If you can't read please download the document
Upload
dedy-suprianto
View
70
Download
12
Embed Size (px)
DESCRIPTION
kak
Citation preview
Document
Usulan Teknis
Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada Kampung
Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur
BAGIAN
4
TANGGAPAN DAN SARAN
TERHADAP KAK
DAN PERSONIL/FASILITAS
PENDUKUNG DARI PPK
4.1. PEMAHAMAN UMUM
Berdasarkan pada Kerangka Acuan Kerja yang ada mengenai
pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada - Kampung
Hal 4 - 1
Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bulungan, maka pada prinsipnya Konsultan telah memahami gambaran
umum pekerjaan, ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan, serta hasil akhir
yang ingin dicapai dari pekerjaan ini. Dengan mendasarkan pada pengalaman
pekerjaan Konsultan, diharapkan tugas ini akan dapat terselesaikan dengan baik.
Hal ini sangat ditentukan oleh kapabilitas dan konsolidasi internal yang kuat di
dalam intern organisasi Konsultan, serta didukung oleh koordinasi dengan pihak
pemberi pekerjaan.
Sebelum melangkah kedalam tahapan penyusunan langkah kerja, terlebih
dahulu diperlukan pemahaman terhadap Kerangka Acuan Kerja yang ada. Hal ini
dilakukan sebagai suatu upaya untuk memahami/menginterpretasi keinginan dari
pihak pemberi pekerjaan akan substansi materi pekerjaan. Adapun pembahasan
mengenai pemahaman terhadap KAK bukan saja terhadap hal-hal yang secara
eksplisit tercantum di dalam KAK yaitu dari latar belakang hingga hasil/keluaran
pekerjaan, keluaran dan pelaporan, melainkan juga pada hal-hal yang secara
substansial memiliki kaitan dengan pekerjaan ini. Untuk lebih jelasnya, berikut
pemahaman Konsultan terhadap poin-poin pemikiran dan pembahasan di dalam
Kerangka Acuan Kerja
4.2. PEMAHAMAN KHUSUS
4.2.1 Latar Belakang Permasalahan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan bermaksud untuk
menangani pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada - Kampung
Usulan Teknis
Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada Kampung
Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur
Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur yang akan dilaksanakan oleh
Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor).
Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan
rencana mutu, biaya, volume dan waktu yang telah ditetapkan di dalam
kontrak jasa konstruksi, maka diperlukan adanya suatu team yang akan
bertugas sebagai pengawas yang berperan membantu Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bulungan di dalam melaksanakan pengawasan teknis
pada lokasi kegiatan yang sedang berlangsung.
Team pengawas dimaksud, adalah Penyedia jasa konsultansi
Hal 4 - 2
pekerjaan pengawasan teknis/supervisi.
4.2.2 Maksud dan Tujuan
Maksud pengadaan Penyedia jasa konsultansi pekerjaan
pengawasan teknis ini, adalah untuk :
a.
Membantu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan, di dalam
melakukan pengawasan teknis terhadap kegiatan pekerjaan
konstruksi di lapangan yang dilaksanakan oleh Penyedia jasa
konstruksi (kontraktor), berhubung adanya keterbatasan tenaga
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan, baik dari segi jumlah
maupun dari segi kualifikasinya.
b.
Meminimalkan kendala-kendala teknis yang sering dihadapi oleh
Penyedia jasa konstruksi di lapangan dalam menerapkan desain
yang memenuhi persyaratan spesifi kasi nya.
c.
Membantu menyelesaikan revisi desain, bilamana terdapat
perbedaan antara desain yang ada dengan kondisi dilapangan.
Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil pekerjaan
konstruksi yang memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam
spesifikasi (tepat mutu), dan dilaksanakan secara tepat biaya serta tepat
waktu.
4.2.3 Sasaran
Sasaran pengadaan jasa konsultansi pengawasan Jalan Pidada -
Kampung Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur ini, adalah untuk
mendapatkan jaminan bahwa, hasil pekerjaan yang diperoleh sudah
sesuai
Usulan Teknis
Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada Kampung
Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur
dengan isi dokumen kontrak, sehingga kinerja jalan yang ditangani
diharapkan dapat memberikan layanannya sampai akhir umur rencana.
