View
222
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah
SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kls
1A Khusus Bandung 2015-2019.
Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung adalah pelaksana kekuasaan
kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan ( vrovost )
Mahkamah Agung yang berada di propinsi Jawa Barat
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15
disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan
Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini.
Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana,
cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri
Kls 1A Khusus Bandung.
Bandung, Februari 2015
Ketua,
TTD
PONTAS EFFENDI ,SH.MH
NIP. 19600310.198512.1.001
ii
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, trasparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Mat Djuskan, S.H., M.H.
Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Pontas Effendi, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Bandung, April 2015
Pihak Pertama, Pihak Kedua,
Panitera/Sekretaris, Ketua,
TTD TTD
MAT DJUSKAN,SH.MH PONTAS EFFENDI ,SH.MH
NIP. 19591101.199103.1.001 NIP. 19600310.198512.1.001
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA ii DAFTAR ISI iii STRUKTUR ORGANISASI v BAB I – PENDAHULUAN v
1.1 KONDISI UMUM 1
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN (FAKTOR INTERNAL) 1
BAB II – VISI, MISI, TUJUAN 6
2.1 VISI 6
2.2 MISI 6
2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 7
2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA 7
2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN 9
BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 10
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/ TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG 11
BAB IV – PENUTUP 13
LAMPIRAN
RENSTRA BAGIAN PIDANA
1. KONDISI KEPANITERAAN PIDANA 17
2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN PIDANA 18
3. VISI 20
4. MISI 20
5. TUJUAN SAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN PIDANA 20
6. PROGRAM DAN KEGIATAN 20
RENSTRA BAGIAN PERDATA
1. KONDISI KEPANITERAAN PERDATA 28
2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN PERDATA 29
3. VISI 30
4. MISI 30
5. TUJUAN SAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN PERDATA 30
6. PROGRAM DAN KEGIATAN 30
RENSTRA BAGIAN PHI
1. KONDISI KEPANITERAAN PHI 36
2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN PHI 37
3. VISI 41
4. MISI 41
5. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN PHI 42
6. PROGRAM DAN KEGIATAN 43
RENSTRA BAGIAN TIPIKOR
1. KONDISI UMUM KEPANITERAAN TIPIKOR 51
2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN TIPIKOR 52
3. VISI 56
4. MISI 56
5. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN TIPIKOR 56
6. PROGRAM DAN KEGIATAN 57
RENSTRA BAGIAN PANKUM
1. KONDISI KEPANITERAAN HUKUM 61
iv
2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN HUKUM 61
3. VISI 65
4. MISI 65
5. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN HUKUM 65
6. PROGRAM DAN KEGIATAN 66 MATRIKS RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015-2019 69
fghhgfgfgfgf
vi
No Nama Jabatan
1 Pontas Efendi, S.H,,M.H Ketua
2 H.Dwi Sugiarto, S.H.,M.H. Wakil Ketua
3 Mat Djuskan, S.H.,M.H. Panitera/Sekretaris
4 DR. Asep Dedi Suasta, S.H.,M.H. Wakil Panitera
5 Drs. A. Tahsin Ibrahim Wakil Sekretaris
6 Yeti Ningsih,S.H.,M.H. Panitera Muda Perdata
7 Susilo Nandang Bagio, S.H. ,M.H. Panitera Muda Pidana
8 Tri Mulyani, S.H.,M.H. Panitera Muda Hukum
9 Tina Rofiana, S.H. Panitera Muda PHI
10 M. Tiere, S.H. Panitera Muda TIPIKOR
11 Budi Risman, S.H. Ka.Sub.Bagian Keuangan
12 Yusuf, S.H. Ka.Sub.Bagian Umum
13 Wawan Setiawan, S.H. Ka.Sub.Bagian Kepegawaian
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 1
BAB I – PENDAHULUAN
1.1 KONDISI UMUM
eformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran
Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dalam menjalankan tugas dan
fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan
Keuangan. Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung merupakan lingkungan
Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung
sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang mendukung Pengadilan Tinggi Jawa Barat
yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan
berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk
di tingkat pertama.
Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan
bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada
pada lingkungan Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung. Rencana Strategis ini
dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.
Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan
oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta
memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus
Bandung baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.
Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya
tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung
Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN (FAKTOR INTERNAL)
A. Kekuatan (Strength)
R
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 2
Kekuatan Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung mencakup hal-hal yang
memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-
hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:
1. Berdasarkan SK KMA 144 2007 tentang keterbukaan informasi Pengadilan,
di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung terdapat sarana informasi
kepada masyarakat berupa infrastruktur IT.
2. Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung merupakan Pengadilan Kelas
1A Khusus tidak hanya menangani perkara Pidana dan Perdata melainkan
juga menangani perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara Hubungan
Industrial, sehingga Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung memiliki
Hakim-Hakim ahli perkara-perkara tersebut.
3. Merupakan Pengadilan percontohan, untuk perkara pidana anak, mediasi
dan IT.
4. Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung memiliki jumlah total karyawan
sebanyak 167 orang, dianggap cukup mampu menangani kasus yang
jumlahnya cukup besar.
B. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung
dirinci dalam beberpa aspek:
1. Aspek Proses Peradilan
Administrasi perkara secara elektronik belum dapat terlaksana secara
maksimal.
Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan
masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A
Khusus Bandung
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan
kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus
Bandung.
Jumlah pegawai Kesekretariatan (Non-teknis) yang berjumlah 9 orang,
kurang memadai pula.
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 3
Jabatan Panitera/Sekretaris yang dipegang oleh satu orang, saat ini
kurang cocok dikarenakan beban pekerjaan yang meningkat.
Personil di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung belum seluruhnya
menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum maksimalnya penerapan evaluasi penilaian kinerja.
Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja
aparat peradilan
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Belum maksimalnya penggunaan sistem manajemen perkara berbasis
teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dari
pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan
Saat ini dengan jumlah perkara yang besar, ruang sidang yang berjumlah
7 ruangan dirasakan kurang memadai.
Jumlah Hakim 40 orang, dengan jumlah ruang hakim sebanyak 5 ruangan
dirasakan kurang memadai pula.
Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana
tidak sesuai dengan kebutuhan.
Belum tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai disebabkan
keterbatasan lahan yang dimiliki Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Bandung.
C. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus
Bandung untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :
1. Aspek Proses Peradilan
Adanya website Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung yang
memberikan informasi kepada masyarakat.
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 4
Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung merupakan unsur Muspida
dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah, pemerintah kota
maupun pemerintah propinsi jawa barat.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam
peningkatan kinerja
Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang diikuti Pengadilan
Negeri Klas 1A Khusus Bandung untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik
internal maupun eksternal.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Klas
1A Khusus Bandung berupa internet, website Pengadilan Negeri Klas 1A
Khusus Bandung
Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin meningkat,
memungkinkan pekerjaan membuat laporan secara manual dapat
dikerjakan oleh Sistem Informasi.
Dengan Sistem Informasi pula masyarakat dapat mengakses informasi
dan putusan Pengadilan melalui website Pengadilan.
D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung
yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan
perbaikan sebagaimana yang diharapkan.
1. Aspek Proses Peradilan
Belum tersedianya suatu alat yang mengukur kepuasan pengguna jasa
pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Personil di Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung yang belum
seluruhnya menguasai sistem teknologi informasi.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 5
Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja
aparat peradilan.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
Peran media yang terkadang membesar-besarkan opini akan suatu kasus,
menimbulkan gejolak demonstrasi pro dan kontra, yang terkadang
merusak fasilitas Pengadilan.
Peristiwa politik dan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini dapat
memberi dampak merugikan pada penegak hukum di Indonesia.
Indonesia telah mengalami proses perubahan demokrasi, yang
mengakibatkan timbulnya berbagai peristiwa sosial dan politik sebagai
contoh demo-demo dari beberapa LSM yang sebagian besar menggiring
opini masyarakat, padahal kasus belum diputus.
Website Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung sebagai sarana
informasi masyarakat dapat menghadapi potensi ancaman keamanan
data dan jaringan.
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 6
BAB II – VISI, MISI, TUJUAN
encana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung Tahun 2015 –
2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan
tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui
penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan
dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung diselaraskan
dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan
cetak biru pembaharuan pengadilan 2010-2035 & rencana pembangunan nasional
yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang
(RPNJP) 2005 – 2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan
organisasi pada tahun 2015 – 2019.
2.1 VISI
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas
pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung.
Visi Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung mengacu pada Visi Mahkamah
Agung RI adalah sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”
2.2 MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung, adalah sebagai berikut :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
R
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 7
2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi
dan misi Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung
adalah sebagai berikut :
1. Memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan;
2. Dalam mengurus proses berperkara para pencari keadilan sesuai prinsip
cepat, sederhana & biaya ringan.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015
sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan
Negeri Klas 1A Khusus Bandung adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Pelaksanaan Tertib Administrasi dan Kearsipan Perkara
2. Peningkatan Penyelesaian Perkara
3. Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi
4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice)
5. Peningatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan
7. Peningkatan sarana dan prasarana
8. Peningkatan kualitas SDM
Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri
Klas 1A Khusus Bandung dalam Tahun 2015 – 2019.
2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 8
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja
utama dengan digambarkan sebagai berikut :
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja
utama dengan digambarkan sebagai berikut :
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
1.
Peningkatan
Pelaksanaan Tertib
Administrasi dan
Kearsipan
Perkara
a. Prosentase Penanganan Administrasi
Perkara melalui Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP)
b. Prosentase file elektronik putusan perkara
yang diarsipkan dalam Database
c. Prosentase file elektronik putusan perkara
yang dipublikasikan melalui Direktori
Putusan
d. Prosentase pengajuan upaya hukum
secara lengkap melalui Direktori Putusan
2.
Peningkatan
Penyelesaian
Perkara
a. Prosentase penyelesaian perkara dalam
jangka waktu maksimal 5 bulan
b. Prosentase perkara dengan putusan
lengkap saat dibacakan
c. Prosentase Minutasi Perkara dalam jangka
waktu maksimal 14 Hari
d. Prosentase Pemberitahuan/Penyampaian
Salinan Putusan dalam jangka waktu
maksimal 14 Hari
3.
Peningkatan
Efektivitas
Penyelesaian
Perkara Perdata
melalui Mediasi
a. Jumlah Mediasi yang berhasil
b. Prosentase Mediasi yang berhasil dengan
Akta Perdamaian
4.
Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap peradilan
(acces to justice)
Persentase (amar) putusan perkara (yang
menarik perhatian masyarakat) yang dapat
diakses secara on line dalam waktu maksimal
1 hari kerja sejak diputus.
5.
Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara perdata yang berkekuatan
hukum tetap yang ditindaklanjuti
6. Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 9
Meningkatnya
kualitas
pengawasan
Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti.
2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Klas 1A
Khusus Bandung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan
membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai
berikut :
A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program
untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib
administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus
Bandung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Umum adalah :
1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor yang terintegrasi
dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor
3. Penelitian berkas perkara upaya hukum disampaikan secara lengkap
dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat
waktu
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara
6. Pengawasan Internal secara rutin oleh Hakim Pengawas Bidang
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan
prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.
C. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 10
Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis pengawasan yang
berkualitas.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:
1. Mengikutsertakan pegawai Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung
untuk pendidikan dan pelatihan (Diklat), baik yang diselenggarakan oleh
Pengadilan Tinggi Jawa Barat maupun Mahkamah Agung R.I. guna
meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.
2. Menindaklanjuti pengaduan yang masuk.
3. Menindaklanjuti temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 11
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN
INDUSTRIAL/ TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG
alam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan,
Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung menetapkan arah dan kebijakan
dan strategi sebagai berikut :
Peningkatan kinerja.
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem
manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat
pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat
mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses
peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan. Peningkatan kinerja
bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi
peningkatan kinerja :
Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan
mutasi sesuai dengan kompetensi
Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin
berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi
rasa keadilan masyarakat.
Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan
teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan
kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan
jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun
penerima layanan.
Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
D
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 12
Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk
pelayanan publik
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 13
BAB IV – PENUTUP
encana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung
tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan
peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang
bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk
menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang maupun tantangan,
program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu
lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.
Rencana stretegis (Renstra) Pengadilan Negeri Bandung harus terus disempurnakan
dari waktu kewaktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka atas kemungkinan
perubahan. Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan
dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.
Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri
Klas 1A Khusus Bandung memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi
pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019,
sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dapat terwujud
dengan baik.
R
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 16
PERNYATAAN KINERJA BAGIAN PIDANA
PADA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG
TAHUN 2015-2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen peradilan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : SUSILO NANDANG BAGIO, SH. MH.
Jabatan : Panitera Muda Pidana
Pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 2015-2019
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Bandung, 2015
Panitera Muda Pidana
TTD
SUSILO NANDANG BAGIO, SH. MH.
NIP 19660715.199203.1.002
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 17
1. KONDISI KEPANITERAAN PIDANA
epaniteraan Pidana adalah bagian dari Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial/Tipikor Bandung yang merupakan lingkungan Peradilan Umum
dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pelaksana kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakan
hukum dan keadilan.
Kepaniteraan Pidana mempunyai ruang lingkup antara lain :
1. Mengadili Perkara Pidana Biasa ;
2. Perkara pidana Singkat (Pidana singkat sudah tidak ada sejak tahun 2002
sampai dengan sekarang dengan alasan tidak ada pelimpahan perkara dari
kejaksaan Negeri bandung ;
3. Perkara Pidana anak ;
4. Permohonan Pra Peradilan ;
5. Permohonan Penggeledahan/ijin khusus ;
6. Permohonan penyitaan/Ijin Khusus ;
7. Perpanjangan Penahanan ;
8. Perkara Tindak Pidana Ringan ;
9. Perkara pelanggaran Lalu Lintas (TILANG) ;
Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung
mempunyai wilayah hukum yang terdiri dari 30 Kecamatan dan 153 Kelurahan/Desa
serta 27 Kepolisian Sektor (Kapolsek) di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar
bandung (Polrestabes Bandung) ;
Bahwa pada saat ini kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial/Tipikor Bandung dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara umum
berjalan lancar ;
Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial/Tipikor Bandung sebagai kawal depan
Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima,
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.
Berkenaan dengan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial/Tipikor Bandung tersebut dalam hal memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara Pidana berada dalam pengelolaan Kepaniteraan Pidana.
Dalam proses pemeriksaan perkara pidana terdapat berbagai jenis perkara yang
tergolong dalam perbuatan pidana dan Terdakwanyapun jenis tahanannya beragam
pula, yang ditahan di rutan, tahanan kota bahkan tidak dilakukan penahanan.
Bagian yang bertugas untuk membuat penahanan di Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial/Tipikor Bandung adalah bagian Kepaniteraan Pidana ;
Agar pelaksanaannya mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu disusun
Perencanaan Strategis suatu proses yang berorintasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 1 ( Satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis
dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala
K
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 18
yang ada di Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri/Hubungan
Indutrial/Tipikor Bandung. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang
kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung
dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber daya manusia yang
kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan
lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung, baik
lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.
2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN PIDANA
A. Kekuatan (Strength)
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh
penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Perintah penahanan ini dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang
diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal
adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa
akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi
tindak pidana.
Yang diberi wewenang untuk melakukan penahanan adalah Penyidik untuk
kepentingan penyidikan, Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan, dan
hakim melalui penetapan diberi wewenang untuk kepentingan pemeriksaan di
sidang pengadilan.
Jangka waktu penahanan adalah sebagai berikut:
1. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20
hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai,
dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40
hari. Setelah waktu 60 hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan
tersangka dari tahanan demi hukum.
2. Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum hanya berlaku paling
lama 20 hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum
selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk
paling lama 30 hari. Setelah waktu 50 hari tersebut, penuntut umum harus sudah
mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
3. Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara, guna kepentingan pemeriksaan
berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari.
Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat
diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling
lama 60 hari. Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus,
terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 19
Sebagai dampak dari semakin majunya proses administrasi yang dibarengi pula
dengan semakin ruwetnya pengaturannya, sehingga diperlukan penanganan
mengenai penahanan tersebut yang profesional, cepat dan aman, Tegasnya bidang
penahanan bukanlah tugas yang ringan, tetapi tugas yang berat dan memerlukan
penanganan yang serius ;
B. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan‐kelemahan yang ada di Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan
Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung dalam hal penahanan yaitu
terlambatnya permohonan untuk dilakukan penahanan, baik yang dimohonkan oleh
Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum serta sarana dan prasarana yang tidak
menunjang ;
C. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang‐peluang yang dimiliki oleh Kepaniteraan Pidana pada
Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung untuk melakukan
perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :
1. Adanya Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP) yang memberikan
kemudahan dalam hal informasi yang berkaitan dengan penahanan di
kepaniteraan pidana ;
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan, adanya tunjangan kinerja/ remunerasi
sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja ;
3. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis serta pelatihan untuk meningkatkan
kualitas sumber daya Manusia
D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Tantangan di Kepaniteraan Pidana yang dihadapi untuk dapat melakukan perbaikan
adalah bergantung pada Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan dan Aspek Sarana
dan Prasarana ;
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 20
3. VISI
Visi dari Kepaniteraan Pidana memgacu pada Visi Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung yaitu: “MEWUJUDKAN BADAN
PERADILAN YANG AGUNG” ;
4. MISI
Misi Kepaniteraan Pidana dalam mewujudkan Visi dari Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung dan visi Kepaniteraan Pidana Pengadilan
Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung tersebut, adalah :
“Memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan secara maksimal”
5. TUJUAN SAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN
PIDANA
Tujuan yang hendak dicapai oleh Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah untuk memberikan pelayanan
kepada para pencari keadilan secara maksimal dan sasaran strategis yang hendak
dicapai Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana
Korupsi Bandung adalah perwujudan dari Visi Mahkamah Agung RI/Pengadilan
Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung yaitu : Mewujudkan Badan Peradilan
yang Agung ;
6. PROGRAM DAN KEGIATAN
Kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana
Korupsi Bandung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan
membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai
berikut :
- Memberikan pelatihan kepada Personil di Kepaniteraan Pidana khususnya yang
menangani bidang penahanan ;
- Memberitahukan kepada para pemohon penahanan dengan melalui surat agar
dimohonkan 10 hari sebelum penahanan terdahulu habis masa penahanannya ;
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 21
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 22
MATRIKS RENCANA STRATEGIS
KEPANITERAAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG
1.
a. Jumlah Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP)
2015 2016 2017 2018 2019
I. PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa
1. Dewasa 1600 1650 1675 1700 1800
2. Anak 25 30 33 35 40
iii. Pidana Cepat
1. Tipiring 34 15 20 25 30
2. Lalu Lintas 85.000 55.946 56.727 60.100 60.300
b. Jumlah file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database 2015 2016 2017 2018 2019
I. PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa
1. Dewasa 1600 1265 1280 1290 1300
2. Anak - - - - -
iii. Pidana Cepat
1. Tipiring 34 15 20 25 30
2. Lalu Lintas 85.000 55.946 56.727 60.100 60.300
c. Jumlah file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori
Putusan
2015 2016 2017 2018 2019
I. PIDANA
Pidana Singkat - - - - -
Pidana Biasa
1. Dewasa 1600 800 850 1000 1100
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 23
2.
