PERENCANAAN STRATEGIK DINAS KESEHATAN KOTA …web90.opencloud.dssdi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/644/2018/... · Dokumen Perencanaan Strategik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

DRAFT DOKUMEN (17 Desember 2008)

PERENCANAAN STRATEGIK

DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

TAHUN 2008-2013

DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

2008

Dokumen Perencanaan Strategik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2008 - 2013 Page 1

KATA PENGANTAR

Balikpapan, ..... Desember 2008

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Balikpapan

drg. Dyah Muryani

NIP.140 172 361


DAFTAR ISI

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang........................................................................................................ 3

1.2. Maksud dan Manfaat............................................................................................... 3

1.3. Landasan Hukum..................................................................................................... 4

1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya................................... 4

1.5. Sistematika Penulisan.............................................................................................. 5

BAB II. ANALISISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH DAN PERENCANAAN

KESEHATAN

2.1. Kondisi Umum Kesehatan Kota Balikpapan…………………………………..… 6

2.2. Pelaku Sektor Kesehatan Kota Balikpapan……………………………………… 7

BAB III. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1. Visi Dinas Kesehatan........................................................................................... 8

3.2. Misi Dinas Kesehatan………………………...................................................... 8

3.3. Indikator Tercapainya Visi dan Terlaksananya Misi (termasuk SPM)................ 8

3.4. Analisis SWOT…………………………………………………………………. 9

3.5. Isue-isue Pengembangan..................................................................................... 12

3.6. Strategi………………………………………………........................................ 12

3.6.1. Strategi Pertumbuhan Fungsi Dinas Kesehatan ………………………. 13

3.6.2. Pendukung: Sumber SDM, Manajemen Pendanaan dalam Pelayanan,

Manajemen Informatika, Manajemen Surveilans, Manajemen Sarana

dan Prasarana, Manajemen Organisasi, Manajemen Regulasi dan

Hukum…………………………………………………………………. 13

3.7. Rencana Program Prioritas selama 5 Tahun dan Perkiraan Sumber dana……… 14

BAB IV. TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN BERDASARKAN FUNGSI DALAM

PP NOMOR 38 TAHUN 2007, PP NOMOR 41TAHUN 2007 DAN KEPMENKES

NO. 267 TAHUN 2008

4.1. Tugas dan Fungsi ............................................................................................... 20

4.2. Struktur Organisasi............................................................................................... 39

4.3. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan............................................................ 39

BAB V. PENUTUP

Lampiran


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah telah terjadi perubahan paradigma

pembangunan kesehatan bangsa Indonesia. Paradigma pembangunan kesehatan yang baru

adalah PARADIGMA SEHAT sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesehatan

masyarakat yang bersifat proaktif. Paradigma sehat merupakan model pembangunan

kesehatan yang dalam jangka panjang mampu mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri

dalam menjaga kesehatan mereka sendiri dengan kesadaran tinggi. Prinsip pelayanan

kesehatan dalam paradigma sehat lebih mengutamakan pelayanan yang bersifat promotif dan

preventif tanpa mengesampingkan pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Wujud paradigma sehat

adalah perumusan Visi Indonesia Sehat 2010.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2006–

2011 memuat program dan kegiatan pembangunan di berbagai bidang yang dilaksanakan lima

tahun ke depan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan

daerah sebagai upaya dalam peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan

pendidikan dan derajat kesehatan.

Untuk pencapaian keberhasilan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam

RPJMD lebih lanjut dijabarkan dalam rencana strategis SKPD, dimana untuk sektor

kesehatan dituangkan dalam Renstra Dinas Kesehatan. Sebagai Satuan Kerja Perangkat

Daerah, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menyusun Rencana Strategis Pembangunan

Kesehatan kurun waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta program

dan kegiatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta untuk

mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah.

1.2. Maksud dan Manfaat

Maksud

Adapun maksud dalam penyusunan Renstra DKK adalah sebagai berikut:

a. Menjamin adanya keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program dan

kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Balikpapan 2006 – 2011

yang dituangkan dalam kebijakan dan program sebagai jabaran dari Rencana Strategis

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

b. Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas

oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan Kota Balikpapan di bidang kesehatan.

Manfaat

Sebagai pedoman pimpinan dan Staf Dinas Kesehatan, serta seluruh pihak terkait untuk

mencapai Visi Pembangunan Kesehatan dan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota

Balikpapan 2006 – 2011.


1.3. Landasan Hukum (tambahan landasan hukum)

Penyusunan Perencanaan Strategik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan disusun berdasarkan:

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan

Negara

d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437);

f. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

g. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

h. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah

antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota

i. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

j. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi

k. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tata cara penyusunan Rencana

Pembangunan di Daerah

l. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun

2006 – 2011 Pemerintah Kota Balikpapan

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

n. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005

tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah

o. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor ……Tahun 2006 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Balikpapan 2005 – 2015.

p. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan

Kesehatan

q. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perijinan Bidang

Kesehatan

r. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penanggulangan

Kemiskinan


s. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan

Kesehatan Daerah

1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ini merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan 2006 – 2011, yang

penyusunannya senantiasa memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya

seperti Rencana Strategis Departemen Kesehatan Tahun 2005-2009, dan Rencana

Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kota Balikpapan 2006-2026. Renstra ini

ditransformasikan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

SKPD).

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penyusunan Dokumen Renstra DKK adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Analisisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Dan Perencanaan Kesehatan

Bab III. Visi, Misi, Tujuan, Strategi Dan Kebijakan

Bab IV. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Berdasarkan Fungsi Dalam PP Nomor 38

Tahun 2007, PP Nomor 41Tahun 2007 dan KepMenkes No. 267 Tahun 2008

Bab V. Penutup


BAB II

ANALISISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

DAN PERENCANAAN SEKTOR KESEHATAN

2.1. Kondisi Umum Kesehatan Kota Balikpapan

Derajat kesehatan yang optimal akan dilihat dari unsur kualitas hidup serta unsur-

unsur mortalitas dan yang mempengaruhinya seperti morbiditas dan status gizi. Untuk

kualitas hidup yang digunakan sebagai indikator adalah angka kelahiran hidup, sedangkan

untuk mortalitas telah disepakati yakni angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, angka

kematian balita per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran

hidup.

Angka kematian bayi (AKB) di Kota Balikpapan menunjukkan kecenderungan yang

makin menurun dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2004 angka kematian bayi per 1000

kelahiran hidup adalah 5,4 maka pada tahun 2005 turun menjadi 3,3 per 1000 kelahiran hidup.

Di tahun 2006 naik lagi menjadi 4,4 per 1000 kelahiran hidup dan turun lagi menjadi 3 per

1000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Penyebab Angka Kematian bayi tahun 2006 naik di

Kota Balikpapan adalah lahir mati (37,3%), aspixia dan BBLR (14,9%) dan lahir prematur

(13,4%).

Angka kematian balita (AKABA) pada tahun 2004 sebesar 2,3 per 1000 kelahiran

hidup dan pada tahun 2005 mengalami penurunan yaitu 1,5 per 1000 kelahiran hidup.

Sedangkan tahun 2006 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 10 per 1000 kelahiran

hidup dan menurun lagi pada tahun 2007 menjadi 3 per 1000 kelahiran hidup. Angka

kematian balita yang tinggi menggambarkan kondisi perinatal yang tidak sehat oleh para ibu

dan atau merupakan akibat dari lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita

seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kondisi lingkungan. Umur harapan hidup pada

tahun 2004 adalah 71,05 tahun, tahun 2006 umur harapan hidup menjadi 71,30 tahun, dan

pada tahun 2007 turun menjadi 71,10 tahun.

Angka kematian ibu merupakan jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil,

bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun yang

sama. Target AKI Nasional yang diharapkan pada tahun 2010 yaitu 150/100.000 KH. Sejak

tahun 2004 angka kematian ibu mengalami penurunan, data tahun 2004 angka kematian

menunjukkan sebesar 10 orang (68,2/100.000 KH), sementara itu untuk tahun 2005 turun

menjadi 6 orang (40,4/100.000 KH), tapi pada tahun 2006 meningkat lagi menjadi 10 orang

(65,6/100.000 KH). Proporsi penyebab kematian ibu Kota Balikpapan pada tahun 2006

adalah eklampsia (40%), perdarahan (40%) dan kelainan jantung (20%).

