KATA PENGANTAR - pn-bandung.go.id 2015-2019.pdf · Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem ... Ketua Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus ... INDUSTRIAL/ TINDAK PIDANA KORUPSI

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah

SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kls

1A Khusus Bandung 2015-2019.

Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung adalah pelaksana kekuasaan

kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan ( vrovost )

Mahkamah Agung yang berada di propinsi Jawa Barat

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15

disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan

Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah

membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini.

Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana,

cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Kls 1A Khusus Bandung.

Bandung, Februari 2015

Ketua,

TTD

PONTAS EFFENDI ,SH.MH

NIP. 19600310.198512.1.001

ii

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, trasparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Mat Djuskan, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Pontas Effendi, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, April 2015

Pihak Pertama, Pihak Kedua,

Panitera/Sekretaris, Ketua,

TTD TTD

MAT DJUSKAN,SH.MH PONTAS EFFENDI ,SH.MH

NIP. 19591101.199103.1.001 NIP. 19600310.198512.1.001

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA ii DAFTAR ISI iii STRUKTUR ORGANISASI v BAB I – PENDAHULUAN v

1.1 KONDISI UMUM 1

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN (FAKTOR INTERNAL) 1

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN 6

2.1 VISI 6

2.2 MISI 6

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 7

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA 7

2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN 9

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 10

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/ TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG 11

BAB IV – PENUTUP 13

LAMPIRAN

RENSTRA BAGIAN PIDANA

1. KONDISI KEPANITERAAN PIDANA 17

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN PIDANA 18

3. VISI 20

4. MISI 20

5. TUJUAN SAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN PIDANA 20

6. PROGRAM DAN KEGIATAN 20

RENSTRA BAGIAN PERDATA

1. KONDISI KEPANITERAAN PERDATA 28

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN PERDATA 29

3. VISI 30

4. MISI 30

5. TUJUAN SAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN PERDATA 30


RENSTRA BAGIAN PHI

1. KONDISI KEPANITERAAN PHI 36

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN PHI 37

3. VISI 41

4. MISI 41

5. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN PHI 42


RENSTRA BAGIAN TIPIKOR

1. KONDISI UMUM KEPANITERAAN TIPIKOR 51

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN TIPIKOR 52

3. VISI 56

4. MISI 56

5. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN TIPIKOR 56


RENSTRA BAGIAN PANKUM

1. KONDISI KEPANITERAAN HUKUM 61

iv

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN HUKUM 61

3. VISI 65

4. MISI 65

5. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN HUKUM 65

6. PROGRAM DAN KEGIATAN 66 MATRIKS RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015-2019 69

fghhgfgfgfgf

v

STRUKTUR ORGANISASI

vi

No Nama Jabatan

1 Pontas Efendi, S.H,,M.H Ketua

2 H.Dwi Sugiarto, S.H.,M.H. Wakil Ketua

3 Mat Djuskan, S.H.,M.H. Panitera/Sekretaris

4 DR. Asep Dedi Suasta, S.H.,M.H. Wakil Panitera

5 Drs. A. Tahsin Ibrahim Wakil Sekretaris

6 Yeti Ningsih,S.H.,M.H. Panitera Muda Perdata

7 Susilo Nandang Bagio, S.H. ,M.H. Panitera Muda Pidana

8 Tri Mulyani, S.H.,M.H. Panitera Muda Hukum

9 Tina Rofiana, S.H. Panitera Muda PHI

10 M. Tiere, S.H. Panitera Muda TIPIKOR

11 Budi Risman, S.H. Ka.Sub.Bagian Keuangan

12 Yusuf, S.H. Ka.Sub.Bagian Umum

13 Wawan Setiawan, S.H. Ka.Sub.Bagian Kepegawaian

RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 1

BAB I – PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

eformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran

Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dalam menjalankan tugas dan

fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan

Keuangan. Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung merupakan lingkungan

Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana

kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung

sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang mendukung Pengadilan Tinggi Jawa Barat

yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan

berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk

di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai

selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan

bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada

pada lingkungan Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung. Rencana Strategis ini

dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan

oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta

memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus

Bandung baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya

tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung

Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN (FAKTOR INTERNAL)

A. Kekuatan (Strength)

R



Kekuatan Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung mencakup hal-hal yang

memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-

hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Berdasarkan SK KMA 144 2007 tentang keterbukaan informasi Pengadilan,

di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung terdapat sarana informasi

kepada masyarakat berupa infrastruktur IT.

2. Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung merupakan Pengadilan Kelas

1A Khusus tidak hanya menangani perkara Pidana dan Perdata melainkan

juga menangani perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara Hubungan

Industrial, sehingga Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung memiliki

Hakim-Hakim ahli perkara-perkara tersebut.

3. Merupakan Pengadilan percontohan, untuk perkara pidana anak, mediasi

dan IT.

4. Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung memiliki jumlah total karyawan

sebanyak 167 orang, dianggap cukup mampu menangani kasus yang

jumlahnya cukup besar.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung

dirinci dalam beberpa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

Administrasi perkara secara elektronik belum dapat terlaksana secara

maksimal.

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan

masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A

Khusus Bandung

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan

kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus

Bandung.

Jumlah pegawai Kesekretariatan (Non-teknis) yang berjumlah 9 orang,

kurang memadai pula.



Jabatan Panitera/Sekretaris yang dipegang oleh satu orang, saat ini

kurang cocok dikarenakan beban pekerjaan yang meningkat.

Personil di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung belum seluruhnya

menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum maksimalnya penerapan evaluasi penilaian kinerja.

Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja

aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Belum maksimalnya penggunaan sistem manajemen perkara berbasis

teknologi informasi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dari

pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

Saat ini dengan jumlah perkara yang besar, ruang sidang yang berjumlah

7 ruangan dirasakan kurang memadai.

Jumlah Hakim 40 orang, dengan jumlah ruang hakim sebanyak 5 ruangan

dirasakan kurang memadai pula.

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana

tidak sesuai dengan kebutuhan.

Belum tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai disebabkan

keterbatasan lahan yang dimiliki Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Bandung.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus

Bandung untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :


Adanya website Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung yang

memberikan informasi kepada masyarakat.



Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung merupakan unsur Muspida

dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah, pemerintah kota

maupun pemerintah propinsi jawa barat.


Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam

peningkatan kinerja

Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang diikuti Pengadilan

Negeri Klas 1A Khusus Bandung untuk meningkatkan kualitas sumber

daya manusia


Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik

internal maupun eksternal.


Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Klas

1A Khusus Bandung berupa internet, website Pengadilan Negeri Klas 1A

Khusus Bandung

Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin meningkat,

memungkinkan pekerjaan membuat laporan secara manual dapat

dikerjakan oleh Sistem Informasi.

Dengan Sistem Informasi pula masyarakat dapat mengakses informasi

dan putusan Pengadilan melalui website Pengadilan.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung

yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan

perbaikan sebagaimana yang diharapkan.


Belum tersedianya suatu alat yang mengukur kepuasan pengguna jasa

pengadilan


Personil di Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung yang belum

seluruhnya menguasai sistem teknologi informasi.




Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja

aparat peradilan.


Peran media yang terkadang membesar-besarkan opini akan suatu kasus,

menimbulkan gejolak demonstrasi pro dan kontra, yang terkadang

merusak fasilitas Pengadilan.

Peristiwa politik dan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini dapat

memberi dampak merugikan pada penegak hukum di Indonesia.

Indonesia telah mengalami proses perubahan demokrasi, yang

mengakibatkan timbulnya berbagai peristiwa sosial dan politik sebagai

contoh demo-demo dari beberapa LSM yang sebagian besar menggiring

opini masyarakat, padahal kasus belum diputus.

Website Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung sebagai sarana

informasi masyarakat dapat menghadapi potensi ancaman keamanan

data dan jaringan.



BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

encana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung Tahun 2015 –

2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan

tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui

penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan

dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman

dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung diselaraskan

dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan

cetak biru pembaharuan pengadilan 2010-2035 & rencana pembangunan nasional

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang

(RPNJP) 2005 – 2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan

program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan

organisasi pada tahun 2015 – 2019.

2.1 VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas

pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung.

Visi Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung mengacu pada Visi Mahkamah

Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

R



2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi

dan misi Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung

adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan;

2. Dalam mengurus proses berperkara para pencari keadilan sesuai prinsip

cepat, sederhana & biaya ringan.

