. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; f. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya

4. Kekurangan dan hambatan yang dialami dalam menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi.

5. Rekomendasi yang dihasilkan.

BAB III

PENUTUP

Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas memberikan layanan informasi dan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dalam rangka e-governance yang akuntabel. Untuk itu pelayanan yang dekat dengan masyarakat menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kinerja Ditjen PAUD dan Dikmas. Upaya tersebut dilakukan dengan dibentuknya Layanan terpadu PAUD dan Dikmas pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri atas Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP PAUD dan Dikmas) dan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas). Untuk mempermudah pelaksanaannya maka perlu disusun petunjuk teknis yang mengatur koordinasi antara Layanan terpadu PAUD dan Dikmas dengan Direktorat Jenderal, Direktorat Teknis.

Selanjutnya Petunjuk Teknis Layanan terpadu PAUD dan Dikmas di UPT digunakan sebagai acuan atau petunjuk teknis bagi semua satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Direktur Jenderal,

ttd

Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

Agus Salim NIP 196308311988121001


LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS LAYANAN TERPADU DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

<KOP SURAT>

*Mohon diisi dengan lengkap

Unit yang dituju : __________ Tanggal : ____________

Nama LengkapNUPTK (untuk guru)No Identitas :Alamat Rumah/KantorKota/Kab (coret salah Satu)

ProvinsiNo HandphoneEmailPekerjaan Guru SD Guru SMP

Guru SMA Guru SMK

Guru TK Guru PAUD

Guru SLB Operator Sekolah

Karyawan Pengawas

PNS Dinas Pendidikan

Orang Tua Siswa

Mahasiswa Jurnalis/Wartawan

Pekerjaan Lainnya ____________________

Keperluan :

(Permohonan Informasi/Perizinan/Pengurusan/Pengaduan)

Pendidik & Tenaga Kependidikan PAUD-Dikmas Bansos

Pemetaan Mutu PAUD-Dikmas Dapodik

Program PAUD NUPTK

Program Kursus NISN

Program Kesetaraan NPSN

Program Pendidikan Keluarga Keperluan Lainnya

Permasalahan yang disampaikan.Tanggapan (diisi oleh Petugas)Status Belum

SelesaiProses

Selesai

Petugas Pelaksana Tamu

( ) ( )

18 PETUNJUK TEKNIS

FORMAT LAPORAN

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASITRIWULAN ……...... TAHUN ……......

A. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi B. Pendukung Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

1. Sarana dan Prasarana (yang dimiliki dan kondisinya) 2. Sumber Daya Manusia 3. Anggaran dan penggunaannya

C. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 1. Permintaan Informasi

Jumlah Permintaan InformasiWaktu rata-rata yang diperlukanJumlah Pemberian InformasiJumlah Penolakan InformasiAlasan Penolakan Informasi

2. Sengketa InformasiJumlah Keberatan yang diterimaTanggapan-tanggapan atas keberatan

D. Kekurangan dan Hambatan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

E. Rekomendasi Perbaikan.Direktur Jenderal,

ttd

Harris IskandarSalinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

Agus Salim NIP 196308311988121001

Documents

PETUNJUK TEKNIS LAYANAN TERPADU DI UNIT … · perundang-undangan. 5. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi