Perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan kesehatan...

PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP TENAGA MEDIS

DAN KESEHATAN DARI

PERBUATAN MAL PRAKTIK

MEDIS

Rimawati FH UGM

Pendahuluan

Hubungan antara dokter dan pasien merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian.

Perjanjian disini adalah perjanjian terapeutik dimana tunduk kepada jenis perjanjian inspaning verbintenis.

Andaikata akibat yang tidak diinginkan tersebut terjadi apakah bukan merupakan resiko yang melekat terhadapsuatu tindakan medis tersebut (risk of treatment) karenaperikatan dalam transaksi teraputik antara tenaga kesehatandengan pasien adalah perikatan/perjanjian jenis dayaupaya (inspaning verbintenis) dan bukan perjanjian/perjanjian akan hasil (resultaat verbintenis).

Tujuan

Agar peserta mampu memahami tentang

malpraktek medis dan upaya pencegahannya;

Agar peserta mampu memahami seluk beluk upaya

hukum dalam perlindungan tenaga medis dan

kesehatan.

Agar peserta mampu memahami mekanisme dalam

penyelesaian sengketa medis

Hubungan Hukum Antara RS-Tenaga

Medis dan pasien

Rumah Sakit(Faskes)

TenagaMedis/tenaga

kesehatan

HUBUNGAN HUKUM

Pasien/Institusilain/Pihak

ketiga

Legal framework penyelenggaraan RS

• AD-ART PT/Yayasan Pemilik Asset RS

• PP PerjanKonstitusi Korporasi

• UU RS

• PP

• Permenkes, etc

PUU tentang RS

• Policy Kadinkes (Prov/Kab/Kota)Kebijakan Kesehatan

Pemerintah stmpt

• CBL\MSBL\NSBLHospital By Laws

• SOP

• Job DescKebijakan/PeraturanPenyelenggaraan RS

• KUHPerdata & KUHP

• UU Lingkungan

• UU Tenaga Kerja

Aturan Hukum Umum

5

rima_mhugm@yahoo.com

Subyek Hukum Kesehatan

Subyek HukumKesehatan

1. Orang

(Dokter, Tenakes)

2. Badan Hukum

(Institusi Pelkes)

6

Paparan Umum mengenai Malpractice

medis

Jenis-jenis Yuridical Malpractice

Criminal malpractice

Civil malpractice

Administrative malpractice.

1. Criminal malpractice

Perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalamkategori criminal malpractice manakala perbuatantersebut memenuhi rumusan delik pidana yakni :

Perbuatan tersebut (positive act maupun negative act) merupakan perbuatan tercela.

Dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea) yang berupa kesengajaan (intensional), kecerobohan (reklessness) atau kealpaan (negligence).

Criminal malpractice yang bersifat sengaja (intensional) misalnya melakukan euthanasia (pasal 344 KUHP), membuka rahasia jabatan (Pasal 332 KUHP), membuatsurat keterangan palsu (Pasal 263 KUHP), melakukan aborsi tanpa indikasi medis Pasal 299 KUHP).

Criminal malpractice yang bersifat ceroboh (recklessness) misalnya melakukan tindakan medis tanpa persetujuanpasien informed consent.

Criminal malpractice yang bersifat negligence (lalai) misalnyakurang hati-hati mengakibatkan luka, cacat atau meninggalnya pasien, ketinggalan klem dalam perut pasien saat melakukan operasi.

Pertanggung jawaban didepan hukum pada

criminal malpractice adalah bersifat

individual/personal dan oleh sebab itu tidak dapat

dialihkan kepada orang lain atau kepada rumah

sakit/sarana kesehatan.

2. Civil malpractice

Seorang tenaga kesehatan akan disebut melakukan civil malpractice apabila tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memberikanprestasinya sebagaimana yang telah disepakati (ingkar janji).

Tindakan tenaga kesehatan yang dapat dikategorikan civil malpractice antara lain:

Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajibdilakukan.

Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukantetapi terlambat melakukannya.

Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukantetapi tidak sempurna.

Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnyadilakukan.

Pertanggung jawaban civil malpractice dapatbersifat individual atau korporasi dan dapat pula dialihkan pihak lain berdasarkan principle of vicarius liability.