Kasus penyakit yang dominan di Kota Balikpapan adalah penyakit saluran

pernafasan, penyakit darah tinggi, penyakit kulit dan jaringan bawah kulit, penyakit saluran

pencernaan termasuk diare, setiap tahun hampir selalu menempati urutan teratas dalam 10

(sepuluh) penyakit utama yang tercakup di puskesmas. Untuk kasus penyakit menular,

beberapa kasus cenderung mengalami penurunan pada TB paru pada tahun 2006 CDR

mencapai 35,64% dan mengalami penurunan pada tahun 2007 CDR menjadi 23,37%.

Sedangkan angka kejadian DBD di Kota Balikpapan pada tahun 2003-2007 terjadi penurunan

kasus namun tahun 2004-2005 terjadi peningkatan kasus yang cukup besar sekitar 334% dan

HIV/AIDS menurut data 2006-2007 cenderung mengalami peningkatan. Untuk jumlah

pengidap infeksi HIV/AIDS pada tahun 2006 jumlah yang terdeteksi berjumlah 33 kasus dan


pada tahun 2007 naik menjadi 86 kasus. Sementara pada bulan Oktober Tahun 2008 turun

lagi menjadi 68 kasus.

PHBS merupakan tatanan rumah tangga yang dinilai berdasarkan beberapa indikator

yang meliputi (1) perilaku tidak merokok, (2) persalinan oleh tenaga kesehatan/pemeriksaan

kehamilan, (3) imunisasi, (4) penimbangan balita, (5) sarapan pagi, (6) kepesertaan dana

sehat, (7) kebiasaan mencuci tangan, (8) kebiasaan menggosok gigi, (9) oleh raga/aktivitas

fisik. Sedangkan indikator lingkungan pada PHBS adalah (1) sarana air bersih, (2) jamban,

(3) tempat sampah, (4) sarana pembuangan air limbah, (5) ventilasi rumah, (6) kepadatan

rumah, dan (7) lantai rumah. Berdasarkan data yang diperoleh tahun 2004 di Kota Balikpapan

perilaku hidup bersih dan sehat cukup tinggi (94,07%). Dari jumlah rumah tangga yang

dipantau perilaku hidup bersih dan sehat didapat sebesar 6.928 rumah tangga dari jumlah

yang didata 7.365 rumah tangga.

2.2. Pelaku Sektor Kesehatan Kota Balikpapan

Kesehatan merupakan sektor yang kompleks dengan banyak pelaku di lembaga

pemerintah, masyarakat, dan kelompok swasta. Di Kota Balikpapan para pelaku sektor

kesehatan dapat dibagi menjadi berbagai kelompok berbasis fungsinya: (1) pelaku dalam

stewardship; (2) Pelaku dalam pelayanan; (3) Pelaku dalam pendanaan;dan (4) pelaku dalam

pengembangan sumber daya manusia.

Pelaku dalam Stewardship mencakup Lembaga yang berfungsi sebagai penetap

kebijakan dan regulator dalam sistem kesehatan. Disamping itu ada Lembaga dan Unit

Pemerintah non Dinkes yang terkait dengan Sektor Kesehatan (Pemangku Kepentingan

atau SKPD Lain yang terkait sektor kesehatan).

Pelaku dalam Financing (Sumber Pendanaan Kesehatan) adalah: (1) Departemen

Kesehatan dan berbagai Departemen teknis terkait kesehatan yang memberikan

Anggaran Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur yang

memberikan Anggaran Pemerintah Propinsi; Pemerintah Kota Balikpapan yang

memberikan Anggaran Pemerintah Kota; Masyarakat dan Swasta yang memberikan

kontribusi.

Pelaku dalam Pelayanan Kesehatan (Healthcare Delivery), mencakup RS Pemerintah

dan Swasta; Lembaga Pelayanan Kesehatan non RS milik Pemerintah; Lembaga

Pelayanan Kesehatan non-RS milik Swasta; Lembaga Pelayanan kesehatan penunjang

lainnya : Apotik/Toko Obat, Klinik, Praktek dokter bersama, Rumah Bersalin,

laboratorium, praktek komplementer. Disamping itu terdapat LSM Kesehatan dan Forum

Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban menuju Kota Sehat (Forkohat) dan Organisasi

Profesi.

Pelaku dalam Resource Generation adalah berbagai Lembaga Pendidikan Tenaga

Kesehatan Pemerintah dan Swasta

Kondisi Perencanaan yang diinginkan adalah tersedianya Master Plan Kesehatan Kota

Balikpapan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Master Plan dibahas pada dokumen

lain. Dokumen ini membahas mengenai Rencana Strategis Dinas Kesehatan.

Mengapa Rencana Strategis diperlukan? Kondisi sektor kesehatan dan kompleksitas

pelaku dalam sistem kesehatan merupakan dua hal penting yang menjadi dasar

penyusunan Rencana Strategis.


BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1 Visi Dinas Kesehatan

Visi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan:

“Menjadi lembaga pembiayaan kesehatan, fasilitator, regulator dan pemberi

pelayanan kesehatan yang efektif dan mempunyai standar internasional”.

3.2 Misi Dinas Kesehatan

Misi Dinas Kesehatan disusun berdasarkan mandat yang diemban Dinas Kesehatan dari

Pemerintah Kota Balikpapan, dan dari Pemerintah pusat melalui PP No. 38 tahun 2007.

Pernyataan misi tersebut adalah:

1. Menjamin terselenggaranya Pelayanan Kesehatan pemerintah dan swasta untuk

seluruh penduduk

2. Meningkatkan kompetensi SDM kesehatan di Kota Balikpapan

3. Mengelola dan menyelenggarakan Pembiayaan Kesehatan secara bersama-sama

antara Pemerintah, swasta dan masyarakat

4. Menyelenggarakan pengawasan dan perijinan tenaga dan sarana Kesehatan.

5. Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian mutu pelayanan kesehatan

6. Menyelenggarakan Surveilans dan sistem informasi kesehatan

7. Memotivasi Dinas lain untuk mengembangkan program kesehatan.

3.3 Indikator Tercapainya Visi dan Terlaksananya Misi (termasuk SPM)

i. Indikator efektifitas Fungsi Pelayanan

Perluasan Akses Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat Kota Balikpapan.

Akses untuk Gawat Darurat

Akses untuk pelayanan kuratif kurang dari 10 menit perjalanan.

Memenuhi SPM Kesehatan Departemen Kesehatan:

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 95% pada tahun 2015

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 80% pada tahun 2015

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan 90% pada tahun 2015

Cakupan pelayanan Nifas 90% pada tahun 2015

Cakupan kunjungan bayi 90%

Cakupan Desa UCI 100% pada tahun 2010


Cakupan pelayanan anak balita 90% pada tahun 2010

Cakupan makanan pendamping Balita 6-24 bulan pada keluarga miskin 100%

pada tahun 2010

Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi orang miskin 100% pada tahun 2015

Cakupan pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang diberikan oleh RS 100%

pada tahun 2015

Penyelidikan Epidemiologi dan KLB. Cakupan penyelidikan KLB di

kalurahan yang dilakukan < 24 jam 100% pada tahun 2015

Cakupan desa Siaga Aktif 80% pada tahun 2015.

Peningkatan status kesehatan masyarakat

Angka Kematian Ibu setara dengan negara maju

Angka Kematian Balita setera dengan negara maju

Angka Penyakit DHF turun menjadi 0

Angka Kecelakaan Lalu lintas turun menjadi 10 per 100.000 penduduk

(Standar Indonesia Sehat 2010)

ii. Indikator Fungsi Pengawasan

Peningkatan % jumlah pengawasan, pembinaan, dan perijinan terhadap

tenaga kesehatan

Peningkatan % jumlah pengawasan, pembinaan, dan perijinan terhadap

sarana pelayanan kesehatan dan batra (pengobatan tradisional)

Peningkatan % jumlah pengawasan, pembinaan, dan perijinan untuk sanitasi

makanan dan tempat-tempat umum.

iii. Indikator Fungsi Pembiayaan

Peningkatan anggaran sektor kesehatan dari APBD untuk pelayanan preventif

dan kuratif.