3. Anak 25 15 20 22 25
Pidana Cepat
1. Tipiring 34 15 20 25 30
2. Lalu Lintas 85.000 55.946 56.727 60.100 60.300
d. Jumlah pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori Putusan 2015 2016 2017 2018 2019
I. PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa
1. Dewasa 47 49 50 51 53
2. Anak 10 15 20 22 25
iii. Pidana Cepat
1. Tipiring 9 15 20 22 30
2. Lalu Lintas 54.936 55.946 56.727 60.100 60.300
2.
a. Jumlah penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 2015 2016 2017 2018 2019
PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa
1. Dewasa 1600 320 350 370 400
2. Anak 25 15 20 22 25
iii. Pidana Cepat
1. Tipiring 34 15 20 25 30
2. Lalu Lintas 85.000 55.946 56.727 60.100 60.30
0
b. Jumlah perkara dengan putusan lengkap saat dibacakan 2015 2016 2017 2018 2019
I. PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 24
1. Dewasa 1600 350 400 450 500
2. Anak 25 15 20 22 25
iii. Pidana Cepat
1. Tipiring 34 15 20 25 30
2. Lalu Lintas 85.000 55.946 56.727 60.100 60.30
0
c. Jumlah Minutasi Perkara dalam jangka waktu maksimal 14 Hari 2015 2016 2017 2018 2019
PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa
Dewasa 1600 110 120 125 150
Anak 25 15 20 22 25
iii. Pidana Cepat
1. Tipiring 34 15 20 25 30
2. Lalu Lintas 85.000 55.946 56.727 60.100 60.30
0
d. Jumlah Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu
maksimal 14 Hari 2015 2016 2017 2018 2019
I. PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa
1. Dewasa 1600 110 120 125 150
2. Anak 25 15 20 22 25
iii. Pidana Cepat
1. Tipiring 34 15 20 22 25
2. Lalu Lintas - - - - -
3. a. Jumlah (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat
diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 2015 2016 2017 2018 2019
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 25
I. PIDANA
Pidana Singkat - - - - -
Pidana Biasa
1. Dewasa - - - - -
2. Anak - - - - -
Pidana Cepat
1. Tipiring - - - - -
2. Lalu Lintas - - - - -
PERNYATAAN KINERJA BAGIAN PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG
TAHUN 2015-2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen peradilan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : YETI NINGSIH. SH
Jabatan : Panitera Muda Perdata
Pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 2015-2019
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Bandung, 2015
Panitera Muda Perdata
TTD
YETI NINGSIH. SH
NIP 19630928.198303.2.003
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 28
1. KONDISI KEPANITERAAN PERDATA
Kepaniteraan Perdata adalah bagian dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor
Bandung yang merupakan lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung
Republik Indonesia sebagai Pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan.
Kepaniteraan Perdata mempunyai ruang lingkup antara lain :
1. Pembuatan Rencana Kerja / Program Kerja;
2. Mencatat setiap surat masuk dan surat keluar khusus Kepaniteraan Perdata;
3. Membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara;
4. Mengelola Perkara Perdata yang masuk;
5. Mengelola Perkara Banding;
6. Mengelola Perkara Kasasi;
7. Mengelola Perkara Peninjauan Kembali (PK);
8. Mengelola Permohonan Eksekusi, Penyitaan dan Somasi;
9. Pembuatan Agenda Persidangan;
10. Mengelola Keuangan Perkara;
11. Membuat Laporan Bulanan Keadaan Perkara.
Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung
mempunyai wilayah hukum yang terdiri dari 30 Kecamatan dan 153 Kelurahan/Desa serta
27 Kepolisian Sktor (Kapolsek) di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar bandung
(Polrestabes Bandung) ;
Bahwa pada saat ini kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor
Bandung dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara umum berjalan lancar ;
Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial/Tipikor Bandung sebagai kawal depan
Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.
Berkenaan dengan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor
Bandung tersebut dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Perdata
berada dalam pengelolaan Kepaniteraan Perdata.
Bagian yang bertugas untuk membuat Gugatan, Permohonan Banding, Permohonan
Kasasi, Permohonan Peninjauan Kembali, Permohonan Eksekusi dan Permohonan Somasi
di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung adalah bagian Kepaniteraan
Perdata ;
Agar pelaksanaannya mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu disusun Perencanaan
Strategis suatu proses yang berorintasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu
1 ( Satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada di Kepaniteraan
Perdata pada Pengadilan Negeri/Hubungan Indutrial/Tipikor Bandung. Rencana Strategis
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 29
ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.
Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh
Sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta
memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial/Tipikor Bandung, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable
strategis.
2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN PERDATA
A. Kekuatan (Strength)
1. Pengadilan Negeri khususnya kepaniteraan perdata sebagai pelopor penyedia
data terlengkap dan terpercaya bagi para pencari keadilan.
2. Potensi SDM yang siap untuk dilatih dalam hal pelayanan publik.
3. Ketersediaan data dengan scope gugatan hingga upaya hukum Peninjauan
Kembali untuk dieksplorasi oleh masyarakat pencari keadilan.
4. Program yang disediakan Pengadilan Negeri Bandung khususnya bagian
kepaniteraan perdata untuk peningkatan pelayanan publik.
5. Kemampuan pegawai untuk menganalisa data perkara.
B. Kelemahan (Weakness)
1. Data-data yang disajikan masih kurang up to date.
2. Kemampuan analisa pegawai untuk menterjemahkan data perkara masih kurang.
3. Masih kurangnya petugas khusus pelayanan data perkara di Pengadilan Negeri
Bandung khususnya kepaniteraan Perdata karena terbatasnya jumlah pegawai
yang mampu mencari informasi yang diinginkan pengguna data.
4. Beban tugas bagi beberapa pegawai berlebih.
5. Anggaran untuk membuat variasi publikasi terbatas bahkan tidak tersedia.
C. Peluang (Opportunities)
1. Tersedia dukungan teknologi untuk menyebarkan data secara murah dan
mudah.
2. Peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa Pengadilan sebagai instansi
resmi penyedia data publik Peradilan.
3. Kerjasama dengan instansi lain dalam hal menghasilkan data yang dibutuhkan
instansi tersebut.
4. Minat akademisi yang membutuhkan data pengadilan.
5. Minat masyarakat pencari keadilan untuk mencari data di Pengadilan.
D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
1. Tingkat kepuasan pengguna data dalam hal kemutakhiran data.
2. Pelayanan instansi lain ataupun pihak swasta/lembaga bantuan hukum/lembaga
swadaya masyarakat yang juga mengeluarkan data.
3. Tingkat pemahaman masyarakat umum/akademisi akan data Pengadilan.
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 30
3. VISI
Visi dari Kepaniteraan Perdata memgacu pada Visi Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung yaitu: “Terwujudnya pelayanan prima bagi para
pencari keadilan” ;
4. MISI
Misi Kepaniteraan Perdata dalam mewujudkan Visi dari Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung dan visi Kepaniteraan Pidana Pengadilan
Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung tersebut, adalah :
1. Meningkatkan profesionalisme dalam melayani masyarakat pencari keadilan
2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut mendorong terciptanya iklim
peradilan yang kondusif.
4. Membangun komitmen dan konsistensi seluruh komponen aparatur pemerintah
di kepaniteraan perdata terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
5. TUJUAN SAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN
PERDATA
Tujuan yang hendak dicapai oleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah untuk memberikan pelayanan kepada
para pencari keadilan secara maksimal dan sasaran strategis yang hendak dicapai
Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi
Bandung adalah perwujudan dari Visi Mahkamah Agung RI/Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial/Tipikor Bandung yaitu : Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung ;
6. PROGRAM DAN KEGIATAN
Kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi
Bandung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian
Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
1. Pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia baik Staf yang
berstatus PNS dan para tenaga honorer melalui diskusi-diskusi yang dilakukan.
2. Pembenahan administrasi untuk menuju administrasi yang tertata rapi dan
berbasis Teknologi Informasi.
3. Peningkatan pelayanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan
dengan memulai persidangan tepat pada waktunya, informasi persidangan yang
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 31
lengkap melalui papan informasi maupun website dan penyerahan kutipan
putusan-putusan sesaat setelah putusan dibacakan.
