View
502
Download
256
Category
Preview:
Citation preview
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
1/125
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
2/125
::;; :; , c.; I 4" """W,C(I ' , , ' I Lr+ tUt-.I O f .-'\ . . . ,
C.
I
LISENSI ATAUWARALABA
Suatu Panduan Praktis
GUNAWANWIDJAJA
-'._- --ILT:o< PERPUST,\ K FA ~ t L T ; ~ HUKUMU" IIVr;J)Si ... -, ." 't .. . I, ..1 ,.,1., '_-n \.
s S ,L'l :::: iJ /4 tJ \_" )', f,"; '::t tJ/\y 0 G v ., K A ~ T
\DDivisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo PersadaJAKARTA
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
3/125
Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDD
WUAYA, Gunawan
Lisensi atauwaralaba: suatupanduan praktislGunawan Widjaja.
Ed. 1.,Cet,2.-Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2004.
viii, 280him., 21cm.
Bibliografi: him. 113
ISBN 979-421-885-5
1. Perjanjian lisensi-i-Aspekhukum
I. Judul Il, Seri
343.07
Hakcipta2002, padaPenulis
Dilarang mengutip sebagian atauseluruh isi
bukuinidengan earnapapun, termasukdengan earn
penggunaan mesin fotokopi , tanpaizinsahdaripenerbit
Cetakan pertama,Februari 2002
Cetakan kedua, April 2004
2002.0685 RAJGunawan WidjajaUSENSI ATAUWARALABA: Suatu Panduan Praktis
Hakpenerbitan padaPTRajaGrafindo Persada, Jakarta
Disain Cover olehRahmatika
DicetakdiFajarInterpratama Offset
PTRajaGrafindo Persada
JI.Pelepah Hijau IVTN.I. No. 14-15
Kelapa Gading Permai
Jakarta 14240
TellFax : 4520951-4529409
E-mail : rajaperstsindo.net.id
Http ://www.rajawaiipers.com
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
4/125
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas selesainya Buku Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan
Praktis. Ucapan terima kasih juga tidak lupa penulis ucapkankepada PT RajaGrafindo Persada, yang kembali bersedia untuk
menerbitkan buku ini sebagai pelengkap atau supplemen dari dua
buku kami terdahulu,yaitu buku SeriHukum Bisnis:Lisensi, dan Seri
Hukum Bisnis: Waralaba.
Dalam buku Seri Hukum Bisnis: Lisensi, dan buku SeriHukum
Bisnis: Waralaba para pembaca disodorkan konsep dan konsepsi
dasar Iisensi dan waralaba, secara terpisah, sebagai bentuk-bentuk
pengembangan usaha (secara internasional) yang lebih moderat dan
menguntungkan dibanding sekadar hanya melakukan kegiatan
ekspor impor dan imbal beli secara tradisional. Melalui kedua
bentuk pengembangan usaha tersebut, yaitu Iisensi dan waralaba,
pengusaha memastikan dirinya memperoleh imbalan usaha yang
jauh lebih baik dan lebih besar, dengan tanpa melibatkan "investasi"
yang lebih besar lagi. Sebagai pelengkap dan untuk memperoleh
pemahaman yang lebih menyeluruh , khususnya dalam bentuk
implementasi dari konsep dan konsepsi Iisensi dan waralaba yang telah
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
5/125
VI LisensiatauWaralaba:Suatu PengantarPraktis
dijelaskan dalam kedua buku tersebut, dihadirkanlah buku ini yang
memberikan petunjukpraktis pembentukan dan penyusunan perjanjianpemberian lisensi dan perjanjian pemberian waralaba menurut
ketentuan hukum negara Republik Indonesia. Meskipun tidak spesifik
Indonesia, contoh perjanjian pemberian lisensidan perjanjian pemberian
waralaba yang diperoleh dari situs aslinya (Microsoft, W@P, dan Cityof
Pittsburgh) diharapkan dapat memberikan contoh konkret perjanjian
pemberian lisensi dan perjanjian pemberian waralaba.
Memiliki kedua buku Seri Hukum Bisnis, tentang Lisensi dan
Waralaba tanpa merriiliki buku ini rasanya kurang klop; dan seba-
liknya, sebagai kelanjutan, pelengkap atau supplemen dari kedua
buku Seri Hukum Bisnis tersebut, pemahaman akan buku ini akan
terasa sangat hambar tanpa didahului pengetahuan akan konsep dankonsepsi dasar dari lisensi dan waralaba itu sendiri. Dengan memiliki
buku ini bersama-sama dengan buku Seri Hukum Bisnis, tentang Lisensi
dan Waralaba, para pembaca sekalian akan mempunyai pengetahuan
yang komprehensif dan wawasan yang jernih tentang lisensi dan
waralaba. Bagi para pengusaha, pemahaman yang menyeluruh
tersebut akan sangat bermanfaat dalam melakukan pengembanganusaha melalui lisensi dan atau waralaba diIndonesia, secara optimum.
Akhir kata penulis berharap, agar buku ini dapat memberikan
manfaat yang optimum bagi kalangan usahawan Indonesia yang ter
libat secara langsung dalam dunia bisnis lisensi dan atau waralaba,
para akademisi, dan mereka yang tertarik dengan kegiatan usaha da-
lam bentuk lisensi dan atau waralaba. Sumbang saran dan kritik pem-
baca sekalian sangatlah diharapkan untuk menyempurnakan buku
ini lebih lanjut.
Jakarta, medio November 2001
Gunawan Widjaja
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
6/125
DAFTARISI
VII
KATA PENGANTAR V
BABI PENDAHUlUAN i
BABII KONSEPSI USENSI DAN WARALABA 9
A. Pengertian Iisensi 9
B. Makna dan Pengertian Franchise (Waralaba) 14
BAB III PENGATURAN USENSI DALAM HUKUM
POSITIF DI INDONESIA 21
A. Pengaturan Lisensi dalam Undang-Undang Rahasia
Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu 23
B. Pengaturan Iisensi dalam Undang-Undang Merek 30
C.Pengaturan Iisensi dalam Undang-Undang Paten
35
D. Pengaturan Iisensi dalam HakCipta 42
BABN PENGATURAN WARALABA DALAM HUKUM POSITIF
DI INDONESIA 43
A. Pengantar 43
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
7/125
VIII LisensiatauWaralaba:Suatu PengantarPraktis
B. Waralaba Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 16
Tahun 1997 tanggal18 ]uni 1997 tentang Waralaba 48
C. Waralaba Menurut Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:
259/MPPlKepl7/1997 tanggal30 ]uli 1997 ten tang
Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran
Usaha Waralaba 55
BABV USENSI ATAUWARALABA - BERBAGAI PERTIMBANGAN 61
A. Menyusun dan Membuat Perjaniian Ilsensi atau
Waralaba 61
B. Pembuatan dan Penyusunan Perjanjian Waralaba 80
C. Iisensi atau Waralaba 101BAB VI PENUTUP 107
A. Kesimpulan 107
B. Saran 111
DAFfAR PUSTAKA
IAMPIRAN 1
Microsoft licensing Product Use Rights
IAMPIRAN2
license Agreement W@P
IAMPIRAN3
Franchise Agreement between the City ofPittsburgh
&AT&T Cable Services
113
123
186
196
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
8/125
1
1PENDAHULUAN
Warren J. Keegen dalam bukunya Global Marketing Manage-
ment (Keegen, 1989: 294) mengatakan bahwa pengembangan usaha
seeara internasional dapat dilakukan dengan sekurangnya lima ma-
cam eara:
1. dengan eara ekspor,
2. melalui pemberian lisensi;
3. dalam bentukfranchising (waralaba);
4. pembentukan perusahaan patungan (jointventures);5. total ownership atau pemilikan menyeluruh, yang dapat di-
lakukan melalui direct ownership (kepemilikan langsung)
ataupun akuisisi.
Ekspor merupakan salah satu bentuk internasionalisasi produk
atau jasa yang paling sederhana tanpa melibatkan diri seeara lang-
sung dan mendalam dengan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik
dari negara tujuan ekspor. Seperti dijelaskan dalam buku SeriHukum
Bisnis: TransaksiBisnisInternasional-EksporlmpordanImbalBeli
(Widjaja dan Yani, 2000) kegiatan ekspor pada dasarnya merupakan
kegiatan jual beli yang dilakukan seeara internasional. Agak berbeda
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
9/125
2 LisensiatauWaralaba: Suatu PengantarPraktis
dengan kegiatan jual beli pada umumnya, jual beli secara Interna-
sional ini melibatkan berbagai macam instrumen, sarana, dan lembaga
lainnya. Semua ini diperlukan agar, baik penjual (eksportir) maupun
pembeli (importir) mendapatkan hak-hak mereka secara layak seba
gaimana mestinya.
Bagi pemilik usahalpengusaha, adakalanya kegiatan ekspor ini
tidak mendatangkan keuntungan yang optimum. Hal ini dapat terjadibaik karena faktor-faktor teritorial yang berdampak ekonomis
maupun faktor-faktor yang bersifat politis. ]auhnya jarak yangharus
ditempuh oleh suatu produk dari negara asal menuju pada negara
tujuan adakalanya meningkatkan baik faktor biaya maupun faktor
risiko tidaksampainya produkyang diekspor ke negara tujuan. Faktor
biaya pengiriman yang cukup mahal dari negara asal menuju negaratujuan ekspor kadangkala mernbuat produk yang diekspor kurang
dapat bersaing dengan produk sejenis yang dihasilkan oleh produ
sen-produsen yang berasal dari, baik negara tujuan itu sendiri rnau
pun negara sekitarnya. Faktor risiko yang disebutkan belakangan,dari sudut pemasaran, merupakan hal yang boleh dikatakan sangat
buruk. Meskipun secara finansial, eksportir tidak dirugikan, namun
dalam distribusi produk ia sudah mengalami kemunduran . Hilangnya
barang atau produkeksportir dalam pasar (luar negeri) tentunya akan
segera diisi oleh produk lainnya yang sejenis, dan ini berarti hilang
nya kesempatan bagi eksportir untuk mengembangkan usahanya
(Widjaja, 2001: 2).
Pembentukan perusahaan patungan untuk memproduksi ba
rang atau jasa yang dihasilkan melahirkan risiko yang cukup besar
bagi seorang pengusaha, khususnya yang berhubungan dengan
masalah sosial politik dari negara di mana investasi akan dilakukan.
Demikian juga halnya investasi langsung (direct invesment) dan
akuisisi bisnis hanya mungkin dan akan dilakukanjika secara ekonomis,
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
10/125
Pendahuluan 3
sosial, dan politis dimungkinkan . Nasionalisasi, mungkin kata inilah,
yang senantiasa menghantui pengembangan usaha dalam bentuk
pendirian perusahaan, baik dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama maupun perusahaan yang dikuasai seluruhnya. Selain nasionali
sasi, adakalanya struktur budaya dan aturan hukum yang berlaku
(cultural andlegal constraint) juga dapat menyulitkan dilakukannya
investasi Iangsung dan akuisisi bisnis oleh seorang pengusaha (Widjaja,
2001: 2-3).