Dengan prinsip ini maka rumah sakit/saranakesehatan dapat bertanggung gugat ataskesalahan yang dilakukan karyawannya (tenagakesehatan) selama tenaga kesehatan tersebutdalam rangka melaksanakan tugas kewajibannya

3. Administrative malpractice

Pemerintah dalam menjalankan kewenangan police power, pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkanberbagai ketentuan di bidang kesehatan, misalnyatentang persyaratan bagi tenaga medis dan kesehatanmenjalankan profesinya (Surat Tanda Register, Surat IjinKerja, Surat Ijin Praktek), batas kewenangan sertakewajiban tenaga medis dan kesehatan.

Apabila aturan tersebut dilanggar maka tenaga medisdan kesehatan yang bersangkutan dapatdipersalahkan melanggar hukum administrasi, dan ijinakan dicabut.

PEMBUKTIAN MALPRAKTEK DIBIDANG

PELAYANAN KESEHATAN

Definisi malpraktek “adalah kelalaian dari

seseorang dokter atau perawat untuk

mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu

pengetahuan dalam mengobati dan merawat

pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien

atau orang yang terluka menurut ukuran di

lingkungan yang sama”. (Valentin v. La Society de

Bienfaisance Mutuelle de Los Angelos, California,

1956).

Malpraktek harus dibuktikan bahwa apakah benar telah terjadi kelalaian tenaga kesehatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ukurannya adalahlazim dipergunakan diwilayah tersebut.

Andaikata akibat yang tidak diinginkan tersebut terjadi apakah bukan merupakan resiko yang melekat terhadapsuatu tindakan medis tersebut (risk of treatment) karenaperikatan dalam transaksi teraputik antara tenaga kesehatandengan pasien adalah perikatan/perjanjian jenis dayaupaya (inspaning verbintenis) dan bukan perjanjian/perjanjian akan hasil (resultaat verbintenis).

Criminal malpractice

Unsur-unsurnya, sebagai berikut:

Apakah perbuatan (positif act atau negatif act)

merupakan perbuatan yang tercela

Apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan

sikap batin (mens rea) yang salah (sengaja, ceroboh

atau adanya kealpaan).

Civil Malpractice

Civil malpractice pembuktianya dapat dilakukan dengandua cara yakni :

Cara langsung

Oleh Taylor membuktikan adanya kelalaian memakaitolok ukur adanya 4 D yakni :

1. Duty (kewajiban)

2. Dereliction of Duty (penyimpangan dari kewajiban)

3. Direct Causation (penyebab langsung)

4. Damage (kerugian)

Cara Tidak Langsung

Cara tidak langsung merupakan cara pembuktian yang mudah bagi pasien, yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil layanan perawatan(doktrin res ipsa loquitur).

Doktrin res ipsa loquitur dapat diterapkan apabila fakta-fakta yang ada memenuhi kriteria:

Fakta tidak mungkin ada/terjadi apabila tenaga kesehatan dankeperawatan tidak lalai

Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab tenagakesehatan dan tenaga keperawatan

Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien denganperkataan lain tidak ada contributory negligence.

Tanggung Jawab Hukum Dalam

Pelayanan Kesehatan

Legal framework penyelenggaraan RS

• AD-ART PT/Yayasan Pemilik Asset RS

• PP PerjanKonstitusi Korporasi

• UU RS

• PP (kalau ada)

• Permenkes, etc

PUU tentang RS

• Policy Kadinkes (Prov/Kab/Kota)Kebijakan Kesehatan

Pemerintah stmpt

• Berisi Peraturan internal RS Hospital By Laws beserta

MSBL

• SOP

• Job DescKebijakan/PeraturanPenyelenggaraan RS

• KUHPerdata & KUHP

• UU Lingkungan

• UU Tenaga Kerja

Aturan Hukum Umum

22

Di dalam transaksi teraputik ada beberapa macam

tanggung gugat, antara lain:

Contractual liability

Tanggung gugat ini timbul sebagai akibat tidakdipenuhinya kewajiban dari hubungan kontraktual yang sudah disepakati.