Disamping itu, sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungan yang bersangkutan, khususnya dalam hal menyangkut masalah
pengendalian teknis dilapangan dan administrasi teknik pada umumnya,
dilimpahkan kepada Penyedia jasa ini
Hal 4 - 3
4.2.4 Metodologi
Bagian-bagian pekerjaan yang tercakup dalam pekerjaan ini meliputi:
a.
Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh
kontraktor agar hasil pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan
spesifikasi pekerjaan yang ada.
b.
Mengukur kuantitas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan
melakukan pemeriksaan untuk pembayaran akhir pekerjaan.
c.
Memeriksa dan menguji mutu bahan-bahan yang digunakan dan mutu
asil pekerjaannya.
d.
Menjamin bahwa konstruksi yang sudah selesai telah memenuhi syarat.
e.
Memberikan saran-saran mengenai perubahan pekerjaan dan tuntutan
(claims).
f.
Memberikan rekomendasi atas pengoperasian dan pemeliharaan
peralatan yang digunakan.
g.
Peninjauan kembali desain, dan melaksanakan pemeriksaan gambar
terlaksana.
h.
Melaksanakan pemeriksaan gambar terpasang / terbangun secara
bertahap sesuai progres mutual check dan MC yang dicapai sampai
dengan 100%.
a.
M
elaporkan secara berkala tentang kemajuan pekerjaan dan
permasalahannya, mutu pekerjaan serta status keuangan proyek,
berikut kondisi lainnya yang dapat diantisipasi.
Hal 4 - 4
Usulan Teknis
Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada Kampung
Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur
4.2.5 Nama dan Organisasi Pengguna Jasa
Pemberi tugas adalah Pejabat Pembuat Komitmen Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan, Jl. Jelarai Raya - Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur.
N
ama
: H. ZAINAL ABIDIN. MD, ST. M.Si
N
I
P
: 19560106 197502 1 001
Jabatan Struktural
: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungan
4.2.6 Lingkup Kegiatan
L
ingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan Pengawas
adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta Gambar Kerja,
Perincian Penawaran, Rencana Kerja dan Syarat Syarat yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak
Pemborongan Jasa Konstruksi. Dalam pelaksanaan pekerjaan, pemberi
tugas dalam hal ini Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bulungan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu
oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Pengawas Teknis
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan, yang bertugas untuk
melakukan pengendalian pelaksanaan fisik dan keuangan terhadap
pekerjaan pembangunan jalan. Jenis layanan yang akan disiapkan oleh
Konsultan terdiri dari Field Team, dengan pengertian bahwa Supervisi
Pekerjaan Konstruksi akan dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan melalui Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan serta Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum
Kabupatenh hBulunganh hyangh hditunjuk,h hyangh hakanh hmemberikan
kewenanganh hkepadah hSupervisionh hTeam,h hsebagaih hEngineer
representative untuk menyelesaikan masalah Teknis maupun Kontruktual
yang secara jelas dinyatakan dalam Kerangka Acuan Kerja. Konsultan
akan mempersiapkan schedule kerja guna menunjang terlaksananya
pekerjaan tersebut dengan baik dan demi tercapainya maksud dari
Bidang Bina Marga Dinas Pekerjan Umum Kabupaten Bulungan,
terutama mengenai pengendalian mutu, kuantitas dan waktu serta
efisiensi pekerjaan, serta penyelesaian masalah yang terjadi saat
pelaksanaan pekerjaan. Pada paket ini, Konsultan Pengawas hanya
Hal 4 - 5
Usulan Teknis
Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada Kampung
Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur
bertugas sebagai Field Team. Tugas-tugas dan Kewajiban Team
Pengawas Teknik akan mencakup tapi tidak terbatas pada hal-hal
sebagai berikut :
1.
Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Pengawas
Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan memeriksa
dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang
akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
Pengawasanh hdalamh
alh hmelaksanakanh htugash hpeninjauan
perencanaan teknis dan pengawasan teknis, sehingga pelaksanaan
f
isik dapat diselesaikan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
yang ditentukan dalam dokumen kontrak.
2.
Membantu Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungan dalam mengikutsertakan dan melaksanakan ketentuan
ukum dari dokumen kontrak fisik, terutama masalah hukum yang
menyangkut klaim, perpanjangan waktu pelaksanaan dan lain
sebagainya.
3.
Menyusun File Engineering kondisi awal dan rekayasa lapangan
(kegiatan mana yang diprioritaskan dan mana yang ditunda),
sebagai syarat utama tagihan I pekerjaan Konsultan Pengawas.
4.
Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Pengawas
Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dalam
mengevaluasi usulan perubahan desain, termasuk menyiapkan
Contracth hChangeh hOrderh hdan/atauh Addendum.h hPerubahan-
perubahan atas desain hanya dapat dilaksanakan dengan
persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan serta Pengawas
Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dan disahkan
oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungan.
1.
M
elakukan pengumpulan data dan informasi di lapangan,pemeriksaan
dan investigasi atas masalah khusus atas persoalan yang terjadi
selamah hpelaksanaanh hkonstruksi,h hmisalnyah hketerlambatan
pelaksanaan pekerjaan ataupun hal-hal non teknis lainnya yang
mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, serta
Hal 4 - 6
membuat rekomendasi pemecahannya.
Hal 4 - 7
Usulan Teknis
Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada Kampung
Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur
6.
Membuat himpunan data pengendalian mutu pekerjaan terutama
untuk pekerjaan-pekerjaan utama (Mayor Works), dan bilamana
perlu melakukan tes laboratorium dan lapangan.
7.
Melakukan monitoring, agar pelaksanaan sistem pelaporan dapat
berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar isian yang telah
ditentukan oleh Bidang Bina Marga. Tingkat kecermatan informasi
dan ketepatan serta waktu distribusi pelaporan menjadi perhatian
khusus konsultan.
8.
Memberikan saran kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
serta Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungan yang terkait dengan manajemen pelaksanaan pekerjaan
(Constructionh hManagement),h hsehinggah hpekerjaanh hdapat
dilaksanakan dengan efisien baik, dari segi waktu maupun biaya.
9.
Menyiapkan laporan teknis dan makalah apabila diperlukan
sehubungan dengan masalah yang timbul selama pelaksanaan
pekerjaan.
10.
Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Pengawas
Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dalam
melaksanakan tugas dan kewaji bannya dalam mengendal i kan
pelaksanaan pekerjaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas,
kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik sampai dengan
Serah Terima Pekerjaan Konstruksi agar dapat diselesaikan sesuai
dengan desain, persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang
tercantum dalam dokumen kontrak serta jadwal waktu yang telah
ditentukan.
11.
Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Pengawas
Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dalam
memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang
tercantum dalam dokumen kontrak, terutama sehubungan dengan
pemenuhan kewajiban dan tugas kontraktor.
6.
M
enyiapkan rekomendasi sehubungan dengan Contract Change Order
dan Addendum, sehingga perubahan-perubahan kontrak yang
diperlukanh hdapath hdibuath hsecarah hoptimumh hdengan
Hal 4 - 8
mempertimbangkan aspek dana yang tersedia.
Usulan Teknis
Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada Kampung
Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur
13.
Melaksanakan pengumpulan data lapangan yang diperlukan secara
terinci untuk mendukung peninjauan desain (Review Design),
menyusun perhitungan desain, membuat gambar desain dan
menyiapkanh hsurat-menyurath hkepadah hkontraktorh hsehih hngga
perubahan desain tersebut dapat dilaksanakan.
14.
Melaksanakan pengecekan secara cermat setiap pengukuran
perhitungan volume pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar
pembayaran, setiap pengukuran pekerjaan, perhitungan volume
dan pembayaran didasarkan kepada ketentuan yang tercantum
dalam Dokumen Kontrak.
