Kajian Yuridis Terhadap Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Usaha Waralaba Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Studi KasusPada Usaha Waralaba PT. Indomaret

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN TATA CARA PELAKSANAAN USAHA WARALABA MENURUT UNDANG-

UNDANG NO. 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA (STUDI KASUS PADA USAHA WARALABA PT. INDOMARET)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk Guna Memperleh

Gelar Sarjana Hukum

OLEH

Susi Nurbayani

NIM : 080200052

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

20012



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk Guna Memperleh

Gelar Sarjana Hukum

OLEH

Susi Nurbayani

NIM : 080200052

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

Disetujui Oleh :

KETUA DEPARTEMEN

DR. HASIM PURBA, SH, MH.Hum

NIP. 19660301985081001

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Syamsul Rizal, SH.M.Hum Aflah, SH, M.Hum NIP. 196402161989111001 NIP. 197005192002122002

FAKULTAS HUKUM


MEDAN

2012

i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamin. Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah

SWT, sang Maha Pemberi jalan kepada ummat, yang telah mencurahkan Rahmad

dan Karunia yang begitu besar kepada penulis sehingga penulis skripsi ini dapat

selesai tepat pada waktunya.

Shalawat beriring salam penulis haturkan pada junjungan kita Nabi besar

Muhammad SAW semoga kita mendapat Syafaat di hari akhir kelak.

Adalah menjadi kewajiban bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara untuk membuat suatu skripsi dalam rangka menyelesaikan masa

kuliahnya. Untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum itulah, penulis juga membuat

suatu skripsi yang berjudul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN

TATA CARA PELAKSANAAN USAHA WARALABA MENURUT

UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA (STUD

KASUS PADA USAHA WARALABA PT. INDOMARET)

Kesadaran penulis akan tidak sempurnanya hasil penulisan skripsi ini

membawa harapan yang besar pada semua pihak agar dapat memberikan kritik

dan saran yang konstruktif guna menghasilkan sebuah skripsi yang lebih baik dan

lebih sempurna bagi lagi baik dari segi materi maupun cara penulisan dimasa

mendatang.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada pada skripsi ini penulisan

memberikan penghargaan dan ucapan Terima Kasih banyak kepada kedua orang

tuaku tersayang, papa dan mama yang selalu mendukung dan mendoakan Saya

ii

menjadi Sarjana Hukum yang berguna bagi nusa dan bangsa. Untuk adik-adik ku

yang selalu merindukanku terima kasih atas doa dan dukungan kalian selama ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara

2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

3. Bapak Syafruddin, SH, DFM selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara

4. Bapak Muhammad Husni, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara

5. Bapak Dr. Hasim Purba, SH, M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum

Keperdatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

6. Bapak Syamsul Rizal,SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I terima kasih

penulis ucapkan atas bimbingan dan kesabaran Bapak selama penulis

menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Aflah,SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II terima kasih penulis

ucapkan atas bimbingan dan kesabaran Ibu selama penulis menyelesaikan

skripsi ini.

Terima kasih juga saya ucapkan buat dosen-dosenku yang tercinta : Ibu

Rosnidar Sembiring, Ummi Zakkiyah, Ibu Syamsiar, Pak Makdin Munthe, Pak

Edy Murya, Syaiful Azzam dll atas pelajaran yang bapak/ibu berikan selama ini.

iii

Tidak lupa juga buat teman-temanku Suci, Dian, Arien, Cynthia, Ririn,

thank’s ya atas motivasi kalian sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Makasih juga buat Kak Ria, kak Yuna, kak Lisa, kak Sari, bg Dedi, bg Indra, bg

Dian, dan bang Syawal yang udah bantuin saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Demikianlah semoga tulisan ini bermanfaat dan menjadi amal sholeh bagi

penulis dalam meraih ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.

Medan, 2012Penulis

Susi Nurbayani

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................. iv

ABSTRAKSI ................................................................................................. vi

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang......................................................................... 1

B. Perumusan Masalah ................................................................ 6

C. Tujuan Penulisan...................................................................... 7

D. Manfaat Penulisan.................................................................... 7

E. Metode Penelitian..................................................................... 8

F. Keaslian Penulisan.................................................................... 10

G. Sistematika Penelitian ............................................................. 10

BAB II :PENGATURAN BISNIS WARALABA ( FRANCHISE ) DALAM

KERANGKA HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

A. Sejarah Waralaba ( Franchise ) ................................................ 12

B. Pengertian dan Definisi Waralaba ............................................ 15

C. Perjanjian Waralaba di Indonesia ............................................. 27

D. Tata Cara Pendaftaran Waralaba di Indonesia .......................... 35

BAB III : PROSEDUR PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA DI

PT.INDOMARET

A. Gambaran umum PT.Indomaret ............................................... 39

B. Karakteristik perjanjian Frenchise PT,Indomaret ..................... 47

C. Klausul dalam perjanjian Frenchise PT.Indomaret ................... 48

v

BAB IV : HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN

WARALABA PT.INDOMARET

A. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang

Waralaba ................................................................................ 58

B. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Waralaba Dalam Hal Terjadi

Keterlambatan Pembayaran Royalty Pada Perjanjian Waralaba di

PT.Indomaret .......................................................................... 65

C. Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Serta Berakhirnya Perjanjian

Waralaba di PT.Indomaret ...................................................... 67

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................. 72

B. Saran........................................................................................ 73

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 74

vi



Susi Nurbayani *) 1

Syamsul Rizal, SH.M.Hum **) 2

Aflah, SH, M.Hum ***) 3

ABSTRAK

Dalam perkembangan ekonomi sekarang ini meliputi banyak variabel diantaranya jual beli, barter sampai kepada leasing, go public hingga sistem bisnis franchising dan kegiatan tersebut mencakup produksi, konsumsi dan distribusi. Franchising atau Usaha bisnis waralaba merupakan suatu sistim bisnis yang menjual produk dan jasa pelayanan Sistem ini melibatkan pihak pemilik usaha waralaba (franchisor) di satu pihak yang memberikan lisensi kepada pihak lainnya (pemegang usaha waralaba atau franchise) untuk membuka usaha bisnis dengan menggunakan nama dagang pihak pemilik waralaba.

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian khusus karena tidak dijumpai dalam KUH Perdata. Perjanjian ini dapat diterima dalam hukum karena di dalam KUH Perdata ditemui satu pasal yang mengatakan adanya kebebesan berkontrak. Pasal itu mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata).Bentuk perjanjian waralaba adalah perjanjian tertulis sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) PP Waralaba.

Dalam perjanjian waralaba yang telah disepakati oleh para pihak pemberi dan penerima waralaba antara PT.Indomaret sebagai pemberi waralaba (Franchisee)kepada Frenchisor terdapat pasal perjanjian tentang wanprestasi. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran royalti, maka bagi pemberi waralaba (frenchisee) PT.Indomaret dapat menuntut si Penerima Waralaba (Frenchisor) sesuai dengan klausal perjanjian yang telah dibuat yakni tentang wanprestasi.Apabila terjadi perselisihan, maka tindakan pertama yang dilakukan PT.Indomaret dengan frenchisee nya adalah dengan mediasi.

Untuk menghindari masalah dalam pelaksanaan perjanjian bisnis waralaba,franchisor harus melakukan seleksi ketat terhadap para franchisee/kandidat yangbenar-benar telah terkualifikasi dengan baik (tidak hanya sekedar modal).

