BAB IPENDAHULUAN1.1. Latar BelakangSeiring dengan perkembangan zaman dan begitu pesatnya sektor perekonomian yang semakin meningkat, dinamis dengan penuh persaingan serta tidak mengenal batas-batas wilayah. Berbagai bisnis yang dijalankan dengan mudahnya untuk dilaksanakan. Oleh karena itu bisnis di zaman sekarang ini diperlukannya hukum untuk menaungi dan melindungi dengan tujuan untuk mewujudkan rasa keadilan sosial dan adanya kepastian hukum, bukan hanya sekedar mencari keuntungan (profit oriented) tetapi ada pertanggung jawaban terhadap dampak yang ditimbulkan dari operasional bisnis secara menyeluruh tersebut.Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, para bisnisman dan orang-orang yang ingin terjun langsung didunia bisnis hendakny aterlebih dahulu mengetahui dan memahami hukum bisnis secara detail agar bisnis yang ditekuni berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi dirinya dan menyejahterakan masyarakat pada umumnya.Di Indonesia seperti kebanyakan negara berkembang yang lain, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Untuk itu pengembangan pada sektor ekonomi menjadi tumpuan utama agar taraf hidup rakyat menjadi lebih mapan. Pembangunan ekonomi merupakan pengolahan kekuatan ekonomi riil dimana dapat dilakukan melalui penanaman modal, penggunaan teknologi dan kemampuan berorganisasi atau manajemen.Syahrin Naihasy mengatakan lebih lanjut bahwa sejak perekonomian dunia telah mengalami perubahan yang sangat dahsyat dan kini dunia, termasuk Indonesia, menyaksikan fase ekonomi global yang bergerak cepat dan telah membuka tabirlintas batas antar Negara. Dapat dikatakan bahwa dunia usaha adalah sebagai tumpuan utama yang dipergunakan sebagai pilar dandilaksanakandengan berbagai macam cara yang sekiranya dapat memupuk perkembangannya dengan lebih optimal dan berdaya guna.1.2. Rumusan Masalah1. Apakah Pengertian Waralaba ?2. Apakah di dalam Waralaba ada Bentuk Perjanjian ?3. Apa Perbedaan Pemberian Waralaba dan Lisensi4. Mengetahui Hukum Waralaba Di Indonesia

1.3. Tujuan PenulisanUntuk mempermudah tercapainya arah serta sasaran yang diharapkan bagi pembaca, maka penyusun merumuskan beberapa tujuan yang hendak dicapai. Adapun rumusan tujuan-tujuan tersebut adalah untuk mengetahui :1. Sejarah Waralaba2. Pengertian Waralaba3. Waralaba Sebagai Bentuk Perjanjian4. Perbedaan Pemberian Waralaba dan Lisensi

BAB IIPERMASALAHAN

2.1 Definisi FranchiseFranchise adalah suatu system distribusi dimna pemlik bisnis yang semi mandiri (terwaralaba) membayar iuran dan royalty kepada induk perusahaan pewaralaba untuk mendapatkan hak menggunakan merek dagang, menjual barang atau jasanya, dan sering kali menggunakan format dan system bisnisnya.Menurut David J.Kaufmann definisi franchising sebagai sebuah sistem pemasaran dan distribusi yang dijalankan oleh institusi bisnis kecil (franchisee) yang digaransi dengan membayar sejumlah fee, hak terhadap akses pasar oleh franchisor dengan standar operasi yang mapan dibawah asistensi franchisor.Menurut Reitzel, Lyden, Roberts & Severance, franchise definisikan sebagai sebuah kontrak atas barang yang intangible yang dimiliki oleh seseorang (franchisor) seperti merek yang diberikan kepada orang lain (franchisee) untuk menggunakan barang (merek) tersebut pada usahanya sesuai dengan teritori yang disepakati.Menurut dictionary of business terms.1. Suatu izin yang diberikan oleh sebuah prusahaan (franshisor) kepada seorang atau kepada suatu perusahaan (franchisee) untuk mengoperasikan suatu retail, makanan atau supermarket dimana pihak franchisee setuju untuk menggunakan milik franchisor berupa nama, produk, servis, promosi, penjualan, distribusi, metode untuk display dll company support.2. Hak untuk memasarkan barang-barang atau jasa perusahaan (cos goods and services) dalam suatu wilayah tertentu, hak tersebut telah diberikan oleh perusahaan kepada seorang individu, kelompok individu, kelompok marketing, pengecer atau grosir.[footnoteRef:2] [2: Syahrin Naihasy, Hukum Bisnis (Business Law), Mida Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm. 8]

3. Franchise adalah hubungan kemitraan antara usahawan yang usahanya kuat dan sukses dengan usahawan yang relative baru atau lemah dalam usaha tersebut dengan tujuan saling menguntungkan, khususnya dalam bidang usaha penyediaan produk dan jasa langsung kepada konsumen.2.2. Unsur-Unsur Franchise1. Adanya minimal 2 pihak, yaitu pihak franchisor dan pihak franchisee. Pihak franchisor sebagai pihak yang memberikan franchise sementara pihak franchisee merupakan pihak yang diberikan/ menerima franshise tersebut;2. Adanya penawaran paket usaha dari franchisor,3. Adanya kerja sama pengelolaan unit usaha antara pihak franchisor dengan pihak franchisee,4. Dipunyaianya unit usaha tertentu (outlet) oleh pihak franchisee yang akan memamfaatkan paket usaha miliknya pihak franchisor,5. Seringkali terdapat kontrak tertulis antara pihak franchisor dan pihak franchisee.2.3 Dasar Hukum FranchisePerjanjian sebagai dasar hukum KUH Perdata pasal 1338 (1), 1233 s/d 1456 KUH Perdata; para pihak bebas melakukan apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kebiasan, kesopanan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ketertiban umum, juga tentang syarat-syarat sahnya perjanjian dsb.Hukum keagenan sebagai dasar hukum; KUH Dagang (Makelar & Komisioner), ketentuan-ketentuan yang bersifat administrative seperti berbagai ketentuan dari Departemen Perindustrian, Perdagangan dsb. Seringkali ditentukan dengan tegas dalam kontrak franchise bahwa di antara pihak franchisor dengan franchisee tidak ada suatu hubungan keagenan.Undang-undang Merek, Paten dan Hak Cipta sebagai dasar hukum; berhubung ikut terlibatnya merek dagang dan logo milik pihak franchisor dalam suatu bisnis franchise, apalagi dimungkinkan adanya suatu penemuan baru oleh pihak franchisor, penemuan dimana dapat dipatenkan. UU No.19 (1992) Merek, UU No 6 (1982) Paten, UU No.7 (1987) Hak Cipta.UU Penanaman Modal Asing sebagai dasar hukum; Apabila pihak franchisor akan membuka outlet di suatu Negara yang bukan negaranya pihak franchisor tersebut maka sebaiknya dikonsultasi dahulu kepada ahli hukum penanaman modal asing tentang berbagai kemungkinana dan alternative yang mungkin diambil dan yang paling menguntungkannya. Franchise justru dipilih untuk mengelak dari larangan-larangan tertentu bagi suatu perusahaan asing ketika hendak beroperasi lewat direct investment.Peraturan lain lain sebagai dasar hukum;Ketentuan hukum administrative, seperti mengenai perizinan usaha, pendirian perseroan terbatas, dll peraturan administrasi yang umumnya dikeluarkan oleh Departmen Perdagangan. Kepmen Perdagangan No 376/Kp/XI/1983 tentang kegiatan perdagangan.a. Ketentuan Ketenagakerjaan,b. Hukum Perusahaan (UU PT No 1 (1995)),c. Hukum pajak- adakah pajak ganda, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajakd. withholding atas royalty dan pajak penghasilan atas tenaga kerja asing.e. Hukum persaingan,[footnoteRef:3] [3: Tengku Keizerina Devi Azwar, Perlindungan Hukum Dalam Franchise, 2005, hlm. 1 - 2]

f. Hukum industri bidang tertentu misalnya aturan tentang standar mutu, kebersihan dan aturan lain lain yang bertujuan melindungi konsumen, atau bahkan UU pangan sendiri.g. Hukum tentang kepemilikan- hak guna bangunan, hak milik, etc.h. Hukum tentang pertukaran mata uang- RI menganut rezim devisa bebas, maka tidak ada larangan maupun batasan terhadap keluar masuknya valuta asing dari/ke Indonesia.i. Hukum tentang rencana tata ruang; apakah wilayah tersebut memungkinkan dibukannya sebuah franchise, kualitas bahan untuk gedung tersebut memenuhi syarat? Etc etc.j. Hukum tentang pengawasan ekspor/ impor misalnya dalam hal pengambilan keputusan apakah barang barang tertentu mesti dibawa dari Negara pihak franchisor atau cukup diambil saja dari Negara pihak franchisee.k. Hukum tentang bea cukai- apakah lebih menguntungkan barang-barang tertentu dipasok dari luar negeri atau cukup menghandalkan produk local semata.

2.4 Istilah-istilah yang terdapat di dalam Franchise Fee Fee merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh penerima waralaba (franchisee) kepada pemberi waralaba (franchisor) yang umumnya dihitung berdasarkan persentase penjualan. Franchise Fee (Biaya Pembelian Hak Waralaba)Franchise Fee adalah biaya pembelian hak waralaba yang dikeluarkan oleh pembeli waralaba (franchisee) setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai franchisee sesuai kriteria franchisor. Hak Cipta (Copyright)Hak cipta adalah hak eklusif sesesorang untuk menggunakan dan memberikan lisensi kepada orang lain untuk menggunakan kepemilikan intelektual tersebut misalnya sistem kerja, buku, lagu, logo, merek, materi publikasi dan sebagainya. Initial InvestmentInitial investment adalah modal awal yang harus disetorkan dan dimiliki oleh franchisee pada saat memulai usaha waralabanya. Initial investment terdiri atas franchise fee, investasi untuk fixed asset dan modal kerja untuk menutup operasi selama bulan-bulan awal usaha waralabanya. Perjanjian Waralaba (Franchise Agreement)Perjanjian waralaba merupakan kumpulan persyaratan, ketentuan dan komitment yang dibuat dan dikehendaki oleh franchisor bagi para franchisee-nya. Didalam perjanjian waralaba tercantum ketentuan berkaitan dengan hak dan kewajiban franchisee dan franchisor, misalnya hak teritorial yang dimiliki franchisee, persyaratan lokasi, ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh franchisee kepada franchisor, ketentuan berkaitan dengan lama perjanjian waralaba dan perpanjangannya dan ketetentuan lain yang mengatur hubungan antara franchisee dengan franchisor. Outlet Milik Franchisor (Company Owned Outlet, Pilot Store)Franchisor yang terpercaya adalah franchisor yang telah terbukti sukses dan mengoperasikan outlet milik mereka sendiri yang dinamakan Company Owned Outlet atau Pilot Store. Jangan pernah membeli hak waralaba dari franchisor yang tidak memiliki outlet yang sejenis dengan outlet yang dipasarkan hak waralabnya. [footnoteRef:4] [4: Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 339]

Advertising Fee (Biaya Periklanan)Advertising Fee (Biaya Periklanan) nerupakan biaya yang dibayarkan oleh penerima waralaba (franchisee) kepada pemberi waralaba (franchisor) untuk membiayai pos pengeluaran/belanja iklan dari franchisor yang disebarluaskan secara nasional/international. Pro Forma Keuangan (Financial Pro Forma)Proforma keuangan dalam waralaba umumnya terdiri atas Neraca, Laporan Rugi Laba dan Laporan Arus Kas. Ketiga janis laporan ini merupakan laporan yang wajib diberikan oleh franchisor kepada calon franchisee-nya, sebelum Perjanjian Waralaba ditandatangani. Protected TerritoryProtected Territory adalah batas geografis yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee secara ekslusif. Di dalam area Protected Territory, franchisor tidak diperbolehkan memberikan hak waralaba untuk bisnis sejenis kepada pihak lain atau mendirikan bisnis serupa dengan tujuan menyaingi atau pun tidak usaha yang dimilki franchisee. Quality Control (Audit Operasional)Quality Control (Audit Operasional) merupakan metode yang dilakukan oleh franchisor untuk menjamin standar operasional yang tercantum dalam Manual Operasi dijalankan secara konsisten di jaringan waralabanya. Rahasia Dagang (Trade Secret)Rahasia dagang merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh franchisor yang diberikan kepada franchisee akibat ditandatanganinya perjanjian waralaba diantara mereka. Rahasia dagang dapat berupa prosedur operasi, resep atau pun daftar pelanggan dan pemasok. Signature ProductSignature Product merupakan produk/Jasa yang dijual franchisor yang merupakan identitas sekaligus satu merek dagang ekslusif yang dikenal luas dan seringkali mewakili identitas bagi perusahaan tersebut, misalnya es teler bagi Es Teler 77 atau Big Mac untuk McDonalds. Franchisor yang berhasil selalu memiliki signature product yang memiliki awareness, citra positif dan diterima baik di pasar. SlickSlick merupakan materi iklan siap tayang yang disiapkan oleh franchisor untuk para franchisee-nya. Adanya materi iklan siap pakai ini akan mempermurah biaya iklan dan marketing dari franchisee. Studi Kelayakan Pewaralaba (Franchisee Feasibility Studies)Waralaba merupakan metode yang effektif dan terbukti sukses untuk mendapatkan dana ekspansi eksternal dengan resiko terendah. Agar Franchisee dapat sesukses Franchisor, maka perlu dilakukan Studi Kelayakan Pewaralaba. Studi ini bertujuan untuk mengenali dan menemukan apakah calon franchisee memiliki karakteristik tertentu yang dimiliki oleh franchisor saat merintis usaha tersebut dari nol.[footnoteRef:5] [5: Munir Fuady, op. cit. hlm. 341 - 345]