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015

sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan

Negeri Klas 1A Khusus Bandung adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelaksanaan Tertib Administrasi dan Kearsipan Perkara

2. Peningkatan Penyelesaian Perkara

3. Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi

4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice)

5. Peningatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

7. Peningkatan sarana dan prasarana

8. Peningkatan kualitas SDM

Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri

Klas 1A Khusus Bandung dalam Tahun 2015 – 2019.

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA



Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran

strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja

utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran

strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja

utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

1.

Peningkatan

Pelaksanaan Tertib

Administrasi dan

Kearsipan

Perkara

a. Prosentase Penanganan Administrasi

Perkara melalui Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP)

b. Prosentase file elektronik putusan perkara

yang diarsipkan dalam Database

c. Prosentase file elektronik putusan perkara

yang dipublikasikan melalui Direktori

Putusan

d. Prosentase pengajuan upaya hukum

secara lengkap melalui Direktori Putusan

2.

Peningkatan

Penyelesaian

Perkara

a. Prosentase penyelesaian perkara dalam

jangka waktu maksimal 5 bulan

b. Prosentase perkara dengan putusan

lengkap saat dibacakan

c. Prosentase Minutasi Perkara dalam jangka

waktu maksimal 14 Hari

d. Prosentase Pemberitahuan/Penyampaian

Salinan Putusan dalam jangka waktu

maksimal 14 Hari

3.

Peningkatan

Efektivitas

Penyelesaian

Perkara Perdata

melalui Mediasi

a. Jumlah Mediasi yang berhasil

b. Prosentase Mediasi yang berhasil dengan

Akta Perdamaian

4.

Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat

terhadap peradilan

(acces to justice)

Persentase (amar) putusan perkara (yang

menarik perhatian masyarakat) yang dapat

diakses secara on line dalam waktu maksimal

1 hari kerja sejak diputus.

5.

Meningkatnya

kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas

putusan perkara perdata yang berkekuatan

hukum tetap yang ditindaklanjuti

6. Persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti



Meningkatnya

kualitas

pengawasan

Persentase temuan hasil pemeriksaan

eksternal yang ditindaklanjuti.

2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Klas 1A

Khusus Bandung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan

membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai

berikut :

A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program

untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib

administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus

Bandung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor yang terintegrasi

dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor

3. Penelitian berkas perkara upaya hukum disampaikan secara lengkap

dan tepat waktu

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat

waktu

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

6. Pengawasan Internal secara rutin oleh Hakim Pengawas Bidang

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan

prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan

prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

C. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum



Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis pengawasan yang

berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Mengikutsertakan pegawai Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung

untuk pendidikan dan pelatihan (Diklat), baik yang diselenggarakan oleh

Pengadilan Tinggi Jawa Barat maupun Mahkamah Agung R.I. guna

meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

2. Menindaklanjuti pengaduan yang masuk.

3. Menindaklanjuti temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI



3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN

INDUSTRIAL/ TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG

alam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan,

Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung menetapkan arah dan kebijakan

dan strategi sebagai berikut :

Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat

pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat

mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses

peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan. Peningkatan kinerja

bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi

peningkatan kinerja :

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan

mutasi sesuai dengan kompetensi

Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin

berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi

rasa keadilan masyarakat.

Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan

teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan

kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan

jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun

penerima layanan.

Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

D



Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk

pelayanan publik



BAB IV – PENUTUP

encana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung

tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan

peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang

bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk

menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang maupun tantangan,

program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu

lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis (Renstra) Pengadilan Negeri Bandung harus terus disempurnakan

dari waktu kewaktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka atas kemungkinan

perubahan. Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan

dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri

Klas 1A Khusus Bandung memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi

pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019,

sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dapat terwujud

dengan baik.

R



PERNYATAAN KINERJA BAGIAN PIDANA

PADA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG

TAHUN 2015-2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen peradilan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUSILO NANDANG BAGIO, SH. MH.

Jabatan : Panitera Muda Pidana

Pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran

perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 2015-2019

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bandung, 2015

Panitera Muda Pidana

TTD

SUSILO NANDANG BAGIO, SH. MH.

NIP 19660715.199203.1.002



1. KONDISI KEPANITERAAN PIDANA

epaniteraan Pidana adalah bagian dari Pengadilan Negeri/Hubungan

Industrial/Tipikor Bandung yang merupakan lingkungan Peradilan Umum

dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pelaksana kekuasaan

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakan

hukum dan keadilan.

Kepaniteraan Pidana mempunyai ruang lingkup antara lain :

1. Mengadili Perkara Pidana Biasa ;

2. Perkara pidana Singkat (Pidana singkat sudah tidak ada sejak tahun 2002

sampai dengan sekarang dengan alasan tidak ada pelimpahan perkara dari

kejaksaan Negeri bandung ;

3. Perkara Pidana anak ;

4. Permohonan Pra Peradilan ;

5. Permohonan Penggeledahan/ijin khusus ;

6. Permohonan penyitaan/Ijin Khusus ;

7. Perpanjangan Penahanan ;

8. Perkara Tindak Pidana Ringan ;

9. Perkara pelanggaran Lalu Lintas (TILANG) ;

Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung

mempunyai wilayah hukum yang terdiri dari 30 Kecamatan dan 153 Kelurahan/Desa

serta 27 Kepolisian Sektor (Kapolsek) di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar

bandung (Polrestabes Bandung) ;

Bahwa pada saat ini kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri/Hubungan

Industrial/Tipikor Bandung dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara umum

berjalan lancar ;

Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial/Tipikor Bandung sebagai kawal depan

Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Berkenaan dengan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri/Hubungan

Industrial/Tipikor Bandung tersebut dalam hal memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara Pidana berada dalam pengelolaan Kepaniteraan Pidana.

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana terdapat berbagai jenis perkara yang

tergolong dalam perbuatan pidana dan Terdakwanyapun jenis tahanannya beragam

pula, yang ditahan di rutan, tahanan kota bahkan tidak dilakukan penahanan.

Bagian yang bertugas untuk membuat penahanan di Pengadilan Negeri/Hubungan

Industrial/Tipikor Bandung adalah bagian Kepaniteraan Pidana ;

Agar pelaksanaannya mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu disusun

Perencanaan Strategis suatu proses yang berorintasi pada hasil yang ingin dicapai

selama kurun waktu 1 ( Satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis

dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala

K



yang ada di Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri/Hubungan

Indutrial/Tipikor Bandung. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang

kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung

dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber daya manusia yang

kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan

lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung, baik

lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN PIDANA


Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh

penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta

menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Perintah penahanan ini dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang

diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal

adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa

akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi

tindak pidana.

Yang diberi wewenang untuk melakukan penahanan adalah Penyidik untuk

kepentingan penyidikan, Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan, dan

hakim melalui penetapan diberi wewenang untuk kepentingan pemeriksaan di

sidang pengadilan.

Jangka waktu penahanan adalah sebagai berikut:

1. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20

hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai,

dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40

hari. Setelah waktu 60 hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan

tersangka dari tahanan demi hukum.

2. Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum hanya berlaku paling

lama 20 hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum

selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk

paling lama 30 hari. Setelah waktu 50 hari tersebut, penuntut umum harus sudah

mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

3. Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara, guna kepentingan pemeriksaan

berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari.

Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat

diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling

lama 60 hari. Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus,

terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.



Sebagai dampak dari semakin majunya proses administrasi yang dibarengi pula

dengan semakin ruwetnya pengaturannya, sehingga diperlukan penanganan

mengenai penahanan tersebut yang profesional, cepat dan aman, Tegasnya bidang

penahanan bukanlah tugas yang ringan, tetapi tugas yang berat dan memerlukan

penanganan yang serius ;


Kelemahan‐kelemahan yang ada di Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan

Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung dalam hal penahanan yaitu

terlambatnya permohonan untuk dilakukan penahanan, baik yang dimohonkan oleh

Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum serta sarana dan prasarana yang tidak

menunjang ;


Berikut adalah peluang‐peluang yang dimiliki oleh Kepaniteraan Pidana pada

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung untuk melakukan

perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Adanya Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP) yang memberikan

kemudahan dalam hal informasi yang berkaitan dengan penahanan di

kepaniteraan pidana ;

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan, adanya tunjangan kinerja/ remunerasi

sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja ;

3. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis serta pelatihan untuk meningkatkan

kualitas sumber daya Manusia


Tantangan di Kepaniteraan Pidana yang dihadapi untuk dapat melakukan perbaikan

adalah bergantung pada Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan dan Aspek Sarana

dan Prasarana ;



3. VISI

Visi dari Kepaniteraan Pidana memgacu pada Visi Pengadilan Negeri/Hubungan

Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung yaitu: “MEWUJUDKAN BADAN

PERADILAN YANG AGUNG” ;

4. MISI

Misi Kepaniteraan Pidana dalam mewujudkan Visi dari Pengadilan Negeri/Hubungan

Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung dan visi Kepaniteraan Pidana Pengadilan

Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung tersebut, adalah :

“Memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan secara maksimal”

5. TUJUAN SAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN

PIDANA

Tujuan yang hendak dicapai oleh Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri/Hubungan

Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah untuk memberikan pelayanan

kepada para pencari keadilan secara maksimal dan sasaran strategis yang hendak

dicapai Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana

Korupsi Bandung adalah perwujudan dari Visi Mahkamah Agung RI/Pengadilan

Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung yaitu : Mewujudkan Badan Peradilan

yang Agung ;

6. PROGRAM DAN KEGIATAN

Kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana

Korupsi Bandung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan

membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai

berikut :

- Memberikan pelatihan kepada Personil di Kepaniteraan Pidana khususnya yang

menangani bidang penahanan ;

- Memberitahukan kepada para pemohon penahanan dengan melalui surat agar

dimohonkan 10 hari sebelum penahanan terdahulu habis masa penahanannya ;





MATRIKS RENCANA STRATEGIS

KEPANITERAAN PIDANA


1.

a. Jumlah Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran

Perkara (SIPP)

2015 2016 2017 2018 2019

I. PIDANA

i. Pidana Singkat - - - - -

ii. Pidana Biasa

1. Dewasa 1600 1650 1675 1700 1800

2. Anak 25 30 33 35 40

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring 34 15 20 25 30

2. Lalu Lintas 85.000 55.946 56.727 60.100 60.300

b. Jumlah file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database 2015 2016 2017 2018 2019

I. PIDANA


ii. Pidana Biasa

1. Dewasa 1600 1265 1280 1290 1300

2. Anak - - - - -

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring 34 15 20 25 30

2. Lalu Lintas 85.000 55.946 56.727 60.100 60.300

c. Jumlah file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori

Putusan

2015 2016 2017 2018 2019

I. PIDANA

Pidana Singkat - - - - -

Pidana Biasa

1. Dewasa 1600 800 850 1000 1100



2.

3. Anak 25 15 20 22 25

Pidana Cepat

1. Tipiring 34 15 20 25 30

2. Lalu Lintas 85.000 55.946 56.727 60.100 60.300

d. Jumlah pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori Putusan 2015 2016 2017 2018 2019

I. PIDANA


ii. Pidana Biasa

1. Dewasa 47 49 50 51 53

2. Anak 10 15 20 22 25

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring 9 15 20 22 30

2. Lalu Lintas 54.936 55.946 56.727 60.100 60.300

2.

a. Jumlah penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 2015 2016 2017 2018 2019

PIDANA


ii. Pidana Biasa

1. Dewasa 1600 320 350 370 400

2. Anak 25 15 20 22 25

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring 34 15 20 25 30

2. Lalu Lintas 85.000 55.946 56.727 60.100 60.30

0

b. Jumlah perkara dengan putusan lengkap saat dibacakan 2015 2016 2017 2018 2019

I. PIDANA


ii. Pidana Biasa



1. Dewasa 1600 350 400 450 500

2. Anak 25 15 20 22 25

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring 34 15 20 25 30

2. Lalu Lintas 85.000 55.946 56.727 60.100 60.30

0

c. Jumlah Minutasi Perkara dalam jangka waktu maksimal 14 Hari 2015 2016 2017 2018 2019

PIDANA


ii. Pidana Biasa

Dewasa 1600 110 120 125 150

Anak 25 15 20 22 25

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring 34 15 20 25 30

2. Lalu Lintas 85.000 55.946 56.727 60.100 60.30

0

d. Jumlah Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu

maksimal 14 Hari 2015 2016 2017 2018 2019

I. PIDANA


ii. Pidana Biasa

1. Dewasa 1600 110 120 125 150

2. Anak 25 15 20 22 25

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring 34 15 20 22 25

2. Lalu Lintas - - - - -

3. a. Jumlah (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat

diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 2015 2016 2017 2018 2019



I. PIDANA


Pidana Biasa

1. Dewasa - - - - -

2. Anak - - - - -

Pidana Cepat

1. Tipiring - - - - -


PERNYATAAN KINERJA BAGIAN PERDATA


TAHUN 2015-2019



Nama : YETI NINGSIH. SH

Jabatan : Panitera Muda Perdata





Bandung, 2015

Panitera Muda Perdata

TTD

YETI NINGSIH. SH

NIP 19630928.198303.2.003



1. KONDISI KEPANITERAAN PERDATA

Kepaniteraan Perdata adalah bagian dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor

Bandung yang merupakan lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung

Republik Indonesia sebagai Pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan.

Kepaniteraan Perdata mempunyai ruang lingkup antara lain :

1. Pembuatan Rencana Kerja / Program Kerja;

2. Mencatat setiap surat masuk dan surat keluar khusus Kepaniteraan Perdata;

3. Membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara;

4. Mengelola Perkara Perdata yang masuk;

5. Mengelola Perkara Banding;

6. Mengelola Perkara Kasasi;

7. Mengelola Perkara Peninjauan Kembali (PK);

8. Mengelola Permohonan Eksekusi, Penyitaan dan Somasi;

9. Pembuatan Agenda Persidangan;

10. Mengelola Keuangan Perkara;

11. Membuat Laporan Bulanan Keadaan Perkara.

Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung

mempunyai wilayah hukum yang terdiri dari 30 Kecamatan dan 153 Kelurahan/Desa serta

27 Kepolisian Sktor (Kapolsek) di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar bandung

(Polrestabes Bandung) ;

Bahwa pada saat ini kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor

Bandung dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara umum berjalan lancar ;

Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial/Tipikor Bandung sebagai kawal depan

Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Berkenaan dengan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor

Bandung tersebut dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Perdata

berada dalam pengelolaan Kepaniteraan Perdata.

Bagian yang bertugas untuk membuat Gugatan, Permohonan Banding, Permohonan

Kasasi, Permohonan Peninjauan Kembali, Permohonan Eksekusi dan Permohonan Somasi

di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung adalah bagian Kepaniteraan

Perdata ;

Agar pelaksanaannya mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu disusun Perencanaan

Strategis suatu proses yang berorintasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu

1 ( Satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada di Kepaniteraan

Perdata pada Pengadilan Negeri/Hubungan Indutrial/Tipikor Bandung. Rencana Strategis



ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.

Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh

Sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta

memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan

Industrial/Tipikor Bandung, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable

strategis.

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN PERDATA


1. Pengadilan Negeri khususnya kepaniteraan perdata sebagai pelopor penyedia

data terlengkap dan terpercaya bagi para pencari keadilan.

2. Potensi SDM yang siap untuk dilatih dalam hal pelayanan publik.

3. Ketersediaan data dengan scope gugatan hingga upaya hukum Peninjauan

Kembali untuk dieksplorasi oleh masyarakat pencari keadilan.

4. Program yang disediakan Pengadilan Negeri Bandung khususnya bagian

kepaniteraan perdata untuk peningkatan pelayanan publik.

5. Kemampuan pegawai untuk menganalisa data perkara.


1. Data-data yang disajikan masih kurang up to date.

2. Kemampuan analisa pegawai untuk menterjemahkan data perkara masih kurang.

3. Masih kurangnya petugas khusus pelayanan data perkara di Pengadilan Negeri

Bandung khususnya kepaniteraan Perdata karena terbatasnya jumlah pegawai

yang mampu mencari informasi yang diinginkan pengguna data.

4. Beban tugas bagi beberapa pegawai berlebih.

5. Anggaran untuk membuat variasi publikasi terbatas bahkan tidak tersedia.


1. Tersedia dukungan teknologi untuk menyebarkan data secara murah dan

mudah.

2. Peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa Pengadilan sebagai instansi

resmi penyedia data publik Peradilan.

3. Kerjasama dengan instansi lain dalam hal menghasilkan data yang dibutuhkan

instansi tersebut.

4. Minat akademisi yang membutuhkan data pengadilan.

5. Minat masyarakat pencari keadilan untuk mencari data di Pengadilan.


1. Tingkat kepuasan pengguna data dalam hal kemutakhiran data.

2. Pelayanan instansi lain ataupun pihak swasta/lembaga bantuan hukum/lembaga

swadaya masyarakat yang juga mengeluarkan data.

