HUKUM KONTRAK

PERJANJIAN WARALABA

DISUSUN OLEH:

MUH. NUR UDPA (B111 07 173)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2010

BAB 1

1

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Waralaba atau Franchising (dari bahasa Prancis untuk kejujuran atau kebebasan)

adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Sedangkan

menurut versi pemerintah Indonesia, yang dimaksud dengan waralaba adalah perikatan

dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari

kekayaan intelektual (HAKI) atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain

dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain

tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.1

Sedangkan menurut Asosiasi Franchise Indonesia, yang dimaksud dengan Waralaba

ialah Suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, dimana

pemilik merek (franchisor) memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk

melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah

ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu.

Waralaba diperkenalkan pertama kali pada tahun 1850-an oleh Isaac Singer, pembuat

mesin jahit Singer, ketika ingin meningkatkan distribusi penjualan mesin jahitnya.

Walaupun usahanya tersebut gagal, namun dialah yang pertama kali memperkenalkan

format bisnis waralaba ini di AS. Kemudian, caranya ini diikuti oleh pewaralaba lain

yang lebih sukses, John S Pemberton, pendiri Coca Cola. Namun, menurut sumber

lain, yang mengikuti Singer kemudian bukanlah Coca Cola, melainkan sebuah industri

otomotif AS, General Motors Industry ditahun 1898. Contoh lain di AS ialah sebuah

sistem telegraf, yang telah dioperasikan oleh berbagai perusahaan jalan kereta api,

tetapi dikendalikan oleh Western Union serta persetujuan eksklusif antar pabrikan mobil

dengan dealer.

Di Indonesia, sistem waralaba mulai dikenal pada tahun 1950-an, yaitu dengan

munculnya dealer kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi. Perkembangan kedua

dimulai pada tahun 1970-an, yaitu dengan dimulainya sistem pembelian lisensi plus,

1 http://id.wikipedia.org/wiki/Waralaba

2

yaitu franchisee tidak sekedar menjadi penyalur, namun juga memiliki hak untuk

memproduksi produknya[11] . Agar waralaba dapat berkembang dengan pesat, maka

persyaratan utama yang harus dimiliki satu teritori adalah kepastian hukum yang

mengikat baik bagi franchisor maupun franchisee. Karenanya, kita dapat melihat bahwa

di negara yang memiliki kepastian hukum yang jelas, waralaba berkembang pesat,

misalnya di AS dan Jepang. Tonggak kepastian hukum akan format waralaba di

Indonesia dimulai pada tanggal 18 Juni 1997, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan

Pemerintah (PP) RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. PP No. 16 tahun 1997

tentang waralaba ini telah dicabut dan diganti dengan PP no 42 tahun 2007 tentang

Waralaba. Selanjutnya ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kepastian hukum

dalam format bisnis waralaba adalah sebagai berikut:

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/KEP/7/1997

Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran

Usaha Waralaba.

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.

31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba

Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Banyak orang masih skeptis dengan kepastian hukum terutama dalam bidang waralaba

di Indonesia. Namun saat ini kepastian hukum untuk berusaha dengan format bisnis

waralaba jauh lebih baik dari sebelum tahun 1997. Hal ini terlihat dari semakin

banyaknya payung hukum yang dapat melindungi bisnis waralaba tersebut.

Perkembangan waralaba di Indonesia, khususnya di bidang rumah makan siap saji

sangat pesat. Hal ini ini dimungkinkan karena para pengusaha kita yang berkedudukan

sebagai penerima waralaba (franchisee) diwajibkan mengembangkan bisnisnya melalui

master franchise yang diterimanya dengan cara mencari atau menunjuk penerima

waralaba lanjutan.

3

Dengan mempergunakan sistem piramida atau sistem sel, suatu jaringan format bisnis

waralaba akan terus berekspansi. Ada beberapa asosiasi waralaba di Indonesia antara

lain APWINDO (Asosiasi Pengusaha Waralaba Indonesia), WALI (Waralaba & License

Indonesia), AFI (Asosiasi Franchise Indonesia). Ada beberapa konsultan waralaba di

Indonesia antara lain IFBM, The Bridge, Hans Consulting, FT Consulting, Ben WarG

Consulting, JSI dan lain-lain. Ada beberapa pameran Waralaba di Indonesia yang

secara berkala mengadakan roadshow diberbagai daerah dan jangkauannya nasional

antara lain International Franchise and Business Concept Expo (Dyandra),Franchise

License Expo Indonesia ( Panorama convex), Info Franchise Expo ( Neo dan Majalah

Franchise Indonesia).

BAB 2

4

PEMBAHASAN

2.1 Waralaba

Pihak-pihak yang terkait dalam waralaba yaitu:

Franchisor atau pemberi waralaba, adalah badan usaha atau perorangan yang

memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan

hak atas kekayaanintelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang

dimilikinya.

Franchisee atau penerima waralaba, adalah badan usaha atau perorangan yang

diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan

intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor:

259/MPP/Kep/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara

Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, Franchisee atau penerima waralaba

terbagi atas dua jenis yaitu:

- Penerima Waralaba Utama adalah Penerima Waralaba yang melaksanakan hak

membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan yang diperoleh dari Pemberi Waralaba.

- Penerima Waralaba Lanjutan adalah badan usaha atau perorangan yang

menerima hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan

intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba

melalui Penerima Waralaba Utama.

Waralaba dapat dibagi menjadi dua:

Waralaba luar negeri, cenderung lebih disukai karena sistemnya lebih jelas,

merek sudah diterima diberbagai dunia, dan dirasakan lebih bergengsi.

Waralaba dalam negeri, juga menjadi salah satu pilihan investasi untuk orang-

orang yang ingin cepat menjadi pengusaha tetapi tidak memiliki pengetahuan

cukup piranti awal dan kelanjutan usaha ini yang disediakan oleh pemilik

waralaba.

5

Waralaba dapat dibagi menjadi dua:

Waralaba luar negeri, cenderung lebih disukai karena sistemnya lebih jelas,

merek sudah diterima diberbagai dunia, dan dirasakan lebih bergengsi.

Waralaba dalam negeri, juga menjadi salah satu pilihan investasi untuk orang-

orang yang ingin cepat menjadi pengusaha tetapi tidak memiliki pengetahuan

cukup piranti awal dan kelanjutan usaha ini yang disediakan oleh pemilik

waralaba.

Pada dasarnya waralaba merupakan salah satu bentuk pemberian lisensi, hanya saja

agak berbeda dengan pengertian lisensi pada umumnya, waralaba menekankan pada

kewajiban untuk menggunakan system, metode, tata cara, prosedur, metode

pemasaran dan penjualan maupun hal-hal lain yang ditentukan oleh pemberi waralaba

secara eksklusif, serta tidak boleh dilanggar maupun diabaikan oleh penerima lisensi.

Hal ini mengakibatkan bahwa waralaba cenderung bersifat eksklusif. Seorang atau

suatu pihak yang menerima waralaba tidaklah dimungkinkan untuk melakukan kegiatan

lain yang sejenis atau yang berada dalam suatu lingkungan yang mungkin

menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha waralaba yang diperoleh olehnya dari

pemberi waralaba ( Gunawan Widjaya, 2002 : 20 ). 2

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Gunawan Widjaya tersebut di atas,

maka dalam pembuatan perjanjian atau kontrak harus dibuat secara terang dan sejelas-

jelasnya, hal ini disebabkan saling memberi kepercayaan dan mempunyai harapan

keuntungan bagi kedua pihak akan diperoleh secara cepat. Karena itu kontrak waralaba

merupakan suatu dokumen yang di dalamnya berisi suatu transaksi yang dijabarkan

secara terperinci. 

Sebelum membuat perjanjian, Pemberi Waralaba wajib menyampaikan keterangan

tertulis dan benar kepada Penerima Waralaba yang sekurang-kurangnya mengenai:

2 http://forum.meremmelek.net/showthread.php?75766-%26%239733;%26%239733;-Perjanjian-Waralaba-dan-Pengawasan-oleh-Pemerintah-%26%239733;%26%239733;

6

a. Identitas Pemberi Waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya

termasuk neraca dan daftar rugi laba selama 2 (dua) tahun terakhir;

b. Hak Atas Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang

menjadi obyek Waralaba;

c. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Penerima Waralaba;

d. Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan Pemberi Waralaba kepada Penerima

Waralaba;

e. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba;

f. Cara-cara dan syarat pengakhiran, pemutusan dan perpanjangan Perjanjian

Waralaba;

g. Hal-hal lain yang perlu diketahui Penerima Waralaba dalam rangka pelaksanaan

Perjanjian Waralaba.

Berdasarkan Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.

259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan

Pendaftaran Usaha Waralaba, Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dengan

Penerima Waralaba sekurang-kurangnya memuat klausula mengenai:

a. Nama, alamat dan tempat kedudukan perusahaan masing-masing pihak;

b. Nama dan jabatan masing-masing pihak yang berwenang menandatangani

perjanjian;

c. Nama dan jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha

misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi

yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek Waralaba;

d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak serta bantuan dan fasilitas yang

diberikan kepada Penerima Waralaba;

e. Wilayah Pemasaran;

f. Jangka waktu perjanjian dan tata cara perpanjangan perjanjian serta syarat-

syarat perpanjangan perjanjian;

g. Cara penyelesaian perselisihan;

h. Ketentuan-ketentuan pokok yang disepakati yang dapat mengakibatkan

pemutusan perjanjian atau berakhirnya perjanjian;

7

i. Ganti rugi dalam hal terjadi pemutusan perjanjian;

j. Tata cara pembayaran imbalan;

k. Penggunaan barang atau bahan hasil produksi dalam negeri yang dihasilkan dan

dipasok oleh pengusaha kecil;

l. Pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada Penerima Waralaba.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba,

Perjanjian Waralaba memuat klausula paling sedikit:

a) Nama dan alamat para pihak;

b) Jenis Hak Kekayaan Intelektual;

c) Kegiatan usaha;

d) Hak dan kewajiban para pihak;

e) Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang

diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;

f) Wilayah usaha;

g) Jangka waktu perjanjian;

h) Tata cara pembayaran imbalan;

i) Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris;

j) Penyelesaian sengketa; dan

k) Tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.

2.2 Contoh Perjanjian Waralaba

CONTOH PERJANJIAN WARALABA 3 3 http://mustafit.wordpress.com/contoh-contoh-kontrak-perjanjian/contoh-perjanjian-franchise-restoran/

8

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Drs. M. Adung Darmadung, Direktur Restoran Serba Wenak beralamat di Jl. Raja

Panjang No. 221 Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Restoran Serba Wenak dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Franchisor.

2. Leni Marleni, swasta beralamat di Jl. Van Java No. 32 Radio Dalam Jakarta Selatan,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku penerima Franchise yang

selanjutnya disebut Franchisee.

Pada hari ini Kamis, tanggal duabelas bulan enam tahun duaribu delapan (12-06-2008)

bertempat di kantor Restoran Serba Wenak di alamat tersebut di atas Franchisor dan

Franchisee sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama Franchise

dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Franchisor adalah restoran yang menyajikan makanan siap saji yang dikenal

dengan nama Restoran Serba Wenak.

Bahwa Franchisor setuju memberikan izin dan membantu Franchise menjual dan

menyajikan makanan Serba Wenak untuk wilayah Jakarta Selatan.

Bahwa Franchisee berjanji akan mengawasi, menjaga dan mengendalikan mutu

makanan Serba Wenak serta memberikan pelayanan terbaik bagi setiap konsumen

sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Franchisor.

Bahwa Franchisor memberikan hak ekslusif kepada Franchisee untuk membuka

restoran yang menyediakan dan menyajikan makanan siap saji yang ditetapkan

Franchisor di seluruh wilayah Jakarta Selatan.

Franchisor memberikan izin kepada Franchisee dengan nama Restoran Serba

Wenak untuk itu Franchisee dapat menggunakan merek dan sistem secara bersamaan

dengan Franchisee lainnya yang sudah diizinkan oleh Franchisor sebelumnya.

Franchisee setuju membeli dan menjalankan serta mematuhi semua ketetapan dan

persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Franchisor.

9

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah ditetapkan di atas dengan ini Franchisor dan

Franchisee sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini dalam bentuk kerjasama yang

untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan

sebagai berikut:

Pasal 1: Syarat-Syarat

Franchisee menyatakan bahwa untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan

oleh Franchisor antara lain:

1. memiliki tempat usaha baik miliki sendiri atau hak sewa minimal 5 (lima) tahun seluas

400 meter persegi dengan desain sebagaimana terlampir.

2. menyediakan fasilitas parkir yang memadai minimal untuk 15 kendaraan roda 4

(empat) dan 50 (limapuluh) kendaraan roda 2 (dua) dan minimal satu toilet untuk

konsumen.