TurnkeyTurnkey dalah satu kondisi dimana franchisor bertanggung jawab terhadap dimulainya usaha franchisee mulai dari nol sampai pintu toko dibuka untuk pertama kalinya bagi pelanggan. Tying Tying merupakan kebijakan yang dilakukan oleh franchisor untuk memaksa franchisee membeli produk tertentu dari franchisor sebagai syarat untuk pembelian produk lainnya. Di Amerika Serikat, Tying adalah illegal jika harga produk yang ditawarkan franchisor ternyata tidak lebih murah dari harga pasar.2.5 Perkembangan FranchiseDi Indonesia ada 20 kategori usaha yang sering atau pernah menjadi objek bisnis franchise:1. Bidang Usaha Makanan: Restoran, contoh: Rumah makan Wapo Makanan siap hidang, contoh: McD. KFC, A&W, Burger King Makanan ringan (es krim, yogurt, baked goods, donat, pastry), contoh: Mama Oven, Hagen daaz, Baskin Robins, J.CO Makanan khusus (speciality foods), contoh: Ayam goreng Solo2. Jasa Konsultan Dan Keperluan Bisnis Aneka jasa konsultan (business aids and services) Jasa pencarian dan penempatan tenaga kerja (employment services) Periklanan dan direct mail3. Jasa pemeliharaan, perbaikan dan kebersihan Pemeliharaan dan perbaikan gedung dan rumah (maintenance, cleanding and sanitation) Jasa kebersihan gedung dan rumah (janitorial, maid and personal services) Jasa pertamanan (lawn garden, agricultural supplies and services)4. Jasa pialang pembelian rumah dan penyewaan property, contoh: Ray White, Century 215. Jasa penjualan, pemeliharaan dan reparasi kendaraan bermotor.6. Toko pengecer keperluan pribadi dan rumah tangga: Toko pengecer barang khusus (speciality retail stores) Toko keperluan sehari-hari (convenience store) Toko pakaian dan sepatu.7. Hotel dan tempat penginapan8. Kontraktor perumahan dan tempat komercial9. Percetakan dan fotocopy10. Penjualan dan pemeliharaan perabot rumah tangga seperti home furnishing, retail and repair services)11. Penyewaan mobil dan truck12. Rekreasi Exercise, sports, entertainment and services[footnoteRef:6] [6: Deden Setiawan, Franchise Guide Series Ritel, Dian Rakyat, 2007, hlm. 13]

Penyewaan video, audio products and services13. Penjualan computer dan electronic14. Jasa dan produk pemeliharaan kesehatan15. Biro perjalanan16. Produk dan jasa pendidikan (health aids products and services)17. Jasa pengepakan dan pengiriman (package preparation/ shipment/ mail services)18. Salon rambut dan kecantikan,19. Binatu (laundry and dry cleaning)20. Jasa untuk anak (children services)2.6 Keuntungan dan Kerugian Franchisee dan FranchisorKeuntunganBagi Franchisor (perusahaan induk) :1. Produk atau jasa terdistribusi secara luas tanpa memerlukan biaya promosi dan biaya investasi cabang baru.2. Produk atau jasa dikonsumsi dengan mutu yang sama.3. Keuntungan dari royalti atau penjual lisensi.4. Bisnisnya bisa berkembang dengan cepat di banyak lokasi secara bersamaan, meningkatnya keuntungan dengan memanfaatkan investasi dari franchisee. Bagi Franchisee (pemilik hak-jual) :1. Popularitas produk atau jasa sudah dikenal konsumen, menghemat biaya promosi.2. Mendapatkan fasilitas-fasilitas manajemen tertentu sesuai dengan training yang dilakukan oleh franchiser.3. Mendapatkan image sama dengan perusahaan induk.Kerugian bagi franchisee (pemilik hak-jual) :1. Biaya startup cost yang tinggi, karena selain kebutuhan investasi awal, franchisee harus membayar pembelian franchise yang biasanya cukup mahal.2. Franchisee tidak bebas mengembangkan usahanya karena berbagai peraturan yang diberikan oleh franchisor.3. Franchisee biasanya terikat pada pembelian bahan untuk produksi untuk standarisasi produk /jasa yang dijual.4. Franchisee harus jeli dan tidak terjebak pada isi perjanjian dengan franchisor, karena bagaimanapun biasanya perjanjian akan berpihak kepada prinsipal / franchisor dengan perbandingan 60:40.[footnoteRef:7] [7: Deden Setiawan, Franchise Guide Series Ritel, Dian Rakyat, 2007, hlm. 28]

Penghasilan yang terus mengalir ke franchisor dari royalti dan penjualan masukan kepada franchisee yang lebih penting adalah sumber pendapatan dari biaya awal untuk menjual waralaba. Dengan demikian, franchisor dan franchisee mencapai sukses dengan membantu satu sama lain.2.6 Membeli FranchiseUCOF adalah alat tangguh yang didesain untuk membantu calon terwaralaba dalam memilih waralaba yang cocok untuknya dan menghindari pewaralaba yang tidak jujur. Pertahanan terbaik wirausaha untuk menghadapi ketidak jujuran pewaralaba adalah dengan persiapan, akal sehat, dan kesabaran. Meskipun ada perlindungan yang ditawarkan oleh UCOF, calon pembeli waralaba tetap harus berhati hati karena kecurangan waralaba masih tetap ada dalam bidang yang bertumbuh dengan cepat ini. Langkah langkah berikut akan membantu anda membuat pilihan yang benar :1. Mengevaluasi diri sendiri2. Teliti pasar anda3. Pertimbangkan pilihan pilihan waralaba anda4. Dapatkan salinan UCOF dari pewaralaba5. Berbicara dengan pihak yang telah membeli waralaba6. Ajukan beberapa pertanyaan sulit kepada pewaralaba7. Tentukan pilihan anda

BAB IIIPEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak WaralabaPemerintah sebagai pemegang otoritas mempunyai kekuasaan untuk menerapkan peraturan-peraturan yang menyangkut hubungan bisnis bagi para pihak sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, yaitu agar supaya undang undang yang Pemerintah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya suatu pelanggaran atau penyelewengan. Perhatian Pemerintah yang begitu besar ini bertujuan memberikan perlindungan hokum serta kepastian hukum agar masing-masing pihak merasa aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis khususnya yang terlibat dalam bisnis waralaba ini.Hukum bisnis waralaba idealnya untuk melindungi kepentingan para pihak namun kenyataan di lapangan belum tentu sesuai seperti yang diharapkan. Seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang membagi 3 ( tiga ) golongan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu, kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan perseorangan. Akan tetapi posisi pemberi waralaba yang secara ekonomi lebih kuat akan memberikan pengaruhnya pula bagi beroperasinya hukum di masyarakat.Hukum mempunyai kedudukan yang kuat, karena konsepsi tersebut memberikan kesempatan yang luas kepada negara atau Pemerintah untuk mengambil tindakan tindakan yang diperlukan untuk membawa masyarakat kepada tujuan yang di kehendaki dan menuangkannya melaui peraturan yang dibuatnya. Dengan demikian hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tingkah laku kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan.Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa ketaatan perbuatan terhadap ketentuan-ketentuan organisasi dipengaruhi oleh kepribadian, asal- usul sosial, kepentingan ekonominya, maupun kepentingan politik serta pandangan hidupnya [footnoteRef:8]maka semakin besar pula kepentingannya dalam hukum.[14] Di sisi lain diungkapkan juga bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan demikian pula dengan hukumnya, bahwa hukum itu berkembang dengan mengikuti tahap-tahap perkembangan masyarakat. Sedangkan kunci utama dalam pembuatan hukum yang mengarah kepada perubahan sosial terletak pada pelaksanaan ataupun implementasi implementasi hokum tersebut. [8: Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 218]