3. Tingkat pemahaman masyarakat umum/akademisi akan data Pengadilan.



3. VISI

Visi dari Kepaniteraan Perdata memgacu pada Visi Pengadilan Negeri/Hubungan

Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung yaitu: “Terwujudnya pelayanan prima bagi para

pencari keadilan” ;

4. MISI

Misi Kepaniteraan Perdata dalam mewujudkan Visi dari Pengadilan Negeri/Hubungan

Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung dan visi Kepaniteraan Pidana Pengadilan

Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung tersebut, adalah :

1. Meningkatkan profesionalisme dalam melayani masyarakat pencari keadilan

2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.

3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut mendorong terciptanya iklim

peradilan yang kondusif.

4. Membangun komitmen dan konsistensi seluruh komponen aparatur pemerintah

di kepaniteraan perdata terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

5. TUJUAN SAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN

PERDATA

Tujuan yang hendak dicapai oleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri/Hubungan

Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah untuk memberikan pelayanan kepada

para pencari keadilan secara maksimal dan sasaran strategis yang hendak dicapai

Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi

Bandung adalah perwujudan dari Visi Mahkamah Agung RI/Pengadilan Negeri/Hubungan

Industrial/Tipikor Bandung yaitu : Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung ;


Kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi

Bandung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian

Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia baik Staf yang

berstatus PNS dan para tenaga honorer melalui diskusi-diskusi yang dilakukan.

2. Pembenahan administrasi untuk menuju administrasi yang tertata rapi dan

berbasis Teknologi Informasi.

3. Peningkatan pelayanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan

dengan memulai persidangan tepat pada waktunya, informasi persidangan yang



lengkap melalui papan informasi maupun website dan penyerahan kutipan

putusan-putusan sesaat setelah putusan dibacakan.

4. Memperindah tampilan ruangan kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri

Bandung dengan menjaga kebersihan gedung dan kamar mandi serta

pengadaan bunga-bunga dalam pot dan pohon-pohon pelindung agar tercipta

suasana ruangan yang asri, teduh dan nyaman.

5. Peningkatan disiplin kerja dengan mengevaluasi setiap kehadiran pegawai dan

program kerja masing-masing bagian.




KEPANITERAAN PERDATA


1.

a. Jumlah Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 2015 2016 2017 2018 2019

I. PERDATA

i. Permohonan 500 520 540 560 580

ii. Gugatan 500 520 540 560 580


I. PERDATA

i. Permohonan 500 520 540 560 580

ii. Gugatan 500 520 540 560 580

c. Jumlah file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan 2015 2016 2017 2018 2019

I. PERDATA

i. Permohonan 350 390 450 500 580

ii. Gugatan 250 390 450 500 580


I. PERDATA

i. Permohonan - - - - -

ii. Gugatan 100 120 140 160 180

2.


I. PERDATA

i. Permohonan 500 520 540 560 580

ii. Gugatan 200 220 240 260 280


I. PERDATA

i. Permohonan 500 520 540 560 580



ii. Gugatan 500 520 540 560 580


I. PERDATA

i. Permohonan 250 300 350 400 450

ii. Gugatan 200 220 240 260 280

d. Jumlah Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari 2015 2016 2017 2018 2019

I. PERDATA

Permohonan 500 520 540 560 580

Gugatan 500 520 540 560 580

3. a. Jumlah Mediasi yang berhasil 24 30 35 40 45

b. Jumlah Mediasi yang berhasil dengan Akta Perdamaian 20 25 30 35 40

4.

b. Jumlah (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

2015 2016 2017 2018 2019

I. PERDATA


ii. Gugatan - - - - -

5. Jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

10 15 20 25 30

6. a. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 7 7 7 7 7

b. Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 7 7 7 7 7

PERNYATAAN KINERJA BAGIAN PHI


TAHUN 2015-2019



Nama : TINA ROFIANA, SH.

Jabatan : Panitera Muda PHI





Bandung, 2015

Panitera Muda PHI

TTD

TINA ROFIANA, SH.

NIP 19610911.198502.2.001



1. KONDISI KEPANITERAAN PHI

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus

Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang

Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung merupakan

lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.


Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang mendukung Pengadilan

Tinggi Jawa Barat yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung Republik

Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara

sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung. Rencana Strategis ini dijabarkan

ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai,

dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan

prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung baik

lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.


Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk

mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.



2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN PHI


Kekuatan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A

Khusus Bandung mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam

peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang

dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Hubungan Industrial Bandung merupakan pengadilan

khusus yang bernaung di bawah Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus

Bandung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan

terhadap perselisihan hubungan industrial. Sehingga tercipta keadilan

yang tepat sasaran dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus

Bandung memiliki Hakim-Hakim ahli dalam menyelesaikan perselisihan

hubungan industrial.

3. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus

Bandung saat ini, memiliki 1 orang plt panitera muda, 16 orang hakim

yang terdiri dari 7 orang Hakim Karier dan 9 orang Hakim AdHoc, 8

orang staff, 4 orang pegawai honorer, dan 4 orang petugas keamanan.

Yang sampai saat ini, dianggap cukup mampu menangani dan

mendukung setiap permasalahan yang ada.


Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dirinci dalam beberpa aspek:


Administrasi perkara secara elektronik belum dapat terlaksana

secara maksimal.

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur

kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A

Khusus Bandung


Jumlah pegawai Kesekretariatan (Non-teknis) yang berjumlah 8

orang, dirasa kurang memadai jika dibandingkan dengan jumlah

perkara yang terus bertambah setiap waktu.

Personil di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri Klas 1A Khusus Bandung belum seluruhnya menguasai visi

dan misi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Klas 1A Khusus Bandung


Belum maksimalnya penerapan evaluasi penilaian kinerja

Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis


Belum adanya kejelasan dan ketegasan penerapan sistem reward

& punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan


Belum maksimalnya penggunaan sistem manajemen perkara

berbasis teknologi informasi.


Anggaran yang diterima Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dari pusat belum

sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

Saat ini dengan jumlah perkara yang cukup besar, ruang sidang

yang berjumlah 3 ruangan dirasakan kurang memadai.

Jumlah Hakim 16 orang, dengan jumlah ruang hakim sebanyak 3

ruangan dirasakan kurang memadai.

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan

prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan




Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung untuk

melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :


Adanya website Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung yang

mewakili informasi seputar status perkara (SIPP) maupun informasi

yang berkaitan dengan Pengadilan Hubungan Industrial kepada

masyarakat luas.


Khusus Bandung merupakan unsur Muspida dan memiliki

hubungan baik dengan pemerintah daerah, pemerintah kota

maupun pemerintah propinsi jawa barat.


Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang diikuti


Khusus Bandung untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia


Adanya kegiatan pengawasan sekaligus pembinaan yang

dilaksanakan secara berkala oleh pimpinan baik mengenai kualitas

kinerja dan kendala yang sedang atau yang akan dihadapi.


Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus

Bandung berupa website resmi Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus

Bandung yang juga memuat informasi mengenai Pengadilan

Hubungan Industrial Bandung.

Perkembangan Teknologi yang semakin meningkat,

memungkinkan pekerjaan membuat laporan dan komunikasi antar

staff dapat dilakukan dengan mudah melalui penerapan teknologi

perangkat lunak yang dapat diakses melalui meja setiap pegawai



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls. 1A

Khusus Bandung.

Dengan Sistem Informasi pula masyarakat dapat mengakses

informasi dan putusan yang berkaitan dengan perkara pada

Pengadilan Hubungan Industrial yang dapat dengan mudah

diakses melalui website Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus

Bandung.


Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Hubungan Industrial

pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung yang akan dihadapi dan

harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan

sebagaimana yang diharapkan.


Fasilitas teknologi informasi (SIPP/CTS) antara Pengadilan

Hubungan Industrial dengan Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus

Bandung belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik, sehingga

menghambat proses penyampaian informasi secara real time

kepada masyarakat yang membutuhkan.


Sumber daya manusia yang kurang mampu bekerja secara disiplin

secara waktu.


Evaluasi kinerja secara berkala belum sepenuhnya terlaksana sesuai

waktu yang disepakati sebelumnya.


Keterbatasan dana yang berpengaruh kepada kualitas sarana dan

prasarana yang ada saat ini.

Aksi para buruh maupun serikat pekerja yang terkadang

menimbulkan gejoak demonstrasi pro dan kontra, yang terkadang

berpotensi merusak fasilitas Pengadilan.



Rencana Strategis Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Klas IA Khusus Bandung Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam

menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram

secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan

terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai

efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman

dan tolak ukur kinerja Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas

1A Khusus Bandung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah

Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 –

2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun

2015 – 2019.

3. VISI

Visi Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A

Khusus Bandung adalah:

“Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang

mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan keprcayaan publik,

professional, dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis,

terjangkau, biaya murah bagi masyarakat”.

4. MISI



Misi Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA

Khusus Bandung, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai Undang-undang dan Peraturan.

2. Mewujudkan peradilan independen bebas campur tangan.

3. Memperbaiki azas peradilan di bidang peradilan.

4. Memperbaiki kualitas input internal proses peradilan.



5. Institusi peradilan yang efektif.

6. Tidak memihak dan transparan.

5. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN PHI

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri Klas 1A Khusus Bandung.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa yakin dan terpuaskan oleh pelayanan Pengadilan

Hubungan Industrial Bandung.

2. Setiap pencari keadilan dapat dengan mudah menjangkau setiap bagian

(gugatan, eksekusi, maupun upaya hukum) sesuai dengan syarat

administratif yang dibutuhkan pada Pengadilan Hubungan Industrial

Bandung.

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung dapat memenuhi tujuan dari

kedua poin sebelumnya diatas.


dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun

2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai


Bandung adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akurasi dan akselerasi penyelesaian perkara pada Pengadilan

Hubungan Industrial Bandung

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara pada

Pengadilan Hubungan Industrial Bandung

3. Pembenahan Aksebilitas terhadap peradilan (acces to justice) pada

Pengadilan Hubungan Industrial Bandung



4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada Pengadilan

Hubungan Industrial Bandung

5. Meningkatnya kualitas pengawasan peradilan pada Pengadilan

Hubungan Industrial Bandung Keenam sasaran tersebut merupakan

sasaran yang akan dicapai Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dalam Tahun 2015 – 2019.


Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung untuk mewujudkan

visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan

Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program

untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib

administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dalam pelaksanaan Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor yang terintegrasi

dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor

3. Penelitian berkas perkara upaya hukum disampaikan secara lengkap

dan tepat waktu

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

6. Pengawasan Internal secara rutin oleh Hakim Pengawas Bidang

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan

prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan

prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

3 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis pengawasan yang

berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Mengikutsertakan pegawai Pengadilan Negeri Bandung untuk

pendidikan dan pelatihan (Diklat), baik yang diselenggarakan oleh

Pengadilan Tinggi Jawa Barat maupun Mahkamah Agung R.I. guna

meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

2. Menindaklanjuti pengaduan yang masuk.

3. Menindaklanjuti temuan yang masuk dari tim pemeriksa.




KEPANITERAAN PHI

PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 1. a. Jumlah Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran

Perkara (SIPP) 2015 2016 2017 2018 2019

I. PHI

i. Perselisihan Hak 200 250 300 350 400

ii. Perselisihan Kepentingan 200 250 300 350 400

iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 200 250 300 350 400

iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

200 250 300 350 400


I. PHI





100 150 200 250 300


I. PHI





150 175 180 200 250


I. PHI






iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan 50 75 100 125 200

2. a. Jumlah penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 2015 2016 2017 2018 2019

I. PHI






I. PHI





200 225 250 300 325


I. PHI





d. Jumlah Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari

2015 2016 2017 2018 2019

I. PHI







3. c. Jumlah (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

2015 2016 2017 2018 2019

I. PHI





PERNYATAAN KINERJA BAGIAN TIPIKOR


TAHUN 2015-2019



Nama : MOCHAMAD TIERE, SH. MH.

Jabatan : Panitera Muda TIPIKOR





Bandung, 2015

Panitera Muda TIPIKOR

TTD

MOCHAMAD TIERE, SH. MH.

NIP 19600109.199103.1.003



1. KONDISI UMUM KEPANITERAAN TIPIKOR

Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu unit kepaniteraan yang

ada di Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung, yang mana kepaniteraan tipikor

tersebut melaksanakan fungsi administrasi dan tata laksana perkara tindak pidana

korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya kepaniteraan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung, biasa disebut

dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri

Kls 1A Khusus Bandung dilandasi dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung, Pengadilan Negeri

Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung memiliki kompetensi untuk memeriksa

dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang

yang ada di seluruh wilayah hukum Jawa Barat, yang meliputi :

1. Kabupaten Bandung

2. Kabupaten Bandung Barat

3. Kabupaten Bekasi

4. Kabupaten Bogor

5. Kabupaten Ciamis

6. Kabupaten Cianjur

7. Kabupaten Cirebon

8. Kabupaten Garut

9. Kabupaten Indramayu

10. Kabupaten Karawang

11. Kabupaten Kuningan

12. Kabupaten Majalengka

13. Kabupaten Pangandaran

14. Kabupaten Purwakarta

15. Kabupaten Subang

16. Kabupaten Sukabumi



17. Kabupaten Sumedang

18. Kabupaten Tasikmalaya

19. Kota Bandung

20. Kota Banjar

21. Kota Bekasi

22. Kota Bogor

23. Kota Cimahi

24. Kota Cirebon

25. Kota Depok

26. Kota Sukabumi

27. Kota Tasikmalaya

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN TIPIKOR


Kekuatan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung mencakup hal-hal

yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai

dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah pelaksana kekuasaan

kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan khusus di wilayah Provinsi Jawa Barat.

2. Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi Bandung selaku Pengadilan Tingkat Pertama.


Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dirinci dalam beberpa aspek:


Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur

kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.




Kurangnya kemampuan sumber daya aparatur peradilan yang

dimiliki.

Kurangnya SDM yang dimiliki.

Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan

kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi Bandung.


Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.

Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis


Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol

kinerja aparat peradilan


Belum ada sistem kearsipan perkara yang terkomputerisasi.


Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi Bandung untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :


Adanya website Pengadilan Negeri Bandung yang memberikan

informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.


Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam

peningkatan kinerja

Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan

Pengadilan Tinggi Bandung maupun Mahkamah Agung untuk

meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Peradilan.


Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Indikator Kinerja

Utama (IKU) sebagai pedoman penyusunan standar kinerja

individu.

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala

baik secara internal oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang



pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung maupun

pengawasan eksternal dari Pengadilan Tinggi Bandung.

Adanya website Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang

memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan

secara online.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparatur peradilan

secara internal maupun dengan instansi penegak hukum eksternal

di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.


Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan

Negeri Kls 1A Khusus Bandung berupa website dan Desk

Information pada Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung.


Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Bandung yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap

dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.


Belum terbangun suatu sistem pengukuran kepuasan masyarakat

terhadap produk dan pelayanan peradilan.


Personil di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang belum

seluruhnya menguasai sistem teknologi informasi.


Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol

kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib Admnistrasi dan Manajemen Peradilan

Kurangnya jumlah Pegawai sehingga adanya pekerjaan yang

merangkap yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi

dan manajemen peradilan.

Belum ada sistem kearsipan perkara yang terkomputerisasi.

5. Sarana dan Prasarana



Belum tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai

disebabkan keterbatasan lahan yang dimiliki Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi Bandung.



3. VISI

Visi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah:

“MEWUJUDKAN KEPANITERAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA

PENGADILAN NEGERI BANDUNG SEBAGAI KEPANITERAAN YANG

PROFESIONAL DALAM PELAKSANAAN TATA LAKSANA PERKARA”

4. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tertib administrasi dan tata kelola perkara tindak pidana

korupsi.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

3. Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas kinerja.

5. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN

TIPIKOR

Tujuan strategis yang ditetapkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung

adalah sebagai berikut :

1. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;

2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan;

3. Publik dapat dengan mudah mengakses informasi perkara yang

dibutuhkan.

Sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah

sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara;

2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim;

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara;

4. Peningkatan aksepbilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

dengan didukung oleh teknologi informasi berbasis website.




Program dan kegiatan mengacu kepada Indikator Kinerja (IKU), sebagai berikut

:

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

1.

Peningkatan

Penyelesaian

Perkara

a. Peningkatan presentase Penyelesaian Sisa

Perkara Tahun Lalu

b. Peningkatan presentase Penyelesaian

Perkara Tahun Berjalan

c. Peningkatan Presentase Penyelesaian

Perkara dalam waktu 5 bulan

2.

