View
31
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Teknologi informasi pada saat ini digunakan sebagai daya ungkit
efektivitas dan efisiensi. Perkembangannya yang begitu pesat
memungkinkan untuk diselaraskan dengan banyaknya proses bisnis yang
masih belum optimal. Salah satu perkembangan teknologi informasi yang
saat ini dapat dirasakan yaitu memudahkan beraktivitas dalam melihat
berita dan mencari berbagai informasi. Selain teknologi informasi yang
berkembang, ada hal lain yang perlu menjadi perhatian yaitu data dan
informasi serta keamanannya. Perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan
tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Penyajian
informasi melalui teknologi informasi tidak bisa lepas dari penyajian data
dan informasi yang akurat dan akuntabel. Selain itu, untuk menghindari
adanya gangguan pihak luar yang tidak bertanggungjawab perlu diiringi
dengan peningkatan kualitas keamanan informasinya. Pesatnya informasi
global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah
sampai ke pelosok perdesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan
dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih
terjadi adanya kesenjangan dalam teknologi informasi dan komunikasi
yang disebabkan oleh beberapa hal.
Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain;
keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi
geografis dan ketersediaan infrastruktur serta aplikasi yang tersedia.
Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara yaitu pemerintah untuk
memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga
masyarakat mudah memperoleh informasi yakni dengan melakukan
pemerataan infrastruktur teknologi, pendayagunaan media informasi,
pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat, fasilitasi teknologi
informasi yang memadai, data dan informasi akurat akuntabel serta
pengamanan informasi.
Disisi lain adanya faktor tingginya harapan masyarakat terhadap
pelayanan informasi publik merupakan respon positif untuk meningkatkan
pelayanan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik. Peran Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai jendela
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 2
informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih perlu dioptimalkan.
Untuk itu revitalisasi peran fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah khususnya kebutuhan sarana dan SDM sangat
diperlukan untuk menjawab harapan masyarakat terhadap pelayanan
informasi publik yang semkin cepat dan semakin transparan.
Selain itu, di tengah perkembangan dan transformasi media digital
yang sangat cepat, diskomnfo baik tingkat kabupaten, kota, maupun
provinsi, dituntut untuk lebih kreatif dalam merespons dan memberikan
informasi. Terlebih dalam mengantisipasi tren perkembangan media massa
dan sosial berbasis teknologi digital di kalangan masyarakat yang kian
dinamis. Dalam hal ini peningkatan kinerja dalam pengelolaan informasi
publik menjadi titik sentral barometer dalam pelayanan informasi publik
yang bergulir dan makin interaktif. Maka fungsi-fungsi koordinasi dan
komunikasi lintas pemerintah dan swasta serta masyarakat menjadi
kebutuhan mutlak. Sejalan dengan itu terus dikembangkan pola informasi
publik yang makin efektif sebagai bahan koreksi peningkatan pelayanan
informasi dimasa yang akan datang.
Perencanaan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diartikan sebagai suatu
proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui
urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Sedangkan pembangunan nasional diartikan sebagai upaya yang
dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai
tujuan bernegara. Dengan demikian perencanaan pembangunan nasional
adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka
mencapai tujuan bernegara.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangnan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; mengamanatkan, bahwa
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah
berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu
kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 3
pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.
Terkait dengan amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut
diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun RPJPD Tahun 2005 –
2025, selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi
Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah menjabarkan urusan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan
Fungsinya ke dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5
tahun.
Diskominfo Provinsi Jawa Tengah sebagai PD yang menjalankan
urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik
sektoral provinsi serta persandian tentu diharapkan memenuhi tuntutan
masyarakat dalam rangka memberikan pelayanannya kepada masyarakat
sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai
dengan era keterbukaan informasi. Dengan peran sebagai integrator pada
setiap proses bisnis setiap PD Pemerintah Prvinsi Jawa Tengah,
Diskominfo Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat mewujudkan
Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah melalui implementasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai PD yang
menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika,
statistik sektoral provinsi serta persandian, maka disusunlah Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
Tengah untuk kurun waktu (5) lima tahun kedepan sebagai acuan
pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018-2023 sesuai dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018-2023.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana
Strategis Diskominfo adalah:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun
1950 Halaman 86-92);
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 4
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pemba-
ngunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 5
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4698);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor
8 Seri E Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-
2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 85);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 6
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor
70).
1.3. Maksud dan Tujuan
1. Maksud :
Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi
dan program Gubernur yang digambarkan dalam bentuk program dan
kegiatan terkait urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika, statistik serta persandian yang harus dilaksanakan oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selama kurun
waktu Tahun 2018-2023.
2. Tujuan
Renstra disusun dengan tujuan:
a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan
diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
Tengah sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil
Gubernur terpilih;
b. Menerjemahkan visi dan misi Gubernur ke dalam tujuan dan
sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
Tengah dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023;
c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan
indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan
dilaksanakan selama periode RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018-2023.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 7
1.4. Sistematika Penyusunan
Sistematika Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum
penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika
penyusunan.
BAB II Gambaran Pelayanan Diskominfo
Bab ini memuat tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas
secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi, mengemukakan capaian-
capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
Renstra sebelumnya, mengemukakan capaian program
prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, dan mengulas
hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai
perlu untuk diselesaikan.
BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Diskominfo
Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan;
telaah visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur
terpilih; telaah Renstra K/L dan Renstra Diskominfo Kab/Kota,
telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS pada
RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 serta
penentuan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
BAB IV Tujuan dan Sasaran Diskominfo
Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka
menengah perangkat daerah, indikator kinerja serta target
selama 5 tahun ke depan.
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan Diskominfo
Bab ini menjelaskan strategi dalam upaya mencapai tujuan
dan sasaran dan kebijakan untuk menjadi pedoman strategi
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 8
yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan
sasaran kinerja.
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Diskominfo
Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Diskominfo
Bab ini menjelaskan indikator kinerja Diskominfo Provinsi
Jawa Tengah termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
dipilih. Selain itu pada bab ini juga menguraikan indikator
kinerja penyelenggaraan bidang urusan atau indikator kinerja
program pada masing-masing urusan pemerintahan.
BAB VIII Penutup
Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan
perhatian dalam rangka pelaksanaan kinerja, ketersediaan
anggaran (sesuai/tidak sesuai kebutuhan), kaidah-kaidah
pelaksanaan kinerja serta rencana tindak lanjut.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 9
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dibentuk
sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian
ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dalam rangka pembentukan
struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah dikeluarkan peraturan
melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun
2016, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yaitu tugas pokok Diskominfo
adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
Daerah serta mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government,
Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola
Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral,
Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara,
Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar
Perangkat Daerah;
c. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada
seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas
dan fungsinya.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 10
Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Jawa Tengah terdiri dari Kepala Diskominfo yang memimpin pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang
Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Statistik, Bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi, Bidang E-Government, Bidang Persandian dan
Keamanan Informasi serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur
organisasi Dsikominfo Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar
2.1.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 11
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
BIDANG
PERSANDIAN
DAN KEAMANAN INFORMASI
BIDANG
TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
BIDANG
STATISTIK
BIDANG
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK
SEKSI OPINI PUBLIK
SEKSI HUBUNGAN
MEDIA DAN
KOMUNIKASI PUBLIK
SEKSI SUMBERDAYA
KEHUMASAN DAN
KOMUNIKASI PUBLIK
SUB BAGIAN PROGRAM
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN EPEGAWAIAN
SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN
INFRASTRUKTUR
SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK
HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA
SEKSI
INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI
SEKSI PELAYANAN DATA DAN
INFORMASI PUBLIK
SEKSI TATA KELOLA
PERSANDIAN
SEKSI PENGAMANAN
PERSANDIAN DAN
INFORMASI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI DATA DAN
INTEGRASI SISTEM
INFORMASI
SEKSI INTRANET
DAN INTERNET
BIDANG
E-GOVERNMENT
SEKSI
PENGEMBANGAN
APLIKASI
SEKSI
PENGEMBANGAN
EKOSISTEM
E-GOVERNMENT
SEKSI TATA KELOLA
E-GOVERNMENT
SEKSI SISTEM
KOMUNIKASI INTRA
PEMERINTAH
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 12
Sebagaimana Gambar 2.1, masing-masing unsur dari organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas
pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Sekretariat
a. Tugas:
Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan,
dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Dinas.
b. Fungsi:
1) penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program
dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3) penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
4) penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi
dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian
intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6) penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan
pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
7) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
c. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian yaitu Program, Keuangan,
serta Umum dan Kepegawaian, dengan tugas :
1) Subbagian Program : melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan di bidang program;
2) Subbag Keuangan : melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan di bidang keuangan;
3) Subbag Umum dan Kepegawaian : melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 13
2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
a. Tugas:
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Opini
Publik, Hubungan Media dan Komunikasi Publik, serta Sumber Daya
Kehumasan dan Komunikasi Publik.
b. Fungsi:
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang opini
publik;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
hubungan media dan komunikasi publik;
3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber
daya kehumasan dan komunikasi publik;
4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas 3 (tiga) seksi
yaitu Seksi Opini Publik, Seksi Hubungan Media dan Komunikasi
Publik, Seksi Sumber Daya Kehumasan dan Komunikasi Publik,
dengan tugas :
1) Seksi Opini Publik : melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan di bidang opini publik;
2) Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik : melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
hubungan media dan komunikasi publik;
3) Seksi Sumber Daya Kehumasan dan Komunikasi Publik :
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
sumber daya kehumasan dan komunikasi publik.
3. Bidang Statistik
a. Tugas:
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 14
ekonomi dan infrastruktur, statistik sosial, politik, hukum dan hak
asasi manusia dan pelayanan data dan informasi publik.
b. Fungsi:
1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik
ekonomi dan infrastruktur;
2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik
sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia;
3) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pelayanan data dan informasi publik;
4) penyelenggaraan Kesekretariatan Komisi Informasi Provinsi Jawa
Tengah;
5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.
c. Bidang Statistik terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Statistik
Ekonomi dan Infrastruktur; Seksi Statistik Sosial, Politik, Hukum
dan Hak Asasi Manusia; Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik
serta Kesekretariatan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
dengan tugas:
1) Seksi Statistik Ekonomi dan Infrastruktur : melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik ekonomi dan
infrastruktur;
2) Seksi Statistik Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia :
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
statistik sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia;
3) Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik : melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pelayanan data dan informasi publik;
4) Disamping itu Bidang Statistik bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan tugas dukungan administratif, keuangan dan
tata kelola Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 15
4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
a. Tugas:
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
infrastruktur dan teknologi, data dan integrasi sistem informasi,
serta internet dan intranet.
b. Fungsi:
1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
infrastruktur dan teknologi;
2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan
integrasi sistem informasi;
3) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang internet
dan intranet;
4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.
c. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas 3 (tiga) seksi
yaitu Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Seksi Data dan Integrasi
Sistem Informasi, Seksi Internet dan Intranet, dengan tugas :
1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi : melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi;
2) Seksi Data dan Integrasi Sistem Informasi : mempunyai tugas,
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data
dan integrasi sistem informasi;
3) Seksi Internet dan Intranet : melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang internet dan intranet.
5. Bidang E-Government
a. Tugas:
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem E-Government dan
tata kelola E-Government.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 16
b. Fungsi:
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan aplikasi;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
ekosistem E-Government;
3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata
kelola E-Government;
4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.
c. Bidang E-Government terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi
Pengembangan Aplikasi, Seksi Pengembangan Ekosistem E-
Government, Seksi Tata Kelola E-Government, dengan tugas :
1) Seksi Pengembangan Aplikasi : melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi;
2) Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government : melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan ekosistem E-Government;
3) Seksi Tata Kelola E-Government : melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola E-Government.
6. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
a. Tugas:
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola
persandian, pengamanan persandian dan informasi, dan sistem
komunikasi intra pemerintah.
b. Fungsi:
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata
kelola persandian;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengamanan persandian dan informasi;
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 17
3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem
komunikasi intra pemerintah;
4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
c. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi terdiri atas 3 seksi yaitu
Seksi Tata Kelola Persandian, Seksi Pengamanan Persandian dan
Informasi, Seksi Sistem Komunikasi Intra Pemerintah, dengan tugas:
1) Seksi Tata Kelola Persandian : melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian;
2) Seksi Pengamanan Persandian dan Informasi : melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengamanan persandian dan informasi;
3) Seksi Sistem Komunikasi Intra Pemerintah : melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem komunikasi
intra pemerintah.
2.2 Sumber Daya
2.2.1.Kondisi Kepegawaian
Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
Tengah sampai dengan Agustus 2018, tercatat sebanyak 185 orang.
Keadaan pegawai berdasarkan pedidikan, posisi jabatan dan golongan
adalah sebagai berikut:
a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
Gambaran mengenai pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tingkat pendidikan kondisi Agustus
2018 sebagaimana Tabel 2.1.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 18
Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
NO BIDANG PENDIDIKAN (Orang) TOTAL
(Orang) SD SLTP SLTA SAR MUD S-1 S-2 S-3
1. Sekretariat - - 12 - 24 10 - 46
2. IKP - - 4 1 6 2 - 13
3. Statistik - - 1 1 9 4 - 15
4. TIK - - - - 6 5 - 11
5. E-Government - - - - 7 4 - 11
6.
Persandian
dan Keamanan
Informasi
- - 7 1 7 2 - 17
7. LPSE - - - - 2 2 - 4
8. Jabatan Fungsional
Tertentu
- - - 2 5 1 - 8
9. Non PNS - - 14 4 42 - - 60
Jumlah (Orang) - - 38 9 108 30 185
Sumber: Diskominfo Prov. Jateng per Agustus 2018.
Berdasarkan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat
pendidikan terendah adalah SLTA dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2),
sebagian besar berpendidikan SLTA dan S1 (78,92%).
b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin
Komposisi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Jawa Tengah berdasarkan jenis kelamin (per Agustus 2018), dapat dilihat
pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Jenis Kelamin.
NO BIDANG JENIS KELAMIN (Orang)
TOTAL (Orang) LAKI-LAKI PEREMPUAN
1. Sekretariat 22 24 46
2. IKP 6 7 13
3. Statistik 7 8 15
4. TIK 8 3 11
5. E-Government 6 5 11
6. Persandian dan Keamanan Informasi
9 8 17
7. LPSE 3 1 4
8. Jabatan Fungsional Tertentu
3 5 8
9. Non PNS 43 17 60
Total (Orang) 107 78 185
Sumber: Diskominfo Prov. Jateng per Agustus 2018.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 19
Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai
laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Apabila dilihat dari
sebarannya hampir di semua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak
dibanding perempuan kecuali di Bidang IKP, Statistik dan Sekretariat.
c. Pegawai berdasarkan golongan
Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Tengah kondisi Agustus 2018 terbanyak adalah
pegawai Golongan III (83%). Secara lengkap komposisi pegawai Diskominfo
berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan.
NO BIDANG GOLONGAN (Orang) Total
(Orang) I II III IV
1. Sekretariat - - 42 4 46
2. IKP - - 12 1 13
3. Statistik - 3 9 3 15
4. TIK - - 7 4 11
5. E-Government - - 8 3 11
6. Persandian dan Keamanan
Informasi - - 16 1 17
7. LPSE - - 4 - 4
8. Jabatan Fungsional Tertentu - 2 6 - 8
9. Non PNS - 18 42 - 60
Jumlah (Orang) - 23 146 16 185
Persentase (%) - 12% 79% 9% 100%
Sumber: Diskominfo Prov. Jateng per Agustus 2018.
2.2.2.Kondisi Prasarana dan Sarana
Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap
operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana
telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia
cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan
kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki
oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.4.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 20
Tabel 2.4
Prasarana dan Sarana
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
NO NAMA BARANG
JUMLAH
UNIT
BARANG
KETERANGAN
1 AC 105
2 ALAT PEMADAM / HIDRAN 65
3 PC UNIT/CPU/TABLET 156
4 PENGHANCUR KERTAS 3
5 BAND KAS / KARDEK BESI 20
6 KURSI/SOFA 514 Kursi kerja, Kursi rapat,
Kursi komputer.
7 LEMARI / RAK 184
8 KAMERA/CAMCORDER/TRIPOD 56
9 CARD READER 8
10 PRINTER/SCANNER 81
11 EXHAUST FAN / KIPAS ANGIN 37
12 HARDISK EXTERNAL 10
13 FILLING BESI / CABINET 89
14 GAMBAR PRESIDEN/PIGURA/LAMBANG
GARUDA/BAGAN/ TIANG BENDERA 20
15 SERVER 26
16 JAM 10
17 KACA HIAS 13
18 SALON/SPEAKER/TOA/AUDIO/MIXER/MIC/
SOUNDSYSTEM/DVD 165
19 UPS/STABILISATOR 45
20 TELEPON/FAXCIMILE 29
21 LAMPU HIAS 4
22 POMPA AIR 3
23 GORDYN/KARPET 29
24 TANGGA 2
25 LAYAR/PROYEKTOR 18
26 RADIO/REPEATER/ANTENA/HT 42
27 LAPTOP 25
28 MESIN KETIK 11
29 MEJA 295 Meja kerja, Meja rapat, Meja
komputer, Meja telepon.
30 MESIN ABSENSI 8
31 MESIN PHOTOCOPY 2
32 TELEVISI/LCD/BRACKET 51
33 WHITEBOARD 5
34 MEJA KURSI TAMU 11
35 HANDPHONE 3
36 ORGAN MUSIK 1
37 CCTV 2
38 KENDARAAN RODA 4 19
39 KENDARAAN RODA 2 1
40 GENSET 1
41 ASET TAK BERWUJUD & VIRTUAL REALITY 12 11 Aplikasi, 1 Virtual Reality
Sumber: Diskominfo Prov. Jateng per Agustus 2018.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 21
2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo
Gambaran kinerja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) untuk Tahun 2014, 2015, 2016 dan Dokumen Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 serta evaluasi
s.d. triwulan II 2018 untuk gambaran kinerja Tahun 2017-2018. Selengkapnya
dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 22
Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
NO
Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target NSPK
Target IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra OPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2014* 2015* 2016* 2017 2018 2014* 2015* 2016* 2017 2018 2014* 2015* 2016* 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1. Urusan Komunikasi dan Informatika
1.1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
a. Jumlah kabupaten/kota
yang membentuk lembaga Forum Komunikasi Media
Tradisional (FK Metra)
- - - 3
k/k
5
k/k
5
k/k
5
k/k
6
k/k
3
k/k
2
k/k
5
k/k
6
k/k
8
k/k
100% 40% 100% 120% 116,67 %
1.2 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
a. Persentase kegiatan
lembaga penyiaran yang sesuai dengan ketentuan
perundang undangan yang
berlaku
- - - 70% 75% 80% 100% 100% 70% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b. Persentase pelayanan
pengaturan bidang
penyiaran
- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 50%
c. SKPD bidang kominfo yang
melakukan sosialisasi
kebijakan nasional
- - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 100% 100% 100% 100%
1.3 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
a. Jumlah kajian dan
penelitian untuk
menetapkan kebijakan di
bidang Kominfo
- - - 5 5 3 3 3 8 4 7 3 3 160% 80% 233% 100% 100%
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 23
NO
Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target NSPK
Target IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra OPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2014* 2015* 2016* 2017 2018 2014* 2015* 2016* 2017 2018 2014* 2015* 2016* 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1.4 Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
a. Persentase SKPD yang
mengembangkan teknologi
informasi
- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
b. Persentase SKPD yang
telah mengupdate data di
website-nya hingga tahun
n-1
- - - 85% 90% 95% 97% 100% 94% 75% 100% 97% 100%
110% 83% 105% 100% 100%
2. Urusan Statistik
2.1 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Tersedianya data statistik umum, dasar, dan sektoral skala provinsi
a. JDA
- - - 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 100% 100% 100% 100%
b. PDRB Provinsi
- - - 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 100% 100% 100% 100%
c. Tabel I-O
- - - 1 dok - - - - 1 dok - - - - 100% 100% 100% 100% 100%
d. Tinjauan PDRB Kab/Kota
- - - 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 100% 100% 100% 100%
3. Urusan Persandian
3.1 Program Peningkatan Persandian Daerah
a. Persentase Perangkat
Daerah yang
mengimplementasikan pengamanan informasi dan
persandian
- - - - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100%
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 24
NO
Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target NSPK
Target IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra OPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2014* 2015* 2016* 2017 2018 2014* 2015* 2016* 2017 2018 2014* 2015* 2016* 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Fungsi Lainnya
4.1 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
a. Persentase Perangkat
Daerah yang Telah
Menggunakan LPSE dalam
Pengadaan Barang dan
Jasa
- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Catatan : * = Indikator kinerja merupakan kinerja program pada urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada fungsi lainnya yang sebelumnya ada pada OPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, OPD Sekretariat KPID, OPD Bappeda Provinsi Jawa Tengah, OPD Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah dan OPD Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 25
Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
NO
Indikator Kinerja
sesuai Tugas & Fungsi SKPD
Anggaran Pada Tahun ke- Rp. (000)
Realisasi Anggaran Tahun Rp. (000)
Ratio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun
Rata-rata
Pertumbuhan
2014* 2015* 2016* 2017 2018 2014* 2015* 2016* 2017 2018 2014* 2015* 2016* 2017 2018 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (18) (19)
1. Urusan Komunikasi
dan Informatika
1.1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
9.011.756 10.671.595 8.299.731 8.014.895 13.400.000 7.881.613 8.946.502 7.859.446 7.634.215 1.303.054 87,46 83,83 94,70 95,25 9,72 10% -36%
1.2 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
7.908.996 9.445.586 7.895.255 4.410.819 5.077.000 6.503.854. 7.814.753 6.532.436 4.077.229 780.284 82,23 82,73 82,74 92,44
15,37 -10% -41%
1.3 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
465.000 400.035 316.500 560.000 560.000 404.093 359.748 277.577 438.214 33.039 86,90 89,93 87,70 78,25 5,90 5% -47%
1.4 Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- 486.418 699.750 750.000 1.223.500 - 442.207 260.896 713.968 792.266 - 90,91 37,28 95,20
64,75 36% 21%
2. Urusan Statistik
2.1 Program
Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah
1.586.000 1.118.000 2.047.580 1.200.000 1.300.000 1.552.410. 1.035.882 1.453.064 1.198.545 166.383 97,88 92,65 70,96 99,88
12,80 -5% -43%
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 26
NO
Indikator Kinerja
sesuai Tugas & Fungsi SKPD
Anggaran Pada Tahun ke- Rp. (000)
Realisasi Anggaran Tahun Rp. (000)
Ratio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun
Rata-rata
Pertumbuhan
2014* 2015* 2016* 2017 2018 2014* 2015* 2016* 2017 2018 2014* 2015* 2016* 2017 2018 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (18) (19)
3. Urusan Persandian
3.1 Program Peningkatan Persandian Daerah
- - - 285.000 2.500.000 - - - 260.945 314.377 - - - 91,56 12,58 777% 20%
4. Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan - Fungsi Lainnya
4.1 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
4.720.000 1.193.715 1.226.170 1.300.000 1.720.000 4.208.860 1.132.309 1.085.214 1.234.792 264.471 89,17 94,86 88,50 94,98 15,38 -22% -50%
T O T A L 23.691.752 23.315.349 20.484.986 16.520.714 25.780.500 20.550.832 19.731.403 17.468.636 15.557.908 3.653.874 86,74 84,63 85,28 94,17 14,17 791% -176%
Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016 (data diolah), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2017 (Audited) dan Penengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan II 2018.
Catatan: * = Indikator kinerja merupakan kinerja program pada urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada fungsi lainnya yang sebelumnya ada pada OPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, OPD Sekretariat KPID, OPD Bappeda Provinsi Jawa Tengah, OPD Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah dan OPR Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo
Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo kurun waktu 5
tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada,
guna mempertajam kebijakan pelayanan Diskominfo untuk mendukung
pencapaian target dan sasaran RPJMD.
1. Tantangan
a. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat,
murah dan sederhana;
b. Belum sepenuhnya tercipta citra positif terhadap Pemerintah Daerah di
Jawa Tengah khususnya dalam bidang akuntabilitas dan integritas
aparatur serta bidang pelayanan publik;
c. Belum kuatnya jejaring informasi antar OPD Pemprov Jateng khususnya
dalam memberikan counter terhadap pemberitaan negatif;
d. Pesatnya perkembangan TIK;
e. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata di Jawa Tengah;
f. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat Jawa Tengah terhadap
TIK dan Statistik Sektoral;
g. Data statistik sektoral yang terintegrasi melalui Single Data System;
h. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan
informasi;
i. Peningkatan kapasitas SDM.
2. Peluang
a. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik Jawa Tengah berbasis
elektronik;
b. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government sesuai karakteristik
daerah di Provinsi Jawa Tengah;
c. Kesadaran masyarakat Jawa Tengah akan pentingnya statistik sektoral,
informasi dan komunikasi;
d. Kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola
Pemerintahan Jawa Tengah;
e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai peningkatan
pembangunan Jawa Tengah;
f. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat,
murah dan sederhana.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 28
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFO
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Sumber daya Diskominfo Provinsi Jawa Tengah yang meliputi
Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana,
kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan
lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan
secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai
visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Diskominfo selama kurun
waktu 2 tahun ke belakang (Tahun 2017-2018) serta tantangan dan
peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang
dihadapi Diskominfo. Pemetaan permasalahan pelayanan Diskominfo
Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan.
NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH
1. Pelayanan
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
belum optimal.
1. Pemenuhan variabel
pada domain
kebijakan internal
SPBE masih belum
optimal.
1. Perlu peningkatan tata kelola dan
ekosistem eGovernment dalam
rangka mewujudkan digitalisasi
tata kelola pemerintahan Jawa
Tengah.
2. Pemenuhan variabel
pada domain tata
kelola SPBE masih
belum optimal.
1. Perlu peningkatan Pembangunan
fiber optic dalam rangka
mewujudkan digitalisasi tata kelola
pemerintahan Jawa Tengah.
2. Perlu peningkatan layanan
kapasitas bandwidth dalam rangka
mewujudkan digitalisasi tata kelola
pemerintahan Jawa Tengah.
3. Perlu peningkatan sarana dan
prasarana data center yang
memenuhi standar dalam rangka
mewujudkan digitalisasi tata kelola
pemerintahan Jawa Tengah.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 29
NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH
4. Perlu peningkatan sarana dan
prasarana DRC (Disaster Recovery
Center) dalam rangka mewujudkan
digitalisasi tata kelola pemerintahan
Jawa Tengah.
5. Perlu peningkatan integrasi
infrastruktur TIK dalam rangka
mewujudkan digitalisasi tata kelola
pemerintahan Jawa Tengah.
6. Perlu peningkatan integrasi aplikasi
layanan publik dalam rangka
mewujudkan digitalisasi tata kelola
pemerintahan Jawa Tengah.
3. Pemenuhan variabel
pada domain layanan
SPBE masih belum
optimal.
1. Perlu peningkatan layanan
pengaduan masyarakat yang baik
secara elektronik dalam rangka
mewujudkan digitalisasi tata kelola
pemerintahan Jawa Tengah.
2. Perlu peningkatan kehumasan dan
komunikasi publik serta diseminasi
informasi dalam rangka
mewujudkan digitalisasi tata kelola
pemerintahan Jawa Tengah.
2. Ketersediaan dan
pemanfaatan data
sektoral belum
optimal.
1. Ketersedian data
sektoral belum
optimal.
1. Perlu peningkatan integrasi data
dalam rangka mendukung
terwujudnya Open Government.
2. Pemanfaatan data
sektoral belum
optimal.
1. Perlu peningkatan kapasitas
pengelola data sektoral dalam
rangka mendukung terwujudnya
Open Government.
2. Perlu peningkatan kemudahan
akses publik terhadap data sektoral
dalam rangka mendukung
terwujudnya Open Government.
3. Keterbukaan badan
publik belum
optimal.
1. Perlu peningkatan pemahaman
terkait Daftar Informasi Publik (DIP)
dalam rangka mendukung
terwujudnya Open Government.
2. Perlu peningkatan kesadaran badan
publik terhadap keterbukaan
informasi dalam rangka
mendukung terwujudnya Open
Government.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 30
NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH
3. Pengamanan
aplikasi Pemerintah
Provinsi Jawa
Tengah belum
optimal.
Tingginya resiko dan
kerawanan keamanan
informasi berdasarkan
hasil assesment.
1. Perlu peningkatan kualitas Self
Assement keamanan informasi dan
persandian dalam rangka
peningkatan Cyber Security
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Perlu peningkatan fasilitas sarana
pendukung keamanan informasi di
setiap perangkat daerah dalam
rangka peningkatan Cyber Security
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Perlu perningkatan kapasitas
pengelola keamanan informasi dan
persandian dalam rangka
peningkatan Cyber Security
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Perlu peningkatan pola hubungan
komunikasi sandi antar perangkat
daerah dalam rangka peningkatan
Cyber Security Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah.
5. Perlu peningkatan sistem
komunikasi intra pemerintah dalam
rangka peningkatan Cyber Security
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah.
Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala
daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan
dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode
kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang tertuang
dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Proses telaah
tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan Diskominfo yang dapat mempengaruhi pencapaian
visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018-2023, adalah:
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 31
Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera
“Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”
Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk
memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan
4 (empat) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018-2023, sebagai berikut:
1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup
untuk menjaga NKRI.
2. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis
ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih
berbudaya dan mencintai lingkungan.
Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi
Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020 tersebut
ditetapkan 10 (sepuluh) Program Unggulan, yaitu :
1. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender,
anti korupsi dan magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK.
2. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji.
3. Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota yang dinamis berbasis
teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni.
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes
dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda.
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta
melindungi kepentingan nelayan.
7. Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan
bandara serta pembangunan embung/irigasi.
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi.
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB
dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel.
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah
kebudayaan dan kepedulian lingkungan.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 32
Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah
tersebut, maka Diskominfo sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, monitoring dan
pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik,
pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan
statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian,
penetapan pola hubungan komunikasi sandi yang memiliki peran penting
mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa Tengah
selama 5 (lima) tahun ke depan.
Tabel 3.2.
Keterkaitan Fungsi Diskominfo dengan Misi Jawa Tengah 2018-2023
FUNGSI DISKOMINFO MISI JATENG 2018-2023 PROG UNGGULAN
JATENG 2018-2023
1. Perumusan kebijakan
Bidang Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi Publik,
Penyelenggaraan Statistik
Sektoral, Pengelolaan E-
Government, Domain
Instansi Penyelenggara
Negara, Persandian,
Penetapan Pola
Hubungan Komunikasi
Sandi antar Perangkat
Daerah.
2. Pelaksanaan
pemantauan, evaluasi
dan pelaporan Bidang
Pengelolaan Informasi
dan Komunikasi Publik,
Penyelenggaraan Statistik
Sektoral, Pengelolaan E-
Government, Domain
Instansi Penyelenggara
Negara, Persandian,
Penetapan Pola
Hubungan Komunikasi
Sandi antar Perangkat
Daerah.
3. Pelaksanaan pembinaan
administrasi dan
kesekretariatan kepada
seluruh unit kerja di
lingkungan Dinas.
Misi 2:
Memperluas reformasi birokrasi melalui
penguatan koordinasi dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota.
Prog Unggulan 3:
Reformasi birokrasi di
Kabupaten/Kota yang
dinamis berbasis
teknologi informasi
dan sistem layanan
terintegrasi.
Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan
Diskominfo dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan
untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain:
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 33
a. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi
Jawa Tengah dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
b. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik
utama Jawa Tengah;
c. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi
statistik sektoral Jawa Tengah;
d. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator
penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan
Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung kinerja program
pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah
antara lain:
a. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi Belum optimal;
b. Koordinasi internal belum optimal;
c. Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi;
d. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai.
Tabel 3.3.
Telaah Visi, Misi dan Program KDH.
NO VISI/MISI/
PROGRAM KDH
TUPOKSI
DISKOMINFO PERMASALAHAN
FAKTOR PENGHAMBAT
DAN PENDORONG
1. Visi:
Jawa Tengah
Berdikari dan
Semakin
Sejahtera “Tetep
Mboten Korupsi
Mboten
Ngapusi”.
Misi 2:
Memperluas
reformasi
birokrasi melalui
penguatan
koordinasi
dengan
Pemerintah
Kabupaten/Kota.
1. Perumusan
kebijakan
Bidang
Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi
Publik,
Penyeleng-
garaan Statistik
Sektoral,
Pengelolaan E-
Government,
Domain
Instansi
Penyelenggara
Negara,
Persandian,
Penetapan Pola
Hubungan
Komunikasi
Sandi antar
Perangkat
Daerah.
1. Pemenuhan
variabel pada
domain kebijakan
internal SPBE
masih belum
optimal.
2. Pemenuhan
variabel pada
domain tata kelola
SPBE masih
belum optimal.
3. Pemenuhan
variabel pada
domain layanan
SPBE masih
belum optimal.
Penghambat:
a. Kapasitas, kualitas,
kuantitas dan
pemerataan SDM
dalam pencapaian
tujuan dan sasaran
organisasi Belum
optimal;
b. Koordinasi internal
belum optimal;
c. Pelaksanaan beban
kerja yang tidak
sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi;
d. Sarana dan prasarana
pendukung kinerja
belum memadai.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 34
NO VISI/MISI/
PROGRAM KDH TUPOKSI
DISKOMINFO PERMASALAHAN
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
Program
Unggulan 3:
Reformasi
birokrasi di
Kabupaten/Kota
yang dinamis
berbasis
teknologi
informasi dan
sistem layanan
terintegrasi.
2. Pelaksanaan
pemantauan,
evaluasi dan
pelaporan
Bidang
Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi
Publik,
Penyeleng-
garaan Statistik
Sektoral,
Pengelolaan E-
Government,
Domain
Instansi
Penyelenggara
Negara,
Persandian,
Penetapan Pola
Hubungan
Komunikasi
Sandi antar
Perangkat
Daerah.
3. Pelaksanaan
pembinaan
administrasi
dan
kesekretariatan
kepada seluruh
unit kerja di
lingkungan
Dinas.
4. Ketersedian data
sektoral belum
optimal.
5. Pemanfaatan data
sektoral belum
optimal.
6. Keterbukaan
badan publik
belum optimal.
7. Tingginya resiko
dan kerawanan
keamanan
informasi
berdasarkan hasil
assesment.
Pendorong:
a. Lembaga yang
memiliki kewenangan
teknologi informasi
dan komunikasi Jawa
Tengah dalam rangka
peningkatan daya
saing daerah;
b. Lembaga yang
memiliki kewenangan
sebagai pelayan
informasi publik
utama Jawa Tengah;
c. Lembaga yang
memiliki kewenangan
sebagai pusat data
dan informasi
statistik sektoral
Jawa Tengah;
d. Lembaga yang
memiliki kewenangan
sebagai koordinator
penyelenggaraan
persandian dan
pengelolaan
keamanan informasi
Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah.
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan
Informatika Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-
2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita)
Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla.
Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019
adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidangkomunikasi dan
informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 35
ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan
pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan
kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah
perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan
keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika,
Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015-2019
akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan
digitalisasi siaran televisi.
Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan
Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan
pemerintah Indonesia tahun 2015-2019, antara lain sebagai berikut:
1. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia;
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi;
3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan
infrastruktur pitalebar (Palapa Ring);
4. Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat versus turunnya
kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan;
5. Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.
Sedangkan tantangan dan potensi program Universal Service
Obligation (USO) yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan
pemerintah Indonesia, antara lain:
1. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi;
2. Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU;
3. Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian;
4. Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan.
Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus
pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian
Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan
pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi,
kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM,
dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai
leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara
lain:
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 36
1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat,
efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya
saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan
publik;
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus
pembangunan pemerintah Indonesia.
Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun
2015-2019 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu:
1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari
fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi,
pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah
perbatasan;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector di
bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang
mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran;
Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem
birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan
pelayanan publik yang prima.
3.3.2. Telaahan Renstra Lembaga Sandi Negara/Badan Siber dan Sandi
Nasional.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah menyatakan bahwa
visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia untuk tahun 2005–2025
adalah: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Untuk
mewujudkan visi tersebut, terdapat 8 (delapan) misi Pembangunan
Nasional dan salah satunya adalah misi untuk mewujudkan “Indonesia
yang Aman, Damai, dan Bersatu”, yang kemudian ditegaskan bahwa
”keamanan nasional diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan
pertahanan, pembangunan keamanan dalam negeri, dan pembangunan
keamanan sosial yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografi,
demografi, sosial, dan budaya serta berwawasan nusantara”. Konsep
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 37
mengenai “keamanan nasional” yang ditegaskan di dalam RPJPN tersebut
sangat penting karena telah menyatukan aspek pertahanan dan
keamanan. Bidang persandian memiliki hubungan yang sangat erat
dengan keamanan nasional. Persandian adalah kegiatan di bidang
pengamanan berita rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan
konsep, teori, dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya
secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terikat pada etika
profesi sandi.
Potensi Lemsaneg
Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden No. 103 tahun
2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen,
Lemsaneg merupakan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di
bidang persandian. Kewenangan ini menjadi dasar bagi Lemsaneg untuk
menyelenggarakan kegiatan dalam rangka menjamin keamanan informasi
milik pemerintah atau Negara, serta melakukan kegiatan analisis
penyandian yaitu kriptanalisis, stegananalis, dan code breaking, terhadap
data/informasi bersandi. Berdasarkan Renstra Lemsaneg RI tahun 2013-
2018 beberapa hal yang menjadi potensi yaitu sebagai berikut:
1) Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan terkini yaitu
laboratorium kriptografi, laboratorium elektronika, laboratorium
pengkajian teknologi informasi, laboratorium sertifikasi peralatan sandi.
2) Pengamanan informasi berklasifikasi yang lebih beragam yaitu
Informasi tidak lagi disampaikan dari station to station tetapi telah
mengarah kepada end-user computing.
3) Penerapan e-Government menjadi tuntutan di mana teknologi informasi
dan komunikasi akan memegang peran sentral dalam pengelolaan
organisasi.
Permasalahan Lemsaneg RI
Dari sisi internal, sejumlah isu terkait pengembangan sumber daya
manusia perlu mendapat perhatian untuk dilakukan pembenahan, yaitu:
1) Pemetaan kebutuhan SDM, peningkatan kompetensi serta
pengembangannya masih belum menjadi prioritas utama;
2) Belum adanya pembinaan pola karir dan pola kompetensi yang
komprehensif;
3) Belum terbentuknya budaya learning organization terutama terhadap
kompleksitas pengamanan informasi yang semakin meningkat yang
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 38
menyebabkan layanan pengamanan informasi berklasifikasi menjadi
kurang tepat sasaran.
Dari sisi eksternal, isu yang dihadapi Lemsaneg adalah:
1) Tingkat security awareness pejabat instansi pemerintah tentang
keamanan informasi yang masih rendah.
2) Pejabat kepala unit teknis persandian tidak dijabat oleh mereka yang
menguasai persandian.
Dari sisi regulasi, permasalahan utama adalah: Belum adanya payung
hukum yang lebih kuat berupa Undang-undang Persandian beserta
peraturan turunannya untuk mendukung fungsi Lemsaneg sebagai
regulator, fasilitator, operator dan auditor di bidang Persandian.
Tujuan dan Sasaran Renstra Lemsaneg RI
Dengan „NAWA CITA‟, Lemsaneg dapat memberikan kontribusinya
pada pencapaian pembangunan nasional untuk agenda ke-1 dan ke-2.
Agenda tersebut selanjutnya semakin dipertajam dalam RPJMN 2015-
2019, bahwa Lemsaneg perlu mendukung Pembangunan Bidang
Pertahanan dan Keamanan dengan isu strategis “Peningkatan Kapasitas
Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional”, Sub Isu “Penguatan
Intelijen dan Kontra Intelijen”.
Dalam rencana strategis Pembangunan Persandian Nasional 2015-
2019, Lemsaneg menetapkan 3 (tiga) tujuan utama yang hendak dicapai,
yang merupakan implementasi dari setiap visi dan misi Lemsaneg dalam
rangka untuk mendukung keberhasilan Pembangunan Nasional,
khususnya Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan.
RPJMN 2015-2019 Agenda Pembangunan Bidang Pertahanan dan
Keamanan.
Isu Strategis Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas
Keamanan Nasional.
Sub Isu Strategis Penguatan Intelijen dan Kontra Intelijen.
Visi Lembaga Sandi Negara yaitu:
Menjadi penyelenggara dan Pembina tunggal persandian Negara
dalam menjamin keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau
Negara serta menyajikan hasil pengupasan informasi bersandi guna turut
serta menjaga keamanan nasional.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 39
Untuk melaksanakan Visi Lemsaneg dan dalam rangka mendukung
pencapaian visi-misi Presiden RI 2015-2019, Lemsaneg memiliki misi
sebagai berikut:
1. Menyusun kebijakan nasional dalam bidang penyelenggaraan dan
pembinaan persandian negara.
2. Mengelola system keamanan informasi berklasifikasi secara
menyeluruh milik pemerintah atau Negara.
3. Melaksanakan kegiatan intelijen sinyal.
4. Menyelenggarakan rekayasa dan pengembangan teknologi persandian
nasional.
5. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya persandian melalui
proses pembelajaran dan pertumbuhan yang didukung manajemen
perkantoran secara transparan dan akuntabel.
Tujuan strategis Lemsaneg:
Sasaran strategis Setelah hasil reviu menjadi 2 yaitu:
1. Meningkatnya keamanan informasi nasional melalui persandian,
dengan indikator kinerja:
a. Nilai penyelenggaraan persandian instansi pemerintah (K/L/D); b. Nilai Risk Assessment atas keamanan informasi instansi pemerintah
(K/L/D).
2. Meningkatnya deteksi dini ancaman terhadap keamanan nasional,
dengan indikator kinerja: Nilai risiko yang dapat diantisipasi melalui
saran tindak atau hasil analisis penyandian yang disampaikan kepada
stakeholder.
Ancaman Keamanan Nasional Kemajuan yang sangat pesat di bidang
teknologi informasi telah mengubah wajah dunia dan menggeser
pemahaman terhadap arti kekuatan (power) suatu negara, sekaligus
menunjukan adanya difusi dalam pengertian pertahanan suatu negara.
Kekuatan suatu Negara tidak lagi dinilai semata-mata dari seberapa besar
kekuatan militer atau ekonomi yang dimiliki, tetapi juga tergantung dari
penguasaan terhadap teknologi informasi. Kemajuan tersebut dibayangi
oleh ancaman yang dapat merugikan bangsa, baik secara individu maupun
kolektif sebagai bangsa, yang disebutnya sebagai cyber attack.
Ruang peperangan dalam era kemajuan teknologi informasi saat ini,
juga mulai bertransformasi berikut segala bagian yang menjadi
pendukungnya, perang secara fisik antar Negara sudah cenderung untuk
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 40
ditinggalkan. Perang informasi merupakan salah satu bentuk ancaman
Asymetric Warfare dengan menerapkan pola peperangan yang tidak
beraturan serta bersifat tidak konvensional (non conventional). Asymetric
Warfare merupakan satu model peperangan baru yang dikembangkan dari
cara-cara berfikir yang tidak lazim, dan diluaraturan-aturan peperangan
yang berlaku. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan masyarakat
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, harus
dapat dikelola secara bijaksana serta dalam koridor ketahanan nasional
dan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Para pemangku
kepentingan dan para pelaku usaha di bidang informasi, dituntut untuk
memiliki kemampuan memilah dan memilih mana arus informasi yang
layak disajikan bagi para penggunanya. Harus dipahami, penyalah gunaan
dan penyimpangan atas informasi yang tidak sesuai dengan norma dan jati
diri bangsa, dapat berimplikasi terhadap ketahanan nasional dan
menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah
NKRI.
Untuk menjawab tantangan tersebut dan sebagai solusi nasional
perlu adanya sistem persandian dan keamanan informasi yang baik dan
terintegrasi yang mampu mengamankan informasi dari hulu kehilir (dari
pusat sampai daerah), baik melalui media internet, gelombang
elektromagnetik maupun media lainnya baik offline maupun online. Selain
itu, sebagai upaya untuk mendeteksi, melindungi, dan melakukan
tindakan pencegahan berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan
gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan keamanan nasional
khususnya terkait dengan sinyal intelijen asing perlu upaya deteksi dini
melalui optimalisasi operasional analisis sinyal. Maka Lembaga Sandi
Negara sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang
persandian nasional, secara berkala dan berkesinambungan melakukan
pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan
persandian instansi pemerintah (K/L/D) Pusat dan Daerah untuk
terwujudnya keamanan dan stabilitas nasional serta kedaulatan NKRI.
3.3.3. Telaahan Renstra Badan Pusat Statistik.
Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019 telah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40
Tahun 2015. Dalam Renstra tersebut telah pula ditetapkan visi dari Badan
Pusat Statistik yaitu “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”. Visi
tersebut telah selaras dengan visi pembangunan nasional tahun 2015-
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 41
2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. sehingga visi BPS tersebut
mengandung maksud bahwa BPS berupaya meningkatkan kontribusinya
dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik.
Untuk mencapai visi tersebut BPS telah menetapkan Misi yang
dirumuskan dengan memperhatikan misi RPJMN 2015-2019 dan tugas,
fungsi, dan kewenangan BPS selain itu juga memperhatikan masukan
pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), serta memberikan
peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan
lingkungan strategis sebagai berikut :
1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik
yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik;
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan
amanah untuk kemajuan perstatistikan.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik
pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi,
integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik.