4. Memperindah tampilan ruangan kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri
Bandung dengan menjaga kebersihan gedung dan kamar mandi serta
pengadaan bunga-bunga dalam pot dan pohon-pohon pelindung agar tercipta
suasana ruangan yang asri, teduh dan nyaman.
5. Peningkatan disiplin kerja dengan mengevaluasi setiap kehadiran pegawai dan
program kerja masing-masing bagian.
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 32
MATRIKS RENCANA STRATEGIS
KEPANITERAAN PERDATA
PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG
1.
a. Jumlah Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 2015 2016 2017 2018 2019
I. PERDATA
i. Permohonan 500 520 540 560 580
ii. Gugatan 500 520 540 560 580
b. Jumlah file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database 2015 2016 2017 2018 2019
I. PERDATA
i. Permohonan 500 520 540 560 580
ii. Gugatan 500 520 540 560 580
c. Jumlah file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan 2015 2016 2017 2018 2019
I. PERDATA
i. Permohonan 350 390 450 500 580
ii. Gugatan 250 390 450 500 580
d. Jumlah pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori Putusan 2015 2016 2017 2018 2019
I. PERDATA
i. Permohonan - - - - -
ii. Gugatan 100 120 140 160 180
2.
a. Jumlah penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 2015 2016 2017 2018 2019
I. PERDATA
i. Permohonan 500 520 540 560 580
ii. Gugatan 200 220 240 260 280
b. Jumlah perkara dengan putusan lengkap saat dibacakan 2015 2016 2017 2018 2019
I. PERDATA
i. Permohonan 500 520 540 560 580
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 33
ii. Gugatan 500 520 540 560 580
c. Jumlah Minutasi Perkara dalam jangka waktu maksimal 14 Hari 2015 2016 2017 2018 2019
I. PERDATA
i. Permohonan 250 300 350 400 450
ii. Gugatan 200 220 240 260 280
d. Jumlah Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari 2015 2016 2017 2018 2019
I. PERDATA
Permohonan 500 520 540 560 580
Gugatan 500 520 540 560 580
3. a. Jumlah Mediasi yang berhasil 24 30 35 40 45
b. Jumlah Mediasi yang berhasil dengan Akta Perdamaian 20 25 30 35 40
4.
b. Jumlah (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
2015 2016 2017 2018 2019
I. PERDATA
i. Permohonan - - - - -
ii. Gugatan - - - - -
5. Jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
10 15 20 25 30
6. a. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 7 7 7 7 7
b. Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 7 7 7 7 7
PERNYATAAN KINERJA BAGIAN PHI
PADA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG
TAHUN 2015-2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen peradilan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : TINA ROFIANA, SH.
Jabatan : Panitera Muda PHI
Pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 2015-2019
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Bandung, 2015
Panitera Muda PHI
TTD
TINA ROFIANA, SH.
NIP 19610911.198502.2.001
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 36
1. KONDISI KEPANITERAAN PHI
Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus
Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang
Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung merupakan
lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus
Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang mendukung Pengadilan
Tinggi Jawa Barat yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung Republik
Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.
Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara
sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung. Rencana Strategis ini dijabarkan
ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.
Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai,
dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan
prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung baik
lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus
Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk
mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia
sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 37
2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN PHI
A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A
Khusus Bandung mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam
peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang
dikembangkan kemudian, mencakup:
1. Pengadilan Hubungan Industrial Bandung merupakan pengadilan
khusus yang bernaung di bawah Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus
Bandung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan
terhadap perselisihan hubungan industrial. Sehingga tercipta keadilan
yang tepat sasaran dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus
Bandung memiliki Hakim-Hakim ahli dalam menyelesaikan perselisihan
hubungan industrial.
3. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus
Bandung saat ini, memiliki 1 orang plt panitera muda, 16 orang hakim
yang terdiri dari 7 orang Hakim Karier dan 9 orang Hakim AdHoc, 8
orang staff, 4 orang pegawai honorer, dan 4 orang petugas keamanan.
Yang sampai saat ini, dianggap cukup mampu menangani dan
mendukung setiap permasalahan yang ada.
B. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dirinci dalam beberpa aspek:
1. Aspek Proses Peradilan
Administrasi perkara secara elektronik belum dapat terlaksana
secara maksimal.
Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur
kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 38
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A
Khusus Bandung
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Jumlah pegawai Kesekretariatan (Non-teknis) yang berjumlah 8
orang, dirasa kurang memadai jika dibandingkan dengan jumlah
perkara yang terus bertambah setiap waktu.
Personil di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Klas 1A Khusus Bandung belum seluruhnya menguasai visi
dan misi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Klas 1A Khusus Bandung
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum maksimalnya penerapan evaluasi penilaian kinerja
Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis
teknologi informasi.
Belum adanya kejelasan dan ketegasan penerapan sistem reward
& punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Belum maksimalnya penggunaan sistem manajemen perkara
berbasis teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
Anggaran yang diterima Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dari pusat belum
sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan
Saat ini dengan jumlah perkara yang cukup besar, ruang sidang
yang berjumlah 3 ruangan dirasakan kurang memadai.
Jumlah Hakim 16 orang, dengan jumlah ruang hakim sebanyak 3
ruangan dirasakan kurang memadai.
Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan
prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 39
C. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung untuk
melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :
1. Aspek Proses Peradilan
Adanya website Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung yang
mewakili informasi seputar status perkara (SIPP) maupun informasi
yang berkaitan dengan Pengadilan Hubungan Industrial kepada
masyarakat luas.
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A
Khusus Bandung merupakan unsur Muspida dan memiliki
hubungan baik dengan pemerintah daerah, pemerintah kota
maupun pemerintah propinsi jawa barat.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang diikuti
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A
Khusus Bandung untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Adanya kegiatan pengawasan sekaligus pembinaan yang
dilaksanakan secara berkala oleh pimpinan baik mengenai kualitas
kinerja dan kendala yang sedang atau yang akan dihadapi.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus
Bandung berupa website resmi Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus
Bandung yang juga memuat informasi mengenai Pengadilan
Hubungan Industrial Bandung.
Perkembangan Teknologi yang semakin meningkat,
memungkinkan pekerjaan membuat laporan dan komunikasi antar
staff dapat dilakukan dengan mudah melalui penerapan teknologi
perangkat lunak yang dapat diakses melalui meja setiap pegawai
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 40
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls. 1A
Khusus Bandung.
Dengan Sistem Informasi pula masyarakat dapat mengakses
informasi dan putusan yang berkaitan dengan perkara pada
Pengadilan Hubungan Industrial yang dapat dengan mudah
diakses melalui website Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus
Bandung.
D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung yang akan dihadapi dan
harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan
sebagaimana yang diharapkan.
1. Aspek Proses Peradilan
Fasilitas teknologi informasi (SIPP/CTS) antara Pengadilan
Hubungan Industrial dengan Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus
Bandung belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik, sehingga
menghambat proses penyampaian informasi secara real time
kepada masyarakat yang membutuhkan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Sumber daya manusia yang kurang mampu bekerja secara disiplin
secara waktu.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Evaluasi kinerja secara berkala belum sepenuhnya terlaksana sesuai
waktu yang disepakati sebelumnya.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
Keterbatasan dana yang berpengaruh kepada kualitas sarana dan
prasarana yang ada saat ini.
Aksi para buruh maupun serikat pekerja yang terkadang
menimbulkan gejoak demonstrasi pro dan kontra, yang terkadang
berpotensi merusak fasilitas Pengadilan.
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 41
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Klas IA Khusus Bandung Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam
menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram
secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan
terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai
efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
dan tolak ukur kinerja Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas
1A Khusus Bandung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah
Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 –
2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun
2015 – 2019.
3. VISI
Visi Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A
Khusus Bandung adalah:
“Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang
mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan keprcayaan publik,
professional, dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis,
terjangkau, biaya murah bagi masyarakat”.
4. MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA
Khusus Bandung, adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai Undang-undang dan Peraturan.
2. Mewujudkan peradilan independen bebas campur tangan.
3. Memperbaiki azas peradilan di bidang peradilan.
4. Memperbaiki kualitas input internal proses peradilan.
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 42
5. Institusi peradilan yang efektif.
6. Tidak memihak dan transparan.
5. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN PHI
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Klas 1A Khusus Bandung.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung adalah sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa yakin dan terpuaskan oleh pelayanan Pengadilan
Hubungan Industrial Bandung.
2. Setiap pencari keadilan dapat dengan mudah menjangkau setiap bagian
(gugatan, eksekusi, maupun upaya hukum) sesuai dengan syarat
administratif yang dibutuhkan pada Pengadilan Hubungan Industrial
Bandung.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung dapat memenuhi tujuan dari
kedua poin sebelumnya diatas.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun
2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus
Bandung adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan akurasi dan akselerasi penyelesaian perkara pada Pengadilan
Hubungan Industrial Bandung
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara pada
Pengadilan Hubungan Industrial Bandung
3. Pembenahan Aksebilitas terhadap peradilan (acces to justice) pada
Pengadilan Hubungan Industrial Bandung
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 43
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada Pengadilan
Hubungan Industrial Bandung
5. Meningkatnya kualitas pengawasan peradilan pada Pengadilan
Hubungan Industrial Bandung Keenam sasaran tersebut merupakan
sasaran yang akan dicapai Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dalam Tahun 2015 – 2019.