15.
Melaporkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta
Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan
semua masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan
termasuk keterlambatan pencapaian target fisi k, usaha-usaha
penanggulangan dan tindak turun tangan yang diperlukan.
16.
Melakukan monitoring dan pengecekan secara terus-menerus
sehubungan dengan pengendalian mutu dan volume pekerjaan,
serta menandatangani Monthly Certificate (MC) apabila mutu dan
pelaksanaan pekerjaan telah memenuhi semua ketentuan dan
persyaratan yang telah ditentukan. Konsultan harus
memberitahukan secara
tertulis
kepada
kontraktorhatas
adanya
penyi mpanganpenyi mpangan dari ketentuan dan persyaratan, bai
k mutu, volume bahan, pekerjaan dan copy surat-surat
pemberitahuan tersebut harus disampaikan kepada Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan dan diarsipkan secara baik.
17.
Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawings) yang
diajukan oleh kontraktor konstruksi untuk disahkan oleh Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bulungan dan Pengguna Anggaran Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan.
Hal 4 - 9
13.
M
elakukan pengecekan dan persetujuan atas gambar-gambar
terlaksana (As Built Drawing) yang menggambarkan secara terinci
setiap bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor
sebelum serah terima pertama pekerjaan (PHO), serta membantu
Usulan Teknis
Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada Kampung
Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas Teknis Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan meneruskan gambar-gambar
tersebut kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bulungan.
19.
Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas
Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan menyusun
laporan bulanan tentang kegiatan-kegiatan pelaksanaan pekerjaan
untuk dilaporkan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bulungan.
20.
Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat
laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan
masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan
bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh kontraktor
konstruksi.
21.
Menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan perhitungan
vo
lume pekerjaan (Back Up Data), serta Berita Acara Serah Terima
Pertama pekerjaan konstruksi.
22.
Menyusun Laporan Triwulan (Quartely Report) yang mencakup
laporan kemajuan pekerjaan dan laporan keuangan serta masalah
masalah yang ditemui di lapangan.
23.
Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas
Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dalam
melaksanakan Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over
(FHO), terutama dalam menyusun daftar hkerusakan dan
penyimpangan yang perlu diperbaiki.
24.
Membantu dan bekerja sama dengan Laboratorium Pengujian
Tanah dan Bahan Jalan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Kabupaten
Bulungan, terutama dalam mendapatkan data lapangan yang
lengkap serta pelaksanaan test-test yang diperlukan.
25.
Konsultan harus bekerjasama sepenuhnya dengan pejabat terkait
serta instansi terkait lainnya, sesuai dengan kebijaksanaan dengan
Hal 4 - 10
ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4.3. TANGGAPAN
Tanggapan Terhadap KAK (Kerangka Acuan Kerja) dilakukan sebagai
upaya untuk melengkapi beberapa poin pemikiran yang belum terdapat
didalam
Hal 4 - 11
Usulan Teknis
Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada -
Kampung Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur
KAK. Tanggapan ini akan dibagi kedalam dua bagian yaitu Tanggapan Umum
dan Tanggapan Khusus. Tanggapan Umum akan membahas kepada gambaran
pelaksanaan pekerjaan secara umum, sedangkan Tanggapan Khusus akan
membahas terhadap item-item yang termuat didalam KAK dan akan menjadi
sub bab dalam Usulan Teknis.
Berdasarkan pemahaman terhadap KAK yang telah dilakukan serta
review terhadap Berita Acara Penjelasan Tugas (Aanwijzing), maka Konsultan
telah FXNXS P -P DKDP t VXEDrVt P Dt-It (DIt N-UtDtDr S-N-IjDDr Pengawasan
3
Pembangunan Jalan Pidada - Kampung Baru di Kecamatan Tanjung Palas
Timur[ Namun seperti telah dijelaskan diatas, Konsultan akan menyampaikan
beberapa tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja terutama untuk
kepentingan peningkatan kinerja pada saat pelaksanaan pekerjaan nantinya.