Sebagai alternatifupaya untukIebih mendekatkan diri pada kon
sumen dinegara tujuan, serta untuk mengurangi dampakbiaya trans-
portasi ekspor yang tinggi, serta risiko hiIangnya produkdari pasaran
sebagai akibat risiko transportasi dan embargo yang mungkin dilaku
kan secara politis, maka mulailah diupayakan untuk mengembangkan
suatu bentuk usaha baru yang dikenal dengan nama lisensi (Widjaja,2001: 3). Secara umum dalam Black's Law Dictionary, lisensi ini
diartikan sebagai "Apersona!priVilege to do some particularactor. if "senes 0 acts... .
atau
The permission by competent authority to do an actwhich, without
such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise
wouldnotallowable.
Artinya, lisensi adaIah suatu bentuk hak untuk melakukan satu
atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh me
reka yang berwenang daIam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut,
maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakanyang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan
hukum (Widjaja, 2001: 3).
MelaIui lisensi, pengusaha memberikan izin kepada suatu pihak
untuk membuat produk yang akan dijual tersebut. Izin untuk mem-
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
11/125
4 Lisensi atauWaralaba:Suatu PengantarPraktis
buat produk tersebut bukan diberikan dengan curna-curna. Sebagai
imbalan dari pembuatan produk dan atau biasanya juga meliputi hakuntuk menjual produk yang dihasilkan tersebut, pengusaha yang
memberi izin memperoleh pembayaran yang disebut dengan nama
royalty. Besarnya royalti ini selalu dikaitkan dengan banyaknya atau
besarnya jumlah produk yang dihasilkan dan atau dijual dalam suatu
kurun waktu tertentu (Widjaja, 2001: 3).
Warren]. Keegen (Keegen, 1989: 296) menyatakan bahwa biaya
pemberian lisensi ini tidakbesar, dan karenanya dapat meningkatkan
penjualan dan keuntungan perusahaan seeara lebih optimal. Meski
pun demikian, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah bagi seorang
pengusaha yang ingin melebarkan dan mengembangkan sayap usaha
nya melalui pemberian lisensi ini. Pemberian lisensi harus dilakukan
seeara selektif agar dapat tereipta suatu sinergi yang optimum (Wi-
djaja, 2001: 4).
Memang tidak dapat disangkal dengan kemampuan teknologi
dan pengetahuan (knowbow) yang unik, dan biasanya sedikit lebih
maju atau inovatif, pengusaha dapat dengan mudah menawarkan
kelebihan kemampuannya tersebut kepada pihaklain untukmenjalankan usahanya. Namun bukan hal itu yang menjadi sorotan, menurut
Keegen potensi mitra usaha yang diberikan lisensi merupakan kunci
utama keberhasilan suatu bentuk lisensi. Pemberian izin penggunaan
teknologi dan atau pengetahuan saja dalam banyak hal masih dirasa
kan kurang eukup oleh kalangan usahawan, khususnya bagi mereka
yang berorientasi internasional. Bagi mereka konsumen di manapunberada harus dapat mengenali keberadaan mereka. Oleh karena itu,
suatu kesamaan dalam segala wujud dan segi mulai dipikirkan. Me
reka tidak hanya bieara soal teknologi atau pengetahuan yang sama
yang dipergunakan untuk membuat produk yang dihasilkan, me
lainkan juga suatu eitra (image), pesona, eara-eara menghadapi
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
12/125
Pendahuluan 5
konsumen hingga pada penampilan yang serupa dan harga yang
hampir seragam. Pemberian lisensi kemudian berkembang dari
hanya bentuk lisensi teknologi menjadi lisensi dalam berbagai maeam
bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya, termasuk-di dalamnya
lisensi atas merek dagang, hak cipta, desain industri, bahkan juga
rahasia dagang (Widjaja, 2001: 4).
Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak, yang semen
tara dapat bersifat eksklusif maupun bersifat noneksklusif. Pemberian hak ini kemudian dirasakan tidak eukup, jika Pemberi Lisensi
bermaksud untukmelakukan "penyeragaman total", yang tidak
hanya dalam bentuk hak, tetapi juga kewajiban-kewajiban untuk
mematuhi dan menjalankan segala dan setiap perintah yang dikeluar
kan , termasuk sistem pelaksanaan operasional kegiatan yang
diberikan Iisensi tersebut. Untuk itu maka mulai dikembangkanlahFranchise (waralaba) sebagaialtematifpengembangan usaha,khususnya
yang dilakukan seeara intemasional dan world wide. Sebagaimana
halnya pemberian Iisensi, waralaba ini pun sesungguhnya meng
andalkan pada kemampuan mitra usaha dalam mengembangkan dan
menjalankan kegiatan usaha waralabanya melalui tata eara, proses
serta suatu code ofconduct dan sistem yang .telah ditentukan oleh
pengusaha Franchisor. Dalam waralaba ini dapat dikatakan bahwa
sebagai bagian dari kepatuhan mitra usaha terhadap aturan main
yang diberikan oleh pengusaha Franchisor, maka mitra usaha
diberikan hak untuk memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual
dari pengusaha Franchisor, baik dalam bentuk penggunaan merek
dagang, merek jasa, hak eipta atas logo, desain industri , paten
berupa teknologi, maupun rahasia dagang. Pengusaha Franchisor
selanjutnya memperoleh imbalan royalti atas penggunaan Hak
atas Kekayaan Intelektual mereka oleh Penerima Waralaba (Widjaja,
2001: 4-5).
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
13/125
6 Lisensiatau\Varalaba:Suatu PengantarPraktis
Demikianlah dapat kita lihat bahwa ternyata lisensi dan wara-
laba dapat dipergunakan oleh pengusaha untuk mengembangkan
usahanya secara tanpa batas (borderless) kemana pun juga ke seluruh
bagian dunia. Namun demikian, ada satu hal yang oleh Keegen
dikatakan perlu mendapat perhatian yang lebih saksama dari
seorang pengusaha yang akan memberikan lisensi dan atau waralaba,
yaitu masalah ketentuan hukum yang berlaku di negara di manalisensi atau waralaba akan diberikan atau dikembangkan. Menurut
Keegen adakalanya Penerima Iisensi atau Franchise dapat beralih
"wujud" dari mitra usaha menjadi kompetitor. Hal ini merupakan
suatu ancaman yang tidak pelak sangat merugikan kepentingan
pengusaha yang akan mengembangkan usahanya dalam bentuklisensi
atau waralaba (Widjaja, 2001: 5).Pada sisi lain, seorang atau suatu pihak Penerima Iisensi atau
waralaba yang menjalankan kegiatan usaha sebagai mitra usaha Pern-
beri Iisensi atau waralaba menurut ketentuan dan tata cara yang
dlberikan, juga ~ e m _ ~ ~ l u ~ a ~ kepastian bahwa kegiata_n usaha yangsedang dijalankan olehnya tersebut memang sudah benar-benar
teruji dan memang merupakan suatu produk yang disukai oleh
m ~ y a r a ~ ~ e ~ ~ _dapat mernberikan suatu manfaat (finansial)baginya. Ini berarti lisensi dan waralaba sesungguhnya hanya
memiliki satu aspek yang didambakan baik oleh pengusaha Pemberi
Iisensi atau waralaba maupun mitra usaha Penerima Iisensi dan
Franchise, yaitu masalah kepastian dan perlindungan hukum (Widjaja,2001: 5).: .. ._ .
p_e!1gan demikian maka sesungguhnya seorang pengusaha diha-d E R ~ a _ p a d ~ d . I , l ~ ~ p . i J j h a l } investasi tidak.langsung,..yaitu lisensi atauwaralaba. Mana yang akan dipilih dan dipergunakan sebagai metode
pengembangan usaha sangat bergantungpada iklim hukum yang
berlaku di suatu negara. Ini berarti seorang pengusaha yang akan
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
14/125
Pendabuluan 7
mengembangkan usahanya di Indonesia, melalui lisensi atau wara-
laba, harus memperhatikan dengan cermat dan saksama, bagaimana
ketentuan hukum yang ada di negara Republik Indonesia, yangmengatur mengenai lisensi dan waralaba. Pengaturan hukum yang
berbeda akan membawa kepada konsekuensi ekonomis yang juga
mungkin akan berbeda. Atas dasar pemikiran tersebut maka rasanya
perlu bagi para pengusaha tersebut untuk mengetahui secara jelas
bagaimana sesungguhnya pengaturan mengenai lisensi dan waralaba
diIndonesia.
Buku ini, yang terdiri dari enam bab diharapkan dapat menja-
wab pertanyaan tersebut dan memberikan pedoman praktis bagi
kalangan usahawan dalam memilih dan menentukan bentukpengem
bangan usaha di Indonesia yang hendak ditempuh "Iisensi atau
Waralaba ". Bab perrama merupakan bab pendahuluan memberikangambaran umum mengenai bentuk-bentuk, pengembangan usaha
(secara intemasional) yang dapat ditempuh oleh setiap pengusaha
yang bermaksud untuk melakukan pengembangan usahanya, dari
bentuk yang paling .konvensional hingga penyertaan langsung. Bab
kedua menjelaskan mengenai konsepsi lisensi dan waralaba, sebagai
suatu bentuk pengembangan usaha. Bab ketiga menguraikan ke-tentuan yang mengatur mengenai lisensi di Indonesia. Bab keempat
menjelaskan mengenai pengaturan waralaba di Indonesia. Bab
kelima yang merupakan tema sentral tulisan ini menjabarkan proses
pembuatan dan penyusunan suatu perjanjian lisensi dan perjanjian
waralaba menurut ketentuan hukum negara Republik Indonesia.
Selanjutnya dalam bab kelima ini juga akan dijelaskan perbedaandalam pembuatan dan penyusunan perjanjian lisensi dan perjanjian
waralaba yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang ber
maksud mengembangkan usahanya di Indonesia. Perbedaan
perbedaan menurut hukum tersebut, dengan segala konsekuensinya
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
15/125
8 lisensi atauWaralaba:Suatu PengantarPraetis
diharapkan dapat menjadi dan merupakan pertimbangan pokok
dalam memilih bentuk ''Lisensi atauWaralaba" agar nantinya tidakterjebak dalam sistem hukum yang berlaku. Bab keenam yang meru-
pakan bab penutup akan memberikan kesimpulan dan saran yang
diharapkan dapat bermanfaat bagi praktikdunia usaha.