3. menyediakan modal awal usaha sebesar Rp. 300.000.000 (tigaratus juta rupiah) dan

uang jaminan sebesar Rp. 35.000.000 (tigapuluh lima juta rupiah) yang harus disetor ke

rekening Franchisor.

4. tidak akan menyediakan dan menyajikan makanan lain dan atas usaha lain selain

makanan Serba Wenak yang ditetapkan oleh Franchisor.

Pasal 2: Franchisee Fee dan Royalti

1. Franchisee setuju membayar Franchisee Fee sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh

juta rupiah), pembayaran mana dilakukan pada saat perjanjian ini ditandatangani.

2. Franchisor berhak mendapatkan royalty sebesar 2% (dua persen) dari omzet

penjualan setiap restoran yang dibayarkan pada setiap tanggal 25 setiap bulannya

untuk penjualan bulan sebelumnya.

3. untuk keperluan promosi secara nasional produk Serba Wenak, Franchisee bersedia

membayar marketing fee sebesar 1% (satu persen) dari omzet penjualan kepada

Franchisor.

4. marketin fee sebagaimana diatur dalam ayat 3 pasal ini semata-mata hanya

dieprgunakan oleh Franchisor untuk mempromosikan prpoduk Serba Wenak secara

nasional yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran royalti.

10

Pasal 3: Sengketa dengan Pihak Ketiga

Franchisee tidak akan melibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung

Franchisor bila Franchisee terlibat tuntutan hukum dan/atau non hukum yang dilakukan

oleh pihak lain berkaitan dengan usaha restoran yang dikelolanya.

Pasal 4: Jam Buka Restoran

1. Pada tiga bulan pertama sejak perjanjian ini ditandatangani Franchisee akan

membuka dan mengoperasikan restoran di Jl. Kutuloncat No. 33 Radio Dalam, Jakarta

Selatan dan selanjutnya secara bertahap akan membuka 2 (dua cabang) antara lain:

a. cabang ciputat tepat di depan kampus UIN Syarif HIdayatullah Jakarta Selatan

b. cabang lebak bulus tepat di samping Perpustakaan Iman Jamak Lebak bulus Jakarta

Selatan

2. Franchisee tidak diperkenankan memindahkan alamat restoran ke tempat lain tanpa

persetujuan tertulis dari Franchisor.

3. dalam hal Franchisor memberikan izin pemindahan lokasi restoran, maka Franchisee

wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Atas

seluruh biaya baik renovasi, izin, pajak dan biaya apapun yang timbul akibat

perpindahan lokasi ditanggung oleh Franchisee sendiri.

Pasal 5: Kewajiban Franchisor

Selama perjanjian ini berlangsung Franchisor berkewajiban untuk:

1. memberikan panduan operasional pengelolaan restoran kepada franchisee dan

menyediakan secara Cuma-Cuma pengetahuan tentang manajemen pengelolaan dan

teknik penyajian menu Serba Wenak.

2. menyediakan desain interior, peleatih dan materi pelatihan untuk para pekerja

restoran franchisee atas biaya franchisor sendiri.

3. menyelenggarakan program pelatihan untuk franchisee secara berkesinambungan

dan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

4. memberikan konsultasi gratis kepada franchisee apabila restoran franchisee berada

dalam keadaan krisis yang dapat menyebabkan tutupnya atau berhentinya bisnis

11

restoran franchisee.

5. memberikan rekomendasi kepada pihak perbankan/lembaga keuangan guna

membentu franchisee memeproleh pinjaman untuk pengembangan restorannya.

Pasal 6: Kewajiban Franchisee

1. seluruh biaya untuk pengadaan perabotan untuk keperluan restoran serta bahan-

bahan baku pembuat menu Serba Wenak yang sesuai dengan standar franchisor serta

biaya-biaya lain seperti pengurusan perizinan atas pembukaan dan pengoperasian

restoran menjadi tanggungan franchisee sendiri.

2. franchisee setuju bahwa pengadaan brosur, kartu nama, formulir, kwitansi, seragam,

bahan/atau alat promosi dan benda-benda lain yang diperlukan untuk menunjang usaha

restoran, franchisee sepakat untuk membeli dari franchisor atas biaya franchisee.

3. franchisee atau pekerja yang dipekerjakan oleh franchisee pada restoran yang

dimaksudkan dalam perjanjian ini wajib mengikuti program pelatihan dna kerja praktek

yang diselenggarakan franchisor atas biaya franchisee.

