8/14/2019 c. Bab III Tanggapan Terhadap Kak

1/4

III - 29

3.1. TANGGAPAN PADA ISI KAK

Setelah membaca dan mendalami isi KAK tentang Rencana Induk Persampahan

Kabupaten Nunukan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kepersihan, Pertamanan dan Pemadam

Kebakaran Pemerintah Daerah kabupaten Nunukan, Tahun Anggaran 2013, maka dapat di

komentari sebagai berikut:

1) Secara umum, isi dapat dimengerti sebagai acuan untuk mengerjakan Rencana

Induk Persampahan Kabupaten Nunukan, dengan pelbagai deskripsi tentang

persyaratan/kriteria untuk pendataan, proses, dan produk rencana induk.

2) Arahan bentuk produk terbaca dalam bab IV Ruang Lingkup Studi / Tahapan

Kegiatan, yang secara rinci di deskripsikan, semenjak dari pengumpulan data

sampai pola produknya.

3) Kalimat-kalimat terbaca jelas dan memakai kosakata bahasa Indonesia yang mudah

dimengerti atau komunikatif.4) Aspek materi yang dimaksud dengan rencana induk persampahan masih perlu

diperluas, karena persampahan menjadi bagian dari pembangunan sistem sanitasi

permukiman-perkotaan, yang menyangkut domain pengadaan air bersih,

pengelolaan dan penataan instalasi air limbah, pengelolaan dan penataan

persampahan dan pengelolaan dan penataan drainase permukiman.

5) Dalam Latar Belakang juga perlu dijelaskan tentang kebijakan Perserikatan Bangsa

Bangsa tentang target milennium development goals 2015 (MDGs 2015) bahwa

akses sarana sanitasi hendaknya menjangkau 50% penduduk miskin,6) Selanjutnya juga dijelaskan bahwa target nasional penanganan persampahan

adalah bagian dari kebijakan nasional sanitasi dan menjadi bagian dari target

penanganan secara mondial.

RREENNCCAANNAAIINNDDUUKKPPEERRSSAAMMPPAAHHAANN

KKAABBUUPPAATTEENNNNUUNNUUKKAANN22001144--22002244

BAB III

TANGGAPAN TERHADAP K.A.K.

8/14/2019 c. Bab III Tanggapan Terhadap Kak

2/4

III - 30

7) Bahwa dalam materi KAK telah disinggung dari pelbagai aspek: geografi/tata ruang,

birokrasi dan kelembagaan, ekonomi dan keuangan, pengembangan SDM, fisik

teknis, namun perlu disusun sebagai pembahasan kronologis.

8) Dalam KAK belum dijelaskan tentang aspek pengelolaan/ pengendalian dampak

serta pemulihan lingkungan.

9) Juga perlu penjelasan aspek perundang-undangan pokok yang mengatur

pembangunan sanitasi khususnya persampahan, sehingga acuan dalam isi KAK

menjadi tegas.

10) Urutan isi dalam KAK perlu ditata dalam sistematika yang sistemik atau secara lebih

terstruktur, sehingga laju baca menjadi lancar, berjalan dari aspek umum ke aspek

operasional.

11) Isi KAK terlalu banyak menjelaskan tentang mekanisme teknis sehingga dalam

beberapa hal membingungkan dalam menghubungkannya, yang semestinya KAK

hanya menguraikan acuan yang bersifat umum (catatan: seharusnya penjelasan

teknis menjadi upaya konsultan untuk mendapatkan referensinya dan mengusulkan

dalam usulan teknis dan Laporan Pendahuluan)

12) Dalam bab-bab KAK belum dicantumkan bentuk dan isi dalam usulan teknis,

penawaran biaya dan administrasi,

13) Dalam KAK juga belum dicantumkan persyaratan perusahaan konsultan selaku

pengguna jasa: domisili, kompetensi pekerjaan, dan legalitas.