Kata Kunci : Tata Cara Pelaksanaan Usaha Waralaba.

1 Mahasiswa Departemen Hukum Keperdataan FH USU2 Dosen Pembimbing I Departemen Hukum Keperdataan FH USU3 Dosen Pembimbing II Departemen Hukum Keperdataan FH USU

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang perekonomian merupakan pembangunan yang

paling utama di Indonesia. Hal ini dikarenakan keberhasilan di bidang ekonomi

akan mendukung pembangunan di bidang lainnya. Dengan kata lain jika

masyarakat sudah sejahtera, maka lebih mudah bagi pemerintah untuk

melaksanakan pembangunan di bidang politik, social budaya dan hankam.

Masyarakat secara keseluruhannya akan menghadapi persoalan-persoalan yang

bersifat ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki seseorang dalam suatu

perusahaan atau suatu masyarakat membuat keputusan tentang cara yang terbaik

untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi4.

Kegiatan ekonomi ini berkembang dan hidup sesuai dengan perkembangan

zaman dari yang paling sederhana sampai pada suatu sistem yang sangat rumit

yang meliputi banyak variabel diantaranya jual beli, barter sampai kepada leasing,

go public hingga sistem bisnis franchising dan kegiatan tersebut mencakup

produksi, konsumsi dan distribusi. Franchising atau Usaha bisnis waralaba

merupakan suatu sistim bisnis yang menjual produk dan jasa pelayanan Sistem ini

melibatkan pihak pemilik usaha waralaba (franchisor) di satu pihak yang

memberikan lisensi kepada pihak lainnya (pemegang usaha waralaba atau

4 Sadano Sakino, Pengantar Teori Mikro Ekonomi., Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996,

hlm.4

2

franchise) untuk membuka usaha bisnis dengan menggunakan nama dagang pihak

pemilik waralaba.

Usaha waralaba pada dasarnya merupakan konsep pemasaran/cara untuk

menjual produk dan jasa pelayanan ke pasaran dibawah nama dagang atau simbol

komersial lainnya milik pihak pemilik usaha waralaba. Sebagai pengganti

penggunaan merek dagang yang dimiliki oleh si pemilik usaha waralaba, pihak

pemegang usaha waralaba memberikan bayaran.

Bayaran tersebut berhubungan dengan modal investasi awal, barang-

barang atau pelayanan, pelatihan atau royalti5. Istilah franchise yang sudah di

Indonesia kan menjadi waralaba. Waralaba berasal dari kata “wara” yang berarti

lebih istimewa dan laba berarti untung. Jadi kata waralaba berarti usaha yang

memberikan keuntungan lebih/istimewa6. Secara hukum wararalaba berarti

persetujuan legal atas pemberian hak atau keistimewaan untuk menawarkan suatu

produk/jasa dari pemilik (pewaralaba) kepada pihak lain (terwaralaba) yang diatur

dalam suatu permainan tertentu. Dalam PP. RI. No. 42 Tahun 2007 tentang

Waralaba Pasal 1 ayat 1 menyatakan:

“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain, berdasarkan perjanjian waralaba”.

5 www.business.vic.gov.au diakses pada tanggal 16 Mei 20126 Darmawan Budi Suseno. Sukses Usaha Waralaba Mudah, Resiko Rendah dan

Menguntungkan, Yogyakarta, Cakrawala, 2007, hlm. 19

3

Sedangkan menurut Peraturan Menteri perdagangan No.12 / M – DAG /

PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda

Pendaftaran Usaha Waralaba, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan:

”Waralaba (Franchise) adalah perikatan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba”

Di samping pengertian tersebut, ada pengertian waralaba menurut doktrin

sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman :

”Secara umum waralaba dikenal dengan istilah franchise yang berarti

persetujuan atau perjanjian (kontrak) antara leveransir dan pedagang eceran atau

pedagang besar, yang menyatakan bahwa yang tersebut pertama itu memberikan

kepada yang tersebut terakhir itu suatu hak untuk memperdagangkan produknya,

dengan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak”7.

Selain itu ada pula pengertian waralaba menurut Juajir Sumardi :

“Franchise adalah sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada

masyarakat konsumen, yang dijual kepada pihak lain yang berminat. Pemilik dari

metode yang dijual ini disebut (franchisor), sedangkan pembeli yang berhak

untuk menggunakan metode ini disebut (franchisee)8.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, diketahui bahwa waralaba

merupakan salah satu bentuk format bisnis dimana pihak pertama yang disebut

7Abdurrahman A, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan. Jakarta, PT. Paradnya

Paramita. 1970, hlm. 424 8Juadir Sumardi, Aspek- aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional.

Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 16

4

pemberi waralaba (franchisor) memberikan hak kepada pihak kedua yang disebut

penerima waralaba (franchise) untuk mendistibusikan barang/jasa dalam lingkup

area geografis dan periode waktu tertentu dengan mempergunakan merek, logo,

dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh franchisor9 . Pemberian

hak ini dituangkan dalam bentuk perjanjian waralaba (franchise agreement)10.

Perjanjian waralaba tersebut merupakan salah satu aspek perlindungan

hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak yang lain. Hal ini

dikarenakan perjanjian dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan

perlindungan hukum bagi para pihak. Jika salah satu pihak melanggar isi

perjanjian, maka pihak yang lain dapat menuntut pihak yang melanggar tersebut

sesuai dengan hukum yang berlaku11.

Waralaba digambarkan sebagai perpaduan bisnis “besar” dan “kecil” yaitu

perpaduan antara energi dan komitmen individual dengan sumber daya dan

kekuatan sebuah perusahaan besar. Waralaba adalah suatu pengaturan bisnis

dimana sebuah perusahaan (franchisor) memberi hak pada pihak independen

(franchisee) untuk menjual produk atau jasa perusahaan tersebut dengan peraturan

yang ditetapkan oleh franchisor. Franchisee menggunakan nama, goodwill,

produk dan jasa, prosedur pemasaran, keahlian, sistem prosedur operasional, dan

fasilitas penunjang dari perusahaan franchisor. Sebagai imbalannya franchisee

membayar initial fee dan royalti (biaya pelayanan manajemen) pada perusahaan

franchisor seperti yang diatur dalam perjanjian waralaba12.

9 IKADIN, Aspek – Aspek Hukum tentang Franchise, Bandung, 1997, hlm.15410 Juajir Sumardi, Op Cit, hlm.3911 Juajir Sumardi , Op Cit. hlm. 44 - 4512 S. Muharam, Apa Itu Bisnis Waralaba, SMFr@nchise, Januari, 2003

5

Bisnis waralaba adalah tren bisnis masa depan dengan resiko kegagalan

yang kecil dimana pertumbuhannya sangat pesat dan memberi warna tersendiri

dalam perekonomian Indonesia. Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek

perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan yang merugikan pihak

lain. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian waralaba, maka pihak yang

lain dapat menuntut pihak yang melanggar sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini Pemerintah telah berperan aktif di dalam membuat peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan waralaba ini sebagai bentuk

perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum. Pelaksanaan perjanjian bisnis

waralaba di PT. Indomart berpedoman kepada perundang-undangan dan tunduk

kepada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian.