Peningkatan anggaran dari APBD untuk menjamin kesehatan bagi

masyarakat miskin

Peningkatan sumber dana masyarakat untuk pelayanan kesehatan

Peningkatan peran swasta/dunia usaha dalam pembiayaan kesehatan

3.4 Analisis SWOT

3.4.1. Analisis Eksternal

Berbagai kecenderungan pembangunan ini terkait dengan sektor kesehatan. Berbagai

kecenderungan mengkhawatirkan di ector kesehatan antara lain: Ancaman penyakit menular

semakin tinggi, misalnya DBD. Insidensi HIV/AIDS menurun, namun dikhawatirkan masih


ada yang belum terdeteksi; Semakin meningkatnya penyakit tidak menular yang dapat

menyebabkan stroke; Perilaku merokok dan penggunaan narkoba menunjukkan kenaikan;

Kesehatan lingkungan, khususnya pencemaran udara dan air sungai semakin memburuk;

Ancaman penyakit yang timbul dari lingkungan kerja ( ector y pengeboran, pertambangan

dan pengolahan kayu, perkantoran); Ancaman kesehatan dari sanitasi makanan yang kurang

baik; Kebijakan desentralisasi kesehatan pelaksanaannya masih belum maksimal;

Namun disamping itu ada kecenderungan yang positif di sektor kesehatan, antara lain:

Semakin meningkatnya anggaran kesehatan pemerintah terutama untuk masyarakat miskin

dan penanggulangan masalah Milennium Development Goal; Semakin meningkatnya peran

masyarakat dan swasta. Lembaga-lembaga pelayanan kesehatan swasta semakin berkembang;

Semakin meningkatnya gerakan mutu pelayanan kesehatan yang dikembangkan di seluruh

Provinsi Kaltim termasuk Kota Balikpapan; Semakin meningkatnya sarana pelayanan

kesehatan; Semakin meningkatnya kegiatan pendidikan, penelitian, dan studi banding sektor

kesehatan; dan dikembangkannya program Jaminan Kesehatan Kota Balikpapan.

Kecenderungan semakin meningkatnya wewenang Dinas Kesehatan dalam sistem

kesehatan. Hal ini ditandai dengan kebijakan desentralisasi yang menetapkan berbagai UU

dan PP seperti PP 38 tahun 2007, dan UU Praktek Kedokteran.

3.4.2. Analisis Internal.

Analisis internal menggunakan konsep value chain. Dalam model ini keadaan internal Dinas

Kesehatan dinilai dengan menggunakan fungsi manajemen dan sistem pendukung manajerial

(Lihat Gambar)

Hasil Analisis:

Fungsi manajemen:

Kelemahan: belum mempunyai rencana stratejik untuk perencanaan; Belum

mempunyai indikator untuk pelaksanaan,monitoring, dan evaluasi.

Kekuatan: mempunyai minat dan motivasi kuat untuk meningkatkan perencanaan

dalam rangka menjalankan misi dan visi Dinas Kesehatan.


Sistem Pendukung Manajemen

Manajemen SDM

Kelemahan: Penyebaran SDM yang kurang merata di berbagai UPTD; Belum

ada sistem penilaian kinerja; Pengkaderan masih lemah; Kurangnya motivasi dan

etos kerja ; Belum optimalnya pelaksanaan rotasi dan mutasi petugas

Kekuatan: Kualitas SDM yang bagus; Adanya komitmen, loyalitas dan integritas

yang tinggi; Adanya koordinasi lintas program

Sistem Keuangan dalam Pelayanan

Kelemahan: Sistem Keuangan UPT Puskesmas masih menggunakan pola

birokrasi, belum sebagai BLUD; Perda ector UPTD sudah tidak sesuai dengan

kondisi sekarang; Sistem Manajemen Keuangan Dinas Kesehatan belum baik.

Manajemen Informatika,

Kelemahan: belum mempunyai sistem informasi yang baik; belum adanya LAN

Kekuatan: adanya motivasi kuat untuk pengembangan SIK; adanya dana untuk

pengembangan.

Manajemen Surveilans

Kelemahan: Belum optimalnya sistem surveillance, tenaga khusus untuk

surveilans belum ada; masih terpisah-pisahnya surveilans yang berasal dari

pemerintah pusat; data dipergunakannya data surveilans untuk pengambilan

keputusan segera dan terencana.

Sarana dan Prasarana

Kekuatan: Adanya UPT; Adanya kebijakan 1 kelurahan memiliki 1 puskesmas;

adanya sumber dana kuat.

Struktur Organisasi:

Kekuatan: Adanya Peraturan Daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja

dinas; Adanya peraturan Walikota tentang rincian tugas dan fungsi

Kelemahan: perlu adanya analisa SDM yang sesuai dengan kompetensi yang

dimiliki yang akan menduduki struktur baru Dinas yang sesuai dengan PP No.

38/2007, PP No. 41/2007 dan Kepmenkes No. 267/2008

Hukum dan Regulasi

Kekuatan: Memiliki pengalaman dalam menyusun peraturan daerah; misal perda

Jamkesda dan perda sistem penanggulangan kemiskinan.

Kelemahan: belum mempunyai tenaga yang ahli dalam merencanakan peraturan

dan regulasi daerah tentang kesehatan.


3.5. Isue-isue Pengembangan

Berdasarkan hasil analisis eksternal dan internal diatas maka ecto-isue pengembangan

yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebagai lembaga regulator

2. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan berfungsi dalam hal pembiayaan kesehatan

3. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menjadi lembaga penyelenggara pelayanan

kesehatan yang berorientasi standar mutu internasional

4. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menjadi leading unit penyelenggaraan

pembangunan ector kesehatan di Kota Balikpapan.

3.6. Strategi

Terdapat dua strategi: Pertumbuhan dalam Misi Dinas Kesehatan dan Strategi dalam fungsi

pendukung manajemen.

3.6.1. Strategi Pertumbuhan Fungsi Dinas Kesehatan.

Perkembangan kebijakan kesehatan nasional mendorong sebuah perubahan. Dinas Kesehatan

yang secara tradisi merupakan fungsi pelayanan berubah menjadi Dinas Kesehatan yang

dituntut untuk lebih berfungsi sebagai Regulator. Fungsi ini tetap tidak meninggalkan peran

sebagai pemberi pelayanan kesehatan, khususnya di Puskesmas dan pelayanan preventif dan

promotif.

Pertumbuhan dalam Fungsi Regulasi:

Dalam konteks Prolegda perlu disiapkan berbagai Peraturan Daerah, SK Walikota

untuk usaha peningkatan status kesehatan masyarakat dan pengurangan risiko. Berbagai

Peraturan Daerah dan SK Walikota yang perlu disusun antara lain:

1. Regulasi dalam mengurangi risiko: Peraturan Daerah dalam mengurangi

pencemaran air, darat dan udara, dalam mengurangi perilaku merokok baik di

tempat-tempat umum maupun di perkantoran, dalam hidup sehat, dalam mengelola

limbah rumahtangga dan industri.

2. Regulasi dalam hal perijinan sarana dan Tenaga kesehatan

3. Regulasi dalam penemuan penderita: Peraturan daerah mengenai surveillance

4. Regulasi dalam peningkatan mutu pelayanan: Perijinan tenaga dan fasilitas

kesehatan yang terkait dengan mutu.

5. Menyusun Peraturan untuk PPK Badan Layanan Umum (BLU)

6. Regulasi dalam pendanaan: Peraturan daerah dalam pendanaan kesehatan.

Pertumbuhan dalam Pelayanan

Berbagai kegiatan perlu dilakukan untuk menjamin pelayanan sesuai SPM. (tambahan)


Pertumbuhan dalam fungsi pendanaan (pembiayaan).

1. Di Kota Balikpapan sudah mulai dikembangkan sistem Pembiayaan Jaminan

Kesehatan Daerah (Jamkesda)

2. Memacu keterlibatan peran swasta dan pihak ketiga dalam sistem pembiayaan

sudah berjalan

3.6.2. Strategi Fungsional (Pendukung)

Manajemen SDM

- Memperbaiki sistem manajemen SDM, termasuk memantapkan rekrutmen dan

pengkaderan, menyusun sistem penilaian kinerja, melaksanakan rotasi dan mutasi

staf.

- Melakukan pendidikan pascasarjana untuk berbagai keahlian: manajemen;

epidemiologi; dan keuangan.

- Mengembangkan tenaga-tenaga fungsional.

- Melakukan pelatihan-pelatihan.