Di lapangan pengobatan, kewajiban yang harusdilaksanakan adalah daya upaya maksimal, bukankeberhasilan, karena health care provider baik tenagakesehatan maupun rumah sakit hanya bertanggungjawab atas pelayanan kesehatan yang tidak sesuaistandar profesi/standar pelayanan

Vicarius liability

Vicarius liability atau respondeat superior ialah

tanggung gugat yang timbul atas kesalahan yang

dibuat oleh tenaga kesehatan yang ada dalam

tanggung jawabnya (sub ordinate), misalnya rumah

sakit akan bertanggung gugat atas kerugian pasien

yang diakibatkan kelalaian perawat sebagai

karyawannya.

Liability in tort

Liability in tort adalah tanggung gugat atasperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Perbuatan melawan hukum tidak terbatas hayaperbuatan yang melawan hukum, kewajiban hukumbaik terhadap diri sendiri maupun terhadap oranglain, akan tetapi termasuk juga yang berlawanandengan kesusilaan atau berlawanan denganketelitian yang patut dilakukan dalam pergaulanhidup terhadap orang lain atau benda orang lain (Hogeraad 31 Januari 1919).

Tanggungjawab Institusi

Memenuhi persyaratan RS:

Bangunan

Prasarana dan Sarana

Peralatan Medis

Perangkat lunak pengoperasian (SPK dan SPO)

SDM yang memenuhi persyaratan dan berizin

Farmasi sesuai standar

Sehingga bidang ini yang menjadi “penyebab”

maka Institusi yg bertanggungjawab atau setidaknya

turut bertanggungjawab

Tanggungjawab Institusional/

Korporasi

Pasal 46 UU 44/2009 ttg RS

Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum

terhadap semua kerugian yang ditimbulkan

atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga

kesehatan di Rumah Sakit.

Upaya pencegahan malpraktek dalam

pelayanan kesehatan

1. Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilanupayanya, karena perjanjian berbentuk daya upaya(inspaning verbintenis) bukan perjanjian akan berhasil(resultaat verbintenis).

2. Sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukaninformed consent.

3. Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekammedis.

4. Memperlakukan pasien secara manusiawi denganmemperhatikan segala kebutuhannya.

5. Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat sekitarnya

Perlindungan hukum

Pasal 50 UU 29/2004 ttg Praktiik Kedokteran

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan

praktik kedokteran mempunyai hak :

memperoleh perlindungan hukum sepanjang

melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi

dan standar prosedur operasional;

memberikan pelayanan medis menurut standar

profesi dan standar prosedur operasional;

Tanggungjawab Nakes

Memiliki persyaratan / kualifikasi dan

mempertahankannya:

Memiliki Sertifikat Kompetensi, Surat Tanda Registrasi,

Surat Iziin Praktik / Kerja, dll

Mematuhi Kode Etik Profesi

Mematuhi Standar Profesi

Mematuhi Standar Pelayanan dan SPO

Oleh karena itu ia bertanggungjawab atas kesalahan atau

pelanggaran ketentuan-ketentuan di atas

Bentuk-bentuk perlindungan Hukum bagi Tenaga

Medis dan Kesehatan dari Mal practice

RS harus berbentuk BadanHukum untuk dianggapsebagai Subyek Hukum

Memiliki Ijin Operasional

Memiliki SOP dan peraturaninternal lainnya

Memiliki HBL dan MSBL

Memiliki STR, SIP, SIKK

Mentaati SOP

Mentaati HBL, MSBL danaturan internal lainnya

Memiliki pemahaman akanhukum kesehatan dan regulasikesehatan yang menjadidasar pelaksanaan tugasprofesi

RS sebagai institusi Tenaga Kesehatan secara Individu

Tanggung Jawab Hukum Rumah

SakiT32

rima_mhugm@yahoo.com

Tanggung Jawab Hukum RS

Pasal 46 UU RS

Rumah Sakit bertanggung jawab secara

hukum terhadap semua kerugian yang

ditimbulkan atas kelalaian yang

dilakukan oleh tenaga kesehatan di

Rumah Sakit.

33

rima_mhugm@yahoo.com

Bentuk-bentuk PertanggungJawaban

Rumah Sakit

1. Tanggung Jawab terhadap bawahan di RS

(Respondeat Superior Liability)

2. Tanggung Jawab terhadap Tenaga Medis di RS

(Captain On The Ship Liability)

3. Tanggung Jawab terhadap Tenaga Kesehatan di

RS (Borrowed Servant Liabilty)

4. Tanggung Jawab terhadap

Organisasi/Kelembagaan (Corporate / Hospital

Liability)

34

rima_mhugm@yahoo.com

Ad. Respondeat Superior

Pasal 1367 dan Pasal 1368 BW

Yaitu : Pertanggungjawaban karena

adanya kerugian yang dilakukan oleh

bawahan

35

rima_mhugm@yahoo.com

Ad. Captain On The Ship & Borrowed

Servant

Tanggung jawab ini muncul di ruang

operasi

dokter tim leader

Perawat RS yang dipinjamkan ke dokter

bertanggung jawab secara mandiri

36

rima_mhugm@yahoo.com

Ad. Hospital Liability

Pasal 2 KODERSI & Pasal 46 UU No. 44/2009

Persyaratan:

1. Masyarakat menduga bahwa dokter adalah

dokter tetap RS

2. Masyarakat mencari RS bukan dokter

37

rima_mhugm@yahoo.com

Pertanggung Jawaban RS

Public Liability

Medical Liability

Bertanggung jawab sendiri sebagai korporasi

Bertanggung jawab akibat Respondeat Superior

38

rima_mhugm@yahoo.com

Perbuatan Melanggar Hukum

Pasal 1365 BW

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu untuk menggantinya.

Pasal 1366 BW

disebabkan karena kelalaian (culpa)

Pasal 1367 BW

disebabkan akibat respondeat superior

39

rima_mhugm@yahoo.com

Korelasi UU RS dan UU Kesehatan

Pasal 58 UU No. 36/2009 ttg Kesehatan

Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap

seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau

penyelenggara kesehatan yang menimbulkan

kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam

pelayanan kesehatan yang diterimanya

40

rima_mhugm@yahoo.com

HUBUNGAN RS - DOKTER

1. Dokter In Respondeat Superior

2. Dokter Out Dokter Kontrak Tanggung

Jawab Mandiri

41

rima_mhugm@yahoo.com

Luka atau Kematian

Pasal 1370 BW

Dalam hal kematian akibat kesengajaan atau

kelalaian, ahli waris berhak menuntut ganti rugi, yang

dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah

pihak.

Pasal 1371 BW

dalam hal luka/cacat, ganti rugi dapat berbentuk:

biaya penyembuhan dan kerugian akibat luka atau

cacat tersebut.

42

rima_mhugm@yahoo.com

Tanggung jawab RS

RS bertanggung jawab atas seluruh

penyelenggaraan pelayanan medis di RS (Non

Delegable Duty), mencakup:

Memastikan bahwa fasilitas berfungsi baik

Memastikan bahwa SDM di RS benar-benar kompeten

dan bekerja sesuai standar dan etis

43

rima_mhugm@yahoo.com

Tanggung Jawab Spesifik RS

Duty of Care

Sarana RS

Sarana yankes

Ruang tindakan medis

Instalasi Medis Gas Medis

Listrik

Air dan udara bersih

Alat Medis

Sarana Publik

Keselamatan pengunjung RS

Personil RS

44

rima_mhugm@yahoo.com

Tanggungjawab Institusi

Memenuhi persyaratan RS:

Bangunan

Prasarana dan Sarana

Peralatan Medis

Perangkat lunak pengoperasian (SPK dan SPO)

SDM yang memenuhi persyaratan dan berizin

Farmasi sesuai standar

Sehingga bidang ini yang menjadi “penyebab” maka Institusi yg bertanggungjawab atau setidaknya turut bertanggungjawab

Tanggungjawab Institusional/

Korporasi

Pasal 46 UU 44/2009 ttg RS

Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum

terhadap semua kerugian yang ditimbulkan

atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga

kesehatan di Rumah Sakit.

Pasal 45 UU 44/2009

(1) Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara

hukum apabila pasien dan/atau keluarganya

menolak atau menghentikan pengobatan yang

dapat berakibat kematian pasien setelah adanya

penjelasan medis yang komprehensif.

(2) Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam

melaksanakan tugas dalam rangka

menyelamatkan nyawa manusia.

Tanggungjawab Nakes

Memiliki persyaratan / kualifikasi dan

mempertahankannya:

Memiliki Sertifikat Kompetensi, Surat Tanda Registrasi,

Surat Iziin Praktik / Kerja, dll

Mematuhi Kode Etik Profesi

Mematuhi Standar Profesi

Mematuhi Standar Pelayanan dan SPO

Oleh karena itu ia bertanggungjawab atas kesalahan atau

pelanggaran ketentuan-ketentuan di atas

Hak menuntut ganti rugi

Pasal 58 UU 36/2009 ttg Kesehatan

(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

Perlindungan hukum

Pasal 50 UU 29/2004 ttg Praktik Kedokteran

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan

praktik kedokteran mempunyai hak :

memperoleh perlindungan hukum sepanjang

melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi

dan standar prosedur operasional;

memberikan pelayanan medis menurut standar

profesi dan standar prosedur operasional;

PENDELEGASIAN /PELIMPAHAN

WEWENANG51

PENDELEGASIAN

WEWENANG

Definisi Delegasi

KozierDelegasi merupakan proses pemindahan tanggung jawab dan otoritas dalam

pelaksanaanaktivitas kepada individu yang kompeten

Oxford Dictionary

Entrust a task or responbility to other person

Encarta Dictionary

Delegation is giving of responbility to somebody else or condition of being given responbility

KBBI

Delegasi diartikan pelimpahan wewenang. Wewenang = Hak

52

3 Komponen Wewenang

(Henc van Maarseveen )

Pengaruh

Wewenang digunakan untuk mengendalikan perilakusubyek hukum

Dasar hukum

Peraturan/regulasi yang mendasari adanyawewenang tersebut

Konformitas hukum

Konformitas hukum dalam wewenang berarti adanyastandar wewenang, baik standar umum untuk semuajenis wewenang maupun standar khusus untuk jeniswewenang tertentu

53

Definisi Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihantugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi(menurut mekanisme tertentu dalam organisasi) dalammelakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untukpencapaian tujuan organisasi yang jika tidakdilimpahkan akan menghambat proses pencapaiantujuan tersebut.

Pelimpahan wewenang dari pihak yang berhak kepadapihak yang tidak berhak dilakukan berdasarkankesepakatan kedua pihak secara tertulis.

54

Prinsip Pendelegasian

Seleksi dan susun tugas yang akan didelegasikan

dengan cara menyusun tugas secara rasional, siapkan

format laporan dan presentasikan kepada penerima

delegasi;

Seleksi orang yang tepat berdasarkan kompetensi dan

persyaratan pendukung. Ketepatan memilih penerima

delegasi (delegat) bergantung pada kemampuan

pemberi delegasi menganalisis kinerja, kelebihan dan

kelemahan, serta perilaku penerima delegasi (delegat);

Berikan arahan dan motivasi kepada penerima delegasi;

Lakukan supervisi yang tepat baik frekuensi maupun

prosedur (SOP).

55

Bentuk-bentuk Pendelegasian

1. Atribusi

2. Delegasi

3. Mandat

56

Pendelegasian

Dokter dapat mendelegasikan tindakan kepada

tenaga kesehatan lain, dengan persyaratan:

Kewenangan ada pada dokter

Penerima delegasi memiliki kompetensi melakukannya

(hanya psikomotor yg didelegasikan)

Pendelegasian harus jelas dan tercatat

Supervisi

Tanggungjawab tetap berada pada pendelegasi

Standar

SPO disusun dalam bentuk panduan penatalaksanaan klinis (clinical practise guidelines) yang dilengkapi dengan alur klinis (clinical pathway), algoritme, protokol, prosedur dan standing order.

SPO harus memuat sekurang-kurangnya mengenai pengertian, anamnesis, pemeriksaan fisik, kriteria diagnosis, diagnosis banding, pemeriksaan penunjang, terapi, edukasi, prognosis dan kepustakaan.