Pada sisi lain seorang atau suatu pihak penerima waralaba yang

menjalankan kegiatan usaha sebagai mitra usaha pemberi waralaba dalam hal ini

yang berlaku di PT. Indomaret, menurut ketentuan dan tata cara yang diberikan,

juga memerlukan kepastian bahwa kegiatan usaha yang sedang dijalankan olehnya

tersebut memang benar-benar teruji dan memang merupakan suatu produk yang

disukai masyarakat serta akan dapat memberikan suatu manfaat (finansial)

baginya. Ini berarti waralaba sesungguhnya juga memiiliki satu aspek yang

penting baik itu bagi pengusaha pemberi waralaba maupun mitra usaha penerima

waralaba yaitu masalah kepastian dan perlindungan hukum.

Pemerintah dalam hal ini senantiasa turut aktif dalam menggulirkan

kebijakan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pelaku

ekonomi agar mampu merentangkan sayap usahanya. Bagi Pemerintah,

6

penegakan hukum (rule of law) merupakan tanggung jawab yang harus

direalisasikan untuk memberikan pelayanan dan keadilan hukum bagi warganya

demi terciptanya ketertiban dan keselarasan dalam kehidupan. Bagaimanapun

perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara dimanapun berada

dan Pemerintah mempunyai tanggung jawab besar untuk menegakkan hukum

demi terselenggarakannya perlindungan hukum bagi warganya tanpa ada

diskriminasi. Campur tangan yang dilakukan pihak Pemerintah ini diwujudkan

melalui sarana hukum, sedangkan apa yang dimaksudkan dengan hukum adalah

dengan berbagai bentuk peraturan perundangan khususnya dalam bidang bisnis

waralaba. Lebih dari itu hukum apabila diamati dengan menggunakan optik

hukum dan masyarakat, yakni melihat hukum tidak hanya sebagai fungsi dari

peraturan, melainkan juga kebijakan (policy) pelaksanaannya serta tingkah laku

masyarakat13.

B. Rumusan Masalah

Dalam skripsi ini penulis memfokuskan pada pelaksanaan perjanjian bisnis

waralaba, di mulai dari pelaksanaan bisnis waralaba itu sendiri, dari segi tatacara

pendaftaran waralaba tersebut sampai ketentuan-ketentuan yang mengatur

terhadap perlindungan hukumnya bagi para pihak. Berdasarkan uraian yang telah

dikemukakan diatas, ada beberapa macam permasalahan yang diangkat, antara

lain :

1. Bagaimanakah Pengaturan Bisnis Waralaba (Franchise) Dalam Kerangka

Hukum Nasional di Indonesia ?

13 Satjipto Raharjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung, 1978, hlm. 13

7

2. Bagaimanakah Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Waralaba di PT.Indomaret?

3. Bagaimanakah Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba di

PT.Indomaret ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini yang dilakukan dalam skripsi mengenai Kajian

Yuridis Terhadap Ketentuan Tatacara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba

dalam Rangka Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil (Studi

Kasus PT. Indomart) adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seperti apakah Pengaturan Bisnis Waralaba (Franchise)

Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia.

2. Untuk mengetahui Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Waralaba di

PT.Indomaret.

3. Untuk mengetahui seperti apakah Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam

Perjanjian Waralaba di PT.Indomaret.

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan penulisan ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi

penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Menambah pustaka di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang

tatacara pendaftaran waralaba serta perlindungan hukumnya terhadap

usaha kecil.

8

b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian

yang dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada

pihak-pihak yang melakukan perjanjian waralaba.

b. Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan

masyarakat pada umumnya tentang tatacara pendaftaran pelaksanaan

waralaba serta perlindungan hukum terhadap usaha kecil.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya imliah data adalah merupakan dasar utama,

karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh

karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan

menghimpun data-data yang ada referensinya dengan masalah yang diajukan.

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam metode pengumpulan data melalui library research ini maka penulis

melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul

pembahasan, baik itu dari literatur-literatur ilmiah, majalah, peraturan

perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Dalampenelitian peneliti menggunakan penelitian deskriptif. Karena penelitian

ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis tentang

perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian waralaba

serta perlindungan hukumnya terhadap usaha kecil.

9

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer (yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai

kekuatan mengikat) terdiri dari:

- Norma dasar pancasila;

- Peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945, Tap MPR;

- Peraturan perundang-undangan;

- Bahan-bahan hukum yang tidak dikoodifikasikan;

- Jurisprudensi;

- Traktat

2) Bahan hukum sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai

kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum

primer), yang terdiri dari:

- Perundang-undangan;

- Hasil karya ilmiah para sarjana;

- Hasil penelitian;

3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal

bibliografi.

10

b. Data Primer

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari

pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti yang dimaksudkan untuk

memperjelas data sekunder.

F. Keaslian Penulisan

Adapun judul tulisan ini adalah Kajian Yuridis Terhadap Ketentuan

Tatacara Pelaksanaan Usaha Waralaba Menurut Peraturan Pemerintah No.42

Tahun 2007 Tentang Waralaba (Studi Kasus Pada Usaha Waralaba

PT.Indomaret), judul skripsi ini belum pernah ditulis dan diteliti dalam bentuk

yang sama, sehingga tulisan ini asli dalam hal tidak ada judul yang sama. Dengan

demikian ini keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini diuraikan dalam 5 bab, dan tiap – tiap bab terbagi atas beberapa

sub-sub bab, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang

dapat digambarkan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan,Latar Belakang,Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan

Manfaat Penulisan,Metode Penelitian, Keaslian Penulisan,Sistematika

Penelitian

Bab II : Pengaturan Bisnis Waralaba ( Franchise ) Dalam Kerangka Hukum

Nasional di Indonesia

Sejarah Waralaba ( Franchise ),Pengertian dan Definisi Waralaba,

Perjanjian Waralaba di Indonesia,Tata Cara Pendaftaran Waralaba di

Indonesia

11

Bab III : Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Waralaba di PT.Indomaret

Gambaran umum PT.Indomaret, Karakteristik perjanjian frenchise

PT.Indomaret, Klausul dalam perjanjian Frenchise PT.Indomaret

Bab IV : Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba di

PT.Indomaret, Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian

Waralaba Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007

tentang Waralaba, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Waralaba

Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pembayaran Royalty Pada

Perjanjian Waralaba di PT.Indomaret, Penyelesaian Sengketa Yang

Terjadi Serta Berakhirnya Perjanjian Waralaba di PT.Indomaret

Bab V : Penutup, Kesimpulan, Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

12

BAB II

PENGATURAN BISNIS WARALABA ( FRANCHISE ) DALAM


A. Sejarah Waralaba

Bisnis waralaba adalah tren bisnis masa depan dengan resiko kegagalan

yang kecil dimana pertumbuhannya sangat pesat dan memberi warna tersendiri

dalam perekonomian Indonesia. Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek

perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan yang merugikan

pihak lain. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian waralaba, maka pihak

yang lain dapat menuntut pihak yang melanggar sesuai dengan hukum yang

berlaku. Dalam hal ini Pemerintah telah berperan aktif di dalam membuat

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan waralaba ini sebagai

bentuk perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum. Pelaksanaan

perjanjian bisnis waralaba di PT. Indomarco Prismatama (Indomaret)

berpedoman kepada perundang-undangan dan tunduk kepada Buku III

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian.