Peningkatan

Aksepbilitas

Putusan Hakim

a. Penurunan Presentase Perkara yang

Diajukan Upaya Hukum Banding

b. Penurunan Prosentase Perkara yang

Diajukan Upaya Hukum Kasasi

c. Penurunan Presentase Perkara yang

Diajukan Upaya Hukum Peninjauan

Kembali

3.

Peningkatan Tata

Laksana

Administrasi

Perkara

a. Peningkatan Presentase Efisiensi dan

Efektifitas Pengelolaan Administrasi

Perkara Tingkat Pertama

b. Peningkatan Presentase Efisiensi dan


Perkara Tingkat Banding

c. Peningkatan Presentase Efisiensi dan


Perkara Tingkat Kasasi

d. Peningkatan Presentase Efisiensi dan


Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

e. Peningkatan Presentase Efisiensi dan


Perkara Praperadilan

f. Peningkatan Presentase Efisiensi dan


Perkara Grasi

4.

Peningkatan akses

masyarakat

terhadap putusan

(acces to justice)

Peningkatan Presentase Putusan Perkara

yang Dapat Diakses Masyarakat Selambat-

lambatnya 1x24 jam Setelah Putusan

Dibacakan.




KEPANITERAAN TIPIKOR

PENGADILAN NEGERI KLS. 1A KHUSUS BANDUNG

1.

a. Jumlah Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 2015 2016 2017 2018 2019

II. TIPIKOR 160 140 120 100 80


II. TIPIKOR 160 140 120 100 80


II. TIPIKOR 80 100 120 140 160


II. TIPIKOR 20 18 16 14 12

2.


TIPIKOR 100 100 100 100 100


II. TIPIKOR 100 100 100 100 100


TIPIKOR 80 90 100 110 120

d. Jumlah Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari 2015 2016 2017 2018 2019

II. TIPIKOR 100 100 100 100 100

a. Jumlah (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

2015 2016 2017 2018 2019

II. TIPIKOR 20 20 20 20 20

PERNYATAAN KINERJA BAGIAN PANKUM


TAHUN 2015-2019



Nama : HJ. TRI MULYANI, SH. MH.

Jabatan : Panitera Muda Hukum





Bandung, 2015

Panitera Muda Hukum

TTD

HJ. TRI MULYANI, SH. MH.

NIP 19651206.198502.2.001



1. KONDISI KEPANITERAAN HUKUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan

Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsi

pokoknya, dibidang Administrasi,Organisasi,Perencanaan dan keuangan Pengadilan

Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung merupakan lingkungan Peradilan

Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pelaksana

kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk

menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial/Tipikor

Bandung sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan

berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk

di tingkat pertama.

Berkenaan dengan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri/Hubungan

Industrial/Tipikor Bandung tersebut, maka Pengadilan Negeri/Hubungan

Industrial/Tipikor Bandung berkewajiban membuat laporan tentang keadaan

perkara, hal ini dilakukan untuk mengetahui perkara-perkara mana yang telah

diputus dan perkara-perkara mana yang yang masih diproses dan untuk perkara

yang telah mempunyai kekuatan hukum disimpan di Arsip Pengadilan

Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung ;

Bagian yang bertugas untuk membuat laporan dan penyimpanan arsip di Pengadilan

Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung adalah bagian Kepaniteraan Hukum ;

Agar pelaksanaannya mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu disusun

Perencanaan Strategis suatu proses yang berorintasi pada hasil yang ingin dicapai

selama kurun waktu 1 ( Satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis

dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang

ada di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri/Hubungan Indutrial/Tipikor

Bandung. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian

diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan

anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber daya manusia yang kompeten,

ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung, baik lingkungan internal

maupun external sebagai variable strategis.

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN HUKUM


Kekuatan Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tipikor

Bandung mencakup hal ‐ hal yang memang sudah diatur dalam peraturan /

perundang‐undangan sampai dengan hal‐hal yang dikembangkan kemudian,

mencakup:



Tentang Pelaporan, hal ini didasarkan pada Pasal 10 ayat (4) Undang-undang

No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor : 14 tahun 1985 yang

menentukan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas

perbuatan Pengadilan yang lain yaitu terhadap penyeleggaraan peradilan dan

tingkah laku serta perbuatan para Hakim disemua lingkungan badan peradilan

dalam menjalankan kekuasaan kehakiman ;

Ruang lingkup pengawasan Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan

meliputi :

- Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dalam menjalankan

kekuasaan kehakiman (Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1985) ;

- Pengawasan atas tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan

tugasnya (Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 1985) ;

Pengawasan terhadap Hakim dikaitkan dengan tugas-tugas penyelenggaraan

peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga didalamnya termasuk

pula aparat peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang meliputi

Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita ;

Pengawasan terhadap aparat Pengadilan sebagaimana tersebut diatas dilakukan

oleh Ketua Pengadilan dalam hal ini Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan

Tingkat Pertama disemua lingkungan badan Peradilan yang merupakan

pengawasan melekat, dengan cara memberikan petunjuk, tegoran dan peringatan

dalam kedudukannya sebagai atasan langsung, sesuai dengan Pasal 53 Undang-

undang No. 7 tahun 1989 dan Pasal 53 Undang-undang No. 2 tahun 1986 ;

Tata cara pengawasan terhadap Badan Peradilan dapat dilaksanakan dengan cara

memeriksa pekerjaan dan meneliti proses kerja, mendadak dan juga dengan meneliti

laporan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pola Bindalmin ;

Tentang Kearsipan Perkara, diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971

(LN 1971 -32) tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan ;

Pengertian arsip sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 7

tahun 1971 adalah :

a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan

Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan

tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan

pemerintahan ;

b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima Oleh Badan-badan swasta dan/atau

perorangan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun

berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan ;



Sebagai dampak dari semakin majunya proses administrasi yang dibarengi pula

dengan semakin ruwetnya pengaturannya, sehingga diperlukan penanganan

kearsipan yang profesional, cepat dan aman, Tegasnya bidang kearsipan bukanlah

tugas yang ringan, tetapi tugas yang berat dan memerlukan penanganan yang serius

;


Kelemahan‐kelemahan yang ada di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan

Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung dirinci dalam beberpa aspek :

1. Laporan :

Kurang akuratnya data yang diterima yang disebabkan terlambatnya laporan dari

Panitera Pengganti ;

2. Pengarsipan :

Adapun masalah-masalah kearsipan yang seringkali adalah berkaitan dengan :

Tidak dapat menemukan kembali secara cepat dan bagian arsip suatu

surat/berkas yang diperlukan oleh Pimpinan organisasi/instansi lainnya ;

Peminjaman atau pemakaian sesutu surat/berkas oleh Pimpinan atau satuan

organisasi lainnya yang jangka waktunya sangat lama, bahkan tidak

dikembalikan ;

Bertambahnya terus-menerus berkas yang sudah inkracht kedalam bagian arsip

tanpa adanya penyingkirannya sehingga tampat dan peralatan tidak lagi

mencukupi ;

Tata kerja dan peralatan kearsipan yang tidak mengikuti perkembangan dalam

ilmu kearsipan modern sebagai akibat dari kurangnya sarana infrastuktur di

bagian arsip ;


Berikut adalah peluang‐peluang yang dimiliki oleh Kepaniteraan Hukum pada

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung untuk melakukan

perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang memberikan

kemudahan dalam hal pelaporan oleh Panitera Pengganti dan memberikan

informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan, adanya tunjangan kinerja/ remunerasi

sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

3. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis serta pelatihan untuk meningkatkan

kualitas sumber daya Manusia.



4. Aspek Pengawasan dan Pembinaan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk

internal maupun eksternal di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor

Bandung.


Berikut adalah tantangan‐tantangan di Pengadilan Negeri/Hubungan

Industrial/Tipikor Bandung yang dihadapi dan terus dapat melakukan perbaikan

sebagaimana yang diharapkan ;


- Personil di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung belum

seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri/Hubungan

Industrial/Tipikor Bandung


- Tidak adanya tindakan bagi yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan SOP ;


- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak

sesuai dengan kebutuhan khususnya :

- Untuk gedung arsip yang sudah tidak memadai untuk menampung berkas-

berkas perkara yang sudah inkracht yang belum bisa dimusnahkan ;

- Box pengisian berkas perkara ;

- Dan lain-lain sarana pendukung kearsipan lainnya ;



3. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas

pokok dan fungsi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi

Bandung, dimana Visi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana

Korupsi Bandung mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu: “MEWUJUDKAN

BADAN PERADILAN YANG AGUNG” dan untuk mewujudkan visi dari Pengadilan

Negeri/Hubungan Industrial Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut Kepaniteraan

Hukum yang merupakan bagian dari Pengadilan Negeri/Hubungan

Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung telah pula membuat Visi, demi

tercapainya visi dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi

tersebut yaitu : “Memberikan pelayanan cepat tanpa melanggar Standar

Operasional Prosedur (SOP)”

4. MISI



Misi Kepaniteraan Hukum dalam mewujudkan Visi dari Pengadilan

Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung dan visi Kepaniteraan

Hukum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung tersebut, adalah :

“Memberikan kepuasan kepada masyarakat yang memerlukan layanan hukum

dari Sub Kepaniteraan Hukum dengan berbasis teknologi”

5. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN

HUKUM

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi

dan misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai oleh Kepaniteraan Hukum Pengadilan

Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah untuk

memberikan kepuasan kepada masyarakat yang memerlukan layanan hukum dari

Sub Kepaniteraan Hukum dengan berbasis teknologi ;


dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015

sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Kepaniteraan

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah

perwujudan dari Visi Mahkamah Agung RI/Pengadilan Negeri/Hubungan

Industrial/Tipikor Bandung yaitu : Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung ;




Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Kepaniteraan Hukum Pada

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung untuk

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan

Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- Memberikan wawasan dan Pengetahuan kepada Personil di Pengadilan

Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung agar seluruhnya menguasai visi

dan misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung ;

- Adanya tindakan bagi aparat yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan

SOP ;




KEPANITERAAN HUKUM


1.

a. Jumlah pelaporan / pengarsipan Manual di Kepaniteraan Hukum 2015 2016 2017 2018 2019

I. Pelaporan

i. Laporan Bulanan 12 12 12 12 12

ii. Laporan Empat Bulanan 3 3 3 3 3

iii. Laporan Enam Bulanan 2 2 2 2 2

iv. Laporan Tahunan 1 1 1 1 1

II. Arsip Pidana


ii. Pidana Biasa 1512 1522 1532 1542 1552

iii. Pidana Cepat 64 74 84 94 104

III. Arsip Perdata

i. Gugatan 342 352 362 372 382

ii. Permohonan 400 410 420 430 440

IV. Arsip Pidana Tipikor 164 174 184 194 204

b. Pelayanan Lainnya 2015 2016 2017 2018 2019

i. Pencatatan Pendaftaran Akta Notaris 1851 1851 1851 1851 1851

ii. Pembuatan Catatan Penolakan Warisan 18 18 18 18 18

iii. Pembuatan Legalisasi Surat Pernyataan Ahliwaris 13 13 13 13 13

iv. Pencatatan Akta dibawah tangan 42 42 42 42 42

v. Pembuatan Surat Keterangan 120 140 160 200 500

vi. Legalisir bukti Perkara 446 500 700 750 800

vii. Pendaftaran Surat Kuasa Perkara Perdata/Pidana 2264 2500 2700 3000 3200

viii. Surat Izin Insidentil 28 33 40 45 50

ix. Melayani Mahasiswa yang mencari data 350 360 370 380 390

2. a. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 7 7 7 7 7

b. Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 7 7 7 7 7




MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019 Tujuan:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bandung dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019

1.

Peningkatan Pelaksanaan Tertib Administrasi dan

Kearsipan Perkara

a. Prosentase Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

I. PIDANA


ii. Pidana Biasa

1. Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%

2. Anak 100% 100% 100% 100% 100%

iii. Pidana Cepat

Tipiring 100% 100% 100% 100% 100%

Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%

II. PERDATA

Permohonan 100% 100% 100% 100% 100%

Gugatan 100% 100% 100% 100% 100%

III. PHI

i. Perselisihan Hak 90% 90% 90% 90% 90%

ii. Perselisihan Kepentingan 90% 90% 90% 90% 90%

iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

90% 90% 90% 90% 90%





90% 90% 90% 90% 90%

IV. TIPIKOR 80% 85% 90% 95% 100%

b. Prosentase file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database

I. PIDANA


ii. Pidana Biasa

1. Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%

2. Anak 100% 100% 100% 100% 100%

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring 100% 100% 100% 100% 100%

2. Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%

II. PERDATA

Permohonan 100% 100% 100% 100% 100%

Gugatan 100% 100% 100% 100% 100%

III. PHI




90% 90% 90% 90% 90%


90% 90% 90% 90% 90%




IV. TIPIKOR 80% 85% 90% 95% 100%

c. Prosentase file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan

I. PIDANA


ii. Pidana Biasa

1. Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%

2. Anak 100% 100% 100% 100% 100%

iii. Pidana Cepat

Tipiring 100% 100% 100% 100% 100%

Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%

II. PERDATA

i. Permohonan 70% 75% 80% 90% 100%

ii. Gugatan 50% 65% 75% 85% 100%

III. PHI




75% 75% 75% 80% 80%


75% 75% 75% 80% 80%

IV. TIPIKOR 80% 85% 90% 95% 100%




d. Prosentase pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori Putusan

I. PIDANA


Pidana Biasa

1. Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%

2. Anak 100% 100% 100% 100% 100%

Pidana Cepat

1. Tipiring 100% 100% 100% 100% 100%

2. Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%

II. PERDATA


ii. Gugatan 100% 100% 100% 100% 100%

III. PHI




90% 90% 90% 90% 90%


90% 90% 90% 90% 90%

IV. TIPIKOR 90% 95% 100% 100% 100%

e. Jumlah pelaporan / pengarsipan Manual di Kepaniteraan Hukum

I. Pelaporan

i. Laporan Bulanan 100% 100% 100% 100% 100%




ii. Laporan Empat Bulanan 100% 100% 100% 100% 100%

iii. Laporan Enam Bulanan 100% 100% 100% 100% 100%

iv. Laporan Tahunan 100% 100% 100% 100% 100%

II. Arsip Pidana

i. Pidana Singkat 100% 100% 100% 100% 100%

ii. Pidana Biasa 100% 100% 100% 100% 100%

iii. Pidana Cepat 100% 100% 100% 100% 100%

III. Arsip Perdata

Gugatan 100% 100% 100% 100% 100%

Permohonan 100% 100% 100% 100% 100%

IV. Arsip Pidana Tipikor 100% 100% 100% 100% 100%

2. Peningkatan Penyelesaian

Perkara

a. Prosentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

I. PIDANA


ii. Pidana Biasa

Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%

Anak 100% 100% 100% 100% 100%

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring 100% 100% 100% 100% 100%

2. Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%

II. PERDATA

i. Permohonan 100% 100% 100% 100% 100%

ii. Gugatan 40% 45% 50% 60% 80%

III. PHI







75% 80% 85% 90% 90%


75% 80% 85% 90% 90%

IV. TIPIKOR 90% 95% 100% 100% 100%

b. Prosentase perkara dengan putusan lengkap saat dibacakan

I. PIDANA


ii. Pidana Biasa

Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%

Anak 100% 100% 100% 100% 100%

iii. Pidana Cepat

Tipiring 100% 100% 100% 100% 100%

Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%

II. PERDATA

i. Permohonan 100% 100% 100% 100% 100%

ii. Gugatan 100% 100% 100% 100% 100%

III. PHI

Perselisihan Hak 90% 90% 90% 90% 90%

Perselisihan Kepentingan 90% 90% 90% 90% 90%

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

90% 90% 90% 90% 90%




Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

90% 90% 90% 90% 90%

IV. TIPIKOR 80% 85% 90% 95% 100%

c. Prosentase Minutasi Perkara dalam jangka waktu maksimal 14 Hari

I. PIDANA


ii. Pidana Biasa

1. Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%

2. Anak 100% 100% 100% 100% 100%

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring 100% 100% 100% 100% 100%

2. Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%

II. PERDATA

i. Permohonan 50% 60% 70% 80% 90%

ii. Gugatan 40% 45% 50% 55% 60%

III. PHI




85% 85% 85% 85% 85%


85% 85% 85% 85% 85%




IV. TIPIKOR 75% 80% 85% 90% 95%

d. Prosentase Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari

I. PIDANA


Pidana Biasa

Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%

Anak 100% 100% 100% 100% 100%

Pidana Cepat

1. Tipiring 100% 100% 100% 100% 100%

2. Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%

II. PERDATA

i. Permohonan 100% 100% 100% 100% 100%

ii. Gugatan 100% 100% 100% 100% 100%

III. PHI




85% 85% 85% 85% 85%


85% 85% 85% 85% 85%

IV. TIPIKOR 80% 85% 90% 95% 100%




3.