Adapun tujuan BPS dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan
Misi BPS untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan
kualitas;
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistic;
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan
pembinaan yang efektif di bidang statistic;
4. Peningkatan Birokrasi yang akuntabel.
Dengan mendasarkan pada tujuan-tujuan tersebut maka sasaran
strategis yang akan dicapai secara nyata oleh BPS akan tercermin dari
pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau
beberapa program BPS baik program teknis yang menghasilkan pelayanan
kepada masyarakat (pelayanan eksternal) maupun program generik yang
bersifat pelayanan internal. Adapun tujuan dan sasaran strategis teknis
BPS adalah sebagai berikut :
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 42
1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: ”Peningkatan kualitas data
statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, meliputi :
a. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
b. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data
(respondent engagement)
c. Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan
efisien
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: ”Peningkatan pelayanan prima
hasil kegiatan statistic, adalah : Meningkatnya kualitas hubungan
dengan pengguna data (user engagement);
3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: ”Penguatan Sistem Statistik
Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang
statistik”, meliputi:
a. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan
SSN
b. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN
4. Sasaran strategis dari tujuan keempat: ”Peningkatan birokrasi yang
akuntabel”, meliputi:
a. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
b. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
c. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan
kegiatan
Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015 – 2019) yang
terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan
BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan
statistik tahun 2015 - 2019.
Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan
bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik
yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang
sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata
laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya
Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) yang modern.
Guna memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik tersebut,
sampai dengan tahun 2014 telah dipublikasikan beberapa indikator
ekonomi dan sosial. Indikator ekonomi tersebut mencakup Produk
Domestik Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi (Indeks Harga Konsumen),
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 43
Ekspor dan Impor, Nilai Tukar Petani, Industri, Pertambangan, Keuangan
Daerah, dan berbagai indeks harga lainnya. Sedangkan indikator-indikator
sosial dihasilkan melalui survei dan sensus kependudukan,
ketenagakerjaan, kemiskinan, potensi desa, dan sejenisnya. Semua
indikator ekonomi dan sosial tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler
maupun dalam waktu tertentu.
Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan, serta mengacu pada Rancangan Awal RPJMN 2015-2019,
maka BPS menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai
tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya.
Adapun arah kebijakan dan strategi tersebut adalah :
1. Untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap kualitas data
BPS, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah Peningkatan
ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.
Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :
a. Meningkatkan publikasi survey yang mencantumkan ukuran
kualitas.
b. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta
pengolahan data dan informasi statistik.
c. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai
standar internasional.
2. Dalam upaya meningkatkan kualitas hubungan dengan sumber data
(respondent engagement), maka arah kebijakan yang ditetapkan
adalah Peningkatan response rate.
Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :
a. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data.
b. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS.
3. Untuk memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif dan
efisien, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah Memastikan
pengendalian mutu melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan
kegiatan statistik.
Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :
a. Meningkatkan kualitas pengembangan dan analisis statistik.
b. Mempublikasikan quality gate pada masing-masing tahapan
kegiatan statistik.
4. Untuk Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user
engagement, maka arah kebijakan yang ditetapkan meliputi :
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan
informasi statistik kepada masyarakat.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 44
Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :
1) Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik.
2) Meningkatkan Customer Relationship Management.
3) Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik.
b. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan
informasi statistik BPS.
Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :
1) Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung
oleh TIK dan infrastruktur yang memadai.
2) Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung
kualitas diseminasi data informasi statistik.
c. Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam
mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik.
Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :
1) Meningkatakan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana
BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik.
2) Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan
prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan prima
hasil kegiatan statistik.
5. Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pe-
nyelenggaraan SSN, maka arah kebijakan yang ditetapkan meliputi :
a. Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi dan kerjasama
dalam penyelenggaraan SSN.
Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :
1) Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L maupun swasta
dalam memberikan meta data kepada BPS.
2) Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan statistik di K/L
maupun swasta.
b. Penguatan fungsi yang menangani penyebarluasan informasi,
advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait dan kegiatan
statistik.
Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :
1) Mengoptimalkan penyebarluasan informasi, advokasi dan
sosialisasi berbagai regulasi terkait.
2) Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kegiatan
statisitk BPS.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 45
6. Untuk Meningkatkan kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan
SSN, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah Penciptaan iklim
yang kondusif untuk pembinaan dalam penyelenggaraan SSN.
Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :
a. Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L maupun swasta dalam
memberikan meta data kepada BPS.
b. Mengoptimalkan pembinaan untuk pemberdayaan insan statistik
di K/L maupun swasta.
7. Untuk meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia BPS,
meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
dan meningkatkan tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan
kegiatan, maka arah kebijakan yang ditetapkan meliputi :
a. Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem manajemen SDM
aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja.
b. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi
BPS khususnya yang terkait dengan sistem manajemen SDM
aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja.
Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :
1) Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem manajemen
SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif.
2) Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur,
termasuk Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis
statistik dan TI, pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang
mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik.
3) Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik (tenaga
statistisi dan pranata komputer) yang baru.
4) Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka
meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.
5) Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja
aparatur BPS.
6) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan
pelaksanaan kegiatan.
Rencana strategis BPS tahun 2015-2019 ini telah sejalan dengan
upaya yang akan dilakukan Dinas komunikasi dan informatika dalam
melaksanakan urusan statistik namun sesuai amanat undang-undang
nomor 16 tahun 1997 tentang statistic kewenangan pemerintah daerah
adalah di bidang statistic sektoral sedangkan BPS adalah statistic dasar.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 46
Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pelaksanaan urusan statistic
oleh pemerintah daerah dibidang statistic sektoral adalah dalam rangka
memenuhi kebutuhan data dan informasi statistic. Hal ini mengingat data
statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai
bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi,
membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran
kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.
Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan
legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah. Hal lain
yang perlu mendapatkan perhatian adalah besarnya keinginan masyarakat
terhadap data yang berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah harus
mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya,
relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada
distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data
dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang
profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 47
Tabel 3.4.
Telaah Renstra K/L dan Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.
NO KEBIJAKAN RENSTRA K/L TUPOKSI DISKOMINFO
(Pergub 70/2016) PERMASALAHAN FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
KEMENTERIAN KOMINFO 1. Perumusan kebijakan Bidang
Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik,
Penyelenggaraan Statistik
Sektoral, Pengelolaan E-
Government, Domain Instansi
Penyelenggara Negara,
Persandian, Penetapan Pola
Hubungan Komunikasi Sandi
antar Perangkat Daerah.
2. Pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan pelaporan
Bidang Pengelolaan Informasi
dan Komunikasi Publik,
Penyelenggaraan Statistik
Sektoral, Pengelolaan E-
Government, Domain Instansi
Penyelenggara Negara,
Persandian, Penetapan Pola
Hubungan Komunikasi Sandi
antar Perangkat Daerah.
3. Pelaksanaan pembinaan
administrasi dan
kesekretariatan kepada
seluruh unit kerja di
lingkungan Dinas.
1. Pemenuhan variabel pada
domain kebijakan internal
SPBE masih belum
optimal.
2. Pemenuhan variabel pada
domain tata kelola SPBE
masih belum optimal.
3. Pemenuhan variabel pada
domain layanan SPBE
masih belum optimal.
4. Ketersedian data sektoral
belum optimal.
5. Pemanfaatan data sektoral
belum optimal.
6. Keterbukaan badan publik
belum optimal.
7. Tingginya resiko dan
kerawanan keamanan
informasi berdasarkan
hasil assesment.
Penghambat:
a. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM
dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
Belum optimal;
b. Koordinasi internal belum optimal;
c. Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi;
d. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum
memadai.
Pendorong:
a. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi
informasi dan komunikasi Jawa Tengah dalam rangka
peningkatan daya saing daerah;
b. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan
informasi publik utama Jawa Tengah;
c. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data
dan informasi statistik sektoral Jawa Tengah;
d. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai
koordinator penyelenggaraan persandian dan
pengelolaan keamanan informasi Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah.
1. Integrasi database dan layanan
eGovernment di instansi pemerintahan
2. Membangun infrastruktur bersama yaitu
jaringan komunikasi pemerintah yang
aman serta fasilitas pusat data dan pusat
pemulihan data yang terkonsolidasi.
3. Meningkatkan pastisipasi publik terhadap
pengambilan kebijakan publik.
4. Penyediaan infrastruktur broadband
melalui jaringan backbone serat optik
palapa ring.
LEMBAGA SANDI NEGARA/BADAN
SIBER DAN SANDI NASIONAL
1. Meningkatnya keamanan informasi
nasional melalui persandian.
2. Meningkatnya deteksi dini ancaman
terhadap keamanan nasional.
BADAN PUSAT STATISTIK
1. Peningkatan ketersediaan data dan
informasi statistik yang berkualitas.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas
penyebaran data dan infrmasi statistik
kepada masyarakat.
3. Peningkatan kemudahan dan kecepatan
akses terhadap data dan informasi
statistik.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 48
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS).
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk peren-
canaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan
pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.
Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Perda Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-
2029.
Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis,
perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpo-
tensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang
sudah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RTRW
Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun
2007. Hasil review akan menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi
RTRW.
Rencana implementasi program dan kegiatan Diskominfo Provinsi
Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun yang akan datang (Tahun 2018-2023)
tidak ada yang bersifat pembangunan fisik dengan skala besar sehingga
harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pengaturan zonasi
ataupun pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah.
Demikian pula terkait dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam
rangka penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, tidak
ditemukan indikasi progam dan kegiatan di urusan Kominfo, Statistik,
Persandian serta Fungsi Penunjang Pemerintahan yang akan berdampak
strategis (besar) terhadap lingkungan hidup di Jawa Tengah.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Diskominfo adalah
kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan
karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau
kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak
diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila
tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 49
Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi
permasalahan pada 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi
permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan
peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan
dengan komunikasi dan informatika Jawa Tengah jangka menengah, maka
dapat ditetapkan isu strategis Diskominfo Provinsi Jawa Tengah yaitu:
1. Fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung
pelayanan publik belum optimal;
2. Integrasi aplikasi layanan publik, tata kelola dan ekosistem e-
Government belum optimal;
3. Kurangnya pemahaman, kesadaran dan tata kelola serta
infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi;
4. Rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral;
5. Penyebarluasan informasi dan komunikasi publik belum optimal.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 50
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Diskominfo Provinsi
Jawa Tengah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan
jangka menengah selama Tahun 2018-2023 yaitu Digitalisasi Tata Kelola
Pemerintahan Jawa Tengah. Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang
dijabarkan sebagai berikut:
1) Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah.
2) Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.
3) Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Keterkaitan serta indikator yang akan digunakan sebagai ukuran
keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 51
Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
KONDISI AWAL
KINERJA
TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Digitalisasi Tata Kelola
Pemerintahan Jawa
Tengah.
Indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE).
2,64* 2,64* 2,76 2,88 3,00 3,12 3,24 3,24
a. Meningkatnya teknologi
informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah.
1) Indeks Domain Kebijakan
Internal SPBE (Bobot 17%).
2,69 2,69 2,82 2,94 3,06 3,18 3,30 3,30
2) Indeks Domain Tata Kelola
SPBE (Bobot 28%).
2,30 2,30 2,40 2,51 2,61 2,71 2,82 2,82
3) Indeks Domain Layanan SPBE (Bobot 55%).
2,93 2,93 3,06 3,20 3,33 3,46 3,60 3,60
b. Meningkatnya pemanfaatan
data dan informasi statistik
sektoral.
Laju Pemanfaatan Data Sektoral. - 8,21% 15,18% 30,36% 45,54% 60,72% 75,90% 75,90%
c. Meningkatnya keamanan
informasi dalam
mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE).
Indeks Kematangan Keamanan
Informasi (KAMI).
- 1 1 1 2 2 3 3
Catatan: 1. * = Berdasarkan angka Pemeringkatan eGovernment Indonesia (PeGI) Tahun 2015 Kementerian Kominfo RI diolah. Pada Tahun 2017 dan 2018 tidak ada peningkatan karena fokus kegiatan pada Tahun
2017 dan 2018 tidak mengarah ke SPBE. SPBE merupakan tujuan dan sasaran baru Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. 2. Untuk indikator laju pemanfaatan data sektoral pada tahun 2017 tidak terdapat angka persentase dikarenakan tidak ada tahun dasar sebagai pembanding (Tahun 2016, Diskominfo belum terbentuk).
