View
225
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
PERANAN BADAN KREDIT KECAMATAN (BKK)
DALAM MENINGKATKAN USAHA SEKTOR INFORMAL
PERDAGANGAN DI WILAYAH KECAMATAN JEBRES
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2010
SKRIPSI
Oleh:
Ratih Prastuti
NIM K 7406125
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
PERANAN BADAN KREDIT KECAMATAN (BKK)
DALAM MENINGKATKAN USAHA SEKTOR INFORMAL
PERDAGANGAN DI WILAYAH KECAMATAN JEBRES
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2010
Oleh :
Ratih Prastuti
NIM K 7406125
SKRIPSI
Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan
gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi
Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
PERSETUJUAN
Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
Persetujuan Pembimbing
Pembimbing I
Drs. Ngadiman, M.Si
NIP. 19500121 198603 1 001
Pembimbing II
Muhtar, S.Pd, M.Si
NIP. 19661231 199412 1 001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
Skripsi ini telah direvisi sesuai arahan dan ajuan dari Tim Penguji Skripsi Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima
untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.
Tim Penguji Skripsi
Nama Terang Tanda Tangan
Ketua : Drs. Wahyu Adi, M.Pd ...................
Sekretaris : Sri Sumaryati, S.Pd, M.Pd ....................
Anggota I : Drs. Ngadiman, M.Si ...................
Anggota II : Muhtar, S.Pd, M.Si ....................
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima
untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan:
Pada hari : Selasa
Tanggal : 12 April 2011
Tim Penguji Skripsi
Nama Terang Tanda Tangan
Ketua : Drs. Wahyu Adi, M.Pd ..................
Sekretaris : Sri Sumaryati, S.Pd, M.Pd ...................
Anggota I : Drs. Ngadiman, M.Si .................
Anggota II : Muhtar, S.Pd, M.Si ...................
Disahkan Oleh
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret
Dekan,
Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd
NIP. 19600727 198702 1 001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
ABSTRAK
Ratih Prastuti. PERANAN BADAN KREDIT KECAMATAN
(BKK) DALAM MENINGKATKAN USAHA SEKTOR INFORMAL
PERDAGANGAN DIWILAYAH KECAMATAN JEBRES KOTA
SURAKARTA TAHUN 2010. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta,
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui peranan BKK dalam
meningkatkan usaha sektor informal perdagangan khususnya pedagang
kecil/bakul, (2) Untuk mengetahui strategi penyaluran kredit BKK agar dana
dapat dimanfaatkan secara efektif, (3) Untuk mengetahui Kendala/hambatan yang
dihadapi oleh BKK dan pedagang kecil dalam proses peningkatan usaha.
Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan
metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah
purposive sampling dan snowball sampling, dimana sampel yang diambil tidak
ditentukan pada banyaknya sampel melainkan lebih ditekankan pada kualitas
pemahaman sampel terhadap masalah yang diteliti. Sampel penelitian adalah
sejumlah tertentu sampai dapat memberikan keterangan dalam pengambilan
kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Untuk menguji validitas data digunakan triangulasi
metode dan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik
analsis data model interaktif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, (1) Badan Kredit
Kecamatan (BKK) wilayah Kecamatan Jebres berperan dalam meningkatkan
usaha sektor informal perdagangan khususnya pedagang kecil/bakul. Pinjaman
modal yang diberikan mampu dimanfaatkan dengan baik oleh para pedagang
kecil/bakul sehingga usaha yang mereka jalankan mengalami peningkatan.
Peningkatan ini ditinjau dari peningkatan omset penjualan rata-rata sebesar 46%,
peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 41%, dan peningkatan tabungan dalam
hal ini tidak semua mengalami peningkatan karena alasan kebutuhan hidup yang
semakin tinggi. (2) BKK kecamatan Jebres mempunyai 3 strategi penyaluran
kredit yang dijalankan agar dana kredit yang didapat dapat dimanfaatkan secara
efektif, yaitu sebagai berikut: (a) Survey yang bertujuan untuk mengecek
kebenaran penggunaan dana kredit. Apakah dana yang diperoleh tesebut
digunakan untuk penambahan modal atau tidak. (b) Penyuluhan tentang manfaat
dari kredit di BKK khusunya kecamatan Jebres. (c) Pengarahan-pengarahan
tentang pengelolaan modal yang baik agar bisa digunakan secara efektif dan
efisien sehingga dapat meningkatkan usaha yang dikelola. (3) Kendala yang
dihadapi oleh nasabah yaitu jumlah pendapatan yang tidak pasti sehingga tidak
bisa memenuhi tanggung jawab untuk melakukan angsuran tepat waktu. Hal ini
juga menjadi kendala tersendiri bagi pihak pengelola, karena ada beberapa
nasabah yang terlambat mengangsur mengakibatkan kegiatan operasional BKK
menjadi terhambat. Kendala lain yang dihadapi BKK adalah kurang cermatnya
pegawai dalam menganalisa kredit, karakter nasabah yang kurang baik, dan
nasabah pergi tanpa sepengetahuan, juga kurangnya pegawai di bagian pemasaran
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
atau bagian kredit. Usaha atau langkah-langkah untuk mengatasi permasalah yang
sering muncul tersebut adalah dengan membentuk Team Penyelamat Kredit
Macet, mengadakan penagihan secara rutin kepada nasabah yang terlambat
membayar angsuran lebih dari 5 hari dari tanggal kewajiban membayar, membuat
panggilan secara tertulis yang ditandatangani direktur samapi tiga tahap, apabila
belum berhasil maka Team Penyelamat Kredit Macet tersebut langsung turun ke
lapangan mengadakan penanganan sesuai dengan tanggung jawabnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
ABSTRACT
Ratih Prastuti. THE ROLE OF SUBDISTRICT CREDIT AGENCY
(BKK) IN IMPROVING THE INFORMAL TRADE SECTOR BUSINESS
IN JEBRES SUBDISTRICT AREA OF SURAKARTA CITY IN 2010.
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Surakarta
Sebelas Maret University.
The objectives of research are (1) to find out the role of Sub district Credit
Agency (BKK) in improving the informal trade sector business particularly the
small merchant, (2) to find out the credit distribution strategy of BKK in order
that the fund can be utilized effectively, and (3) to find out the obstacle the BKK
and small merchants encounter in the process of improving business.
In line with the objective of research, this research employed a descriptive
qualitative method. The sampling techniques used were purposive sampling and
snowball sampling, in which the sample taken is not determined in the number of
sample but emphasizes more on the quality of sample’s perception on the problem
to be studied. The sample of research was a certain number so that it can give
explanation in conclusion drawing. Technique of collecting data used was
interview, observation, and documentation. To validate the data, the method and
source triangulations were used. Technique of analyzing data used was an
interactive model data analysis technique.
Considering the result of research that, (1) Sub district Credit Agency
(BKK) of Jebres Sub district plays a role in improving the informal trade sector
business particularly the small merchant. The capital loan given can be utilized
well by the small merchant so that the business they operate improves. The
improvement is viewed from the increase in average sale volume of 46%, in
average income of 41%, and in saving; in this case, not all increases are because
of the increased life needs. (2) BKK of Jebres sub district has 3 credit distribution
strategies performed in order that the credit fund can be utilized effectively: (a)
survey aiming to check the validity of credit fund use. Whether or not the fund
obtained is used for capital increase. (b) illumination about the benefit of credit in
BKK particularly in Jebres Sub district. (c) educations about the good capital
management in order to be used effectively and efficiently so that it can improve
the business managed. (3) The obstacles the customers face include uncertain
income amount so that they cannot meet their liability to pay the loan timely. It
also becomes the obstacle for the management, because many customers pay
lately leading to the inhibited operational activity of BKK. Other obstacles the
BKK faces is the less cautious employees in analyzing credit, the less good
character of customer, and the customers go unknown, and also the less number of
employees in marketing or credit division. The measures taken to cope with such
the problems is to establish the Non-Performing Loan Securing Team, to collect
routinely the loan from the customers who pay lately more than 5 days since the
due date, to make three-stages written call signed by director, when they are not
successful, the Non-Performing Loan Securing Team will go directly to the field
to manage them consistent with its responsibility.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
MOTTO
Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah
melimpahkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia (pula) yang
menyempitkan (rezeki itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.
(QS.Ar-Ruum: 37)
Ketika dalam hati kita sudah tertanam kalimat ”ALLAHUAKBAR”, rintangan
atau masalah sebesar apapun akan terasa ringan, karena sesungguhnya kita
percaya bahwa semua yang ada di dunia ini sangat kecil dibandingkan dengan
kebesaran ALLAH.
(K.H. Abdullah)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
HALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini kupersembahkan kepada:
Ibu dan Bapak yang tercinta, terima kasih
untuk semua doa, cinta dan pengorbanannya
yang tanpa ujung.
Kedua kakak dan kedua adikku yang
tersayang, terima kasih atas doanya.
Seseorang yang nanti menjadi pendamping
hidupku.
Sahabat-sahabatku Titis, Rachmi, Mbak Titin,
Desi, Monick, Ardian, Ari P, Astika, Nurita,
Endah, Ari H, Wahyu yang telah memberikan
semangat dan dukungan.
Teman-teman seperjuangan
Almamater.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan
rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan, untuk memenuhi
sebagian persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.
Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian
skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan
yang timbul dapat teratasi. Untuk itu segala bantuannya, penulis sampaikan terima
kasih kepada:
1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
yang telah memberian izin penulisan skripsi.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyetujui
penyusunan skripsi.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan Akuntansi
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin
penyusunan skripsi.
4. Drs. Ngadiman, M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan
bimbingan, pengarahan dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Muhtar, S.Pd, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan
bimbingan, pengarahan dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan
Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas
Maret Surakarta yang telah mendidik dan membimbing selama masa
perkuliahan.
7. Staff karyawan FKIP UNS yang telah membantu kelancaran dalam urusan
administrasi.
8. Tim Penguji Skripsi yang telah menguji hasil penelitian penulis.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
9. Seluruh petugas PD BKK Pasarkliwon, Kantor Kas Pelayanan Jebres yang
dengan ramah dan sabar melayani dan memberikan informasi kepada
penulis.
10. Bapak, Ibu dan semua keluarga yang selalu mendoakan, membimbing dan
memotivasiku sehingga dapat menyusun skripsi dengan lancar.
11. Teman-teman angkatan 2006 Pendidikan Ekonomi FKIP UNS dan juga
teman-teman seperjuangan: Titis, Mbak Titin, Rachmi, Ninik, Budi, Restuti,
Ian, Burhan (terima kasih atas dukungan, bantuan dan kerjasamanya selama
ini);
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah
memberikan bantuan baik mental maupun spiritual;
Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak
kekurangan, oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya
membangun dari pembaca.
Semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.
Surakarta, April 2011
Peneliti
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i
HALAMAN PENGAJUAN ................................................................................ ii
HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ iii
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. iv
HALAMAN ABSTRAK ..................................................................................... vi
HALAMAN MOTTO ......................................................................................... viii
HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................... ix
KATA PENGANTAR ........................................................................................ x
DAFTAR ISI ....................................................................................................... xii
DAFTAR TABEL ............................................................................................... xiv
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xv
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xvi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1
B. Perumusan Masalah .......................................................................... 8
C. Tujuan Penelitian .............................................................................. 8
D. Manfaat Penelitian ............................................................................ 9
BAB II LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka ............................................................................... 10
B. Penelitian Yang Relevan ................................................................... 24
C. Kerangka Pemikiran .......................................................................... 25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian ........................................................... 28
B. Bentuk dan Strategi Penelitian .......................................................... 28
C. Sumber Data ...................................................................................... 30
D. Teknik Sampling ............................................................................... 31
E. Teknik Pengumpulan Data ................................................................ 32
F. Validitas Data .................................................................................... 34
G. Analisis Data ..................................................................................... 35
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
H. Prosedur Penelitian............................................................................ 37
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Data Umum ............................................................................. 40
B. Deskripsi Permasalahan Penelitian ......................................................... 58
C. Temuan Studi yang Dihubungkan Dengan Teori.................................... 69
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
A. Simpulan ................................................................................................. 73
B. Implikasi .................................................................................................. 75
C. Saran ........................................................................................................ 76
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 78
LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................. 79
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xv
DAFTAR TABEL
Tabel
1. Indikator Peranan Kredit BPR Dalam Pengembangan Usaha Kecil
di Pedesaan .................................................................................................... 25
2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian ...................................................................... 28
3. Nasabah PD BKK Pasar Kliwon Menurut Bidang Usaha ............................ 57
4. Nasabah BKK Wilayah Kecamatan Jebres Menurut Bidang Usaha ............. 57
5. Klasifikasi Nasabah Sektor Perdagangan Wilayah Kecamatan Jebres ......... 58
6. Tingkat Penjualan Pedagang Kecil ............................................................... 61
7. Tingkat Pendapatan Pedagang Kecil ............................................................. 62
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvi
DAFTAR GAMBAR
Gambar
1. Skema Kerangka Berfikir .............................................................................. 27
2. Model Analisis Data Interaktif ...................................................................... 37
3. Skema Prosedur Penelitian ............................................................................ 38
4. Struktur Organisasi PD BKK PASAR KLIWON ......................................... 43
5. Bagan Arus Pemberian Pinjaman.................................................................. 54
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran
1. Daftar Nama Informan .................................................................................. 79
2. Pedoman Wawancara .................................................................................... 80
3. Field Note ...................................................................................................... 85
4. Formulir Permohonan Pinjaman ................................................................ 132
5. Foto Penelitian ........................................................................................... 136
6. Perijinan ..................................................................................................... 145
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan secara
sadar, berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, dan berlanjut serta merata di
seluruh wilayah Negara untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan nasional
juga harus mampu menyentuh sisi-sisi terjauh dari aspek kehidupan masyarakat
serta hasil-hasilnya harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai
perbaikan taraf hidup yang berkeadilan sosial sesuai dengan cita-cita dan tujuan
kemerdekaan. Dimensi lain dari pembangunan nasional adalah bahwa proses
tersebut harus secara nyata diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan
lahir batin termasuk terpenuhinya rasa aman, tentram dan keadilan serta
terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat secara bertanggungjawab bagi
seluruh rakyat.
Pembangunan dilaksanakan merata di seluruh tanah air bukan hanya
untuk satu golongan atau sebagian golongan di masyarakat, melainkan untuk
seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional harus dilaksanakan secara
merata dan adil di seluruh tanah air baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kita
sadar, bahwa usaha untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang itu akan
memakan banyak tenaga, waktu dan biaya, namun di lain pihak kita juga
merasakan ada perbaikan. Dalam gerak pembangunan inilah ada usaha pemerintah
untuk membangkitkan kepercayaan diri serta mendorong kemampuan rakyat kecil
dan golongan ekonomi lemah agar mereka dapat memperbaiki taraf hidupnya.
Kebijakan pemerintah pada masa yang lalu dalam bidang perekonomian
dimana telah tertuang dalam GBHN dan Repelita yang mempunyai tujuan
pertama adalah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh
rakyat yang merata dan adil. Tujuan kedua adalah meletakkan landasan yang kuat
untuk tahapan berikutnya. Usaha-usaha tersebut meliputi usaha untuk
meningkatkan pendapatan perkapita penduduk, pemerataan pembangunan beserta
hasil-hasilnya secara adil. Hal-hal tersebut memang sudah direncanakan oleh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
pemerintah secara gradual dan juga bertahap. Usaha-usaha tersebut dimaksudkasn
untuk kemakmuran rakyat serta dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat
pedesaan dan masyarakat golongan ekonomi lemah. Meningkatkan taraf hidup
masyarakat golongan ekonomi lemah saat ini memang menjadi topik utama
bahkan menjadi prioritas utama untuk segera dicarikan solusi atau jalan keluarnya
sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang pada akhirnya akan menimbulkan
konflik dan memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan kata lain,
pemerintah akan selalu mengutamakan perbaikan perekonomian khususnya
golongan ekonomi lemah dalam setiap program dan kebijaksanaan pemerintah
dewasa ini.
Kemiskinan dan penganguran senantiasa tampil sebagai wajah kusam dari
pembangunan. Fenomena ini tampak jelas apabila dilihat dari situasi dan
kondisi masyarakat perkotaan. Pembangunan merupakan “obat mujarab”
untuk membasmi kemiskinan dan pengangguran, yang direkayasa untuk
memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain telah
membawa kenikmatan tertentu, ternyata telah membelah masyarakat
menjadi dua bagian yaitu kaya dan miskin, formal dan informal, tradisional
dan modern. Situasi dan kondisi yang “pecah” ini tampak menghiasi wajah
kota-kota besar di Indonesia. Tatkala petinggi negara dan pemodal besar
meresmikan gedung bertingkat, pada saat yang bersamaan pemukiman
kumuh semakin meluas. Masalah kemiskinan di perkotaan memang
bagaikan lingkaran setan. Kemiskinan di perkotaan tidak berdiri sendiri dan
karena itu tidak bisa dilepaskan dari kemiskinan pedesaan pada khususnya
dan kemiskinan nasional pada umumnya. (Juwariah, 2006: 13-14)
Pengangguran yang terjadi di perkotaan pada prinsipnya tidak lepas dari
pengangguran di pedesaan, sedangkan pengangguran di pedesaan disebabkan oleh
tidak terbukanya kesempatan kerja di sana, sebab investasi lebih banyak berada di
daerah perkotaan. Laju perkembangan di kota tidak diimbangi dengan penyediaan
kesempatan kerja yang memadai di daerah-daerah pedesaan menyebabkan
terjadinya arus urbanisasi yang besar, termasuk kota Surakarta. Sebagai akibatnya
adalah muncul persoalan baru berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, sebagai
contohnya banyak pengangguran yang terjadi di kota. Pemerintah daerah setempat
merasa kesulitan dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, mengingat banyaknya
tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan untuk mempertahankan hidup. Pada
umumnya, sektor-sektor formal di kota menyediakan lapangan pekerjaan dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
upah yang tinggi, akan tetapi diimbangi dengan syarat memiliki pendidikan dan
ketrampilan yang sulit dijangkau oleh masyarakat pedesaan. Sebagai dampaknya
penduduk desa yang melakukan urbanisasi terpaksa harus menciptakan lapangan
pekerjaan sendiri. Dengan mengandalkan semangat kerja yang tinggi, tanpa
dukungan modal yang besar dan ketrampilan yang memadai para penduduk
pedesaan tersebut menciptakan lapangan pekerjaan, salah satunya adalah
berdagang.