6. PROGRAM DAN KEGIATAN
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung untuk mewujudkan
visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan
Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
1 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program
untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib
administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dalam pelaksanaan Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :
1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor yang terintegrasi
dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor
3. Penelitian berkas perkara upaya hukum disampaikan secara lengkap
dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara
6. Pengawasan Internal secara rutin oleh Hakim Pengawas Bidang
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 44
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan
prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.
3 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis pengawasan yang
berkualitas.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:
1. Mengikutsertakan pegawai Pengadilan Negeri Bandung untuk
pendidikan dan pelatihan (Diklat), baik yang diselenggarakan oleh
Pengadilan Tinggi Jawa Barat maupun Mahkamah Agung R.I. guna
meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.
2. Menindaklanjuti pengaduan yang masuk.
3. Menindaklanjuti temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 45
MATRIKS RENCANA STRATEGIS
KEPANITERAAN PHI
PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 1. a. Jumlah Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) 2015 2016 2017 2018 2019
I. PHI
i. Perselisihan Hak 200 250 300 350 400
ii. Perselisihan Kepentingan 200 250 300 350 400
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 200 250 300 350 400
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
200 250 300 350 400
b. Jumlah file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database 2015 2016 2017 2018 2019
I. PHI
i. Perselisihan Hak 100 150 200 250 300
ii. Perselisihan Kepentingan 100 150 200 250 300
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 100 150 200 250 300
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
100 150 200 250 300
c. Jumlah file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan 2015 2016 2017 2018 2019
I. PHI
i. Perselisihan Hak 150 175 180 200 250
ii. Perselisihan Kepentingan 150 175 180 200 250
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 150 175 180 200 250
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
150 175 180 200 250
d. Jumlah pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori Putusan 2015 2016 2017 2018 2019
I. PHI
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 46
i. Perselisihan Hak 50 75 100 125 200
ii. Perselisihan Kepentingan 50 75 100 125 200
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 50 75 100 125 200
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan 50 75 100 125 200
2. a. Jumlah penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 2015 2016 2017 2018 2019
I. PHI
i. Perselisihan Hak 200 225 250 300 325
ii. Perselisihan Kepentingan 200 225 250 300 325
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 200 225 250 300 325
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan 200 225 250 300 325
b. Jumlah perkara dengan putusan lengkap saat dibacakan 2015 2016 2017 2018 2019
I. PHI
i. Perselisihan Hak 200 225 250 300 325
ii. Perselisihan Kepentingan 200 225 250 300 325
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 200 225 250 300 325
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
200 225 250 300 325
c. Jumlah Minutasi Perkara dalam jangka waktu maksimal 14 Hari 2015 2016 2017 2018 2019
I. PHI
i. Perselisihan Hak 200 225 250 300 325
ii. Perselisihan Kepentingan 200 225 250 300 325
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 200 225 250 300 325
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan 200 225 250 300 325
d. Jumlah Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari
2015 2016 2017 2018 2019
I. PHI
i. Perselisihan Hak 200 225 250 300 325
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 47
ii. Perselisihan Kepentingan 200 225 250 300 325
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 200 225 250 300 325
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan 200 225 250 300 325
3. c. Jumlah (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
2015 2016 2017 2018 2019
I. PHI
i. Perselisihan Hak 200 225 250 300 325
ii. Perselisihan Kepentingan 200 225 250 300 325
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 200 225 250 300 325
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan 200 225 250 300 325
PERNYATAAN KINERJA BAGIAN TIPIKOR
PADA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG
TAHUN 2015-2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen peradilan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : MOCHAMAD TIERE, SH. MH.
Jabatan : Panitera Muda TIPIKOR
Pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 2015-2019
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Bandung, 2015
Panitera Muda TIPIKOR
TTD
MOCHAMAD TIERE, SH. MH.
NIP 19600109.199103.1.003
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 51
1. KONDISI UMUM KEPANITERAAN TIPIKOR
Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu unit kepaniteraan yang
ada di Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung, yang mana kepaniteraan tipikor
tersebut melaksanakan fungsi administrasi dan tata laksana perkara tindak pidana
korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya kepaniteraan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung, biasa disebut
dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri
Kls 1A Khusus Bandung dilandasi dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung, Pengadilan Negeri
Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya.
Berdasarkan surat keputusan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung memiliki kompetensi untuk memeriksa
dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang
yang ada di seluruh wilayah hukum Jawa Barat, yang meliputi :
1. Kabupaten Bandung
2. Kabupaten Bandung Barat
3. Kabupaten Bekasi
4. Kabupaten Bogor
5. Kabupaten Ciamis
6. Kabupaten Cianjur
7. Kabupaten Cirebon
8. Kabupaten Garut
9. Kabupaten Indramayu
10. Kabupaten Karawang
11. Kabupaten Kuningan
12. Kabupaten Majalengka
13. Kabupaten Pangandaran
14. Kabupaten Purwakarta
15. Kabupaten Subang
16. Kabupaten Sukabumi
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 52
17. Kabupaten Sumedang
18. Kabupaten Tasikmalaya
19. Kota Bandung
20. Kota Banjar
21. Kota Bekasi
22. Kota Bogor
23. Kota Cimahi
24. Kota Cirebon
25. Kota Depok
26. Kota Sukabumi
27. Kota Tasikmalaya
2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN TIPIKOR
A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung mencakup hal-hal
yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai
dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:
1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah pelaksana kekuasaan
kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan khusus di wilayah Provinsi Jawa Barat.
2. Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Bandung selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
B. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dirinci dalam beberpa aspek:
1. Aspek Proses Peradilan
Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur
kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 53
Kurangnya kemampuan sumber daya aparatur peradilan yang
dimiliki.
Kurangnya SDM yang dimiliki.
Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan
kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Bandung.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis
teknologi informasi.
Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol
kinerja aparat peradilan
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Belum ada sistem kearsipan perkara yang terkomputerisasi.
C. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Bandung untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :
1. Aspek Proses Peradilan
Adanya website Pengadilan Negeri Bandung yang memberikan
informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam
peningkatan kinerja
Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan
Pengadilan Tinggi Bandung maupun Mahkamah Agung untuk
meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Peradilan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Indikator Kinerja
Utama (IKU) sebagai pedoman penyusunan standar kinerja
individu.
Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala
baik secara internal oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 54
pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung maupun
pengawasan eksternal dari Pengadilan Tinggi Bandung.
Adanya website Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang
memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan
secara online.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparatur peradilan
secara internal maupun dengan instansi penegak hukum eksternal
di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan
Negeri Kls 1A Khusus Bandung berupa website dan Desk
Information pada Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung.
D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Bandung yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap
dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.
1. Aspek Proses Peradilan
Belum terbangun suatu sistem pengukuran kepuasan masyarakat
terhadap produk dan pelayanan peradilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Personil di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang belum
seluruhnya menguasai sistem teknologi informasi.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol
kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib Admnistrasi dan Manajemen Peradilan
Kurangnya jumlah Pegawai sehingga adanya pekerjaan yang
merangkap yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi
dan manajemen peradilan.
Belum ada sistem kearsipan perkara yang terkomputerisasi.
5. Sarana dan Prasarana
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 55
Belum tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai
disebabkan keterbatasan lahan yang dimiliki Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Bandung.
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 56
3. VISI
Visi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah:
“MEWUJUDKAN KEPANITERAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI BANDUNG SEBAGAI KEPANITERAAN YANG
PROFESIONAL DALAM PELAKSANAAN TATA LAKSANA PERKARA”
4. MISI
Untuk mencapai visi tersebut, Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung menetapkan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan tertib administrasi dan tata kelola perkara tindak pidana
korupsi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas kinerja.
5. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN
TIPIKOR
Tujuan strategis yang ditetapkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung
adalah sebagai berikut :
1. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan;
3. Publik dapat dengan mudah mengakses informasi perkara yang
dibutuhkan.
Sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah
sebagai berikut :
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara;
2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara;
4. Peningkatan aksepbilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
dengan didukung oleh teknologi informasi berbasis website.
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 57
6. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan mengacu kepada Indikator Kinerja (IKU), sebagai berikut
:
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
1.
Peningkatan
Penyelesaian
Perkara
a. Peningkatan presentase Penyelesaian Sisa
Perkara Tahun Lalu
b. Peningkatan presentase Penyelesaian
Perkara Tahun Berjalan
c. Peningkatan Presentase Penyelesaian
Perkara dalam waktu 5 bulan
2.
Peningkatan
Aksepbilitas
Putusan Hakim
a. Penurunan Presentase Perkara yang
Diajukan Upaya Hukum Banding
b. Penurunan Prosentase Perkara yang
Diajukan Upaya Hukum Kasasi
c. Penurunan Presentase Perkara yang
Diajukan Upaya Hukum Peninjauan
Kembali
3.