3.2 Peraturan Pemerintah Tentang WaralabaPeraturan Pemerintah RI No 16 tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 yang kini telah dicabut dengan dikeluarkannya peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007.Waralaba menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No 16 tahun 1997 adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa.Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) menyebutkan pengertian waralaba adalah: hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan / atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan / atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralabaDalam franchise ada dua pihak yang terlibat yaitu franchisor atau pemberi waralaba dan franchisee atau penerima waralaba di mana masing-masing pihak terikat dalam suatu perjanjian yaitu perjanjian waralaba. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 dalam pasal 1 ayat ( 2 ) yang dimaksud franchisor atau pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan / atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba dan dalam pasal 1 ayat ( 3 ) yang dimaksud franchise atau penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan / atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.Sementara itu dalam pasal 3 ada enam syarat yang harus dimiliki suatu usaha apabila ingin diwaralabakan yaitu :a. Memiliki ciri khas usahab. Terbukti sudah memberikan keuntunganc. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan / atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulisd. Mudah diajarkan dan diaplikasikane. Adanya dukungan yang berkesinambunganf. Hak kekayaan Intelektual yang telah terdaftarDalam sistem franchise ada pos-pos biaya yang normal dikeluarkan sebagai berikut :1. RoyaltyPembayaran oleh pihak franchisee kepada pihak franchisor sebagai imbalan dari pemakaian hak franchise oleh franchisee. Walaupun tidak tertutup kemungkinan pembayaran royalty pada suatu waktu dalam jumlah tertentu yang sebelumnya tidak diketahuinya.2. Franchise feeYang dimaksud Franchise fee adalah biaya pembelian hak waralaba yang dikeluarkan oleh pembeli waralaba (franchisee) setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai franchisee sesuai kriteria franchisor. Umumnya franchise fee dibayarkan hanya satu kali saja dan akan dikembalikan oleh franchisor kepada franchisee dalam bentuk fasilitas pelatihan awal, dan dukungan set up awal dari outlet pertama yang akan dibuka oleh franchisee. Franchisee dalam hal ini menerima hak untuk berdagang di bawah nama dan sistem yang sama, pelatihan, [footnoteRef:9]serta berbagai keuntungan lainnya. Sama halnya dengan memulai bisnis secara mandiri, franchisee bertanggung jawab untuk semua biaya yang muncul guna memulai usaha ini tetapi kemungkinan mengeluarkan uang lebih rendah karena kekuatan jaringan yang dimiliki oleh franchisor. [9: Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56]

3. Direct ExpensesBiaya langsung yang harus dikeluarkan sehubungan dengan pengembangan bisnis franchise. Misalnya, terhadap pemondokan pihak yang akan menjadi pelatih dan feenya, biaya pelatihan dan biaya pada saat pembukaan.4. Biaya sewaAda beberapa franchisor yang menyediakan tempat bisnis, maka dalam hal demikian pihak franchisee harus membayar harga sewa tempat tersebut kepada franchisor agar tidak timbul disputes di kemudian hari.5. Marketing and advertising feesFranchisee ikut menanggung biaya dengan menghitungnya, baik secara persentase dari omzet penjualan ataupun jika ada marketing atau iklan tertentu.6. Assignment feesBiaya yang harus dibayar oleh pihak franchisee kepada pihak franchisor jika pihak franchisee mengalihkan bisnisnya kepada pihak lain, termasuk bisnis yang merupakan objeknya franchise. Oleh pihak franchisor biaya itu dimanfaatkan untuk kepentingan persiapan pembuatan perjanjian penyerahan, pelatihan pemegang franchise yang baru dan sebagainya.3.3 Waralaba sebagai Bentuk PerjanjianDalam franchise, dasar hukum dari penyelenggaraannya adalah kontrak antara kedua belah pihak. Kontrak franchise biasanya menyatakan bahwa franchise adalah kontraktor independent dan bukannya agen atau pegawai franchisor. Namun demikian perusahaan induk dapat membatalkan franchise tersebut, bila franchisee melanggar persyaratan-persyaratan dalam persetujuan itu.

3.3.1 Istilah dan Pengertian KontrakIstilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu contract. Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu contract of law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah Overeenscom-strecht. Dalam tampilannya yang klasik, untuk istilah kontrak ini sering disebut dengan istilah perjanjian sebagai terjemahan dari agreement dalam bahasa Inggris. Namun demikian istilah kontrak (sebagai terjemahan dari istilah Inggris contract) adalah paling modern, paling luas dan paling lazim digunakan, termasuk pemakaiannnya dalam dunia bisnis.Yang dimaksud dengan kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (promissory agreement) di antara 2 (dua) atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hokum. Pengertian perjanjian atau kontrak diatur di pasal 1313 KUH Perdata pasal 1313 KUH Perdata berbunyi Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.3.3.2. Syarat-syarat Sahnya KontrakSelanjutnya untuk sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata diperlukan empat syarat yaitu :a. Kesepakatan (toesteming / izin) kedua belah pihakb. Kecakapan Bertindakc. Mengenai suatu hal tertentud. Suatu sebab yang halal ( Geoorloofde oorzaak )[footnoteRef:10] [10: Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni Bandung 1982, hal, 266]

Ada beberapa syarat untuk kontrak yang berlaku umum tetapi di atur di luar pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :a. Kontrak harus dilakukan dengan itikad baikb. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlakuc. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutand. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum3.3.3. Asas-asas/Dasar-dasar Hukum KontrakYang dimaksud dengan dasar-dasar hukum kontrak adalah prinsip yang harus di pegang bagi para pihak yang mengikatkan diri ke dalam hubungan hukum kontrak. Menurut Hukum Perdata, sebagai dasar hukum utama dalam berkontrak, dikenal 5 (lima) asas penting sebagai berikut :a. Asas Kebebasan BerkontrakSetiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang.b. Asas KonsensualismeAsas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat ( 1 ) KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.c. Asas Pacta Sunt ServandaAsas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.d. Asas Itikad BaikAsas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.[footnoteRef:11] [11: Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni Bandung 1982, hal, 267]

e. Asas KepribadianAsas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.

3.3.4. Prestasi dan Wanprestasi dalam KontrakIstilah prestasi dalam hukum kontrak adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah dibuat para pihak dengan kesepakatan bersama. Suatu kontrak yang bermakna prestasi ada tiga yaitu :1. Menyerahkan suatu barang;2. Melakukan suatu perbuatan;3. Tidak melakukan suatu perbuatan.Sedangkan wanprestasi menurut Subekti adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian, bila melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya maka dikatakan melakukan wanprestasi.3.3.5. Pengganti KerugianGanti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu kontrak untuk memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Menurut Tukirin Sy. Sastroresono pengertian masing-masing berikut :1. Biaya adalah segala pengeluaran yang telah dikeluarkan secara nyata oleh salah satu pihak;2. Rugi adalah hilangnya suatu keuntungan yang sudah dihitung;3. Bunga adalah timbul dalam perikatan yang memberikan sejumlah uang dan pelaksanaannya tidak tepat pada waktunya.3.3.6. Bentuk-bentuk KontrakBentuk-bentuk kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan ( cukup kesepakatan para pihak ).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini :1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga;2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian;3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu.3.3.7. Berakhirnya KontrakBerakhirnya kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak tentang sesuatu hal. Sesuatu hal bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak.[footnoteRef:12] [12: Salim HS, Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 33]

Dalam praktek, dikenal pula cara berakhirnya kontrak yaitu :[25]1. Jangka waktu berakhir;2. Dilaksanakan obyek perjanjian;3. Kesepakatan ke dua belah pihak;4. Pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak;5. Adanya putusan pengadilan.3.3.8. Penyelesaian Sengketa dalam KontrakMenurut jalur hukum ada tiga ( 3 ) cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya, yaitu :1. Jalur Pengadilan;2. Jalur Arbitrase (perwasitan);3. Jalur Negosiasi (perundingan).