14) di Bab VI untuk Team Leader bisa diganti istilah gelar Magister Ilmu Lingkungan

(MSi), atau bisa digantikan dengan gelar Magister Planologi (MT), atau Master of

Urban and Regional Planning (MURP), atau Magister Geografi Perencanaan

Wilayah (MSi) atau Magister Kesehatan (MKes) dengan kualifikasi senior dan

pengalaman minimal 7 tahun, memiliki pengalaman dalam pembuatan master plan

sanitasi (catatan : bahwa dalam program S2 dan S3 tentang lingkungan di PTN

disebut program Magister Ilmu Lingkungan atau Doktor Ilmu Lingkungan dengan

program studi manajemen lingkungan dan teknik lingkungan)

15) Khusus dalam penyediaan tenaga ahli di Bab VI, perlu dimasukan tenaga ahli

kelembagaan , yang berasal minimal S1 Ilmu Hukum (SH) atau Ilmu Adminstrasi

Negara (SSos), karena menjadi penelaah aspek SOTK (Struktur Organisasi dan

Tata Kerja), hukum dan mekanisme pengorganisasi pekerjaan.

16) Dalam USTEK perlu dicantumkan daftar pengalaman pekerjaan 5 tahun terakhir

bagi perusahaan konsultan dan tenaga ahli.

8/14/2019 c. Bab III Tanggapan Terhadap Kak

3/4

III - 31

3.2. TANGGAPAN PADA SISTEMATIKA KAK

Untuk menuntun laju baca yang sistemik, maka diusulkan perombakan terhadap sistematika

KAK, sesuai dengan tabel dibawah.

USULAN ISI KAK

NO POKOK BAHASAN KETERANGAN

1. Judul Nama pekerjaan,

Pemilik dan alamat instansi

Nama pejabat pembuat komitmen (PPK)

2. Latar Belakang Implementasi program mdgs PBB dan Indonesia

Target pembangunan sanitasi di Indonesia

Target pembangunan sanitasi dan persampahan diProvinsi Kalimantar Timur dan Kabupaten Nunukan

3. Maksud, Tujuan danSasaran

Maksud Tujuan

Sasaran

4. Ruang Lingkup: Pembatasan Lokasi pekerjaan

Pembatasan pembahasan Rencana Induk

5. Pagu Biaya Rp. 500.000.000,00

6. Isi / uraian singkatPekerjaan

Posisi terhadap dokumen lain terkait dan Isi pokokpekerjaan Rencana Induk Persampahan

Isi pada tahap pendahuluan

Isi tahap Analisis dan Sintesis

Isi Tahap Perencanaan Induk Persyaratan, kriteria dan standart perencanaan

persampahan

7. Penjelasan tentangpelaksanaan Lelangpekerjaan

Aanwijing

Mekanisme Lelang dan Kontrak

Isi Dokumen Administrasi

Isi Dokumen Usulan Teknis

Isi Dokumen Penawaran Biaya

Cara pembungkusan dan pembukaan dokumen

8. Bentuk Pelaporan Jenis Buku dan kelengkapan laporan produk

Jumlah .

Penyajian jilidan pelaporan.

Tata tulis standart, pencantuman gambar dan peta.

Forum presentasi laporan.

9. Persyaratan Konsultan Keterangan bahwa konsultan pemegang kualifikasiditingkat daerah provinsi/kabupaten

Perlunya menjelaskan domisili konsultan di kotaNunukan.

8/14/2019 c. Bab III Tanggapan Terhadap Kak

4/4

III - 32

10. Persyaratan Tenaga Ahli Bukti Kualifikasi tenaga ahli

Kewenangan tenaga ahli

11. Waktu Kerja Tanggal Undangan aanwijing

Lama Waktu kerja

Cek lis waktu tahapan pelelangan, kontrak dan

penyelesaian pekerjaan. Tanggal penyerahan dokumen lelang, tempat dan jam.

12. Penutup Legitimasi dan PPK.

Daftar nama pendamping/tim teknis.

Sumber: Analisis konsultan