Peningkatan Tata
Laksana
Administrasi
Perkara
a. Peningkatan Presentase Efisiensi dan
Efektifitas Pengelolaan Administrasi
Perkara Tingkat Pertama
b. Peningkatan Presentase Efisiensi dan
Efektifitas Pengelolaan Administrasi
Perkara Tingkat Banding
c. Peningkatan Presentase Efisiensi dan
Efektifitas Pengelolaan Administrasi
Perkara Tingkat Kasasi
d. Peningkatan Presentase Efisiensi dan
Efektifitas Pengelolaan Administrasi
Perkara Tingkat Peninjauan Kembali
e. Peningkatan Presentase Efisiensi dan
Efektifitas Pengelolaan Administrasi
Perkara Praperadilan
f. Peningkatan Presentase Efisiensi dan
Efektifitas Pengelolaan Administrasi
Perkara Grasi
4.
Peningkatan akses
masyarakat
terhadap putusan
(acces to justice)
Peningkatan Presentase Putusan Perkara
yang Dapat Diakses Masyarakat Selambat-
lambatnya 1x24 jam Setelah Putusan
Dibacakan.
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 58
MATRIKS RENCANA STRATEGIS
KEPANITERAAN TIPIKOR
PENGADILAN NEGERI KLS. 1A KHUSUS BANDUNG
1.
a. Jumlah Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 2015 2016 2017 2018 2019
II. TIPIKOR 160 140 120 100 80
b. Jumlah file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database 2015 2016 2017 2018 2019
II. TIPIKOR 160 140 120 100 80
c. Jumlah file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan 2015 2016 2017 2018 2019
II. TIPIKOR 80 100 120 140 160
d. Jumlah pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori Putusan 2015 2016 2017 2018 2019
II. TIPIKOR 20 18 16 14 12
2.
a. Jumlah penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 2015 2016 2017 2018 2019
TIPIKOR 100 100 100 100 100
b. Jumlah perkara dengan putusan lengkap saat dibacakan 2015 2016 2017 2018 2019
II. TIPIKOR 100 100 100 100 100
c. Jumlah Minutasi Perkara dalam jangka waktu maksimal 14 Hari 2015 2016 2017 2018 2019
TIPIKOR 80 90 100 110 120
d. Jumlah Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari 2015 2016 2017 2018 2019
II. TIPIKOR 100 100 100 100 100
a. Jumlah (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
2015 2016 2017 2018 2019
II. TIPIKOR 20 20 20 20 20
PERNYATAAN KINERJA BAGIAN PANKUM
PADA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG
TAHUN 2015-2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen peradilan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : HJ. TRI MULYANI, SH. MH.
Jabatan : Panitera Muda Hukum
Pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 2015-2019
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Bandung, 2015
Panitera Muda Hukum
TTD
HJ. TRI MULYANI, SH. MH.
NIP 19651206.198502.2.001
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 61
1. KONDISI KEPANITERAAN HUKUM
Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan
Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsi
pokoknya, dibidang Administrasi,Organisasi,Perencanaan dan keuangan Pengadilan
Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung merupakan lingkungan Peradilan
Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pelaksana
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk
menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial/Tipikor
Bandung sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan
berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk
di tingkat pertama.
Berkenaan dengan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial/Tipikor Bandung tersebut, maka Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial/Tipikor Bandung berkewajiban membuat laporan tentang keadaan
perkara, hal ini dilakukan untuk mengetahui perkara-perkara mana yang telah
diputus dan perkara-perkara mana yang yang masih diproses dan untuk perkara
yang telah mempunyai kekuatan hukum disimpan di Arsip Pengadilan
Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung ;
Bagian yang bertugas untuk membuat laporan dan penyimpanan arsip di Pengadilan
Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung adalah bagian Kepaniteraan Hukum ;
Agar pelaksanaannya mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu disusun
Perencanaan Strategis suatu proses yang berorintasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 1 ( Satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis
dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang
ada di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri/Hubungan Indutrial/Tipikor
Bandung. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian
diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan
anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber daya manusia yang kompeten,
ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan
Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung, baik lingkungan internal
maupun external sebagai variable strategis.
2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN HUKUM
A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tipikor
Bandung mencakup hal ‐ hal yang memang sudah diatur dalam peraturan /
perundang‐undangan sampai dengan hal‐hal yang dikembangkan kemudian,
mencakup:
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 62
Tentang Pelaporan, hal ini didasarkan pada Pasal 10 ayat (4) Undang-undang
No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor : 14 tahun 1985 yang
menentukan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas
perbuatan Pengadilan yang lain yaitu terhadap penyeleggaraan peradilan dan
tingkah laku serta perbuatan para Hakim disemua lingkungan badan peradilan
dalam menjalankan kekuasaan kehakiman ;
Ruang lingkup pengawasan Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan
meliputi :
- Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dalam menjalankan
kekuasaan kehakiman (Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1985) ;
- Pengawasan atas tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan
tugasnya (Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 1985) ;
Pengawasan terhadap Hakim dikaitkan dengan tugas-tugas penyelenggaraan
peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga didalamnya termasuk
pula aparat peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang meliputi
Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita ;
Pengawasan terhadap aparat Pengadilan sebagaimana tersebut diatas dilakukan
oleh Ketua Pengadilan dalam hal ini Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan
Tingkat Pertama disemua lingkungan badan Peradilan yang merupakan
pengawasan melekat, dengan cara memberikan petunjuk, tegoran dan peringatan
dalam kedudukannya sebagai atasan langsung, sesuai dengan Pasal 53 Undang-
undang No. 7 tahun 1989 dan Pasal 53 Undang-undang No. 2 tahun 1986 ;
Tata cara pengawasan terhadap Badan Peradilan dapat dilaksanakan dengan cara
memeriksa pekerjaan dan meneliti proses kerja, mendadak dan juga dengan meneliti
laporan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pola Bindalmin ;
Tentang Kearsipan Perkara, diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971
(LN 1971 -32) tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan ;
Pengertian arsip sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 7
tahun 1971 adalah :
a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan
Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan
tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan
pemerintahan ;
b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima Oleh Badan-badan swasta dan/atau
perorangan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun
berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan ;
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 63
Sebagai dampak dari semakin majunya proses administrasi yang dibarengi pula
dengan semakin ruwetnya pengaturannya, sehingga diperlukan penanganan
kearsipan yang profesional, cepat dan aman, Tegasnya bidang kearsipan bukanlah
tugas yang ringan, tetapi tugas yang berat dan memerlukan penanganan yang serius
;
B. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan‐kelemahan yang ada di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan
Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung dirinci dalam beberpa aspek :
1. Laporan :
Kurang akuratnya data yang diterima yang disebabkan terlambatnya laporan dari
Panitera Pengganti ;
2. Pengarsipan :
Adapun masalah-masalah kearsipan yang seringkali adalah berkaitan dengan :
Tidak dapat menemukan kembali secara cepat dan bagian arsip suatu
surat/berkas yang diperlukan oleh Pimpinan organisasi/instansi lainnya ;
Peminjaman atau pemakaian sesutu surat/berkas oleh Pimpinan atau satuan
organisasi lainnya yang jangka waktunya sangat lama, bahkan tidak
dikembalikan ;
Bertambahnya terus-menerus berkas yang sudah inkracht kedalam bagian arsip
tanpa adanya penyingkirannya sehingga tampat dan peralatan tidak lagi
mencukupi ;
Tata kerja dan peralatan kearsipan yang tidak mengikuti perkembangan dalam
ilmu kearsipan modern sebagai akibat dari kurangnya sarana infrastuktur di
bagian arsip ;
C. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang‐peluang yang dimiliki oleh Kepaniteraan Hukum pada
Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung untuk melakukan
perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :
1. Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang memberikan
kemudahan dalam hal pelaporan oleh Panitera Pengganti dan memberikan
informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan, adanya tunjangan kinerja/ remunerasi
sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
3. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis serta pelatihan untuk meningkatkan
kualitas sumber daya Manusia.
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 64
4. Aspek Pengawasan dan Pembinaan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk
internal maupun eksternal di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor
Bandung.
D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan‐tantangan di Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial/Tipikor Bandung yang dihadapi dan terus dapat melakukan perbaikan
sebagaimana yang diharapkan ;
1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Personil di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung belum
seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial/Tipikor Bandung
2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Tidak adanya tindakan bagi yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan SOP ;
3. Aspek Sarana dan Prasarana
- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak
sesuai dengan kebutuhan khususnya :
- Untuk gedung arsip yang sudah tidak memadai untuk menampung berkas-
berkas perkara yang sudah inkracht yang belum bisa dimusnahkan ;
- Box pengisian berkas perkara ;
- Dan lain-lain sarana pendukung kearsipan lainnya ;
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 65
3. VISI
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas
pokok dan fungsi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi
Bandung, dimana Visi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana
Korupsi Bandung mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu: “MEWUJUDKAN
BADAN PERADILAN YANG AGUNG” dan untuk mewujudkan visi dari Pengadilan
Negeri/Hubungan Industrial Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut Kepaniteraan
Hukum yang merupakan bagian dari Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung telah pula membuat Visi, demi
tercapainya visi dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi
tersebut yaitu : “Memberikan pelayanan cepat tanpa melanggar Standar
Operasional Prosedur (SOP)”
4. MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Kepaniteraan Hukum dalam mewujudkan Visi dari Pengadilan
Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung dan visi Kepaniteraan
Hukum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung tersebut, adalah :
“Memberikan kepuasan kepada masyarakat yang memerlukan layanan hukum
dari Sub Kepaniteraan Hukum dengan berbasis teknologi”
5. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN
HUKUM
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi
dan misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai oleh Kepaniteraan Hukum Pengadilan
Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah untuk
memberikan kepuasan kepada masyarakat yang memerlukan layanan hukum dari
Sub Kepaniteraan Hukum dengan berbasis teknologi ;
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015
sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Kepaniteraan
Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah
perwujudan dari Visi Mahkamah Agung RI/Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial/Tipikor Bandung yaitu : Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung ;
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 66
6. PROGRAM DAN KEGIATAN
Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Kepaniteraan Hukum Pada
Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung untuk
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan
Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
- Memberikan wawasan dan Pengetahuan kepada Personil di Pengadilan
Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung agar seluruhnya menguasai visi
dan misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung ;
- Adanya tindakan bagi aparat yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan
SOP ;
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 67
MATRIKS RENCANA STRATEGIS
KEPANITERAAN HUKUM
PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG
1.