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
16/125
9
2
KONSEPSI LISENSI DAN
WARALABA
A. PENGERTIAN LISENSI
Seperti telah disebutkan dalam Bab I Buku ini, dalam Black's
law Dictionary lisensi ini diartikan sebagai
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
17/125
10 lisensiatauWaralaba:Suatu PengantarPraktis
technology toanotherfirm': dapat kita tariksuam kesimpulan bahwamakna lisensi secara tidak langsung sudah bergeser ke arah "penjual-an'; izin (privilege) untuk mempergunakan paten, hak atas merek
(khususnya merek dagang) atau teknologi (di luar perlindungan
paten =rahasia dagang) kepada pihaklain (Widjaja, 2001:7-8). Sampaisejauh ini pun sesungguhnya lisensi masih dikaitkan dengan kewe
nangan dalam bentukprivilege tersebut yang diberikan oleh negara
untuk menggunakan dan memanfaatkan paten, rahasia dagangmaupun teknologi tertentu. Dengan rumusan tersebut pun dapat
kita tarik suatu kesimpulan bahwa lisensi merupakan hakprivilege
yang bersifat komersial, dalam ani kata memberikan hak dan
kewenangan untuk memanfaatkan paten maupun merekdagang atau
teknologi yang dilindungi secara ekonomis.
Pihak yang "rnenjual" atau memberikan lisensi tersebut dise-
but dengan nama Licensor (atau Pemberi Lisensi), dan pihak yang
menerima lisensi disebut dengan nama Licensee (atau Penerima
Lisensi). Dalam Black's LawDictionaryLicensoradalah "Theperson
who gives orgrants a license': dan Licensee adalah "Person towhoma license hasbeen granted".
Jika kita coba lihat pengertian lain tentang Lisensi, seperti
misalnya yang dirumuskan dalam Law Dictionary karya PH Collin,
dimana Lisensi didefinisikan sebagai:
Official documentwhich allows someone to do something orto use
something;
Permission given bysomeone to do something which wouldother-
wise be illegal.
Tampak bahwa ternyata rumusan yang diberikan tidak jauh berbeda
dari yang diberikan dalam Black's Law Dictionary sebagaimana
telah kita bahas di atas, Rumusan tersebut pun lebih menekankan
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
18/125
KonsepsiLisensidanIVaralaba 11
pada pemberian izin dalam bentuk dokumen (tertulis) untuk me-
lakukan sesuatu atau untuk memanfaatkan sesuatu, yang tanpa izin
tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak sah atau tidak diper-
kenankan oleh hukum.
Selanjutnya dalam Law Dictionary karya PH Collin tersebut
dapat kita temukan lagi suatu pengertian yang berhubungan dengan
Iisensi, yaitu LicensingAgreement, yang diartikan sebagai "Agreement
where aperson isgranteda license to manufacture something ortouse something, butnotanoutrightsale".
Dari pengertian yang diberikan tersebut dapat kita lihat bahwa
ternyata pengertian Iisensi pun mengalami perluasan ke dalam ben-
tukizin untukmemproduksi atau untukmemanfaatkan sesuatu, yang
tidak atau bukan merupakan suatu bentukpenjualan lepas.
]ika kita lihat pengertian Licensing yang diberikan oleh Betsy-
Ann Toffler dan]ane Imber dalam Dictionary ofMarketing Terms,
di mana Licensing diartikan sebagai: .
Contractual agreement between two business entities in which li-
censorpermits the licensee to use a brand name, patent, orother
proprietary right, inexchangeforafee orroyalty.
Licensing enables the licensor to profitfrom the skills, expansion
capital, orother capacity ofthe licensee.
Licensing is often usedby manufacturers to enterforeign marketsinwhich they have noexpertise.
The licensee benefitsfrom the name recognition andcreativity ofthelicensor.
kita dapat mengatakan bahwa Iisensi, dalam pengertian yang lebih
lanjut senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian (kontrak tertu-
lis) dari Pemberi Lisensi dan Penerima Usensi. Perjanjian ini sekaligus
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
19/125
12 Lisensi atauWaralaba: Suatu PengantarPraktis
berfungsi sebagai dan merupakan bukti pemberian izin dari Pemberi
Lisensi kepada Penerima Lisensi untuk menggunakan nama dagang,
paten atau hak milik lainnya (Hak atas Kekayaan Intelektual). Pem
berian hak untuk memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual ini
dlsertai dengan imbalan dalam bentuk pembayaran royalti oleh
Penerima Lisensi kepada Pemberi Lisensi.
Rumusan tersebut melihat dua sisi keuntungan yang diperoleh,baik dari sisi Pemberi Lisensi maupun Penerima Lisensi. Bagi Pemberi
Lisensi, dikatakan bahwa lisensi memungkinkan Pemberi Lisensi un
tukmemperoleh manfaat dari keahIian, modal, dan kemampuan
Penerima Lisensi, sebagai mitra usaha yang mengembangkan usaha
yang dimiIiki oleh Pemberi Lisensi. Selanjutnya Penerima Lisensi
dapat memanfaatkan nama besar dari Pemberi Iisensi serta Hak atasKekayaan Intelektual dan kretivitas Pemberi Lisensi, tanpa Penerima
Lisensi sendiri harus mengembangkannya dari awal. ]adi dari sini
diharapkan dapat tercipta sinergi keduanya.
Wilbur Cross dalam Dictionary of Business Terms tidak
memberikan rurnusan dari Lisensi, namun dikatakan bahwaLicensing
Agreementadalah:
A contractpermitting one party to ensure one ormore operations
ofanotherparty, such as manufacturing, selling, orservicing, in
consideration formonetary remuneration orother benefit, asspecified.
Pengertian ini boleh dikatakan sejalan dengan pengertian yangdiberikan oleh Betsy-Ann Toffler dan ]ane Imber dalam Dictionary
of Marketing Terms, hanya saja pengertian yang diberikan Wilbur
Cross tidak memasukkan unsur Hak atas Kekayaan Intelektual,
melainkan dalam bentuk yang lebih umum, yaitu dalam bentuk
produksi, penjualan maupun pemberian jasa.
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
20/125
Konsepsi lisensi dan Waralaba 13
Pengertian lisensi, yang telah berkembang (dari sekadar privi-
lege yang diberikan oleh negara atas pemanfaatan tanah) , telah pula
diambil alih dalam peraturan perundang-undangan RepublikIndonesia sebagaimana dapat dilihat dalam, Undang-Undang No. 30
Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun
2001 tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000
tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang No. 14
Tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001
tentang Merek; yang semuanya mengatur mengenai Hak atasKekayaan Intelektual (Widjaja, 2001: 43-44). Adapun rumusan atau
pengertian lisensi yang diberikan dalam kelima undang-undang
tersebut adalah, secara berturut-turut sebagai berikut:
Lisensi adalab izin yang diberikan oleb pemegang Hak Rabasia
Dagang kepada pibak lain melalui suatu perjanjian berdasarkari
pada pemberian bak (bukan pengaliban bak) untuk menikmati
manfaat ekonomi dari suatuRabasia Dagang yang diberi perlin-
dungan dalamjangka waktu tertentu dan syarattertentu (Undang-
UndangNo. 30Tabun 2000).
Lisensi adalab izin yang diberikan oleb pemegang Hak Desain In-
dustri kepada pibak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan
pada pemberian bak (bukan pengaliban bak) untuk menikmati
manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlin-
dungan dalamjangka waktu tertentu dan syarat tertentu (Undang-
UndangNo.31 Tabun 2000).
Lisensi adalab izin yang diberikan oleb PemegangJ!q!L !!epadapibak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan padapemberianbak(bukan pengaliban bak) untukmenikmati manfaat ekonomi
dari suatu De'sain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diberi perlin-
.dungan dalamjangkawaktu tertentu dan syarat tertentu (Undang-
UndangNo. 32 Tabun 2000).
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
21/125
14 Lisensi atauWaralaba: Suatu PengantarPraktis
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada
pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untukmenikmati manfaat ekonomi dari suatu patenyang diberi perlindungan
dalamjangka waktu dan syarat tertentu (Pasal1 angka 13 Undang-
UndangNo. 14Tahun 2001).
Lisensi adalab izin yang diberikan Pemilik Merek terdaftar ke
pada pibak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan padapem
berian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merektersebut, baik untukseluruh atau sebagian jenis barang danlatau
jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu tertentu dan syarat
tertentu (pasal1 angka 13 Undang-UndangNo. 15 Tahun 2001).Demikianlah dapat kita lihat bahwa lisensi adalah suatu bentuk
pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan Hak atas Kekayaan
Intelektual, yang bukan pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemiliklisensi kepada Penerima Lisensi, dengan imbalan berupa royalti.
Dalam pengertian ini tersirat bahwa seorang Penerima Lisensi adalah
independen terhadap Pemberi Lisensi, dalam pengertian bahwa
Penerima Lisensi menjalankan sendiri usahanya, meskipun dalam
menjalankan kegiatan usahanya tersebut ia mempergunakan atau
memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual milik Pemberi Lisensi,yang untuk hal ini Penerima Lisensi membayar royalti kepada
Pemberi Lisensi (Widjaja, 2001: 44).
B. MAKNADANPENGERTIANFRANCHISE(WARALABA)
PH Collin, dalam Law Dictionary mendefinisikan Franchisesebagai "License to trade using a brand name andpaying'a royalty
forit': danfranchising sebagai ''Actofselling a license to trade asaFrancbisee". Definisi tersebut menekankan pada pentingnya
peran nama dagang dalam pemberian waralaba dengan imbalan
royalti,
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
22/125
Konsepsi Lisensi dan Waralaba 15
Sejalan namun agak berbeda, Francbise atau Waralaba dalam
Black's Law Dictionary diartikan sebagai:
Aspecial privilege grantedorsold, such astouse a name orto sellproducts orservices.
In its simple terms, a Franchise isa license from ownerofa trade-markortrade name permitting anothertosell aproductorserviceunderthatname ormark.
More broadly stated, a Franchise has evolved into an elaborate
agreement under which the Franchisee undertakes to conduct a
business orsell aproductorservice inaccordance with methods andproceduresprescribedbythe Franchisor, andthe Franchisor under-takes to assist the Franchisee thorugh advertising, promotion andotheradvisory services.
Rumusan di atas menunjukkan pada kita semua bahwa wara-
laba ternyata juga mengandung unsur-unsur sebagaimana yang
diberikan pada Iisensi, hanya saja dalam pengertian waralaba seperti
diberikan dalam Black's Law Dictionary, lebih menekankan pada
pemberian hak untuk menjual produk berupa barang atau jasa
dengan memanfaatkan merekdagangFrancbisor(PemberiWaralaba) ,dengan kewajiban pada pihak Francbisee (Penerima Waralaba)
untuk mengikuti metode dan tata cara atau prosedur yang telah
ditetapkan oleh Pemberi Waralaba. Dalam kaitannya dengan pern-
berian izin dan kewajiban pemenuhan standar dari Pemberi Waralaba,
Pemberi Waralaba akan memberikan bantuan pemasaran, promosi
maupun bantuan teknis lainnya agar Penerima Waralaba dapatmenjalankan usahanya dengan baik.