Sejarah franchise dimulai di Amerika Serikat oleh perusahaan mesin

jahit singer sekitar tahun 1850-an. Pada saat itu, Singer membangun jaringan

distribusi hampir di seluruh daratan Amerika untuk menjual produknya.

Di samping menjual mesin jahit, para distributor tersebut juga memberikan

pelayanan purna jual dan suku cadang. Jadi para distributor tidak semata menjual

13

mesin jahit, akan tetapi juga memberikan layanan perbaikan dan perawatan

kepada konsumen.14

Walaupun tidak terlampau berhasil, Singer telah menebarkan benih

untuk franchising di masa yang akan datang dan dapat diterima secara universal.

Pola ini kemudian diikuti oleh industri oleh industri mobil, industri

minyak dengan pompa bensinnya serta industri minuman ringan. Mereka

ini adalah para produsen yang tidak mempunyai jalur distribusi untuk produk-

produk mereka, sehingga memanfaatkan sistem franchise ini di akhir-akhir abad

ke 18 dan diawal abad ke 19.

Sesudah perang dunia ke 2, usaha eceran mengadakan perubahan dari

orientasi produk ke orientasi pelayanan. Disebabkan kelas menengah mulai

sangat mobile dan mengadakan relokasi dalam jumlah besar ke daerah-

daerah pinggiran kota, maka banyak rumah makan/restoran atau drive in

mengkhususkan dalam makanan siap saji dan makanan yang bisa segera di makan

di perjalanan.15

Pada awalnya istilah franchise tidak dikenal dalam kepustakaan Hukum

Indonesia, hal ini dapat dimaklumi karena memang lembaga franchise ini sejak

awal tidak terdapat dalam budaya atau tradisi bisnis masyarakat Indonesia. Namun

karena pengaruh globalisasi yang melanda di berbagai bidang, maka franchise

ini kemudian masuk ke dalam tatanan budaya dan tatanan hukum masyarakat

Indonesia.16

14 Deden Setiawan, Franchise Guide Series – Ritel, Dian Rakyat, 2007, hlm. 1315 http : www.waralaba.com, 19.00 WIB tanggal 30 Maret 201216

Tengku Keizerina Devi Azwar, Perlindungan Hukum Dalam Franchise, 2005, hlm. 1 - 2

14

Waralaba mulai ramai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1970-an dengan

mulai masuknya franchise luar negeri seperti Kentucky Fried Chicken,

Swensen, Shakey Pisa dan kemudian diikuti pula oleh Burger King dan Seven

Eleven, Walaupun sistem franchise ini sebetulnya sudah ada di Indonesia

seperti yang diterapkan oleh Bata dan yang hampir menyerupainya ialah SPBU

(pompa bensin).17

Pada awal tahun 1990-an International Labour Organization (ILO) pernah

menyarankan Pemerintah Indonesia untuk menjalankan sistem franchise guna

memperluas lapangan kerja sekaligus merekrut tenaga-tenaga ahli franchise untuk

melakukan survei, wawancara, sebelum memberikan rekomendasi. Hasil kerja

para ahli franchise tersebut menghasilkan “Franchise Resource Center” dimana

tujuan lembaga tersebut adalah mengubah berbagai macam usaha menjadi

franchise serta mensosialisasikan sistem franchise ke masyarakat Indonesia.

Istilah franchise ini selanjutnya menjadi istilah yang akrab dengan

masyarakat, khususnya masyarakat bisnis Indonesia dan menarik perhatian

banyak pihak untuk mendalaminya kemudian istilah franchise dicoba di

Indonesiakan dengan istilah ‘waralaba’ yang diperkenalkan pertama kali oleh

Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM) sebagai padanan

istilah franchise. Waralaba berasal dari kata wara (lebih atau istimewa) dan laba

(untung), maka waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih/istimewa.18

Pertumbuhan bisnis waralaba yang tumbuh subur di Indonesia, pada

prinsipnya tidak lepas dari peran serta dari merek-merek waralaba lokal.

17 Deden Setiawan, op. cit, hlm. 6

18 Tengku Keizerina Devi Azwar, op. cit, hlm. 2

15

Perkembangan waralaba lokal yang semakin pesat, bisa dilihat dari masih sangat

terbukanya peluang usaha ini untuk mewaralabakan perusahaan-perusahaan

tradisional yang telah mempunyai merek dagang dan sistem yang stabil. 19

Merek-merek lokal ini diarahkan pemerintah untuk bernaung di bawah

AFI (Asosiasi Franchise Indonesia) yang merupakan asosiasi resmi yang diakui

oleh pemerintah dalam bidang waralaba. Asosiasi ini merupakan anggota dari

IFA (International Franchise Association) yang adalah organisasi franchise

skala internasional.

AFI didirikan pada tanggal 22 November 1991 dengan bantuan dari ILO

(International Labour Organization) dan Pemerintah Indonesia.19 Asosiasi ini

salah satunya bertujuan untuk mengembangkan franchise dalam rangka

penciptaan distribusi nasional, kesempatan kerja dan pengembangan usaha kecil

menengah ( UKM ).20

B. Pengertian dan Defenisi Waralaba

Pengertian Franchise berasal dari bahasa Perancis affranchir yang

berarti to free yang artinya membebaskan. Dengan istilah franchise di

dalamnya terkandung makna, bahwa seseorang memberikan kebebasan dari

ikatan yang menghalangi kepada orang untuk menggunakan atau membuat

atau menjual sesuatu.21 Dalam bidang bisnis franchise berarti kebebasan

19 Yohanes Heidy Purnama, Epidemi Trend Bisnis Waralaba, http : www.neo-

promosindo.com, 30 Maret 201220 Deden Setiawan, op. cit. hlm. 7 21Ridwan Khairandy, op. cit, hlm. 133

16

yang diperoleh seorang wirausaha untuk menjalankan sendiri suatu usaha tertentu

di wilayah tertentu.22

Franchise ini merupakan suatu metode untuk melakukan bisnis,

yaitu suatu metode untuk memasarkan produk atau jasa ke masyarakat.

Selanjutnya disebutkan pula bahwa franchise dapat didefinisikan sebagai suatu

sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa, di mana sebuah perusahaan

induk (franchisor) memberikan kepada individu atau perusahaan lain yang

berskala kecil dan menengah (franchisee), hak-hak istimewa untuk melaksanakan

suatu sistem usaha tertentu dengan cara yang sudah ditentukan, selama waktu

tertentu, di suatu tempat tertentu.23

Dari segi bisnis dewasa ini, istilah franchise dipahami sebagai

suatu bentuk kegiatan pemasaran dan distribusi. Di dalamnya sebuah

perusahaan besar memberikan hak atau privelege untuk menjalankan bisnis

secara tertentu dalam waktu dan tempat tertentu kepada individu atau

perusahaan yang relatif lebih kecil. Franchise merupakan salah satu bentuk

metode produksi dan distribusi barang atau jasa kepada konsumen dengan suatu

standard dan sistem eksploitasi tertentu. Pengertian standar dan eksploitasi

tersebut meliputi kesamaan dan penggunaan nama perusahaan, merek, serta sistem

produksi, tata cara pengemasan, penyajian dan pengedarannya.24

Sementara itu Munir Fuady menyatakan bahwa Franchise atau sering

disebut juga dengan istilah waralaba adalah suatu cara melakukan kerjasama di

22 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, PT. Rineka Cipta, Jakarta,

2003, hlm. 5623 Ibid, hlm. 5724 Ridwan Khairandy, op. cit. hlm. 134

17

bidang bisnis antara 2 (dua) atau lebih perusahaan, di mana 1 (satu) pihak akan

bertindak sebagai franchisor dan pihak yang lain sebagai franchisee, di mana di

dalamnya diatur bahwa pihak-pihak franchisor sebagai pemilik suatu merek dari

know-how terkenal, memberikan hak kepada franchisee untuk melakukan

kegiatan bisnis dari/atas suatu produk barang atau jasa, berdasar dan sesuai

rencana komersil yang telah dipersiapkan, diuji keberhasilannya dan diperbaharui

dari waktu ke waktu, baik atas dasar hubungan yang eksklusif ataupun

noneksklusif, dan sebaliknya suatu imbalan tertentu akan dibayarkan kepada

franchisor sehubungan dengan hal tersebut. 25

Selanjutnya Munir Fuady mengatakan lagi bahwa Franchisee adalah suatu

lisensi kontraktual diberikan oleh franchisor kepada franchisee yang :26

1. Mengizinkan atau mengharuskan franchisee selama jangka waktu franchise,

untuk melaksanakan bisnis tertentu dengan menggunakan nama khusus yang

dimiliki atau berhubungan dengan pihak franchisor.

2. Memberikan hak kepada franchisor untuk melaksanakan pengawasan berlanjut

selama jangka waktu franchise terhadap aktivitas bisnis franchise oleh

franchisee.

3. Mewajibkan pihak franchisor untuk menyediakan bantuan kepada franchisee

dalam hal melaksanakan bisnis franchise tersebut semisal memberikan

bantuan pendidikan, perdagangan, manajemen, dan lain-lain.

25 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,

hlm.33926 Ibid, hal.340

18

4. Mewajibkan pihak franchisee untuk membayar secara berkala kepada

franchisor sejumlah uang sebagai imbalan penyediaan barang dan jasa oleh

pihak franchisor.

Adapun definisi franchise menurut Asosiasi Franchise International

adalah “suatu hubungan berdasarkan kontrak antara franchisor dengan

franchisee. Pihak franchisor menawarkan dan berkewajiban memelihara

kepentingan terus-menerus pada usaha franchise dalam aspe-aspek pengetahuan

dan pelatihan. Sebaliknya franchisee memiliki hak untuk beroperasi di bawah

merek atau nama dagang yang sama, menurut format dan prosedur yang

ditetapkan oleh franchisor dengan modal dan sumber daya franchisee sendiri”27

Menurut Munir Fuady, bahwa franchise mempunyai karakteristik

yuridis /dasar sebagai berikut :28

1. Unsur Dasar

Ada 3 (tiga) unsur dasar yang harus selalu dipunyai, yaitu :

a. pihak yang mempunyai bisnis franchise disebut sebagai franchisor.

b. pihak yang mejalankan bisnis franchise yang disebut sebagai franchisee.

c. adanya bisnis franchise itu sendiri

2. Produk Bisnisnya Unik

3. Konsep Bisnis Total

Penekanan pada bidang pemasaran dengan konsep P4 yakni Product, Price,

Place serta Promotion

4. Franchise Memakai / Menjual Produk

27 Deden Setiawan, op. cit. hlm. 228 Munir Fuady, op. cit. hlm. 341 - 345

19

5. Franchisor Menerima Fee dan Royalty

6. Adanya pelatihan manajemen dan skill khusus

7. Pendaftaran Merek Dagang, Paten atau Hak Cipta

8. Bantuan Pendanaan dari Pihak Franchisor

9. Pembelian Produk Langsung dari Franchisor

10. Bantuan Promosi dan Periklanan dari Franchisor

11. Pelayanan pemilihan Lokasi oleh Franchisor

12. Daerah Pemasaran yang Ekslusif

13. Pengendalian / Penyeragaman Mutu

14. Mengandung Unsur Merek dan Sistem Bisnis

Sejalan dengan hal ini, franchise atau waralaba dalam Black’s

Law Dictionary diartikan sebagai :

“ A special privilege granted or sold, such as to use a name or to products or service. In its simple terms, a franchise is a license from owner of trademark or trade name permitting another to sell a product or service under that name or mark more broadly stated, a franchise has evolved into an elaborate agreement under which the franchisee undertakes to conduct a business or sell a product or service in accordance with methods and procedures prescribed by the Franchisor, and the Franchisor under takes to assist the franchisee through advertising, promotion and other advisory services”.

(Rumusan tersebut di atas, bahwa waralaba ternyata tidak juga

mengandung unsur-unsur sebagaimana yang diberikan pada lisensi, hanya

saja dalam pengertian waralaba tersebut dalam Blacks’Law Dictionary,

waralaba menekankan pada pemberian hak untuk menjual produk berupa barang

atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang franchisor (pemberi waralaba)

dimana pihak franchise (penerima waralaba) berkewajiban untuk mengikuti

20

metode dan tatacara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi

waralaba. Dalam kaitannya dengan pemberian izin dan kewajiban pemenuhan

standar dari pemberi waralaba, artinya akan memberikan bantuan

pemasaran, promosi maupun bantuan teknis lainnya agar penerima waralaba dapat

menjalankan usahanya dengan baik.29

Black’s Law Dictionary, menyatakan bahwa pengertian eksklusivitas

memberikan pengertian sama dengan franchise dealer, yakni menunjukkan

bahwa eksklusivitas yang diberikan oleh penerima waralaba ternyata

(adakalanya) diimbangi oleh pemberian eksklusivitas oleh pemberi waralaba

kepada penerima waralaba atas suatu wilayah kegiatan tertentu. Sedangkan

makna eksklusivitas dalam Black’s Law Dictionary memberikan arti bagi

franchise (hak kelola), sebagai suatu hak khusus yang diberikan kepada franchise

dealer oleh suatu usaha manufaktur atau organisasi jasa waralaba, untuk menjual

produk atau jasa pemilik waralaba di suatu wilayah tertentu, dengan atau tanpa

eksklusivitas30.

British Franchise Association (BFA) mendefinisikan franchise sebagai

berikut : Franchisor adalah contractual license yang diberikan oleh suatu pihak

(franchisor) kepada pihak lain (franchisee) yang :

29 Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary 6 th ed, St Paul MN : West

publishing, Co, 1990, lihat Gunawan Widjaja, hlm. 8 27 Tengku Keizerina Devi Azwar, op. cit. hlm. 8

21

Mengizinkan franchisee untuk menjalankan usaha selama periode franchise

berlangsung, suatu usaha tertentu yang menjadi milik franchisor

a. Franchisor berhak untuk menjalankan control yang berlanjut selama periode

franchise.

b. Mengharuskan franchisor untuk memberikan bantuan pada franchisee dalam

melaksanakan usahanya sesuai dengan subjek franchiseenya (berhubungan

dengan pemberian pelatihan, merchandising, atau lainnya).

c. Mewajibkan franchisee untuk secara periodik selama periodik franchise

berlangsung, membayar sejumlah uang sebagai pembayaran atas franchise

atau produk atau jasa yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee.

d. Bukan merupakan transaksi antara perusahaan induk (holding company)

dengan cabangnya atau antara cabang dari perusahaan induk yang sama, atau

antara individu dengan perusahaan yang dikontrolnya.31

Sehingga jelas bahwa waralaba melibatkan suatu kewajiban untuk

menggunakan suatu sistem dan metode yang ditetapkan oleh pemberi

waralaba termasuk di dalamnya hak untuk mempergunakan merek

dagang. Dengan membeli sistem yang teruji dan merek dagang yang

terkenal, siapapun yang memenuhi kualifikasi berdasarkan ketentuan pemilik

bisnis waralaba, pasti bisa memiliki bisnis sesuai dengan kategori produk yang

disenangi atau kategori trend bisnis yang akan datang.32

31 Richard Burton Simatupang, op. cit. hlm 57 – 5832 Arifa’i, op. cit, hlm. 57-58

22

Seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa ada beberapa cara yang dapat

ditempuh dalam mengembangkan usaha secara internasional, yaitu:33

a. Melalui perdagangan internasional dengan cara ekspor-impor

b. Dengan pemberian lisensi

c. Melakukan franchising (pemberian waralaba)

d. Membentuk perusahaan patungan (joint venture);

e. Nelakukan penanaman modal langsung (foreign direct investment) dengan

kepemilikan yang menyeluruh atau melalui merger, konolidasi maupun

akuisisi.