a. Jumlah pelaporan / pengarsipan Manual di Kepaniteraan Hukum 2015 2016 2017 2018 2019
I. Pelaporan
i. Laporan Bulanan 12 12 12 12 12
ii. Laporan Empat Bulanan 3 3 3 3 3
iii. Laporan Enam Bulanan 2 2 2 2 2
iv. Laporan Tahunan 1 1 1 1 1
II. Arsip Pidana
i. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa 1512 1522 1532 1542 1552
iii. Pidana Cepat 64 74 84 94 104
III. Arsip Perdata
i. Gugatan 342 352 362 372 382
ii. Permohonan 400 410 420 430 440
IV. Arsip Pidana Tipikor 164 174 184 194 204
b. Pelayanan Lainnya 2015 2016 2017 2018 2019
i. Pencatatan Pendaftaran Akta Notaris 1851 1851 1851 1851 1851
ii. Pembuatan Catatan Penolakan Warisan 18 18 18 18 18
iii. Pembuatan Legalisasi Surat Pernyataan Ahliwaris 13 13 13 13 13
iv. Pencatatan Akta dibawah tangan 42 42 42 42 42
v. Pembuatan Surat Keterangan 120 140 160 200 500
vi. Legalisir bukti Perkara 446 500 700 750 800
vii. Pendaftaran Surat Kuasa Perkara Perdata/Pidana 2264 2500 2700 3000 3200
viii. Surat Izin Insidentil 28 33 40 45 50
ix. Melayani Mahasiswa yang mencari data 350 360 370 380 390
2. a. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 7 7 7 7 7
b. Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 7 7 7 7 7
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 69
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019 Tujuan:
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bandung dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
1.
Peningkatan Pelaksanaan Tertib Administrasi dan
Kearsipan Perkara
a. Prosentase Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
I. PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa
1. Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%
2. Anak 100% 100% 100% 100% 100%
iii. Pidana Cepat
Tipiring 100% 100% 100% 100% 100%
Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%
II. PERDATA
Permohonan 100% 100% 100% 100% 100%
Gugatan 100% 100% 100% 100% 100%
III. PHI
i. Perselisihan Hak 90% 90% 90% 90% 90%
ii. Perselisihan Kepentingan 90% 90% 90% 90% 90%
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
90% 90% 90% 90% 90%
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 70
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
90% 90% 90% 90% 90%
IV. TIPIKOR 80% 85% 90% 95% 100%
b. Prosentase file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database
I. PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa
1. Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%
2. Anak 100% 100% 100% 100% 100%
iii. Pidana Cepat
1. Tipiring 100% 100% 100% 100% 100%
2. Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%
II. PERDATA
Permohonan 100% 100% 100% 100% 100%
Gugatan 100% 100% 100% 100% 100%
III. PHI
i. Perselisihan Hak 90% 90% 90% 90% 90%
ii. Perselisihan Kepentingan 90% 90% 90% 90% 90%
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
90% 90% 90% 90% 90%
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
90% 90% 90% 90% 90%
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 71
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
IV. TIPIKOR 80% 85% 90% 95% 100%
c. Prosentase file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan
I. PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa
1. Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%
2. Anak 100% 100% 100% 100% 100%
iii. Pidana Cepat
Tipiring 100% 100% 100% 100% 100%
Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%
II. PERDATA
i. Permohonan 70% 75% 80% 90% 100%
ii. Gugatan 50% 65% 75% 85% 100%
III. PHI
i. Perselisihan Hak 75% 75% 75% 75% 75%
ii. Perselisihan Kepentingan 50% 75% 75% 80% 90%
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
75% 75% 75% 80% 80%
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
75% 75% 75% 80% 80%
IV. TIPIKOR 80% 85% 90% 95% 100%
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 72
d. Prosentase pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori Putusan
I. PIDANA
Pidana Singkat - - - - -
Pidana Biasa
1. Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%
2. Anak 100% 100% 100% 100% 100%
Pidana Cepat
1. Tipiring 100% 100% 100% 100% 100%
2. Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%
II. PERDATA
i. Permohonan - - - - -
ii. Gugatan 100% 100% 100% 100% 100%
III. PHI
i. Perselisihan Hak 90% 90% 90% 90% 90%
ii. Perselisihan Kepentingan 90% 90% 90% 90% 90%
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
90% 90% 90% 90% 90%
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
90% 90% 90% 90% 90%
IV. TIPIKOR 90% 95% 100% 100% 100%
e. Jumlah pelaporan / pengarsipan Manual di Kepaniteraan Hukum
I. Pelaporan
i. Laporan Bulanan 100% 100% 100% 100% 100%
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 73
ii. Laporan Empat Bulanan 100% 100% 100% 100% 100%
iii. Laporan Enam Bulanan 100% 100% 100% 100% 100%
iv. Laporan Tahunan 100% 100% 100% 100% 100%
II. Arsip Pidana
i. Pidana Singkat 100% 100% 100% 100% 100%
ii. Pidana Biasa 100% 100% 100% 100% 100%
iii. Pidana Cepat 100% 100% 100% 100% 100%
III. Arsip Perdata
Gugatan 100% 100% 100% 100% 100%
Permohonan 100% 100% 100% 100% 100%
IV. Arsip Pidana Tipikor 100% 100% 100% 100% 100%
2. Peningkatan Penyelesaian
Perkara
a. Prosentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
I. PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa
Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%
Anak 100% 100% 100% 100% 100%
iii. Pidana Cepat
1. Tipiring 100% 100% 100% 100% 100%
2. Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%
II. PERDATA
i. Permohonan 100% 100% 100% 100% 100%
ii. Gugatan 40% 45% 50% 60% 80%
III. PHI
i. Perselisihan Hak 75% 80% 85% 90% 90%
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 74
ii. Perselisihan Kepentingan 75% 80% 85% 90% 90%
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
75% 80% 85% 90% 90%
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
75% 80% 85% 90% 90%
IV. TIPIKOR 90% 95% 100% 100% 100%
b. Prosentase perkara dengan putusan lengkap saat dibacakan
I. PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa
Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%
Anak 100% 100% 100% 100% 100%
iii. Pidana Cepat
Tipiring 100% 100% 100% 100% 100%
Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%
II. PERDATA
i. Permohonan 100% 100% 100% 100% 100%
ii. Gugatan 100% 100% 100% 100% 100%
III. PHI
Perselisihan Hak 90% 90% 90% 90% 90%
Perselisihan Kepentingan 90% 90% 90% 90% 90%
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
90% 90% 90% 90% 90%
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 75
Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
90% 90% 90% 90% 90%
IV. TIPIKOR 80% 85% 90% 95% 100%
c. Prosentase Minutasi Perkara dalam jangka waktu maksimal 14 Hari
I. PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa
1. Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%
2. Anak 100% 100% 100% 100% 100%
iii. Pidana Cepat
1. Tipiring 100% 100% 100% 100% 100%
2. Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%
II. PERDATA
i. Permohonan 50% 60% 70% 80% 90%
ii. Gugatan 40% 45% 50% 55% 60%
III. PHI
i. Perselisihan Hak 85% 85% 85% 85% 85%
ii. Perselisihan Kepentingan 85% 85% 85% 85% 85%
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
85% 85% 85% 85% 85%
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
85% 85% 85% 85% 85%
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 76
IV. TIPIKOR 75% 80% 85% 90% 95%
d. Prosentase Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari
I. PIDANA
Pidana Singkat - - - - -
Pidana Biasa
Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%
Anak 100% 100% 100% 100% 100%
Pidana Cepat
1. Tipiring 100% 100% 100% 100% 100%
2. Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%
II. PERDATA
i. Permohonan 100% 100% 100% 100% 100%
ii. Gugatan 100% 100% 100% 100% 100%
III. PHI
i. Perselisihan Hak 85% 85% 85% 85% 85%
ii. Perselisihan Kepentingan 85% 85% 85% 85% 85%
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
85% 85% 85% 85% 85%
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
85% 85% 85% 85% 85%
IV. TIPIKOR 80% 85% 90% 95% 100%
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 77
3.
Peningkatan Efektivitas
Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi
a. Jumlah Mediasi yang berhasil 4% 6% 10% 12% 15%
b. Prosentase Mediasi yang berhasil dengan Akta Perdamaian
4% 6% 10% 12% 15%
4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat
terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
PIDANA
Pidana Singkat - - - - -
Pidana Biasa
1. Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%
2. Anak - - - - -
Pidana Cepat
1. Tipiring 100% 100% 100% 100% 100%
2. Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%
PERDATA
Permohonan 10% 20% 30% 40% 50%
Gugatan 10% 20% 30% 40% 50%
PHI
Perselisihan Hak 85% 85% 85% 85% 85%
Perselisihan Kepentingan 85% 85% 85% 85% 85%
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
85% 85% 85% 85% 85%
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 78
Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
85% 85% 85% 85% 85%
TIPIKOR 90% 95% 100% 100% 100%
b. Pelayanan Lainnya
i. Pencatatan Pendaftaran Akta Notaris
100% 100% 100% 100% 100%
ii. Pembuatan Catatan Penolakan Warisan
100% 100% 100% 100% 100%
iii. Pembuatan Legalisasi Surat Pernyataan Ahliwaris
100% 100% 100% 100% 100%
iv. Pencatatan Akta dibawah tangan 100% 100% 100% 100% 100%
v. Pembuatan Surat Keterangan 100% 100% 100% 100% 100%
vi. Legalisir bukti Perkara 100% 100% 100% 100% 100%
vii. Pendaftaran Surat Kuasa Perkara Perdata/Pidana
100% 100% 100% 100% 100%
viii. Surat Izin Insidentil 100% 100% 100% 100% 100%
ix. Melayani Mahasiswa yang mencari data
100% 100% 100% 100% 100%
5. Meningkatnya
kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100%
6. Meningkatnya
kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100% 100% 100% 100% 100%
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 79
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019 Tujuan:
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bandung dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
1.
Peningkatan Pelaksanaan Tertib Administrasi dan
Kearsipan Perkara
a. Jumlah Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
I. PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa
1. Dewasa 1600 1650 1675 1700 1800
2. Anak 25 30 33 35 40
iii. Pidana Cepat
1. Tipiring 34 15 20 25 30
2. Lalu Lintas 85.000 55.946 56.727 60.100 60.300
II. PERDATA
i. Permohonan 500 520 540 560 580
ii. Gugatan 500 520 540 560 580
III. PHI
i. Perselisihan Hak 200 250 300 350 400
ii. Perselisihan Kepentingan 200 250 300 350 400
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
200 250 300 350 400
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 80
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
200 250 300 350 400
IV. TIPIKOR 160 140 120 100 80
b. Jumlah file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database
I. PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa
1. Dewasa 1600 1265 1280 1290 1300
2. Anak - - - - -
iii. Pidana Cepat
1. Tipiring 34 15 20 25 30
2. Lalu Lintas 85.000 55.946 56.727 60.100 60.300
II. PERDATA
i. Permohonan 500 520 540 560 580
ii. Gugatan 500 520 540 560 580
III. PHI
i. Perselisihan Hak 100 150 200 250 300
ii. Perselisihan Kepentingan 100 150 200 250 300
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
100 150 200 250 300
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
100 150 200 250 300
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 81
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
IV. TIPIKOR 160 140 120 100 80
c. Jumlah file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan
I. PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa
1. Dewasa 1600 800 850 1000 1100
2. Anak 25 15 20 22 25
iii. Pidana Cepat
1. Tipiring 34 15 20 25 30
2. Lalu Lintas 85.000 55.946 56.727 60.100 60.300
II. PERDATA
i. Permohonan 350 390 450 500 580
ii. Gugatan 250 390 450 500 580
III. PHI
i. Perselisihan Hak 150 175 180 200 250
ii. Perselisihan Kepentingan 150 175 180 200 250
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
150 175 180 200 250
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
150 175 180 200 250
IV. TIPIKOR 80 100 120 140 160
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 82
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
d. Jumlah pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori Putusan
I. PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa
1. Dewasa 47 49 50 51 53
2. Anak 10 15 20 22 25
iii. Pidana Cepat
1. Tipiring 9 15 20 22 30
2. Lalu Lintas 54.936 55.946 56.727 60.100 60.300
II. PERDATA
i. Permohonan - - - - -
ii. Gugatan 100 120 140 160 180
III. PHI
i. Perselisihan Hak 50 75 100 125 200
ii. Perselisihan Kepentingan 50 75 100 125 200
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
50 75 100 125 200
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
50 75 100 125 200
IV. TIPIKOR 20 18 16 14 12
e. Jumlah pelaporan / pengarsipan Manual di Kepaniteraan Hukum
I. Pelaporan
i. Laporan Bulanan 12 12 12 12 12
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 83
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
ii. Laporan Empat Bulanan 3 3 3 3 3
iii. Laporan Enam Bulanan 2 2 2 2 2
iv. Laporan Tahunan 1 1 1 1 1
II. Arsip Pidana
i. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa 1512 1522 1532 1542 1552
iii. Pidana Cepat 64 74 84 94 104
III. Arsip Perdata
i. Gugatan 342 352 362 372 382
ii. Permohonan 400 410 420 430 440
IV. Arsip Pidana Tipikor 164 174 184 194 204
2. Peningkatan Penyelesaian
Perkara
a. Jumlah penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
I. PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa
1. Dewasa 1600 320 350 370 400
2. Anak 25 15 20 22 25
iii. Pidana Cepat
1. Tipiring 34 15 20 25 30
2. Lalu Lintas 85.000 55.946 56.727 60.100 60.300
II. PERDATA
i. Permohonan 500 520 540 560 580
ii. Gugatan 200 220 240 260 280
III. PHI
i. Perselisihan Hak 200 225 250 300 325
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 84
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
ii. Perselisihan Kepentingan 200 225 250 300 325
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
200 225 250 300 325
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
200 225 250 300 325
IV. TIPIKOR 100 100 100 100 100
b. Jumlah perkara dengan putusan lengkap saat dibacakan
I. PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa
1. Dewasa 1600 350 400 450 500
2. Anak 25 15 20 22 25
iii. Pidana Cepat
1. Tipiring 34 15 20 25 30
2. Lalu Lintas 85.000 55.946 56.727 60.100 60.300
II. PERDATA
i. Permohonan 500 520 540 560 580
ii. Gugatan 500 520 540 560 580
III. PHI
i. Perselisihan Hak 200 225 250 300 325
ii. Perselisihan Kepentingan 200 225 250 300 325
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
200 225 250 300 325
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 85
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
200 225 250 300 325
IV. TIPIKOR 100 100 100 100 100
c. Jumlah Minutasi Perkara dalam jangka waktu maksimal 14 Hari
I. PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa
1. Dewasa 1600 110 120 125 150
2. Anak 25 15 20 22 25
iii. Pidana Cepat
1. Tipiring 34 15 20 25 30
2. Lalu Lintas 85.000 55.946 56.727 60.100 60.300
II. PERDATA
i. Permohonan 250 300 350 400 450
ii. Gugatan 200 220 240 260 280
III. PHI
i. Perselisihan Hak 200 225 250 300 325
ii. Perselisihan Kepentingan 200 225 250 300 325
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
200 225 250 300 325
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
200 225 250 300 325
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 86
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
IV. TIPIKOR 80 90 100 110 120
d. Jumlah Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari
I. PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa
1. Dewasa 1600 110 120 125 150
2. Anak 25 15 20 22 25
iii. Pidana Cepat
1. Tipiring 34 15 20 22 25
2. Lalu Lintas - - - - -
II. PERDATA
i. Permohonan 500 520 540 560 580
ii. Gugatan 500 520 540 560 580
III. PHI
i. Perselisihan Hak 200 225 250 300 325
ii. Perselisihan Kepentingan 200 225 250 300 325
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
200 225 250 300 325
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
200 225 250 300 325
IV. TIPIKOR 100 100 100 100 100
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 87
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
3.
Peningkatan Efektivitas
Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi
a. Jumlah Mediasi yang berhasil 24 30 35 40 45
b. Jumlah Mediasi yang berhasil dengan Akta Perdamaian
20 25 30 35 40
4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat
terhadap peradilan (acces to justice)
a. Jumlah (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
I. PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa
1. Dewasa - - - - -
2. Anak - - - - -
iii. Pidana Cepat
1. Tipiring - - - - -
2. Lalu Lintas - - - - -
II. PERDATA
i. Permohonan - - - - -
ii. Gugatan - - - - -
III. PHI
i. Perselisihan Hak 200 225 250 300 325
ii. Perselisihan Kepentingan 200 225 250 300 325
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
200 225 250 300 325
RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 88
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
200 225 250 300 325
IV. TIPIKOR 20 20 20 20 20
b. Pelayanan Lainnya
i. Pencatatan Pendaftaran Akta Notaris
1851 1851 1851 1851 1851
ii. Pembuatan Catatan Penolakan Warisan
18 18 18 18 18
iii. Pembuatan Legalisasi Surat Pernyataan Ahliwaris
13 13 13 13 13
iv. Pencatatan Akta dibawah tangan 42 42 42 42 42
v. Pembuatan Surat Keterangan 120 140 160 200 500
vi. Legalisir bukti Perkara 446 500 700 750 800
vii. Pendaftaran Surat Kuasa Perkara Perdata/Pidana
2264 2500 2700 3000 3200
viii. Surat Izin Insidentil 28 33 40 45 50
ix. Melayani Mahasiswa yang mencari data
350 360 370 380 390
5. Meningkatnya
kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
10 15 20 25 30
6. Meningkatnya
kualitas pengawasan
a. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
7 7 7 7 7
b. Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
7 7 7 7 7
Recommended