Pemberian waralaba ini didasarkan pada suatu Franchise Agree-
ment, yang menurut Black's LawDictionary adalah:
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
23/125
16 Iisensi atauWaralaba:Suatu PengantarPraktis
Generally,anagreementbetweenasupplierofaproductorserviceoran ownerofa desired trademarkorcopyright (Franchisor), andareseller (Franchisee) under which the Franchisee agrees to sell the
Franchisorproductorservice ortobusiness under the Franchisor's
name.
Dalam pengertian yang demikian dapat kita tarik suatu kesim-
pulan bahwa seorang Penerima Waralaba juga menjalankan usahanya
sendiri tetapi dengan mempergunakan merek dagang atau merek
jasa serta dengan memanfaatkan metode dan tata cara atau prosedur
yang telah ditetapkan oleh Pemberi Waralaba. Kewajiban untuk
mempergunakan metode dan tata cara atau prosedur yang telah
ditetapkan oleh Pemberi Waralaba oleh Penerima Waralaba mem
bawa akibat lebih lanjut bahwa suatu usaha waralaba adalah usaha
yang mandiri, yang tidak mungkin digabungkan dengan kegiatan
usaha lainnya (milik Penerima Waralaba). Ini berarti pemberian
waralaba menuntut eksklusivitas, dan bahkan dalam banyak hal
mewajibkan terjadinya noncompetition clause bagi Penerima
Waralaba, bahkan setelah perjanjian pemberian waralabanya berakhir
(Widjaja, 2001: 8-9).
Pengertian mengenai eksklusivitas di atas dapat kita telusuri
lebih jauh dari pengertian Franchised Dealer dalam Black's Law
Dictionary, dimana dikatakan bahwa FranchiseDealeradalah:
Aretailerwho sells theproductorservice ofa manufacturerorsup-
plier under a Franchise agreement which generally protects the
territory forthe retailer andprovides advertising andpromotionsupporttohim.
Pengertian Franchise Dealer tersebut menunjukkan pada kita
semua bahwa eksklusivitas yang diberikan oleh Penerima Waralaba
juga ternyata (adakalanya) diimbangi oleh pemberian eksklusivitas
oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba atas suatu
wilayah kegiatan tertentll.
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
24/125
Konsepsi Lisensi dan Waralaba 17
Makna eksklusivitas yang diberikan dalam Black's Law Dictio-
nary, juga diakui dalam Kamus Istilah Keuangan dan Investasi
karya John Downes dan Jordan Elliot Goodman, yang memberikan
arti bagi Franchise (Hak Kelola) sebagai:
Suatu bakkbusus yang diberikan kepada dealer oleb suatu usaba
manufaktur atau organisasi jasa ioaralaba, untuk menjual pro-duk ataujasapemilik waralaba di suatu uiilayab tertentu, dengan
atautanpa eksklusivitas.
Pengaturan seperti itu kadangkala diresmikan dalam suatu Fran-
cbise agreement (perjanjian bakkelola), yang merupakan kontrak
antarapemilikbakkelola danpemegang bakkelola.
Kontrak menggariskan babwa yang disebutkan pertama dapat
menawarkan konsultasi, bantuan promosional, pembiayaan, dan'
manfaat lain dalam pertukaran dengan suatu persentase daripenjualan ataulaba.
Bisnis dimiliki pemegang bakkelola yang biasanya barus meme-
nubisuatu persyaratan investasi tunaiawal.
Daripengertian tersebut dapat kita lihat bahwa pengertian Fran-
chiseyang diberikan dalam Kamus Istilah Keuangan dan Investasitersebut lebih menekankan pada pemberiari konsultasi, bantuan
promosional, dan pembiayaan serta manfaat lain yang diberikan oleh
Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba dengan pertukaran
dengan suatu persentase dari penjualan atau laba (royalti) dari Pene-
rima Waralaba kepada Pemberi Waralaba.
Satu pengertian lain yang mendapat penekanan dari penger-tian waralaba menurutJohn Downes dan Jordan Elliot Goodman da-
lam Kamus Istilah Keuangan dan Investasi tersebut adalah
bahwa waralaba biasanya juga memenuhi persyaratan investasi awal
tunai yang harus disediakan oleh Penerima Waralaba.
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
25/125
18 Lisensi atau Waralaba: Suatu PengantarPrahtis
Dalam Dictionary of Marketing Terms oleh Betsy-Ann
Tamer dan lane Imber, Franchise diartikan sebagai:
License grantedbya company (the Franchisor) toan individual or
firm (the Franchisee) to operate a retail,food, ordrug outletwherethe Franchisee agrees to use the Franchisor's name;products; servi-ces; promotions; selling, distribution, and display methods; and
othercompany support.
Rightto marketa company's goods orservices in a specific territory,
which right has been granted by the company to an individual,group ofindividuals, marketing group, retailer, orwholesaler.Specific territory oroutletinvolvedin such a right.
Pengertian tersebut dibedakan dari maknaBrandFranchise yang
dirumuskan sebagai:
Arrangement between a brand name manufacturer and a who-
lesalerorretailer thatgives the wholesalerorretailerthe exclusive -righttosell the brandmanufacturer'sproductin a specific territory.
This arrangement is usually done by contractual agreementovera
periodoftime.
A brandFranchise allows the wholesalerorretailer to sell the pro-duct in a noncompetitive market andtherefore to setprice limita-
tions asthe traffic will bear.
]adi dalam hal ini jelas bahwa waralaba melibatkan suatu kewa
jiban untuk menggunakan suatu sistern dan metode yang ditetapkanoleh Pemberi Waralaba termasuk di dalamnya hak untuk memper-
gunakan merek dagang. Pengertian waralaba (yang umum) ini
dibedakan dari waralaba nama dagang yang memang rnengkhusus-
kan diri pada perizinan penggunaan nama dagang dalam rangka
pemberian izin untuk melakukan penjualan produk Pemberi
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
26/125
Konsepsi Lisensi dan Waralaba 19
i('aralaba dalam suatu batas wilayah tertentu , dalam suatu pasaryang bersifat non-kompetitif. Makna yang terakhir ini menyatakan
bahwa pemberian waralaba nama dagang seringkali terikat dengantewajiban untuk memenuhi persyaiatan penentuan harga yang
telah ditetapkan dan digariskan oleh Pemberi Waralaba. Eksklusivitas
dan penentuan harga yang relatif seragam ini perlu mendapat
perhatian khusus pada negara-negara yang sudah memberikan
pengaturanmengenai anti-trust.
Pengertian yang lain dari kegiatan atau aktivitas waralaba di-
berikan oleh Wilbur Cross dalam Dictionary ofBusiness Terms,
yangmerumuskan Franchise sebagai:
A business enterprise that is established under the authority andjurisdiction ofaparentcompany,known asaFranchiser, andsubject.
to the latter's operationalpolicies, procedures, andstipulations. Theconceptofjranchising dates back to mediaeval times when Lords ofthe landgranted the right to one oftheir knights togovern partof
their domain. Markets andfairs were also conducted underFran-chise, aswere certain other commercial activities. Today the termsof a Franchise contract may include such items as rates andser-vices to be providedby the grantee, payments to the grantor, and
provisions fortermination ofthe Franchise. Municipalities grantFranchises topublic utility companies giving them monopolies in
electrical, gas, ortelephone services but reserving the right to re-
gulate them. Common forms ofbusiness in which Franchises thriveare retail operations, hotels andmotels,fastfood chains, printing,
photocopying, mailing services, automobile dealersbips, andgre-eting card shops. The Franchiser furnishes the Franchisee with itsname andtrademark, architectural design, andoperating proce-
dures.Approximately one outofevery three dollars in the retailfieldgoes to aFranchise operation.
dan yang dimaksud dengan Penerima Waralaba adalah:
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
27/125
20 Lisensi atauWaralaba: Suatu PengantarPraktis
The individual(s) or firm that consents to operate a Franchise
from aparentcompany, undera license with exclusive rights tosellproducts orperform services within a designated geographical
territory.
Dari pengertian, definisi maupun rumusan yang telah diberikan
di atas, dapat kita katakan bahwa pada dasarnya waralaba merupa-
kan salah satu bentuk pemberian lisensi, hanya saja agak berbeda
dengan pengertian lisensi pada umumnya, waralaba menekankanpada kewajiban untuk mempergunakan sistern, metode, tata cara,
prosedur, metode pemasaran dan penjualan maupun hal-hal lain yang
telah ditentukan oleh Pemberi Waralaba secara eksklusif, serta tidak
boleh dilanggar maupun diabaikan oleh Penerima Lisensi. Hal ini
mengakibatkan bahwa waralaba cenderung bersifat eksklusif. Seorang
atau suatu pihak yang menerima waralaba tidaklah dimungkinkan
untuk melakukan kegiatan lain yang sejenis atau yang berada dalam
suatu lingkungan yang mungkin menimbulkan persaingan dengan
.kegiatan usaha waralaba yang diperoleh olehnya dari Pemberi
Waralaba. Noncompetition merupakan suatu isu yang sangat penting
dalam waralaba (Widjaja, 2001: 12).
Demikianlah dalam Peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun 1997
tanggal18 [uni 1997 tentang Waralaba dikatakan bahwa:
''Waralaba adalab perikatan di mana salab satu pibak diberikan
hak untukmemanfaatkan dan atau menggunakan hakatas ke-
kayaan intelektual atau penemuan atau ciri kbas usaba yang di-
miliki pibak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratandanataupenjualan barang danataujasa"(pasal1 angka 1).
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
28/125
21
3PENGATURAN LISENSI DALAM
HUKUM POSITIFDIINDONESIA
Seperti telah disebutkan terdahulu dalam Bab II pengertian H
sensi, yang telah berkembang (dari sekadarprivilege yang dlberikan
oleh negara atas pemanfaatan tanah), telah pula diambil alih dalam
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana
dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain
Industri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang
Paten, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek; yang
semuanya mengatur mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual. Adapun
rumusan atau pengertian lisensi yang diberikan dalam kelima
undang-undang tersebut adalah, secara berturut-turut sebagai
berikut:
Lisensi ada/ab izin yang diberikan o/eb pemegang Hak RabasiaDagang kepada pibak lain me/a/ui suatu perjanjian berdasarkan
pada pemberian bak (bukan pengaliban bak) untukmenikmati
manfaat ekonomi dari suatu Rabasia Dagang yang diberi perlin-
dungan da/amjangka waktu tertentu dan syarattertentu (Undang-
Undang No. 30Tabun 2000).