Tanggapan yang akan dikemukakan oleh Konsultan pada dasarnya
untuk memperjelas subtansi dan materi yang akan diuraikan pada KAK, agar
tidak ada permasalahan dan kendala dalam proses pelaksanaannya, sehingga
produk yang dihasilkan dapat optimal dan tentunya dapat diselesaikan dengan
tepat waktu. Dengan demikian, tanggapan yang akan disampaikan Konsultan
ini diharapkan dapat juga menghindarkan dari kesalahan interpretasi yang
dapat merugikan semua pihak. Tanggapan dari Konsultan terhadap Kerangka
Acuan Kerja (KAK) dapat dilihat pada bahasan sub bab berikut.
Secara umum tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja ini disusun
setelah Tim Konsultan mempelajari dan mencermati :
v
Mempelajari Dokumen Seleksi Umum khususnya Kerangka Acuan Kerja
(KAK)
v
Mengikuti Aanwijzing
v
Mempelajari Berita Acara hasil aanwijzing
v
R
eview data-data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait.
4.4. APRESIASI DAN INOVASI
4.4.1 Gambaran Umum
Pada saat ini Indonesia mengalami krisis multi dimensi yang
berkepanjangan terutama pada bidang ekonomi, politik, sosial budaya
dan keamanan.
M
asalah keuangan (krisis moneter) yang masih terasa hingga saat
Hal 4 - 12
ini sangat berpengaruh pada kemampuan pemerintah dalam penyediaan
Hal 4 - 13
Usulan Teknis
Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada Kampung
Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur
dana pembangunan dan hal ini berpengaruh juga pada penyediaan
anggaran untuk penanganan jalan baik jalan nasional, propinsi maupun
jalan kabupaten/kota.
Sejak tahun 2000, direktorat jenderal prasarana wilayah sudah
membatasi program pembangunan jalan baru, penitik beratan program
penangan jalan khususnya jalan nasional adalah pada program
pemeliharaan jalan. Hal tersebut sejalan dengan program pembangunan
nasional yang diamanatkan pada propenas 2000 2004, sebagai berikut
:
Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat
landasan pembangunan berkelanjutan serta mengingat sumber dana
yang terbatas, dalam jangka pendek upaya yang dilakukan adalah
mempertahankan tingkat jasa pelayanan, terutama melalui upaya
pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana umum, agar
permintaan terhadap pelayanan jasa tersebut baik dari masyarakat
maupun dunia usaha dapat dipenuhi.
Hal tersebut juga mengacu pada PP No. 34 tahun 2006 tentang
jalan, pasal 97 ayat (2) yang berbunyi :h Pemeliharaan jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari
semua jenis penang anan jalan.
Gambaran umum tentang kondisi, kemantapan dan jenis
penanganan suatu ruas jalan dapat dilihat pada ilustrasi berikut. Grafik
yang memperlihatkan hubungan antara nilai konstruksi (tingkat
pelayanan) dan masa pelayanan (umur rencana) suatu ruas jalan.
Gambar 4.1. Gambaran Umum Mengenai Kondisi Kemantapan dan
Hal 4 - 14
Jenis Penanganan Jalan.
Usulan Teknis
Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada Kampung
Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur
Suatu ruas jalan yang baru selesai dibangun/ditingkatkan akan
mempunyai suatu nilai pelayanan atau nilai konstruksi tertentu (Po) dan
dengan berjalannya waktu atau sesuai dengan umur rencana-nya, dengan
catatan bahwa pemeliharaan rutin dilakukan secara menerus dengan baik,
tingkat pelayanan ruas jalan ini akan turun sampai dengan (Pt), dimana
pada saat ini pada ruas jalan ini perlu dilakukan peningkatan kembali untuk
menaikkan nilai konstruksinya pada (Po). Penurunan tingkat pelayanan ini
tergantung pada sejumlah factor, antara lain :
R
epetisi beban lalu-lintas
Pemeliharaan
Daya dukung perkerasan
I
klim dan
Faktor lingkungan
Apabila pemeliharaan rutin tidak dilakukan dengan baik atau tanpa pemeliharaan rutin,
kondisi jalan akan menurun dengan sangat cepat sebelum umur rencana
tercapai (kerusakan dini).
