View
284
Download
10
Category
Preview:
Citation preview
DASAR PERPAJAKAN
Oleh
Iwan Sidharta, MM.
Dasar-Dasar Perpajakan
PAJAKPengelompokan
Cara Pemungutan
Karakteristik
Definisi
Fungsi
Syarat
Kedudukan
Tarif
Timbul&Hapus Pajak
Hambatan
TeoriPajak
HukumPajak
•Iuran/kewajiban•Sebagian kekayaan rakyat•Bersifat wajib•Berdasarkan UU•Dipungut oleh negara•Pengeluaran pemerintah•Anggaran dan mengatur
•Pajak Langsung; (Pajak Penghasilan)•Pajak Tidak Langsung; (PPN)
•Pajak Pusat; (Pajak Penghasilan)•Pajak Daerah
•Pajak Provinsi; (PajakKendaraan Bermotor)•Pajak Kabupaten/Kota; (PajakHotel)
kontribusi kepada negara olehWP, bersifat memaksaberdasarkan UU, digunakanuntuk keperluan negara untukkemakmuran rakyat.
I_Sidh.1
Dasar-Dasar Perpajakan
PAJAK
Pengelompokan1. Golongan2. Sifat
3. Pemungut
Pemungutan1. Stelsel Pajak2. Asas3. Sistem
Karakteristik1. Iuran wajib2. Berdasarkan UU3. Oleh Negara
4. Untuk Rakyata) Definisib) Fungsic) Syaratd) Kedudukane) Timbul &
HapusnyaPajak
f) Hambatan
1) Teori Asuransi2) Teori Kepentingan3) Teori Daya Pikul4) Teori Bakti5) Teori Daya Beli
1) Hukum Perdata2) Hukum Publik
1) Hukum Pajak2) Hukum Tata Negara3) Hukum Tata Usaha4) Hukum Pidana
1) Hukum Pajak1) Pajak Materil2) Pajak Formil
Tarif1. Sebanding2. Tetap3. Progresif4. Degresif
Sanksi
UUPeraturan
TeoriPajak
HukumPajak
I_Sidh.2
Undang-Undang N0. 28 Tahun 2007
Pajak adalah kontribusi kepada negara yangterutang oleh orang pribadi atau badan yangbersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secaralangsung dan digunakan untuk keperluan negarabagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pengertian Pajak
Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidhartaI_Sidh.3
Hukum Pajak adalah suatu kumpulanperaturan yang mengatur hubunganantara pemerintah, sebagai pemungutpajak (fiskus) dengan rakyat, sebagaipembayar pajak.
Definisi Hukum Pajak
Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidhartaI_Sidh.4
Cakupan Hukum Pajak
• Subjek Pajak dan Wajib Pajak.
• Objek Pajak.
• Kewajiban pajak terhadap pemerintah.
• Timbul dan hapusnya hutang pajak.
• Cara penagihan pajak.• Cara mengajukan keberatan dan banding.
Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidhartaI_Sidh.5
Timbul dan Hapusnya Utang Pajak
• Timbulnya Utang Pajak– Secara Formil
• Akibat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus
– Secara Materiil• Akibat berlakunya Undang-Undang mengenai Perpajakan
• Hapusnya Utang Pajak– Pembayaran
– Kompensasi
– Daluarsa
– Pembebasan dan penghapusan
Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidhartaI_Sidh.6
Sistem Pemungutan Pajak
• Official Assesment System
sistem pemungutan pajak yang memberi wewenangkepada petugas pajak atau pemerintah untuk menentukanbesarnya pajak terutang.
• Self Assesment System
sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
• With Holding System
sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepadapihak ketiga (konsultan)
I_Sidh.7
Tarif Pajak
• Tarif Tetap.Tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidakdipengaruhi oleh besarnya dasar perhitungan pajak.
• Tarif Sebanding.Tarif dengan sebuah persentase tunggal yang dikenakan terhadapbeberapapun besarnya dasar perhitungan pajak.
• Tarif Mengikat (Progresif).Tarif yang persentasenya akan semakin besar sejalan denganmeningkatnya dasar perhitungan pajak.
• Tarif Menurun (Degresif).Tarif yang dasar pengenaanya semakin menurun sejalandengan meningkatnya dasar perhitungan pajak.
I_Sidh.8
Penggolongan Pajak
Pajak
Golongan
Langsung
TidakLangsung
Pemungut
Pusat
Daerah
Sifat
Subjektif
Objektif
I_Sidh.9
Pengelompokan Pajak
• Menurut Golongan– Pajak Langsung; contohnya Pajak Penghasilan– Pajak Tidak Langsung; contohnya Pajak Pertambahan Nilai
• Menurut Sifat– Pajak Subjektif; contohnya Pajak Penghasilan– Pajak Objektif; contohnya Pajak Pertambahan Nilai
• Menurut Lembaga Pemungut– Pajak Pusat; contohnya Pajak Penghasilan– Pajak Daerah
• Pajak Provinsi; contohnya Pajak Kendaraan Bermotor• Pajak Kabupaten/Kota; contohnya Pajak Hotel
I_Sidh.10
Cakupan Perpajakan
• Penjelasan Umum Mengenai Perpajakan.
• Penghasilan Neto
• PPh Pasal 21
• PPh Pasal 22
• PPh Pasal 23
• PPh Pasal 24
• PPh Pasal 25
• PPN dan PPnBM
• PBB dan BPHTB
Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidhartaI_Sidh.11
Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial
Tujuan Akuntansi
Komersial
• Menyediakan laporan & informasi keuangan sertainfo lain kepada pihak pengambil keputusan.
Pajak
• Menyajikan laporan ekuangan & informasi lain(tax compliance) kepada administrasi pajak.
• UU Pajak memiliki prioritas untuk dipatuhi di ataspraktek dan kelaziman akuntansi
I_Sidh.12
Lembaga Pembuat Ketentuan
Metode, prosedur dan teknik akuntansidipengaruhi hukum pajak berdasarkan :
• UU Perpajakan• Peraturan pemerintah• Keputusan Presiden• Keputusan Menteri• Keputusan Direktorat Jenderal Pajak• Keputusan pengadilan pajak merujuk kepada
ketentuan akuntansi perpajakan seperti : Majelispertimbangan pajak, peradilan tata usaha negara,peradilan pidana, dan lembaga peradilan lainnya.
I_Sidh.13
• Konsep dasar akuntansi berlaku umumLaporan Keuangan Fiskal dan Komersialmeliputi :
• Accrual Basis : pengakuan transaksi saatterjadi, dilaporkan pada periode tsb.
• Going Concern : mengasumsikan aktivitasperusahaan akan tetap berlangsungterus.
Konsep Dasar Akutansi
I_Sidh.14
Tujuan pelaporan keuanganperpajakan
Menyajikan informasi sebagai bahanmenghitung Penghasilan Kena Pajak,terutama dalam sistem self assesmentsebagai laporan pertangungjawaban ataskepercayaan menghitung pajak terhutangbagi setiap Wajin Pajak.
I_Sidh.15
Sifat dan keterbatasan pelaporankeuangan fiskal
• Laporan Keuangan bersifat historis• Proses penyusunan laporan
keuangan tidak luput daripenggunaanestimasi dan berbagaipertimbangan
• Lebih mengutamakan hal yangmaterial (tanpa mengurangikelengkapan materi)
I_Sidh.16
Sifat dan keterbatasan pelaporankeuangan fiskal (cont…)
• Laporan keuangan terutama menekankanmakna ekonomis (substansi) setiap transaksi(tanpa, dalam kondisi tertentu, memperhatikanbentuk yuridis formalnya).
• Terdapatnya alternatif yang dapat digunakanmengakibatkan variasi dalam pengukuransumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antarWP.
• Informasi kualitatif, sedangkan fakta (yang tidakmendasar) yang tidak dapat dikuantifikasikanumumnya dikesampingkan.
I_Sidh.17
Rekonsiliasi
• Rekonsiliasi dilakukan untuk menghilangkanperbedaan antara laporan keuangan komersialyang berdasarkan SAK dan laporan keuanganfiskal yang dibuat berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan.
• Perbedaan antara laba akuntansi pada laporankeuangan komersial dengan penghasilan kenapajak pada laporan keuangan fiskal dapatdiidentifikasi sebagai perbedaan tetap danperbedaan temporer.
I_Sidh.18
Rekonsiliasi ..(cont..)
• Disebut perbedaan perrnanen karenaakumulasi perbedaan tersebut akan tetap adasampai waktu yang tidak terhingga.
• Sedangkan dalam perbedaan temporer akanterjadi saling eliminasi antar tahun-tahunfiskal, sehingga tidak ada perbedaan lagi.
I_Sidh.19
Perbedaan Permanen
• Perbedaan permanen adalah perbedaan yangtimbul dari penyisihan khusus, ataupernbatasan yang diinginkan ataudiisyaratkan, oleh peraturan hukum (pajak),karena alasan-alasan :– ekonomis,
– politik, atau
– administratif, yang tidak ada kaitannya denganperhitungan laba bersih akuntansi.
I_Sidh.20
Wasalam
Terima Kasih
I_Sidh.21
PEMBUKUAN
I_Sidh.22
Recommended