Peningkatan Efektivitas

Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi

a. Jumlah Mediasi yang berhasil 4% 6% 10% 12% 15%

b. Prosentase Mediasi yang berhasil dengan Akta Perdamaian

4% 6% 10% 12% 15%

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat

terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

PIDANA


Pidana Biasa

1. Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%

2. Anak - - - - -

Pidana Cepat

1. Tipiring 100% 100% 100% 100% 100%

2. Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%

PERDATA

Permohonan 10% 20% 30% 40% 50%

Gugatan 10% 20% 30% 40% 50%

PHI

Perselisihan Hak 85% 85% 85% 85% 85%

Perselisihan Kepentingan 85% 85% 85% 85% 85%

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

85% 85% 85% 85% 85%




Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

85% 85% 85% 85% 85%

TIPIKOR 90% 95% 100% 100% 100%

b. Pelayanan Lainnya

i. Pencatatan Pendaftaran Akta Notaris

100% 100% 100% 100% 100%

ii. Pembuatan Catatan Penolakan Warisan

100% 100% 100% 100% 100%

iii. Pembuatan Legalisasi Surat Pernyataan Ahliwaris

100% 100% 100% 100% 100%

iv. Pencatatan Akta dibawah tangan 100% 100% 100% 100% 100%

v. Pembuatan Surat Keterangan 100% 100% 100% 100% 100%

vi. Legalisir bukti Perkara 100% 100% 100% 100% 100%

vii. Pendaftaran Surat Kuasa Perkara Perdata/Pidana

100% 100% 100% 100% 100%

viii. Surat Izin Insidentil 100% 100% 100% 100% 100%

ix. Melayani Mahasiswa yang mencari data

100% 100% 100% 100% 100%

5. Meningkatnya

kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100%

6. Meningkatnya

kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100% 100% 100% 100% 100%



MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019 Tujuan:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bandung dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas


1.

Peningkatan Pelaksanaan Tertib Administrasi dan

Kearsipan Perkara

a. Jumlah Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

I. PIDANA


ii. Pidana Biasa

1. Dewasa 1600 1650 1675 1700 1800

2. Anak 25 30 33 35 40

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring 34 15 20 25 30

2. Lalu Lintas 85.000 55.946 56.727 60.100 60.300

II. PERDATA

i. Permohonan 500 520 540 560 580

ii. Gugatan 500 520 540 560 580

III. PHI




200 250 300 350 400





200 250 300 350 400

IV. TIPIKOR 160 140 120 100 80

b. Jumlah file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database

I. PIDANA


ii. Pidana Biasa

1. Dewasa 1600 1265 1280 1290 1300

2. Anak - - - - -

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring 34 15 20 25 30

2. Lalu Lintas 85.000 55.946 56.727 60.100 60.300

II. PERDATA

i. Permohonan 500 520 540 560 580

ii. Gugatan 500 520 540 560 580

III. PHI




100 150 200 250 300


100 150 200 250 300




IV. TIPIKOR 160 140 120 100 80

c. Jumlah file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan

I. PIDANA


ii. Pidana Biasa

1. Dewasa 1600 800 850 1000 1100

2. Anak 25 15 20 22 25

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring 34 15 20 25 30

2. Lalu Lintas 85.000 55.946 56.727 60.100 60.300

II. PERDATA

i. Permohonan 350 390 450 500 580

ii. Gugatan 250 390 450 500 580

III. PHI




150 175 180 200 250


150 175 180 200 250

IV. TIPIKOR 80 100 120 140 160




d. Jumlah pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori Putusan

I. PIDANA


ii. Pidana Biasa

1. Dewasa 47 49 50 51 53

2. Anak 10 15 20 22 25

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring 9 15 20 22 30

2. Lalu Lintas 54.936 55.946 56.727 60.100 60.300

II. PERDATA


ii. Gugatan 100 120 140 160 180

III. PHI




50 75 100 125 200


50 75 100 125 200

IV. TIPIKOR 20 18 16 14 12

e. Jumlah pelaporan / pengarsipan Manual di Kepaniteraan Hukum

I. Pelaporan

i. Laporan Bulanan 12 12 12 12 12




ii. Laporan Empat Bulanan 3 3 3 3 3

iii. Laporan Enam Bulanan 2 2 2 2 2

iv. Laporan Tahunan 1 1 1 1 1

II. Arsip Pidana


ii. Pidana Biasa 1512 1522 1532 1542 1552

iii. Pidana Cepat 64 74 84 94 104

III. Arsip Perdata

i. Gugatan 342 352 362 372 382

ii. Permohonan 400 410 420 430 440

IV. Arsip Pidana Tipikor 164 174 184 194 204

2. Peningkatan Penyelesaian

Perkara

a. Jumlah penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

I. PIDANA


ii. Pidana Biasa

1. Dewasa 1600 320 350 370 400

2. Anak 25 15 20 22 25

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring 34 15 20 25 30

2. Lalu Lintas 85.000 55.946 56.727 60.100 60.300

II. PERDATA

i. Permohonan 500 520 540 560 580

ii. Gugatan 200 220 240 260 280

III. PHI







200 225 250 300 325


200 225 250 300 325

IV. TIPIKOR 100 100 100 100 100

b. Jumlah perkara dengan putusan lengkap saat dibacakan

I. PIDANA


ii. Pidana Biasa

1. Dewasa 1600 350 400 450 500

2. Anak 25 15 20 22 25

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring 34 15 20 25 30

2. Lalu Lintas 85.000 55.946 56.727 60.100 60.300

II. PERDATA

i. Permohonan 500 520 540 560 580

ii. Gugatan 500 520 540 560 580

III. PHI




200 225 250 300 325





200 225 250 300 325

IV. TIPIKOR 100 100 100 100 100

c. Jumlah Minutasi Perkara dalam jangka waktu maksimal 14 Hari

I. PIDANA


ii. Pidana Biasa

1. Dewasa 1600 110 120 125 150

2. Anak 25 15 20 22 25

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring 34 15 20 25 30

2. Lalu Lintas 85.000 55.946 56.727 60.100 60.300

II. PERDATA

i. Permohonan 250 300 350 400 450

ii. Gugatan 200 220 240 260 280

III. PHI




200 225 250 300 325


200 225 250 300 325




IV. TIPIKOR 80 90 100 110 120

d. Jumlah Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari

I. PIDANA


ii. Pidana Biasa

1. Dewasa 1600 110 120 125 150

2. Anak 25 15 20 22 25

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring 34 15 20 22 25


II. PERDATA

i. Permohonan 500 520 540 560 580

ii. Gugatan 500 520 540 560 580

III. PHI




200 225 250 300 325


200 225 250 300 325

IV. TIPIKOR 100 100 100 100 100




3.

Peningkatan Efektivitas

Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi

a. Jumlah Mediasi yang berhasil 24 30 35 40 45

b. Jumlah Mediasi yang berhasil dengan Akta Perdamaian

20 25 30 35 40

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat

terhadap peradilan (acces to justice)

a. Jumlah (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

I. PIDANA


ii. Pidana Biasa

1. Dewasa - - - - -

2. Anak - - - - -

iii. Pidana Cepat

1. Tipiring - - - - -


II. PERDATA


ii. Gugatan - - - - -

III. PHI




200 225 250 300 325





200 225 250 300 325

IV. TIPIKOR 20 20 20 20 20

b. Pelayanan Lainnya

i. Pencatatan Pendaftaran Akta Notaris

1851 1851 1851 1851 1851

ii. Pembuatan Catatan Penolakan Warisan

18 18 18 18 18

iii. Pembuatan Legalisasi Surat Pernyataan Ahliwaris

13 13 13 13 13

iv. Pencatatan Akta dibawah tangan 42 42 42 42 42

v. Pembuatan Surat Keterangan 120 140 160 200 500

vi. Legalisir bukti Perkara 446 500 700 750 800

vii. Pendaftaran Surat Kuasa Perkara Perdata/Pidana

2264 2500 2700 3000 3200

viii. Surat Izin Insidentil 28 33 40 45 50

ix. Melayani Mahasiswa yang mencari data

350 360 370 380 390

5. Meningkatnya

kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

10 15 20 25 30

6. Meningkatnya

kualitas pengawasan

a. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

7 7 7 7 7

b. Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

7 7 7 7 7

Documents

KATA PENGANTAR - pn-bandung.go.id 2015-2019.pdf · Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem ... Ketua Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus ... INDUSTRIAL/ TINDAK PIDANA KORUPSI