Untuk memperbaiki kerusakan dini ini, dibutuhkan suatu penanganan
yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu penanganan
pemeliharaan rutin harus dilakukan secara efisien dan efektif serta tepat
waktu dan berkesinambungan. Hal ini juga untuk mencegah adanya
pengeluaran yang belum pada waktunya (peningkatan sebelum umur
rencana tercapai).
4.4.2 Pola Pemeliharaan Jalan Saat Ini
Direktorat jenderal bina marga, selaku unsur pemerintah yang
bertanggung jawab atas pembinaan jaringan jalan, khususnya jalan
nasional, sampai dengan saat ini menggunakan pola kontraktual dan
Hal 4 - 15
swakelola dalam pelaksanaan pekerjaan penangan jalan.
Khusus untuk pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan, pada umumnya
dilakukan dengan cara swakelola melalui bagian proyek pemeliharaan jalan
dengan memanfaatkan peralatan dari pemeliharaan rutin (UPR). Dari
pengamatan, dinilai bahwa pola swakelola hasilnya dianggap cukup baik
dan sesuai untuk pekerjaan pemeliharaan rutin, disamping dapat dijadikan
sebagai tempat belajar, sekaligus juga dapat digunakan sebagai sarana
Usulan Teknis
Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada Kampung
Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur
untuk meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) bagi para pelaksana
di lapangan.
Untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebut, dan
sejalan dengan pelaksanakan desentralisasi, pemerintah sejak tahun 1990
telah mendistribusikan lebih kurang 9200 fleet peralatan pemeliharan rutin
(UPR) ke daerah-daerah (propi nsi).
4.4.3 Permasalahan Pemeliharaan Jalan
Pada umumnya kerusakan yang terjadi pada jalan adala
Hal 4 - 16
disebabkan beberapa faktor sebagaimana tersebut dibawah ini : Terbatasnya
dana pemeri ntah untuk membiayai penanganan pemeliharaan jalan sesuai dengan
kebutuhannya. Jika dilihat secara kasar, rata-rata tiap provinsi mempunyai 30% km jalan
yang masuk kategori tidak mantap, sementara dana yang dialokasikan untuk menangani
jalan yang tidak mantap tersebut hanya mencukupi panjang jalan tidak lebih dari 15%
-nya termasuk untuk menangani ruas jalan yang umur pelayanannya terlampaui.
Sistem anggaran tahunan, khususnya APBN murni, akan mengakibatkan adanya gap
penanganan jalan. Antara akhir tahun anggaran dan awal tahun anggaran baru, aktivitas
penangan jalan akan terhenti disebabkan oleh dana DIP belum tersedia atau belum cair.
Banyaknya kendaraan, khususnya kendaraan angkutan barang yang bermuatan lebih
besar dari yang diijinkan. Hal ini akan berakibat pada umur rencana jalan akan lebih
cepat dicapai atau jalan akan lebih cepat rusak dari rencana.
Kondisi jalan yang cenderung menurun, khususnya jalan nasional dan jalan propinsi.
Adanya kelemahan dalam menilai hasil pekerjaan, dimana sampai dengan saat ini
sasaran output yang akan dicapai pada suatu pekerjaan jalan belum ditentukan dengan
jelas sehingga para pelaksana (kontraktor) hanya bertanggung jawab pada pencapaian
sasaran input pada saat pemeriksaan dan pengukuran untuk pembayaran, Disamping itu,
desain dan spesifikasi input tidak selalu menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang
diharapkan selama umur rencana.
Hal 4 - 17
Usulan Teknis
Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada Kampung
Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur
Sistem kontrak yang ada selama ini masih menganut masa
pemeliharaan yang relatif pendek. Hal ini tidak memacu pelaksana
(kontraktor) untuk menerapkan quality assurance yaitu kewajiban
memelihara dan memperbaiki segala kerusakan yang terjadi.