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
29/125
22 Lisensi atauWaralaba:Suatu PengantarPraktis
lisensi adalah izin yangdiberikan oleh pemegang Hak Desain In-
dustri kepada pibak lain melalui suatu perjanjian berdasarkanpada pemberian hak (bukan pengaliban hak) untukmenihmati
manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlin
dungan dalamjangka waktu tertentu dan syarat tertentu (Undang-
UndangNo. 31 Tahun 2000).
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak eepada
pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan padapemberianhak(bukan pengaliban hak) untukmenikmati manjaatekonomi
dari suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diberi perlin
dungan dalamjangka waktu tertentu dan syarat tertentu (Undang-
UndangNo.32Tahun 2000).
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada
pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untukmenik
mati manjaatekonomi darisuatu Paten yangdiberiperlindungan
dalamjangka waktu dansyarattertentu (Pasal Iangka 13 Undang-Undang No. 14Tahun 2(01).
Lisensi adalah izinyangdiberikan PemilikMerek terdaftar kepada
pibak lain melalui suatu perjanjianberdasarkan padapemberian
hak(bukan pengaliban hak) untukmenggunakan Merek tersebut,
baikuntukseluruh atau sebagianjenisbarang danlataujasayang
didaftarkan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu
(Pasal Iangka 13 Undang-UndangNo. 15 Tahun 2001).
Ini berarti lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin peman-
faatan atau penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual, yang bukan
pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada Penerima
Lisensi, dalam jangka waktu dan syarat tertentu, yang pada umumnya
disertai dengan imbalan berupa royalti. Penerima Lisensi adalah
independen terhadap Pemberi Lisensi, dalam pengertian bahwa
Penerima Lisensi menjalankan sendiri usahanya, meskipun dalam
menjalankan kegiatan usahanya tersebutia
mempergunakan atau
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
30/125
Pengaturan LisensiDalam Hukum PositijdiIndonesia 23
memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual milik Pemberi Lisensi,
yang untuk hal ini Penerima Lisensi membayar royalti kepada
Pemberi Lisensi (Widjaja, 2001: 44).
A. PENGATURAN LISENSI DALAM UNDANG-UNDANG
RAHASIA DAGANG, DESAIN INDUSTRI DAN DESAIN
TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
Definisi mengenai lisensi yang diberikan dalam Undang-UndangNo. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31
Tahun 2001 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang No. 32
Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dapat kita
pilah-pilah ke dalam beberapa unsur, yang meliputi:
1. adanya izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Rahasia Dagang,
Hak atas Desain Industri, maupun Hak atas Desain Tata LetakSirkuit Terpadu;
2. izin tersebut diberikan dalam bentukperjanjian:
3. izin tersebut merupakan pemberian hak untukmenikrnatimanfaat ekonomi (yang bukan bersifat pengalihan hak);
4. izin tersebut diberikan untuk Rahasia Dagang, Desain Industri
maupun Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diberi perlindungan;
5. izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu, dan syarat tertentu.
Pemberian lzin aleh PemegangHak
Adanya izin merupakan syarat mutlak adanya lisensi. Ketigaundang-undang tersebut mensyaratkan bahwa izin tersebut harus
diberikan oleh Pemegang Hak yang berhak (dan atau Pemilik Hak
menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000). Tidak hanya pengung
kapan Rahasia Dagang yang dapat dikenakan sanksi pidana, penggu-
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
31/125
24 Lisensi atauWaralaba:Suatu PengantarPraktis
naan dan pemakaian Rahasia Dagang secara tidak berhak, perolehan
Rahasia Dagang secara tidak sah atau bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi pidana.
Demikian juga mereka yang tanpa persetujuannya membuat, me
makai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan
barangyangdiberi Hak Desain Industri (Pasal9 ayat (1) Undang-Undang
No. 31 Tahun 2000), dan tanpa hak memakai, menjual, mengimpor,
mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnyaterdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 32
Tahun 2000) juga dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal54 ayat (1)
Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 dan Pasal 42 ayat (1) Undang
Undang No. 32 Tahun 2000. ]adi jelas bahwa izin dari pihak yang
berhak dan berwenang untuk memberikan Iisensi merupakan suatu
hal yang mutlakharus dipenuhi agar terhindar dari sanksi pidana.
.IzinyangDiberikan HamsDituangkanDalamBentukPerjanjianKetentuan ini membawa konsekuensi bahwa Iisensi harus di
buat secara tertulis antara pihak Pemberi Lisensi (yaitu PemegangHak yang sah termasuk Pemilik Hak Rahasia Dagang) dengan pihak
Penerima Lisensi. Ini berarti juga perjanjian pemberian Iisensi ini
merupakan perjanjian formal, yang harus memenuhi bentuk yang
tertulis.
Sebagai suatu perjanjian, ketentuan-ketentuan yang diatur da-
lam Pasal9 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, Pasal36 ayat
(1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 dan Pasal28 ayat (1) Undang
Undang No. 32 Tahun 2001 merupakan batasan syarat objektif
bagi sahnya perjanjian Iisensi di negara Republik Indonesia. Adapun
rumusan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, Pasal
36 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 dan Pasal 28 ayat (1)
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
32/125
Pengaturan LisensiDalam Hukum Positl]diIndonesia 25
....ndang-Undang No. 32 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:
Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapatmenimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia
atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaba
tidak sebat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undanganyang berlaku.
Dalam hal terdapat suatu perjanjian lisensi yang memuat keten-
manyang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekono-mian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan per
saingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka Direktorat ]enderal yang
membawahi pencatatan perjanjian lisensi tersebut wajib menolak
pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan tersebut.
Pemberian Hak untuk Menikmati Manfaat Ekonomi yang Bukan
BersifatPengaliban Hak
Tidak ada suatu pengertian yang jelas maupun pasti dari
rumusan yang diberikan tersebut, hanya saja dalam Penjelasan Pasal 6
Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, yang lengkapnya berbunyi:
Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengaliban Ra
basia Dagang, Lisensi banya memberikan baksecara terbatas
dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, Lisensi
banya diberikan untukpemakaian atau penggunaan Rabasia
Dagang dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan
babwa si/at Rabasia Dagang yang tertutup bagipibak lain, pelak-
sanaan Lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau mem-perbantukan secara langsung tenaga abli yang dapat menjaga
Rabasia Dagang itu.
Hal itu berbeda, misalnya, dari pemberian bantuan teknis yang
biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, peng-
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
33/125
26 Lisensi atauWaralaba: Suatu PengantarPraktis
operasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang
dalam rangka bantuan teknik.
dapat kita tarik suatu kesimpulan sederhana bahwa dalam Lisensi
dikenal adanya batas waktu, yang secara esensil (menurut Undang-
Undang No. 30 Tahun 2000 ini) berbeda dari pengalihan Hak
Rahasia Dagang. Analogi yang serupa dapat juga kita terapkan terhadap
lisensi Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, mes-
kipun Penjelasan tersebut tidak dapat kita temui dalam Penjelasan
Pasal33 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 dan Penjelasan Pasal25
Undang-Undang No.32 Tahun 2000.
Selanjutnya dari rumusan penjelasan tersebut dapat pula kita
ketahui bahwa Lisensi ini secara prinsip juga berbeda dengan perjan
jian pemberian bantuan teknis (technical assistant) yang berkaitandengan pelaksanaan proyek, pembelian mesin baru atau hal-hallain
yang berkaitan dengan masalah teknik. Rumusan ini sebenarnya.. rnempertegas kembali makna dari Rahasia Dagang, sebagai suatu.inforrnasi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh kalanganterbatas, dalam arti bukan sesuatu yang telah diketahui secara luas
oleh umum.
Hanya Diberikan untukHakyangDiberi Perlindungan
Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tidak secara langsung me-
ngatur mengenai perlindungan Rahasia Dagang. [ika kita lihat dari
pengertian yang diberikan dalam rumusan Pasal1
angka1
Undang-Undang Rahasia Dagang tentang definisi Rahasia Dagang, dan rumus
an Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Rahasia Dagang, dapat kita lihat
bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang hanya mengatur masalah
hak-hak yang diberikan kepada Pemegang Hak Rahasia Dagang (baik
Pemilik Rahasia Dagang maupun Pemegang Rahasia Dagang) untuk
secara eksklusif mempergunakan sendiri atau memberikan lisensi
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
34/125
Pengaturan LisensiDalam Hukum PositifdiIndonesia 27
kepada pihak ketiga unruk menggunakan atau memanfaatkan Rahasia
Dagang tersebut secara ekonomis. Selanjutnya, jika kita baca keten
tuan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang, yang
masing-masing secara lengkapnya berbunyi:
PasalBPelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang de
ngan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari
kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidaktertulis untukmenjaga Rahasia Dagangyangbersangkutan.
dan
Pasal14
Seseorang dianggap melanggarRahasia Dagangpibaklainapabila
ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan .
cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
yang dikaitkan dengan ketenruan Pasal 17 Undang-Undang Rahasia
Dagang, yang berbunyi:
Pasal1 7
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan
Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipi
danadengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun danl
atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 tiga ratus juta
rupiab.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) me-rupakan delikaduan.
dapat kita katakan secara a'contrario bahwa yang dimaksud dengan
Rahasia Dagang yang dilindungi adalah Rahasia Dagang yang Pe-
megang Hak Rahasia Dagangnya bukanlah mereka yang melanggar
ketentuan Undang-Undang Rahasia Dagang ini.
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
35/125
28 Lisensi atauWaralaba: Suatu PengantarPraktis
Berbeda dengan Rahasia Dagang, perlindungan Hak atas De
sain Industri dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang No. 31
Tahun 2000 dalam rumusan Pasal1 angka 5yang menyatakan bahwa:
"Hak Desain Industri adalah hak eksklusifyang diberikan oleh
negara Republik Indonesia hepada pendesain atas hasil kreasinya
untukselama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau membe-
rikan persetujuannya kepada pibak lain untuk melaksanakan
haktersebut".
Serupa dengan .Hak Desain Industri, perlindungan Hak atas
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu juga dirumuskan secara tegas
dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 yang
mendefinisikan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai:
"hak eksklusif yangdiberikan oleh Negara ,RepublikIndonesiakepada pendesainan atas hasil kreasinya, untuk selama waktu
tertentu, melaksanakan sendiri, atau memberikanpersetujuannya
kepada pihak lain untuk melaksanakan hakterseinu".
Untuk dapat dipenuhinya pemberian hakeksklusif oleh negara
dalam kedua undang-undang tersebut dipersyaratkan adanya ke
wajiban pendaftaran, yang akan diikuti dengan proses pemeriksaan
administratif, pengumuman, dan pemeriksaan substantif untuk me
nentukan terpenuhi tidaknya syarat pemberian perlindungan yang
ditetapkan dalam masing-masing undang-undang tersebut. Hanya
mereka yang telah memperoleh perlindungan yang diberikan oleh
negara sajalah yang berhak untuk memberikan lisensi Hak DesainIndustri dan atau Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Persyaratan Khusus
Adanya klausul dengan waktu tertentu dan syarat tertentu ini
tampaknya merupakan esensi pembeda antara perianjian pengalihan
Hak Rahasia Dagang dengan lisensi, oleh karena pernyataan "waktu
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
36/125
Pengaturan LisensiDalam Hukum PositifdiIndonesia 29
tertentu" ini beberapa kali diulang dalam beberapa rumusan untuk
membedakannya dengan perjanjian pengalihan.
Jika kita baca Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun
2000, yang berbunyi:
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip babwa
l i s e n s i b ~ f a t n o n e k s k l u s i f .Artinya, lisensi tetap memberikan kemungkinan kepada pemilie
Rabasia Dagang untukmemberikan lisensi kepada pibak ketigalainnya. Apabila akandibuatsebaliknya, balinibarus dinyatakan
secara tegas dalam perjanjian lisensi tersebut
dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa sebenamya selain syarat
jangka waktu, Undang-Undang No. 30 Tahun ~ O O O juga memberikansyarat noneksklusif bagi lisensi. Namun ketentuan ini tidaklah ber-.
sifat memaksa, yang berarti dapat disimpangi atas persetujuan daripara pihak, dalam hal ini yang terpenting adalah Pemilik Rahasia
Dagang.
Berdasarkan pada analogi serupa yang kita terapkan untuk
rumusan Penjelasan Pasal33 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 dan
Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, maka hal
serupa juga dapat kita terapkan pada ketentuan Penjelasan Pasal 34
Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 dan Penjelasan Pasal 26 Undang
Undang No. 32 Tahun 2000. Artinya, bahwa pemberian Iisensi
senantiasa dikaitkan dengan pemberian hak penggunaan Hak atas
Kekayaan Intelektual berupa Desain Industri maupun Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu dalam suatu batas jangka waktu tertentu .Dari penjelasan yang kita peroleh dari ketentuan Undang
Undang No. 30 Tahun 2000, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 dan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, dapat kita ketahui bahwa
Iisensi, adalah suatu bentuk pemberian izin pemanfaatan atau
penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual, yang bukan pengalihan
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
37/125
30 Lisensi atauWaralaba:Suatu PengantarPraktis
hak, yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada Penerima Lisensi,
dengan imbalan berupa royalti. Dalam pengertian ini tersirat bahwasearang Penerima Lisensi adalah independen terhadap Pemberi
Lisensi, dalam pengertian bahwa Penerima Lisensi menjalankan
sendiri usahanya, meskipun dalam menjalankan kegiatan usahanya
tersebut ia mempergunakan atau memanfaatkan Hak atas Kekayaan
Intelektual milik Pemberi Lisensi, yang untukhal ini Penerima Lisensi
membayar royalti kepada Pemberi Lisensi.
B. PENGATURAN LISENSI DALAM UNDANG-UNDANG
MEREK
Pengaturan lisensi dalam Undang-Undang Merek dapat kita
temukan dalam Pasal 43 hingga Pasal 49 Bagian KeduaBAB
Vjo, Pasal1angka 13. Definisi lisensi yang diberikan dalam Pasall angka 13 Un-
dang-Undang No, 15 Tahun 2001, dapat kita pilah-pilah ke dalam
beberapa unsur,yang meliputi:
"1. adanya izin yang diberikan oleh Pemegang Merek;
2. izin tersebut diberikan dalam bentukperjanjian;
3. izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menggunakan
Merek tersebut (yang bukan bersifat pengalihan hak);
4. izin tersebut diberikan baik untuk seluruh atau sebagian jenis
barang dan/atau jasa yang didaftarkan;
5. izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu.
Pemberian Izin aleh PemegangMerek
Sama seperti halnya penjelasan di atas mengenai lisensi Ra-
hasia Dagang, lisensi Desain Industri dan lisensi Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu , keharusan adanya pemberian izin oleh Pemegang
Merek merupakan suatu hal yang mutlak, jika Penerima Lisensi
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
38/125
Pengaturan lisensiDalam Hukum PositifdiIndonesia 31
Merek tidak mau digugat dengan alasan telah melanggar Hak atas
Merek (Pasal 76 Undang-Undang Merek). Di samping itu pelang
garan merek dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal
90, Pasal91 dan Pasal94 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.
Pemberian izin untuk menggunakan merek ini oleh ketentuan
Pasal 77 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 juga ternyata mem-
bawa hak lebih lanjut kepada Penerima Lisensi untuk mengajukan
gugatan atas pelanggaran merek. Yang dimaksud dengan pelanggaranmerek adalah perbuatan yang seeara tanpa hak menggunakan
merek yang terdaftar, yang mernpunyai. persamaan pada pokoknya
atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Gugatan
yang diajukan dapat berupa:
1. gugatan ganti rugi, dan/atau
2. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
Ketentuan tersebut menunjukkan pada kita semua bahwa, berbeda
dari -tiga U0.c;Ig,l)g-Undang....tentang-Hak.atasKekayaan Intelektualyang d i b a h a ~ terdahulu , yaitu tentang Rahasia Dagang, DesainIndustri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,Undang-Undang No. ISTahun 2001 seeara tegas mengakui jenis kompensasi dalam bentuk
IndirectmidNonmonetary Compensation.
Izin yangDiberikan HamsDituangkan Dalam BentukPerjanjianSama seperti penjelasan yang disampaikan terdahulu, keten
tuan ini membawa akibat hukum bahwa lisensi harus dibuat seeara
tertulis antara pihak Pemberi Lisensi (yaitu Pemegang Hakyang sah
termasuk Pemilik Hak Rahasia Dagang) dengan pihak Penerima Li-
sensi. Ini berarti juga perjanjian pemberian lisensi ini merupakan
perjanjian formal , yang harus memenuhi bentuk yang tertulis.
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
39/125
32 Lisensi atauWaralaba:Suatu PengantarPraktis
Kewajiban agar perjanjian Iisensi ini dibuat secara tertulis juga
diperkuat dengan kewajiban pendaftaran Iisensi sebagaimana disebutkan dalam Pasal43 ayat (3) jo. Pasal43 ayat (4) jo. Pasal49 Undang
Undang No. 15 Tahun 2001.
Perjanjian Iisensi yang didaftarkan ini berlaku di seluruh
wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali jika diperjanjikan lain.
Dalam pengertian ini wilayah Negara Republik Indonesia dianggap
sebagai batasan teritorial yang paling memungkinkan untuk pelaksa
naan hak dari merek yang terdaftar. Ketentuan ini diperkuat oleh
ketentuan Pasal 46 yang menyatakan bahwa penggunaan merek
terdaftar di Indonesia oleh Penerima Lisensi dianggap sama dengan
penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh Pemilik Merek. Ini
berarti meskipun dimungkinkan terjadinya penyempitan wilayah
teritorial penggunaan merekataupun diperluasnya pemberian lisensi
hingga meliputi luar wilayah teritorial Negara Republik Indonesia,
ketentuan ini tidak mengatur mengenai pemberian Iisensi yang
semata-mata pelaksanaannya berada di luar wilayah Indonesia, meski
pun (ingin) dicatatkan diIndonesia.
Ketentuan yang memuat syarat objektif suatu-perjanjian sepertiyang diatur dalam Pasal9 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2000,
Pasal36 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 dan Pasal28 ayat
(1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2001, juga dapat kita temukan
dalam ketentuan Pasal47 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001,
yang menyatakan bahwa:
Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung
maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibatyang me-rugikan perekonomian Indonesia atau memuatpembatasan yang
menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasaidanmengembangkan teknologipada umumnya.
Ini berarti perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang secara
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
40/125
Pengaturan LisensiDalam Hukum PositifdiIndonesia 33
langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang
merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang
menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai danmengembangkan teknologi pada umumnya tidak akan dapat di-
berlakukan di Indonesia. Sebagai konsekuensinya maka Direktorat
[enderal yang membawahi permohonan pencatatan perjanjian
lisensi merek wajib menolak untuk melakukan pencatatan perjanjian
lisensi yang memuat hal tersebut, dengan memberitahukan alasan-
nya kepada Pemilik Merek dan/atau Kuasanya.
Pemberian Hak untuk Menggunakan Merek yang Bukan Bersja:Pengaliban Hak
Prinsip penggunaan merek dagang ini oleh Undang-Undang
No. 15 Tahun 2001 telah diperluas hingga tidak hanya meliputipenggunaan secara fisik dalam teritorial wilayah Negara Republik
Indonesia, tetapi juga meliputi:
1. hak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku pelanggaran
merekyang terdaftar (Pasal44) ;
2. dimungkinkannya pemberian sublisensi penggunaan merek
(Pasal45).
Selanjutnya oleh karena lisensi merek ini berhubungan dengan
suatu merek terdaftar yang diberi perlindungan eksklusifoleh negara,
Undang-Undang Merek mensyaratkan bahwa jangka waktu pembe
rian lisensi ini tidak boleh lebih lama dari pemberian perlindungan
atas merek yang terdaftar tersebut. Mengenai makna "yang bukanbersifat pengalihan hak", meskipun tidak ada penjelasan lebih lanjut
dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, pada prinsipnya keterang
an mengenai hal yang sama seperti dalam penjelasan kami pada
uraian Pengaruran Lisensi dalam Undang-Undang Rahasia Dagang,
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
41/125
34 Lisensi atau Waralaba: Suatu PengantarPraktis
Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat diber-
lakukan disini.
Hanya Diberikan untukMerekyang Terdaftar
Ada satu ketentuan yang menarik yang kita temukan dalam
~ ~ ~ n ~ - Y Q q ~ n g N O ~ ' : ; ; ~ ? ; J : g h . u n 2001 yang mengatur mengenaie n
merek terdaftar, yaitu yang diatur dalam Pasal 48 yangmenyatakan bahwa:
-- 1. Penerima Lisensi yang beriktikad baik, tetapi kemudianMerek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada
pokoknya atau keselurubannya dengan merek lain yang
terdaftar, tetap berbak melaksanakan perjanjian lisensi
tersebutsampai dengan berakbimyajangka waktu perjanjianlisensi.
2. Perjanjian lisensi sebagai dimaksud dalam ayat (1) tidak
lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada Pemberi
Lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan
pembayaran royalti kepada pemilik merek yang tidak
dibatalkan.
3. Dalam bal Pemberi Lisensi sudab terlebib dabulu menerimaroyalti secara sekaligus dari Penerima Lisensi, Pemberi Lisensi
tersebut wajib menyerabkan bagian dari royalti yang diteri-
manya kepada pemilih merek yang tidakdibatalkan, yang
besamya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian
lisensi.
Jika kita simak rumusan tersebut dalam Pasal 48 Undang-Un-
dang No. 15 Tahun 2001, ketentuan tersebut secara tidak langsung
mengakui pemberian lisensi paksa atau lisensi wajib, meskipun lisensi
wajib atau lisensi paksa tersebut digantungkan pada suatu peristiwa
pembatalan merekyang terdaftar.
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
42/125
Pengaturan LisensiDalam Hukum PositifdiIndonesia 35
C. PENGATURAN LISENSI DALAM UNDANG-UNDANG
PATEN
[ika kita baca rumusan lisensi yang diberikan dalam ketentuan
Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 , yang serupa
dengan rumusan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun
2000, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, dan Undang-Undang
No.32 Tahun 2000 dapat kita katakan bahwa pengertian lisensi yang
diberikan dalam Undang-Undang Paten ini juga tidak berbeda daripengertianyang diberikan dalam tiga undang-undang tersebut.
Pengaturan Lisensi dalam Undang-Undang Paten diatur daIam
Pasal 69 hingga Pasal 73 Bagian Kedua Bab Vtentang Lisensi dan Pasal
74sampai Pasal87Bagian Ketiga BabVtentang Lisensi Wajib.
Rumusan yang diberikan dalam Pasal 69 Undang-Undang Paten,
yang menyatakan bahwa:
1. Pemegang Paten berhak memberi lisensi kepada orang lainberdasarkan surat perjanjian lisensi untukmelaksanakan
perbuatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal16.
2. Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat1 meliputi semua perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasall6, berlangsung selamajangka waktu lisensi diberikan dan:berlaku untukseluruh
wilayahNegara RepublikIndonesia.
Ini berarti Lisensi Paten memberikan hak kepada pemegang
lisensi untuk:
a. dalam halpaten produk: membuat, menggunakan, menjual,mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakanuntuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksz-
yang diberipaten; - .",b. dalam halpaten proses: menggunakan proses produksi yang
diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnyasebagaimana dimaksuddalam hurufa;
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
43/125
36 Lisensi atauWara/aba: Suatu PengantarPraktis
c. dalam bal paten proses: melarang pibak lain yang tanpa
persetujuannya melakukan impor produk yang sematamata dibasilkan dari penggunaan paten-proses.
Pemberian lisensi oleh Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi,
tidak secara hukum melarang Pemberi Lisensi, sebagai Pemegang
Paten untuk tetap melaksanakan sendiri paten yang dimiliki olehnya,
termasuk juga untuk memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak
ketiga lainnya untuk melaksanakan Hak Paten sebagaimana disebutkan dalam Pasal16 diatas, yaitu untuk:
a. membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerabkan,
memakai, menyediakan untukdijual atau disewakan atau
diserabkan basilproduksiyang diberipaten;
b. menggunakan proses produksi yang diberi paten untukmem
buat barang clan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam burufa;
c. mengimpor dan melarang pibak lain untuk mengimporproduk yang semata-mata dibasilkan dart penggunaanpaten-proses.
Pasal 70 Undang-Undang Paten menentukan bahwa Penerima
Lisensi berhak dalam perjanjian pemberian paten melarang
Pemegang Paten untuk selanjutnya melaksanakan sendiri atau
memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan
Hak Paten tersebut dalam Pasal16 Undang-Undang Paten.
Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Paten mewajibkan perjanjian
lisensi untuk dicatatkan pada Kantor Paten dan dimuat dalam DaftarUmum Paten. Atas pencatatan tersebut, maka mereka yang rnenca
tatkan paten dikenakan biaya pencatatan. Dalam hal perjanjian lisensi
tidakdicatatkan di Kantor Paten, maka perianiian lisensi tersebut tidak
mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Rumusan Pasal 73
Undang-Undang Paten menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
44/125
Pengaturan lisensi Dalam Hukum PositijdiIndonesia 37
mengenai perjaniian lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Oleh karena itu, maka segala ketentuan mengenai perjanjian lisensi
dibuat dan tunduk pada ketentuan umum sebagaimana diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kesepakatan para pihak
selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum lainnya
yang berlaku, termasuk rumusan Pasal 71 Undang-Undang Paten yang
melarang dieantumkannya ketentuan dalam perjanjian lisensi
yang memuat ketentuan yang seeara langsung atau tidak langsungdapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia
atau membuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa
Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada
umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi
paten tersebut. Dalam hal yang demikian maka Kantor Paten
memiliki hakuntuk menolak pencatatan lisensi paten atas perjaniianlisensi yang memuat k e t e n t ~ a n tersebut. Ini berarti perjanjianlisensi yang memuat ketentuan yang demikian tidak akan dilindungi
oleh hukum yang berlaku.
LisensiWajib dalam Undang-Undang Paten
Perkataan Lisensi WajiblLisensi Paksa merupakan teriemahandari "CompulsoryLicense", yang diartikan sebagai:
"An authorization given bya national authority toaperson, without
oragainst the consent ofthe title-holder, for the exploitation of a
subject matterprotected by a patent orother intellectual property
rights.n (Carlos M.Correa, 1999: 5)
Ketentuan mengenai Lisensi Wajib dalam Undang-Undang Patendiatur dalam Pasal 74 hingga Pasal 87. Menurut ketentuan Pasal 74,
Lisensi Wajib diartikan sebagai lisensi untukmelaksanakan suatu paten
yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat ]enderal Hak atas
Kekayaan Intelektual. Ini berarti Lisensi Wajib diberikan atas permo
honan suatu pihak kepada Direktorat ]enderal Hak atas Kekayaan
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
45/125
38 Lisensi atau\Varalaba:Suatu PengantarPraktis
Intelektual. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh setiap orang
setelah lewatnya jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal
pemberian paten. Permohonan harus diajukan kepada Direktorat
jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan paten
yang bersangkutan, dan wajib diberikan dalam jangka waktu 90 hari
terhitung sejak permohonan diajukan.
Permohonan lisensi wajib hanya dapat dilakukan jika patenyang diberikan perlindungan tersebut tidak dilaksanakan atau dilak-
sanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh Pemegang Paten atau
dilaksanakan dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepen
tingan masyarakat. Ini berarti permohonan lisensi wajib juga dapat
diajukan meskipun paten telah dilaksanakan di Indonesia oleh Peme-
gang Paten atau Pemegang Lisensi Paten tersebut, selama hal yangtersebut terdahulu dipenuhi (yaitu paten tidak dilaksanakan atau
dilaksanakan dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepen
tingan masyarakat) . Jika Direktorat Ienderal Hak atas Kekayaan
Intelektual berpendapat bahwa jangka waktu 36 bulan yang disyarat-
kan belum cukup bagi Pemegang Paten untuk melaksanakannya
secara komersial di Indonesia atau wilayah yang lebih luas secarageografis, maka Direktorat jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual
dapat menunda keputusan pemberian lisensi wajib tersebut atau
menolak permohonan lisensi wajib tersebut untuksementara waktu.
Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Paten menyatakan lebih lanjut
bahwa Lisensi Wajib hanya dapat diberikan apabila:
a. Orang yang mengajukan permintaan tersebut dapat menunjuk
kan bukti yang meyakinkan bahwa la:
Mempunyai kemampuan untukmelaksanakan sendiripaten yang bersangkutan secara penuh;
Mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten
yang bersangkutan dengan secepatnya,
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
46/125
Pengaturan lisensi Dalam Hukum PositifdiIndonesia 39
Telah berusaha mengambil langkah-Iangkah dalam jangka
waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari Peme
gang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar,tetapi tidak memperoleh hasil.
b. Direktorat [enderal Hak atas Kekayaan Intelektual berpendapat
bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam
skala ekonomi yang layak dan dapat memberi kemanfaatan ke
pada sebagian besar masyarakat.
Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Paten selanjutnya menentu
kan bahwa pemeriksaan atas permintaan lisensi wajib dilakukan
oleh Direktorat [enderal Hak atas Kekayaan Intelektual dengan
mendengarkan pula pendapat instansi dan pihak-pihak terkait, dan
pemegang paten yang bersangkutan. Lamanya jangka waktu Lisensi
Wajib yang diberikan oleh Direktorat [enderal Hak atas KekayaanIntelektual tidak boleh lebih dari jangka waktu pemberian perIin
dungan Paten itu sendiri. Dalam putusan Direktorat [enderal Hak
atas Kekayaan Intelektual mengenai pemberianLisensiWajib dicantumkan hal-hal sebagai berikut:
a. Lisensi Wajib bersifat noneksklusif;b. Alasan pemberian Lisensi Wajib;c. Bukti termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk
dijadikan dasar pemberian Lisensi Wajib;d. [angka waktu Lisensi Wajib;e. Besamya royaIti yang harus dibayarkan Pemegang Lisensi Wajib
kepada Pemegang Paten dan cara pembayarannya;
f. Syarat berakhimya Lisensi Wajib dan hal yang dapat membatalkannya,
g. Lisensi Wajib semata-mata digunakan untuk mernenuhi kebutuhan pasar didalam negeri;
h. Lain-lain yang diperlukan untukmenjaga kepentingan para
pihakyang bersangkutan secara adil (PasaI79).
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
47/125
40 LisensiatauWaralaba: Suatu PengantarPraktis
Pasal 80 Undang-Undang Paten mewajibkan pemberian Lisensi
Wajib untuk dicatat dan diumumkan dalam Daftar Umum Paten.Lisensi Wajib yang telah didaftarkan secepatnya diumumkan oleh
Kantor Paten dalam Berita Resmi Paten. Lisensi Wajib baru dapat dilak
sanakan setelah didaftarkan dan dibayamya biaya-biaya pencatatan,
pengumuman, dan pendaftaran paten tersebut. Pelaksanaan Lisensi
Wajib dianggap sebagai pelaksanaan paten.
Pasal 78 Undang-Undang Paten menegaskan kernbali bahwa
lisensi wajib tidaklah diberikan dengan suka rela. Pelaksanaan Lisensi
Wajib disertai dengan pembayaran royalti oleh Pemegang Lisensi
W a ~ b kepada Pemegang Paten. Besamya royalti yang harus dibayarkan dan cara pembayarannya, ditetapkan Pengadilan yang mem
berikan Lisensi Wajib. Penetapan besarnya royalti dilakukan denganmemperhatikan tata eara yang lazim digunakan dalam perjanjian H-
sensi paten atau yang lainnya yang sejenis.
Lisensi Wajib dapat pula sewaktu-waktu dimintakan oleh Pe
rnegang Paten atas dasar alasan bahwa pelaksanaan patennya tidak
mungkin dapat dilakukan tanpa melanggar paten lainnya yang telah
ada. Permintaan Lisensi Wajib tersebut hanya dapat dipertimbangkanapabila paten yang akan dilaksanakan benar-benar mengandung
unsur pembaharuan teknologi yang nyata-nyata lebih maju daripada
paten yang telah ada tersebut. Dalam hal yang demikian, maka:
a. Pemegang Paten berhak untuk saling memberikan lisensi untuk menggunakan paten pihak lainnya berdasarkan persyaratan
yangwajar;
b. Penggunaan paten oleh Pemegang Lisensi tidak dapat dialihkan
kecuali bila dialihkan bersama-sama dengan paten lainnya.