Pasal 7: Biaya-Biaya

1. Franchisee sestuju membayar kepada franchisor semua biaya dan iuran sesuai

dengan perjanjian ini termasuk biaya atau tagihan tambahan atas semua produk atau

jasa-jasa yang diberikan atau akan diberikan kepada franchisor. Setiap pembayaran

yang terlambat akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% per hari untuk paling

lama satu bulan.

2. Franchisee setuju untuk biaya penyelenggaraan seminar, workshop/pelatihan dan

pertemuan bulanan dan/atau tahunan yang diselenggarakan franchisor bersama-sama

dengan franchisee lainnya.

Pasal 8: Pajak

12

Setiap pembayaran yang dilakukan oleh franchisee kepada franchisor yang atas

pembayaran tersebut franchisor dibebani pajak sesusai dengan kegtentuan peraturan

perundang-undangan, maka beban pajak tersebut ditanggung oleh franchisee.

Pasal 9: Perubahan Sistem

Franchisor berhak untuk mengubah dan menyesuaikan system marketing, termasuk

penentuan adanya pemakaian nama dagang, tanda dagang, tanda pelayanan baru,

identifikasi baru, produk dan menu-menu baru yang dilakukan dengan itikad baik demi

usaha franchisee.

Pasal 10: Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani yakni

tanggal 12 juni 2008 dan berakhir pada tanggal 11 Juni 2013 dan atas kesepakatan

kedua belah pihak dapat diperpanjang dngan syarat dan jangka waktu yang akan

ditetapkan kemudian.

Pasal 11: Kuasa

1. Franchisee dengan ini memberikan kuasa kepada franchisor untuk sewaktu-waktu

seuai dengan keinginan franchisor untuk memeriksa dan atau mengaudit segala

catatan dan pembukuan franchisee tanpa pengecualian apapun juga.

2. seluruh biaya audit dan biaya lain termasuk biaya pengacara dibayar dalam proses

pemeriksaan dan atau audit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sepenuhnya

ditanggung oleh franchisee.

Pasal 12: Laporan

1. Franchisee setuju memberikan laporan penjualan secara periodic setiap bulan yang

diserahkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya untuk laporan penjualan bulan

sebelumnya.

13

2. dalam sekali setahun franchisee wajib melaporkan semua transaksi keuangan secara

tertulis termasuk neraca dan daftar laba rugi secara terus-menerus selama masa

perjanjian ini.

3. laporan tahunan sebagaimana tersebut di atas disiapkan sesuai dengan prinsip-

prinsip akuntansi paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun yang bersangkutan.

Laporan tersebut harus ditandatangani oleh penanggungjawab restoran bersama

akuntan publik yang ditunjuk oleh franchisor.

Pasal 13: Rahasia Dagang

Franchisee diwajibkan untuk merahasiakan sistem, manajemen dan cara-cara

pengelolaan restoran yang didapat dari franchisor.

Pasal 14: Pembatalan

Franchisor dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini karena hal-hal berikut:

1. apabila franchisee lalai dan atau tidak melakukan kewajibannya yang diatur dalam

eprjanjian ini padahal sudah diberikan peringatan ketiga oleh franchisor namun masih

melakukan pelanggaran baik berbeda maupun yang sama, pelanggaran mana yang

dianggap serius sebagaimana tertulis dalam surat peringatan/teguran yang menurut

ukuran franchisor.

2. apabila franchisee bangkrut atau dinyatakan pailit kecuali jika franchisee dengan

segera memenuhi kembali semua kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam

perjanjian ini.

3. dalam hal perjanjian ini diakhiri atau dibatalkan, franchisee berkewajiban untuk:

a. membayar kepada franchisor dengan segera seluruh jumlah hutang-hutangnya

sekaligus dan lunas dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal perjanjian

ini berakhir.

b. Tidak menuntut dan meminta kembali franchise fee dan biaya-biaya lain yang sudah

dikeluarkan beserta bunganya.

c. Dengan segera dan secara tetap menghentikan penggunaan semua tanda milik/label

franchisor.

d. Franchisee tidak diperkenankan mempromosikan atau menngiklankan restorannya

14

dengan menggunakan nama dan merek franchisor.

e. Franchisee dengan segera mengembalikan kepada franchisor semua buku manual

penuntun, video, kaset, formulir atau peralatan dan barang-barang cetakan yang berisi

tanda-tanda paroduk makanan milik franchisor paling lambat 14 hari setelah perjanjian

ini berakhir.

f. Franchisee memberikan kausa penuh kepada franchisor melakukan

pemeriksaan/inspeksi dan memasuki restoran franchisee serta mengambil tanda-tanda

yang bercirikan merek franchisor.