Kepatuhan kepada SPK (Pedoman Nasional dan

SPO) menjamin pemberian pelayanan kesehatan

dengan upaya terbaik di fasilitas pelayanan

kesehatan, tetapi tidak menjamin keberhasilan

upaya atau kesembuhan pasien;

Modifikasi SPK hanya dapat dilakukan atas dasar

keadaan yang memaksa, antara lain keadaan

khusus pasien, kedaruratan dan keterbatasan

sumber daya.

Tanggungjawab Nakes vs Institusi

UU RS menyatakan Tgjwb Institusi

RS harus mampu “menguasai” seluruh RS, termasuk

SDM nya

RS bertanggungjawab “keluar”, tetapi dapat membagi

tanggungjawab kepada Nakes

UU Kes dan UU Pradok menyatakan Nakes Bisa

bertanggung-jawab

RS dan Nakes berbagi sesuai dengan “Peraturan

Internal RS” atau “Perjanjian”

Tanggungjawab Peserta Didik

Mahasiswa / Co-ass

Belum memiliki kewenangan

Tidak bertanggungjawab bila dianggap melaksanakan perintah jabatan

Pidana: bisa bertanggungjawab sendiri, atau penyertaan,

Perdata: tidak bertanggungjawab

PPDS

Bertanggungjawab sebatas kompetensinya

Tanggungjawab DPK / DPJP untuk yg belum menjadi kompetensinya

Berbagi Tanggungjawab RS Dik

dengan Institusi Pendidikan

Perjanjian Kerjasama antara RS Dik dengan Institusi Pendidikan harus juga meliputi Tanggungjawab kepada Pihak Ketiga

FK: beri fungsi pendidikan bagi dokter dan peserta didik, RS beri fungsi pelayanan

FK: Dosen Pendidik Klinik dan Peserta didik, sedangkan RS: Dokter Pendidik Klinik

Sanksi dari Aspek Hukum Administrasi,

Hukum Perdata dan Hukum Pidana

Sanksi Administrasi

• sanksi yang dikenakan terhadappelanggaran administrasi atauketentuan undang-undang yang bersifat administratif

• Bentuk sanksi Administrasi:

• denda (misalnya yang diaturdalam UU Kesehatan, UU RS, UU Tenaga Kesehatan)

• pembekuan hingga pencabutansertifikat dan/atau izin (misalnyaijin praktik tenaga kesehatan),

• penghentian sementara pelayananadministrasi hingga penguranganjatah produksi (misalnyapengehentian sementarapelayanan kesehatan padasarpelkes yang tidak memiliki ijin),

• tindakan administratif

Sanksi Pidana

• Disebut Hukuman

• Diatur dalam Pasal 10 KUHP

• Bentuk Hukumandibedakan atas:

• Hukuman Pokok

• Hukuman Tambahan

Sanksi Perdata

• Bentuk sanksi dalamhukum perdata dapatberupa:

• kewajiban untukmemenuhi prestasi(kewajiban)

• hilangnya suatukeadaan hukum, yang diikuti denganterciptanya suatukeadaan hukum baru

63

Bentuk Akibat hukum atau Sanksi

Tanggung Jawab Hukum Pidana

Pidana Badan: Kurungan, Penjara

Pidana Denda

Tanggung jawab Hukum Perdata

Ganti rugi

Tanggung jawab Hukum Administrasi

Pencabutan ijin RS

Perubahan status RS

64

rima_mhugm@yahoo.com

Tanggung jawab Hukum Pidana

Dasar penerapannya pada:

“MENS REA –ACTUS REUS”

Adanya kesalahan (fault-based)

Kesengajaan (dollus)

Kelalaian (culpa)

Kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab

Faktor pemberat dan peringan pidana

Kejahatan (kelalaian) terhadap tubuh manusia

Ps. 359 KUHP: menyebabkan hilangnya nyawa orang

Ps. 360 KUHP: menyebabkan luka

65

rima_mhugm@yahoo.com

Pengaturan Sanksi Pidana

Ketentuan Pidana dalam KUHP

Ketentuan Pidana dalam UU No.29/2004

Ketentuan Pidana dalam UU No.36/2009

Ketentuan Pidana dalam UU No.35/2009

CONTOH KETENTUAN PIDANA – KUHP

KELALAIAN : 359-361 KUHP

KETERANGAN PALSU : 267-268 KUHP

ABORSI ILEGAL : 347-349 KUHP

PENIPUAN : 382 BIS KUHP

PERPAJAKAN : 209, 372 KUHP

EUTHANASIA : 344 KUHP

PENYERANGAN SEKS : 284-294 KUHP

KELALAIAN PIDANA (?)