Diatas disebutkan bahwa frenchise merupakan salah satu cara yang dapat

ditempuh oleh pengusaha untuk mengembangkan usahanya secara internasional.

Frenchise dapat digunakan sebagai cara untuk mengembangkan usaha secara

internasional, karena dalam frenchise terjadi kerjasama antara beberapa pihak dan

dapat dilakukan secara internasional.

Henry Campbell Dalam bukunya Black Law’s Dictionary, Franchise atau

waralaba diartikan sebagai:

” A special privilege granted or sold such as to use or name or to sell products or services. Ini its simple terns a frenchise is a license from owner of a trademark or trade name permiting another to sell a produst or service under that name or mark. More broadly stated, a frenchise has envolved into an elaborate agreement under whish the franchise undertakes to condust a business or sell a product or services in accordance with methods and procedures prescribed by franchisor undertakes to assist the frenchises through advertising, promotion and other acvisory services”34

33Cunawan, Widjaja, Lisensi atau Waralaba, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002),

Halaman.134 Ibid, halaman 7

23

Dalam pengertian di atas, lebih ditekankan pada pemberian hak untuk

menjual produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang

franchisor (pemberi waralaba), dengan kewajiban pada pihak franchisee

(penerima waralaba) untuk mengikuti metode dan tatacara atau prosedur yang

telah ditetapkan oleh franchisor, franchisor akan memberikan bantuan pemasaran,

promosi, maupun bantuan teknis lainnya agar frenchisee dapat menjalankan

menjalankan usahanya dengan baik.35

Kata frenchise berasal dari bahasa Perancis yang berarti bebas dari belenggu

(free from servitude). Menurut Prof.Dr.Winardi, SE, frenchise berarti hak

istimewa dari pemerintah untuk sebuah badan usaha:

a. Hak yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu badan usaha atau seorang

individu untuk menjalankan usaha tertentu,

b. Tertentu (perusahaan-perusahaan kereta api swasta di luar negeri bekrja

dengan dasar frenchise tersebut

c. Secara analog hal tersebut berarti pula hak yang serupa yang diberikan

seorang prosedur kepada seorang penyalur mengenai hasil produksi.36

Sedangkan menurut Martin Mendelson, franchise format bisnis adalah

pemberian sebuah lisensi oleh seorang (frenchisor) kepada pihak lain

(Frenchisee), dan lisensi tersebut member hak kepada frenchisee untuk berusaha

dengan menggunakan merek dagangn atau nama dagang franchisor, serta untuk

menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri dari selluruh elemen yang

diperlukan untuk membuat seseorang yang sebenarnya belum terlatih dalam bisnis

35Ibid, halaman 1536 Winardi, Kamus Ekenomi; Inggris-Indonesia, (Bandung; Mandar Maju, 1992), halaman

216

24

dan untuk menjalankan bisnis tersebut dengan bantuan yang terus menerus atas

dasar ditentukan sebelumnya.37

IIPM (Institut Pendidikan dan Pengembangan Manajemen) menyebut

Frenchise dengan istilah waralaba. Adapun kata waralaba berasal dari wara yang

berarti lebih istimewa dan laba berarti untung. Jadi kata waralaba berarti berarti

usahayang memberikan keuntungan lebih atau istimewa38 lebih lanjut IIPM

mendefinisikan pewaralaba adalah suatu teknik atau metode pemasaran untuk

mendistribusikan barang dan jasa, dimana perwaralaba memberikan atau menjual

pada terwaralaba hak untuk menggunakan nama dagang, citra, dan system milik

pewaralaba dengan imbalan yang berupa uang pangkal (Initial Frenchise fee) dan

royalty dari terwaralaba.39

Dalam Peraturan Pemerintah RI No.42 2007 tentang Waralaba, didefinisikan

waralaba sebagai:

Pasal 1 Ayat (1)

“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/aatau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-DAG?PER/3/2006

Tentang ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Waralaba

dijelaskan pengertian waralaba, yaitu:

37 Martin, Mendelson, franchising: Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan Franchisee,

(cetakan Pertama), (Jakarta: IPPM, 1993 ) halaman 438 Amir, Karamoy, Sukses Usaha Lewat Waralaba (cetakan pertama), (Jakarta: Jurnalindo

Aksara Grafika, 1996), halaman 339 Darmawan, Budi, Suseno, Waralaba: Bisinis Resiko Maksim di Laba (Cetakan Pertama)

(Jogjakarta: Pilar Humania, 2005), halaman 44

25

“Waralaba (frenchise) adalah perikatan antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dimana Penerima Waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh Pemberi Waralaba kepada penerima Waralaba”

Jika dilihat dari sejarahnya, frenchise dari awal berkembangnya mengalami

banyak perkembangan dan perubahan. Pada awal berkembangnya IfrenchiseI

hanya merupakan suatu cara yang digunakan seorangn pengusaha untuk

melakukan distribusi hingga berkembang sampai pada frenchise sebagai format

bisnis.

Secara spesifik ada dua bentuk frenchise atau waralaba yang berkembang di

Indonesia:40

a. Frenchise Format Bisnis

Seorang pemegangn waralaba memperoleh hak utnuk memasarkan dan

mejual produk atau pelayanan dalam suatu wilayah atau lokasi spesifik,

dengan menggunakan standart operasional dan pemasaran.

Dalam bentuk ini terdapat tiga jenis format bisnis frenchise, yaitu:41

1) Frenchise Pekerjaan

Dalam bentuk ini frenchise (pemegang frenchise) yang menjalankan

usaha frenchise pekerjaan sebenarnya membeli dukungan untuk usahanya

sendiri. Misalnya, ia mungkin menjual jasa penyetelan mesin mobil

sengan merek frenchise tertentu. Bentuk frenchise ini cenderung paling

40 Douglas, J Queen, Pedoman Membeli dan Menjalankan Frenchise, (Cetakan Pertama),

Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1993), halaman 641 Juajir, Sumardi, Aspek-aspek Hukum Frenchise dan Perusahaan Transnasional,

(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995),Halaman 23

26

murah, umumnya membutuhkan modal yang kecil karena tidak

menggunakan tempat dan perlengkapan yang berlebihan.