3.4. Perbedaan Pemberian Waralaba Dan LisensiPengertian franchise (waralaba) selalu diartikan berbeda dengan lisensi. Padahal, intinya hampir sama. Dalam praktik lisensi (licensing) diartikan lebih sempit, yakni perusahaan atau seseorang (licencor) yang memberi hak kepada pihak tertentu ( licensee ) untuk memakai merek/hak cipta/paten (Hak milik kekayaan intelektual) untuk memproduksi atau menyalurkan produk/jasa pihak licencor. Imbalannya licensee membayar fee.Lisencor tidak mencampuri urusan manajemen dan pemasaran pihak licensee. Misalnya, perusahaan Mattel Inc. yang memiliki hak karakter Barbie (boneka anak-anak) di AS memberikan hak lisensi kepada perusahaan mainan di Indonesia. Lisensi merupakan ijin yang diberikan kepada pihak lain untuk memproduksi dan memasarkan produk atau jasa tertentu. Pihak pemberi lisensi (licensor) hanya berkewajiban mengawasi mutu produk atau jasa yang dijual oleh penerima lisensi (licensee).Perbedaan antara kedua sistem ini terletak pada tanggung jawab Masing-masing pihak , dimana pada sistem franchise kedua belah pihak terikat dalam sebuah kontrak kemitraan yang diikuti dengan kewajiban dan tanggung jawab masing -masing pihak. Dalam hal pemberian lisensi, pihak pemberi lisensi tidak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas bisnis yang dijalankan oleh pihak penerima lisensi. Pemberi lisensi hanya berkepentingan pada perhitungan royalti atau pembagian keuntungan dari volume atau omzet penjualan setiap waktu. Kemudian pemberi lisensi tidak mempunyai tanggung jawab untuk melakukan bimbingan atau pelatihan kepada penerima lisensi.

3.5 Waralaba di IndonesiaDi Indonesia, sistem waralaba mulai dikenal pada tahun 1950-an, yaitu dengan munculnya dealer kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi. Perkembangan kedua dimulai pada tahun 1970-an, yaitu dengan dimulainya sistem pembelian lisensi plus, yaitu franchisee tidak sekedar menjadi penyalur, namun juga memiliki hak untuk memproduksi produknya.Agar waralaba dapat berkembang dengan pesat, maka persyaratan utama yang harus dimiliki satu teritori adalah kepastian hukum yang mengikat baik bagi franchisor maupun franchisee. Karenanya, kita dapat melihat bahwa di negara yang memiliki kepastian hukum yang jelas, waralaba berkembang pesat, misalnya di AS dan Jepang. Tonggak kepastian hukum akan format waralaba di Indonesia dimulai pada tanggal 18 Juni 1997, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. PP No. 16 tahun 1997 tentang waralaba ini telah dicabut dan diganti dengan PP no 42 tahun 2007 [footnoteRef:13]tentang Waralaba. Selanjutnya ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kepastian hukum dalam format bisnis waralaba adalah sebagai berikut: [13: Tukirin Sy. Sastroresono, Hukum Dagang Dan Hukum Perdata, Universitas Terbuka, Jakarta, 1998, hlm. 526]

1.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba;2.Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;3. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;4. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;5. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.Banyak orang masih skeptis dengan kepastian hukum terutama dalam bidang waralaba di Indonesia. Namun saat ini kepastian hukum untuk berusaha dengan format bisnis waralaba jauh lebih baik dari sebelum tahun 1997. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya payung hukum yang dapat melindungi bisnis waralaba tersebut.Perkembangan waralaba di Indonesia, khususnya di bidang rumah makan siap saji sangat pesat. Hal ini ini dimungkinkan karena para pengusaha kita yang berkedudukan sebagai penerima waralaba (franchisee) diwajibkan mengembangkan bisnisnya melalui master franchise yang diterimanya dengan cara mencari atau menunjuk penerima waralaba lanjutan. Dengan mempergunakan sistem piramida atau sistem sel, suatu jaringan format bisnis waralaba akan terus berekspansi. Ada beberapa asosiasi waralaba di Indonesia antara lain APWINDO (Asosiasi Pengusaha Waralaba Indonesia), WALI (Waralaba & License Indonesia), AFI (Asosiasi Franchise Indonesia).Ada beberapa konsultan waralaba di Indonesia antara lain IFBM, The Bridge, Hans Consulting, FT Consulting, Ben WarG Consulting, JSI dan lain-lain. Ada beberapa pameran Waralaba di Indonesia yang secara berkala mengadakan roadshow diberbagai daerah dan jangkauannya nasional antara lain International Franchise and Business Concept Expo (Dyandra), Franchise License Expo Indonesia ( Panorama convex), Info Franchise Expo ( Neo dan Majalah Franchise Indonesia).3.6 Penyebab Waralaba di Indonesia Bermasalah.Komite Waralaba dan Lisensi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan 60% waralaba yang berpraktik di dalam negeri bermasalah, sehingga pihaknya meminta pemerintah segera menertibkan usaha franchise. Ketua Komite Tetap Waralaba dan Lisensi Kadin Indonesia Amir Karamoy mengatakan data itu berdasarkan jumlah penerima waralaba (terwaralaba) yang bangkrut, karena menanamkan modalnya di bisnis waralaba yang tidak bertanggung jawab.Amir mengatakan bahwa ada sekitar 800 merek waralaba di Indonesia, dan 60% di antaranya bermasalah. Franchisor (pemberi waralaba) dalam praktiknya tidak seperti diharapkan, sehingga dispute (sengketa) terjadi. Karena itu diminta agar bisnis waralaba lebih ditata.Kadin Indonesia meminta pemerintah segera menertibkan usaha waralaba, karena yang dirugikan kebanyakan investor skala kecil. Karena banyaknya praktik yang bermasalah di bisnis waralaba, Amir mengatakan saat ini pemilik modal mesti teliti memilih merek waralaba, sehingga bisa mendapatkan hasil seperti yang diharapkan.Beberapa faktor penyebab kegagalan waralaba yang paling utama adalah kegagalan meraih target penjualan yang memadai, hal ini biasanya karena tempat usaha yang kurang strategis. Faktor-faktor lainnya antara lain adalah kurangnya support dari penjual franchise kepada franchisee misalnya dalam dukungan promosi, manajemen dan lain-lain sehingga terkesan franchisee berjalan sendirian, [footnoteRef:14]dan ada juga yang mengatakan karena naiknya harga bahan baku dan inflasi yang berimbas pada lemahnya daya beli masyarakat secara umum. Selain itu, faktor yang tak kalah pentingnya adalah mindset franshisee/ pembeli waralaba yang berfikir bahwa membeli waralaba itu artinya tinggal terima untung saja dan terlalu mengharapkan franchisor yang bekerja, atau telalu berharap pada sistem yang bekerja. [14: Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 72]

Untuk menekan waralaba bermasalah, diharapkan ada kewajiban bagi satu perusahaan yang akan menjalankan bisnis franchise sebagai perusahaan terbuka lebih dulu. Kadin Indonesia juga mengharapkan pemerintah agar mendorong perusahaan besar dan BUMN untuk berekspansi dalam sistem waralaba. Alasannya, perusahaan besar memiliki latar belakang modal dan pengetahuan serta pengalaman bisnis yang baik sehingga terwaralaba lebih terjamin.3.7 Dasar Hukum Waralaba:1.Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2007 tentang Waralaba2.Peraturan Menteri Perdagangan RI No.31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba3.7.1 Resume :1. Pengertian Umum- Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap system bisnis dengan cirri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Waralaba harus memenuhi criteria sebagai berikut:a. Memiliki ciri khas usaha;b. Terbukti sudah memberikan keuntungan;c. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan (dibuat tertulis);d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan;e. Adanya dukungan yang berkesinambungan;f. HKI yang telah terdaftar. Waralaba terdiri dari pemberi waralaba dan penerima waralaba. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Pemberi Waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari pemberi waralaba untuk menggunakan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan. Penerima Waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak untuk menggunakan dan/atau menggunakan waralaba dari pemberi waralaba lanjutan.