Diuraikan dalam KUHP sebagai:

“Karena salahnya”, “kealpaan”, “harus dapat menduga”, “ada alasan kuat untuk menduga”

Terdapat 2 tingkatan:

Culpa Lata (gross negligence)

Culpa Levis

Hanya Culpa Lata yg dapat dimasukkan ke dalam “kejahatan”, dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana

(Arrest HR 14-11-1887, 25-4-1916)

Tanggung Jawab Hukum Perdata

Dasar penerapannya pada: alternatif kondisi

seharusnya dan kenyataan dilapangan (das sollen

dan das sein)

UU: adanya kesalahan (fault-based)

Perbuatan melanggar Hukum (Ps 1365 BW)

Kontrak

Adanya Wanprestasi (Ps. 1243 BW)

Vicarious Liability

Tanggung jawab majikan (Ps. 1367 BW)

69

rima_mhugm@yahoo.com

Konsep Penyelesaian Sengketa

Kesehatan

rima_mhugm@yahoo.com

70

Didasarkan pada asas atau prinsip tanggung jawab;

Berdasarkan sifat kesukarelaan dalam proses, proseduryang cepat, keputusan nonjudicial, prosedur rahasia(confidential), fleksibilitas yang lebih besar dalammerancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hematwaktu dan biaya;

Perlu dibentuk suatu badan khusus yang independen;

Dapat dilakukan melalui lembaga konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitrase.

Tanggung Jawab Hukum RS

Pemerintah

rima_mhugm@yahoo.com

71

Manajemen RS Pemerintah, dalam hal ini manajerial

RS Pemerintah dapat dituntut.

Pasal 1365 KUHPerdata karena pegawai yang

bekerja di RSP menjadi pegawai negeri dan

negara sebagai suatu badan hukum dapat dituntut

untuk membayar ganti rugi atas tindakan pegawai

negeri yang dalam menjalankan tugasnya

merugikan pihak lain.

Tanggung jawab RS Swasta

rima_mhugm@yahoo.com

72

Untuk manajemen RS dapat diterapkan Pasal 1365

KUHPerdata dan 1367 KUHPerdata karena RS

swasta sebagai badan hukum memiliki kekayaan

sendiri dan dapat bertindak dalam hukum dan

dapat dituntut seperti halnya manusia.

Alternatif Penyelesaian konflik

kesehatan

Proses penyelesaian sengketakesehatan melalui proses litigasidi dalam pengadilan akanmenghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belummampu mencakup kepentinganpara pihak, dan cenderungmenimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaian, biaya mahal, tidak responsif danmenimbulkan permusuhan antarapara pihak.

Suatu proses penyelesaiansengketa kesehatan melaluibentuk alternatifpenyelesaian sengketa di luarpengadilan agar memperolehputusan akhir dan mengikatpara pihak yang secaraumum tidak selalu denganmelibatkan intervensi danbantuan pihak ketiga yang independen

73

rima_mhugm@yahoo.com

Litigasi Non litigasi

Bentuk-bentuk penyelesaian

sengketa Di Luar Pengadilan

rima_mhugm@yahoo.com

74

Konsultasi

Negosiasi

Mediasi

Konsiliasi

Penilaian ahli

Proses Mediasi

rima_mhugm@yahoo.com

75

PROSES MEDIASI

Tahap praproses mediasi

Pemahamanproses mediasi

Tahap prosesmediasi

Prosedurmediasi dalamproses litigasi

Prosedurmediasi umum

Mediator hakim dan biaya

pemanggilan