4.4.4 Strategi Penanganan Jalan
Untuk mengembalikan kondisi jalan menjadi baik, penanganan jalan harus dilakukan
secara komprehensif, menyeluruh dan simultan untuk semua segmen yang rusak dan
segmen yang memerlukan penanganan pemeliharaan. Penanganan dengan pola ini
tentu memerlukan biaya yang cukup besar tetapi perlu direalisasikan.
Pada segmen-segmen yang rusak berat dimana pondasi jalan dan tanah dasar
(subgrade) telah rusak, penanganan tidak cukup hanya dengan perbaikan atau
peningkatan jalan tetapi perlu penanganan dengan rekonsfruksi total.
Perlu dilakukan koordinasi antar instansi untuk menanggulangi permasalahan muatan
lebih, dimana instansi yang terkait antara lain adalah : Dep. Perindustrian dan
Perdagangan,h hDep.h hKeuangan,h hDep.h hPerhubungan,h hBappenas,h hPemda
propinsi/kabupaten/kota, organda, Kepolosoan Republik Indonesia, dll.
4.4.5 Pola Penanganan Jalan Dimasa Yang Akan Datang
Diperlukan suatu kajian dalam rangka melakukan perbaikan atau
perubahan terhadap pola penanganan yang selama ini dianut. Pola ini harus
menjawab permasalahan yang dihadapi saat ini, antara lain keterbatasan
dana, ketidak kesinambungan pemeliharaan, pencapaian sasaran output.
Jenis dan pola penanganan ini minimal harus dapat memenuhi
Hal 4 - 18
persyaratan sebagaimana tersebut dibawah ini :
a.
Prasarana jalan ditangani secara berkesinambungan sehingga dicapai
suatu standar pelayanan tertentu.
a.
Pelaksanaan pekerjaan menerapkan quality assurance dan
mengembangkan inovasi teknologi & manajemen penanganan yang
efisien dan efektif untuk mencapai standar pencapaian yang ditetapkan
Hal 4 - 19
Usulan Teknis
Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada Kampung
Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur
c.
Pemilikan pekerjaan tidak menanggung beban dan resiko
pemeliharaan setelah masa kontrak selesai.
d.
Dapat membantu pemerintah dalam penyediaan dana tampa
merugikan masyarakat pengguna / pemanfaat jalan.
Dengan memperhatikan persyaratan dan kondisi sebagaimans
tersebut diatas,ada beberapa pola penganan yang dapat diterapkan
dalam penanganan jalan kedepan dimana masih membutuhkan
penyesuaian pada aturan serta perundangan yang ada serta saat ini
sedang dalam pembahasaan, yaitu :
4.4.5.1 Kontrak Tahun Jamak Dana APBN (Multi Years Contract) Kontrak
tahun jamak yang menggunakan APBN murni merupakan kontrak pengadaan barang
dan jasa dalam dalam periode waktu lebih dari 1 tahun (umumnya kurang dari 5 tah
u n).
Jenis kontrak ini, program pelaksanaan pada tahun kedua dan pada tahun tahun
selanjutnya tergantung pada ketersediaan anggaran.
Dimungkinkan menghentikan kontrak setelah tahun pertama apabila anggaran tidak
tersedia.
4.4.5.2 Kontrak Investasi (Investment Contract)
Hal 4 - 20
Jenis kontrak ini termasuk dalam kategori Cost reimbursement Contract
dapat berbentuk:
Cost-Sharing Contract
Cost-plus-Incentive-Fee Contract
Cost-Plus-Award-Fee Contract
Cost-Plus-Fixed-Fee Contract
Masa kontrak berkisar 3 5 tahun, ruang lingkup pekerjaan mencakup :
Penyiapan desain, Pelaksanaan Konstruksi, Pemeliharaan, Pekerjaan Darurat, dan
Penyediaan dana pelaksanaan pekerjaan.