Sistem Keuangan dalam Pelayanan:

- Memperbaiki sistem manajemen keuangan Dinas Kesehatan

- Merubah Sistem Keuangan UPT Puskesmas menjadi BLUD

- Merubah sistem keuangan UPT Jamkesda menjadi BLUD

Manajemen Informatika

- Menyusun sistem informasi kesehatan Kota Balikpapan dan Sistem Informasi

Manajemen Dinas Kesehatan

- Mengembangkan LAN untuk infrastruktur sistem informasi di Kantor Dinas

Kesehatan

- Melatih staf Dinas Kesehatan untuk informasi kesehatan.

Manajemen Surveilans,

- Menyusun Sistem Surveilans di Dinas Kesehatan

- Menyusun Sistem Surveilans yang berhubungan dengan Respon

Budaya Organisasi

- Memperkuat Budaya bekerja

- Memperkuat kemampuan komunikasi staf Dinas Kesehatan.

Hukum dan Regulasi

- Mengembangkan kemampuan merencanakan Program Legislatif Daerah dari sektor

kesehatan

- Mengembangkan kemampuan melakukan legal-drafting.


3.7. Rencana Program Prioritas selama 5 tahun dan Perkiraan Sumber Dana

1. Program Peningkatan Pelayanan untuk mencapai SPM

Program 2009 2010 2011 2012 2013

1. Program Peningkatan

Kesehatan Ibu √ √ √ √ √

Sumber dana APBD APBD APBD APBD APBD

2. Program Peningkatan

Kesehatan Anak √ √ √ √ √


3. Program Peningkatan Kegiatan

Surveilans untuk KLB √ √ √ √ √


4. Program Kegawat Daruratan √ √ √ √ √


5. Manajemen mutu ISO √ √ √ √ √


6. Pengembangan sarana √ √ √ √ √


2. Program Peningkatan Pelayanan di luar SPM

Program 2009 2010 2011 2012 2013

a. Pelayanan Publik √ √ √ √ √


b. Kesehatan khusus √ √ √ √ √


c. Pengawasan makanan dan obat √ √ √ √ √


3. Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Daerah

Program 2009 2010 2011 2012 2013

a. Pelayanan PPK,

I, II, III

Sumber dana :

- masyarakat

informal

APBD

Balikpapan

APBD

Balikpapan +

iuran peserta

APBD

Balikpapan +

iuran peserta

APBD

Balikpapan +

iuran peserta

APBD

Balikpapan +

iuran peserta


- Gakin

- penduduk non

indetitas

APBD I + APBN

subsidi propinsi

APBD I +

APBN

subsidi

propinsi

APBD I +

APBN

subsidi

propinsi

APBD I +

APBN

subsidi

propinsi

APBD I +

APBN

Subsidi

propinsi

b. Kepesertaan

masyarakat

informal +

Gakin + JPK

PNS

200.000 jiwa 300.000 jiwa Universal

coverage

Universal

coverage

Universal

coverage

Sumber dana :

APBD

Balikpapan

APBD

Balikpapan

APBD

Balikpapan

APBD

Balikpapan

APBD

Balikpapan

c. Pengelolaan

keuangan

Permendagri

13/2006

PPK BLU PPK BLU PPK BLU PPK BLU

Sumber dana :

- Gakin

- masyarakat

informal

Pemerintah

APBD

Balikpapan

Pemerintah

APBD

Balikpapan +

iuran peserta

Pemerintah

APBD

Balikpapan +

iuran peserta

Pemerintah

APBD

Balikpapan +

iuran peserta

Pemerintah

APBD

Balikpapan +

iuran peserta

d. Pengembangan

SDM

Diklat pengelola

jaminan

kesehatan

(AAK)

seminar,

workshop

benchmark

S2

manajemen

asuransi

kesehatan

seminar,

workshop

S2

manajemen

asuransi

kesehatan

seminar,

workshop

benchmark

S2

manajemen

asuransi

kesehatan

seminar,

workshop

S2 manajemen

asuransi

kesehatan

seminar,

workshop

benchmark

Sumber dana APBD

Balikpapan

APBD

Balikpapan

APBD

Balikpapan

APBD

Balikpapan

APBD

Balikpapan

c. Kelembagaan UPTD Jamkesda

regulator pada

bidang

pengembangan

UPTD

Jamkesda

regulator pada

bidang

UPTD

Jamkesda

regulator pada

bidang

pengembangan

LTD atau

lembaga

jaminan

kesehatan

independen

bertanggung

jawab kepada

walikota &

LTD atau

lembaga

jaminan

kesehatan

independen


sumber daya

seksi pembiayaan

kesehatan

dewan jaminan

kesehatan daerah

pengembangan

sumber daya

seksi

pembiayaan

kesehatan

dewan jaminan

kesehatan

daerah

sumber daya

seksi

pembiayaan

kesehatan

dewan jaminan

kesehatan

daerah

dewan

jaminan

kesehatan

daerah

Sumber dana APBD

Balikpapan

APBD

Balikpapan

APBD

Balikpapan

APBD

Balikpapan

APBD

Balikpapan

d. Pengembangan

sarana

SIM jamkesda +

jamkesda centre

di PPK

gedung

UPTD

jamkesda

pembuatan

kartu baru

peserta

iuran

RSUD type C

balikpapan

sebagai PPK

pendukung

Menambah

centre

jamkesda di

PPK

-

Sumber dana APBD

Balikpapan

APBD

Balikpapan

APBD

Balikpapan

APBD

Balikpapan

APBD

Balikpapan

4. Program Regulasi

Program 2009 2010 2011 2012 2013

a. Penyusunan Sistem Mutu

Pelayanan Kesehatan Kota

Balikpapan

√ √ √ √ √


b. Penyusunan Regulasi dalam

mengurangi risiko akibat

sanitasi makanan yang buruk.

√ √ √ √ √


c. Penyusunan Regulasi dalam

mengurangi risiko: Peraturan

Daerah dalam mengurangi

pencemaran air, darat dan

udara (tupoksi Bapedalda)

Sumber dana

d. Penyusunan regulasi dalam

mengurangi risiko: Mengurangi

perilaku merokok baik di

tempat-tempat umum maupun

di perkantoran

√ √ √ √ √



e. Penyusunan regulasi dalam hal

perijinan sarana dan Tenaga

kesehatan

√ √ √ √ √


f. Penyusunan Regulasi dalam –

surveillance √ √ √ √ √


g. Menyusun Peraturan untuk

Badan Layanan Umum √ √ √ √ √


h. Regulasi dalam pendanaan:

Peraturan daerah dalam

pendanaan kesehatan.

√ √ √ √ √


5. Program Pengembangan SDM

Program 2009 2010 2011 2012 2013

a. Diklat formal D-3 √ √ √ √ √


b. Diklat Pelaksanaan √ √ √ √ √


c. Diklat Pengiriman √ √ √ √ √


d. Survey TNA (Training Need

Assessment) √ √ √ √ √


e. Penyusunan Kurikulum √ √ √ √ √


f. Evaluasi Pasca Pelatihan √ √ √ √ √


g. Pelaksanaan Bimbingan Teknis √ √ √ √ √


6. Program pengembangan Surveilans

Program 2009 2010 2011 2012 2013

a. Peningkatan jejaring Surveilans √ √ √ √ √



b. Surveilans AFP √ √ √ √ √

Sumber dana APBD,

WHO

APBD,

WHO

APBD,

WHO

APBD,

WHO

APBD,

WHO

c. Pendataan dan pengolahan data kasus

DBD √ √ √ √ √


d. Pendataan dan pengolahan data kasus

penyakit tidak menular √ √ √ √ √


e. Sosialisasi informasi mengenai situasi

penyakit ke masyarakat √ √ √ √ √


f. Sistem pengolahan data dan mapping

(GIS) √ √ √ √ √


7. Program Perubahan Sistem Keuangan UPT Dinas menjadi BLUD

Program 2009 2010 2011 2012 2013

a. Upaya kesehatan masyarakat :

kegiatan operasional peningkatan

yankes

√ √ √ √ √


b. Kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan : kegiatan peningkatan

kesehatan masyarakat melalui

puskesmas dalam upaya preventif,

promotif kesehatan

√ √ √ √ √


c. Kesejahteraan pegawai UPTD :

menyangkut dengan jasa medis,

penambahan pegawai dalam rangka

peningkatan kinerja

√ √ √ √ √

Sumber dana APBD,

BLUD

APBD,

BLUD

APBD,

BLUD

APBD,

BLUD

APBD,

BLUD

d. Peningkatan kualitas SDM kesehatan √ √ √ √ √

Sumber dana APBD,

BLUD

APBD,

BLUD

APBD,

BLUD

APBD,

BLUD

APBD,

BLUD

e. Puskesmas ISO √ √ √ √ √



8. Program Sistem Informasi Kesehatan

Program 2009 2010 2011 2012 2013

aa.. PPeenngguummppuullaann,, PPeennggoollaahhaann,,

AAnnaalliissiiss ddaann PPeennyyaajjiiaann DDaattaa √ √ √ √ √

Sumber dana APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

bb.. PPeenniinnggkkaattaann SSDDMM && tteekknnoollooggii IInnffoorrmmaassii √ √ √ √ √

Sumber dana APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

cc.. PPeellaakkssaannaaaann SSIIMMPPUUSS √ √ √ √ √

Sumber dana APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

dd.. PPeennaattaaaann SSIIMMPPUUSS √ √ √ √ √

Sumber dana APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

ee.. PPeemmbbuuaattaann SSooffttwwaarree SSIIKK DDiinnaass

√ √ √ √ √

Sumber dana APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

ff.. PPeemmeelliihhaarraaaann JJaarriinnggaann √ √ √ √ √

Sumber dana APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

gg.. PPeennggaaddaaaann HHaarrddwwaarree ((6600 kkoommppuutteerr)) √ √ √ √ √

Sumber dana APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

APBN,

APBD II

APBN,

APBD II


BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

BERDASARKAN FUNGSI DALAM PP NOMOR 38 TAHUN 2007,

PP NOMOR 41TAHUN 2007 DAN KEPMENKES NO. 267 TAHUN 2008

(disesuaikan lagi berdasar tupoksi yang sudah diperdakan yang diajukan oleh bu

hermien DKK)

4.1. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Misi

Kepala Dinas Kesehatan Kota

Ikhtisar Jabatan:

Melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dan kewenangan

dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah

Uraian Tugas:

1. Menyusun rencana program dan pengendalian di bidang kesehatan sesuai dengan

rencana strategis Pemerintah Kota.

2. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan kesehatan.

3. Melaksanakan kegiatan penanggulangan pemberantasan penyakit menular,

kejadian luar biasa, dan pemantauan kesehatan lingkungan.

4. Melaksanakan penempatan tenaga strategis di bidang kesehatan.

5. Memberikan perijinan dan pelayanan umum di bidang kesehatan sesuai dengan

kewenangan.

6. Meningkatkan pembiayaan kesehatan.

7. Memfasilitasi pengelolaan dan penyelenggaraan pembiayaan dan jaminan

kesehatan (Gakin, JPK PNS dan Jamkesda).

8. Melaksanakan pengamanan kebijakan pengawasan dan pegendalian penapisan

serta pengembangan iptek kesehatan.

9. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan dan

pemantauan dampak pembangunan terhadap kesehatan lingkup kota.

10. Memberdayakan sumber daya dan mitra kerja dibidang kesehatan.

11. Menyelenggarakan akuntabilitas dinas kesehatan kota.

12. Menyelenggarakan sistim informasi kesehatan kota.

13. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait untuk kelancaran di

bidang tugasnya.

14. Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

15. Melakukan pengawasan, pembinaan dan penilaian terhadap hasil pekerjaan

bawahan dengan menuangkan pada DP-3.


16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota

Ikhtisar Jabatan:

Melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, mengendalikan,

mengkoordinasikan dan mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan

pelaporan program dan sekretariat, menginventarisir permasalahan program/sekretaris

untuk efektifitas dan efisiensi hasil kerja, serta perumusan pemecahan masalah.

Uraian Tugas:

1. Menyusun rencana program/kegiatan kesekretariatan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.

2. Menyusun rencana program/kegiatan dan anggaran dinas.

3. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di

lingkungan dinas.

4. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan meliputi: urusan rumah tangga,

umum/kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat.

5. Mengendalikan kegiatan urusan naskah dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan,

kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana dinas, serta tertib administrasi barang-

barang inventaris dinas.

6. Menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi: urusan

perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut LHP, dan

perlengkapan.

7. Mengevaluasi hasil kegiatan urusan keuangan, Umum dan Perencanaan.

8. Melaksanakan intensifikasi penertiban administrasi kepegawaian dan asset dinas.

9. Mengkoordinasikan penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan.

10. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dilingkungan sekretariat dan

bidang-bidang sebagai bahan perumusan langkah pemecahan.

11. Mengendalikan dan mengkoordinasikan perencanaan angaran, pelaksanaan

kegiatan dan pelaporan bidang-bidang/sekretariat untuk efektifitas dan efisiensi

hasil kerja.

12. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan sekretariat.


bidang tugasnya.

14. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.


bawahan dengan membuat DP-3.


16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum

Ikhtisar Jabatan:

Menyusun rencana kegiatan, melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah

tangga, urusan perlengkapan, kepustakaan, inventarisasi, tata laksana dinas dan

merencanakan serta melaksanakan administrasi kepegawaian di lingkungan dinas.

Uraian Tugas:

1. Menyusun rencana program/kegiatan Sub Bagian Umum sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.

2. Melaksanakan pengagendaan surat menyurat baik surat masuk maupun surat

keluar untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas.

3. Mengelola dan melaksanakan sistem penyimpanan arsip berdasarkan ketentuan

agar terpelihara dan mudah ditemukan kembali bila diperlukan.

4. Melaksanakan urusan perlengkapan dan urusan rumah tangga dinas untuk

kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Melaksanakan pencatatan barang inventaris (Aset Dinas), penyimpanan barang

dan pemeliharaan peralatan dinas/gedung untuk tertib administrasi barang dan

efisiensi kerja.

6. Mempersiapkan rencana penghapusan barang perlengkapan yang meliputi

perabot dan barang-barang dinas untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan

pengahpusan.

7. Mempersiapkan pelaksanaan upacara dan protokoler untuk kelancaran

pelaksanaan upacara.

8. Melaksanakan stock opname barang perlengkapan dinas untuk tertib administrasi

barang.

9. Mempersiapkan bahan penyusunan, petunjuk teknis, penyelenggaraan

pengumpulan dan pengolahan data, inventarisasi, penempatan pegawai,

pengusulan dan telahaan berkaitan dengan manajemen kepegawaian dinas yang

meliputi : kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti, DP3, kartu

pegawai, kartu isteri, kartu suami, taspen, daftar urut kepangkatan (DUK),

kesejahteraan pegawai dan file kepegawaian.

10. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan karier pegawai berdasarkan

ketentuan yang berlaku untuk pengambilan keputusan kepala dinas.

11. Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dinas.


bidang tugasnya.






Sub Bagian Keuangan

Ikhtisar Jabatan:

Menyusun rencana anggaran Dinas, menyelenggarakan pengelolaan penerimaan,

pembayaran, dan pengelolaan penerimaan/retribusi dinas, serta menyelenggarakan

administrasi dan pertanggung jawaban keuangan Dinas.

Uraian Tugas:

1. Menyusun rencana program/kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.

2. Menyusun rencana anggaran Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas.

3. Mengkoordinir rencana kegiatan anggaran (RKA) bidang-

bidang/sekretariat/UPTD.

4. Membuat dokumen pelaksanaan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kegiatan

anggaran yang telah disetujui dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan.

5. Menyelenggarakan perbendaharaan keuangan Dinas.

6. Menyelenggarakan pembukuan keuangan Dinas.

7. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan Dinas.

8. Menyelenggaran verifikasi dan perhitungan anggaran Dinas.

9. Melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas dan mempertanggungjawabkan.

10. Menyusun neraca keuangan sebagai bahan laporan pertanggung jawaban

pengelolaan keuangan Dinas.

11. Menyelenggarakan pengelolaan penerimaan, pembayaran, dan pengelolaan

penerimaan/retribusi pelayanan kesehatan dan perijinan bidang kesehatan.

12. Mengevaluasi dan menganalisis pendapatan/retribusi pelayanan kesehatan.

13. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program / kegiatan Sub Bagian

Keuangan, Laporan realisasi anggaran dinas, dan laporan monitoring kegiatan

APBD dinas.


bidang tugasnya.






Sub Bagian Perencanaan Program

Ikhtisar Jabatan:

Melaksanakan penyusunan rencana dan pengembangan program Dinas dan Sumber

Daya Kesehatan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kinerja Dinas,

pengumpulan, pengolahan data, dan penyusunan rencana/program kerja Dinas.

Uraian Tugas:

1. Menyusun rencana program/kegiatan tahunan Sub Bagian Perencanaan Program.

2. Mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan informasi kesehatan untuk bahan

evaluasi program/kegitan.

3. Mengumpulkan, mengolah data, dan menyusun rencana dan program kerja dinas

sebagai bahan usulan kegiatan.

4. Menyiapkan pedoman monitoring dan evaluasi kinerja dinas

5. Menyelenggarakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan program kerja

Dinas.

6. Menyiapkan bahan penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan.

7. Menyiapkan bahan penyusunan renstra Dinas.

8. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian

Perencanaan Program.

9. Merencanakan pengembangan sumber daya kesehatan.

10. Menyiapkan bahan kerja sama di bidang kesehatan.

11. Fasilitasi penyusunan program UPTD.

12. Mengelola program data dan sitem informasi kesehatan (SIK).


bidang tugasnya.





Bidang Pelayanan Kesehatan

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan bimbingan dan pengendalian, koordinasi, menyusun pedoman

pelaksanaan serta fasilitasi dalam pelaksanaan dan peningkatan mutu pelayanan,


pembinaan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, dan pengembangan pelayanan

kesehatan khusus.

Uraian Tugas:

1. Membuat perencanaan serta menyusun rencana kerja bidang Pelayanan

Kesehatan.

2. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar,

kesehatan rujukan, dan kesehatan khusus.

3. Menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan standar pelayanan kesehatan

dasar dan kesehatan rujukan, serta kesehatan khusus.

4. Merumuskan bahan/pedoman pembinaan, pengendalian, pengawasan,

pengembangan peningkatan mutu pelayanan di sarana pelayanan kesehatan.

5. Merumuskan pedoman pelaksanaan usaha-usaha pembinaan dan pengembangan

pelayanan kesehatan khusus di sarana pelayanan kesehatan dan rumah sakit

6. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan melakukan bimbingan teknis,

pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan farmasi

komunitas, farmasi klinik.

7. Menyiapkan rumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, pembinaan dan

pengendalian teknis penyelenggaraan kefarmasian.

8. Memfasilitasi pelaksanaan dan peningkatan mutu pelayanan.

9. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Dinas Pelayanan

Kesehatan


bidang tugasnya.





Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan

Ikhtisar Jabatan:

Menyusun rumusan pedoman pelaksanaan, pengkoordinasian, pembimbingan,

pengendalian serta pengawasan dalam penerapan standart pengobatan kesehatan dasar

dan rujukan.

Uraian Tugas:

1. Menyusun rencana program/kegiatan Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan.


2. Menyiapkan bahan perumusan dan menyusun pedoman pelaksanaan, koordinasi

dan pengawasan dalam penerapan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.


dan pengawasan dalam penerapan upaya pelayanan kesehatan dasar dan

penerapan standart pengobatan kesehatan rujukan.


dan pengawasan dalam penerapan standart pengobatan kesehatan dasar dan

rujukan.

5. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam penerapan standart

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

6. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kesehatan dasar dan rujukan

untuk menentukan prioritas program.

7. Mengkoordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan sarana pertolongan kegawat

daruratan medik spesialistik (SPGDT).

8. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja instansi terkait untuk kelancaran di

bidang tugasnya.





Seksi Kesehatan Khusus

Ikhtisar Jabatan:

Menyusun perumusan pedoman pelaksanaan, koordinasi, bimbingan, pengendalian

serta pengawasan dalam penerapan standart pelayanan kesehatan khusus (meliputi:

kesehatan indera, gigi, jiwa, kerja, olah raga, kesehatan matra: darat, laut, udara, dan

haji).

Uraian Tugas:

1. Menyusun rencana program/kegiatan Seksi Kesehatan Khusus.

2. Menyiapkan perumusan dan menyusun pedoman pelaksanaan, koordinasi dan

pengawasan dalam penerapan upaya pelayanan kesehatan khusus.

3. Menyiapkan perumusan dan menyusun pedoman pelaksanaan, koordinasi dan

pengawasan dalam penerapan standart pengobatan kesehatan khusus.

4. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam penerapan upaya

pelayanan kesehatan khusus.


5. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam penerapan standart

pengobatan kesehatan khusus.

6. Menyelenggarakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan khusus.

7. Mengembangkan pelayanan kesehatan batra.

8. Mengembangkan sarana pelayanan kesehatan khusus.

9. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan jemaah haji.

10. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data upaya kesehatan khusus untuk

menentukan prioritas program.

11. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi kesehatan

khusus.


bidang tugasnya.





Seksi Kefarmasian

Ikhtisar Jabatan:

Menyiapkan pedoman pelaksanaan, pengkoordinasian serta pembinaan pengendalian

terhadap produksi, pengadaan, pendistribusian dan penggunaan sediaan farmasi,

bahan kimia penambah makanan, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya, alat dan

perbekalan kesehatan termasuk pelayanan kefarmasian, pengelolaan obat, alat dan

perbekalan kesehatan.

Uraian Tugas:

1. Menyusun rencana program/kegiatan tahunan seksi.

2. Menyiapkan rumusan pedoman pelaksanaan dan melakukan bimbingan teknis,

pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan farmasi

komunitas, farmasi klinik, dan kerjasama profesi.


pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan obat

tradisional dan obat essesial nasional.


pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan dan

pengelolaan obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar serta pengadaan alat

dan perbekalan kesehatan.


5. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan

dan pengendalian teknis penyelenggaraan kefarmasian meliputi produksi,

pengadaan, distribusi dan penggunaan obat, obat tradisional, kosmetika, bahan

kimia penambah makanan dan minuman, alat dan perbekalan kesehatan, zat

adiktif, narkotika dan bahan berbahaya lainnya.

6. Melaksanakan pengawasan alat dan perbekalan kesehatan serta perbekalan

kesehatan rumah tangga (PKRT)

7. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program seksi kefarmasian.


bidang tugasnya.





Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Ikhtisar Jabatan:

Melaksanakan pembinaan dan pengendalian, pengkoordinasian, penyusunan pedoman

pelaksanaan, serta pemberian fasilitasi dalam pelaksanaan penanggulangan

/pemberantasan penyakit, imunisasi dan kejadian luar biasa (KLB) serta penyehatan

lingkungan.

Uraian Tugas:

1. Menyusun dan merencanakan program/kegiatan bidang penanggulangan penyakit,

penyehatan lingkungan

2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan penyakit, penyehatan

lingkungan

3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan kegiatan

upaya penanggulangan penyakit, surveilans wabah dan bencana serta penyehatan

lingkungan.

4. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas program serta mengatur alokasi

sumber daya dalam rangka penyelenggaraan upaya penanggulangan penyakit,

surveilans wabah dan bencana serta penyehatan lingkungan.

5. Melaksanakan koordinasi penanggulangan penyakit/pemberantasan penyakit,

imunisasi dan surveilans kejadian luar biasa (KLB) dan bencana, pengendalian

penyakit tidak menular dan bencana serta penyehatan lingkungan.

6. Menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan dalam penanggulangan

penyakit/pemberantasan penyakit, imunisasi dan kejadian luar biasa (KLB)


pengendalian penyakit tidak menular dan Surveilas wabah dan bencana serta

penyehatan lingkungan.

7. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bidang

penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan.

8. Memfasilitasi pelaksanaan penangulangan/pemberantasan penyakit, imunisasi

dan kejadian luar biasa (KLB), pengendalian penyakit tidak menular dan bencana

serta penyehatan lingkungan.

9. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan seagai bahan masukan.


bawahan dengan membuat DP-3

11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit

Ikhtisar Jabatan:

Melaksanakan tugas pembinaan dan pengedalian penyelenggaraan upaya

pengendalian dan pemberantasan penyakit dan imunisasi serta penerapan pelaksanaan

pemberantasan penyakit.

Uraian Tugas:

1. Menyusun rencana program/kegiatan seksi pengendalian dan pemberantasan

penyakit.

2. Menyiapkan rumusan pedoman pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan

penyakit.

3. Melaksanakan koordinasi peningkatan dan pengembangan strategi pelaksanaan

pencegahan penyakit dengan unit kerja terkait/instansi terkait.

4. Melaksanakan bimbingan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pencegahan

dan pemberantasan penyakit.

5. Melaksanakan upaya pencegahan penyakit menular langsung dan penyakit

bersumber binatang.

6. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam pelaksanaan kegiatan

seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit.

7. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan pengendalian dan pemberantasan

penyakit.

8. Melaksanakan penanggulangan vector dan binatang perantara menularkan

penyakit

9. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis operasional pengendalian dan

pemberantasan penyakit.





12. Melaksanakan tugas-tugan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Surveilans Wabah dan Bencana

Ikhtisar Jabatan:

Melaksanakan tugas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengkoordinasian,

penilaian dan pembinaan, serta penyusunan pedoman pelaksanaan, pengkoordinasian,

pembimbingan dan pengendalian serta pengawasan surveilans wabah dan bencana.

Uraian Tugas:

1. Menyusun rencana program/kegiatan seksi surveilans, wabah dan bencana.

2. Menyiapkan rumusan pedoman pelaksanaan surveilans, wabah dan bencana.

3. Menyusun rencana dan melaksanakan preventif surveilans, wabah dan bencana.

4. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data surveilans, wabah dan

bencana.

5. Melakukan surveilans penyakit berbasis laboratorium

6. Melaksanakan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian penyakit

di lapangan.

7. Melakukan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan program surveilans, wabah

dan bencana.

8. Melakukan monitoring dan evaluasi program surveilans, wabah dan bencana.

9. Melakukan surveilans epidemiologi penyakit spesifik local.

10. Mengembangkan jejaring surveilans, wabah dan bencana.

11. Memberikan umpan balik dan evaluasi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB).

12. Memfasilitasi, mengkoordinasi kegawatdaruratan bencana

13. Mengevaluasi dan menyusun laporan bulanan dan tahunan program surveilans,

wabahn, dan bencana.






Seksi Penyehatan Lingkungan

Ikhtisar Jabatan:

Melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan teknis operasional, perencanaan dan

pengendalian penyelenggaraan upaya penyehatan lingkungan, pemantauan vector dan

rodensia, serta menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis penyehatan lingkungan.

Uraian Tugas:

1. Menyusun rencana program/kegiatan seksi penyehatan lingkungan.

2. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan teknis operasional

penyehatan air, kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat,

sanitasi makanan dan bahan pangan, serta pengamanan limbah dalam rangka

meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.

3. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data upaya

peningkatan kualitas air bersih, air minum, air limbah, lingkungan pemukiman,

tempat-tempat umum, industri tempat pengolahan makanan, tempat penyimpanan

pestisida, dan lingkungan kerja.

4. Melaksanakan pemantauan kesehatan lingkungan pra dan pasca bencana serta

sanitasi wilayah.

5. Menyelenggarakan pemetaan pencemaran lingkungan yang berpotensi

mengganggu kesehatan lingkungan.

6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan kualitas

lingkungan, penyehatan air, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi

makanan/minuman dan bahan pangan, serta pengamanan limbah.

7. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengendalian peningkatan kualitas

lingkungan.

8. Menyusun dan merencanakan pengadaan peralatan-peralatan yang digunakan

untuk pengawasan di bidang kesehatan lingkungan.

9. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengembangan kawasan.

10. Memantau dan mengendalian vektor pembawa penyakit dan rodensia.

11. Melaksanakan koordinasi, pembinaan lintas program dan lintas sektor dalam

pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan air, penyehatan kawasan dan

sanitasi darurat, sanitasi makanan / minuman dan bahan pangan, serta

pengamanan limbah.

12. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Seksi Penyehatan

Lingkungan.






Bidang Bina Kesehatan Masyarakat

Ikhtisar Jabatan:

Melaksanakan pembimbingan dan pengendalian, pengkoordinasian, penyiapan

pedoman pelaksanaan serta pemberian fasilitas dalam pelaksanaan pemberdayaan

kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan.

Uraian Tugas:

1. Menyusun rencana program/kegiatan tahunan Bidang Bina Kesehatan

Masyarakat.

2. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan kesehatan keluarga, gizi,

promosi kesehatan dan pemberdayaan.

3. Menyiapkan pedoman pelaksanaan pemberdayaan kesehatan keluarga, gizi,

promosi kesehatan dan pemberdayaan.

4. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan

kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan.

5. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan kesehatan keluarga, gizi, promosi

kesehatan dan pemberdayaan.

6. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program bidang Kesehatan

Masyarakat.


bidang tugasnya.





Seksi Gizi

Ikhtisar Jabatan:

Menyiapkan perumusan pedoman pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan

pengawasan dalam penerapan standar dan sertifikasi teknologi pelayanan gizi.

Uraian Tugas:

1. Menyusun rencana program / kegiatan tahunan Seksi Gizi.


2. Menyiapkan rumusan pedoman pelaksanaan serta koordinasi dalam penerapan

standar dan sertifikasi - teknologi pelayanan gizi yang meliputi : pelayanan gizi

makro, pelayanan gizi mikro, pelayanan gizi institusi, pembinaan konsumsi

makanan, kewasdaan pangan dan gizi serta jaringan informasi pangan dan gizi.


standar pelayanan gizi yang dilaksanakan oleh masyarakat.

4. Melaksanakan monev penerapan standart dan sertifikasi teknologi pelayanan gizi,

serta penerapan standart pelayanan gizi yang dilakukan oleh masyarakat.

5. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan gizi.

6. Mengelola pelaksanaan kegiatan pemantauan status gizi (PSG).

7. Menyelenggarakan kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat lingkup kota.

8. Menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang upaya pelayanan gizi

masyarakat.


sumber daya dalam rangka penyelenggaraan upaya pelayanan gizi masyarakat.

10. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi gizi.

11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait swasta dan organisasi

profesi untuk kelancaran upaya pelayanan gizi masyarakat.





Seksi Kesehatan Keluarga

Ikhtisar Jabatan:

Melaksanakan perencanaan, penyiapan perumusan pedoman pelaksanaan,

pengorganisasian, pembinaan dan pengawasan penerapan standar pelayanan

kesehatan keluarga.

Uraian Tugas:

1. Menyusun rencana program/kegiatan tahunan Seksi Kesehatan Keluarga.


standar pelayanan kesehatan keluarga meliputi : kesehatan ibu dan bayi baru lahir,

kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja,

kesehatan usia subur, kesehatan usia lanjut serta perawatan kesehatan masyarakat.

3. Menyiapkan bahan perumusan pedoman pelaksanaan serta koordinasi dalam

penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga yang akan dilaksanakan oleh

masyarakat.


4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penerapan standar pelayanan

kesehatan keluarga

5. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga.

6. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan

keluarga.

7. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas program swasta dan propinsi

serta mengatur alokasi sumber daya dalam rangka penyelenggaraan upaya

pelayanan kesehatan keluarga.

8. Menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang pelayanan kesehatan

keluarga.

9. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data upaya pelayanan kesehatan

keluarga untuk menentukan prioritas program

10. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Seksi Kesehatan

Keluarga.


bidang tugasnya.





Seksi Promosi, Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Ikhtisar Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan pedoman pelaksanaan, pengkoordinasian,

pembinaan promosi kesehatan dan penggerakan pembangunan kesehatan melalui

peran serta masyarakat dan kemitraan lintas sektor termasuk swasta.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana program/kegiatan tahunan Seksi Promosi kesehatan dan

pemberdayaan kesehatan masyarakat.

2. Menyiapkan bahan perumusan pedoman teknis pelaksanaan dalam rangka

pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, kampanye kesehatan serta penyebarluasan

informasi tentang program kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat kepada

masyarakat melalui organisasi masyarakat, instansi pemerintah, swasta, dan

institusi pendidikan.

3. Mengembangkan media, metode dan teknologi komunikasi dan informasi untuk

meningkatkan kualitas promosi kesehatan


4. Menyiapkan rumusan pedoman dan melaksanakan kemitraan dengan mitra kerja

swasta, pemerintah, dan institusi pendidikan dengan mewujudkan pemberdayaan

masyarakat dan pencapaian perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)


sumber daya dalam rangka penyelenggaraan upaya promosi kesehatan dan

pemberdayaan

6. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.


bidang tugasnya.





Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan

Ikhtisar Jabatan:

Pengembangan, pembimbingan dan pengendalian, pengkoordinasian, penyiapan

pedoman pelaksanaan serta pemberian fasilitasi dalam pelaksanaan pemberian

jaminan pemeliharaan dan pembiayaan kesehatan, tenaga dan sarana kesehatan,

regulasi, mutu dan akreditasi tenaga kesehatan, dan tenaga non medis/tradisional

terlatih.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana program/kegiatan Bidang Pengembangan dan Sumber Daya

Kesehatan.

2. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan jaminan pemeliharaan dan pembiayaan

kesehatan, bina tenaga dan sarana kesehatan, regulasi, mutu dan akreditasi tenaga

medis, para medis, dan tenaga non medis/tradisional terlatih.

3. Menyiapkan pedoman pelaksanaan jaminan pemeliharaan dan pembiayaan

kesehatan, bina tenaga dan sarana kesehatan, regulasi, mutu dan akreditasi tenaga

medis, para medis, dan tenaga non medis/tradisional terlatih.

4. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan jaminan pemeliharaan

dan pembiayaan kesehatan, bina tenaga dan sarana kesehatan, regulasi, mutu dan

akreditasi tenaga medis, para medis, dan tenaga non medis/tradisional terlatih.

5. Memfasilitasi kegiatan jaminan pemeliharaan dan pembiayaan kesehatan, bina

tenaga dan sarana kesehatan, regulasi, mutu dan akreditasi tenaga medis, para

medis, dan tenaga non medis/tradisional terlatih.

6. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Bidang

Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan.



bidang tugasnya.





Seksi Regulasi Mutu dan Akreditasi

Ikhtisar Jabatan:

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penerapan bina tenaga dan sarana

kesehatan meliputi lisensi, sertifikasi dan akreditasi serta pelaksanaan koordinasi dan

pemberian fasilitasi.

Uraian Tugas:

1. Menyusun rencana program/kegiatan Seksi Regulasi, Mutu dan Akreditasi.

2. Menyusun rencana pengembangan dan pembinaan lisensi/perijinan tenaga dan

sarana kesehatan.

3. Menyusun rencana pengembangan dan pembinaan sertifikasi (pendidikan dan

pelatihan) tenaga kesehatan.

4. Menyusun rencana pengembangan dan pembinaan akreditasi sarana kesehatan).

5. Menyusun rumusan pedoman penerapan lisensi (tenaga dan sarana kesehatan).

6. Menyusun rumusan pedoman penerapan sertifikasi tenaga dan sarana kesehatan.

7. Menyusun rumusan pedoman penerapan akreditasi sarana kesehatan.

8. Melaksanakan dan koordinasi penerapan lisensi/registrasi tenaga (surat bukti

lapor, kartu regristrasi dan surat penugasan bagi medis dan paramedis) dan sarana

kesehatan bersama lembaga mutu pelayanan kesehatan.

9. Melaksanakan dan koordinasi penerapan sertifikasi tenaga dan sarana kesehatan

bersama lembaga mitra kerja.

10. Melaksanakan dan koordinasi penerapan akreditasi sarana kesehatan serta

pendidikan dan latihan tenaga kesehatan.

11. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan seksi tenaga dan sarana.


bidang tugasnya.






Seksi Pembiayaan Kesehatan

Ikhtisar Jabatan:

Penyiapan perumusan pedoman pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan

pengawasan standart jaminan kesehatan, serta pedoman pengelolaan pembiayaan

kesehatan dan bantuan luar negeri.

Uraian Tugas:

1. Menyusun rencana program/kegiatan Seksi Pembiayaan Kesehatan.


standart pembiayaan kesehatan.

3. Menyiapkan rumusan pedoman pengelolaan pembiayaan kesehatan dan bantuan

luar negeri.

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penerapan standart pembiayaan

Kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

5. Memfasilitasi pelaksanaan pembiayaan kesehatan.

6. Melaksanakan koordinasi dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah maupun

swasta yang ditunjuk untuk pelaksanaan pembiayaan kesehatan.

7. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program seksi pembiayaan

kesehatan.


bidang tugasnya.





Seksi Pengembangan Tenaga dan Sarana

Ikhtisar Jabatan:

Menyusun, merencanakan, dan merumuskan pengembangan tenaga dan sarana

pelayanan kesehatan, kurikulum pendidikan, formasi pegawai, dan sarana pelayanan.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana program/kegiatan Seksi Pengembangan tenaga dan sarana

2. Menyusun rencana kebutuhan pedidikan dan latihan (TNA) tenaga kesehatan dan

tenaga non kesehatan.

3. Melaksanakan survey sarana pelayanan kesehatan

4. Menyusun rencana dan merumuskan pengembangan sarana pelayanan kesehatan.


5. Menyusun kurikulum pendidikan dan latihan sesuai dengan rencana kebutuhan

yang telah disusun.

6. Menyiapkan bahan rumusan petunjuk pelaksanaan pengembangan tenaga dan

sarana pelayanan kesehatan.

7. Melaksanakan pendidikan dan latihan sesuai dengan kurikulum yang telah disusun

8. Menyusun pedoman dan melaksanakan evaluasi, serta menganalisa kinerja tenaga

pasca pendidikan dan pelatihan.

9. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data kebutuhan tenaga kesehatan dan

non kesehatan untuk dibuat formasi.

10. Menganalisa tenaga yang akan dikirim untuk megikuti pendidikan dan latihan,

serta pendidikan formal.

11. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga diklat maupun perguruan tinggi dalam

pengiriman dan atau pelaksanaan pendidikan dan latihan.

12. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program seksi pengembangan

tenaga dan sarana.


bidang tugasnya.






4.2. Struktur Organisasi

4.3. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

a. KEPALA DINAS

b. SEKRETARIS

i. Sub Bagian Perencanaan Program

ii. Sub Bagian Umum

iii. Sub Bagian Keuangan

c. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

i. Seksi Kesehatan dasar dan Rujukan

ii. Seksi Kesehatan Khusus

iii. Seksi Kefarmasian

d. BIDANG PENANGGULANGAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN

LINGKUNGAN

i. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit

KEPALA DINAS KESEHATAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

BIDANG PENANGGULANGAN

PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

BIDANG PENGEMBANGAN DAN

SUMBER DAYA KESEHATAN

SEKRETARIAT

BIDANG BINA KESEHATAN

MASYARAKAT

SUB BAG PERENCANAAN

PROGRAM SUB BAG

UMUM SUB BAG KEUANGAN

SEKSI KESEHATAN DASAR DAN

RUJUKAN

SEKSI KESEHATAN KHUSUS

SEKSI KEFARMASIAN

SEKSI PENGENDALIAN DAN

PEMBERANTASAN PENYAKIT

SEKSI SURVEILANS WABAH DAN

BENCANA

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI PROMOSI INFORMASI DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEKSI KESEHATAN KELUARGA

SEKSI GIZI

SEKSI PENGEMBANGAN

TENAGA DAN SARANA

SEKSI PEMBIAYAAN KESEHATAN

SEKSI REGULASI, MUTU DAN AKREDITASI

KELOMPOK TENAGA FUNGSIONAL

UPTD


ii. Seksi Surveilans Wabah dan Bencana

iii. Seksi Penyehatan Lingkungan

e. BIDANG BINA KESEHATAN MASYARAKAT

i. Seksi Promosi Informasi dan Pemberdayaan masyarakat

ii. Seksi Kesehatan Keluarga

iii. Seksi Gizi

f. BIDANG PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN

i. Seksi Pengembangan tenaga dan Sarana

ii. Seksi Pembiayaan Kesehatan

iii. Seksi Regulasi, mutu dan akreditasi

g. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

h. UPT DINAS KESEHATAN

i. UPTD Puskesmas

ii. UPTD Laboratorium dan Rontgen

iii. UPTD Jamkesda

iv. UPTD Instalasi Farmasi dan Alkes


BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2008-2013 memuat

program dan kegiatan pembangunan kesehatan yang hendak dicapai kurun waktu lima tahun

ke depan sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Balikpapan.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan tetap konsisten dan

berkesinambungan, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan seluruh kegiatan lima tahun ke

depan, yakni:

a. Rencana Strategis (Renstra) ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

b. Renstra ini merupakan dasar dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

kurun waktu lima tahun.

c. Para stakeholder dapat berperan aktif dalam mensukseskan program dan kegiatan yang

dilaksanakan sebagaimana yang akan dijabarkan dalam rencana kerja Dinas Kesehatan.

d. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini merupakan komitmen dan

tanggung jawab seluruh aparat di jajaran Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

Documents

PERENCANAAN STRATEGIK DINAS KESEHATAN KOTA …web90.opencloud.dssdi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/644/2018/... · Dokumen Perencanaan Strategik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan