View
263
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
MATA KULIAH : FILSAFAT ILMU
BEBAN SKS : 2 SKS
SEMESTER : 1
DOSEN : Dr. M. SHOLEHUDDIN, SH., MH
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU)
Diharapkan mahasiswa dapat memahami pengertian filsafat, kedudukan filsafat dan makna filsafat
bagi kehidupan manusia pada umumnya dan ilmu pengetahuan pada khususnya.
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK)
Setelah mengikuti mata kuliah filsafat ilmu, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Menjelaskan pengertian atau batasan filsafat
2. Menjelaskan timbulnya/yang mendorong munculnya filsafat
3. Menjelaskan faedah dan peranan mempelajari filsafat
4. Menjelaskan pembagian filsafat
5. Menjabarkan tentang Sistematika Filsafat
6. Menjelaskan perbedaan Sains (ilmu) dengan filsafat ilmu
7. Menjelaskan hakikat ilmu
8. Menjelaskan batas-batas penjelajahan ilmu
9. Menjelaskan perbedaan ilmu murni dan teraoan
KEPUSTAKAAN
Jujun S. Suriasumantri, Ilmu Dalam Perspektif Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakekat Ilmu,
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995
------------, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990.
Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Betrand Russell, Akal Sehat dan Ancaman Nuklir, Ikon Teralitera, Jakarta, 2000.
Achmad Tafsir, Filsafat Umum Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra, Remaja Rosdakarya,
Bandung, 2000.
Harold H. Titus, Persoalan-persoalan Filsafat, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.
Stephen Palmquis, Pohon Filsafat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992.
Poedjawijatna, Tahu dan Pengetahuan Pengantar ke Ilmu dan Filsafat, Rineka Cipta, 1998.
GARIS GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN (GBPP)
MATA KULIAH : FILSAFAT ILMU
BEBAN SKS : 2 SKS
SEMESTER : 1
DOSEN : Dr. M. SHOLEHUDDIN, SH., MH
DESKRIPSI MATA KULIAH :
Filsafat merupakan mater scientiarum (induk ilmu pengetahuan). Manusia sebagai makhluk pencari
kebenaran dalam perenungannya menemukan tiga bentuk eksistensi kebenaran yaitu ilmu
pengetahuan, filsafat dan agama. Oleh karenanya dalam perenungan kita tentang bentuk
pengetahuan filsafat dan eksistensinya dalam kehidupan tidak dapat melepaskan diri dari
pembahasan dan kaitannya kepada ilmu dan agama.
TUJUAN MATA KULIAH :
Memberikan pemahaman tentang pentingnya filsafat sebagai sumber kebenaran dan terkait dengan
ilmu serta agama.
NOTUJUAN
INSTRUKSIONAL KHUSUS
POKOK BAHASAN
SUB POKOK BAHASAN
KEGIATAN MAHASISWA
MEDIA & ALAT
PENGAJARAN1 Menjelaska
pengertian atau batasan filsafat
Pengertian atau batasan filsafat
1. Definisi filsafat2. Obyek
penelitian filsafat
3. Ciri-ciri pikiran filsafat
Mmeperhatikan dan mencatat pokok-pokok yang diajarkan
White board, power point dan infocus
2 Menjelaskan timbulnya filsafat
Ynag mendorong munculnya filsafat
1. Keheranan2. Kodrat manusia3. Hasil evolusi4. Ajaran hidup
Memperhatikan, mencatat komentar dosen dan merespon
White board, power point dan infocus
3 Menjelaskan peranan dan faedah mempelajari filsafat ilmu
Peranan dan faedah filsafat ilmu
Peranannya :1. Pendobrak2. Pembebas3. Pembimbing
Faedahnya :1. Bagi ilmu
pengetahuan2. Bagi kehidupan
praktis
Memperhatikan, mencatat komentar dosen dan merespon
White board, power point dan infocus
4 Menjelaskan pembagian filsafat
Pembagian filsafat
1. Arti pembagian filsafat
2. Menurut Plato3. Aristoteles4. Cabang pokok
filsafat5. Cabang khusus
filsafat
Memperhatikan, mencatat komentar dosen dan merespon
White board, power point dan infocus
5 Menjelaskan sistematika filsafat
Sistematika filsafat
1. Epistemologi2. Ontologi3. Axiologi
Memperhatikan, mencatat komentar dosen dan merespon
White board, power point dan infocus
6 Menjelaskan perbedaan sains dengan filsafat ilmu
Perbedaan sains (ilmu) dengan filsafat ilmu
1. Sains (ilmu)2. Filsafat ilmu
Memperhatikan, mencatat komentar dosen dan merespon
White board, power point dan infocus
7 Menjelaskan hakekat ilmu
Hakikat ilmu
Hakikat ilmu :1. Epistemologi2. Ontologi3. Axiologi
Memperhatikan, mencatat komentar dosen dan merespon
White board, power point dan infocus
8 Menjelaskan batas-batas penjelajahan ilmu
Batas-batas penjelajahan ilmu
1. Filsafat alam2. Filsafat moral
Memperhatikan, mencatat komentar dosen dan merespon
White board, power point dan infocus
9 Menjelaskan perbedaan ilmu murni dan ilmu terapan
Perbedaan ilmu murni dan ilmu terapan
1. Teori tentang mekanika, fisika dll yang belum terkait dengan kehidupan konkrit
2. Aplikasi ilmu murni tetntang kehidupan yang mermanfaat praktis
Memperhatikan, mencatat komentar dosen dan merespon
White board, power point dan infocus
GARIS GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN (GBPP)
MATA KULIAH : FILSAFAT HUKUM
BEBAN SKS : 2 SKS
SEMESTER : 1
DOSEN : Prof. Dr. PRASETIJO RIJADI, SH., MHum
DESKRIPSI MATA KULIAH :
Filsafat merupakan hokum merupakan kajian terhadap hokum secara luas dan mendalam serta
mencari kebenaran hukum yang hakiki. Pada mata kuliah ini hokum merupakan obyek dari kajian
filsafat sehingga pandangan terhadap hukum tidak sempit tetapi hukum dilihat dari degala arah atau
semua aliran yang ada.
TUJUAN MATA KULIAH :
Memberikan pemahaman analisis terhadap substansi hukum secara komprehensif dan hakiki
NO TUJUAN INSTRUKSIONAL
KHUSUS
POKOK BAHASAN
SUB POKOK BAHASAN
METODE BACAAN
1 2 3 4 5 61 Menjelaskan substansi
dan pembidangan filsafat
Substansi dan pembidangan filsafat
1. Pengertian filsafat
2. Yang mendorong timbulnya filsafat
3. Macam-macam pengetahuan manusia
4. Faedah filsafat5. Obyek filsafat6. Sistematika
filsafat
Ceramah dan diskusi
Buku 1, h. 9-42
2 Menjelaskan substansi dan pembidangan filsafat hukum
Substansi dan pembidangan filsafat hukum
1. Pengertian filsafat hukum
2. Ruang lingkup pembahasan filsafat hukum
3. Manfaat dan tujuan mempelajari filsafat hukum
Ceramah dan diskusi
Buku 2, h. 1-16 dan Buku 3, h. 1-8Buku 4, h. 1-25
3 Menjelaskan keberlakuan kaidah
Keberlakuan kaidah hukum
1. Posivitas hukum2. Keberlakukan
Ceramah dan
Buku 5, h. 141-146
hukum empiris kaidah hukum
3. Keberlakukan nomatif kaidah hukum
4. Keberlakukan evaluatif kaidah hukum
diskusi Buku 5, h. 147-150
Buku 5, h. 150-152
Buku 5, h. 152-154
4 Menjelaskan bagian-bagian teori hukum
Bagian-bagian teori hukum
1. Teori hukum dalam arti luas
2. Sosiologi hukum3. Dogmatik hukum4. Teori hukum
dalam arti sempit5. Filsafat hukum
Ceramah dan diskusi
Buku 5, h. 159Buku 5, h. 163-168Buku 5, h. 168-170Buku 5, h. 170-176
Buku 5, h. 176-181
5 Menjlaskan aliran-aliran dalam ilmu hukum
Aliran-aliran dalam ilmu hukum
1. Hukum alam
2. Positivisme
3. Utilitis
4. Hukum murni
5. Historis
6. Antropologi
7. Realisa. ASb. Skandinavia
Ceramah dan diskusi
Buku 5, h. 267-274Buku 5, h. 275-278Buku 5, h. 278-282Buku 5, h. 283-285Buku 5, h. 285-286Buku 5, h. 287-291
Buku 5, h. 305-313
6 Menjelaskan substansi hukum dan filsafat hukum
Hukum dan filsafat hukum
1. Gejala hukum2. Ilmu hukum
Ceramah dan diskusi
Buku 7, h. 15-20
7 Menjelaskan etika profesi hukum
Etika profesi hukum
1. Nilai, norma, moral dan etika
2. Kebebasan, tanggung jawab dan suara hati
3. Fungsi etika
4. Teori etika
Ceramah dan diskusi
Buku 2, h. 249-252
Buku 2, h. 252-255
Buku 2, h. 255-256Buku 2, h. 256-261
5. Sistematika etika
6. Etika profesi
7. Etika profesi hukum di Indonesia
8. Kode etik profesi
Buku 2, h. 261-262
Buku 2, h. 262-271Buku 2, h. 272-274
Buku 2, h. 304-305
8 Menjelaskan hukum sebagai pranata sosial
Hukum sebagai pranata sosial
1. Hukum sebagai sumber kebudayaan
2. Diskrepansi norma
3. Sumber dan kategori hukum
Ceramah dan diskusi
Buku 8, h. 167-174
Buku 8, h. 175-183
Buku 8, h. 184-192
BUKU BACAAN
1. Ahmad Tafsir, Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales sampai Capra, Remaja Rosdakarya, 2000.
2. Dardji Darmodihardjo, Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
3. Lili Rasyidi, Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
4. _______________, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Alumni, Bandung, 1985.
5. J.J.H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum: Alih Bahasa Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
6. Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Candra Pratama, Jakarta, 1996.
7. Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
8. Badiono Kusumohamidjojo, Ketertiban yang Adil: Problematik Filsafat Hukum, Gramedia, Jakarta, 1999.
MATA KULIAH : FILSAFAT HUKUM
BEBAN SKS : 2 SKS
SEMESTER : 1
DOSEN : Prof. Dr. PRASETIJO RIJADI, SH., MHum
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUMMahasiswa akan dapat menganalisa substansi dan pembidangan filsafat hukum secara lengkap dan benar
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUSSetelah mengikuti mata kuliah Filsafat Hukum, mahasiswa diharapkan mampu :1. Menjelaskan Substansi dan Pembidangan Filsafat Umum
a. Pengertian Filsafatb. Yang Mendorong Timbulnya Filsafatc. Macam-macam Pengetahuan Manusiad. Faedah Filsafate. Obyek Filsafatf. Sistematika Filsafat
2. Menjelaskan Substansi dan Pembidangan Filsafat Hukuma. Pengertian Filsafat Hukumb. Ruang Lingkup Pembahasan Filsafat Hukumc. Manfaat dan Tujuan Mempelajari Filsafat Hukum
3. Menjelaskan Keberlakuan Kaidah Hukuma. Posivitas Hukumb. Keberlakuan Empiris Kaidah Hukumc. Keberlakuan Normatif Kaidah Hukumd. Keberlakuan Evaluatif Kaidah Hukum
4. Menjelaskan Bagian-bagian Teori Hukuma. Teori Hukum dalam Arti Luasb. Sosiologi Hukumc. Dogmatik Hukumd. Teori Hukume. Teori Hukum dalam Arti Sempitf. Filsafat Hukum
5. Menjelaskan Aliran-aliran dalam Ilmu Hukuma. Hukum alamb. Positivismec. Utilitiesd. Hukum Murnie. Historisf. Antropologisg. Realis :
1. Amerika Serikat
2. Skandinavia
6. Menjelaskan Substansi Hukum dan Filsafat Hukuma. Gejala Hukumb. Ilmu Hukum
7. Menjelaskan Etika Profesi Hukuma. Nilai, norma, moral dan etikab. Kebebasan, tanggung jawab, dan suara hatic. Fungsi etikad. Teori etikae. Sistematika etikaf. Etika profesig. Etika profesi hukum di Indonesiah. Kode etik profesi
8. Menjelaskan Hukum sebagai Prnata Sosiala. Hukum sebagai Unsur Kebudayaanb. Diskrepansi Normac. Sumber dan Kategori Hukum
GARIS GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN (GBPP)
MATA KULIAH : POLITIK HUKUM
BEBAN SKS : 2 SKS
SEMESTER : 1
DOSEN : Dr. MARCUS LUKMAN, SH., MH
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUMDengan mempelajari Politik Hukum diharapkan mahasiswa mampu memahami, mengembangkan, dan memutahirkan, memecahkan permasalahan politik hukum serta mengembangkan kinerja profesionalnya di lingkungan kerjanya.
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUMKHUSUSDengan mempelajari Politik Hukum diharapkan mahasiswa mampu :
1. Menjelaskan Aliran Pemikiran Hukum2. Menjelaskan Konsep Tatanan Hukum3. Menjelaskan tentang Hukum sebagai Persoalan Keadilan4. Menjelaskan Konsep Hukum sebagai Sarana Pembangunan5. Menjelaskan Paradigma Ilmu Hukum6. Menjelaskan Makna Politik dan Hukum7. Menjelaskan Politik Hukum8. Menjelaskan Konsep Peraturan Perundang-undangan dan peraturan Kebijaksanaan9. Menjelaskan Konsep Membangun Sistem Hukum Nasional10. Menjelaskan HAM dan Pengaturannya
DAFTAR PUSTAKA
1. M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998.
2. -------------------, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
3. Bagir Manan, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan, Makalah, Jakarta, 1994.
4. Muhammad Taher Azhary, Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.
5. Meriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1985.
6. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bunucipta, Bandung, 1986.
7. Satjipto Raharjo, Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif Sejarah, Makalah, UNDIP, 1998.
8. Yuyun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu, Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
GARIS GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN (GBPP)
MATA KULIAH : POLITIK HUKUM
BEBAN SKS : 2 SKS
SEMESTER : 1
DOSEN : Dr. MARCUS LUKMAN, SH., MH
TUJUAN MATA KULIAH :
Memberikan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat kepada mahasiswa,
agar memiliki kemahiran, ketapatan dan keberhasilan dalam membuat karya-karya akademik
maupun melaksanakan tugas keprofesian di bidang ilmu hukum.
NO TUJUAN INSTRUKSIONAL
KHUSUS
POKOK BAHASAN
SUB POKOK BAHASAN
KEGIATAN MAHASISWA
MEDIA PENGAJARAN
1 Menjelaskan aliran pemikiran hukum
Aliran pemikiran hukum
1. Paham Irrasional
2. Paham Rasional
Memperhatikan dan mencatat
White BoardInfocus
Power Point
2 Menjelaskan konsep tatanan hukum
Konsep tatanan hukum
1. Kebiasaan2. Hukum3. Kesusilaan
Memperhatikan dan mencatat
White BoardInfocus
Power Point
3 Menjelaskan tentang hukum sebagai persoalan keadilan
Hukum sebagai persoalan keadilan
1. Ulpianus2. Aristoteles3. Justinianus4. Herbert
Spencer5. Rouscoe
Pound6. Nelson7. Hans Kelsen
Memperhatikan dan mencatat
White BoardInfocus
Power Point
4 Menjelaskan konsep hukum sebagai sarana pembangunan
Konsep hukum sebagai sarana pembangunan
1. Kepentingan Umum
2. Kepentingan Individu
3. Kepentingan Sosial
Memperhatikan dan mencatat
White BoardInfocus
Power Point
5 Menjelaskan paradigma
Paradigma Ilmu Hukum
1. Eksistensi Keilmuan Hukum
Memperhatikan dan mencatat
White BoardInfocus
Power Point
2. Polemik tentang Paradigma Hukum
6 Menjelaskan makna politik dan hukum
Makna Politik dan hukum
1. Makna Politik
2. Makna Hukum
Memperhatikan dan mencatat
White BoardInfocus
Power Point
7 Menjelaskan politik hukum
Politik hukum
1. Pendapat Para Ahli
2. Paradigma Politk Hukum Nasional
Memperhatikan dan mencatat
White BoardInfocus
Power Point
8 Menjelaskan konsep peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan
Konsep peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan
1. Pengertian2. Fungsi3. Materi4. Politik
Memperhatikan dan mencatat
White BoardInfocus
Power Point
9 Menjelaskan konsep membangun system hukum nasional
Konsep membangun sistem hukum nasional
Menata Sistem Hukum Nasional
Memperhatikan dan mencatat
White BoardInfocus
Power Point
10 Menjelaskan HAM dan pengaturannya
HAM dan pengaturannya
1. Universal2. Nasional3. Lokal
Memperhatikan dan mencatat
White BoardInfocus
Power Point
MATA KULIAH : TEORI HUKUM
BEBAN SKS : 2 SKS
SEMESTER : 1
DOSEN : Dr. BERNARD L. TANYA, SH., MH
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM Mahasiswa akam memahami ruang lingkup teori hukum, ruang lingkupnya dan pada akhirnya mampu menganalisis suatu persoalan dengan mengimplementasikan teori-teori hukum tersebut.
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUSDiharapkan mahasiswa mampu:1. Menjelaskan pengertian, definisi atau batasan teori hukum2. Menjelaskan teori hukum zaman klasik3. Menjelaskan teori hukum abad pertengahan4. Menjelaskan teori hukum era renaissance5. Menjelaskan teori hukum era aufklarung6. Menjelaskan teori hukum abad ke-197. Menjelaskan teori hukum abad ke-208. Menjelaskan tentang multi logika hukum9. Menjelaskan tentang gugatan sebuah tradisi
DAFTAR PUSTAKA
Bernard L. Tanya, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV. Kita Surabaya, 2006.
Bernard L. Tanya, Hukum dalam Ruang Sosial, Srikandi, Surabaya, 2006.
J.J.H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum: Alih Bahasa Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
GARIS GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN (GBPP)
MATA KULIAH : TEORI HUKUM
BEBAN SKS : 2 SKS
SEMESTER : 1
DOSEN : Dr. BERNARD L. TANYA, SH., MH
DESKRIPSI MATA KULIAH :
Teori hukum merupakan suatu kajian terhadap hukum dengan menggunakan teori-teori yang ada
yang terkait dengan pendekatan holoistik (plus minusnya). Titik tolak teori hukum adalah hubungan
manusia dan hukum. Semakin landasan suatu teori bergeser ke faktor peraturan, maka hukum
merupakan sesuatu yang tertutup (formal legalistic), sebaliknya semakin bergeser ke manusia,
semakin teori itu terbuka dan menyentuh mosaic social kemanusiaan.
TUJUAN MATA KULIAH :
Memberikan pemahaman analisis terhadap substansi hukum secara holistic yang menyentuh mosaic
sosial kemanusiaan.
NO TUJUAN INSTRUKSIONAL
UMUM
POKOK BAHASAN
SUB POKOK BAHASAN
KEGIATAN MAHASISW
A
MEDIA & ALAT
PENGAJARAN1 Menjelaskan
pengertian definisi teori hukum
Pengertian teori hukum
1. Pengertiannya2. Ruang
lingkupnya
Memperhatikan & merespon pengajar
White BoardInfocusPower Point
2 Menjelaskan teori hukum zaman klasik
Pandangan hukum era klasik
1. Teori Filsuf Ionia
2. Teori Kaum Sofis
3. Teori Socrates4. Teori Plato5. Teori Aristoteles6. Teori Epicurus
Memperhatikan, mencatat pengajar
White BoardInfocusPower Point
3 Menjelaskan teori hukum abad pertengahan & era Renaissance
Pandangan hukum pada abad pertengahan & era Renaissance
1. Teori St. Agustinus
2. Teori Thomas Aquinas
3. Teori Jean Bodin
4. Teori Thomas Hobbes
Memperhatikan, mencatat pengajar
White BoardInfocusPower Point
5. Teori Grotius4 Menjelaskan Teori
hukum Era Aufklarung
Pandangan Hukum di Era Aufklarung
1. Teori John Locke
2. Teori Emmanuel Kant
3. Teori Christian Wolf
4. Teori Montesquieu
5. Teori Rousseau
6. Teori David Home
7. Teori Jeremy Bentham
Memperhatikan, mencatat pengajar
White BoardInfocusPower Point
5 Menjelaskan Teori Hukum Abad ke-19
Pandangan Hukum pada Abad ke-19
1. Teori Karl Marx
2. Teori Savigny
3. Teori Jhering4. Teori Malne5. Teori
Durkheim6. Teori Austin7. Teori
Bierling
Memperhatikan, mencatat pengajar
White BoardInfocusPower Point
6 Menjelaskan Teori Hukum Abad ke-20
Pandangan Hukum di Abad ke-20
1. Teori Luypen2. Teori Geny
Memperhatikan, mencatat pengajar
White BoardInfocusPower Point
7 Menjelaskan Multi Logika Hukum
Pengertian Logika Hukum
1. Makna Hukum Non Tunggal
2. Hukum itu Multi Faset
3. Legal Studies
Mencatat, diskusi dengan pengajar
White BoardInfocusPower Point
8 Menjelaskan tentang Gugatan sebuah Tradisi
Gugatan sebuah Tradisi
1. Kajian Aturan (Sentris)
2. Terminologi normatif
3. Ilmu Aturan dalam Pohon Ilmu
4. Metode Penghakiman
5. Ilmu Normologis
6. Keutamaan
Mencatat, diskusi dengan pengajar
White BoardInfocusPower Point
Pendekatan Legalistik
GARIS GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN (GBPP)
MATA KULIAH : HUKUM KEUANGAN NEGARA/DAERAH
BEBAN SKS : 2 SKS
SEMESTER : III
DOSEN : Dr. SOEKARWO, SH., MHum & Dr. SUPARTO WIJOYO, SH., MH
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM
Diharapkan mahasiswa mampu memahami menganalisis persoalan hukum keuangan negara,
terutama permasalahan hukum pengelolaan keuangan daerah, mengingat telah bergulirnya
pelaksanaan otonomi daerah. Sebab implementasi otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 tahun
2004 telah membawa perubahan yang cukup mendasar bagi peneyelenggaraan pemerintahan,
khususnya di bidang pengelolaan keuangan/daerah
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS
Diharapkan mahasiswa mampu:
1. Menjelaskan arti penting pengaturan hukum pengelolaan keuangan negara/daerah
2. Menjelaskan posisi institusi hukum dalam pengelolaan keuangan negara
3. Menjelaskan pengelolaan keuangan berdasar prinsip good governance di era otonomi daerah
4. Menjelaskan rumusan dan penerapan pengaturan hukum pengelolaan keuangan negara/daerah
5. Implementasi pengaturan hukum pengelolaan keuangan negara/daerah
6. Menjelaskan konstruksi normatif dan empiris hukum pengelolaan keuangan daerah dalam
bingkai good financial governance
7. Menjelaskan perangkat kelembagaan pengelolaan keuangan negara/daerah
8. Menjelaskan akuntabilitas public pengelolaan keuangan negara/daerah
KEPUSTAKAAN
Soekarwo, Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Financial Governance, Airlangga University Press, 2005.
Abe, Alexander, Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat dalam Otonomi Daerah, Lapers Utama, Yogyakarta, 2001.
G.H. Addink, General Principles of Good Governance Under Gala, Utrechtt University, Faculty of Law, The Nederlands, 2001.
Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, Pengenalan Anggaran Kinerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur, Unit Pengembangan Audit Keuangan Daerah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan III di Yogyakarta.
C. Alan, Shapiro, Capital Budgeting for The Multi-National Corporation, Financial Management, 1978.
Dahlam Slamat, Manajemen Lembaga Keuangan, FEUI, Jakarta, 2001.
Due John F, Keuangan Negara, UI Press, Jakarta, 1985.
Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Konsep Panduan Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta, 2001.
Ezra, Solomon, The Theory of Financial Management, Columbia University Press, New York, 1963.
Fuady Munir, Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
Hadi M, Administrasi Keuangan Republik Indonesia, Gaya Baru, Jakarta, 1981.
GARIS-GARIS BESAR PERKULIAHAN (GGBP)
MATA KULIAH : HUKUM KEUANGAN NEGARABEBAN SKS : 2SEMESTER : IIIDOSEN : Dr. SOEKARWO, SH., MHum
Dr. SUPARTO WIJOYO, SH., MH
TUJUAN MATA KULIAHDiharapkan mahasiswa mampu memahami menganalisis persoalan hukum keuangan negara, terutama permasalahan hukum pengelolaan keuangan daerah, mengingat telah bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah. Sebab omplementasiotonomi daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 telah membawa perubahan yang cukup mendasar bagi penyelenggaraan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah
NO TUJUAN INSTRUKSIONAL
UMUM
POKOK BAHASAN
SUB POKOK BAHASAN
KEGIATAN MAHASISWA
MEDIA PENGAJARAN
1 Menjelaskan arti penting pengaturan hukum pengelolaan keuangan negara/daerah
Arti penting pengaturan hukum pengelolaan keuangan negara/daerah
Pengertian definisi & makna tentang pengaturan hukum pengelolaan keuangan
Memperhatikan, merespon apa yang dijelaskan dosen
White Board, infocus & power point
2 Menjelaskan posisi institusi hukum dalam pengelolaan keuangan negara
Posisi institusi hukum dalam pengelolaan keuangan
Pandangan pakar :1. Talcott
Parsons2. Herbert A.
Simons3. Ulrich Klug
Memperhatikan, merespon apa yang dijelaskan dosen
White Board, infocus & power point
3 Menjelaskan pengelolaan keuangan berdasar prinsip good governance di era otonomi daerah
Pengelolaan keuangan berdasar pronsip good governance di era otoda
1. UU Pemda 2004
2. UU Perimbangan Keuangan 2004
Memperhatikan, merespon apa yang dijelaskan dosen
White Board, infocus & power point
4 Menjelaskan rumusan & penerapan pengaturan hukum pengelolaan keuangan negara/daerah
Rumusan & penerapan pengaturan hukum ttg pengelolaan keuangan negara/daerah
1. Perspektif historis normatif dasar hukum umum pengelolaan
Memperhatikan, merespon apa yang dijelaskan dosen
White Board, infocus & power point
keuangan negara/daerah
2. Inventarisasi perangkat hukum pengelolaan keuangan negara/daerah dalam rangka otoda
5 Menjelaskan implementasi pengaturan hukum pengelolaan keuangan negara/daerah
Implementasi pengaturan hukum pengelolaan keuangan negara/daerah
1. Basis yuridis normatif pengelolaan keuangan negara/daerah
2. Penerapan yuridis empiris hukum pengelolaan keuangan negara/daerah
Memperhatikan, merespon apa yang dijelaskan dosen
White Board, infocus & power point
6 Menjelaskan konstruksi normatif dan empiris hukum pengelolaan keuangan daerah dalam bingkai good financial governence
Konstruksi normatif empiris hukum pengelolaan keuangan negara/daerah dalam rangka good financial governance
1. Participation
2. Rule of Law
3. Transparancy
4. Responsiveness
5. Concencus orientation
Memperhatikan, merespon apa yang dijelaskan dosen
White Board, infocus & power point
7 Menjelaskan perangkat kelembagaan pengelolaan keuangan negara/daerah
Perangkat kelembagaan pengelolaan keuangan negara/daerah
1. Konteks umum struktur organisasi
2. Institusi pengelolaan
Memperhatikan, merespon apa yang dijelaskan dosen
White Board, infocus & power point
keuangan 3. Mekanism
e penyusunan APB berdasar prinsip good financial governance
8 Menjelaskan akuntabilitas public pengelolaan keuangan negara/daerah
Akuntabilitas public pengelolaan keuangan negara/daerah
1. Tahapan penyerapanaspirasi
2. Tahapan formulasi & pembahasan
3. Tahapan APBN/APBD
4. Tahapan implementasi
5. Tahapan evaluasi
Memperhatikan, merespon apa yang dijelaskan dosen
White Board, infocus & power point
GARIS-GARIS BESAR PERKULIAHAN (GGBP)
MATA KULIAH : HUKUM & GLOBALISASI EKONOMISKS : 2SEMESTER : IDOSEN :
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU)
Dengan mempelajari mata kuliah Hukum dan Globalisasi Ekonomi ini, maka diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang hukum di era global, penanaman modal asing dan alih teknologi, dengan kata lain hakikatnya adalah sejauh mana hukum mmapu berperan dalam era globalisasi di bidang ekonomi.
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK)Diharapkan mahasiswa mampu :
1. Menjelaskan sistematika hukum ekonomi dalam konstelasi ilmu hukum2. Menjelaskan perkembangan hukum ekonomi secara kronologis, sistematis, logis
dan system kontribusi system hukum yang ada di dunia3. Menjelaskan peranan hukum dalam pembangunan ekonomi4. Menjelaskan keterpaduan hukum dan ekonomi5. Menjelaskan hukum dalam era global6. Penanaman modal asing dan alih teknologi7. Menjelaskan hukum dan transformasi sosial8. Liberalisasi ekonomi
DAFTAR PUSTAKA
T. Mulya Lubis, Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996.
Sumantoro, Hukum Ekonomi, UI Press, Jakarta, 1986.
---------------, Kerjasama Patungan dengan Modal Asing, Alumni, Bandung, 1996.
Ronny Hanityo S, Studi Hukum, Masyarakat dan Teknologi, Agung, Semarang, 1990.
Erman Rajaguguk, Hukum Investasi, Universitas Indonesia, 1991.
Khudzaifah Dimyati, Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukuk, Ekonomi dan Agama, Muhammadiyah Press, Surakarta, 2001.
NOTUJUAN
INSTRUKSIONAL KHUSUS
POKOK BAHASAN
SUB POKOK BAHASAN
KEGIATAN MAHASISWA
MEDIA & ALAT
PENGAJARAN1
2
3
4
Menjelaskan sistematika hukum ekonomi dalam konstelasi ilmu hukum
Menjelaskan perkembangan hukum ekonomi secara kronologis, sistematis, logis dan system kontribusi system hukum yang ada di dunia
Menjelaskan peranan hukum dalam pembangunan ekonomi
Menjelaskan keterpaduan hukum dan ekonomi
Sistematika hukum ekonomi dalam konstelasi ilmu hukum
Perkembangan hukum ekonomi secara kronologis, sistematis, logis dan system
Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi
Keterpaduan hukum dan ekonomi
1. Pengertian hukum ekonomi
2. Filosofi hukum ekonomi
3. Letak, tujuan, obyek dan metode hukum ekonomi
1. Era Yunani Kuno2. Era Pertengahan3. Era Modern4. Post Modern5. Hindia Belanda.
Orde Lama6. Orde Baru7. Era Reformasi
1. Tiga konsepsi ekonomi politik
2. Konsepsi liberal tentang perusahaan multinasional
3. Konsepsi merkantilis ttg perusahaan nasional
1. Peranan hukum dan sifat perjanjian keterpaduan
2. Anggapan dan syarat perjanjian
3. Kedudukan perjanjian dan pelaksanaan kewajibannya
Mendengarkan dan mencatat
Mendengarkan dan mencatat
Mendengarkan dan mencatat
Mendengarkan dan mencatat
White board, power point dan infocus
White board, power point dan infocus
White board, power point dan infocus
White board, power point dan infocus
5
6
7
8
Menjelaskan hukum dalam era global
Penanaman modal asing dan alih teknologi
Menjelaskan hukum dan transformasi sosial
Menjelaskan liberalisasi ekonomi
Hukum dalam era global
Modal asing dan alih teknologi
Hukum dan transformasi sosial
Liberalisasi ekonomi
1. Pembangunan hukum dalam konteks global
2. Perkembangan hukum menghadapai perkembangan bisnis di era global
3. Problematika pembangunan hukum di era global
Problematika alih teknologi
Membangun kesatuan hukum nasional
Mendengarkan dan mencatat
Mendengarkan dan mencatat
Mendengarkan dan mencatat
White board, power point dan infocus
White board, power point dan infocus
White board, power point dan infocus
White board, power point dan infocus
GARIS-GARIS BESAR PERKULIAHAN (GBPP)
MATA KULIAH : HUKUM DAN TEORI KONSTITUSIBEBAN SKS : 2 SKSSEMESTER : IIDOSEN : Dr. DOSSY ISKANDAR, SH., MHum
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUMDengan mengikuti mata kuliah Hukum dan Teori Konstitusi maka diharapkan mahasiswa
mampu memahami, menganalisis secara komprehensif tentang teori-teori hukum yang
berkaitan dengan konstitusi. Misalnya definisi, materi muatan, konstitusi, tujuan dan
fungsinya, serta bagaimana hubungan konstitusi dengan negara.
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUSSetelah memperoleh mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu :
1. Menjelaskan Tinjauan Umum tentang Konstitusi
2. Menjelaskan Konstitusi Madinah dan Ketatanegaraan Modern
3. Menjelaskan Konstitusi dan Negara
4. Menjelaskan Faktor-faktor Pengikat Konstitusi
5. Menjalaskan UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia
6. Menjelaskan tentang Beragamnya Naskah UUS 1945
7. Menjelaskan Konvensi dan Konstitusi dalam Praktek Ketatanegaraan di Indonesia
8. Menjelaskan UUD 1945 sebagai Upaya Desakralisasi Konstitusi Indonesia
9. Menjelaskan Reformasi Konstitusi dan Demokrasi
DAFTAR PUSTAKADahlan Thaib, dkk. Teori Hukum dan Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik
dan Kehidupan Ketatanegaraan, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Grafiti,
Jakarta, 1995.
Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945, UI Press, Jakarta,
1995.
Sri Soemantri M, Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan
Indonesia dan dalam Kehidupan Politik Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta,
1993.
Ass Tambunan, Dualisme Naskah UUD 1945, Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
NO TUJUAN INSTRUKSIONAL
UMUM
POKOK BAHASAN
SUB POKOK BAHASAN KEGIATAN MAHASISWA
MEDIA PENGAJARAN
1 Menjelaskan Tinjauan Umum tentang Konstitusi
Tinjauan umum tentang konstitusi
1. Sejarah pertumbuhan konstitusi
2. Pengertian konstitusi
3. Materi muatan konstitusi
4. Kedudukan, fungsi dan tujuan konstitusi
2 Menjelaskan Konstitusi Madinah dan Ketatanegaraan Modern
Konstitusi Madinah dan Ketatanegraan Modern
1. Konstitusi Madinah2. Materi muatan
konstitusi3. Ketatanegaraan
modern4. Islam dan
ketatanegaraan modern
3 Menjelaskan Konstitusi dan Negara
Konstitusi dan Negara
1. Embrio konstitusi dalam negara
2. Nilai penting konstitusi dalam suatu negara
3. Supremasi konstitusi dalam negara
4. Sistem perubahan konstitusi
4 Menjelaskan faktor-faktor pengikat konstitusi
Faktor-faktor pengikat konstitusi
1. Pendekatan aspek hukum
2. Pendekatan aspek politik
3. Pendekatan aspek moral
5 Menjelaskan UUD1945 sebagai konstitusi Indonesia
UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia
1. Konstitusi negara Indonesia suatu suplemen
2. Fenomena dua kali masa berlakunya UUD 1945
3. Fungsi dan peranan UUD 1945
4. Reorientasi UUD 1945 sebagai pandangan tokoh bangsa
5. Masa depan UUD 1945 sebagai pandangan tokoh bangsa
6 Menjelaskan tentang beragamnya naskah UUD 1945
Beragamnya naskah UUD 1945
1. Sistematika UUD 1945
2. Teks yang otentik dari segi formal dan material
3. Kedudukan dan penjelasan UUD 1945
7 Menjelaskan konvensi dan konstitusi dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia
Konvensi dan konstitusi dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia
1. Konvensi dan konstitusi dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia
2. Konvensi dalam penyelenggaraan negara dewasa ini
3. Seputar masalah konvensi di masa datang
8 Menjelaskan UUD 1945 sebagai upaya desakralisasi konstitusi di Indonesia
UUD 1945 sebagai upaya desakralisasi konstitusi Indonesia
1. Mengapa UUD 1945 diamandemen
2. Analisis atas hasil amandemen tahap I dan II
9 Menjelaskan reformasi konstitusi dan demokrasi
Reformasi konstitusi dan demokrasi
1. Reformasi konstitusi
2. UUD 1945 dimaksud untuk sementara
3. UUD 1945 selalu melahirkan pemerintahan otoriter
4. UUD 1945 dan konstitusionalisme
5. Kelemahan-kelemahan UUD 1945
SATUAN ACARA PENGAJARANMATA KULIAH : HUKUM LINGKUNGAN
SKS : 2
JUMLAH PERTEMUAN : 16 KALI
DOSEN : Prof. Dr. PRASETIJO RIJADI, SH., MHum
Dr. SUPARTO WIJOYO, SH., MH
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU)DAN
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK)
DESKRIPSI MATA KULIAH
Kompleksitas masalah lingkungan memerlukan penyelesaian dari berbagai
disiplin ilmu, seperti kesehatan lingkungan, teknik lingkungan, biologi lingkungan, kimia
lingkungan, ekonomi lingkungan dan hukum lingkungan. Dengan demikian hukum
lingkungan (environmental law) merupakan salah satu sarana pemecahan masalah
lingkungan serta dapat disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup” atau
“hukum yang mengatur hubungan timbale balik antara manusia dengan makhluk hdup
lainnya”
Keberadaan hukum lingkungan (“milieurecht”) dirasakan semakin penting dan
berkembang sesuai dengan luasnya pengertian lingkungan sebagai kesatuan ruang
dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan
perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia
serta makhluk hidup (Pasal 1 angka 1 UUPLH)
Mata kuliah hukum lingkungan ditawarkan untuk membantu nahasiswa
memperoleh pemahaman komprehensif tentang hukum lingkungan yang dapat
didayagunakan sebagai bekal dalam menjalankan profesi yuridisnya.
Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan
diharapkan diberlakukan di masa mendatang melalui pendekatan multidisipliner dan
interdisipliner sesuai dengan perkembangan masalah lingkungan. Hukum lingkungan
masuk dalam pengelompokkan mata kuliah hukum fungsionaluang substansinya lintas
disiplin ilmu hukum dan meliputi pembidangan hukum lingkungan administrative, hukum
lingkungan kepidanaan, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan internasional
(dan hukum tata ruang) berikut materi muatannya.
A. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUMMahasiswa akan mampu menganalisis masalah lingkungan secara komprehensif
berlandaskan substansi hukum lingkungsn kea rah pengembangan ilmunya secara
profesional.
B. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUSSetelah mengikuti mata kuliah Hukum Lingkungan, mahasiswa diharapkan
mampu secara analisis kritis untuk:
1. Menjelaskan kesadaran lingkungan global
2. Menjelaskan substansi dan pembidangan Hukum Lingkungan dalam Hukum
Lingkungan Administratif, Hukum Lingkungan Kepidanaan, Hukum Lngkungan
Keperdataan, Hukum Lingkungan Internasional (dan Hukum Tata Ruang)
3. Menjabarkan wewenang dan kelembagaan pengelolaan lingkungan
4. Menjabarkan instrument Hukum Lingkungan Administratif
5. Menerangkan peran serta masyarakat (public participation)
6. Menerangkan sarana penegakan Hukum Lingkungan Administratif
7. Menguraikan pengertian dan perumusan delik lingkungan serta penyajian alat-
alat bukti dan hubungan kausal
8. Menguraikan pemidanaan dan sanksi pidana
9. Memerikan gugatan lingkungan dan tanggunggugat keperdataan
10. Memerikan gugatan kelompok (class action)
11. Memerikan kewenangan menggugat (ius standi) Organisasi Lingkungan Hidup
(OLH)
12. Menerangkan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui proses
ligitasi dan non ligitasi (di luar pengadilan=alternative dispute resolution/ADR)
13. Menjabarkan konvensi-konvensi internasional dan implikasinya terhadap Hukum
Lingkungan Nasional
14. Menjabarkan penyelesaian sengketa lingkungan internasional
Catatan : Mata Kuliah ini dirancang untuk 14 kali tata muka dan 3 kali evaluasi: Tugas,
UTS dan UAS
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)MATA KULIAH : HUKUM LINGKUNGAN
SKS : 2
WAKTU PERTEMUAN : 2 X 50 MENIT
PERTEMUAN : I
A. TUJUAN INSTRUKSIONAL1. UMUM
Mahasiswa akan mampu menganalisa masalah lingkungan secara komprehensif
berlandaskan substansi hukum lingkungan kea rah pengembangan ilmunya
secara professional.