3.7.2. Perjanjian Waralabaa. Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dan mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.b. Perjanjian Waralaba sedikitnya memuat:c. Identitas Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba;d. Jenis HKIe. Kegiatan Usahaf. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba[footnoteRef:15] [15: Deden Setiawan, Franchise Guide Series Ritel, Dian Rakyat, 2007, hlm. 28]

g. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba.h. Wilayah usaha, misalnya di propinsi tertentu atau di seluruh wilayah Republik Indonesia.i. Jangka waktu perjanjian.j. Tata cara pembayaran imbalan, seperti fee atau royalty.k. Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris.l. Penyelesaian sengketa.m. Tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.n. Jaminan dari pihak Pemberi Waralaba untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajibanya kepada penerima waralaba.3.7.3 Pendaftaran Waralaba Pemberi Waralaba wajib memiliki Surat Pendaftaran Waralaba (STPW) dengan mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba dan dokumen persyaratan lain sesuai dengan peraturan menteri perdagangan.Prospektus Penawaran Waralaba paling sedikit memuat:a. Identitas Pemberi Waralabab. Legalitas Usaha Waralaba (Izin Usaha teknis seperti SIUP, Izin Tetap Usaha Pariwisata, Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan atau Izin Usaha yang berlaku di Negara Pember Waralaba)c. Sejarah kegiatan usahanyad. Struktur organisasi Pemberi Waralabae. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir dihitung mundur dari waktu permohonan Prospektus Penawaran Waralaba (sebagai perusahaan waralaba).f. Jumlah tempat usahag. Daftar Penerima Waralabah. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

Prospektus Penawaran Waralaba yang didaftarkan oleh pemberi waralaba berasal dari luar negeri harus dilegalisir oleh Public Notary dengan melampirkan surat keterangan dari Atase Perdagangan RI atau Pejabat Kantor Perwakilan RI di Negara asal. Penerima Waralaba wajib memiliki Surat Pendaftaran Waralaba dengan mendaftarkan Perjanjian Waralaba dan dokumen persyaratan lain sesuai dengan peraturan menteri perdagangan. STPW berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan STPW diajukan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c.q Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan untuk Pemberi Waralaba luar negeri, Pemberi Waralaba lanjutan dari luar negeri, Penerima Waralaba berasal dari waralaba luar negeri, dan Penerima Waralaba dari Waralaba dalam negeri . Permohonan STPW diajukan kepada Kepala Dinas Perdagangan Provinsi/Kabupaten/ Kota setempat untuk Pemberi Waralaba yang berasal dari dalam negeri, Pemberi Waralaba lanjutan dari dalam negeri, penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri, penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri, penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri. Paling lama 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (SP-STPW) dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, pejabat penerbit STPW menerbitkan STPW. Apabila SP-STPW beserta dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, pejabat penerbit STPW membuat surat penolakan penerbitan STPW kepada pemohon STPW, paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan. Setiap Pemilik STPW wajib menyampaikan laporan kegiatan Waralaba kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina [footnoteRef:16]Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat. [16: Deden Setiawan, Franchise Guide Series Ritel, Dian Rakyat, 2007, hlm. 13]

4. SanksiPemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Permendag No.31/M-DAG/PER/8/2008 (Pendaftaran Waralaba) dikenakan sanksi administrative berupa:a. Peringatan tertulis paling banyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan oleh pejabat penerbit STPW.b. Denda paling banyak Rp.100.000.000,-

BAB IVTINJUAN PUSTAKA4.1 Makna Go Public Menurut Drs. Peter Salim dalam The Contemporary English-Indonesian Dictionary edisi kedua 1986 halaman 1524 mendefinisikan istilah go public sebagai berikut: Go public adalah menawarkan saham atau obligasi untuk di jual kepada umum untuk pertama kalinya.Perusahaan yang sebelum menjual saham kepada masyarakat disebut perusahaan tertutup (private Company) sedangkan perusahaan yang sudah menjual sahamnya ke masyarakat disebut perusahaan terbuka atau perusahaan public (public listed company).Perusahaan publik di Indonesia sejak tahun 1996, banyak yang mulai mengubah nama perusahaan dengan menambahkan kata Tbk di belakang nama yang lama. Tbk berarti terbuka. Misalnya: PT Buana Finance Indonesia menjadi PT Buana Finance Indonesia Tbk. Perubahan nama perusahaan public dengan menambahkan kata Tbk di belakang nama yang lama adalah sesuai dengan Undang-undang Perseroan terbatas (UUPT) No.1/1995.Banyak perusahaan di Indonesia maupun di luar negeri, menjual obligasi kepada masyarakat tetapi perusahaan tersebut tidak di sebut perusahaan publik atau tidak dikatakan perusahaan tersebut go public. Misalnya PT PLN yang banyak menerbitkan obligasi tidak disebut perusahaan publik/terbuka.Dengan demikian istilah go public hanya digunakan untuk penawaran umum saham tidak termasuk obligasi. Jadi,uraian di atas, istilah go public dapat di definisikan sebagai berikut: Go public adalah kegiatan menawarkan saham perusahaan untuk di jual kepada publik untuk pertama kalinya.[footnoteRef:17] [17: Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 238]

4.2 Proses Go PublicKeputusan untuk going public atau tetap menjadi perusahaan privat merupakan keputusan yang harus dipikirkan masak-masak. Jika perusahaan memutuskan untuk going public dan melempar saham perdananya ke public (Initial Public Offering, IPO), isu utama yang muncul adalah tipe saham apa yang akan di lempar, berapa harga yang akan ditetapkan untuk selembar sahamnya dan kapan waktunya yang paling tepat.Tahapan proses go public, dibagi menjadi 4 tahap, yaitu:1. Tahap PersiapanKegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah semua kegiatan yang harus di lakukan sebelum mengajukan pendaftaran ke Bapepam:1. Persetujuan pemegang saham melalui RUPS;2. Perubahan anggaran dasar perseroan agar sesuai dengan anggaran dasar perusahaan public (Seperti: peningkatan modal dalam perseroan, penentuan nilai nominal saham).3. Penunjukan penjamin pelaksana emisi (lead underwriter);4. Penunjukan lembaga dan profesi pasar modal (seperti: akuntan public, konsultan hukum, Penilai, Biro administrasi efek, Notaris);5. Mengadakan perjanjian pendahuluan dengan bursa efek untuk mencatatkan saham perseroan guna diperdagangkan di pasar sekunder;6. Perjanjian pendahuluan penjaminan emisi efek (preliminary underwriting agreement).2. Tahap PemasaranSebelum suatu calon perusahaan public dapat memasarkan penawaran umum sahamnya (marketing), maka terlebih dahulu harus mengajukan pernyataan pendaftaran go public kepada Bapepam. Perusahaan bisa melakukan langkah public expose. Yang merupakan tindakan pemasaran kepada masyarakat dengan mengadakan pertemuan untuk mempresentasikan kinerja perusahaan, prospek [footnoteRef:18]usaha, resiko, dsb. Sehingga timbul daya tarik pemodal untuk membeli saham yang di tawarkan. [18: Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 242]

3. Tahap Penawaran Umum1. Menerbitkan prospectus ringkas di 2 media cetak yang berbahasa Indonesia;2. Penyebaran prospectus lengkap;3. Penyebaran FPPS ( Formulir Pemesanan Pembeli Saham);4. Menerima pembayaran;5. Penyerahan surat kolektif saham.4. Tahap Perdagangan di Pasar SekunderTahap ini meliputi tahapan melakukan pendaftaran ke bursa efek untuk mencatat sahamnya sesuai dengan perjanjian pendahuluan pencatatan yang telah di setujui. Dengan tercapainya persetujuan pencatatan antara kedua belah pihak, maka pihak emiten dapat melakukan pembayaran biaya pencatatan (listing fee).4.3 Persyaratan Go Public di Bursa Efek Indonesia1. Persyaratan untuk Go Public di Bursa efek Indonesia, yaitu:2. Perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT);3. Mempunyai usaha riil yang tidak dilarang oleh undang-undang yang ada di Indonesia;4. Telah beroperasi minimal 1 tahun;5. Perijinannya (surat-surat) lengkap;6. Telah membayar pajak;7. Mempunyai aktiva berwujud bersih seperti gedung, tanah, pabrik, mesin, kendaraan dan lain-lain, minimal sebesar 5 miliar rupiah;8. Dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan;9. Mempunyai sertifikat AMDAL ( untuk pabrik ) dan Ecolabelling (ramah lingkungan) untuk industri kehutanan;10. Laporan keuangan harus diaudit dan memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP);11. Khusus calon emiten yang bidang usahanya memerlukan ijin pengelolaan seperti jalan tol, penguasaan hutan, harus memiliki ijin tersebut minimal 15 tahun;12. Khusus calon emiten bidang pertambangan harus memiliki ijin pengelolaan yang masih berlaku minimal 15 tahun, memiliki minimal 1 kontrak kerja atau kuasa pertambangan atau surat ijin penambangan daerah, minimal salah satu anggota direksinya memiliki kemampuan teknis dan pengalaman di bidang pertambangan, dan calon emiten sudah memiliki cadangan terbukti ( Proven deposit) atau yang setara;13. Pernyataan pendaftaran emisi telah dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK.4.4 Keuntungan dan Kerugian Go Public Go Public berarti menjual saham perusahaan ke para investor dan membiarkan saham tersebut diperdagangkan di pasar saham. Sebagai contoh, PT Indofood, PT Aneka Tambang, Indosat, dan masih banyak perusahaan lainnya yang sudah menjadi go public. Adapun keuntungan dari Perusahaan yang go public adalah:Perusahaan dapat meningkatkan Likuiditas dan memungkinkan para pendiri perusahaan untuk menikmati hasil yang mereka capai. Dan semakin banyak investor yang membeli saham tersebut, maka semakin banyak modal yang diterima perusahaan dari investor luar;1. Para pendiri perusahaan dapat melakukan diversifikasi untuk mengurangi resiko portofolio mereka;2. Memberi nilai suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat dinilai dari harga saham dikalikan dengan jumlah lembar saham yang dijual dipasaran;3. Perusahaan dapat melakukan merger ataupun negosiasi dengan perusahaan lainnya dengan hanya menggunakan saham;[footnoteRef:19] [19: Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 245]

4. Meningkatkan potensi pasar. Banyak perusahaan yang merasa lebih mudah untuk memasarkan produk dan jasa mereka setelah menjadi perusahaan go public atau Tbk.Tetapi harus kita ketahui juga bahwa ada kerugian dari Perusahaan yang go public yaitu:a. Laporan Rutinb. Setiap perusahaan yang go public secara periodik harus membuat laporan kepada Bursa Efek Indonesia, bisa saja per kuartal atau tahunan, tentu saja untuk membuat laporan tersebut diperlukan biaya.c. Terbukad. Semua perusahaan go public pasti transparan dan sangat mudah untuk diketahui oleh para kompetitornya dari segi data dan managementnya.e. Keterbatasan kekuasaan Pemilikf. Para pemilik perusahaan harus memperhatikan kepentingan bersama para pemegang saham, tidak bisa lagi melakukan praktek nepotisme, kecurangan dalam pengambilan keputusan dan lainnya, karena perusahaan tersebut milik publik.g. Hubungan antarinvestorh. Perusahaan terbuka harus menjaga hubungan antara perusahaan dengan para investornya dan di informasikan mengenai perkembangan dari perusahaan tersebut.i. Mematuhi Peraturan Pasar Modal yang Berlak Pasar modal memang menerbitkan berbagai peraturan. Namun semua ketentuan tersebut pada dasarnya justru akan membantu perusahaan untuk dapat berkembang dengan cara yang baik di masa mendatang. Para pemegang saham, pendiri dan manajemen perusahaan tidak perlu khawatir dengan berbagai pemenuhan peraturan tersebut karena cukup banyak pihak yang dapat dimanfaatkan jasanya untuk membantu.

4.5 Pengertian Waralaba, Franchisor, dan Franchisee Waralaba atau Franchising (dari bahasa Prancis untuk kejujuran atau kebebasan) adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Sedangkan menurut versi pemerintah Indonesia, yang dimaksud dengan waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.Sedangkan menurut Asosiasi Franchise Indonesia, yang dimaksud dengan waralaba ialah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, dimana pemilik merek (franchisor) memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu. Selain pengertian waralaba, perlu dijelaskan pula apa yang dimaksud dengan franchisor dan franchisee.a. Franchisor atau pemberi waralaba, adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya.b. Franchisee atau penerima waralaba, adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba.[footnoteRef:20] [20: Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 248]

4.6 Jenis-Jenis WaralabaWaralaba dapat dibagi menjadi dua, yaitu:a. Waralaba luar negeri, cenderung lebih disukai karena sistemnya lebih jelas, merek sudah diterima diberbagai dunia, dan dirasakan lebih bergengsi.b. Waralaba dalam negeri, juga menjadi salah satu pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha tetapi tidak memiliki pengetahuan cukup piranti awal dan kelanjutan usaha ini yang disediakan oleh pemilik waralaba.c. Biaya WaralabaBiaya meliputi:a. Ongkos awal, dimulai dari Rp. 10 juta hingga Rp. 1 miliar. Biaya ini meliputi pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik waralaba untuk membuat tempat usaha sesuai dengan spesifikasi franchisor dan ongkos penggunaan HAKI.b. Ongkos royalti, dibayarkan pemegang waralaba setiap bulan dari laba operasional. Besarnya ongkos royalti berkisar dari 5-15 persen dari penghasilan kotor. Ongkos royalti yang layak adalah 10 persen. Lebih dari 10 persen biasanya adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran yang perlu dipertanggung jawabkan.4.7 Alasan Franchise Diusulkan Menjadi Go PublicSaat ini, yang paling ramai bisnis yang di-franchise-kan adalah di bidang bisnis makanan, maklumlah, karena makanan adalah merupakan kebutuhan paling pokok manusia, dan semua manusia perlu makan. Oleh karena itulah bermunculan franchise yang bergerak dibidang makanan ini, seperti yang berasal dari luar negeri antara lain : McDonnald, KFC, Dunkin Donuts, dan lain-lain. Sedangkan yang dari lokal antara lain : RedCrispy, Andrew Crepes, Bakmi Raos dan lain-lainnya. Selain franchise yang produknya berupa makanan, juga ada franchise yang produknya berupa non makanan dan jasa, misalnya di bidang pendidikan, pengantaran barang, salon, busana dan lain-lain.Waralaba adalah sebuah pilihan yang menarik bagi pebisnis pemula, karena waralaba memungkinkan anda menanamkan uang dalam sebuah sistem yang sudah mapan, telah dicoba dan teruji, dan terbukti keberhasilannya. Namun bagi pebisnis yang sudah malang melintang di dunia wirausaha, mungkin tawaran waralaba sudah tidak begitu menarik lagi.Franchise diusulkan menjadi go public karena berbagai alasan. Pada umumnya perusahaan yang telah go public, perusahaannya akan memiliki keuntungan yang didapat antara lain, perusahaan dapat menerima dana yang besar langsung sekaligus, tidak bertahap. Keuntungan kedua adalah masyarakat yang memasukkan penyertaan atau kepemilikan biasanya tidak berminat untuk masuk ke dalam manajemen, sehingga kepentingan mayoritas pemilik perusahaan bisa berjalan stabil dan terkendali. Keuntungan ketiga adalah pembagian deviden berdasarkan keuntungan. Jika perusahaan mencetak laba, baru deviden dibagikan, jika tidak, perusahaan tidak wajib membagikannya. Keuntungan keempat adalah gengsi. Perusahaan yang go public memiliki tingkat prestisius yang tinggi dimata masyarakat luas karena perusahaan go public dituntut untuk bersikap lebih transparan sehingga berkesan lebih profesional. Meskipun waralaba juga memiliki kerugian, tetapi Anang berharap pemerintah tetap memberi perhatian pada usaha kecil dan menengah yang berpotensi menjad iusaha waralaba unggulan. Hal ini mengingat bisnis makanan cepat saji skala dunia seperi McDonald's dan KFC juga berawal dari skala kecil.

20 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 248BAB VKESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KesimpulanWaralaba sebagai model pengembangan kemitraan bisnis memberikan peluang Yang sangat besar kepada para pengusaha UKM untuk mengembangkan usahanya, Keunggulan sistem waralaba ini merupakan salah satu start- up of new businees yang sangat prospektif bagi kelompok UKM, menguntungkan pembeli waralaba karena tidak memerlukan promosi lagi dan bayar iklan produk, mampu mengembangkan segmentasi pasar terbesar dengan menguasai jaringan-jaringan pasar, sarana bagi proses alih teknologi dan ketrampilan, menciptakan banyak kesempatan kerja,Pengusaha UKM dapat memanfaatkan keunggulan franchisor secara simbiose mutualistis dengan mengelola produk yang mudah dipasarkan, image yang menarik serta paket usaha yang kompetitif tanpa keharusan mengeluarkan modal yang besar.Untuk itu pengusaha UKM perlu meningkatkan profesionalismenya agar mampu meraih sukses dalam mengelola waralaba. Faktor kemampuan, motivasi, hubungan UKM franchisor dan struktur manajemen, merupakan faktor kristikal yang sangat mempengaruhi keberhasilan bisnis waralaba dan penerapannya.Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam bisnis waralaba maka perlu adanya perangkat perundang-undangan dan sistem pendanaan yang memungkinkan KUKM lebih berperan dalam pengembangan usaha waralaba Oleh karena itu pemerintah berkewajiban Untuk mendorong sistem waralaba khususnya paket-paket usaha yang diciptakan oleh pengusaha dalam negeri (hak kekayaan intelektualnya) dan diterapkan kepada pengusaha UKM yang merupakan fondasi perekonomian Indonesia jangka PanjangWaralaba (Franchise) merupakan suatu bentuk bisnis kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak, dimana pihak pertama (franchisor) memberikan hak kepada pihak kedua (franchisee) untuk menjual produk atau jasa dengan memanfaatkan merk dagang yang dimiliki oleh pihak pertama (franchisor) sesuai dengan prosedur atau sistem yang diberikan.5.2 SaranAdapun yang harus dilakukan oleh calon franchisee untuk dapat mengetahui propek franchise yang akan dibelinya antara lain:Pertama, lihatlah bisnis yang sudah berjalan, apakah sukses atau tidak. Sukses atau tidaknya suatu bisnis secara detail dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan.Kedua, lihatlah apa yang menjadi daya tarik dari bisnis tersebut. Apakah kelebihan bisnis tersebut yang dapat menarik pengunjung labih banyak dibandingkan dengan bisnis sejenis. Hal ini penting karena dalam memasarkan sebuah barang atau jasa, differensiasi atau keunikan menjadi hal utama dalam menarik minat pengunjung.Ketiga, telitilah apakah perusahaan tersebut sudah memiliki sebuah sistem dan prosedur standar dalam menjalankan bisnisnya. Sistem ini harus sudah teruji mampu mengatasi masalah yang mungkin terjadi dilapangan. Selain itu program promosi yang dilakukan oleh franchisor harus diketahui oleh franchisee, karena promosi ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis.Keempat, cari tahu sudah berapa banyak franchisee yang menjalankan franchise tersebut, dan jika memungkinkan carilah informasi dari para franchisee itu mengenai bisnis yang sudah berjalan, dukungan dari franchisor dalam mengatasi masalah dan prospek kedepan mengenai bisnis tersebut.Kelima, cari tahu mengenai franchise lain yang bergerak di bidang usaha yang sama, apa saja kelebihan dan kekurangan franchise tersebut dibandingkan franchise yang sedang kita bidik, untuk mendapatkan pandangan yang lebih objektif dalam menentukan pilihan. Siapa tahu ada franchise lain yang memiliki prospek lebih baik.DAFTAR PUSTAKA

Fuady, Munir. 2005.Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: PT. Citra Aditya BaktiHS, Salim. 2003.Hukum Kontrak. Jakarta: Sinar GrafikaKhairandy, Ridwan. 2000.PerjanjianFranchiseSebagaiSaranaAlihTeknologi. Jakarta:PusatStudiHukumUII YogyakartabekerjasamadenganyayasanKlinikHakiNaihasy, Syahrin. 2005.Hukum Bisnis (Bisnis Law). Yogyakarta: Mida PustakaRahardjo, Satjipto. 1980.Hukum dan Masyarakat. Bandung: AngkasaRahardjo, Satjipto. 1982.Ilmu Hukum. Bandung: AlumniSastroresono,TukirinSy. 1998.HukumDagangDanHukumPerdata. Jakarta: Universitas TerbukaSetiawan, Deden. 2007.Franchise GuideSeriesRitel. Dian RakyatSimatupang,RichardBurton. 2003.Aspek Hukum dalam Bisnis. Jakarta: Rineka CiptaSubekti. 2002.Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. IntermasaSubekti. 2004.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya ParamitaBudi Utomo, Setiawan. Fiqih Aktual. Jakarta: Gema Insani, 2003. Sumarsono, Sonny. Manajemen Bisnis Waralaba. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.Wijaya, Gunawan. Seri Hukum Bisnis. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001.Widyatmini. 1996. Diktat Pengantar Bisnis. Gunadarma : Jakarta. DH Basu Swastha DR. 1998. Pengantar Bisnis Modern. Liberty : Yogyakarta. Solihin Ismail. 2006 . Pengantar Bisnis. Prenada Media : JakartaSetiawan , Fahmi.2005.Pengantar Bisnis Waralaba, Jakarta: Graha MediaRahmad , Fadli.2007.Hukum Bisnis Waralaba, Surabaya: Pustaka MediaFatma , Ramlan.2000.Franchise Prosedur, Surabaya: Pustaka MediaNaihasy, Syahrin. 2005. Hukum Bisnis (Bisnis Law). Yogyakarta: Mida Pustaka

1