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 52
Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran serta Indikator yang Berkaitan Dengan Kesekretariatan.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
KONDISI
AWAL
KINERJA
TARGET CAPAIAN KONDISI
AKHIR
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Meningkatkan Tata Kelola
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
Tengah.
Nilai Kepuasan Masyarakat
terhadap Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah.
- - 43,76 52,50 62,50 72,50 81,25 81,25
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
Tengah.
Nilai Kepuasan Masyarakat
terhadap Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah.
- - 43,76 52,50 62,50 72,50 81,25 81,25
Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
Tengah.
Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Tengah.
- 39 46 58 65 72 81 81
Catatan: 1. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah terbentuk pada Tahun 2017 sehingga belum memiliki Nilai SAKIP. Hal yang sama untuk indikator nilai kepuasan masyarakat pada tahun 2017-
2018 belum dilakukan survey kepuasan pelayanan sehingga belum dapat memberikan nilai. 2. Untuk indikator nilai kepuasan masyarakat belum ada nilai pada tahun 2017-2018 dikarenakan belum melakukan survey. Survey akan dilakukan mulai tahun 2019.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 53
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DISKOMINFO
Strategi dan kebijakan Diskominfo merupakan cara dan arah tindakan
yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi
dan kebijakan Diskominfo dapat dilihat pada tabel 5.1.
Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Digitalisasi
Tata Kelola
Pemerintah-
an Jawa
Tengah.
1. Meningkatnya
teknologi informasi
dan komunikasi
Pemerintah
Provinsi Jawa
Tengah.
1. Menyusun rencana induk
SPBE.
2. Meningkatkan ketersedian
infrastruktur TIK.
3. Meningkatkan aplikasi yang
terintegrasi.
4. Meningkatkan Layanan
Pengaduan Elektronik.
5. Meningkatkan kualitas
informasi dan komunikasi
publik.
Tahun 2019-2023:
1. Penguatan
pemerintahan
berbasis elektronik
melalui
pembangunan
teknologi informasi
dan komunikasi.
2. Penguatan
ketersediaan data
dan informasi
sektoral melalui
keterbukaan
informasi publik.
3. Penguatan
persandian dan
keamanan
informasi.
4. Penguatan
pengelolaan kualitas
penyebaran dan
pemerataan
informasi publik.
2. Termanfaatkan
data dan informasi
statistik sektoral.
1. Meningkatkan ketersediaan
data statistik sektoral Jawa
Tengah.
2. Meningkatkan keterbukaan
badan publik.
3. Terwujudnya
aplikasi yang
aman.
1. Menyusun pedoman standar
keamanan informasi dan
persandian daerah.
2. Melaksanakan pembinaan
keamanan informasi dan
persandian daerah.
3. Meningkatkan kapasitas
pengelola keamanan informasi
dan persandian daerah.
2. Meningkat-
kan Tata
Kelola Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
Provinsi
Jawa
Tengah.
4. Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja Dinas
Komunikasi dan
Informatika
Provinsi Jawa
Tengah.
Meningkatkan kualitas
perencanaan dan evaluasi kinerja
Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa
Tengah.
Tahun 2019-2023:
1. Peningkatan
perencanaan dan
evaluasi yang
komprehensif.
2. Penguatan
kapasitas SDM.
3. Penguatan sarana
dan prasarana
pendukung
pelayanan.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 54
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
5. Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Dinas Komunikasi
dan Informatika
Provinsi Jawa
Tengah.
1. Meningkatkan kapasitas SDM
Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa
Tengah.
2. Meningkatkan sarana dan
prasarana pendukung kinerja
Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa
Tengah.
3. Meningkatkan sistem
administrasi umum dan
keuangan serta kearsipan
Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa
Tengah.
4. Penguatan sistem
administrasi umum
dan keuangan serta
kearsipan.
Pada setiap arah kebijakan memiliki fokus pada setiap tahunnya.
Selengkapnya untuk fokus tahunan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 5.2.
Tabel 5.2.
Strategi dan Arah Kebijakan serta Fokus Tahunan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023.
STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN
FOKUS KEBIJAKAN
2019 2020 2021 2022 2023
1. Menyusun
rencana induk
SPBE.
2. Meningkatkan
ketersedian
infrastruktur
TIK.
3. Meningkatkan
aplikasi yang
terintegrasi.
4. Meningkatkan
Layanan
Pengaduan
Elektronik.
5. Meningkatkan
ketersediaan
data statistik
sektoral Jawa
Tengah.
6. Meningkatkan
keterbukaan
badan publik.
7. Menyusun
pedoman
standar
keamanan
informasi dan
persandian
daerah.
8. Melaksanakan
pembinaan
keamanan
informasi dan
persandian
daerah.
1. Penguatan
pemerintahan
berbasis
elektronik
melalui
pembangunan
teknologi
informasi dan
komunikasi.
Penyusunan
Rencana Induk
SPBE.
Penguatan
infrastruktur
dan SDM
bidang TIK.
Penguatan
pembangunan
TIK.
Penguatan
integrasi
TIK.
Monitoring
dan evaluasi
Rencana
Induk SPBE.
2. Penguatan
ketersediaan
data dan
informasi
sektoral melalui
keterbukaan
informasi
publik.
1. Meningkatkan
ketersedian
data dan
informasi
sektoral
melelui SDS
dan open data
untuk
mendukung
keterbukaan
informasi.
2. Penyusunan
regulasi dan
kelembagaan
jaringan
informasi
geospasial
daerah.
1. Meningkat-
kan
ketersedian
data dan
informasi
geospasial
melalui
integrasi
data dan
informasi
statistik
dengan data
spasial.
2. Penyeleng-
garaan
festival
keterbukaan
informasi.
1. Integrasi
sistem
aplikasi
SDS dan
open data
dengan
aplikasi
smart city.
2. Pembaruan
aplikasi
SDS dan
open data.
1. Pening-
katan
kualitas
SDM Geo-
spasial.
2. Pening-
katan
kualitas
SDM
statistik.
Pembaruan
aplikasi
Sistem
informasi
geospasial.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 55
STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN
FOKUS KEBIJAKAN
2019 2020 2021 2022 2023
9. Meningkatkan
kapasitas
pengelola
keamanan
informasi dan
persandian
daerah.
10. Meningkatkan
kualitas
informasi dan
komunikasi
publik.
11. Meningkatkan
kualitas
perencanaan
dan evaluasi
kinerja Dinas
Komunikasi
dan Informa-
tika Provinsi
Jawa Tengah.
12. Meningkatkan
kapasitas
SDM.
13. Meningkatkan
sarana dan
prasarana
pendukung
kinerja
Diskominfo
Prov. Jateng.
14. Meningkatkan
sistem
administrasi
dan kearsipan
3. Integrasi
sistem
aplikasi SDS
dan open
data dengan
aplikasi
smart
province.
3. Penguatan
persandian dan
keamanan
informasi.
1. Penyusunan
pedoman
standard
keamanan
informasi/
assessment.
2. Penyeleng-
garaan
operasional
pengamanan
persandian.
1. Implemen-
tasi
sertifikat
elektronik.
2. Pening-
katan
sarana
pendukung
persandian.
Penguatan
pola hubungan
komunikasi
sandi antar
perangkat
daerah.
Peningkatan
sumber daya
persandian
dan
keamanan
informasi.
Pembinaan
dan
pengenda-
lian
standarisasi
persandian
dan
keamanan
informasi.
4. Penguatan
pengelolaan
kualitas
penyebaran dan
pemerataan
informasi
publik.
1. Meningkat-
kan kualitas
data dan
informasi
publik
sebagai
bahan
penyebaran
informasi
publik.
2. Meningkat-
kan layanan
aduan
masyarakat
melalui
peningkatan
kualitas
sajian
informasi.
Peningkatan
diseminasi dan
pendistribusian
informasi
melalui media
massa maupun
media
komunikasi
lainnya serta
kemitraan
media.
Peningkatan
kualitas
pelayanan
informasi
publik melalui
penguatan
pengelola
informasi
publik.
Peningkatan
kualitas
layanan
informasi
publik
melalui
penyediaan
sarana dan
prasarana
yang
berkualitas.
Monitoring
dan evaluasi
peningkatan
layanan
informasi
publik.
5. Peningkatan
perencanaan
dan evaluasi
yang
komprehensif.
Penguatan
sistem
perencanaan
dan evaluasi
secara
komprehensif.
Penguatan
sistem
perencanaan
dan evaluasi
secara
komprehensif.
Penguatan
sistem
perencanaan
dan evaluasi
secara
komprehensif.
Penguatan
sistem
perencanaan
dan evaluasi
secara
komprehen-
sif.
Penguatan
sistem
perencana-
an dan
evaluasi
secara
komprehen-
sif.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 56
STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN
FOKUS KEBIJAKAN
2019 2020 2021 2022 2023
6. Penguatan
kapasitas SDM.
Pemenuhan
jabatan
fungsional pada
bidang
Komputer,
Statistik dan
Humas.
Peningkatan
kapasitas SDM
dan pengadaan
barang/jasa
serta JFT
Prakom, JFT
Prahum, JFT
Statistisi dan
JFT Sandiman.
Peningkatan
Kapasitas SDM
disetiap
unit/bidang
dan
penambahan
JFT.
Peningkatan
Kapasitas
SDM
disetiap
unit/bidang
dan penam-
bahan JFT.
Peningkatan
Kapasitas
SDM
disetiap
unit/bidang
dan penam-
bahan JFT.
7. Penguatan
sarana dan
prasarana
pendukung
pelayanan.
Pemeliharaan
sarpras dan
layanan umum.
Pemeliharaan
sarpras dan
layanan
umum.
Pemeliharaan
sarpras dan
layanan
umum.
Pemelihara-
an sarpras
dan layanan
umum.
Pemelihara-
an sarpras
dan layanan
umum.
8. Penguatan
sistem
administrasi dan
kearsipan.
Penguatan
administrasi
pelayanan
umum dan
keuangan
dengan pem-
buatan e-Office.
Penguatan
administrasi
pelayanan
umum dan
keuangan.
Penguatan
administrasi
pelayanan
umum dan
keuangan.
Penguatan
administrasi
pelayanan
umum dan
keuangan.
Penguatan
administrasi
pelayanan
umum dan
keuangan.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 57
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DISKOMINFO
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Jawa Tengah 2018-2023 melalui
tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu
penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang
disertai indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang.
Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tersebut, maka
Diskominfo Provinsi Jawa Tengah menetapkan rencana program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023. Selengkapnya dapat dilihat
pada tabel 6.1.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 58
Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
Tujuan Sasaran Kode
Program
dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan
(Output)
Data Capaian pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode Renstra
Unit Kerja
Penanggung Jawab
Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023
2017 2018 Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1. Digi-
talisasi Tata Kelola Peme-rin-tahan Jawa Te-
ngah.
Indeks SPBE. 2,64 2,64 2,76 47.720. 086
2,88 52.116. 899
3,00 56.528. 769
3,12 60.018. 298
3,24 64.945. 478
3,24 281.329. 530
Diskominfo
Prov. Jateng.
Jawa
Tengah.
1. Mening-katnya teknologi infor-masi dan komu-nikasi Peme-
rintah Provinsi Jawa Tengah.
1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE.
2,69 2,69 2,82 43.465. 214
2,94 43.933. 574
3,06 43.523. 315
3,18 44.482. 378
3,30 47.335. 848
3,30 222.740. 329
Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE.