Pasal 16: Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul sengketa diantara kedua belah pihak akibat dari perjanjian ini akan

diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila dalam musyawarah untuk

mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan

menyelesaikan secara hukum dan karenanya kedua belah pihak memilih domisili

hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengalidan Negeri Jakarta Barat.

Pasal 17: Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan

sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta dibuat 2

(dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dibuat

danditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 Juni tahun 2008.

Franchisee Franchisor

Leni Marleni Drs. Adung Darmadung

2.3Kelebihan dan Kekurangan Contoh Perjanjian Waralaba

15

Kelebihan dari contoh perjanjian waralaba diatas yaitu telah memuat mengenai Nama,

alamat dan tempat kedudukan perusahaan masing-masing pihak; Nama dan jabatan

masing-masing pihak yang berwenang menandatangani perjanjian; Nama dan jenis

Hak Atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem

manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan

karakteristik khusus yang menjadi obyek Waralaba; Hak dan kewajiban masing-masing

pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada Penerima Waralaba; Wilayah

Pemasaran; Jangka waktu perjanjian dan tata cara perpanjangan perjanjian serta

syarat-syarat perpanjangan perjanjian; Cara penyelesaian perselisihan; Ketentuan-

ketentuan pokok yang disepakati yang dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian atau

berakhirnya perjanjian; Ganti rugi dalam hal terjadi pemutusan perjanjian; Tata cara

pembayaran imbalan; Penggunaan barang atau bahan hasil produksi dalam negeri

yang dihasilkan dan dipasok oleh pengusaha kecil; Pembinaan, bimbingan dan

pelatihan kepada Penerima Waralaba.

Berdasarkan Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.

259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan

Pendaftaran Usaha Waralaba mengenai klausula yang seharusnya tercantum dalam

perjanjian waralaba, maka contoh perjanjian waralaba diatas sudah memenuhi secara

keseluruhan dalam tiap pasal-pasal yang disetujui oleh kedua belah pihak. Namun jika

contoh perjanjian waralaba tersebut dikaitkan dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah

Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba mengenai klausula yang dicantumkan dalam

perjanjian Waralaba maka terdapat kelemahan dalam hal tidak dicantumkannya

mengenai klausula Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris. Selain itu

pula kelemahan dalam perjanjian waralaba ini hanya menyebutkan rahasia dagang

dalam hal hak kekayaan intelektual yang perlu dijaga oleh franchisee dan franchisor,

padahal dalam perjanjian waralaba tersebut tidak hanya rahasia dagang yang perlu

dilindungi tapi paten, merek dagang, hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual

yang mencakup pula dalam perjanjian waralaba tersebut.

BAB 3

16

PENUTUP

3.1 Simpulan

Sebelum membuat perjanjian, Pemberi Waralaba wajib menyampaikan keterangan

tertulis dan benar kepada Penerima Waralaba yang sekurang-kurangnya mengenai:

a. Identitas Pemberi Waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya

termasuk neraca dan daftar rugi laba selama 2 (dua) tahun terakhir;

b. Hak Atas Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang

menjadi obyek Waralaba;

c. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Penerima Waralaba;

d. Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan Pemberi Waralaba kepada Penerima

Waralaba;

e. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba;

f. Cara-cara dan syarat pengakhiran, pemutusan dan perpanjangan Perjanjian

Waralaba;

g. Hal-hal lain yang perlu diketahui Penerima Waralaba dalam rangka pelaksanaan

Perjanjian Waralaba.

Pada dasarnya waralaba merupakan salah satu bentuk pemberian lisensi, hanya saja

agak berbeda dengan pengertian lisensi pada umumnya, waralaba menekankan pada

kewajiban untuk menggunakan system, metode, tata cara, prosedur, metode

pemasaran dan penjualan maupun hal-hal lain yang ditentukan oleh pemberi waralaba

secara eksklusif, serta tidak boleh dilanggar maupun diabaikan oleh penerima lisensi.

17