Pengaliban Lisensi Wajib
Lisensi Wajib tidak dapat dialihkan kecuali jika dilakukan bersa-
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
48/125
Pengaturan lisensiDa/am Hukum PositifdiIndonesia 41
rnaan dengan pengalihan kegiatan atau bagian kegiatan usaha yang
menggunakan paten yang bersangkutan atau karena pewarisan. Li-
ensi Wajib yang beralih karena pewarisan tetap terikat oleh syaratpemberiannya dan ketentuan lainnya terutarna mengenai jangka
waktu dan harus dilaporkan kepada Kantor Paten untuk dicatat dan
dimuat dalam Daftar Umum Paten.
Berakbirnya LisensiWajib
Lisensi Wajib berakhir dengan selesainya jangka waktu yang
ditetapkan dalam pemberiannya, dibatalkan atau dalam hal Peme-
gang Lisensi Wajib menyerahkan kembali Iisensi yang diperolehnya
kepada Kantor Paten sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Kantor
Paten mencatat Lisensi Wajib yang telah berakhir jangka waktunya
dalam buku Daftar Umum Paten, mengumumkan dalam Berita Res-mi Paten dan memberitahukannya secara tertulis kepada Pemegang
Paten serta Pengadilan yang memutuskan pemberiannya. Batal atau
berakhirnya Lisensi Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83
dan Pasal 84 berakibat pulihnya hak Pemegang Paten atas paten
yang bersangkutan terhitung sejak tanggal pencatatannya dalam Daf-
tarUmum Paten.
Pembatalan LisensiWajib
Atas permintaan Pemegang Paten, Direktorat ]enderal Hak atas
Kekayaan Intelektual dapat membatalkan Lisensi Wajib yang semula
diberikannya apabila:
a. alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian Lisensi Wajib tidakada lagi:
b. Penerima Lisensi Wajib ternyata tidak melaksanakan Lisensi
Wajib tersebut atau tidak melakukan usaha persiapan yang se-
pantasnya untuksegera melaksanakannya;
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
49/125
42 LisensiatauWaralaba:Suatu PengantarPraktis
c. Penerima Lisensi Wajib tidak lagi menaati syarat dan keten
tuan lainnya termasuk kewajiban pembayaran royalti yang di-tetapkan dalam pemberian Lisensi Wajib.
Pernbatalan tersebut dicatat dalam Daftar Umum Paten dan di-
umumkan dalam Berita Resmi Paten.
Ketentuan yang serupa dengan ketentuan Pasal 48 Undang
Undang No. 15 Tahun 2001 juga dapat kita temukan dalam Pasal 97
Undang-Undang Paten, namun hanya berlaku sebatas paten yang
dibatalkan sebagai akibat adanya persamaan dengan paten lain untuk
lisensi yang sama. lad! selain karena alasan kebatalan karena adanyapersamaan dengan paten lain yang terdaftar, maka pembatalan paten
membawa akibat hukum hapusnya perjanjian lisensi paten.
D. PENGATURAN LISENSI DALAM HAK CIPTA
Undang-Undang Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang
No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telahdiubah de-
ngan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dan terakhir
diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Peru-
bahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987,
tidak mengatur mengenai Lisensi Hak Cipta, walau demikian dengan
mengacu pada ketentuan umum dan analogi pada ketentuan pem-
berian lisensiyang
diatur dalam undang-undangyang
mengaturmengenai perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagaimana
telah dibahas terdahulu, lisensi Hak Cipta pada dasarnya tetap di-
perbolehkan, selama dan sepanjang syarat-syarat lahirnya lisensi se-
bagai suatu perjanjian terpenuhi secara sah.
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
50/125
43
4 PENGATURANWARALABADALAM HUKUM POSITIF
DI INDONESIA
A. PENGANTAR
Dalam bentuknya sebagai bisnis, waralaba memiliki dua jenis
kegiatan:
1. waralaba produkdan merek dagang;
2. waralaba format bisnis (Fox, 1993 : 217).
Waralaba produk dan merek dagang adalah bentuk waralaba
yang paling sederhana. Dalam waralaba produk dan merek dagang,
Pemberi Waralaba mernberikan hakkepada Penerima Waralaba untuk
menjual produk yang dikembangkan oleh Pemberi Waralaba yang di-
sertai dengan pemberian izin untuk menggunakan merek dagang
milik Pemberi Waralaba (Fox, 1993 :233). Pemberian izin penggunaan
merek dagang tersebut diberikan dalam rangka penjualan produk
yang diwaralabakan tersebut. Atas pemberian izin penggunaan merek
dagang tersebut biasanya Pemberi Waralaba memperoleh suatu ben-
tukpembayaran royalti di muka, dan selanjutnya Pemberi Waralaba
memperoleh keuntungan (yang.sering juga disebut dengan royalti
berjalan) melalui penjualan produk yang diwaralabakan kepada Pene-
rima Waralaba. Dalam bentuknya yang sangat sederhana ini, waralaba
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
51/125
44 Lisensi atauWaralaba:Suatu Pengantar Praktis
produk dan merek dagang seringkali mengambil bentuk keagenan,
distributor atau lisensi penjualan.
Agak berbeda dengan waralaba produk dan merek dagang, wa-
ralaba format bisnis, menurut pengertian yang diberikan oleh MartinMandelsohn dalam Franchising: Petunjuk Praktis bagi Fran
chisor dan Franchisee, adalah:
"pemberian sebuab lisensi oleb seseorang (Pemberi Waralaba)kepada pibak lain (penerima Waralaba), lisensi tersebutmemberi
bak kepada Penerima Waralaba untuk berusaba denganmenggunakan merek daganglnama dagang Pemberi Waralaba,
dan untuk menggunakan keseluruban paket, yang terdiri dariselurub elemen yang diperlukan untuk membuat seorang yangsebelumnya belum terlatib dalam bisnis, dan untuk menjalankannya dengan bantuan yang terus-menerus atas dasar-dasar
yang telab ditentukan sebelumnya". (Mandelsohn, 1997: 4)
Selaniutnya, Martin Mandelsohn menyatakan bahwa waralaba
format bisnis ini terdiri atas:
konsep bisnis yang menyeluruh dari Pemberi Waralaba;
adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspekpengelolaan bisnis, sesuai dengan konsep Pemberi Waralaba;
proses bantuan dan bimbingan yang terus-menerus dari pihak
Pemberi Waralaba. (Mandelsohn, 1997 :4)
Konsep BisnisyangMenyelurnb.Konsep ini berhubungan dengan pengembangan cara untuk
menjalankan bisnis secara sukses yang seluruh aspeknya berasal dari
Pemberi Waralaba. Pemberi Waralaba ini akan mengembangkan apa
yang disebut dengan "cetakbiru" sebagai dasar pengelolaan waralaba
format bisnis tersebut. Cetak biru yang baik hendaknya dapat:
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
52/125
Pengaturan Waralaba Dalam Hukum PositifdiIndonesia 45
1. melenyapkan sejauh mungkin, risiko yang biasanya melekat
pada bisnis yang baru dibuka;
2. memungkinkan seseorang yang belum pernah memiliki pengalaman atau mengelola bisnis seeara langsung, mampu untuk
membuka bisnis dengan usahanya sendiri, tidak hanya dengan
format yang telah ada sebelumnya, tetapi juga dengan dukungan
sebuah organisasi dan jaringan milik Pemberi Waralaba;
3. menunjukkan dengan jelas dan rinci bagaimana bisnis yang
diwaralabakan tersebut harus dijalankan. (Mandelsohn, 1997 :4-5)
ProsesAwa/dan Pe/atiban
Penerima Waralaba akan diberikan pelatihan mengenai metode
bisnis yang diperlukan untuk mengelola bisnis sesuai dengan cetak
biru yang telah dibuat oleh Pemberi Waralaba. Pelatihan ini biasanya
menyangkut pelatihan penggunaan peralatan khusus, metode
pemasaran, penyiapan produk, dan penerapan proses. (Mandelsohn,
1997 :5)
ProsesPemberian Bantuan dan Bimbinganyang Terusbienerus
Pemberi Waralaba akan seeara terus-menerus memberikan
berbagai jenis pelayanan, yang berbeda-beda menurut tipe format
bisnis yang diwaralabakan. Seeara umum dapat dikatakan bahwa
proses bantuan dan bimbingan yang diberikan seeara terus-menerus
tersebut meliputi antara lain (Mandelsohn, 1997 : 5):
Kunjungan berkala dari, dan akses ke stafpendukung lapangan
Pemberi Waralaba guna membantu memperbaiki atau meneegah
penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan cetak biru
yang diperkirakan dapat menyebabkan kesulitan dagang bagi
Penerima Waralaba.
7/23/2019 Buku Lisensi Atau Waralaba eBook
53/125
46 LisensiatauWaralaba:Suatu PengantarPraktis
Menghubungkan antara Pemberi Waralaba dan seluruh Pene
rima Waralaba secara bersama-sama untuksaling bertukarpikiran dan pengalaman.
Inovasi produk atau konsep, termasuk penelitian mengenai
kemungkinan-kemungkinan pasar serta kesesuaiannya dengan
bisnis yang ada.
Pelatihan dan fasilitas-fasilitas pelatihan kembali untukPe-
-nerirnaWaralaba dan mereka yang menjadi stafnya.
Riset pasar.
Iklan dap promosi pada tingkat lokal dan nasional.Pada dasarnya bagi Penerima Waralaba memperoleh waralaba
sebenarnya sama dengan membeli sebuah bisnis pada umumnya,
tetapi berbeda dari jual beli bisnis biasa, Pemberi Waralaba tidakkehilangan dan sebaliknya Penerima Waralaba tidak mengambil alih
bisnis yang diwaralabakan. Selanjutnya Penerima Waralaba juga tidak
akan dapat menjalankan bisnis yang diperolehnya melalui waralaba
'sesuai dengan keinginannya sendiri. Dalam bisnis waralaba terdapat
sejumlah faktor penting yang harus dipertimbangkan, Pemberi Wa-
ralaba dan Penerima Waralaba akan memasuki sebuah hubungan
jangka panjang untuk mencapai tingkat kesuksesan bisnis secara
luas. Ada empat faktor utama di dalam bisnis waralaba yang tidak
akan dijumpai dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis secara
independen di luar sistem waralaba. Faktor-faktor tersebut adalah
(Mandelsohn, 1997: 5):
1. keberadaan Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dalam
suatu hubungan yang terus-menerus;
2. kewajiban untuk menggunakan nama dan sistem Pemberi
Waralaba, dan patuh pada pengendaliannya;
3. risiko terhadap kejadian yang dapat merusak bisnis waralaba
yang berada di luar kemampuan dan kesiapa
Recommended