2. KHUSUS
Mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis kesadaran lingkungan global
dan implikasinya bagi pengembangan lingkungan nasional berdasarkan
kerangka pemikiran hukum lingkungan
B. POKOK BAHASAN1. Perkembangan kesadaran lingkungan global
2. Lahirnya kesepakatan internasional di bidang lingkungan
3. Implikasi kesadaran lingkungan global di tingkat nasional
C. SUB POKOK BAHASAN1. a. Permasalahan lingkungan global
b. Kesadaran lingkungan global
2. a. Dari Rio ke Johannusburg
b. Kesepakatan lingkungan global
3. a. Permasalahan lingkungan nasional
b. Kebijakan pengelolaan lingkungan nasional
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR1. Pendahuluan
2. Penyajian
3. Penutup
TAHAP KEGIATAN
KEGIATAN PENGAJAR
KEGIATAN MAHASISWA
MEDIA DAN ALAT
PENGAJARAN1 2 3 4
Pendahuluan a. Menjelaskan permasalahan dan kesadaran lingkungan global
b. Menjelaskan kesepakatan internasional di bidang lingkungan
c. Menjelaskan implikasi kesadaran lingkungan global bagi pengembangan kesadaran lingkungan nasional
d. Menjelaskan kompetensi dalam TIU DAN TIK untuk pertemuan I
Memperhatikan
Mencatat hal-hal pokok yang disampaikan
Infocus, Power Point dan LCD
1 2 3 4Penyajian a. Menganalisis
mengenai perkembangan kesadaran lingkungan global
b. Menganalisis kesepakatan lingkungan global dan implikasinya di Indonesia
Memperhatikan dan mencatat komentar pengajar
Merespon (pendapat dan pertanyaan)
Infocus, Power Point dan LCD
1 2 3 4Penutup a. Menyimpulkan
pokok bahasan perkuliahan
b. Mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa untuk mengukur pencapaian pokok bahasan
c. Menjelaskan keterkaitan pokok bahasan kali ini
Memperhatikan
Menjawab pertanyaan
-
dengan pokok bahasan berikut
d. Menutup perkuliahan
E. EVALUASIInstrumen yang digunakan adalah pengajuan pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman dari mahasiswa atas pokok bahasan yang disampaikan dan UTS untuk materi pertemuan I
F. DAFTAR PUSTAKA1. Rangkuti, Siti Sundari, Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum ke Ius
Constituendum, Airlangga University Press, Surabaya, 1991.2. Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan
Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)MATA KULIAH : HUKUM LINGKUNGAN
SKS : 2
WAKTU PERTEMUAN : 2 X 50 MENIT
PERTEMUAN : II
A. TUJUAN INSTRUKSIONAL1. UMUM
Mahasiswa akan mampu menganalisa masalah lingkungan secara komprehensif
berlandaskan substansi hukum lingkungan kea rah pengembangan ilmunya
secara professional.
2. KHUSUS
Mahasiswa dapat menjelaskan subtansi dan pembidangan Hukum Lingkungan
dalam Hukum Lingkungan Administratif, Hukum Lingkungan Kepidanaan, Hukum
Lingkungan Keperdataan, Hukum Lingkungan Internasional (dan Hukum Tata
Ruang)
B. POKOK BAHASAN1. Substansi Hukum Lingkungan
2. Pembidangan Hukum Lingkungan
C. SUB POKOK BAHASAN1. a. Kedudukan Hukum Lingkungan
b. Lintas Disiplin Hukum Lingkungan
2. a. Bidang Kajian Hukum Lingkungan
b. Makna Hukum Lingkungan sebagai Mata Kuliah Hukum Fungsional
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR1. Pendahuluan
2. Penyajian
3. Penutup
TAHAP KEGIATAN
KEGIATAN PENGAJAR
KEGIATAN MAHASISWA
MEDIA DAN ALAT
PENGAJARAN1 2 3 4
Pendahuluan a. Menjelaskan keterkaitan materi dengan pokok bahasan sebelumnya
b. Menjelaskan substansi hukum lingkungan
c. Menjelaskan pembidangan hukum lingkungan
d. Menjelaskan kompetensi dalam TIU DAN TIK untuk pertemuan II
Memperhatikan
Mencatat hal-hal pokok yang disampaikan
-
1 2 3 4Penyajian a. Menjelaskan dan
menganalisis substansi hukum lingkungan
b. Menjelaskan dan menganalisis pembidangan hukum lingkungan
Memperhatikan dan mencatat komentar pengajar
Merespon (pendapat dan pertanyaan)
Infocus, Power Point dan LCD
1 2 3 4Penutup a. Menyimpulkan
pokok bahasan Memperhatikan -
perkuliahanb. Mengajukan
pertanyaan kepada mahasiswa untuk mengukur pencapaian pokok bahasan
c. Menjelaskan keterkaitan pokok bahasan kali ini dengan pokok bahasan berikut
d. Menutup perkuliahan
Menjawab pertanyaan
E. EVALUASIInstrumen yang digunakan adalah pengajuan pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman dari mahasiswa atas pokok bahasan yang disampaikan dan UTS untuk materi pertemuan II
F. DAFTAR PUSTAKA1. UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)2. Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh, Cetakan
Keempatbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.3. Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan
Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)MATA KULIAH : HUKUM LINGKUNGAN
SKS : 2
WAKTU PERTEMUAN : 2 X 50 MENIT
PERTEMUAN : III
A. TUJUAN INSTRUKSIONAL1. UMUM
Mahasiswa akan mampu menganalisa masalah lingkungan secara komprehensif
berlandaskan substansi hukum lingkungan kea rah pengembangan ilmunya
secara professional.
2. KHUSUS
Mahasiswa dapat memberikan penjelasan tentang wewenang dan kelembagaan
pengelolaan lingkungan.
B. POKOK BAHASANWewenang dan kelembagaan pengelolaan lingkungan di Indonesia.
C. SUB POKOK BAHASAN1. Wewenang pengelolaan lingkungan di Indonesia
2. Kelembagaan pengelolaan lingkungan di Indonesia
3. Konsep dasar kelembagaan wewenang pengelolaan lingkungan
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR1. Pendahuluan
2. Penyajian
3. Penutup
TAHAP KEGIATAN
KEGIATAN PENGAJAR
KEGIATAN MAHASISWA
MEDIA DAN ALAT
PENGAJARAN1 2 3 4
Pendahuluan a. Menjelaskan keterkaitan materi dengan pokok bahasan sebelumnya
b. Menjelaskan wewenang pengelolaan lingkungan di Indonesia
c. Menjelaskan kelembagaan lingkungan di Indonesia
d. Menjelaskan kompetensi dalam TIU DAN TIK untuk pertemuan III
Memperhatikan
Mencatat hal-hal pokok yang disampaikan
-
1 2 3 4Penyajian a. Menjelaskan dan
menganalisis wewenang pengelolaan lingkungan
b. Menjelaskan dan
Memperhatikan dan mencatat komentar pengajar
Merespon
Infocus, Power Point dan LCD
menganalisis mengenai kelembagaan pengelolaan lingkungan di Indonesia
c. Menjelaskan mengenai konsep dasar pengelolaan lingkungan secara institusional menurut hukum lingkungan
(pendapat dan pertanyaan)
1 2 3 4Penutup a. Menyimpulkan
pokok bahasan perkuliahan
b. Mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa untuk mengukur pencapaian pokok bahasan
c. Menjelaskan keterkaitan pokok bahasan kali ini dengan pokok bahasan berikut
d. Menutup perkuliahan
Memperhatikan
Menjawab pertanyaan
-
E. EVALUASIInstrumen yang digunakan adalah pengajuan pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman dari mahasiswa atas pokok bahasan yang disampaikan dan UTS untuk materi pertemuan III
F. DAFTAR PUSTAKA1. UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)2. Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh, Cetakan
Keempatbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.3. Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan
Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)MATA KULIAH : HUKUM LINGKUNGAN
SKS : 2
WAKTU PERTEMUAN : 2 X 50 MENIT
PERTEMUAN : IV
A. TUJUAN INSTRUKSIONAL1. UMUM
Mahasiswa akan mampu menganalisa masalah lingkungan secara komprehensif
berlandaskan substansi hukum lingkungan kearah pengembangan ilmunya
secara profesional.
2. KHUSUS
Mahasiswa dapat menjelaskan tentang instrument hukum pengelolaan
lingkungan (instrument hukum lingkungan administratif.
B. POKOK BAHASANInstrumen hukum pengelolaan lingkungan
C. SUB POKOK BAHASAN1. Baku Mutu Lingkungan (BML)
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
3. Perizinan lingkungan
4. Instrumen ekonomik dan audit lingkungan
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR1. Pendahuluan
2. Penyajian
3. Penutup
TAHAP KEGIATAN
KEGIATAN PENGAJAR
KEGIATAN MAHASISWA
MEDIA DAN ALAT
PENGAJARAN1 2 3 4
Pendahuluan a. Menjelaskan keterkaitan materi dengan pokok bahasan sebelumnya
b. Menjelaskan cakupan materi tentang instrument hukum pengelolaan lingkungan (instrument hukum administrasi)
c. Menjelaskan manfaat mempelajari instrument hukum pengelolaan lingkungan
d. Menjelaskan kompetensi dalam TIU DAN TIK untuk pertemuan IV
Memperhatikan
Mencatat hal-hal pokok yang disampaikan
-
1 2 3 4Penyajian a. Menjelaskan
mengenai BMLb. Menjelaskan
mengenai AMDALc. Menjelaskan
mengenai perizinan lingkungan (izin lingkungan)
d. Menjelaskan mengenai instruemn ekonomik dan audit lingkungan
Memperhatikan dan mencatat komentar pengajar
Merespon (pendapat dan pertanyaan)
Infocus, Power Point dan LCD
1 2 3 4Penutup a. Menyimpulkan
pokok bahasan perkuliahan
b. Mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa untuk mengukur pencapaian pokok bahasan
Memperhatikan
Menjawab pertanyaan
-
c. Menjelaskan keterkaitan pokok bahasan kali ini dengan pokok bahasan berikut
d. Menutup perkuliahan
E. EVALUASIInstrumen yang digunakan adalah pengajuan pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman dari mahasiswa atas pokok bahasan yang disampaikan dan UTS untuk materi pertemuan IV
F. DAFTAR PUSTAKA1. UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)2. PP No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup3. Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh, Cetakan
Keempatbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.4. Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan
Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)MATA KULIAH : HUKUM LINGKUNGAN
SKS : 2
WAKTU PERTEMUAN : 2 X 50 MENIT
PERTEMUAN : V
A. TUJUAN INSTRUKSIONAL1. UMUM
Mahasiswa akan mampu menganalisa masalah lingkungan secara komprehensif
berlandaskan substansi hukum lingkungan kearah pengembangan ilmunya
secara profesional.