Hal 4 - 21
Usulan Teknis
Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada Kampung
Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur
Pada dasarnya jenis kontrak ini, pemilik hanya menetapkan tingkat pelayanan yang
arus dicapai oleh kontraktor selama masa
kontrak.
4.4.5.3 Kontrak Dengan Dasar Kinerja (Performance Based
Maintenance Contract)
Kontrak Dengan Dasar Kinerja (Performance Based Maintenance Contract,
PBMC) Adalah suatu kontrak yang menggunakan spesifikasi output (kinerja) sebagai
dasar penilaian hasil pekerjaan. Periode kontrak dan pembayarannya dapat
dilakukan selama 5-10 tahun. Ketentuan mengenai output (kinerja) dinyatakan
secara jelas, spesifik, dan dalam format dan dalam obyektif berikut ketentuan -
ketentuan pengukuran kinerjanya.
Pada jenis kontrak ini, semua resiko kerusakan jalan, yang bukan diakibatkan oleh
al yang khusus yang diatur dalam kontrak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab
kontraktor selama masa kontrak.
Kewajiban pemilik pekerjaan adalah melakukan penilaian hasil pekerjaan (dapat
Hal 4 - 22
menunjuk konsultan) yang dicapai dari laporan kontraktor dan/atau dengan
melakukan pemeri ksaan lapangan. Bila kontrator gagal mempertahankan tingkat
pelayanan yang ditetapkan, maka pembayaran dapat ditunda atau dipotong.formula
pemotongan untuk setiap jenis penyimpangan harus ditetapkan dalam kontrak.
4.4.5.3 Kontrak Harga Satuan Dengan Masa Pemeliharaan ytang
Diperpanjang
Jenis kontrak ini merupakan modifikasi dari jenis kontrak
arga satuan yang biasa digunakan dengan mengadakan
perubahan-perubahan sebagai berikut:
M
asa kontrak terdiri dari masa kontruksi dan masa pemeliharaan.
M
asa pemeliharaan diperpanjang dari satu tahun 3-5 tahun.
Hal 4 - 23
Usulan Teknis
Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada Kampung
Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur
Semua resiko kerusakan jalan, sepenuhnya bukan akibat hal yang khusus yang diatur
dalam kontrak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor selama masa
kontrak.
4.4.6 Biaya Pembangunan Transportasi dan Sumber-sumber Pembiayaan
Biaya pendanaan total transportasi jalan raya terdiri atas biaya
prasarana jalan (Infrastructure Cost) dan biaya pengguna jalan (Road
User Cost). hBiaya prasarana jalan adalah biaya pembangunan,
peningkatanh hdanh hpemeliharaanh hjalanh h(termasukh hbiaya-biaya
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian / pengawasan). Biaya
tersebut biasanya ditanggung oleh pemerintah dan terdiri atas berbagai
jenis pendanaan, yaitu pendanaan jalan nasional, pendanaan jalan
provinsi, pendanaan jalan kabupaten, pendanaan jalan kota, pendanaan
jalan tol, dan pendanaan pemeliharaan jalan.
Penyediaan dana pemeliharaan jalan pada dasarnya menjadi
tanggung jawab pemerintah. Terdapat dua sisi dalam pemeliharaan
jalan, yaitu besarnya tuntutan pelayanan masyarakat dan kemampuan
pendanaan pemerintah yang terbatas. Hal ini memerlukan keterlibatan
masyarakat kendaraan bermotor dalam Dana Pemeliharaan Jalan yang
berdasarkan pada tarif pelayanan (fee for service basis). Pemeliharaan
jalan berperan penting dalam mengurangi tingkat kerusakan jalan dan
juga mengurangi Biaya Operasi Kendaraan (BOK). Pemeliharaan jalan
yang baik dan rutin dapat memperpanjang umur pelayanan jalan karena
dapat menunda kerusakan jalan seperti terlihat dalam siklus kondisi
jalan yang ditunjukkan dalam Gambar 4.2.
Hal 4 - 24
Usulan Teknis
Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada Kampung
Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur