View
228
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
8/14/2019 c. Bab III Tanggapan Terhadap Kak
1/4
III - 29
3.1. TANGGAPAN PADA ISI KAK
Setelah membaca dan mendalami isi KAK tentang Rencana Induk Persampahan
Kabupaten Nunukan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kepersihan, Pertamanan dan Pemadam
Kebakaran Pemerintah Daerah kabupaten Nunukan, Tahun Anggaran 2013, maka dapat di
komentari sebagai berikut:
1) Secara umum, isi dapat dimengerti sebagai acuan untuk mengerjakan Rencana
Induk Persampahan Kabupaten Nunukan, dengan pelbagai deskripsi tentang
persyaratan/kriteria untuk pendataan, proses, dan produk rencana induk.
2) Arahan bentuk produk terbaca dalam bab IV Ruang Lingkup Studi / Tahapan
Kegiatan, yang secara rinci di deskripsikan, semenjak dari pengumpulan data
sampai pola produknya.
3) Kalimat-kalimat terbaca jelas dan memakai kosakata bahasa Indonesia yang mudah
dimengerti atau komunikatif.4) Aspek materi yang dimaksud dengan rencana induk persampahan masih perlu
diperluas, karena persampahan menjadi bagian dari pembangunan sistem sanitasi
permukiman-perkotaan, yang menyangkut domain pengadaan air bersih,
pengelolaan dan penataan instalasi air limbah, pengelolaan dan penataan
persampahan dan pengelolaan dan penataan drainase permukiman.
5) Dalam Latar Belakang juga perlu dijelaskan tentang kebijakan Perserikatan Bangsa
Bangsa tentang target milennium development goals 2015 (MDGs 2015) bahwa
akses sarana sanitasi hendaknya menjangkau 50% penduduk miskin,6) Selanjutnya juga dijelaskan bahwa target nasional penanganan persampahan
adalah bagian dari kebijakan nasional sanitasi dan menjadi bagian dari target
penanganan secara mondial.
RREENNCCAANNAAIINNDDUUKKPPEERRSSAAMMPPAAHHAANN
KKAABBUUPPAATTEENNNNUUNNUUKKAANN22001144--22002244
BAB III
TANGGAPAN TERHADAP K.A.K.
8/14/2019 c. Bab III Tanggapan Terhadap Kak
2/4
III - 30
7) Bahwa dalam materi KAK telah disinggung dari pelbagai aspek: geografi/tata ruang,
birokrasi dan kelembagaan, ekonomi dan keuangan, pengembangan SDM, fisik
teknis, namun perlu disusun sebagai pembahasan kronologis.
8) Dalam KAK belum dijelaskan tentang aspek pengelolaan/ pengendalian dampak
serta pemulihan lingkungan.
9) Juga perlu penjelasan aspek perundang-undangan pokok yang mengatur
pembangunan sanitasi khususnya persampahan, sehingga acuan dalam isi KAK
menjadi tegas.
10) Urutan isi dalam KAK perlu ditata dalam sistematika yang sistemik atau secara lebih
terstruktur, sehingga laju baca menjadi lancar, berjalan dari aspek umum ke aspek
operasional.
11) Isi KAK terlalu banyak menjelaskan tentang mekanisme teknis sehingga dalam
beberapa hal membingungkan dalam menghubungkannya, yang semestinya KAK
hanya menguraikan acuan yang bersifat umum (catatan: seharusnya penjelasan
teknis menjadi upaya konsultan untuk mendapatkan referensinya dan mengusulkan
dalam usulan teknis dan Laporan Pendahuluan)
12) Dalam bab-bab KAK belum dicantumkan bentuk dan isi dalam usulan teknis,
penawaran biaya dan administrasi,
13) Dalam KAK juga belum dicantumkan persyaratan perusahaan konsultan selaku
pengguna jasa: domisili, kompetensi pekerjaan, dan legalitas.
14) di Bab VI untuk Team Leader bisa diganti istilah gelar Magister Ilmu Lingkungan
(MSi), atau bisa digantikan dengan gelar Magister Planologi (MT), atau Master of
Urban and Regional Planning (MURP), atau Magister Geografi Perencanaan
Wilayah (MSi) atau Magister Kesehatan (MKes) dengan kualifikasi senior dan
pengalaman minimal 7 tahun, memiliki pengalaman dalam pembuatan master plan
sanitasi (catatan : bahwa dalam program S2 dan S3 tentang lingkungan di PTN
disebut program Magister Ilmu Lingkungan atau Doktor Ilmu Lingkungan dengan
program studi manajemen lingkungan dan teknik lingkungan)
15) Khusus dalam penyediaan tenaga ahli di Bab VI, perlu dimasukan tenaga ahli
kelembagaan , yang berasal minimal S1 Ilmu Hukum (SH) atau Ilmu Adminstrasi
Negara (SSos), karena menjadi penelaah aspek SOTK (Struktur Organisasi dan
Tata Kerja), hukum dan mekanisme pengorganisasi pekerjaan.
16) Dalam USTEK perlu dicantumkan daftar pengalaman pekerjaan 5 tahun terakhir
bagi perusahaan konsultan dan tenaga ahli.
8/14/2019 c. Bab III Tanggapan Terhadap Kak
3/4
III - 31
3.2. TANGGAPAN PADA SISTEMATIKA KAK
Untuk menuntun laju baca yang sistemik, maka diusulkan perombakan terhadap sistematika
KAK, sesuai dengan tabel dibawah.
USULAN ISI KAK
NO POKOK BAHASAN KETERANGAN
1. Judul Nama pekerjaan,
Pemilik dan alamat instansi
Nama pejabat pembuat komitmen (PPK)
2. Latar Belakang Implementasi program mdgs PBB dan Indonesia
Target pembangunan sanitasi di Indonesia
Target pembangunan sanitasi dan persampahan diProvinsi Kalimantar Timur dan Kabupaten Nunukan
3. Maksud, Tujuan danSasaran
Maksud Tujuan
Sasaran
4. Ruang Lingkup: Pembatasan Lokasi pekerjaan
Pembatasan pembahasan Rencana Induk
5. Pagu Biaya Rp. 500.000.000,00
6. Isi / uraian singkatPekerjaan
Posisi terhadap dokumen lain terkait dan Isi pokokpekerjaan Rencana Induk Persampahan
Isi pada tahap pendahuluan
Isi tahap Analisis dan Sintesis
Isi Tahap Perencanaan Induk Persyaratan, kriteria dan standart perencanaan
persampahan
7. Penjelasan tentangpelaksanaan Lelangpekerjaan
Aanwijing
Mekanisme Lelang dan Kontrak
Isi Dokumen Administrasi
Isi Dokumen Usulan Teknis
Isi Dokumen Penawaran Biaya
Cara pembungkusan dan pembukaan dokumen
8. Bentuk Pelaporan Jenis Buku dan kelengkapan laporan produk
Jumlah .
Penyajian jilidan pelaporan.
Tata tulis standart, pencantuman gambar dan peta.
Forum presentasi laporan.
9. Persyaratan Konsultan Keterangan bahwa konsultan pemegang kualifikasiditingkat daerah provinsi/kabupaten
Perlunya menjelaskan domisili konsultan di kotaNunukan.
8/14/2019 c. Bab III Tanggapan Terhadap Kak
4/4
III - 32
10. Persyaratan Tenaga Ahli Bukti Kualifikasi tenaga ahli
Kewenangan tenaga ahli
11. Waktu Kerja Tanggal Undangan aanwijing
Lama Waktu kerja
Cek lis waktu tahapan pelelangan, kontrak dan
penyelesaian pekerjaan. Tanggal penyerahan dokumen lelang, tempat dan jam.
12. Penutup Legitimasi dan PPK.
Daftar nama pendamping/tim teknis.
Sumber: Analisis konsultan
Recommended