2. KHUSUS
Mahasiswa dapat menjelaskan tentang peran serta masyarakat (public
participation) di bidang pengelolaan lingkungan.
B. POKOK BAHASANPeran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
C. SUB POKOK BAHASAN1. Peran serta masyarakat
2. Mekanisme peran serta masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan
3. Peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan administratif
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR1. Pendahuluan
2. Penyajian
3. Penutup
TAHAP KEGIATAN
KEGIATAN PENGAJAR
KEGIATAN MAHASISWA
MEDIA DAN ALAT
PENGAJARAN1 2 3 4
Pendahuluan a. Menjelaskan keterkaitan materi dengan pokok bahasan sebelumnya
b. Menjelaskan cakupan materi tentang peran serta masyarakat
c. Menjelaskan manfaat mempelajari peran serta masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan
d. Menjelaskan kompetensi dalam TIU DAN TIK untuk pertemuan V
Memperhatikan
Mencatat hal-hal pokok yang disampaikan
-
1 2 3 4Penyajian a. Menjelaskan
mengenai peran serta masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan
b. Menjelaskan mekanisme peran serta masyarakat
Memperhatikan dan mencatat komentar pengajar
Merespon (pendapat dan pertanyaan)
Infocus, Power Point dan LCD
dalam pengelolaan lingkungan
c. Menjelaskan mengenai posisi hukum peran serta pengelolaan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan
1 2 3 4Penutup a. Menyimpulkan
pokok bahasan perkuliahan
b. Mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa untuk mengukur pencapaian pokok bahasan
c. Menjelaskan keterkaitan pokok bahasan kali ini dengan pokok bahasan berikut
d. Menutup perkuliahan
Memperhatikan
Menjawab pertanyaan
-
E. EVALUASIInstrumen yang digunakan adalah pengajuan pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman dari mahasiswa atas pokok bahasan yang disampaikan dan UTS untuk materi pertemuan V
F. DAFTAR PUSTAKA1. UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)2. Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh, Cetakan
Keempatbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.3. Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan
Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)MATA KULIAH : HUKUM LINGKUNGAN
SKS : 2
WAKTU PERTEMUAN : 2 X 50 MENIT
PERTEMUAN : VI
A. TUJUAN INSTRUKSIONAL1. UMUM
Mahasiswa akan mampu menganalisa masalah lingkungan secara komprehensif
berlandaskan substansi hukum lingkungan kearah pengembangan ilmunya
secara profesional.
2. KHUSUS
Mahasiswa dapat menjelaskan tentang sarana penegakan hukum lingkungan
administrative.
B. POKOK BAHASANSarana penegakan hukum lingkungan administrative.
C. SUB POKOK BAHASAN1. Pengawasan
2. Penerapan sanksi administrasi
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR1. Pendahuluan
2. Penyajian
3. Penutup
TAHAP KEGIATAN
KEGIATAN PENGAJAR
KEGIATAN MAHASISWA
MEDIA DAN ALAT
PENGAJARAN1 2 3 4
Pendahuluan a. Menjelaskan keterkaitan materi dengan pokok bahasan
Memperhatikan -
sebelumnyab. Menjelaskan
cakupan materi tentang sarana penegakan hukum lingkungan administratif
c. Menjelaskan manfaat mempelajari sarana penegakan hukum lingkungan administratif
d. Menjelaskan kompetensi dalam TIU DAN TIK untuk pertemuan V
Mencatat hal-hal pokok yang disampaikan
1 2 3 4Penyajian a. Menjelaskan
mengenai sarana penegakan hukum lingkungan administratif
b. Menjelaskan mengenai mekanisme pengawasan
c. Menjelaskan mengenai penerapan sanksi administratif
Memperhatikan dan mencatat komentar pengajar
Merespon (pendapat dan pertanyaan)
Infocus, Power Point dan LCD
1 2 3 4Penutup a. Menyimpulkan
pokok bahasan perkuliahan
b. Mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa untuk mengukur pencapaian pokok bahasan
c. Menjelaskan keterkaitan pokok bahasan kali ini dengan pokok bahasan berikut
d. Menutup perkuliahan
Memperhatikan
Menjawab pertanyaan
-
E. EVALUASIInstrumen yang digunakan adalah pengajuan pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman dari mahasiswa atas pokok bahasan yang disampaikan dan UTS untuk materi pertemuan VI
F. DAFTAR PUSTAKA1. UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)2. Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan
Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)MATA KULIAH : HUKUM LINGKUNGAN
SKS : 2
WAKTU PERTEMUAN : 2 X 50 MENIT
PERTEMUAN : VII
A. TUJUAN INSTRUKSIONAL1. UMUM
Mahasiswa akan mampu menganalisa masalah lingkungan secara komprehensif
berlandaskan substansi hukum lingkungan kearah pengembangan ilmunya
secara profesional.
2. KHUSUS
Mahasiswa dapat menjelaskan tentang penegakan hukum lingkungan
kepidanaan secara umum.
B. POKOK BAHASANPenegakan hukum lingkungan kepidanaan
C. SUB POKOK BAHASAN1. Pengertian dan perumusan delik lingkungan
2. Penyajian alat bukti
3. Hubungan klausal
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
1. Pendahuluan
2. Penyajian
3. Penutup
TAHAP KEGIATAN
KEGIATAN PENGAJAR
KEGIATAN MAHASISWA
MEDIA DAN ALAT
PENGAJARAN1 2 3 4
Pendahuluan a. Menjelaskan keterkaitan materi dengan pokok bahasan sebelumnya
b. Menjelaskan cakupan materi tentang penegakan hukum lingkungan kepidanaan
c. Menjelaskan manfaat mempelajari penegakan hukum lingkungan kepidanaan
d. Menjelaskan kompetensi dalam TIU DAN TIK untuk pertemuan VII
Memperhatikan
Mencatat hal-hal pokok yang disampaikan
-
1 2 3 4Penyajian a. Menjelaskan
mengenai pengertian dan perumusan delik lingkungan
b. Menjelaskan penyajian alat bukti dalam proses hukum delik lingkungan
c. Menjelaskan mengenai hubungan kausalitas dalam penegakan hukum lingkungan kepidanaan
Memperhatikan dan mencatat komentar pengajar
Merespon (pendapat dan pertanyaan)
Infocus, Power Point dan LCD
1 2 3 4Penutup a. Menyimpulkan
pokok bahasan perkuliahan
b. Mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa untuk mengukur pencapaian pokok bahasan
c. Menjelaskan keterkaitan pokok bahasan kali ini dengan pokok bahasan berikut
d. Menutup perkuliahan
Memperhatikan
Menjawab pertanyaan
-
E. EVALUASIInstrumen yang digunakan adalah pengajuan pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman dari mahasiswa atas pokok bahasan yang disampaikan dan UTS untuk materi pertemuan VII
F. DAFTAR PUSTAKA1. UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)2. Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan
Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)MATA KULIAH : HUKUM LINGKUNGAN
SKS : 2
WAKTU PERTEMUAN : 2 X 50 MENIT
PERTEMUAN : VIII
A. TUJUAN INSTRUKSIONAL1. UMUM
Mahasiswa akan mampu menganalisa masalah lingkungan secara komprehensif
berlandaskan substansi hukum lingkungan kearah pengembangan ilmunya
secara profesional.
2. KHUSUS
Mahasiswa dapat menjelaskan tentang masalah pemidanaan dan sanksi pidana
sehubungan dengan proses hukum pidana kasus lingkungan (penegakan hukum
lingkungan kepidanaan)
B. POKOK BAHASANPemidanaan dan sanksi pidana
C. SUB POKOK BAHASAN1. Pemidanaan penguasa dan badan hukum
2. Jenis-jenis sanksi pidana
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR1. Pendahuluan
2. Penyajian
3. Penutup
TAHAP KEGIATAN
KEGIATAN PENGAJAR
KEGIATAN MAHASISWA
MEDIA DAN ALAT
PENGAJARAN1 2 3 4
Pendahuluan a. Menjelaskan keterkaitan materi dengan pokok
Memperhatikan -
bahasan sebelumnya
b. Menjelaskan cakupan materi tentang pemidanaan penguasa dan badan hukum serta saknsi pidana
c. Menjelaskan manfaat mempelajari pemidanaan dan sanksi pidana
d. Menjelaskan kompetensi dalam TIU DAN TIK untuk pertemuan VIII
Mencatat hal-hal pokok yang disampaikan
1 2 3 4Penyajian a. Menjelaskan
mengenai pemidanaan penguasa dan badan hukum (korporasi) yang melakukan pencemaran lingkungan
b. Menjelaskan jenis sanksi yang dapat diterapkan dalam kasus kejahatan
Memperhatikan dan mencatat komentar pengajar
Merespon (pendapat dan pertanyaan)
Infocus, Power Point dan LCD
1 2 3 4Penutup a. Menyimpulkan
pokok bahasan perkuliahan
b. Mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa untuk mengukur pencapaian pokok bahasan
c. Menjelaskan keterkaitan pokok bahasan kali ini dengan pokok bahasan berikut
d. Menutup perkuliahan
Memperhatikan
Menjawab pertanyaan
-
E. EVALUASIInstrumen yang digunakan adalah pengajuan pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman dari mahasiswa atas pokok bahasan yang disampaikan dan UTS untuk materi pertemuan VII
F. DAFTAR PUSTAKA1. UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)2. Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh, Cetakan
Keempatbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.3. Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan
Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)MATA KULIAH : HUKUM LINGKUNGAN
SKS : 2
WAKTU PERTEMUAN : 2 X 50 MENIT
PERTEMUAN : IX
A. TUJUAN INSTRUKSIONAL1. UMUM
Mahasiswa akan mampu menganalisa masalah lingkungan secara komprehensif
berlandaskan substansi hukum lingkungan kearah pengembangan ilmunya
secara profesional.
2. KHUSUS
Mahasiswa dapat menjelaskan gugatan lingkungan dan tanggung gugat
keperdataan dalam kasus lingkungan
B. POKOK BAHASANGugatan lingkungan dan tanggung gugat keperdataan
C. SUB POKOK BAHASAN1. Gugatan lingkungan
2. Tanggung gugat keperdataan
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR1. Pendahuluan
2. Penyajian
3. Penutup
TAHAP KEGIATAN
KEGIATAN PENGAJAR
KEGIATAN MAHASISWA
MEDIA DAN ALAT
PENGAJARAN1 2 3 4
Pendahuluan a. Menjelaskan keterkaitan materi dengan pokok bahasan sebelumnya
b. Menjelaskan cakupan materi tentang gugatan lingkungan dan tanggunggugat keperdataan
c. Menjelaskan manfaat mempelajari gugatan lingkungan dan tanggunggugat keperdataan
d. Menjelaskan kompetensi dalam TIU DAN TIK untuk pertemuan IX
Memperhatikan
Mencatat hal-hal pokok yang disampaikan
-
1 2 3 4Penyajian a. Menjelaskan
mengenai gugatan lingkungan
b. Menjelaskan bentuk-bentuk tanggunggugat keperdataan
Memperhatikan dan mencatat komentar pengajarMerespon (pendapat dan pertanyaan)
Infocus, Power Point dan LCD
1 2 3 4Penutup a. Menyimpulkan
pokok bahasan perkuliahan
b. Mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa untuk mengukur pencapaian pokok
Memperhatikan
Menjawab pertanyaan
-
bahasanc. Menjelaskan
keterkaitan pokok bahasan kali ini dengan pokok bahasan berikut
d. Menutup perkuliahan
E. EVALUASIInstrumen yang digunakan adalah pengajuan pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman dari mahasiswa atas pokok bahasan yang disampaikan dan UTS untuk materi pertemuan IX
F. DAFTAR PUSTAKA1. UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)2. Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh, Cetakan
Keempatbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.3. Rangkuti, Siti Sundari, Inovasi Hukum Lingkungan ; Dari Ius Constitutum Ke Ius
Constituendum, Airlangga University Press, Surabaya, 1991.4. Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan
Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.5. Wijoyo, Suparto, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of
Enviromental Disputes), AUP-Yayasan Adikarya IKAPI-Ford Foundation, Edisi Kedua, Surabaya, 2003.
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)MATA KULIAH : HUKUM LINGKUNGAN
SKS : 2
WAKTU PERTEMUAN : 2 X 50 MENIT
PERTEMUAN : X
A. TUJUAN INSTRUKSIONAL1. UMUM
Mahasiswa akan mampu menganalisa masalah lingkungan secara komprehensif
berlandaskan substansi hukum lingkungan kearah pengembangan ilmunya
secara profesional.
2. KHUSUS
Mahasiswa dapat menjelaskan gugatan kelompok dalam rangka penyelesaian
sengketa lingkungan
B. POKOK BAHASANGugatan kelompok (class action)
C. SUB POKOK BAHASAN1. Konsep gugatan kelompok
2. Pengaturan hukum gugatan kelompok dalam UUPLH
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR1. Pendahuluan
2. Penyajian
3. Penutup
TAHAP KEGIATAN
KEGIATAN PENGAJAR
KEGIATAN MAHASISWA
MEDIA DAN ALAT
PENGAJARAN1 2 3 4
Pendahuluan a. Menjelaskan keterkaitan materi dengan pokok bahasan
Memperhatikan -
sebelumnyab. Menjelaskan
cakupan materi tentang gugatan kelompok
c. Menjelaskan manfaat mempelajari gugatan kelompok dalam penyelesaian sengketa lingkungan
d. Menjelaskan kompetensi dalam TIU DAN TIK untuk pertemuan X
Mencatat hal-hal pokok yang disampaikan
1 2 3 4Penyajian a. Menjelaskan
mengenai konsep gugatan kelompok (class action)
b. Menjelaskan pengaturan hukum gugatan kelompok dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)
Memperhatikan dan mencatat komentar pengajar
Merespon (pendapat dan pertanyaan)
Infocus, Power Point dan LCD
1 2 3 4Penutup a. Menyimpulkan
pokok bahasan perkuliahan
b. Mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa untuk mengukur pencapaian pokok bahasan
c. Menjelaskan keterkaitan pokok bahasan kali ini dengan pokok bahasan berikut
d. Menutup perkuliahan
Memperhatikan
Menjawab pertanyaan
-
E. EVALUASI
Instrumen yang digunakan adalah pengajuan pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman dari mahasiswa atas pokok bahasan yang disampaikan dan UTS untuk materi pertemuan X
F. DAFTAR PUSTAKA1. UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)2. Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh, Cetakan
Keempatbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.3. Rangkuti, Siti Sundari, Inovasi Hukum Lingkungan ; Dari Ius Constitutum Ke Ius
Constituendum, Airlangga University Press, Surabaya, 1991.4. Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan
Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.5. Wijoyo, Suparto, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of
Enviromental Disputes), AUP-Yayasan Adikarya IKAPI-Ford Foundation, Edisi Kedua, Surabaya, 2003.
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)MATA KULIAH : HUKUM LINGKUNGAN
SKS : 2
WAKTU PERTEMUAN : 2 X 50 MENIT
PERTEMUAN : XI
A. TUJUAN INSTRUKSIONAL1. UMUM
Mahasiswa akan mampu menganalisa masalah lingkungan secara komprehensif
berlandaskan substansi hukum lingkungan kearah pengembangan ilmunya
secara profesional.
2. KHUSUS
Mahasiswa dapat menjelaskan tentang kewenangan menggugat (ius standy)
organisasi lingkungan hidup (OLH)
B. POKOK BAHASANKewenangan menggugat organisasi lingkungan hidup (OLH)
C. SUB POKOK BAHASAN1. Konsep dasar kewenangan menggugat OLH
2. Pengaturan hukum kewenangan menggugat OLH dalam UUPLH
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR1. Pendahuluan
2. Penyajian
3. Penutup
TAHAP KEGIATAN
KEGIATAN PENGAJAR
KEGIATAN MAHASISWA
MEDIA DAN ALAT
PENGAJARAN1 2 3 4
Pendahuluan a. Menjelaskan keterkaitan materi dengan pokok bahasan sebelumnya
b. Menjelaskan cakupan materi tentang kewenangan menggugat OLH
c. Menjelaskan manfaat mempelajari kewenangan menggugat OLH
d. Menjelaskan kompetensi dalam TIU DAN TIK untuk pertemuan XI
Memperhatikan
Mencatat hal-hal pokok yang disampaikan
-
1 2 3 4Penyajian a. Menjelaskan
mengenai konsep dasar kewenangan menggugat OLH
b. Menjelaskan kegunaan praktis kewenangan menggugat OLH
Memperhatikan dan mencatat komentar pengajar
Merespon (pendapat dan pertanyaan)
Infocus, Power Point dan LCD
1 2 3 4Penutup a. Menyimpulkan
pokok bahasan perkuliahan
b. Mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa untuk mengukur pencapaian pokok
Memperhatikan
Menjawab pertanyaan
-
bahasanc. Menjelaskan
keterkaitan pokok bahasan kali ini dengan pokok bahasan berikut
d. Menutup perkuliahan
E. EVALUASIInstrumen yang digunakan adalah pengajuan pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman dari mahasiswa atas pokok bahasan yang disampaikan dan UTS untuk materi pertemuan XI
F. DAFTAR PUSTAKA1. UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)2. Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh, Cetakan
Keempatbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.3. Rangkuti, Siti Sundari, Inovasi Hukum Lingkungan ; Dari Ius Constitutum Ke Ius
Constituendum, Airlangga University Press, Surabaya, 1991.4. Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan
Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.5. Wijoyo, Suparto, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of
Enviromental Disputes), AUP-Yayasan Adikarya IKAPI-Ford Foundation, Edisi Kedua, Surabaya, 2003.
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)MATA KULIAH : HUKUM LINGKUNGAN
SKS : 2
WAKTU PERTEMUAN : 2 X 50 MENIT
PERTEMUAN : XII
A. TUJUAN INSTRUKSIONAL1. UMUM
Mahasiswa akan mampu menganalisa masalah lingkungan secara komprehensif
berlandaskan substansi hukum lingkungan kearah pengembangan ilmunya
secara profesional.
2. KHUSUS
Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa
lingkungan melalui proses di pengadilan maupun di luar pengadilan
B. POKOK BAHASANMekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur di pengadilan maupun di
luar pengadilan
C. SUB POKOK BAHASAN1. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan (proses litigasi)
2. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan (proses nonlitigasi)
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR1. Pendahuluan
2. Penyajian
3. Penutup
TAHAP KEGIATAN
KEGIATAN PENGAJAR
KEGIATAN MAHASISWA
MEDIA DAN ALAT
PENGAJARAN1 2 3 4
Pendahuluan a. Menjelaskan keterkaitan materi dengan pokok bahasan sebelumnya
b. Menjelaskan cakupan materi mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan
c. Menjelaskan manfaat mempelajari mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan
Memperhatikan
Mencatat hal-hal pokok yang disampaikan
-
d. Menjelaskan kompetensi dalam TIU DAN TIK untuk pertemuan XII
1 2 3 4Penyajian a. Menjelaskan
mengenai mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur pengadilan
b. Menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan di luar jalur pengadilan
Memperhatikan dan mencatat komentar pengajar
Merespon (pendapat dan pertanyaan)
Infocus, Power Point dan LCD
1 2 3 4Penutup a. Menyimpulkan
pokok bahasan perkuliahan
b. Mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa untuk mengukur pencapaian pokok bahasan
c. Menjelaskan keterkaitan pokok bahasan kali ini dengan pokok bahasan berikut
d. Menutup perkuliahan
Memperhatikan
Menjawab pertanyaan
-
E. EVALUASIInstrumen yang digunakan adalah pengajuan pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman dari mahasiswa atas pokok bahasan yang disampaikan dan UTS untuk materi pertemuan XII
F. DAFTAR PUSTAKA1. UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)2. Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh, Cetakan
Keempatbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.3. Rangkuti, Siti Sundari, Inovasi Hukum Lingkungan ; Dari Ius Constitutum Ke Ius
Constituendum, Airlangga University Press, Surabaya, 1991.4. Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan
Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
5. Wijoyo, Suparto, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Enviromental Disputes), AUP-Yayasan Adikarya IKAPI-Ford Foundation, Edisi Kedua, Surabaya, 2003.
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)MATA KULIAH : HUKUM LINGKUNGAN
SKS : 2
WAKTU PERTEMUAN : 2 X 50 MENIT
PERTEMUAN : XIII
A. TUJUAN INSTRUKSIONAL1. UMUM
Mahasiswa akan mampu menganalisa masalah lingkungan secara komprehensif
berlandaskan substansi hukum lingkungan kearah pengembangan ilmunya
secara profesional.
2. KHUSUS
Mahasiswa dapat menjelaskan konvensi-konvensi internasional dan implikasinya
terhadap hukum lingkungan nasional
B. POKOK BAHASANKonvensi-konvensi internasional dan implikasinya terhadap hukum lingkungan
nasional
C. SUB POKOK BAHASAN1. Konvensi-konvensi internasional di bidang lingkungan
2. Pengaruh hukum lingkungan internasional terhadap hukum lngkungan nasional
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR1. Pendahuluan
2. Penyajian
3. Penutup
TAHAP KEGIATAN
KEGIATAN PENGAJAR
KEGIATAN MAHASISWA
MEDIA DAN ALAT
PENGAJARAN1 2 3 4
Pendahuluan a. Menjelaskan keterkaitan materi
Memperhatikan -
dengan pokok bahasan sebelumnya
b. Menjelaskan cakupan materi konvensi-konvensi internasional dan implikasinya terhadap hukum lingkungan nasional
c. Menjelaskan manfaat mempelajari konvensi-konvensi internasional dan implikasinya terhadap hukum lingkungan nasional
d. Menjelaskan kompetensi dalam TIU DAN TIK untuk pertemuan XIII
Mencatat hal-hal pokok yang disampaikan
1 2 3 4Penyajian a. Menjelaskan
mengenai konvensi-konvensi internasional di bidang lingkungan
b. Menjelaskan mengenai implikasi konvensi-konvensi internasional di bidang lingkungan terhadap hukum lingkungan nasional
Memperhatikan dan mencatat komentar pengajar
Merespon (pendapat dan pertanyaan)
Infocus, Power Point dan LCD
1 2 3 4Penutup a. Menyimpulkan
pokok bahasan perkuliahan
b. Mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa untuk mengukur pencapaian pokok bahasan
c. Menjelaskan keterkaitan pokok bahasan kali ini dengan pokok bahasan berikut
Memperhatikan
Menjawab pertanyaan
-
d. Menutup perkuliahan
E. EVALUASIInstrumen yang digunakan adalah pengajuan pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman dari mahasiswa atas pokok bahasan yang disampaikan dan UTS untuk materi pertemuan XIII
F. DAFTAR PUSTAKA1. UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)2. Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh, Cetakan
Keempatbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.3. Rangkuti, Siti Sundari, Inovasi Hukum Lingkungan ; Dari Ius Constitutum Ke Ius
Constituendum, Airlangga University Press, Surabaya, 1991.4. Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan
Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.5. Wijoyo, Suparto, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of
Enviromental Disputes), AUP-Yayasan Adikarya IKAPI-Ford Foundation, Edisi Kedua, Surabaya, 2003.
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)MATA KULIAH : HUKUM LINGKUNGAN
SKS : 2
WAKTU PERTEMUAN : 2 X 50 MENIT
PERTEMUAN : XIV
A. TUJUAN INSTRUKSIONAL1. UMUM
Mahasiswa akan mampu menganalisa masalah lingkungan secara komprehensif
berlandaskan substansi hukum lingkungan kearah pengembangan ilmunya
secara profesional.
2. KHUSUS
Mahasiswa dapat menjelaskan penyelesaian sengketa lingkungan internasional
B. POKOK BAHASANPenyelesaian sengketa lingkungan internasional
C. SUB POKOK BAHASAN1. Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan internasional
2. Pengatiran hukum penyelesaian sengketa lingkungan internasional
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR1. Pendahuluan
2. Penyajian
3. Penutup
TAHAP KEGIATAN
KEGIATAN PENGAJAR
KEGIATAN MAHASISWA
MEDIA DAN ALAT
PENGAJARAN1 2 3 4
Pendahuluan a. Menjelaskan keterkaitan materi dengan pokok bahasan
Memperhatikan -
sebelumnyab. Menjelaskan
cakupan materi tentang mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan internasional
c. Menjelaskan manfaat mempelajari mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan internasional
d. Menjelaskan kompetensi dalam TIU DAN TIK untuk pertemuan XIV
Mencatat hal-hal pokok yang disampaikan
1 2 3 4Penyajian a. Menjelaskan
mengenai mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan internasional
b. Menjelaskan mengenai pengaturan hukum penyelesaian sengketa lingkungan internasional
Memperhatikan dan mencatat komentar pengajar
Merespon (pendapat dan pertanyaan)
Infocus, Power Point dan LCD
1 2 3 4Penutup a. Menyimpulkan
pokok bahasan perkuliahan
b. Mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa untuk mengukur pencapaian pokok bahasan
c. Menjelaskan keterkaitan pokok bahasan kali ini dengan pokok bahasan berikut
Memperhatikan
Menjawab pertanyaan
-
d. Menutup perkuliahan
E. EVALUASIInstrumen yang digunakan adalah pengajuan pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman dari mahasiswa atas pokok bahasan yang disampaikan dan UTS untuk materi pertemuan XIV
F. DAFTAR PUSTAKA1. UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)2. Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh, Cetakan
Keempatbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.3. Rangkuti, Siti Sundari, Inovasi Hukum Lingkungan ; Dari Ius Constitutum Ke Ius
Constituendum, Airlangga University Press, Surabaya, 1991.4. Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan
Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.5. Wijoyo, Suparto, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of
Enviromental Disputes), AUP-Yayasan Adikarya IKAPI-Ford Foundation, Edisi Kedua, Surabaya, 2003.
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)MATA KULIAH : ETIKA SISTEM PERADILAN PIDANA
SKS : 2
SEMESTER : II
DOSEN : Dr. M. SHOLEHUDDIN, SH., MH
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU)Agar mahasiswa dapat memahami secara komprehensif tentang konsep sistem peradilan pidana, tujuan dan fungsinya serta model-model peradilan pidana beserta prinsip-prinsip peradilan pidana
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK)
Dengan memahami mata kuliah Etika Sistem Peradilan Pidana diharapkan mahasiswa mampu untuk :1. Menjelaskan Konsep Sistem Peradilan Pidana2. Menjelaskan Tujuan dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana3. Menjelaskan Pendekatan Sistem dalam Peradilan Pidana4. Menjelaskan Model-model dalam Peradilan Pidana5. Menjelaskan HAM dan Prinsip-prinsip Peradilan Pidana6. Menjelaskan Due Process of Law7. Menjelaskan Aspek HAM dalam KUHAP8. Menjelaskan Etika Peradilan Pidana9. Menjelaskan Abilisionisme dalam Sistem Peradilan Pidana
DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Outra A. Bardin, Bandung, 1996.
Consedine, Jim, Restorative Justice, Healing the Effect of Crime, Christ Church, Plaughshares Publication, 1996
Hoefnagels, G.P, The Other Side of Criminology, Kluwer Deventer, Holland, 1969.
Kadish, Samford, Encyclopedia of Crime and Justice, Press-McMillian Company, 1983.
Muladi, Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana, UNDIP, Semarang, 1995.
Packer, Herbert, L. The Limits of The Criminal Sanction, Stanford University Press, Stanford California, 1968.
Mardjono, Reksodipuro, Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
GARIS-GARIS BESAR PERKULIAHAN (GGBP)
MATA KULIAH : ETIKA SISTEM PERADILAN PIDANA
SKS : 2
SEMESTER : II
DOSEN : Dr. M. SHOLEHUDDIN, SH., MH
NOTUJUAN
INSTRUKSIONAL KHUSUS
POKOK BAHASAN
SUB POKOK BAHASAN
KEGIATAN MAHASISWA
MEDIA & ALAT
PENGAJARAN1 Menjelaskan
Konsep Sistem Peradilan Pidana
Konsep Sistem Peradilan Pidana
1. Sejarah munculnya konsep sistem peradilan pidana
2. Pendapat para pakar
Mendengarkan, mencatat dan bertanya
White board, power point, LCD dan infocus
2 Menjelaskan tujuan dan fungsi sistem peradilan pidana
Tujuan dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana
Mendengarkan, mencatat dan bertanya
White board, power point, LCD dan infocus
3 Menjelaskan pendekatan sistem dalam peradilan pidana
Pendekatan sistem dalam peradila pidana
1. Pendekatan Normatif
2. Pendekatan Administratif
3. Pendekatan Sosial
Mendengarkan, mencatat dan bertanya
White board, power point, LCD dan infocus
4 Menjelaskan model-model dalam peradilan pidana
Model-model dalam peradilan pidana
1. The Crime Control Model
2. The Due Proccess Model
Mendengarkan, mencatat dan bertanya
White board, power point, LCD dan infocus
5 Menjelaskan HAM dan prinsip-prinsip peradilan pidana
HAM dan prinsip-prinsip peradilan pidana
1. Universal Declaration of Human Right 1948
2. International Covenant on Civil and Political Right
3. Statuta Roma
Mendengarkan, mencatat dan bertanya
White board, power point, LCD dan infocus
6 Menjelaskan due process of law
Due Proccess of Law
1. Mendengar2. Penasehat
Hukum
Mendengarkan, mencatat dan bertanya
White board, power point, LCD dan
infocus7 Menjelaskan aspek
HAM dalam KUHPAspek HAM dan KUHP
4. Mendengarkan, mencatat dan bertanya
White board, power point, LCD dan infocus
8 Menjelaskan etika peradilan Pidana
Etika peradilan pidana
Mendengarkan, mencatat dan bertanya
White board, power point, LCD dan infocus
9 Menjelaskan abolisionisme dalam sistem peradilan pidana
Abolisionisme dalam sistem peradilan pidana
Gerakan Abolosionisme menentang sistem peradilan pidana
Mendengarkan, mencatat dan bertanya
White board, power point, LCD dan infocus
Recommended