Golongan ekonomi lemah yang ingin mempertahankan hidupnya
terutama mereka yang mempunyai tanah pertanian sangat sempit atau juga mereka
yang menjadi buruh, tentunya mempunyai usaha tersendiri untuk tetap bisa
memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan jalan bekerja di sektor informal
pertanian. Sedangkan mereka yang tidak mempunyai lahan pertanian akan
berusaha mempertahankan hidupnya dengan bekerja di sektor lain, seperti
perdagangan, perindustrian, jasa dan lain-lain dimana dari pekerjaan yang mereka
jalani akan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan
hidup mereka.
Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dihitung dari pendapatan sektor
formal melainkan juga dari sektor informal. Memberi kesempatan berkembang
kepada para pelaku ekonomi di sektor informal pada dasarnya merupakan
pelaksanaan asas pemerataan untuk mendapatkan kesempatan kerja dan
pendapatan yang layak bagi rakyat. Karena keterbatasannya, tidak semua rakyat
dapat memasuki sektor formal. Usaha yang dilakukan berdasarkan kemampuan
dan kemandirianya harus dihargai dan dihormati, sebagai bentuk penghargaan
pemerintah terhadap tekad penduduk agar tidak tergantung pada orang lain atau
pemerintah. Tugas pemerintah untuk mengatur dan menata secara proporsional
agar sektor informal tidak menggaggu ketertiban umum dan keindahan kota tanpa
mengabaikan kepentingan ekonomi para pelaku sektor informal.
Penciptaan kerja melalui sektor formal biasanya memerlukan investasi
yang besar hingga sulit untuk mengatasi pengangguran atau penyerapan tenaga
kerja dengan cara memberi pekerjaan. Untuk dapat memberikan atau menciptakan
lapangan kerja maka hendaknya setiap orang yang mau dan mampu untuk bekerja
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
dapat memperoleh bantuan berupa fasilitas kredit, karena kredit untuk
menciptakan pekerjaan mandiri adalah termasuk dalam usaha pemenuhan hak atas
pekerjaan bagi warga negara Indonesia. Dalam sistem perbankan di Indonesia,
Bank Perkreditan Rakyat diberi peran yang penting yaitu memberikan pelayanan
perbankan kepada usaha kecil atau usaha mikro dan sektor informal. Dengan
membantu dalam memberikan pelayanan perbankan khususnya dalam pemberian
pinjaman untuk menciptakan pekerjaan mandiri kepada rakyat kecil yang bekerja
dalam sektor informal di kota maupun di daerah pedesaan, Bank Perkreditan
Rakyat berperan dalam membantu menciptakan lapangan kerja baru, pemerataan
kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan.
Sektor informal adalah suatu bidang pekerjaan atau lapangan usaha yang
pelaksanaannya tidak memerlukan suatu ketrampilan dan kemampuan yang
tinggi, suatu modal yang besar serta tidak membutuhkan banyak tenaga kerja.
Mengenai sektor informal, menurut Aris Ananta dan Priyono Tjipto Heriyanto
yang dikutip oleh Mustofa (2003: 3) mengatakan “Kemandirian pada sektor
informal adalah karena pertumbuhan sektor informal secara langsung mampu
memperbaiki kesejahteraan bagi golongan ekonomi lemah, maka kemajuan
mereka di sektor informal ini sekaligus menaikkan distribusi pendapatan”.
Permasalahan yang sekarang dihadapi oleh golongan ekonomi lemah
khususnya pedagang kecil adalah masalah skill/ketrampilan, masalah rendahnya
tingkat pendidikan dan yang paling utama adalah masalah permodalan.
Permodalan merupakan salah satu unsur yang penting bagi pengembangan usaha
rakyat kecil atau pengusaha mikro, baik yang berada di daerah pedesaan maupun
yang hidup di kota-kota. Agak berbeda dengan usaha rakyat kecil yang berada di
daerah pedesaan, usaha rakyat kecil yang ada di kota-kota lebih beraneka ragam
serta penuh tantangan dan persaingan.
Di kota, mereka bekerja di sektor informal yaitu sebagai pedagang dan
pengusaha mikro yang membuka warung makanan dan minuman, warung
pengecer barang-barang kebutuhan sehari-hari di pasar-pasar dan ditempat
lainnya, pedagang kelontong, pedagang kaki lima, pedagang asongan, usaha di
bidang industri kecil dan kerajinan, usaha angkutan, perbengkelan, dan jasa-jasa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
lainnya yang menunjang pelayanan umum perkotaan seperti jasa angkutan, salon,
tukang cukur, tukang air, tukang tambal ban dan lain sebagainya. Kegiatan-
kegiatan tersebut merupakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja
yang bertumpuk di kota-kota. Ratusan ribu bahkan mungkin jutaan dari mereka
hidup dan berusaha dikota-kota diseluruh Indonesia.
Untuk keperluan pelancaran dan pengembangan usaha mereka,
permodalan merupakan unsur yang penting dalam mendukung peningkatan
produksi dan pendapatan dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Memang di
kota-kota terdapat banyak sekali bank umum atau bank komersial yang
menempatkan kantor-kantor cabangnya disetiap penjuru kota, tetapi bank-bank
kurang berminat untuk melayani pinjaman untuk usaha mikro atau sektor
informal. Hal ini disebabkan karena keperluan permodalan atau pinjamannya
sangat kecil disertai dengan risiko yang besar dan memakan banyak tenaga dan
biaya, sehingga tidak ekonomis menurut ukuran bank umum, padahal mereka
sedang dituntut untuk bekerja secara efisien karena persaingan antara perbankan
yang semakin ketat.
Masalah permodalan ini memang menjadi salah satu ciri umum yang
melekat pada masyarakat, padahal permodalan merupakan unsur yang essensial
dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat itu sendiri.
Kekurangan permodalan itu akan sangat membatasi ruang gerak aktivitas usaha
masyarakat. Kondisi permodalan pedagang kecil memang terbatas, dengan dana
yang terbatas itu mereka harus bisa mengatasinya agar kegiatan usahanya tetap
berjalan. Sementara itu sumber dana dari luar yang bisa membantu mengatasi
minimnya masalah modal tidak mudah diperoleh. Karena itu untuk memenuhi
kebutuhan permodalannya para pengusaha mikro terpaksa mencari dari para
pelepas uang seperti pengijon, tengkulak dan rentenir yang memberikan kredit
dengan bunga sangat tinggi yaitu dengan bunga yang berkisar antara 10 dan 30
persen sebulan.
Oleh karena itu pemerintah harus segera tanggap dalam mengatasi
masalah kesulitan modal yang dihadapi oleh pedagang kecil tersebut, karena jika
dibiaran berlarut-larut maka para pedagang kecil akan semakin sulit mendapatkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
modal dan akan semakin sulit mengembangkan usahannya. Pemerintah perlu
mencari solusi sebagai jalan keluar agar lembaga perkreditan atau lembaga
keuangan yang berkembang di masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien dalam
mencapai tujuannya yaitu membantu pedagang kecil meningkatkan usahanya di
sektor informal perdagangan. Usaha pemerintah dalam mengembangkan usaha
pedagang kecil yaitu dengan memberikan bantuan dan bimbingan teknis serta
pelatihan keterampilan serta pemasaran. Sedangkan bantuan ekonomi yaitu
dengan pemberian bantuan kredit.
Pemerintah dalam hal ini Pemda Jateng memberikan kemudahan untuk
mendapatkan modal melalui Badan Kredit Kecamatan (BKK). Pemda Tingkat I
Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan No Dsa G.225/1969/812/4 jo
tanggal 19 Nopember 1970 tentang pembentukan Badan Kredit Kecamatan
(BKK) sebagai salah satu badan perkreditan yang dimiliki oleh pemerintah yang
berada di tingkat kecamatan yang akan memberikan kemudahan para pedagang
kecil untuk mendapatkan modal melalui kredit yang mudah, murah serta suku
bunga yang rendah yang dihadirkan di tengah-tengah kehidupan para pelaku
ekonomi berskala kecil guna meningkatkan dan mengembangkan usahanya serta
yang paling diharapkan adalah meningkatkan pendapatan pedagang kecil agar
kesejahteraan pedagang kecil lebih terjamin. Latar belakang pembentukan BKK
ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk pengembangan usaha perbankan di
pedesaan melainkan lebih ditujukan untuk pembangunan desa.
Badan Kredit Kecamatan (BKK) adalah suatu badan usaha berbentuk
Perusahaan Daerah (PD) milik Pemerintah Daerah yang terdapat di Propinsi Jawa
Tengah. Lingkup atau wilayah kerja Badan Kredit Kecamatan meliputi seluruh
desa dalam wilayah kecamatan tempat berdirinya tersebut. Badan Kredit
Kecamatan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong
pertumbuhan perekonomian serta pembangunan daerah di segala bidang, dan
sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf
hidup masyarakat. Badan Kredit Kecamatan juga berfungsi sebagai salah satu
perlengkapan otonomi daerah di bidang keuangan/perbankan sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan keberadaan Badan Kredit Kecamatan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
di lingkup kecamatan diharapkan dapat membantu mengatasi masalah permodalan
para pengusaha kecil agar dapat mengembangkan usahanya guna meningkatkan
pendapatan, sehingga dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan
sosial ekonomi dan selanjutnya dapat menjadi suatu kekuatan baru dalam
pembangunan perekonomian bangsa.
Kehadiran Badan Kredit Kecamatan di tengah-tengah masyarakat
diharapkan bisa membantu kegiatan usaha dan peningkatan usaha yang sedang
dijalankan. Membaiknya tingkat kehidupan masyarakat di sini ditandai dengan
bertambahnya jumlah barang dagangan para pedagang kecil, meningkatnya
penjualan dan meningkatnya pendapatan setelah memperoleh kredit dari Badan
Kredit Kecamatan. Selain itu kesejahteraan pedagang juga dapat diukur dari
adanya tebungan, tabungan ini diwajibkan oleh Badan Kredit Kecamatan yang
dananya diambil dari pinjaman yang diajukan yaitu sebesar 10% dari jumlah
pinjaman. Dengan demikian masyarakat secara otomatis memiliki simpanan yang
diwujudkan dalam bentuk “Tamades” (Tabungan Masyarakat Desa).
Dalam peraturan BKK, nasabah selalu memperoleh kredit sesuai dengan
permintaannya asalkan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Dalam kaitannya dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, Badan
Kredit Kecamatan diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat
khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah dengan cara memberikan kredit
secara mudah, murah dan mengarah sesuai dengan motto Badan Kredit
Kecamatan. Hal ini sesuai dengan tujuan pemberian kredit yang tidak semata-
mata mencari laba tetapi yang lebih penting adalah meningkatkan taraf hidup
masyarakat dengan menaikkan produktivitas dan meningkatkan kesempatan kerja.
Karena itu prioritas pemberian kredit hendaknya pada bidang-bidang yang
mempunyai pengaruh besar terhadap produktivitas, kesempatan kerja dan
menaikkan pendapatan masyarakat.
Apabila seseorang menikmati kredit hanya untuk keperluan konsumsi
dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari maka kredit ini tidak akan bernilai jika
ditinjau dari segi daya guna uang. Akan tetapi bila kredit dimanfaatkan untuk
keperluan produksi, maka kredit tersebut akan benar-benar berfungsi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
meningkatkan daya guna uang sebagai faktor modal. Oleh karena itu, kegiatan
usaha seperti perdagangan, jasa, industri kecil dan golongan ekonomi lemah yang
membutuhkan modal merupakan sasaran dari penyaluran kredit dari Badan Kredit
Kecamatan.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti melaksanakan
penelitian dengan judul: “Peranan Badan Kredit Kecamatan (BKK) Dalam
Meningkatakan Usaha Sektor Informal Perdagangan Di Wilayah Kecamatan
Jebres Kota Surakarta Tahun 2010”
B. Perumusan Masalah
Adanya perumusan masalah yang jelas, diperlukan agar dapat
memberikan jalan yang mudah di dalam pemecahan masalah. Berdasarkan latar
belakang tersebut di atas, maka penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana peranan BKK dalam meningkatkan usaha sektor informal
perdagangan khususnya pedagang kecil/bakul?
2. Bagaimana strategi penyaluran kredit BKK agar dana dapat dimanfaatkan
secara efektif?
3. Kendala/hambatan apa yang dihadapi oleh BKK dan pedagang kecil dalam
proses peningkatan usaha?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka peneliti memiliki
tujuan sebagai berikut:
1. Untuk megetahui peranan BKK dalam meningkatkan usaha sektor informal
perdagangan khususnya pedagang kecil/bakul
2. Untuk mengetahui strategi penyaluran kredit BKK agar dana dapat
dimanfaatkan secara efektif.
3. Untuk mengetahui Kendala/hambatan yang dihadapi oleh BKK dan pedagang
kecil dalam proses peningkatan usaha.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
D. Manfaat Penelitian
Suatu penelitian akan mempunyai arti penting bila dapat berguna atau
bermanfaat bagi pembacanya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat baik secara teoritis dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan manfaat
praktis rangka memecahkan masalah aktual. Dengan adanya tujuan yang telah
disebut di atas, maka penelitian mengenai Badan Kredit Kecamatam (BKK) ini
diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Sebagai latihan dan pengalaman dalam mempraktekkan teori yang telah di
dapat di bangku kuliah
b. Untuk menambah wawasan ilmu dan menambah pustaka baik di tingkat
program, fakultas maupun universitas.
c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai teori di bidang
lembaga keuangan.
d. Sebagai dasar bagi peneliti untuk melakuan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis.
Dapat memberi masukan bagi BKK sebagai bahan pertimbangan dalam rangka
mengambil kebijkan pemberian kredit agar dapat meningkatkan penghasilan para
pedagang kecil atau golongan ekonomi lemah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Tentang Lembaga Keuangan
a. Pengertian Lembaga Keuangan
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan didefinisikan sebagai semua badan yang
kegiatannya bergerak di dalam bidang keuangan, serta melakukan penghimpunan
dana dan penyaluran dana kepada masyarakat. Kasmir mengemukakan bahwa:
Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang
keuangan menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Artinya
kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan
bidang keuangan apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau
menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.
(Kasmir, 2007: 2)
Berdasarkan pengertian di atas lembaga keuangan ada dua yaitu lembaga
keuangan Bank dan lembaga keuangan lainnya (lembaga pembiayaan). Lembaga
kauangan Bank pada umumnya merupakan lembaga keuangan yang memberikan
jasa paling lengkap. Kegiatan Bank meliputi menghimpun dana dari masyarakat,
menyalurkan dana berupa pemberian kredit dan pemberian jasa-jasa lainnya yang
mendukung lancarnya lalu lintas pembayaran. Lembaga kauangan lainnya pada
umumnya lebih berfokus pada salah satu bidang misalnya penghimpunan dana
saja atau penyaluran dana saja meskipun ada juga beberapa yang menjalankan
kedua kegiatan tersebut.
b. Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan
Pada umumnya fungsi dan peran lembaga keuangan adalah sebagai
mediator antara masyarakat yang kelebihan dana (ultimate lenders) dengan
masyarakat yang kekurangan dana (ultimate borrowers). Kelompok masyarakat
yang kelebihan dana adalah kelompok yang menyimpan dananya di bank dan atau
lembaga keuangan dengan beberapa alasan. Kelompok masyarakat yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
kekurangan dana adalah kelompok yang membutuhkan dana baik untuk
kebutuhan sehari-hari maupun untuk membiayai kegiatan usaha dan investasi.
Dengan demikian terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara
masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana.
c. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan
Lembaga Keuangan pada dasarnya ada dua, yaitu Lembaga Keuangan
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
1) Bank
a) Pengertian Bank
Berdasarkan sejarah, usaha perbankan sudah ada sejak zaman Yunani
kuno dan Romawi. Berdasarkan istilahnya bank berasal dari kata ”banco”
yang berarti meja tempat menukarkan uang. Kegiatan perbankan pada
awalnya hanya terbatas pada penyediaan jasa di bidang penukaran uang.
Selanjutnya kegiatan operasional bank meningkat menjadi tempat penitipan
uang, kemudian tempat peminjaman uang serta disusul dengan adanya jasa-
jasa perbankan lainnya. Pengertian Bank menurut Kasmir adalah:
Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya
menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga
dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat
yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat
untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam
bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air,
pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya. (Kasmir, 2007: 23)
Pengertian bank dan perbankan menurut Undang-Undang adalah
sebagai berikut:
1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,
mencakup kelembagaan, serta cara dan proses dalam melaksanakan
kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Undang-Undang No. 10
Tahun 1998 pasal 1 ayat 1 dan 2)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa bank
sudah ada sejak zaman dulu meskipun kegiatan perbankan yang dijalankan
masih sangat sederhana dan terbatas pada penukaran uang saja. Kegiatan
perbankan semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan dunia
perdagangan. Perbankan pada masa sekarang telah mengembangkan beraneka
ragam jasa. Jasa-jasa tersebut antara lain: jasa pemindahan uang/transfer, jasa
penagihan/incaso, jasa kliring, jasa penjualan mata uang asing, jasa Save
Deposit Box, Bank Draft, Bank Card dan jasa-jasa perbankan lainnya.
b) Fungsi Bank
Secara umum, fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat
dan menyalurkannya kembali sebagai kredit kepada masyarakat untuk
berbagai tujuan. Bank juga bisa berfungsi sebagai intermediary (perantara)
antara pihak kelebihan dana dan pihak kekurangan dana. Menurut Undang-
Undang No.10 Tahun 1998 pasal 3, fungsi utama perbankan di Indonesia
adalah sebagai penghimpun dan penyalur masyarakat. Jika ditinjau lebih
spesifik, fungsi bank tidak hanya sebatas itu saja, bank dapat berfungsi
sebagai agent of trust, agen of development dan agent of services.
(1) Agent of trust
Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik
dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan
bersedia menitipkan uangnya di bank apabila dilandasi dengan kepercayaan
yang kuat. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan
oleh bank dan uangnya akan dikelola oleh bank dengan baik dan juga
percaya bahwa pada saat yang telah dijanjikan masyarakat dapat menarik
lagi simpanan dananya di bank. Sebaliknya, pihak bank juga bersedia
menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat
apabila dilandasi unsur kepercayaan.
(2) Agent of development
Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat
diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan
bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi-
distribusi-konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran
kegiatan tersebut tidak lain adalah kegiatan pembangunan perelonomian
masyarakat.
(3) Agent of services
Disamping kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga
memberikan penawaran jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat.
Jasa yang ditawarkan bank ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan
perekonomian masyarakat secara umum. Jasa bank ini antara lain dapat
berupa jasa penerimaan uang, jasa penitipan barang berharga, jasa
pemberian jaminan bank dan jasa penyelesaian tagihan.
c) Jenis-Jenis Bank
Bank di Indonesia terdiri dari beberapa jenis. Undang-Undang No.10
Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.7 Tahun
1992 tentang pokok-pokok perbankan menyatakan bahwa menurut jenisnya,
bank ada dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
(1) Bank Umum
Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
dengan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
(Kasmir, 2007: 33). Bank Umum Konvensional merupakan bank umum
yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang sudah
berlaku/kebiasaan umum. Sifat jasa yang diberikan adalah umum sehingga
dapat memberikan seluruh jasa dalam perbankan dan dapat beroperasi di
seluruh wilayah Indonesia. Bank Umum Syariah merupakan bank umum
yang menjalankan kegiatannya berdasarkan hukum islam/prinsip syariah,
sesuai dengan ketentuan khusus yang ditetapkan olah Bank Indonesia.
Usaha-usaha yang dilakukan oleh bank umum meliputi:
a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b) Memberikan kredit;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
c) Menerbitkan surat pengakuan utang;
d) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan nasabah;
e) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjam
dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana
telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lain;
... . (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 6)
Bank umum dalam kegiatan usahanya dilarang untuk melakukan
beberapa kegiatan, yaitu diantaranya tidak boleh melakukan penyertaan
modal, tidak boleh melakukan kegiatan perasuransian serta melakukan
usaha lain yang tidak ada ketetapannya.
(2) Bank Perkreditan Rakyat
Pada mulanya BPR merupakan bank yang menerima simpanan
hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainya
yang dipersamakan dengan itu. Pengertian BPR menurut Kasmir (2007:
33-34), “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.
Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa kegiatan BPR jauh
lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.
Usaha-usaha yang dijalankan oleh BPR secara rinci adalah sebagai
berikut:
a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu;
b) Memberikan kredit;
c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan
prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia;
d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertefikat Bank Indonesia
(SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan
pada bank lain. (Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 13)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana bank umum juga
mempunyai beberapa larangan di dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Larangan-larangan tersebut antara lain tidak boleh menerima simpanan
berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, tidak boleh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
melakukan penyertaan modal, tidak boleh menjalankan kegiatan
perasuransian dan kegiatan usaha dalam valuta asing serta usaha-usaha
lain diluar kegiatan yang diperbolehkan. Berdasarkan uraian di atas dapat
diketahui bahwa ada dua prisip sama yang dijalankan oleh bank umum dan
BPR, yaitu prinsip konvensional dan prinsip syariah. Penjelasan kedua
prinsip tersebut adalah sebagai berikut:
a) Prinsip Konvensional
Prinsip konvensional merupakan prinsip yang digunakan oleh
beberapa bank di dalam penghimpunan dana, peminjaman dana, dan
segala aspek kegiatan perbankan berdasarkan hal-hal yang telah umum
atau biasa dilakukan. Bank yang menggunakan prinsip konvensional
pada umumnya menerapkan dua metode yaitu:
(1) Penetapan bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan maupun
produk pinjaman. Penentuan harga ini biasa disebut Spread Based.
(2) Penetapan biaya-biaya untuk jasa bank dalam nominal atau
presentase tertentu. Pengenaan biaya ini sering disebut Fee Based.
b) Prinsip Syariah
Prinsip syariah merupakan prinsip yang berbeda dengan prinsip
konvensional karena semua kegiatan usahanya menggunakan prinsip dan
tuntunan agama islam. Aturan-aturan perjanjian antar pihak bank dengan
nasabah atau pihak lainditetapkan berdasarkan hukum islam, yaitu
berdasarkan Al-Qur’an dan sunah Rasul. Prinsip-prinsip yang ditetapkan
oleh Bank Syariah dalam menentukan harga atau mencari keuntungan
meliputi:
(1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil antara bank sebagai
pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana (mudharabah).
(2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah).
(3) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan
(ijarah).
(4) Jual beli barang dagang dengan memperoleh keuntungan
berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah (murabahah).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
(5) Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank
oleh pihak lain (ijarah muntahiyah bitamlik).
2) Lembaga Keuangan Lainnya atau Lembaga Keuangan Bukan Bank
(LKBB)
Lembaga keuangan lainnya lebih terfokus pada salah satu bidang saja
apakah penyaluran dana atau penghimpunan walaupun ada juga LKBB yang
melakukan keduanya kemudian masing-masing LKBB dalam menghimpun
atau menyalurkan dana mempunyai cara-cara tersendiri. Pemerintah
mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan kelonggaran
kepada LKBB yang telah memenuhi ketentuan tertentu yang telah ditetapkan
oleh pemerintah untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagai bank.
Menurut Kasmir (2007: 5-6), jenis-jenis lembaga keuangan lainnya yang ada
di Indonesia saat ini antara lain: “Pasar modal, pasar uang dan valas, koperasi
simpan pinjam, perum pegadaian, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan
asuransi, perusahaan anjak piutang, modal vebtura, dana pensiun, dan kartu
plastik”.
Kebijakan selanjutnya adalah memberi status Bank Perkreditan
Rakyat kepada LKBB-LKBB yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan.
Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih
Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Kredit Desa
(BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil
(KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi
Desa (BKPD), dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan
dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan
Undang-Undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang
ditetapkan dengan peraturan pemerintah. (Undang-Undang No. 10 Tahun
1998 pasal 58) Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 58, maka
LKBB dapat berubah status menjadi bank, yaitu menjadi Bank Perkreditan
Rakyat sehingga dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagai bank apabila
telah memenuhi kegiatan yang telah ditetapkan dan mendapat ijin dari Menteri
Keuangan Republik Indonesia. Badan Kredit Kecamatan merupakan salah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang juga dapat menjalankan
kegiatan usahanya sebagai bank apabila telah berstatus Bank Perkreditan
Rakyat (BPR).
2. Tinjauan Tentang Badan Kredit Kecamatan
a. Pengertian Badan Kredit Kecamatan
Buku sistem Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (1992:15)
menjelaskan bahwa “Badan Kredit Kecamatan adalah suatu lembaga
perkreditan masyarakat pedesaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
Tingkat I Jawa Tengah yang didirikan dengan maksud membantu penyediaan
modal bagi pengusaha golongan ekonomi lemah di pedesaan untuk
meningkatkan usahanya”. Pembentukan BKK ini didasarkan pada Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 4
September 1969 Nomor: 4/2/8
1969/226..GDsa jo kemudian pada tanggal 19
November 1970 diterbitkan lagi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 24/19/12
1970/332..GDsa.
Badan Kredit Kecamatan adalah satu lembaga yang mempunyai fungsi
pelayanan yang sangat berharga dan dibutuhkan bagi kepentingan masyarakat.
Badan Kredit Kecamatan merupakan lembaga yang khusus menangani
permasalahan di bidang perekonomian, yang usahanya berkaitan dengan
peningkatan usaha dan pendapatan para nasabah BKK melalui pemberian
kredit. Pemecahan masalah melalui pemberian kredit ini memang sangat tepat,
khususnya bagi para pedagang kecil dan masyarakat golongan ekonomi
lemah. Agar penyaluran kredit dapat terjangkau oleh masyarakat, maka
prosedur pemberian kredit harus mudah, murah, dan mengarah.
Motto dari Badan Kredit Kecamatan adalah mudah, murah, dan
mengarah. Diterangkan dalam Perda Jateng No. 11 Tahun 1981, tentang apa
yang dimaksud dengan mudah, murah, dam mengarah adalah:
Yang dimaksud dengan perkreditan yang mudah, murah, dan mengarah
adalah perkreditan dengan menetapkan persyaratan yang mudah, bunga
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
yang relatif rendah, serta angsuran yang cukup longgar, akan tetapi harus
terkendali ke arah terciptanya tujuan utama dari BKK. (Perda Jateng No.
11 Tahun 1981 pasal 5)
Pembentukan Badan Kredit Kecamatan pada awalnya ditetapkan
sebagai sebuah proyek oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah dalam membantu perekonomian terutama bagi masyarakat pedesaan.
Fenomena adanya masyarakat miskin yang sangat membutuhkan dana dari
suatu lembaga perkreditan ternyata mendorong Pemda Tingkat I Jawa Tengah
untuk mengubah status BKK dari proyek menjadi BUMD. Pengubahan ini
dinyatakan dalam Perda No. 11 Tahun 1981. Peraturan ini juga menyebutkan
bahwa BKK wajib didirikan di setiap wilayah kecamatan di Propinsi Jawa
Tengah dengan berkantor induk di ibu kota kecamatan.
b. Fungsi Badan Kredit Kecamatan
BKK sebagai suatu badan usaha mempunyai beberapa fungsi. Fungsi
BKK meliputi:
1) Membimbing masyarakat desa untuk lebih mengenal dan memahami
asas-asas ekonomi dan permodalan
2) Mendekatkan permodalan dengan sistem perkreditan yang mudah,
murah dan mengarah kepada masyarakat terutama di pedesaan
3) Membentuk modal masyarakat yang diarahkan pada usaha
peningkatan produksi
4) Melindungi masyarakat pedesaan dari pengaruh pelepas uang atau
rentenir. (Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 11 Tahun
1981)
c. Tujuan Badan Kredit Kecamatan
Tujuan merupakan suatu pernyataan yang berisi kondisi atau keadaan
yang ingin dicapai oleh suatu organisasi pada masa yang akan datang. Badan
Kredit Kecamatan sebagai suatu lembaga di bidang keuangan khususnya
bidang penyaluran kredit juga memiliki beberapa tujuan, diantaranya:
1) Menunjang kelancaran penyediaan sarana produksi terutama penyediaan
modal dalam rangka pembangunan daerah pada umumnya dan
pembangunan desa pada khususnya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
2) Menciptakan kesempatan berusaha yang merata bagi para pengusaha
golongan ekonomi lemah
3) Memberikan kredit kepada masyarakat golongan ekonomi lemah
3. Tinjauan Tentang Sektor Informal Perdagangan
a. Sektor Informal
Sektor informal yang lahirnya tidak dikehendaki dalam konteks
pembangunan ekonomi, karena dianggap merupakan produk sampingan dari
pembangunan sektor formal. Keberadaan sektor informal sudah menjadi
sebuah realitas sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berarti
bahwa mengabaikan keberadaanya justru akan mempersulit kita dalam
memecahkan persoalan-persoalan ekonomi yang sedang dihadapi oleh
masyarakat itu sendiri. Keberadaanya yang banyak menjadi harapan rakyat
kelas bawah sebagai lahan mencari nafkah merupakan tantangan bagi
pemerintah untuk menjadikan sektor ini sebagai bagian dari sistem
perekonomian nasional.
Sektor informal memiliki peranan yang besar di negara-negara yang
sedang berkembang (NSB) termasuk Indonesia. Sektor informal adalah sektor
yang tidak terorganisasi (Unorganized), tidak teratur (Unregulated) dan
kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (Unregistered). Di NSB sekitar 30-70%
populasi tenaga kerja di perkotaan bekerja di sektor informal. Sektor informal
merupakan kegiatan usaha yang terdiri dari unit berskala kecil yang
memproduksi serta mendistribusikan barang dan pendapatan bagi dirinya
masing-masing, serta dalam usahanya dibatasi oleh faktor modal dan
ketrampilan. Kebanyakan pekerja sektor informal di perkotaan merupakan
migran dari desa atau daerah lain. Motivasi pekerja adalah memperoleh
pendapatan yang cukup untuk sekedar mempertahankan hidup. Mereka harus
tinggal di pemukiman kumuh dimana pelayanan publik seperti listrik, air
bersih, transportasi, kesehatan dan pendidikan yang didapat sangatlah minim.
Sektor informal dapat memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
sumber daya manusia, dimana sektor informal memunculkan permintaan
untuk tenaga kerja semi terampil dan tidak terampil.
Pekerja di sektor informal tidak terikat dengan hubungan kerja
manapun juga atau dapat disebut sebagai pekerja bebas, yang artinya bekerja
sendiri tanpa perintah dan tanpa ikatan yang mengikat mereka. Bekerja di
sektor informal tidak mengenal waktu, waktu yang dibutuhkan tidak sama
dengan waktu yang digunakan oleh para pekerja sektor formal. Sektor
informal disini menunjuk pada mereka (golongan ekonomi lemah) yang
memasuki kegiatan ekonomi berskala kecil, khususnya di daerah pedesaan,
yang bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada
untuk mencari keuntungan. Menurut Sethuraman dalam bukunya Chris
Manning (1996: 90), “Sektor informal di kota harus dipandang sebagai unit-
unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang
yang masih dalam suatu proses evolusi daripada dianggap sebagai sekelompok
perusahaan yang berskala kecil dengan masukan-masukan (inputs) modal dan
pengelolaan (managerial) yang besar”. Salah satu program pemerintah adalah
mengadakan bantuan terhadap golongan ekonomi lemah, maka definisi
tentang sektor informal perlu juga dikaitkan dengan sampai berapa jauh
bantuan pemerintah ini telah dikonsumsikan oleh unit usaha yang termasuk
sektor informal ini. Perlunya memasukkan pemerintah, karena pemerintah
merupakan motor penggerak dari segala kegiatan pembangunan.
Ciri-ciri sektor informal menurut Jefta Leibo (2004: 9), antara lain
sebagai berikut:
1) Kegiatan usahanya tidak terorganisasi dengan baik, sebab tidak
menggunakan fasilitas kelembagaan yang tersedia di sektor ini.
2) Kegiatan usahanya tidak mempunyai ijin usaha
3) Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam
kerja.
4) Kebijaksanaan pemerintah dalam membantu golongan ekonomi lemah
tak menyentuh sektor ini.
5) Unit usaha mudah keluar masuk dari sub sektor satu ke sub sektor lain.
6) Teknologi yang dipakai cukup sederhana.
7) Modal dan perputaran usaha relatif kecil.
8) Usaha yang dijalankan tak memerlukan pendidikan formal, tapi hanya
dari pengalaman bekerja.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
9) Unit usaha yang dijalankan sendirian, dan kalaupun ada buruh mereka
ada pertalian saudara.
10) Sumber dana sebagai modal usaha berasal dari tabungan sendiri atau
dari lembaga keuangan yang tidak resmi serta hasil produksi dan jasa
dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota atau desa yang
berpenghasilan rendah tapi kadang-kadang juga berpenghasilan
menengah. (Leibo, 2004: 9)
Kegiatan perdagangan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu
perdagangan kecil dan perdagangan besar. Pada umumnya sebagian besar
kegiatan para pedagang yang berada di pedesaan termasuk dalam kategori
pedagang kecil, karena mereka tidak memerlukan modal dan ketrampilan yang
tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pengertian sektor informal
perdagangan sebagai objek yang diteliti mengingat sebagian besar nasabah
BKK Jebres adalah pedagang kecil. Mengacu pada ciri-ciri sektor informal
diatas, dikemukakan mengenai ciri-ciri dari pedagang kecil, antara lain
sebagai berikut:
1) Modal pas-pasan demi menunjang usahanya
2) Pola kegiatan tidak teratur baik waktu, modal maupun pendapatan
3) Tidak mempunyai keahlian khusus di bidang usahanya atau tudak harus
berpendidikan tinggi
4) Bergerak dibidang usaha kecil-kecilan yang penerimaannya relatif kecil
5) Umumnya tidak mempunyai tempat usaha tetap dan terpisah dari
rumahnya
6) Mereka menyambut dengan hangat adanya uang longgar, baik milik
perorangan maupun dari lembaga kredit demi menunjang permodalan
untuk kelangsungan usahanya
Dari ciri-ciri pedagang kecil ini dapat disimpulkan bahwa pedagang
kecil adalah suatu unit berskala kecil yang memproduksi, menjual atau
membeli barang serta mendistribusikannya dengan tujuan pokok menciptakan
kesempatan kerja sehingga memperoleh pendapatan serta mencari keuntungan
bagi diri sendiri, dan usahanya tersebut dibatasi oleh faktor modal dan
ketrampilan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
b. Meningkatkan Usaha Sektor Informal Perdagangan
Meningkatkan usaha disini dimaksudkan sebagai meningkatnya usaha
dibidang ekonomi yang dijalani oleh mereka yang mau berusaha keras di
sektor informal ini, khususnya pedagang kecil dimana didalamnya
menyangkut permodalan, jumlah penjualan, peningkatan pendapatan dan
peningkatan tabungan. Peningkatan usaha ini ditandai dengan bertambahnya
omset penjualan, naiknya pendapatan dan bertambahnya tabungan yang
semuanya ini akan berakibat pada peningkatan produktifitas mereka.
Menurut Dumary yang dikutip oleh Mustofa (2003: 25), peningkatan
usaha atau keberhasilan usaha ditandai dengan indikator sebagai berikut yaitu
tingkat perputaran modal, tabungan, kemampuan berdiri sendiri dan lain-lain.
Menurut Irawati Dewi yang dikutip oleh Mustofa (2003: 25), peningkatan
usaha ditandai dengan indikator-indikatornya yaitu jumlah modal usaha,
tingkat penjualan, tingkat pendapatan, jumlah tabungan serta tempat dan
sarana usaha sendiri. Peneliti akan membahas tentang modal, peningkatan
jumlah penjualan, peningkatan pendapatan dan peningkatan tabungan.
1) Permodalan
Modal merupakan faktor penting untuk menunjang kegiatan usaha.
Dengan modal, kegiatan usaha dapat terus berlangsung. Modal tidak harus
berwujud material akan tetapi modal dapat berbentuk skill, keahlian dan
pengalaman. Pengertian modal menurut Schwiedland, “modal itu meliputi
baik modal dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, misalnya
mesin, barang-barang dagangan dan lain sebagainya”. Modal juga
bermakna sumber yang dimiliki untuk dimanfaatkan pada masa yang akan
datang.
Nasabah yang mempunyai modal sendiri dengan jumlah kecil akan
mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Dengan
memperoleh pinjaman atau kredit dari BKK akan dapat menambah modal
usaha sehingga dapat memperluas usahanya. Perluasan usaha disini dapat
dilihat dari besarnya jumlah perubahan kualitas dan jenis barang
dagangan. Sehingga dimungkinkan akan dapat menambah jumlah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
pendapatan serta dapat memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat.
Keberadaan modal merupakan sesuatu yang harus diperhatikan walaupun
usaha itu dalam kapasitas kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuah
usaha tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya dukungan modal.
2) Peningkatan Jumlah Penjualan
Konsumen biasanya menghendaki barang yang dapat terjangkau
oleh daya belinya dalam transaksi jual belinya. Oleh karena itu dalam
setiap produksi selalu dituntut untuk menjaga kualitas yang baik, memberi
pelanan yang memuaskan sehingga konsumen akan lebih tertarik untuk
membeli barang yang akan ditawarkan.
Penjualan adalah hasil berupa uang atau hasil berupa materi
lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan jasa manusia. Sedangkan
konsep penjualan menurut Philip Kotler (1993: 19-20) adalah
Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen jangan dibiarkan
begitu saja, organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan
promosi yang agresif. Konsep ini menganggap bahwa konsumen
biasanya menampakkan keengganan membeli dan harus dipikat agar
membeli lebih banyak dan bahwa perusahaan harus menggunakan
serangkaian alat penjualan dan promosi yang efektif guna merangsang
pembelian dalam jumlah yang lebih banyak.
3) Peningkatan Pendapatan
Pada hakekatnya pendapatan merupakan sejumlah uang yang
diterima oleh seseorang sebagai suatu hasil jerih payah kerjanya. Dengan
kata lain bahwa seseorang akan memperoleh pendapatan karena usahanya
yang mendatangkan penghasilan. Pendapatan pada dasarnya merupakan
hasil dari suatu pekerjaan yang menjadi mata pencahariaan yang dapat
dinilai dengan uang sebagai modal kerja yang nantinya membantu
kelancaran ekonomi. Perubahan tingkat pendapatan pedagang yang
semakin baik dapat menyebabkan pendapatan pedagang itu yang semula
hanya dapat mencukupi kebutuhan dalam skala kecil menjadi dapat
meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
4) Peningkatan Tabungan
Tabungan merupakan indikator bagi pedagang bahwa usahanya
telah lancer dan berkembang karena pada dasarnya tebungan merupakan
kelebihan pendapatan terhadap pengeluaran untuk konsumsi, dalam
konteks pedagang sektor informal adalah konsumsi untuk membeli barang
dagangan dan kebutuhan hidupnya. Dengan adanya tabungan, maka dapat
diasumsikan bahwa tingkat kehidupan dan tingkat kelancaran usaha
pedagang sektor informal (pedagang kecil) telah meningkat dan tabungan
ini bisa digunakan sebagai jaminan untuk pengembangan usaha lebih
lanjut.
B. Penelitian Yang Relevan
Penelitian terdahulu tentang Badan Kredit Kecamatan dan sektor
informal perdagangan dilakukan oleh Romulus Manurung pada tahun 1996
dengan judul penelitian “Dampak Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dalam
Meningkatkan Perekonomian Pedesaan (Studi Kasus di Wilayah Jawa Barat, Jawa
Timur dan Bali)”. Penelitian tersebut menggunakan metode studi kasus.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, questioner, dan juga
dokumentasi. Sampel yang diambil adalah Propinsi wilayah kerja BPR dengan
menggunakan metode purposive (purposive sampling method), sedangkan
pemilihan BPR dan nasabah digunakan dengan rancangan sampling 2 tahap (two
stage sampling). Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa BPR dapat
berperan sebagai agent of development dalam memobilisasi perekonomian
masyarakat pedesaan. Pemberian kredit BPR juga memiliki manfaat dalam
meningkatkan penerimaan masyarakat pengusaha kecil. Hal ini ternyata menjadi
pendorong utama dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan primer khususnya
pembiayaan pendidikan anak-anak mereka.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
Tabel 1. Indikator Peranan Kredit BPR Dalam Pengembangan Usaha Kecil di
Pedesaan
Kriteria Persentase Keterangan
Sangat berperan > 61% Usaha berkembang sangat
pesat
Berperan 41% - 60% Usaha berkembang cukup
pesat
Cukup berperan 21% - 40% Usaha berkembang pada
batasan normal
Kurang berperan < 20% Usaha kurang
menunjukkan
perkembangan yang
signifikan
Sumber: Romulus Manurung (1996: 46)
Penelitian lain yang membahas tentang Badan Kredit Kecamatan dan
sektor informal perdagangan adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurfitriah
Dwi Astuti pada tahun 2007 dengan judul “Role of Rural Credit Bank, Credit
Agency Sub (BPR-BKK) Increase in Revenue and Treders of Small Business
Development”. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan
variabel bebas adalah pemberian kredit modal dari BPR-BKK, sedangkan variabel
terikat adalah pendapatan, perkembangan usaha, dan pedagang kecil yang diberi
kredit. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 300 orang nasabah, sampel yang
digunakan adalah 50 orang nasabah yang menerima kredit modal, dan teknik
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik random sampling. Teknik
pengumpulan data dengan cara observasi, angket, dan dokumentasi. Penelitian ini
menggunakan teknik analisis data yang meliputi analisis regresi linier, uji t,
analisis koefisien korelasi parsial, koefisien determinasi dan mencari sumbangan
relatif dan sumbangan efektif. Dari hasil analisis dapat diperoleh hasil bahwa
pemberian kredit BPR-BKK memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
peningkatan pedagang kecil, dan juga kredit BPR-BKK yang diberikan kepada
pedagang kecil memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan
dan perkembangan usaha pedagang kecil.
Penelitian yang disusun ini memiliki persamaan yaitu ingin mengetahui
dampak dari pemberian pinjaman modal dadi Badan Kredit Kecamatan yaitu
BKK Pasarkliwon, Kantor Kas Pelayanan Jebres, sedangkan perbedaannya adalah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
penulis ingin mengetahui peningkatan usaha pedagang kecil setelah mendapatkan
kredit dari BKK yang ditinjau dari peningkatan pendapatan, tingkat penjualan dan
jumlah tabungan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Objek
penelitian yang penulis pilih adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan
Pasarkliwon, Kantor Kas Pelayanan Jebres, sedangkan sektor informal
perdagangan yang penulis teliti adalah pedagang kecil/bakul yang berada di
wilayah Kecamatan Jebres.
C. Kerangka Pemikiran
Badan Kredit Kecamatan adalah suatu badan yang dibentuk oleh
Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan maksud membantu penyediaan
modal bagi pengusaha golongan ekonomi lemah dalam meningkatkan usahanya.
Lingkup atau wilayah kerja Badan Kredit Kecamatan meliputi seluruh desa dalam
wilayah kecamatan tempat Badan Kredit Kecamatan tersebut. Badan Kredit
Kecamatan sebagai lembaga kredit yang ada di tingkat kecamatan dituntut untuk
dapat mengatasi masalah yang dihadapi para pedagang kecil dengan cara
memberikan tambahan modal kepada pedagang kecil, mengingat masalah utama
yang dihadapi oleh pedagang kecil adalah terbatasnya modal untuk membuka
usaha atau mengembangkan usahanya yang sudah ada.
Dalam upayanya untuk meningkatkan usaha yang dijalani, pedagang
kecil mengajukan permohonan kredit kepada Badan Kredit Kecamatan. Kredit
yang diperoleh dari Badan Kredit Kecamatan tersebut nantinya akan digunakan
sebagai modal usaha. Dengan modal usaha yang sudah ada (modal sendiri) dan
ditambah modal usaha yang diperoleh dari Badan Kredit Kecamatan, pedagang
kecil berharap usaha yang akan dikelola atau yang sudah dikelola dapat
mengalami peningkatan, sehingga juga dapat meningkatkan taraf hidup.
Peningkatan usaha tersebut ditandai dengan bertambahnya jumlah aset,
jumlah pendapatan, jumlah permodalan, jumlah omset penjualan, dan peningkatan
tabungan. Untuk menjalankan peranan tersebut, Badan Kredit Kecamatan harus
membuat strategi pemberian kredit yang nantinya akan diterapkan agar dana
kredit yang sudah disalurkan kepada pedagang kecil dapat dimanfaatkan secara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
efektif. Dengan dibuatnya strategi pemberian kredit, pemerintah berharap
peningkatan usaha pedagang kecil dapat tercapai mengingat kredit yang
disalurkan adalah kredit yang bertujuan untuk kelancaran usaha.
Strategi pemberian kredit yang sudah diterapkan Badan Kredit
Kecamatan tersebut tidak selalu berjalan lancar. Dalam pelaksanaannya akan
muncul berbagai masalah, hambatan, atau kendala-kendala yang nantinya
dihadapi oleh pedagang kecil dalam pengajuan kredit, maupun oleh Badan Kredit
Kecamatan itu sendiri. Untuk itu, Badan Kredit Kecamatan harus mampu mencari
solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut.
Kerangka berfikir tersebut dapat diwujudkan dengan gambar sebagai
berikut:
Gambar 1. Skema Kerangka Berfikir
Bantuan kredit
dari Badan
Kredit
Kecamatan
(BKK)
Peningkatan
Usaha
Modal Sendiri
Pedagang
Kecil
Pendapatan
Omset
Penjualan
Tabungan
Strategi
penyaluran
kredit
Kendala
yang
dihadapi
Solusi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
BAB III
METODOLOGI
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di PD BKK PASARKLIWON yang berlokasi di
JL.KAPT.MULYADI No 276 Telp Fax (0271) 656529 KOTA SURAKARTA,
dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. BKK memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat sekitar
khususnya bagi para pedagang kecil/bakul di daerah Surakarta.
2. BKK memberikan kredit yang memang diarahkan untuk modal usaha
khususnya bagi para pedagang kecil/bakul.
2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan
penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 10 bulan, dimulai dari bulan
Maret 2010 sampai dengan bulan Desember 2010. Waktu penelitian tersebut
dapat dirinci dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
Tabel 2. Waktu Penelitian
Jadwal Penyusunan
Skripsi Tahun 2010
Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des
Pengajuan Judul
Pengajuan Proposal
Perijinan
Pengumpulan Data
Analisis Data
Penyusunan Laporan
B. Bentuk dan Strategi Penelitian
1. Bentuk Penelitian
Untuk mengkaji suatu permasalahan secara utuh dan lengkap diperlukan
suatu pendekatan permasalahan melalui bentuk penelitian yang tepat. Pemilihan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
bentuk penelitian yang tepat akan memudahkan peneliti untuk memecahkan
masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian Deskriptif
Kualitatif. Bentuk deskriptif kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa bentuk
ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan ganda serta
dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan
responden, juga berdasarkan pada asumsi bahwa dengan pendekatan penelitian ini
akan mendapatkan realita yang bersifat naturalisme pada obyek penelitian dan
permasalahan yang diteliti akan diungkapkan secara detail dan mendalam.
Pertimbangan lain karena metode deskriptif pada umumnya
menggambarkan fakta-fakta yang ada pada saat penelitian. Metode ini tidak
menguji hipotesis tetapi pada umumnya untuk menggambarkan fakta yang sedang
terjadi. Moleong (2009: 11), “Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata,
gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan
metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi
kunci terhadap apa yang sudah diteliti”. Sugiyono (2009: 1) berpendapat bahwa:
Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang
alamiah, (sebagai lawannya adlah eksperimen) dimana peneliti adalah
sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara
triangulasi(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian
kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono,
2009: 1) Selain itu penelitian deskriptif kualitatif mempunyai karakteristik antara
lain: berlatar belakang alamiah, mengandalkan manusia sebagai obyek penelitian,
memanfaatkan data kualitatif, menggunakan analisis secara induktif, mengarahkan
sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dasar yang bersifat deskriptif,
lebih mementingkan pada hasil, membatasi kajian pada fokus tertentu, rancangan
penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya dapat diterima oleh
semua pihak.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa penelitian
deskriptif kualitatif mempelajari situasi-situasi tertentu berdasarkan keadaan
tertentu yang hasilnya berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
orang yang diamati. Sehingga bentuk ini dirasa sesuai apabila digunakan dalam
penelitian ini.
2. Strategi Penelitian
Suatu penelitian dapat mencapai hasil yang maksimal diperlukan suatu
strategi penelitian. Strategi peneitian merupakan teknik pengumpulan dan
mengananlisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta sesuai dengan
tujuan penelitian. Strategi penelitian yang tepat akan membantu mempermudah
pemecahan masalah penelitian. Strategi penelitian digunakan untuk
mengumpulkan informasi, menganalisis data, menentukan sampel dan memilih
instrumen penelitian yang akan dipakai oleh peneliti.
Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tunggal terpancang,
dimana peneliti hanya mengkaji satu pokok bahasan saja dan pengumpulan data
yang lebih terarah berdasarkan tujuan penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa
strategi tunggal terpancang dalam penelitian ini mengandung arti bahwa ruang
lingkup yang lokasi penelitiannya hanya ada satu yaitu Badan Kredit Kecamatan
Kantor Kas Pelayanan Jebres dan tujuan penelitiannya dibatasi pada aspek-aspek
yang sudah dipilih yang berhubungan dengan peningkatan usaha sektor informal
perdagangan di wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2010.
C. Sumber Data
Sumber data merupakan hal penting di dalam penelitian. Ketepatan
memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan
kekayaan data yang diperoleh. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong
(2009: 157), “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan
tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.
Sumber data primer adalah sumber data pokok atau data utama dalam
suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sumber data primer berupa kata-kata
dan tindakan dari orang-orang yang diobservasi atau diwawancarai oleh peneliti.
Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari:
1. Pegawai BKK, yaitu:
a. Pimpinan/Kepala Kantor Kas Pelayanan Jebres
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
b. Staf Kas Pelayanan Jebres Bagian Pemasaran/Kredit
c. Staf Kas Pelayanan Jebres Bagian Pelayanan
2. Nasabah BKK yang terdiri dari:
a. Pengusaha kecil
b. Pedagang
Sumber data sekunder merupakan tempat peneliti memperoleh data
pelengkap atau tambahan. Data sekunder ini memperkaya informasi bagi peneliti.
Sumber data sekunder pada umumnya berasal dari:
1. Sumber tertulis seperti buku, jurmal, arsip dan dokumen-dokumen lainnya.
2. Foto juga bisa digunakan sebagai data sekunder
D. Teknik Sampling
Teknik sampling merupakan teknik yang dipakai untuk membatasi jumlah
dan jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian. Teknik sampling juga
merupakan proses pemfokusan yang mengarah pada seleksi. Pengambilan sampel
dalam penelitian kualitatif lebih ditujukan untuk menggali informasi sebanyak-
banyaknya dari berbagai sumber dan tidak memusatkan pada perbedaan-
perbedaan yang nantinya dikembangkan ke dalam generalisasi.
Dalam penelitian ini, sampel yang diambil tidak mutlak jumlahnya, artinya
sampel yang diambil disesuaikan dengan kebutuhan. Teknik pengambilan sampel
yang digunakan adalah purposive sampling. Menurut Moleong (2009: 224),
“Teknik purposive sampling mengandung maksud untuk menjaring sebanyak
mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya
(construction)”. Pendapat lain dikemukakan oleh Arikunto (2006: 139-140),
“Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan
atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.
Teknik ini dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan
waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan
jauh”.
Informan atau nara sumber diperlukan untuk memperoleh data yang rinci
mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Peneliti menggunakan teknik bola
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
salju (snowball sampling) dalam menentukan informan atau nara sumber.
Berdasarkan teknik ini maka langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah
mewawancarai satu atau lebih responden yang diketahui secara pasti berhubungan
dengan masalah penelitian. Kemudian berdasarkan informasi dari responden awal
tersebut peneliti menemukan responden baru dan seterusnya sampai pada saat
dimana peneliti memutuskan bahwa jumlah responden telah mencukupi dan data
yang diperoleh sudah lengkap dan mendekati obyektivitas. Peneliti berharap
dengan teknik ini akan diperoleh data yang lengkap, akurat dan mendalam
sehingga dapat mendukung tercapainya hasil penelitian. Sampel dalam penelitian
ini meliputi:
1. Anggota BKK Kantor Kas Pelayanan Jebres
2. Nasabah, Pedagang kecil/bakul di Kecamatan Jebres
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh untuk
mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan alat tertentu. Untuk
dapat memecahkan permasalahan dengan tuntas dalam melaksanakan penelitian
diperlukan data yang valid dan reliabel. Sedangkan untuk mendapatkan data yang
valid dan reliabel, maka diperlukan suatu teknik pengumpulan data. Data yang
diperlukan oleh peneliti dapat diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan
data, diantaranya:
1. Teknik Pengamatan (Observasi)
Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang
berupa peristiwa, aktivitas, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman
gambar. Teknik observasi juga digunkan sebagai metode utama, selain wawancara
terstruktur, atau mengumpulkan data. Pertimbangan digunakannya teknik ini
adalah bahwa apa yang orang katakan seringkali berbeda dengan apa yang orang
lakukan. Teknik pengamatan ini merupakan teknik pemgumpulan data dimana
peneliti mencatat semua informasi sebagaimana yang disaksikan selama
penelitian. Teknik pengamatan bertujuan untuk menggali data dari sumber data
yang berupa peristiwa, tempat dan benda serta rekaman gambar. Menurut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
Arikunto (2006: 156), “ Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan,
meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan
menggunakan seluruh alat indra”.
Peneliti menggunakan teknik ini dengan mengamati keadaan fisik, sarana
dan prasarana PD BKK PASARKLIWON dan Kantor Kas Pelayanan Jebres,
kegiatan dan perilaku pegawai PD BKK PASARKLIWON dan Kantor Kas
Pelayanan Jebres dalam menjalankan tugas serta suasana kerja di PD BKK
PASARKLIWON dan Kantor Kas Pelayanan Jebres. Peneliti menggunakan
teknik observasi non-partisipasi, dimana dalam penelitian ini peneliti tidak ikut
terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh PD BKK
PASARKLIWON dan Kantor Kas Pelayanan Jebres.
2. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan
komunikasi/pertanyaan yang relevan dengan obyek penelitian. Apabila jawaban
yang diperoleh kurang memuaskan maka diberikan pertanyaan penunjang tanpa
menyinggung perasaan responden sehingga pada akhirnya dapat diperoleh data
yang dibutuhkan secara maksimal. Pengertian wawancara menurut Moleong
(2009: 186), “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan
itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu.”
Teknik ini ditujukan kepada pimpinan dan pengurus Kantor Kas
Pelayanan Jebres PD BKK PASARKLIWON, dan pedagang kecil di wilayah
Kecamatan Jebres. Kepada pimpinan dan pengurus Kantor Kas Pelayanan Jebres
PD BKK PASARKLIWON untuk memperoleh gambaran umum mengenai situasi
BKK yang belum diperoleh dengan teknik dokumentasi dan observasi. Teknik ini
juga digunakan untuk mengetahui data tentang besarnya penghasilan sebelum dan
sesudah menerima kredit dari BKK.
3. Dokumentasi
Merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen,
laporan-laporan, peraturan dan literatur lainnya yang relevan dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
permasalahan yang sedang diteliti. Moleong (2009: 216-217) mendefinisikan
sebagai berikut: “Record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh
seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujuan suatu peristiwa atau
menyajikan akunting. Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari
record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik”.
Dokumen dan record ini dapat membantu peneliti untuk memahami latar belakang
suatu peristiwa serta membantu proses interpretasi dari setiap peristiwa yang
diteliti.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk
mengumpulkan beberapa data, diantaranya berupa catatan-catatan yang
berhubungan dengan BKK Kecamatan Jebres, profil PD BKK PASARKLIWON
dan Kantor Kas Pelayanan Jebres, dasar hukum dan aturan pelaksanaan PD BKK
PASARKLIWON dan Kantor Kas Pelayanan Jebres serta laporan-laporan yang
berkaitan dengan program penyaluran kredit.
F. Validitas Data
Setiap peneliti harus memilih cara-cara untuk mengembangkan validitas
data yang diperoleh karena data-data yang telah dikumpulkan harus diusahaka
kebenarannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Guna memantapkan
keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data yang didasarkan pada suatu
kriteria tertentu. Sedangkan dalam penelitian ini tehnik pemeriksaan data
dilakukan dengan cara trianggulasi.
Menurut Moleong (2009: 330) menegaskan bahwa, “Trianggulasi adalah
teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar
data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.
Teknik ini lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan
sehingga triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil
metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik.
Dalam trianggulasi data penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa
sumber untuk mengumpulkan data dengan permasalahan yang sama. Artinya dari
berbagai sumber yang diperoleh di cek, recek dan cross cek dan kemudian diuji
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
keabsahannya. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil dari pengalaman,
wawancara, dan analisis dokumen. Dengan demikian hasil akhir dari analisis
mencapai tingkat mutu dan kevalidan yang tinggi.
G. Analisis Data
Analisis data adalah proses urut-urutan data dengan mengorganisasikan
data kedalam suatu pola, kategori dan satuan urutan uraian dasar teknik analisis
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pola penelitian induktif yang
diolah dengan teknik saling terjalin atau interaktif mengalir. Tehnik interaksi
mengalir yaitu model analisis yang menyatu dengan proses pengumpulan data
dalam suatu rangkaian tertentu atau merupakan suatu siklus. Analisis data
merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam suatu pola
atau kategori. Bogdan & Biklen dalam Moleong berpendapat bahwa:
Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan
yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa
yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2009: 248) Proses ini meliputi kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan,
memberi kode dan mengkategorikan data yang telah terkumpul. Menurut
Sugiyono (2009: 89), “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatn lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke unit-unit, ...”. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan
bersamaan dengan pengumpulan data sehingga prosesnya membentuk suatu
siklus. Analisis seperti ini merupakan bentuk interaktif. Proses analisis data
dengan model interaktif meliputi empat komponen yaitu, pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
Proses analisis data dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data
Data kualitatif terutama terdiri dari kata-kata, bukan angka-angka. Data yang
diperoleh dari hasil wawancara, obervasi maupun dokumentasi tersebut
dikumpulkan menjadi satu untuk diproses lebih lanjut.
2. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan
yang terperinci. Laporan tersebut perlu direduksi, dirangkum, dan dipilah-
pilah hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola atau
temanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkatkan, direduksi,
disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, sehingga
lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih
tajam, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh
bila diperlukan. Reduksi data ini berlangsung terus-menerus sampai
tersusunnya laporan akhir secara lengkap.
3. Penyajian Data
Data yang tertumpuk akan sukar untuk ditangani, sukar mencari hubungan
antara data yang satu dengan data yang lain dan sukar pula melihat gambaran
keseluruhan untuk mengambil kesimpulan. Oleh karena itu, agar dapat melihat
gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian perlu dibuat
penyajian data. Penyajian data merupakan kegiatan peneliti sesudah
mereduksi data, meskipun ada beberapa data yang langsung dapat disajikan
setelah data-data tersebut terkumpul.
4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi
Sejak semula peneliti berusaha mencari data yang dikumpulkan, kemudian
mencari pola, tema hubungan, persamaan hal-hal yang sering muncul dan
sebagainya, kemudian dari data yang diperoleh tersebut dibuat suatu
kesimpulan. Apabila rumusan data dalam reduksi data dirasakan kurang
mantap maka peneliti dapat mengumpulkan data lagi untuk melengkapi data
yang telah terkumpul agar kesimpulan yang dibuat lebih mantap.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
Untuk lebih jelasnya berikut ini peneliti sajikan skema model analisis
interaktif:
Gambar 2. Model Analisis Data Interaktif
(Sumber: Sutopo, 2006: 120)
H. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti
dalam penelitian dari awal hingga akhir. Kegiatan sejak pembuatan proposal,
mengurus perijinan, pelaksanaan penelitian di lapangan, analisis data dan
pembuatan laporan. Kegiatan analisis data dimulai dengan analisis awal kemudian
dilanjutkan analisis data akhir dan penarikan kesimpulan.
Penarikan simpulan/
verifikasi
Sajian data Reduksi data
Pengumpulan
data
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
Prosedur penelitian ini dapat dibuat dalam sebuah bagan sebagai berikut:
Gambar 3. Skema Prosedur Penelitian
Penjelasan mengenai tahapan penelitian tersebut adalah:
1. Tahap persiapan penelitian
Kegiatan pada tahap ini adalah merencanakan segala sesuatu yang
berhubungan dengan pelaksanaan penelitian meliputi: pembuatan proposal
penelitian dan perijinan.
2. Tahap pengumpulan data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik yaitu
wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan untuk
mengumpulkan data yang benar-benar valid.
Persiapan
penelitian
Pembuatan proposal
penelitian dan
perijinan
Pengumpulan
data
Analisis data
awal
Analisis data
akhir
Penarikan
kesimpulan
Pembuatan
laporan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
3. Tahap analisis awal
Tahap ini digunakan untuk memilah-milah data yang diperlukan,
apakah data yang dikumpulkan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian atau
tidak.
4. Tahap analisis akhir
Dalam tahap ini peneliti melakukan analisis ulang terhadap seluruh
data yang diperoleh dalam tahap pengumpulan data. Hal ini bertujuan untuk
memutuskan data apa saja yang akan disampaikan kepada pihak yang
berkepentingan, yang berhubungan dengan tahap penarikan kesimpulan.
5. Tahap penarikan kesimpulan
Tahap setelah semua data dianalisis sesuai dengan penelitian kualitatif
adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada tujuan penelitian dengan
didukung oleh data yang valid sehingga hasil penelitian dapat
dipertanggungjawabkan.
6. Tahap pembuatan laporan
Semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian disusun sesuai
dengan bentuk dan aturan yang sudah ditetapkan untuk kemudian dilaporkan
kepada semua pihak yang membutuhkan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Data Umum
1. Sejarah Berdirinya Badan Kredit Kecamatan
Badan Kredit Kecamatan (BKK) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah
Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1981. BKK didirikan di setiap Kecamatan
dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah dan merupakan Usaha Derah Propinsi Jawa
Tengah yang pertanggungjawaban pengelolaannya diserahkan kepada Kepala
Daerah (Bupati/Walikota). Pendirian BKK di setiap Kecamatan dimaksudkan
untuk lebih mendorong dan meningkatkan kesempatan bagi masyarakat dan
pengusaha golongan ekonomi lemah untuk ikut serta dalam penbangunan melalui
cara pendekatan permodalan, dengan sistem perkreditan yang mudah, murah dan
mengarah disamping itu untuk mendidik masyarakat agara gemar menabung.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 tentang Perbankan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta
dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1993
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka BKK yang ada di
wilayah Jawa Tengah telah diusulkan bentuk kelembagaannya untuk menjadi
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR
BKK). Sampai dengan tahun 1999 dari 510 unit PD BKK yang ada di Propinsi
Jawa Tengah, 350 unit yang telah menjadi PD BPR BKK sedangkan 160 unit
belum mendapatkan ijin dari menteri keuangan atau belum memenuhi persyaratan
menjadi PD BPR BKK (termasuk PD BKK Pasarkliwon Kota Surakarta).
Guna menunjang kelancaran penyelenggaraan sarana produksi dalam
rangka pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah, salah satu hambatan yang
dijumpai adalah kurangnya ketrampilan (skill) dan modal. Bank dan lembaga
perkreditan yang ada kebanyakan belum dapat menampung permintaan akan
kredit-kredit kecil yang dibutuhkan masyarakat golongan ekonomi lemah,
pengusaha kecil atau masyarakat di pedesaan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dibentuklah
Badan Kredit Kecamatan (BKK) sebanya 486 BKK dengan surat keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 September 1969
Nomor 4/2/8
1969/226.Dsa Jo tanggal 19 Nopember 1970 Nomor
24/18/12
1970.323..GDsa,
masing-masing tentang:
- Pembentukan LPPD Tingkat Kecamatan dalam wilayah Propinsi Tingkat I
Jawa Tengah
- Memasukkan BKK dalam unit operasional dari pada LPPD
Dalam pembangunan tidak hanya tergantung pada negara tetapi juga diperlukan
partisipasi dari masyarakat. Karena sangat pentingnya lembaga keuangan di
daerah-daerah, maka didirikan cabang-cabang dengan tujuan memperlancar
pelayanan jasa kepada masyarakat yang perekonomiannya belum mencukupi.
Dalam perkembangannya di kota Surakarta pada tahun 1983 juga
didirikan Badan Kredit Kecamatan (BKK) di lima Kecamatan, yaitu Kecamatan
Serengan, Kecamatan PasarKliwon, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari,
Kecamatan Jebres. Badan Kredit Kecamatan (BKK) PasarKliwon didirikan pada
tanggal 25 April 1983 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah Nomor 581/119/1983, dan pada tanggal 15 September 2009 PD
BKK PasarKliwon, PD BKK Serengan, PD BKK Jebres, PD BKK Laweyan, dan
PD BKK Banjarsari digabung (merger) ke dalam PD BKK PasarKliwon dengan
keputusan Gubernur Nomor 593/68/2009.
2. Struktur Organisasi Badan Kredit Kecamatan (BKK)
Pada perusahaan dan instansi-instansi sangat diperlukan suatu struktur
organisasi yang baik, karena instansi tersebut didalammya terdapat orang-orang
yang saling bekerja sama untuk suatu tujuan yang akan dicapai. Struktur organisai
yang baik jelas akan membantu dan mengarahkan agar seseorang dapat bekerja
lebih efektif sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai.
Menurut surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah No. G 323/1970 tanggal 19 Nopember 1970 adalah sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
1. Organisasi atau wadah bagi instansi modal Kecamatan yang besarnya modal
Rp 1.000.000,00 untuk setiap BKK.
2. BKK merupakan unit operasional dari Lembaga Pembiayaan Pembangunan
Desa (LPPD) di tingkat kecamatan yang bergerak di bidang keuangan.
3. Struktur organisasi BKK adalah sebagai berikut:
a. Tingkat Propinsi
Berkedudukan di Ibukota Propinsi Jawa Tengah dan berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah, yang bertugas
sebagai berikut:
1. Menetapkan kebijaksanaan umum BKK.
2. Menjalankan pengawasan umum kepada BKK atas kebijaksanaan yang
telah ditetapkan oleh gubernur.
3. Menjalankan pengawasan umum terhadap badan pembina BKK
Kabupaten/Kodya berdasar kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
4. Merumuskan kebijaksanaan dan pembinaan umum sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
b. Tingkat Kabupaten
Badan pembina BKK Tingkat II berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Bupati/Walikota Madya yang mempunyai tugas sebagai
berikut:
1. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan koordinasi terhadap BKK
di wilayahnya.
2. Meneliti dan mengolah laporan bulanan kegiatan perkembangan,
rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja, laporan neraca
dan laporan rugi laba.
3. Menyusun laporan bulanan dan tahunan perkembangan BKK.
Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:
a. Pengamanan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan tugasnya.
b. Menetapkan prinsip koordinasi integrasi dalam hubungannya dengan
dinas, lembaga/instansi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
c. Tingkat Kecamatan
BKK merupakan unit operasional lembaga pembiayaan pembangunan
desa tingkat kecamatan dan terdiri dari seksi-seksi yang jumlahnya
disesuaikan dengan kebutuhan.
d. Tingkat Desa
Badan Kredit Desa dan Lumbung Desa merupakan unit operasional
lembaga pembiayaan pembangunan desa tingkat desa.
Struktur organisasi PD BKK PASARKLIWON menggunakan struktur
yang sederhana dalam arti kesederhanaan ini diharapkan dapat menunjang
moto penyaluran kredit atau pinjaman yaitu mudah, murah dan mengarah.
STRUKTUR ORGANISASI
PD BKK PASAR KLIWON
Gambar 4. Struktur Organisasi PD BKK PASAR KLIWON
RUPS
DEWAN
PENGAWAS
BIDANG
PEMASARAN
BIDANG
SEKRETARIAT
BIDANG
PELAYANAN
SKAI
DIREKSI
KEPALA KAS
PELAYANAN
LAWEYAN
KEPALA KAS
PELAYANAN
BANJARSARI
KEPALA KAS
PELANANAN
JEBRES
KEPALA KAS
PELAYANAN
SERENGAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
Nama-nama petugas PD BKK PASARKLIWON adalah sebagai berikut:
Direktur Utama : ATI NINGRUM, SE
Direktur Operasional : AGUS SUYATNA, SE
SKAI : KRISTIYORINI, SE
Kepala Bidang Sekretariat : HARI WIDOYO, SE
Kepala Bidang Pemasaran : Dra. KUS SUHARTINI
Kepala Bidang Pelayanan : HANDOKO, SS
Kepala Kas Pelayanan Serangan : PURWANTINI. Bsc
Kepala Kas Pelayanan Laweyan : Drs. WARSITO
Kepala Kas Pelayanan Banjarsari : SUNYOTO, SE
Kepala Kas Pelayanan Jebres : MISBARI YULIANTO, SE
Staf Bidang Sekretariat : JUHARNI, Amd
SINGGIH PURNOMO. Bsc
Staf Bidang Pemasaran : WAHYUDI, S.Sos
SUBARWI
Staf Bidang Pelayanan : WIYANTO
MULYONO
Tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan adalah:
1. Dewan Pengawas
- Tugas:
Menetapkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh pemegang saham,
melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap PD
BKK PASARKLIWON.
- Fungsi:
a. Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BKK.
b. Pengawasan atas pengurusan PD BKK.
c. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BKK.
d. Pembinaan dan pengembangan PD BKK.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
2. Direksi
- Tugas:
Menyusun perencanaan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan
tugas antar Direksi, melakukan pembinaan, pengendalian terhadap bidang,
sekretariat, seksi-seksi, cabang/unit pelayanan berdasarkan asas
keseimbangan dan keserasian serta pengawasan seluruh kegiatan
operasional PD BKK..
- Fungsi:
a. Melaksanakan manajemen PD BKK berdasarkan kebijaksanaan umum
dari Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
b. Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan
pengelolaan PD BKK berdasarkan kebijaksanaan umum dari
pemegang saham yang ditetapkan oleh Dewan PENGAWAS.
c. Menyusun dan menyampaikan RKAP dan perubahannya kepada
Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan
setelah melalui pembahasan dalam RUPS.
d. Menyusun RKAP dan perubahannya.
e. Menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan kepada pemegang
saham sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.
f. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan tahunan kepada
pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.
g. Menyusun dan melaporkan laporan keuangan publikasi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
h. Menyusun dan menyaikan laporan pertanggung jawaban tahunan dan
laporan pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan kepada pemegang
saham untuk mendapatkan pengesahan.
3. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
- Tugas:
a. Melakukan penilaian yang independent atas semua kegiatan yang
bertujuan untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
ditetapkan oleh manajemen PD BKK maupun ketentuan perbankan
yang lain.
b. Mendinamisasi untuk lebih berfungsinya pengawasan dengan
membrikan saran-saran konstruktif dan protektif agar sasaran
organisasi dapat tercapai dengan ekonomis, efisien dan efektif.
- Fungsi:
a. Membantu Direksi untuk menjabarkan secara operasional
perencanaan, pelaksanaan dan pemantauanm atau hasil audit.
b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi,
operasional dan kegiatan lainya melalui pemeriksaan dan pemantauan.
c. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang
kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen.
d. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan
meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan sumber dana
serta meningkatkan efektifitas kegiatan yang ada di BKK.
e. Memberikan saran dan pertimbangan serta langkah-langkah dan atau
tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya.
4. Bidang Sekretariat
- Tugas:
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta
melaporkan penyelenggaraan kegiatan bidang kesekretariatan, hukum,
organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan personalia,
dan pengelolaan perlengkapan, serta memberikan pelayanan teknis
administratif kepada seluruh unit organisasi PD BKK.
- Fungsi:
a. Perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengevaluasian serta
pelaporan penyelenggaraan kegiatan dan kesekretariatan, hokum,
organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat, pengelolaan
personalia, dan pengelolaan perlengkapan PD BKK.
b. Penatausahaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
c. Penyediaan dan pengadaan peralatan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
d. Pemeliharaan barang-barang inventaris milik PD BKK secara efektif
dan efisien.
e. Pendataan kebutuhan pegawai, admistrasi pegawai dan pendidikan
pegawai.
f. Pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau
tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya.
5. Bidang Pemasaran
- Tugas:
Membantu Direksi dalam penghimpunan dana dan menyalurkannya dalam
bentuk kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
- Fungsi:
a. Pembiayaan golongan mikro, kecil dan menengah.
b. Pendekatan pembinaan kepada masyarakat, baik calon nasabah
maupun yang sudah menjadi nasabah.
c. Penghimpunan dan pengelolaan dana dari masyarakat berupa deposito,
tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu serta dana
kerja sama dan dana lainnya.
d. Pelaksanaan administrasi keuangan, baik dalam menghimpun dana
dari masyarakat maupun pengelolaan kredit.
e. Penyelenggaraan promosi baik dalam menghimpun dana maupun
penyalurannya.
f. Pemberiaan saran dan pertimbangan-pertimbangan mengenai langkah-
langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang
tugasnya.
Seksi Kredit
- Tugas:
Membantu Kepala Bidang pemasaran dalam melaksanakan segala
kegiatan yang berhubungan dengan usaha perkreditan, diantaranya
pemasaran, pemberian kredit, penagihan, pengadministrasian dan
pemantauan kolektibilitas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
- Fungsi:
a. Pelaksanaan perencanaan kredit.
b. Penyelenggaraan usaha perkreditan dengan kolektibilitas yang tinggi.
c. Pemberian penjelasan tentang syarat-syarat dan prosedur perkreditan
pada calon nasabah.
d. Penelitian syarat-syarat calon nasabah kredit.
e. Penganalisaan calon nasabah yang mengajukan kredit.
f. Pemberian rekomendasi permohonan kredit yang diajukan oleh calon
nasabah.
g. Pelaksanaan administrasi kredit, mempersiapkan dan meneliti
perjanjian kredit.
h. Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen.
i. Pembinaan nasabah kredit usaha kecil, kredit investasi, kredit
komsumsi, program hubungan PD BKK dengan kelompok peminjan
dan penanganan kredit bermasalah.
j. Pembinaan nasabah yang kreditnya dihapus bukukan.
k. Penagihan secara insentif dan semaksimal mungkin atas kredit yang
dihapus bukukan.
l. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan
atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
Seksi Dana
- Tugas:
Membantu Kepala Bidang Pemasaran dalam melakukan usaha dan
koordinasi pengembangan dana serta pembinaan hubungan nasabah PD
BKK.
- Fungsi:
a. Penyelenggaraan usaha pengembangan dana.
b. Pelaksanaan administrasi masuk dan keluar dana.
c. Pengelolaan rekening nasabah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
d. Pemberian saran dan pertimbangan-pertimbangan mengenai langkah-
langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang
tugasnya.
6. Bidang Pelayanan
- Tugas:
Membantu Direksi dalam melakukan pengkoordinasian kegiatan-kegiatan
pemasukan dan pengeluaran dana serta melakukan pembukuan dan
penerimaan dari bidang-bidang lain.
- Fungsi:
a. penelitian kebenaran laporan kas harian.
b. Pengecekan pengeluaran dan pengambilan uang antar bank.
c. Pemegang kunci brankas.
d. Pembukuan dan laporan
e. Pelaksanaan evaluasi laporan
f. Pembuatan laporan keuangan.
g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan
atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
Sub Bidang Pembukuan
- Tugas:
Membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam melakukan pembukuan dan
menerima laporan dari bidang-bidang lain.
- Fungsi:
a. Pencatatan atas seluruh transaksi.
b. Penyusunan laporan keuangan.
c. Pemberian saran dan pertimbangan-pertimbangan mengenai langkah-
langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang
tugasnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
7. Kepala Pelayanan Kas
- Tugas:
Membantu Kepala Bidang Pelayanan maupun Kepala Bidang Pemasaran
dalam melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan pemasukan, pengeluaran
uang, dan perkreditan.
- Fungsi:
a. Pengkoordinasian dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan
tugas.
b. Pemberian saran dan pertimbangan-pertimbangan mengenai langkah-
langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang
tugasnya.
3. Tujuan Pendirian BKK
Dalam pelaksanaan tujuan dan juga fungsi BKK prinsip yang dujadikan
pegangan oleh BKK adalah berusaha menyediakan modal kepada golongan
ekonomi lemah yang ingin menembangkan usahanya. Tujuan didirikannya BKK
adalah:
1. Mendekatkan modal kepada masyarakat dengan cara mudah, murah dan
mengarah.
2. Melindungi masyarakat dari usaha para lintah darat.
3. Mendidik masyarakat agar gemar menabung.
4. Menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
Untuk mencapai tujuan tersebut, BKK melakukan usaha menghimpun
dana dari masyarakat melalui TAMADES (Tabungan masyarakat desa) dan
menghimpun kredit untuk kegiatan yang produktif. Kegiatan yang disalurkan oleh
PD BKK PASAR KLIWON wilayah Jebres adalah:
1. Kredit, bentuk kredit yang disalurkan kepada masyarakat adalah kredit
bulanan.
2. Tabungan, untuk dapat menghimpun dana dari masyarakat BKK
melaksanakan program tamades (tabungan masyarakat desa), yaitu para
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
nasabah dikenakan tabungan wajib dan akan dikembalikan setelah angsuran
yang terakhir dengan syarat setiap angsuran tidak terlambat.
4. Permodalan BKK
Modal mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu badan
perkreditan seperti BKK, karena dengan adanya dana tersebut akan sangat
menguntungkan bagi kelancaran BKK itu sendiri sehingga akan mempengaruhi
tingkat kepercayaan masyarakat kepada BKK. Modal awal BKK adalah sebesar
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan kredit investasi dari pemerintah
propinsi Jawa Tengah dengan jangka waktu pengembalian 3 s/d 5 tahun. Dalam
perkembangannya permodalan BKK diperoleh dari pemupukan bagian laba,
pemanfaatan dana dari masyarakat, dan pinjaman dari pihak lain.
Berdasarkan Perda Propinsi Jawa Tengah No. 19 Tahun 2002, modal
dasar PD BKK adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan
komposisi penyertaan modal dari:
a. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebesar 50%
b. Pemerintah Kabupaten/Kota Surakarta sebesar 42,5%
c. Bank Jateng 7,5%
Dalam perkembangannya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 42
Tahun 2009 Perubahan modal dasar PD BKK diputuskan dengan RUPS, dengan
komposisi penyertaan modal dengan perbandingan sebagai berikut:
a. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebesar 51%
b. Pemerintah Kabupaten/Kota Surakarta sebesar 49%
5. Ketentuan Kredit yang Diberikan Kepada Nasabah
a. Ketentuan Umum
1) Nasabah kredit adalah WNI, Lembaga Pemerinah atau swasta yang
berdomisili tetap di Surakarta dan Kabupaten lain dalam wilayah Propinsi
Jawa Tengah.
2) Memiliki aktivitas usaha dan atau penghasilan yang jelas atau akan memiliki
usaha yang produktif.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
3) Usia pada waktu pendaftaran kredit belum mencapai 70 tahun.
4) Tidak sedang dalam proses hukum peradilan.
5) Pada saat permohonan tidak sedang dalam kondisi sakit.
6) Memiliki sikap dan kepribadian yang baik serta taat terhadap ketentuan
yang berlaku.
7) Mengisi formulir permohonan.
8) Memiliki Kartu Tanda Penduduk yang syah dan masih berlaku.
9) Melampirkan syarat-syarat yang diperlukan antara lain:
- Foto copy KTP suami dan istri
- Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- Surat-surat berharga sebagai jaminan
- Foto copy jaminan
- Foto copy BPKB dan STNK apabila jaminan yang digunakan adalah
kendaraan bermotor.
b. Jaminan
Untuk mengurangi terhadap resiko kredit, apabila diperlukan maka debitur
diminta menyerahkan jaminan tambahan yang berupa SHM/sertifikat tanah,
BPKB, surat berharga lainnya atau barang bergerak lainnya yang diyakini
oleh bank bahwa barang tersebut layak untuk menjadi jaminan. Adapun
taksiran harga jaminan yang ditentukan oleh bank dengan perhitungan sebagai
berikut:
1) SHM / sertifikat tanah
(Taksiran NJOP + harga patokan daerah setempat) / 2 = harga taksiran
Dari harga taksiran tersebut nasabah dapat diberikan kredit maksimal 60%
dari harga taksiran.
2) BPKB, surat berharga dan barang bergerak lainnya
Penilaian berdasarkan harga pasar daerah setempat x 70% harga taksiran
tersebut. Dari harga taksiran tersebut, nasabah dapat diberikan kredit
maksimal sebesar 60% dari taksiran harga jaminan, dan tidak melanggar
harga plafond maksimalkredit bank
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
c. Sistem Angsuran dan Jangka Waktu
1) Sistem angsuran adalah bulanan, dimana masa angsuran kredit dilakukan
setiap 1 (satu) bulan sekali atau lebih pada tanggal yang telah ditentukan
sebagaimana dalam Akte Perjanjian Kredit sampai dengan kreditnya
habis.
2) Jangka waktu kredit debitur diatur berdasarkan besarnya plafond kredit
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kredit umum:
a) Plafond diatas Rp 1.000.000,- s/d Rp 3.000.000,- max 48 bulan.
b) Plafond diatas Rp 3.000.000,- s/d Rp 250.000.000,- max 60 bulan.
2. Kredit potong gaji jangka waktu maksimal 60 bulan.
3. Kredit khusus karyawan PD BKK Pasar Kliwon maksimal jangka
waktu 84 bulan.
d. Prosedur Kredit yang Harus Dilewati Nasabah
2) Nasabah meninta formulir permohonan kredit.
3) BKK memberikan formulir untuk diisi data pribadi peminjam, keterangan
pinjaman, jaminan dan keterangan usaha.
4) Formulir diisi dan dimintakan rekomendasi dari kepala desa/lurah,
sedangkan untuk dinas harus dimintakan persetujuan bendahara setempat.
5) Petugas melakukan survey lokasi untuk melakukan analisa lapangan.
6) Formulir yang telah direkomendasikan dan disetujui diajukan kepada
pimpinan, apakah kredit disetujui atau tidak.
7) Realisasi kredit/pinjaman.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
REALISASI PINJAMAN
PINJAMAN TIDAK
DAPAT
DIREALISASIKAN
TIDAK
Ya
Gambar 5. Bagan Arus Pemberian Pinjaman
e. Asuransi Kredit
Agar kredit yang diberikan kepada nasabah mendapatkan perlindungan, maka
nasabah kredit diarahkan untuk mengikuti Asuransi Proteksi Kredit. Adapun
keikut sertaan asuransi tergantung dari persetujuan debitur. Ketentuan
pelaksanaan asuransi sebagai berikut:
1) Usia debitur maksimal 70 tahun.
2) Plafond kredit mulai dari Rp 100.000,-
3) Besarnya premi dihitung sesuai dengan rumus masing-masing jenis
asuransi yang diikutkan.
4) Pembayaran premi dilakukan sekaligus pada saat pencairan kredit dengan
masa kontrak asuransi sampai dengan perjanjian kredit berakhir.
Dengan keikutsertaan asuransi tersebut diatas, maka jika debitur meninggal
dunia sebelum perjanjian berakhir seluruh kewajiban debitur akan ditanggung
pihak asuransi.
NASABAH
FORMULIR PERMOHONAN
PINJAMAN
REKOMENDASI DARI
LURAH
SURVEY, ANALISA
LAPANGAN
PERSETUJUAN DARI
PIMPINAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
f. Analisa Kredit
Pemberian kredit berdasarkan penilaian yang seksama dari analisa kredit
dengan mempertimbangkan kelayakan usaha, karakter nasabah, prospek
usaha, kondisi ekonomi, dan kemampuan calon debitur untuk membayar
kembali, dan tetap berpegang teguh dengan prinsip kehati-hatian.
g. Kewenangan Pejabat Pemutus Kredit
Untuk mewujudkan sistem kontrol yang lebih baik dalam pengelolaan
perkreditan, maka perlu adanya batasan wewenang pemutus kredit sebagai
berikut:
1) Kredit s/d Rp 3.000.000,- diputus oleh Kepala Bidang Pemasaran.
2) Kredit Rp 3.000.000,- s/d Rp 15.000.000,- diputuskan oleh Direktur
Operasional.
3) Kredit diatas Rp 15.000.000,- diputuskan oleh Direksi dengan persetujuan
Dewan Pengawas PD BKK Pasar Kliwon Kota Surakarta.
h. Realisasi Pinjaman
1) Realisasi kredit dilakukan apabila seluruh persyaratan telah dilengkapi
oleh debitur atau calon debitur dan telah mendapatka persetujuan dari
pejabat yang berwenang.
2) Pencairan kredit hanya dapat dilakukan oleh pemohon, tidak boleh
dikuasakan pada orang lain.
3) Apabila jaminan bukan milik sendiri, maka pemilik jaminan wajib dating
dan ikut menandatangani perjanjian kredit.
4) Dalam rangka untuk mendidik dan melatih masyarakat gemar menabung,
maka setiap debitur dianjurkan untuk menabubg pada tabungan Tamades
di PD BKK Pasar Kliwon kota Surakarta.
i. Pelunasan Kredit Sebelum Jatuh Tempo
1) Jika pelunasan yang dilakukan nasabah dalam rangka permohonan baru
dengan menaikkan jumlah kredit, maka pelunasan tersebut diperbolehkan
jika masa angsurannya sudah mencapai 20% dari jangka waktu yang telah
ditentukan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
2) Jika pelunasan yang dilakukan nasabah hanya untuk mengajukan kredit
yang jumlahnya sama atau lebih kecil dari yang sebelummya, maka
pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa melihat masa
angsurannya.
3) Untuk kredit profesi yang hendak melunasi kreditnya dalam rangka
permohonan baru, baik menaikkan jumlah kredit maupun sama atau lebih
kecil dari jumlah sebelumnya dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa
melihat masa angsurannya.
4) Jika pelunasan yang dilakukan tidak atas dasar pengajuan kredit baru,
dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa melihat masa angsuran.
j. Hal-hal yang Membatalkan Cairnya Kredit
1) Nasabah menolak memberikan informasi usahanya.
2) Nasabah menolak ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit.
3) Nasabah tidak dapat mendatangkan pemilik jaminan.
4) Nasabah sedang mendapatkan musibah dalam usahanya.
5) Bank mendapatkan informasi yang diyakini, bahwa calon nasabah yang
bersangkutan memiliki kegiatan usaha illegal.
6) Diketahui memiliki kepribadian kurang baik, yang dimungkinkan
berdampak negatif terhadap pengembalian kreditnya.
7) Diketahui memiliki hutang di lembaga lain atau pihak lain yang menurut
analisa justru memberatkan bagi debitur.
8) Nasabah sedang dalam menjalani proses peradilan.
k. Sangsi dan Denda
Bagi debitur yang dengan atau tidak sengaja lalai membayar/mengangsur
kreditnya, maka dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kreditur diwajibkan
membayar denda/dikenakan sangsi 2% sebulan dari jumlah tagihan bunga
yang tertunggak.
6. Nasabah PD.BKK PASAR KLIWON wilayah Jebres
Nasabah PD.BKK PASAR KLIWON sebagian besar adalah pedagang
pasar yang tersebar di wilayah kotamadya Surakarta yang terdiri dari lima
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
kecamatan. Begitu juga dengan wilayah jebres, sebagian besar nasabahnya adalah
pedagang pasar yang tersebar di wilayah kecamatan jebres. Hal ini dapat
dimaklumi karena memang target utama dari pemberian kredit ini adalah untuk
peningkatan usaha dengan cara pemberian kredit untuk modal usaha para
pedagang pasar. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel dibawah ini:
Tabel 3. Nasabah PD BKK PASAR KLIWON Menurut Bidang Usaha
No. Bidang Usaha Jumlah Nasabah Tahun 2010
Oktober November Desember
1 Pedagang 882 946 1112
2 Jasa 301 229 229
3 Lain-lain 561 521 352
Jumlah 1744 1714 1693
Sumber: PD.BKK PASAR KLIWON Th. 2010
Tabel 4. Nasabah BKK Wilayah Kecamatan Jebres Menurut Bidang Usaha
No. Bidang Usaha Jumlah Nasabah Tahun 2010
Oktober November Desember
1 Pedagang 191 201 228
2 Jasa 69 60 54
3 Lain-lain 146 140 116
Jumlah 406 401 398
Sumber: PD.BKK PASAR KLIWON Th. 2010
Untuk nasabah dari sektor perdagangan dapat diklasifikasikan menjadi 2
yaitu pedagang besar dan pedagang kecil/bakul (sektor informal). Dasar dari
pembagian kelompok tersebut adalah dari besarnya jumlah kredit yang diajukan.
Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel di bawah ini:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
Tabel 5. Klasifikasi Nasabah Sektor Perdagangan BKK Wilayah Kec. Jebres
No. Klasifikasi Jumlah Nasabah Tahun 2010
Oktober November Desember
1
Pedagang kecil
Kredit < Rp 10.000.000
109 113 120
2 Pedagang besar
Kredit > Rp 10.000.000
82 88 108
Jumlah 191 201 228
Sumber :PD.BKK.PASAR KLIWON Th. 2010
B. Deskripsi Permasalahan Penelitian
Sejalan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu tentang peranan BKK
dalam meningkatkan usaha sektor informal perdagangan, maka untuk
memberikan gambaran mengenai data yang berkaitan dengan permasalahan
tersebut dapat dilihat atau ditinjau dari strategi penyaluran kredit BKK agar dana
dapat dimanfaatkan secara efektif, kendala atau hambatan yang dihadapi baik dari
pihak pedagang ataupun dari pihak BKK itu sendiri dalam proses kredit dan juga
peranan BKK dalam meningkatkan usaha sektor informal perdagangan khususnya
bagi pedagang kecil/bakul. Mengenai gambaran data tersebut diungkapkan
sebagai berikut:
1. Peranan BKK dalam Meningkatkan Usaha Sektor Informal
Perdagangan Khususnya Pedagang Kecil/Bakul
PD. BKK PASAR KLIWON adalah suatu lembaga kredit yang
disponsori atau didanai oleh pemerintah yang beroperasi di daerah-daerah
bertujuan untuk membantu penyediaan modal bagi masyarakat golongan ekonomi
lemah dan pedagang kecil/bakul. Dalam menjalankan kegiatannya, BKK
memainkan peranan penting bagi terwujudnya perekonomian yang merata di
kalangan masyarakat ekonomi lemah. BKK mempunyai peranan sangat penting
bagi kebanyakan masyarakat golongan ekonomi lemah dan para pedagang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
kecil/bakul, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yuli selaku kepala kas
pelayanan wilayah Jebres sebagai berikut:
“Kami membantu masyarakat dalam hak pemberian pinjaman modal
yang diharapkan dapat digunakan untuk membantu menjalankan dan
meningkatkan usahanya. Selain itu dengan adanya BKK ini kami berharap
masyarakat dan pedagang kecil terhindar dari bank plecit, dan juga untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah
dan pedagang kecil/bakul. Kredit yang kita berikan ini untuk membantu
membiayai modal usaha pedagang, khususnya para pedagang pasar di
wilayah kecamatan Jebres.” (wawancara bapak Yuli, rabu 15 desember
2010) Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Budi Narti selaku sie kredit
wilayah Jebres tentang peranan BKK dalam meningkatkan usaha sektor informal
perdagangan di wilayah kecamatan Jebres, adalah sebagai berikut:
”Sejauh ini peran kami dalam meningkatkan usaha sektor informal
perdagangan adalah dengan memberikan bantuan modal kepada para
pedagang khususnya pedagang kecil, yang biasanya digunakan untuk
menambah modal usaha mereka dan diharapkan bisa meningkatkan
penjualan dan pendapatan mereka. Kami juga kadang-kadang memberikan
pengarahan kepada pedagang tentang pemanfaatan modal, agar modal bisa
digunakan secara efektif. Kami juga berharap BKK bisa memantau warga
masyarakat golongan ekonomi lemah dan pedagang kecil terhindar dari
rentenir dan sejeninsnya sehingga kesejahteraan warga bisa tercapai.”
(wawancara ibu Budi Narti, rabu 15 desember 2010) Kesimpulan dari wawancara tersebut bahwa Badan Kredit Kecamatan di
wilayah Jebres mempunyai peranan sebagai berikut:
a. Pemberian pinjaman modal kepada para pedagang khususnya pedagang
kecil/bakul yang digunakan untuk usaha produktif.
b. Menghindarkan masyarakat golongan ekonomi lemah dan pedagang
kecil/bakul dari rentenir.
c. Meningkatkan kesejahteraan nasabah/anggota dengan cara pemberian
kredit untuk usaha.
Sesuai dengan peran tersebut di atas, maka keberadaan BKK di wilayah
Jebres ini memberikan manfaat bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan
pedagang kecil/bakul di wilayah kecamatan jebres khususnya bagi nasabah BKK
itu sendiri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibu Rajiman, seorang pedagang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
bumbu dapur di pasar Mojosongo yang juga seorang nasabah di BKK, adalah
sebagai berikut:
”Kalau pas butuh duit untuk nambahi modal atau pas kepepet itu saya
larinya ya cuma ke Bu Budi (BKK) itu kok mbak, saya ndak berani pijam
sama yang lain apalagi sama rentenir itu. Manfaatnya ya usaha saya bisa
tetap lancar sampai sekarang, sedikit-sedikit bisa berkembang bisa untuk
mencukupi kebutuhan sehari-hari dan masih bisa nabung sedikit-sedikit,
yang paling penting lancar lah mbak.” (wawancara ibu Rajiman, kamis 21
oktober 2010) Ibu Khomsatun seorang pedagang pakaian di pasar mojosongo dan juga
seorang nasabah di BKK juga mengungkapkan hal yang serupa, yaitu:
”Setelah mendapat kredit dari BKK, usaha saya jadi sedikit mengalami
peningkatan, dagangannya juga bertambah bisa mencukupi kebutuhan
sehari-hari, saya juga masih bisa nabung, ya yang penting semua bisa tetap
berjalan lancar.” (wawancara ibu Khomsatun, rabu 21 oktober 2010) Hal yang serupa juga diungkapkan oleh ibu Sri Tatik seorang penjahit
dan pedagang pakaian di pasar mojosongo dan juga seorang nasabah di BKK,
yaitu sebagai berikut:
“Saya merasa sangat terbantu dengan adanya BKK ini, dulunya saya
hanya seorang penjahit sekarang saya sudah bisa nyambi jualan pakaian.
Selain itu kebutuhan rumah juga terpenuhi, masih bisa nabung sedikit. Sing
pasti itu, BKK saget dijagakne kalau sewaktu-waktu butuh tambahan untuk
modal usaha bisa pinjam di BKK.” (wawancara ibu Sri Tatik, rabu 21
oktober 2010) Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa keberadaan Badan Kredit Kecamatan wilayah Jebres ini
memberikan manfaat bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan pedagang
kecil/bakul, yaitu sebagai sumber pendanaan dan penyedia modal khususnya bagi
anggotanya/nasabah dan juga meningkatkan kesejahteraan anggota/nasabah.
Kredit dari Badan Kredit Kecamatan wilayah Jebres terbukti
memberikan manfaat bagi para pedagang kecil/bakul di wilayah Jebres dalam
meningkatkan penjualannya. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Sulistyowati
seorang pedagang makanan ringan di pasar mojosongo berikut ini:
“Dagangan tambah banyak yang beli juga tambah senang, karena kan
jadi lebih komplit. Jualan juga lumayan meningkat, dulunya 300-400ribu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
sekarang bisa sampai 500ribu.” (wawancara ibu Sulistyowati, selasa 26
oktober 2010) Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Ningsih nasabah Badan
Kredit Kecamatan wilayah Jebres seorang pedagang makanan ringan di pasar
tanggul, adalah sebagai berikut:
“Iya mbak, dagangannya macam-macam kan yang beli juga tambah
senang, ya lumayan meningkat sekarang bisa sampai 1,7juta perhari, dulu
pas hanya satu warung itu dapatnya hanya1juta, paling banyak hanya sampai
1,2juta.” (wawancara ibu ningsih, kamis 11 november 2010) Berikut di bawah ini adalah hasil wawancara kepada para nasabah
Badan Kredit Kecamatan (BKK) wilayah Jebres berupa tabel jumlah peningkatan
penjualan, sebagai berikut:
Tabel 6. Tingkat Penjualan Pedagang Kecil/Bakul
No Nama
Nasabah
Tingkat penjualan
Sebelum kredit dari
BKK (Rp)
Tingkat penjualan
setelah kredit dari
BKK (Rp)
Presentase
kenaikan
(%)
1 Rajiman 150.000 200.000 34
2 Khomsatun 1.000.000 1.200.000 20
3 Sri Tatik 800.000 1.000.000 25
4 Sulistyowati 400.000 500.000 25
5 Sayem 300.000 400.000 34
6 Sri Puji 300.000 500.000 67
7 Lilis 500.000 1.200.000 140
8 Ningsih 1.200.000 1.700.000 42
9 Nuryati 600.000 800.000 34
10 Suminem 450.000 700.000 56
11 Pupon 1.000.000 1.500.000 50
12 Suharni 800.000 1.000.000 25
Jumlah 7.500.000 10.300.000 552
Rata-rata 625.000 858.400 46
Sumber: hasil wawancara yang diolah
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat penjualan dari
nasabah di BKK wilayah Jebres khususnya pedagang kecil/bakul mengalami
peningkatan setelah mendapatkan kredit dari BKK. Hal ini dapat dilihat dari
prosentase rata-rata kenaikan tingkat penjualan sebesar 46% dengan prosentase
kenaikan tertinggi 140% dan prosentase kenaikan terendah sebesar 20%.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
Pinjaman modal yang diperoleh para pedagang kecil/bakul dari BKK
wilayah Jebres terbukti dapat membantu meningkatkan tingkat penjualan seperti
yang telah dipaparkan dalam bentuk tabel di atas. Selain itu, kredit yang diterina
oleh pedagang kecil/bakul juga berhasil meningkatkan pendapatan dari para
pedagang kecil/bakul. Perubahan tingkat pendapatan pedagang kecil/bakul setelah
mendapat kredit dari BKK wilayah Jebres adalah sebagai berikut:
Tabel 7. Tingkat Pendapatan Pedagang Kecil/Bakul
No Nama
Nasabah
Tingkat pedapatan
Sebelum kredit dari
BKK (Rp)
Tingkat pendapatan
setelah kredit dari
BKK (Rp)
Presentase
kenaikan
(%)
1 Rajiman 60.000 80.000 34
2 Khomsatun 100.000 150.000 50
3 Sri Tatik 100.000 130.000 30
4 Sulistyowati 50.000 70.000 40
5 Sayem 50.000 80.000 60
6 Sri Puji 80.000 100.000 25
7 Lilis 80.000 170.000 112.5
8 Ningsih 120.000 200.000 67
9 Nuryati 70.000 100.000 43
10 Suminem 75.000 100.000 34
11 Pupon 120.000 200.000 67
12 Suharni 100.000 120.000 20
Jumlah 1.005.000 1.480.000 470
Rata-rata 83.750 124.000 41
Sumber: hasil wawancara yang diolah
Berdasarkan tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat
pendapatan pedagang kecil/bakul telah mengalami kenaikan atau peningkatan
setelah mendapatkan kredit pinjaman modal dari BKK wilayah Jebres. Hal ini
dapat dilihat dari rata-rata prosentase kenaikan atau peningkatan pendapatan
sebesar 41% dengan prosentase peningkatan pendapatan tertinggi adalah 112.5%
dan prosentase peningkatan pendapatan terendah adalah 20%. Dengan adanya
peningkatan pendapatan dari pedagang kecil maka diharapkan adanya
peningkatan dalam hal tabungan, hal ini juga sudah terbukti pada beberapa
nasabah di BKK seperti yang dipaparkan oleh ibu Rajiman berikut ini:
”... ya alhamdulillah mbak bisa ngasih jajan cucu, bisa menyisihkan
uang sedikit. Setiap hari kan saya nabung di tempat Bu Budi (BKK) itu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
20.000, saya juga ada sedikit tabungan di BRI itu ya buat jagan-jagan
kebutuhan mendadak.” (wawancara ibu Rajiman, rabu 21 oktober 2010) Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Ningsih pedagang makanan
ringan di pasar mojosongo, seperti berikut ini:
”... .Tabungan itu saya punya 3 di BKK semuanya 30.000, yang satu
saya pakai untuk angsuran, yang satu saya pakai untuk tabungan pribadi
saya sendiri kalau sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak, yang satunya
lagi itu tabungan kelompok julmahnya 6 orang ngambilnya pas lebaran.”
(wawancara ibu ningsih, kamis 11 november 2010) Akan tetapi pada kenyataannya setelah pendapatan mengalami
peningkatan, tidak semua mengalami peningkatan dalam hal tabungan. Ada yang
bisa menyisihkan uang pendapatan untuk tabungan tetapi ada juga yang belum
bias menyisihkan uang untuk tabungan pribadi, dengan kata lain mereka
menabung hanya untuk angsuran saja. Berikut ini adalah hasil wawancara yang
berkaitan dengan hal tersebut, seperti yang dipaparkan oleh bapak Pupon
pedagang beras di pasar mojosongo berikut ini:
“… .Karena kan dapatnya banyak tapi buat modal lagi juga banyak.
Tabungan saya ya hanya yang di BKK itu saja, tidak ada yang lainnya.
Kadang-kadang ya hanya cukup untuk angsuran, tapi kadang ya masih ada
sisanya.” (wawancara bapak pupon, senin 23 november 2010) Hal yang serupa juga diungkapkan oleh ibu Suharni pedagang kelontong
di pasar mojosongo, seperti berikut ini:
”... .Kalau tabungan itu terus terang saya belum punya, karena suami
saya tidak bekerja hanya serabutan jadi yang untuk mencukupi semua
kebutuhan sehari-hari itu dari warung ini saja. Jadi sampai sekarang saya
belum bisa menabung.” (wawancara ibu Suharni, senin 23 november 2010) Ibu Sumiyem pedagang beras di pasar mojosongo juga mengungkapkan
hal yang sama seperti di atas, berikut di bawah ini adalah hasil wawancara dengan
ibu Sumiyem:
“… .Saya belum bisa nabung mbak, yang penting bisa cukup untuk
kebutuhan sehari-hari itu saya sudah senang, sudah bersyukur mbak.”
(wawancara ibu Sumiyen, senin 23 november 2010) Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa dengan bertambahnya pendapatan pedagang tidak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
semua pedagang mengalami peningkatan dalam bidang tabungan. Ada beberapa
pedagang mengalami peningkatan tetapi ada juga yang tetap sama saja atau tidak
mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, salah satunya
adalah meningkatnya harga kebutuhan sehari-hari sehingga pendapatan yang
mereka peroleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada juga
yang bisa menyisihkan uang pendapatan yang mereka dapat dari berjualan setiap
harinya untuk menabung di BKK tetapi hanya cukup untuk keperluan angsuran
setiap bulannya.
2. Strategi Penyaluran Kredit BKK agar Dana Dapat Dimanfaatkan Secara
Efektif
Kegiatan utama yang dilakukan oleh Badan Kredit Kecamatan (BKK)
adalah penghimpunan dana dan penggunaan dana/penyaluran kredit yang
ditujukan untuk membantu para pedagang kecil/bakul yang mengalami kesulitan
dalam permodalan mereka. Setelah mendapatkan bantuan modal, usaha yang
mereka jalankan bisa mengalami peningkatan. Untuk menjalankan kegiatan
operasionalnya, yaitu menghimpun dan menyalurkan kredit, Badan Kredit
Kecamatan (BKK) mengadakan strategi pembinaan terhadap para nasabah guna
membantu dalam peningkatan usahanya.
Strategi pembinaan tersebut merupakan sistem yang berorientasi pada
pengelolaan modal yang mereka dapat dari pinjaman atau kredit di Badan Kredit
Kecamatan (BKK). Oleh karena itu Badan Kredit Kecamatan (BKK) mempunyai
strategi dalam menyalurkan kredit agar dana yang didapat tersebut dapat
dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga usaha yang sedang dikelola
dapat mengalami peningkatan. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan dari bapak
Yuli selaku kepala kas pelaksana Jebres (BKK wilayah Jebres) dalam wawancara
dengan penulis berikut ini:
”Setiap hari kita keliling pasar, dari situ kita bisa lihat bahwa uang yang
dipinjam kemarin benar-benar digunakan untuk modal atau tidak.
Penyuluhan dan pengarahan juga dilakukan untuk memberi tahu pedagang
pasar manfaat dari kredit di BKK jika digunakan untuk penambahan modal.
Pengarahan juga dilakukan dalam hal pengelolaan modal, bagaimana cara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
mengelola modal agar bisa efektif.” (wawancara bapak Yuli, rabu 15
desember 2010) Ibu Budi Narti selaku sie kredit di kantor kas pelayanan Jebres (BKK
wilayah Jebres) juga mengungkapkan hal yang sama dengan bapak Yuli dalam
wawancara dengan penulis berikut ini:
“Kita melakukan survey setiap harinya, dari survey itu kan kita bisa
melihat apakah dana kredit yang diberikan melalui BKK itu benar-benar
digunakan untuk modal usaha atau tidak. Selain itu kita juga memantau
beberapa bulan apakah usaha yang dikelola mengalami peningkatan atau
tidak, kita lihat dari rutin atau tidaknya mereka menabung dan jumlah uang
yang ditabung setiap harinya. Pembinaan juga kadang-kadang kita lakukan
untuk sekedar mensosialisasikan pengelolaan modal yang baik agar bisa
bermanfaat dan meningkatkan usaha mereka. Pengarahan-pengarahan juga
kita berikan kepada beberapa pedagang menyangkut tentang usaha yang
dijalankan.” (wawancara Ibu Budi Narti, rabu 15 desember 2010) Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari salah satu nasabah BKK
wilayah Jebres yaitu ibu Sayem selaku pedagang jajanan pasar di pasar
mojosongo dalam wawancaranya dengan penulis berikut ini:
”Iya, disamping bisa menambah modal sewaktu-waktu, BKK juga
terkadang memberi pengarahan-pengarahan tentang pengelolaan modal
yang baik itu seperti apa. Saya bersyukur usaha bisa tetap berjalan,
kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi, dapatnya juga ada sedikit tambahan,
dan masih bisa menyisihkan uang.” (wawancara Ibu Sayem, selasa 26
Oktober 2010) Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara tersebut, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa ada beberapa strategi yang diterapkan dan dijalankan
oleh pengelola Badan Kredit Kecamatan (BKK) agar dana kredit yang diperoleh
pedagang kecil/bakul dapat dimanfaatkan secara efektif, strategi tersebut antara
lain adalah:
a. Survey yang bertujuan untuk mengecek kebenaran penggunaan dana kredit.
b. Penyuluhan tentang manfaat dari kredit di Badan Kredit Kecamatan (BKK)
c. Pengarahan-pengarahan tentang pengelolaan modal yang baik agar bisa
digunakan secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan usaha yang
dikelola.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
Beberapa strategi yang diterapkan dan dijalankan oleh pengelola Badan
Kredit Kecamatan (BKK) ini menunjukkan adanya hubungan yang baik antara
pihak pengelola dengan pihak nasabah. Hal ini dapat menambah motivasi nasabah
untuk bisa meningkatkan usahanya karena adannya hubungan yang baik antara
kedua belah pihak dan juga karena adanya dorongan dari pengelola Badan Kredit
Kecamatan (BKK).
3. Kendala/Hambatan yang Dihadapi oleh BKK dan Pedagang Kecil Dalam
Proses Peningkatan Usaha
Suatu peranan akan menghadapi permasalahan yang nantinya akan
menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Demikian juga peran
Badan Kredit Kecamatan (BKK) dalam meningkatkan usaha sektor informal
perdagangan di wilayah kecamatan Jebres. Kendala atau hambatan yang dihadapi
berasal dari nasabah atau anggota BKK maupun dari pihak BKK itu sendiri.
Kendala yang dihadapi oleh nasabah yaitu jumlah pendapatan yang tidak pasti
atau tidak menentu sehingga tidak bisa memenuhi tanggung jawab untuk
melakukan penyetoran tepat pada waktu yang telah disepakati. Hal ini seperti
yang diungkapkan oleh ibu Nuryati pedagang kelontong di pasar mojosongo,
seperti berikut ini:
”Pendapatan yang didapat itu tidak menentu mbak, pas rame ya dapat
lumayan banyak, tapi pas sepi ya dapat hanya sedikit ... .Angsurannya
langsung dipotong dari tabungan saya yang ada disana. Tapi kadang-kadang
saya juga terlambat ngangsur mbak, uang tabungan yang disana jumlahnya
kurang untuk angsuran karena pendapatan yang tidak tentu itu tadi. Pada
waktu saya ditagih kurangannya itu ya saya minta waktu untuk
melunasinya.” (wawancara ibu Nuryati, kamis 11 november 2010) Pernyataan tersebut dibenarkan oleh ibu Budi Narti selaku sie kredit di
BKK wilayah kecamatan Jebres, berikut ini adalah hasil wawancara dengan
beliau mengenai hal tersebut:
“Ada, kadang-kadang ada juga yang terlambat mengangsur karena uang
tabungan tidak cukup untuk angsuran dan mereka belum bisa melengkapi
kekurangan uang tersebut. …” (wawancara ibu Budi Narti, rabu 15
desember 2010)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Yuli selaku kepala kas
pelayanan jebres (BKK wilayah kecamatan Jebres) dalam wawancaranya dengan
penulis, sebagai berikut:
“Keterlambatan mengangsur itu pasti ada, namanya juga orang banyak.
Biasanya itu langsung dipotong tabungan harian mereka, tetapi kadang ada
juga yang tabungannya itu belum mencukupi untuk membayar angsuran jadi
kita melakukan penagihan langsung kepada pedagang tersebut.” (wawancara
bapak Yuli, rabu 15 desember 2010) Beberapa pedagang mengungkapkan hal yang berbeda, mereka mengaku
tidak mengalami kesulitan dalam hal angsuran. Berikut ini adalah beberapa hasil
wawancara yang dilakukan penulis berkaitan dengan hal tersebut. Salah satunya
adalah ibu Khomsatun pedagang pakaian di pasar Mojosongo, adalah sebagai
berikut:
“Angsurannya setiap bulan, tetapi langsung dipotong dengan tabungan
saya yang ada di sana. Alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah
terlambat mengangsur karena uang tabungan yang ada di sana selalu cukup
untuk membayar angsuran setiap bulannya.” (wawancara ibu Khomsatun,
kamis 21 oktober 2010)
Ibu Ningsih pedagang makanan ringan di pasar tanggul juga mengungkapkan hal
serupa dengan Ibu Khomsatun dalam wawancaranya dengan penulis berikut ini:
”Angsurannya setiap bulan, kan setiap hari nabung, pas jatuh tempo
langsung dipotong sama tabungan itu tadi. Sampai sekarang tabungan saya
selalu cukup untuk membayar angsuran setiap bulan, karena kan saya
menabung khusus angsuran dan tabungan untuk kebutuhan mendesak itu
ada sendiri.” (wawancara ibu Ningsih, kamis 11 november 2010) Permasalahan secara umum yang dihadapi oleh pihak BKK itu sendiri
adalah tentang kredit yang bermasalah. Meskipun dalam penyaluran kredit sudah
dilaksanakan sesuai perosedur ketentuan dan persyaratan yang ada dan dengan
penuh kehati-hatian namun masih tetap terdapat kredit bermasalah (kurang lancar,
diragukan serta macet) yang dikarenakan oleh kegagalan pegawai dalam
menganalisa kredit, karakter nasabah yang kurang baik, dan juga nasabah pergi
tanpa sepengatuhan aparat desa setempat. Kendala lain yang dihadapi petugas
adalah kurangnya pegawai di bagian pemasaran atau bagian kredit.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
Usaha atau langkah-langkah untuk mengatasi permasalah yang sering
muncul tersebut adalah dengan membentuk Team Penyelamat Kredit Macet,
mengadakan penagihan secara rutin kepada nasabah yang terlambat membayar
angsuran lebih dari 5 hari dari tanggal kewajiban membayar, membuat panggilan
secara tertulis yang ditandatangani direktur samapi tiga tahap, apabila belum
berhasil maka Team Penyelamat Kredit Macet tersebut langsung turun ke
lapangan mengadakan penanganan sesuai dengan tanggung jawabnya. Seperti
yang diungkapkan oleh ibu Budi Narti selaku petugas BKK wilayah kecamatan
Jebres, berikut ini:
”Dengan adanya kejadian-kejadian itu kita jadi harus lebih selektif
dalam memberikan kredit kepada nasabah atau juga kepada calon nasabah,
jangan samapai kita kecolongan dengan memberi pinjaman kepda nasabah
yang tidak lancar dalam mengembalikan angsurannya. Kita juga harus lebih
selektif lagi dalam menarik dan mengajak pedagang untuk menjadi nasabah
kita.” (wawancara ibu Budi Narti, 15 desember 2010) Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Yuli selaku kepala kas
pelayanan Jebres dalam wawancaranya dengan penulis berikut ini:
“Kita harus lebih selektif lagi dalam memilih nasabah, tidak semua
nasabah yang mengajukan kredit disetujui. Misalnya dengan mengadakan
survey lapangan atau kunjungan ke rumah untuk mengetahui kondisi
nasabah yang sebenarnya, antara lain usaha yang dijalankan lancar atau
tidak, penghasilan yang didapat setiap harinya, dan hal-hal lain yang
menguatkan nasabah bahwa dia layak mendapatkan kredit tersebut.”
(wawancara bapak Yuli, rabu 15 desember 2010) Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut di atas maka dapat
diambil kesimpulan bahwa permasalahan atau kendala utama yang dihadapi oleh
para pedagang kecil adalah masalah pendapatan yang kurang menentu sehingga
mengakibatkan keterlambatan dalam melakukan angsuran wajib setiap bulannya.
Sedangkan dari pihak pengelola sendiri juga akan mengalami kesulitan apabila
banyak pedagang yang terlambat melakukan angsuran bulanan, karena akan
mempengaruhi kelancaran perputaran uang dalam pihak BKK itu sendiri.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
C. Temuan Studi Yang Dihubungkan Dengan Teori
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang peranan Badan Kredit
Kecamatan (BKK) dalam meningkatkan usaha sektor informal perdagangan,
penulis memperoleh temuan bahwa peran Badan Kredit Kecamatan (BKK) sudah
dapat dirasakan oleh para pedagang kecil di wilayah Jebres. Dengan adanya
layanan Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang menjunjung misi memberikan
pelayanan modal dengan cara mudah, murah, dan mengarah bagi usaha mikro,
kecil, dan menengah, maka dapat membantu meningkatkan usaha para pedagang
kecil/bakul tersebut. Pedagang kecil/bakul dapat memperoleh pijaman modal
dengan mudah dan murah untuk meningkatkan usahanya, namun dalam
menjalankan kegiatan operasionalnya Badan Kredit Kecamatan (BKK) kadang-
kadang juga mengalami kendala sehingga selalu berusaha mengatasinya. Data
yang diperoleh di lapangan berdasarkan dari tujuan penelitian tersebut akan
dikaitkan dengan kajian teori, untuk lebih jelasnya berikut penjelasan
selengkapnya:
1. Peranan BKK dalam Meningkatkan Usaha Sektor Informal
Perdagangan Khususnya Pedagang Kecil/Bakul
Badan Kredit Kecamatan didirikan dengan maksud membantu
penyediaan modal bagi pengusaha golongan ekonomi lemah untuk meningkatkan
usahanya. Badan Kredit Kecamatan merupakan lembaga yang khusus menangani
permasalahan di bidang perekonomian, yang usahanya berkaitan dengan
peningkatan usaha dan pendapatan para nasabah BKK melalui pemberian kredit.
Pemecahan masalah melalui pemberian kredit ini memang sangat tepat,
khususnya bagi para pedagang kecil dan masyarakat golongan ekonomi lemah.
Agar penyaluran kredit dapat terjangkau oleh masyarakat, maka prosedur
pemberian kredit harus mudah, murah, dan mengarah.
Kehadiran Badan Kredit Kecamatan di tengah-tengah masyarakat
diharapkan bisa membantu kegiatan usaha dan peningkatan usaha yang sedang
dijalankan. Peningkatan usaha di sini ditandai dengan bertambahnya jumlah
barang dagangan para pedagang kecil, meningkatnya penjualan dan meningkatnya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
pendapatan setelah memperoleh kredit dari Badan Kredit Kecamatan. Selain itu
kesejahteraan pedagang juga dapat diukur dari adanya tebungan, tabungan ini
diwajibkan oleh Badan Kredit Kecamatan. Dengan demikian masyarakat secara
otomatis memiliki simpanan yang diwujudkan dalam bentuk “Tamades”
(Tabungan Masyarakat Desa).
Kegiatan operasional yang dijalankan oleh PD BKK PASAR KLIWON,
kantor kas pelayanan Jebres (BKK wilayah kecamatan Jebres) adalah kredit dan
tabungan. Kredit yang diperoleh pedagang kecil/bakul digunakan untuk
penambahan modal yang nantinya akan meningkatkan usaha yang diijalankan.
Peningkatan usaha dirasakan oleh pedagang kecil/bakul di wilayah jebres setelah
mendapatkan kredit dari PD BKK Pasar Kliwon, Kantor Kas Pelayanan Jebres
(BKK Wilayah Kecamatan Jebres), ditinjau dari peningkatan penjualan,
pendapatan, dan juga tabungan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian Badan
Kredit Kecamatan menurut Buku Sistem Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
Buku Sistem Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (1992:15) menjelaskan
bahwa “Badan Kredit Kecamatan adalah suatu lembaga perkreditan masyarakat
pedesaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang
didirikan dengan maksud membantu penyediaan modal bagi pengusaha golongan
ekonomi lemah di pedesaan untuk meningkatkan usahanya”.
2. Strategi Penyaluran Kredit BKK agar Dana Dapat Dimanfaatkan
Secara Efektif
Badan Kredit Kecamatan adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatan
utamanya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya
kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, yang ditujukan kepada pedagang
golongan ekonomi lemah dengan tujuan untuk membantu meningkatkan
permodalan mereka. Semakin meningkatnya modal usaha mereka diharapkan
tingkat kesejahteraan mereka juga akan mengalami peningkatan.
Kegiatan dari Badan Kredit Kecamatan yang memberikan manfaat
terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh pedagang kecil atau bakul adalah
pemberian atau penyaluran kredit yang nantinya akan digunakan untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
penambahan modal usaha bertujuan untuk meningkatkan usaha yang dijalankan.
Peningkatan usaha tersebut ditinjau dari peningkatan omset penjualan, jumlah
pendapatan dan tingkat tabungan.
Penyaluran dana kredit yang dilakukan oleh Badan Kredit Kecamatan
(BKK) dilakukan dengan beberapa prosedur, antara lain: foto copy KTP suami
dan istri, foto copy Kartu Keluarga (KK), surat-surat berharga sebagai jaminan,
foto copy jaminan, foto copy BPKB dan STNK apabila jaminan yang digunakan
adalah kendaraan bermotor. Sebelum permohonan kredit yang diajukan disetujui
oleh pihak BKK, terlebih dahulu akan dilakukan survey lokasi dari petugas BKK
untuk mengetahui kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah. Setelah
permohonan kredit disetujui maka dilakukan kembali survey yang bertujuan
untuk mengetahui penggunaan dana yang telah diberikan oleh BKK, apakah dana
tersebut sudah digunakan secara efektif atau tidak. Petugas BKK juga melakukan
kegiatan penyuluhan-penyuluhan mengenai manfaat kredit dari BKK. Selain itu,
petugas juga memberikan pengarahan-pengarahan tentang pengelolaan modal
yang baik agar bisa digunakan secara efektif dan efisien sehingga dapat
meningkatkan usaha yang dikelola. Program kerja dari Badan Kredit Kecamatan
wilayah Kecamatan Jebres telah terealisasi dengan baik dari sejak berdiri sampai
sekarang.
3. Kendala/Hambatan yang Dihadapi oleh BKK dan Pedagang Kecil
Dalam Proses Peningkatan Usaha
Faktor kendala bagi Badan Kredit Kecamatan dalam meningkatkan
usaha sektor informal perdagangan adalah tentang kredit yang bermasalah.
Meskipun dalam penyaluran kredit sudah dilaksanakan sesuai perosedur
ketentuan dan persyaratan yang ada dan dengan penuh kehati-hatian namun masih
tetap terdapat kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan serta macet) yang
dikarenakan oleh kegagalan pegawai dalam menganalisa kredit, karakter nasabah
yang kurang baik, dan juga nasabah pergi tanpa sepengatuhan aparat desa
setempat. Kendala lain yang dihadapi petugas adalah kurangnya pegawai di
bagian pemasaran atau bagian kredit.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
72
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan terebut
adalah dengan membentuk Team Penyelamat Kredit Macet, mengadakan
penagihan secara rutin kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran lebih
dari 5 hari dari tanggal kewajiban membayar, membuat panggilan secara tertulis
yang ditandatangani direktur samapi tiga tahap, apabila belum berhasil maka
Team Penyelamat Kredit Macet tersebut langsung turun ke lapangan mengadakan
penanganan sesuai dengan tanggung jawabnya. Permasalahan atau kendala utama
yang dihadapi oleh para pedagang kecil adalah masalah pendapatan yang kurang
menentu sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam melakukan angsuran
wajib setiap bulannya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
73
BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasan masalah yang telah dilakukan
oleh penulis, maka penelitian tentang Peranan Badan Kredit Kecamatan Dalam
Meningkatkan Usaha Sektor Informal Perdagangan Di Wilayah Kecamatan Jebres
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Peranan Badan Kredit Kecamatan wilayah Jebres dalam meningkatkan usaha
sektor informal perdagangan khususnya pedagang kecil/bakul
Badan Kredit Kecamatan (BKK) wilayah Kecamatan Jebres sangat
berperan dalam meningkatkan usaha sektor informal perdagangan khususnya
pedagang kecil/bakul. Pinjaman modal yang diberikan oleh Badan Kredit
Kecamatan (BKK) wilayah kecamatan Jebres kepada pedagang kecil/bakul
mampu dimanfaatkan dengan baik oleh para pedagang kecil/bakul sehingga
usaha yang mereka jalankan mengalami peningkatan. Peningkatan ini ditinjau
dari peningkatan omset penjualan, peningkatan pendapatan dan peningkatan
tabungan. Peningkatan omset penjualan yang diperoleh pedagang kecil/bakul
rata-rata adalah sebesar 46%, peningkatan jumlah pendapatan yang diperoleh
pedagang kecil/bakul rata-rata adalah sebesar 41%, sedangkan untuk tabungan
sendiri tidak semua mengalami peningkatan karena alasan kebutuhan hidup
yang semakin tinggi sehingga mereka belum bisa menyisihkan uang untuk
menabung. Hal ini menunjukkan bahwa kredit yang diperoleh dari Badan
Kredit Kecamatan (BKK) wilayah Kecamatan Jebres terbukti dapat
meningkatkan usaha di sektor informal khususnya pedagang kecil/bakul.
2. Strategi penyaluran kredit BKK agar dana dapat dimanfaatkan secara efektif
Badan Kredit Kecamatan (BKK) wilayah kecamatan Jebres
mempunyai 3 strategi penyaluran kredit yang dijalankan agar dana kredit yang
didapat dapat dimanfaatkan secara efektif, yaitu sebagai berikut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
74
a. Survey yang bertujuan untuk mengecek kebenaran penggunaan dana
kredit. Apakah dana yang diperoleh tesebut benar-benar digunakan untuk
penambahan modal atau tidak.
b. Penyuluhan tentang manfaat dari kredit di Badan Kredit Kecamatan
(BKK) khusunya di wilayah kecamatan Jebres.
c. Pengarahan-pengarahan tentang pengelolaan modal yang baik agar bisa
digunakan secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan usaha
yang dikelola.
3. Kendala/hambatan apa yang dihadapi oleh BKK dan pedagang kecil dalam
proses peningkatan usaha?
Sebuah peranan akan menghadapi suatu permasalahan, demikian juga
dengan Badan Kredit Kecamatan (BKK) wilayah kecamatan Jebres, baik itu
dari pihak pengelola maupun dari pihak pedagang itu sendiri. Kendala yang
dihadapi oleh nasabah yaitu jumlah pendapatan yang tidak pasti atau tidak
menentu sehingga tidak bisa memenuhi tanggung jawab untuk melakukan
angsuran tepat pada waktunya. Hal ini juga menjadi kendala tersendiri bagi
pihak pengelola, karena ada beberapa nasabah yang terlambat mengangsur
akan mengakibatkan kegiatan operasional BKK menjadi terhambat. Kendala
lain yang dihadapi oleh BKK adalah adanya kegagalan pegawai dalam
menganalisa kredit, karakter nasabah yang kurang baik, dan nasabah pergi
tanpa sepengatuhan aparat desa setempat, juga kurangnya pegawai di bagian
pemasaran atau bagian kredit. Usaha atau langkah-langkah untuk mengatasi
permasalah yang sering muncul tersebut adalah dengan membentuk Team
Penyelamat Kredit Macet, mengadakan penagihan secara rutin kepada
nasabah yang terlambat membayar angsuran lebih dari 5 hari dari tanggal
kewajiban membayar, membuat panggilan secara tertulis yang ditandatangani
direktur samapi tiga tahap, apabila belum berhasil maka Team Penyelamat
Kredit Macet tersebut langsung turun ke lapangan mengadakan penanganan
sesuai dengan tanggung jawabnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
75
B. Implikasi
Berdasarkan simpulan yang telah disebutkan diatas, maka dapat
dikemukakan implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Implikasi Teoritis
BKK memberikan pinjaman modal kepada pedagang kecil dalam rangka
untuk meningkatkan usahanya, dengan adanya peningkatan usaha tersebut
pedagang kecil akan memperoleh peningkatan pendapatan yang akan berdampak
pada peningkatan kesejahteraan hidup. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil
penelitian dari Romulus Manurung bahwa BPR dapat berperan sebagai agent of
development dalam memobilisasi perekonomian masyarakat pedesaan. Pemberian
kredit BPR juga memiliki manfaat dalam meningkatkan penerimaan masyarakat
pengusaha kecil. Hal ini ternyata menjadi pendorong utama dalam memenuhi
kebutuhan kebutuhan primer khususnya pembiayaan pendidikan anak-anak
mereka . Penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian dari Nurfitriah Dwi
Astuti bahwa pemberian kredit BPR-BKK memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap peningkatan pedagang kecil, dan juga kredit BPR-BKK yang diberikan
kepada pedagang kecil memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan
pendapatan dan perkembangan usaha pedagang kecil.
2. Implikasi Praktis
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui peranan dari
BKK wilayah Kecamatan Jebres dalam meningkatkan usaha yang dijalankan
pedagang kecil adalah sebagai lembaga keuangan yang membantu para pedagang
kecil untuk memberikan pinjaman modal agar usaha yang dijalankan dapat
bertahan dan mengalami peningkatan. Pemberian pinjaman modal yang dilakukan
oleh BKK wilayah Kecamatan Jebres berdampak pada peningkatan usaha, maka
program ini perlu untuk dilanjutkan ke periode berikutnya mengingat kemampuan
para pedagang kecil dalam mendapatkan modal masih sangat terbatas. BKK juga
mengalami hambatan dalam memberikan pinjaman modal kepada pedagang kecil,
adanya kredit macet atau keterlambatan nasabah dalam mengembalikan pinjaman
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
76
sehingga dapat menghambat perkembangan usaha BKK. Hal ini sangat
berpengaruh terhadap keberhasilan program BKK dalam membantu pedagang
kecil untuk meningkatkan usaha yang dijalankan. Hasil penelitian ini dapat
dijadikan pertimbangan bagi pengelola BKK dalam menentukan kebijakan-
kebijakan antara lain:
1. Kebijakan dalam mengurangi atau mengantisipasi adanya kredit macet
dari nasabah.
2. Kebijakan untuk memberikan solusi yang terbaik mengenai permasalahan-
permasalahan yang dialami oleh para nasabah.
3. Kebijakan dalam meningkatkan kualitas dengan lebih menonjolkan pada
proses pemberdayaan masyarakat.
C. Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan implikasinya, maka penulis
menajukan saran sebagai berikut:
1. Saran untuk petugas/pengurus Badan Kredit Kecamatan (BKK) wilayah
kecamatan Jebres:
a. Agar meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah atau masyarakat
pengguna kredit, juga termasuk penambahan jumlah petugas di bagian
kredit sehingga pelayanan yang diberikan nantinya akan lebih maksimal.
b. Agar lebih berhati-hati dalam memilih nasabah, supaya tidak terjadi kredit
macet.
c. Agar selalu megadakan sosialisasi yang rutin kepada masyarakat tentang
kredit, pemanfaatannya, dan pengelolaannya. Sosialisasi tidak hanya
dilakukan di pasar-pasar tetapi juga diseluruh tempat di wilayah
kecamatan Jebres yang berpotensi dalam peningkatan usaha informal
perdagangan.
d. Agar meningkatakan hubungan yang baik, hubungan kekeluargaan antara
sesama petugas dan juga hubungan terhadap nasabah sehingga
kepercayaan nasabah kepada petugas akan bertambah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
77
2. Saran untuk pedagang kecil/bakul selaku pengguna kredit dari Badan Kredit
Kecamatan (BKK) wilayah Jebres:
a. Agar kredit yang diperoleh benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan
usaha yang produktif, dengan memanfaatkan kredit secara tepat maka akan
berdampak pada peningkatan usaha dan kesejahteraan hidup mereka.
b. Agar masyarakat sebagai nasabah sadar akan kewajibannya bahwa sebagai
pihak yang meminjam uang sebaiknya mengembalikan uang yang
dipinjam tersebut tepat waktu sesuai dengan perjanjian awal.
c. Agar masyarakat sebagai nasabah aktif menjalin komunikasi dengan
petugas/pengurus BKK tentang perkembangan usaha yang sedang mereka
jalani, dan apabila mengalami kesulitan dalam hal angsuran segera
meyampaikan kepada petugas sehingga dapat mencari solusi yang tepat.
Recommended