2,30 2,30 2,40 2,51 2,61 2,71 2,82 2,82 Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
3. Indeks Domain Layanan SPBE.
2,93 2,93 3,06 3,20 3,33 3,46 3,60 3,60 Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 59
Tujuan Sasaran Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
2019 2020 2021 2022 2023
2017 2018 Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1. Program pengem-bangan infra-struktur
tekno-logi infor-masi dan komunikasi.
Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi
dan komunikasi.
10% 15% 20% 22.916. 250
40% 21.500. 000
60% 18.866. 000
70% 17.500. 000
80% 18.316. 000
80% 99.098.
250
Bidang TIK Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
a. Kegiatan penge-lolaan jaringan dan data center.
Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optic milik Provinsi Jawa Tengah.
9 Lokasi
21 Lokasi
41 Lokasi
15.488. 500
56 Lokasi
14.467. 808
69 Lokasi
12.548. 102
79 Lokasi
11.596. 552
86 Lokasi
12.167. 098
86 Lokasi
66.268.
060
Seksi Infra-struktur dan Teknologi Bidang TIK Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
b. Kegiatan penge-
lolaan internet dan intranet.
Jumlah kapasitas
Bandwidth yang tersedia.
700 MBps
1.000 MBps
1.200 MBps
7.207. 750
1.400 MBps
6.786. 690
1.600 MBps
5.992.866 1.800 MBps
5.540. 443
2.000 MBps
5.778. 627
2.000 MBps
31.306.
376
Seksi Internet dan
Intranet Bidang TIK Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
c. Kegiatan pengem-bangan
TIK dan inte-grasi infra-struk-tur.
Jumlah SKPD yang terintegrasi
infrastruktur TIK.
3 OPD
7 OPD
14 OPD
220.000 21 OPD
245.502 28 OPD
325.032 35 OPD
363.005 41 OPD
370.275 41 OPD
1.523.
814
Seksi Data dan Integrasi Sistem
Informasi Bidang TIK Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 60
Tujuan Sasaran Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
2019 2020 2021 2022 2023
2017 2018 Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2. Program pengem-bangan e-Govern
ment.
Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi.
30% 33% 45% 4.534.714 55% 5.169.574 65% 5.893.315 70% 6.718.378 85% 7.255.848 85% 29.571.
829
Bidang eGov Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
a. Kegiatan pengem-bangan dan penge-lolaan aplikasi.
Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dikembang-kan/dikelola.
6 Unit
7 Unit
9 Unit
2.303.564 11 Unit
2.586.442 13 Unit
2.904.057 14 Unit
3.260.675 15 Unit
3.502.291 15 Unit
14.557.
029
Seksi Pengem-bangan Aplikasi Bidang eGov Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
b. Kegiatan pening-katan tata kelola
eGovernment.
Jumlah regulasi aplikasi yang terbit.
1 Buah
1 Buah
2 Buah
1.771.208 3 Buah
2.066.709 4 Buah
2.409.418 5 Buah
2.806.659 6 Buah
3.054.271 6 Buah
12.108.
265
Seksi Tata Kelola E-Government Bidang eGov Diskominfo
Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
c. Kegiatan pening-katan kapa-sitas
penye-lengara eGovernment.
Jumlah penyeleng-gara eGovernment yang diting-
katkan kapa-sitasnya.
672 Orang
672 Orang
650 Orang
459.942 1.000 Orang
516.423 1.100 Orang
579.840 1.100 Orang
651.044 1.100 Orang
699.286 1.100 Orang
2.906.
535
Seksi Pengem-bangan Ekosistem E-Government
Bidang eGov Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 61
Tujuan Sasaran Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
2019 2020 2021 2022 2023
2017 2018 Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
3. Programpening-katan kualitas penge-
lolaan infor-masi dan komu-nikasi publik.
Nilai survey kepuasan komunikasi publik.
0% 0% 57% 16.014. 250
64% 17.264. 000
71% 18.764. 000
78% 20.264. 692
85% 21.764. 000
85% 94.070.
250
Bidang IKP Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
a. Kegiatan pening-katan penge-lolaan infor-masi publik.
Jumlah konten informasi publik yang disebar-luaskan.
0
Konten
0
Konten
24
Konten
14.588.
750
78
Konten
15.644.
976
132
Konten
16.895.
009
186
Konten
18.145.
240
240
Konten
19.495.
447
240
Konten
84.769.
422
Seksi
Hubungan
Media dan
Komunikasi
Publik
Bidang IKP
Diskominfo
Prov.
Jateng.
Jawa Tengah.
b. Kegiatan penge-lolaan kehu-masan dan
komu-nikasi publik.
Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordi-
nasikan.
45 Kelom-
pok
50 Kelom-
pok
55 Kelom-
pok
1.021.000 62 Kelom-
pok
1.132.107 68 Kelom-
pok
1.247.165 75 Kelom-
pok
1.362.018 85 Kelom-
pok
1.476.897 85 Kelom-
pok
6.239.
187
Seksi
Sumber-
daya Kehu-
masan dan
Komunikasi
Publik
Bidang IKP
Diskominfo
Prov.
Jateng.
Jawa Tengah.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 62
Tujuan Sasaran Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
2019 2020 2021 2022 2023
2017 2018 Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
c. Kegiatan analisis berita dan pen-dapat
publik.
Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat
umum.
0 Buah
0 Buah
44 Buah
404.500 88 Buah
486.917 132 Buah
621.826 176 Buah
756.742 220 Buah
791.656 220 Buah
3.061.
641
Seksi Opini
Publik
Bidang IKP
Diskominfo
Prov.
Jateng.
Jawa Tengah.
2. Mening-katnya peman-faatan data dan infor-masi
statistik sektoral.
Laju pemanfaatan data sektoral.
- 8,21% 15,18% 3.173.550 30,36% 3.673.550 45,54% 4.173.550 60,72% 4.973.550 75,90% 5.723.550 75,90% 21.717.
750
Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
Program pengem-bangan data statistik sektoral
dan keter-bukaan informasi.
1. Persentase ketersedia-an data sektoral.
60% 64% 74% 3.173.550 79% 3.673.550 89% 4.173.550 95% 4.973.550 100% 5.723.550 100% 21.717.
750
Bidang Statistik Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
2. Persentase badan publik yang terbuka.
45% 55% 68% 76% 84% 92% 100% 100% Bidang Statistik Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
a. Kegiatan penyu-
sunan data statistik sektor ekonomi dan infra-
Jumlah data sektor
ekonomi dan infrastruktur yang tersedia dalam Single Data System.
5.500 Jenis
6.000 Jenis
6.500 Jenis
359.250 7.000 Jenis
428.144 8.000 Jenis
507.040 8.500 Jenis
630.577 9.000 Jenis
750.083 9.000 Jenis
2.675.
094
Seksi Statistik
Ekonomi dan Infrastruktur Bidang Statistik Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 63
Tujuan Sasaran Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
2019 2020 2021 2022 2023
2017 2018 Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
struk-tur.
b. Kegiatan penyu-sunan
data statistik sektor sosial, politik, hukum dan HAM.
Jumlah data sektor sosial, politik,
hukum dan HAM yang tersedia dalam Single Data System.
6.500 Jenis
7.000 Jenis
7.500 Jenis
493.500 8.000 Jenis
580.665 9.000 Jenis
677.833 9.500 Jenis
828.851 10.000 Jenis
974.331 10.000 Jenis
3.555.
180
Seksi Statistik Sosial Politik
Hukum dan HAM Bidang Statistik Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
c. Kegiatan pening-katan pelayan-an data dan infor-
masi publik.
Jumlah daftar informasi publik (DIP) yang dipublikasi-kan badan
publik.
40 Kelom-
pok
50 Kelom-
pok
60 Kelom-
pok
341.500 65 Kelom-
pok
416.058 70 Kelom-
pok
470.602 75 Kelom-
pok
590.889 80 Kelom-
pok
692.595 80 Kelom-
pok
2.512.
008
Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik Bidang Statistik
Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
d. Kegiatan pening-katan keter-bukaan
infor-masi publik.
Persentase penyelesaian sengketa informasi.
79% 80% 81% 1.979.300 82% 2.248.683 83% 2.518.075 84% 2.923.233 85% 3.306.177 85% 12.975.
468
Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik
Bidang Statistik Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 64
Tujuan Sasaran Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
2019 2020 2021 2022 2023
2017 2018 Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
3. Mening-katnya keaman-an infor-masi
dalam mendu-kung Sistem Pemerin-tahan Berbasis Elektro-nik
(SPBE).
Indeks kematangan Keamanan Informasi (KAMI).
- 1 1 1.081.322 1 4.509.775 2 8.831.904 2 10.562. 370
3 11.886. 080
3 36.871.
451
Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
Program pening-katan persan-dian daerah dan
keaman-an informasi daerah.
Persentase PD memiliki keamanan informasi >80.
0% 0% 16,67% 1.081.322 33,33% 4.509.775 50,00% 8.831.904 66,67% 10.562. 370
83,33% 11.886. 080
83,33% 36.871.
451
Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
a. Kegiatan tata kelola persandi
an.
Jumlah SDM pengelola persandian yang
ditingkatkan kapasitas-nya.
100 Orang
201 Orang
201 Orang
437.750 201 Orang
1.825.680 201 Orang
3.656.290 201 Orang
4.432.886 201 Orang
4.811.897 201 Orang
15.164.
503
Seksi Tata Kelola Persandian Bidang
Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 65
Tujuan Sasaran Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
2019 2020 2021 2022 2023
2017 2018 Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
b. Kegiatan peng-amanan persan-dian dan
infor-masi.
Jumlah aplikasi yang di-assesment keamanan informasinya.
0 Unit
0 Unit
50 Unit
333.500 100 Unit
1.390.909 149 Unit
2.785.750 198 Unit
3.377.533 247 Unit
3.665.946 247 Unit
11.553.
638
Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
c. Kegiatan penge-lolaan sistem komuni-kasi intra peme-rintah.
Jumlah informasi yang meng-gunakan jaring komunikasi sandi.
- - 9.854 Buah
310.072 15.594 Buah
1.293.186 21.442 Buah
2.389.864 27.297 Buah
2.751.951 39.317 Buah
3.408.237 39.317 Buah
10.153.
310
Seksi Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
2. Me-
ning-katkan Tata Kelola Diskominfo Prov. Jateng.
Nilai
Kepuasan Masyarakat.
- - 43,76% 8.140.486 52,50% 9.280.154 62,50% 10.677. 417
72,50% 12.172. 254
81,25% 13.146. 124
81,25% 53.416. 435
Diskominfo
Prov. Jateng.
Jawa
Tengah.
1. Mening-
katnya Kualitas Pela-yanan Dinas Komuni-kasi dan
Nilai
Kepuasan Masyarakat.
- - 43,76% 7.102.486 52,50% 8.096.834 62,50% 9.328.432 72,50% 10.634. 411
81,25% 11.485. 254
81,25% 46.647.
417
Diskominfo
Prov. Jateng.
Jawa
Tengah.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 66
Tujuan Sasaran Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
2019 2020 2021 2022 2023
2017 2018 Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Infor-matika Provinsi Jawa Tengah.
Program mana-jemen adminis-trasi pelayanan umum, kepe-gawaian dan keuangan perangkat daerah.
Persentase keter-capaian pelayanan umum, kepe-gawaian, dan keuangan perangkat daerah.
100% 100% 100% 7.102.486 100% 8.096.834 100% 9.328.432 100% 10.634. 411
100% 11.485. 254
100% 46.647.
417
Sekretariat Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
a. Kegiatan adminis-trasi pelayan-an keuang-an perang-kat
daerah.
Jumlah laporan keuangan PD.
1 Doku-men
1 Doku-men
1 Dokumen
750.000 1 Dokumen
855.000 1 Dokumen
974.700 1 Dokumen
1.111.158 1 Dokumen
1.200.051 1 Dokumen
4.890.
909
Subbag Keuangan Sekretariat Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
b. Kegiatan pelayan-an jasa surat menyu-
Terlayani-nya jasa surat menyurat.
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
24.000 12 Bulan
27.360 12 Bulan
31.191 12 Bulan
35.557 12 Bulan
38.492 12 Bulan
156.600 Subbag Umpeg Sekretariat Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 67
Tujuan Sasaran Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
2019 2020 2021 2022 2023
2017 2018 Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
rat dan kear-sipan perang-kat
daerah.
c. Kegiatan penye-diaan jasa komuni-kasi, air dan listrik perang-kat daerah.
Tersedianya jasa komu-nikasi, air, listrik.
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
1.938.600 12 Bulan
2.210.004 12 Bulan
2.519.404 12 Bulan
2.872.121 12 Bulan
3.101.891 12 Bulan
12.642.
020
Subbag Keuangan Sekretariat Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
d. Kegiatan penye-
diaan jaminan barang milik daerah.
Tersedianya jaminan
terhadap barang-barang milik daerah.
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
125.000 12 Bulan
142.500 12 Bulan
162.450 12 Bulan
185.193 12 Bulan
200.008 12 Bulan
815.151 Subbag Umpeg
Sekretariat Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
e. Kegiatan penye-diaan
jasa keber-sihan dan pelayan-an perkan-
Terseleng-garanya pelayanan
perkan-toran, honorarium tenaga non-PNS dan kebersihan kantor.
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
1.545.100 12 Bulan
1.761.414 12 Bulan
2.008.011 12 Bulan
2.289.133 12 Bulan
2.472.264 12 Bulan
10.075.
922
Subbag Umpeg Sekretariat
Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 68
Tujuan Sasaran Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
2019 2020 2021 2022 2023
2017 2018 Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
toran perang-kat daerah.
f. Kegiatan rapat koordi-nasi dan konsul-tasi dalam dan luar daerah perang-kat daerah.
Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah.
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
600.000 12 Bulan
684.000 12 Bulan
779.760 12 Bulan
888.927 12 Bulan
960.041 12 Bulan
3.912.
728
Subbag Keuangan Sekretariat Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
g. Kegiatan
pelayan-an penye-diaan makan minum rapat perang-kat
daerah.
Tersedianya
makan dan minum rapat yang memadai.
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100.000 12 Bulan
114.000 12 Bulan
228.000 12 Bulan
259.920 12 Bulan
280.714 12 Bulan
982.634 Subbag
Keuangan Sekretariat Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa
Tengah.
h. Kegiatan penye-diaan bahan bacaan/
Tersedianya bahan bacaan/ buku perpus-
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
20.000 12 Bulan
22.800 12 Bulan
25.992 12 Bulan
29.631 12 Bulan
32.001 12 Bulan
130.424 Subbag Keuangan Sekretariat Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 69
Tujuan Sasaran Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
2019 2020 2021 2022 2023
2017 2018 Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
buku perpus-takaan perang-kat
daerah.
takaan.
i. Kegiatan pemeli-haraan rutin/ berkala rumah jabatan/ rumah dinas/ gedung kantor/ kenda-raan
dinas/ opera-sional perang-kat daerah.
Gedung dan kendaraan dinas yang represent-tatif.
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
813.600 12 Bulan
927.504 12 Bulan
1.057.354 12 Bulan
1.205.384 12 Bulan
1.301.815 12 Bulan
5.305.
657
Subbag Umpeg Sekretariat Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
j. Kegiatan
pemeli-haraan rutin/ berkala sarana kantor dan
Sarana
kantor dan rumah tangga perangkat daerah yang memadai.
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
225.000 12 Bulan
256.500 12 Bulan
292.410 12 Bulan
333.348 12 Bulan
360.015 12 Bulan
1.467.
273
Subbag
Umpeg Sekretariat Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa
Tengah.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 70
Tujuan Sasaran Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
2019 2020 2021 2022 2023
2017 2018 Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
rumah tangga perang-kat daerah.
k. Kegiatan penye-diaan sarana dan pra-sarana kantor.
Tersedianya alat kantor, alat rumah tangga, alat komunikasi, alat studio, komputer, alat pendingin, genset dan sarpras lainnya.
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
380.686 12 Bulan
433.982 12 Bulan
494.739 12 Bulan
564.003 12 Bulan
609.123 12 Bulan
2.482.
533
Subbag Umpeg Sekretariat Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
l. Kegiatan pendi-dikan pelatih-an formal.
Jumlah SDM yang memadai.
20 Orang
28 Orang
30 Orang
150.000 34 Orang
171.000 38 Orang
194.944 44 Orang
222.232 48 Orang
240.010 48 Orang
978.186 Subbag Program Sekretariat Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
m. Kegiatan penye-diaan perleng-kapan pendu-kung perkan-toran.
Perleng-
kapan pendukung perkantoran yang memadai.
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
430.500 12 Bulan
490.770 12 Bulan
559.477 12 Bulan
637.804 12 Bulan
688.829 12 Bulan
2.807.
380
Subbag
Umpeg Sekretariat Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa
Tengah.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 71
Tujuan Sasaran Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
2019 2020 2021 2022 2023
2017 2018 Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2. Mening-katnya Akunta-bilitas Kinerja
Dinas Komuni-kasi dan Infor-matika Provinsi Jawa Tengah.
Nilai Sakip Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah.
- 39 46 1.038.000 58 1.183. 320
65 1.348. 985
72 1.537. 843
81 1.660. 870
81 6.769.
018
Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
Program perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang tercapai.
100 100 100 1.038.000 100 1.183.320 100 1.348.985 100 1.537.843 100 1.660.870 100 6.769.
018
Sekretariat Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
Kegiatan penyu-sunan dokumen peren-canaan perangkat
daerah.
Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun. (Renja, RKA, DPA, RKO,
RTP SPIP, PK, Rencana Aksi, Renstra)
7
Doku-men
8
Doku-men
7
Dokumen
788.000 7
Dokumen
898.320 7
Dokumen
1.024.085 7
Dokumen
1.167.457 7
Dokumen
1.260.853 8
Dokumen
5.138.
715
Subbag Program Sekretariat Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 72
Tujuan Sasaran Kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode Renstra
Unit Kerja Penanggung
Jawab Lokasi
2019 2020 2021 2022 2023
2017 2018 Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
Target Rp.
(000) Target
Rp. (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Kegiatan penyu-sunan dokumen evaluasi
kinerja perangkat daerah.
Jumlah dokumen evaluasi kinerja Diskominfo
Prov. Jateng yang tersusun. (LPPD, LKjIP, LKPJ, SPIP, Laporan Akhir Tahun)
5 Doku-men
5 Doku-men
5 Dokumen
250.000 5 Dokumen
285.000 5 Dokumen
324.900 5 Dokumen
370.386 5 Dokumen
400.017 5 Dokumen
1.630.
303
Subbbag Program Sekretariat Diskominfo Prov. Jateng.
Jawa Tengah.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 73
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DISKOMINFO
Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang
telah ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator
kinerja (performance indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk
mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau
operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi
jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk
menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam
ukuran-ukuran tertentu.
Indikator kinerja dalam sebuah organisasi merupakan alat atau media
yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan entitas organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Pada umumnya, indikator kinerja
akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran
yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang
telah direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi
kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan
mengenai kinerja organisasi.
Indikator kinerja yang didukung oleh suatu sistem pengumpulan dan
pengelolahan data yang kinerja yang memadahi, akan dapat memberikan arah
organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa
saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja
sebenarnya tidak hanya dapat digunakan pada saat penyusunan laporan
pertanggungjawaban saja, namun indikator kinerja juga dapat menjadi
komponen yang sangat penting pada saat perencanaan kinerja.
Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan
alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang
ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat
merencanakan kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 74
meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-
penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif
keberhasilannya.
Pada bagian ini akan ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini
didapatkan dengan mengidentifikasikan bidang pelayanan dalam tugas dan
fungsi yang berkontribusi langsung pada pencapain tujuan dan saran dalam
rancangan awal RPJMD.
Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023
NO INDIKATOR
KINERJA UTAMA
KONDISI AWAL
KINERJA
TARGET CAPAIAN KONDISI
AKHIR
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Indeks Domain
Kebijakan Internal
SPBE (Bobot 17%).
2,69 2,69 2,82 2,94 3,06 3,18 3,30 3,30
2. Indeks Domain Tata
Kelola SPBE (Bobot 28%).
2,30 2,30 2,40 2,51 2,61 2,71 2,82 2,82
3. Indeks Domain Layanan SPBE
(Bobot 55%). 2,93 2,93 3,06 3,20 3,33 3,46 3,60 3,60
4. Laju Pemanfaatan
Data Sektoral. - 8,21% 15,18% 30,36% 45,54% 60,72% 75,90% 75,90%
5. Indeks Kematangan
Keamanan Informasi (KAMI).
- 1 1 1 2 2 3 3
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 75
Tabel 7.2.
Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
KONDISI AWAL
KINERJA
TARGET CAPAIAN KONDISI
AKHIR
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Persentase
ketersediaan
infrastruktur
teknologi informasi
dan komunikasi.
10% 15% 20% 40% 60% 70% 80% 80%
2. Persentase aplikasi
layanan publik terintegrasi.
33% 38% 45% 55% 65% 75% 85% 85%
3. Nilai survey kepuasan
komunikasi publik. - - 57% 64% 71% 78% 85% 85%
4. Persentase ketersediaan data
sektoral. 60% 64% 74% 79% 89% 95% 100% 100%
5. Persentase Badan
Publik yang
terbuka. 45% 55% 68% 76% 84% 92% 100% 100%
6. Persentase PD
memiliki Keamanan
Informasi >80. - - 16,67% 33,33% 50,00% 66,67% 83,33% 83,33%
7. Persentase
perencanaan dan evaluasi kinerja
OPD yang tercapai.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8. Persentase
pelayanan umum, kepegawaian dan
keuangan perangkat
daerah yang tercapai.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Catatan:
1. Pada indikator program Nilai Survey Kepuasan Publik tahun 2017-2018 belum ada nilai dikarenakan pada tahun
tersebut belum dilakukan survey kepuasan. Survey akan dilakukan mulai dari tahun 2019.
2. Pada indikator program Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80 tahun 2017-2018 belum ada angka
persentase pada tahun tersebut dikarenakan belum memiliki pedoman assessment standar keamanan informasi.
Penyusunan pedoman akan dilakukan pada awal tahun 2019.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 76
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) PD merupakan panduan kerja bagi PD
selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan
Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian
program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima)
tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas
akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama
dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang baru terbentuk sejak
ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
telah menyusun dokumen ini sebagai acuan penyusunan rencana kerja
tahunan. Selain itu, untuk mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun
2024, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan Desember
2023, dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja
tahun 2024. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 tersebut
adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang
menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2024 adalah “program
sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran
dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubenur terpilih untuk masa
jabatan tahun 2023-2028. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas
Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam renstra dan RPJMD Provinsi
Jawa Tengah 2018-2023.
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan
Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara
langsung pada tahun 2018 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 77
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Dokumen renstra ini merupakan
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
tahunan.
Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berkewajiban
untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Dinas Komunikasi
dan Informatika Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berkewajiban
untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang
disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018-2023;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra, diwajibkan
menjabarkan Renstra ke dalam rencana kerja tahunan;
4. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018-2023 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan
pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun yaitu tahun 2019, 2020, 2021,
2022 dan 2023, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang
menyimpang dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode
2018-2023 sesuai dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah.
Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat
dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh
komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam
mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan
komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama
dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan
proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
kebijakan dan prosedur yang tepat. Apabila terjadi perubahan atau adanya
keterbatasan, maka program/kegiatan dapat dilakukan penyesuaian sesuai
dengan ketentuan atau kebijakan yang berlaku.
Recommended