2) Frenchise Usaha

Pada saat ini frenchise usaha adalah bidang frenchise yang berkembang

pesat. Bentuknya mungkin berupa took eceran yang menyediakan barang

atau jasa, atua restoran fast food. Biaya yang dibutuhkan tempat usaha

dan peralatan khusus.

3) Frenchise Investasi

Ciri utama yang membedakan jenis frenchise ini dari frenchise pekerjaan

dan frenchise usaha adalah besarnya usaha, khususnya besarnya investasi

yang dibutuhkan. Frenchise investasi adalah perusahaan yang sudah

mapan, dan investasi awal yang dibutuhkan mungkin mencapai milyaran.

Perusahaan yang mengambil frenchise investasi biasanya ingin

melakukan diversifikasi, tetapi karena manajemennya tidak

berpengalaman dalam pengelolaan usaha baru sehingga mengambil

system frenchise jenis ini, misalnya suatu hotel, maka dipilih cara

franchising yang memungkinkan mereka memperoleh bimbingan dan

dukungan.

a. Franchise Distribusi Produk

Seorang pemegang waralaba memperoleh lisensi aksekutif untuk

memasarkan produk dari suatu perusahan tunggal dalam sebuah

lokasi spesifik.

Contoh: keagenan sepatu, pompa bensin, dealer sepeda motor

27

C. Perjanjian Waralaba di Indonesia

Perjanjian Frenchise adalah suatu perjanjian yang diadakan antara franchisor

dengan frenchise dimana pihak franchisor memberikan hak kepada pihak

frenchise untuk memproduksi dan memasarkan barang (produk) dan/atau jasa

(pelayanan) dalam waktu dan tempat tertentu yang di bawah pengawasan

franchisor, sementara frenchisee membayar sejumlah uang tertrentu atas hak y agn

diperolehnya.42

Douglas J.Queen merumuskan perjanjian waralaba adalah satu dokumen

hukum yang menggariskan tanggung jawab dari pemilik dan pemegang

waralaba.43 Lebih lanjut, martin mandelson menambahkan perjanjian waralaba

harus secara tepat menggambarkan janji-janji yang dibuat dan harus adil, serta

pada saat ini yang bersamaan menjamin bahwa ada perjanjian yang cukup

melindungi integritas sistem.44

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-DAG/PER/3/2006

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha

Waralaba dijelaskan tentang pengertian perjanjian waralaba, yaitu:

Pasal 5

Perjanjian waralaba memuat klausula paling sedikit:

a. Nama dan alamat para pihak;

b. Jenis Hak Kekayaan Intelektual;

c. Kegiatan usaha;

42 Juajir, Sumardi,opcit, halaman 4443 Douglas, J Queen, Pedomen Membeli dan Menjalankan Frenchise, (Cetakan Pertama),

Jakarta: PT.Elek Media Komputindo, 1993), halaman 4544 Martin, Mendelson, Frenchising Petunjuk praktis bagi Frenchisor dan Frenchisee,

(cetakan Pertama), Jakarta: IPPM, 1993, halaman 45

28

d. Hak dan kewajiban para pihak;

e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran

yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba;

f. Wilayah usaha;

g. Jangka waktu perjanjian;

h. Tatacara pembayaran imbalan;

i. Kepemilikan perubahan kepemilikan dan hak ahli waris

j. Penyelesaian sengketa; dan

k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan diatas, terlihat bahwa system

bisnis frenchise melibatkan dua pihak, yaitu:

a. Franchisor atau Pemberi Waralaba, yaitu wirausaha sukses pemilik

produk, jasa, atau system operasi yang khas dengan merk tertentu,

yang biasanya telah dipatenkan.

b. Franchisee atau Peneriam Waralaba, yaitu perorangan dan/atau

pengusaha lain yang dipilih oleh franchisor atau yang disetujui

permohonannya untuk menjadi frenchisee oleh pihak franchisor, untuk

menjalankan usaha dengan menggunakan nama dagang, merek, atau

system usaha milik franchisor, dengan syarat memberi imbalan

franchisor berupa uangdalam jumlah tertentu pada awal kerja sama

dijalin (uang pangkal) dan atau pada selang waktu tertentu selama

jangka waktu kerjasama (royalty)

29

Perjanjian waralaba memuat kumpulan persyaratan, ketentuan dan

komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh pemberi waralaba bagi para

penerima waralabanya. Dalam perjanjian waralaba tercantum ketentuan berkaitan

dengan hak dan kewajiban penerima waralaba dan pemberi waralaba, misalnya

hak territorial yang dimiliki penerima waralaba, persyaratan lokasi, ketentuan

pelatiahan, biaya-biaya yang harus dibayarkan olh penerima waralaba kepada

pemberi waralaba, ketentuan berkaitan dengan lama perjanjian waralaba dan

perpanjangannya dan ketentuan lain yang mengatur hubungan antara penerima

waralaba dan pemberi waralaba.

Bila dihubungkan pengertian perjanjian dan waralaba maka dalam

pengertian yang demikian seorang penerima waralaba juga menjalankan usahanya

sendiri tetapi dengan menggunakan merek dagang atau merek jasa serta dengan

memanfaatkan metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh

pemberi waralaba. Kewajiban untuk mempergunakan metode dan tata cara atau

prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba oleh penerima waralaba

membawa akibat lebih lanjut bahwa suatu usaha waralaba adalah suatu usaha

mandiri yang tak mungkin digabungkan dengan kegiatan usaha lainnya (milik

penerima waralaba). Ini berarti pemberian waralaba menuntut ekslusifitas dan

bahkan dalam banyak hal mewajibkan terjadinya noncompetition clause bagi

peneriam waralaba, bahkan setelah perjanjian pemberian waralabanya berakhir.

Jadi dalam hal ini jelas bahaw waralaba melibatkan suatu kewajiban untuk

menggunakan suatu system dan metode yang ditetapkan oleh pemberi waralaba

termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan merek dagang.

30

Pengertian waralaba (yang umum) ini dibedakan dari waralaba nama dagang

yang memang mengkhususkan diri pada perizinan pegunaan nama dagang dalam

rangka pemberian izin untuk melakukan penjualan produk pemberi dalam suatu

batas wilayah tertentu dalam suatu pasar yang bersifat non-kompetitif. Makna

yang terakhir ini menyatakan bahwa pemberian waralaba nama dagang seringkali

terikat dengan kewajiban untuk memenuhi persyaratan penentuan harga yang

telah ditetapkan dan digariskan oleh pemberi waralaba.

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian khusus karena tidak dijumpai

dalam KUH Perdata. Perjanjian ini dapat diterima dalam hukum karena di dalam

KUH Perdata ditemui satu pasal yang mengatakan adanya kebebesan berkontrak.

Pasal itu mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata).

Bentuk perjanjian waralaba adalah perjanjian tertulis sesuai dengan Pasal 4

ayat (1) PP Waralaba. Perjanjian tertulis maksudnya adalah suatu perjanjian yang

dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah

suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan.

Salim HS menyebutkan ada tiga bentuk perjanjian tertulis,yaitu:45

1. Perjanjian di bawah tangan ditandatangani oleh para pihak yang

bersangkutan saja

2. Perjanjian dengan saksi notaries untuk melegalisir tandatangan para

pihak

45 Salim, HS Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia, (Jakarta: PT.Sinar Grafika,

2005). Halaman 32

31

3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaries dalam bentuk akta

notaries.

Bila dihubungkan dengan pendapat Salim HS dengan ketentuan bentuk

perjanjian waralaba dalam Pasal 4 ayat (1) PP Waralaba diatas maka bentuk

perjanjian waralaba yang terdapat dalam PP Waralaba tidak menjelaskan dengan

tegasbagaimana bentuk perjanjian tertulis tersebut, dengan keadaan seperti ini

tentunya bentuk perjanjian waralaba yang ada dilapangan dapat berbentuk 3 (tiga)

macam yaitu:

1. Perjanjian Waralaba dengan bentuk perjanjian di bawaha tangan yang

ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan saja

2. Perjanjian waralaba dengan bentuk perjanjian yang disaksikan notaris

untuk melegalisir tanda tangan para pihak

3. Perjanjian waralaba dengan bentuk perjanjian yang dibuat dihadapan dan

oleh notaris dalam bentuk akata notaris

Namun ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) PP Waralaba dapat berubah apabila

dalam prakteknya, sarana komunikasi dan instruksi yang dipergunakan antara para

pihak dalam pembuatan perjanjian bukanlah bahasa Indonesia, (contohnya bahasa

Inggris), maka perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa

Indonesia, dalam hal ini, harus ada suatu klausul yang secara eksplisit menyatakan

bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dari perjanjian waralaba tersebut,

bukan terjemahannya ke dalam bahasa-bahasa lain. Pemberi Waralaba asing harus

memenuhi persyaratan keabsahan di Negara asalnya dan dokumen-dokumen yang

32

berkaitan telah disahkan oleh instansi yang berwenagn di negaranya serta

diketahui oelh Pejabat Perwakilan Republik Indonesia di negar pemberi waralaba.

Sebelum para pihak tertikat dalam suatu perjanjian waralaba, pemberi

waralaba wajib menyampaikan keterangan tertulis kepada penerima waralaba

mengenai kegiatan usahanya termasuk neraca dan daftar rugi laba selama 2 (dua)

tahun terakhir, hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau cirri khas usaha

yang menjadi obyek waralaba. Pemberi waralaba juga harus merinci fasilitas-

fasilitas atau bantuan-bantuan yang akan ditawarkan kepada penerima waralaba,

persyaratan-persyaratn yang harus dipenuhi oleh penerima waralaba, hak dan

kewajiban bagi masing-masing pihak, cara-cara pengakhiran, pembatalan dan

perpanjangan perjanjian tersebut, serta hal-hal yang perlu diketahui oleh penerima

waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian waralaba.

Martin Mendelson46 menyebutkan ada 10 (sepuluh) hal0hal yang harus

diperhatikan dalam pembuatan kontrak dibuat secara terperinci, yang terdiri dari:

1. Perencanaan dan identifikasi kepentingan kepada penerima waralaba,

hal ini tentunya akan menyangkut hal-hal seperti merek dagang, hak

cipta dan sistem bisnis pemberi waralaba beserta know how

2. Sifat serta luasnya hak-hak yang diberikan kepada penerima

waralaba, hal ini menyangkut wilayah operasi dan pemberian hak-

hak secara formal untuk menggunakan merek dagang, nama dagang

dan seterusnya.

46 Martin Mendelson, Frenchising, Petunjuk Bagi Franchisor dan Franchisee,(Jakarta:

Pustaka Binamun Pressindo, 1997), halaman 58-63

33

3. Jangka waktu perjanjian, Prinsip dasar dalam mengatur hal ini bahwa

hubungan waralaba harus dapat bertahan pada jangka waktu yang

lama, atau setidak-tidaknya selama waktu 5 (lima) tahun dengan

klausula kontrak waralaba dapat diperpanjang.

4. Sifat dan luasnya jasa-jasa yang diberikan, baik pada masa-masa

awal maupun selanjutnya, ini akan meyangkut jasa-jasa pendahuluan

yang memungkinkan peneriam waralaba untuk memulai,

ditrainingdan dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan bisnis.

Pada masa selanjutnya, pemberi waralaba akan memberikan jasa-jasa

secara terperinci hendaknya diatur dalam kontrak dan juga

diperkenankan untuk memperkenalkan ide-ide baru.

5. Kewajiban-kewajiban awal dan selanjutnya dari penerima waralaba.

Ini akan mengatur kewajiban untuk menerima beban keunagna dalam

mendirikan bisnis sesuai dengan persyaratan pemberi waralaba serat

melaksanakan sesuai dengan sistem operasi, akunting dan

administrasi lainnya untuk memastikan bahwa informasi yang

penting tersedia untuk kedua belah pihak. Sistem-sistem ini akan

dikemukakan dalam petunjuk operasional yang akan disampaikan

kepada penerima waralaba selama pelatihan dan akan terus tersedia

sebagai pedoman/referensi setelah ia membuka bisnisnya.

6. Kontrol operasional terhadapa penerima waralaba, kontrol-kontrol

tersebut untuk memastikan bahwa standar operasional dikontrol

secara layak, karena kegagalan untuk mempertahankan standar

34

operasional dikontrol secara layak, karena kegagalan untuk

mempertahankan standar pada satu unit peneriam waralaba akan

mengganggu keseluruhan jaringan waralaba

7. Penjualan bisnis, salah satu kunci sukses dari waralaba adalah

motivasi yang ditanamakannya kepada peneriama waralaba, disertai

sifat kewirausahaan penerima waralaba, serta insentif yang

dihasilkan dari capital gain. Unutk alasan ini, bisnis diwaralabakan

harus dapat dijual. Seorang pemberi waralaba hendaknya sangat

selektif ketika mempertimbangkan lamaran dari peneriam waralaba,

terutama terhadap orang-orang yang kaan bergabung dengan jejaring

dengan membeli bisnis dari waralaba yang mapan.

8. Kematian penerima waralaba, untuk memberikan ketenangan bagi

penerima waralaba, harus dibuat ketentuan bahwa pemberi waralaba

akan memberikan bantuan untuk memungkinkan bisnis

dipertahankan sebagai suatu asset yang perlu direalisir atau jika tidak

bisa diambil alih oleh ahli warisnya apabila ahli waris tersebut

memnuhi syarat sebagai penerima waralaba.

9. Arbitrase, dalam kontrak sebaiknya ditentukan mengenai

penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dengan melalui

arbitrase, dengan harapan penyelesaiannya akan lebih cepat, murah

dan tidak terbuka sengketanya kepada umum.

10. Berakhirnya kontrak dan akibat-akibatnya. Dalam kontrak harus

selalu ada ketentuan yang mengatur berakhirnya perjanjian. Perlu

35

ditambahkan dalam kontrak, penerima waralaba mempunyai

kewajiban selama jangka waktu tertentu utnuk tidak bersaing dengan

pemberi waralaba atau penerima waralaba lainnya, juga tidak

diperkenankan menggunakan sistem atau metode pemberi waralaba.

Jika dalam pembuatan perjanjian waralaba para pihak dalam perjanjian

waralaba membuat perjanjian dengan memperhatikan hal-hal yang dikemukakan

oleh Martin Mendelson dan PP Waralaba di atas, maka sudah ada kejelasan dan

ketegasan bagi penerima waralaba sehingga antara pemberi dan penerima

waralaba tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.

Masa berakhirnya perjanjian waralaba adalah lamanya waktu selama

frenchise boleh menggunakan lisensi atau system yang diwaralabakan. Hal ini

sesuai yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati. Menurut hasil

penelitian di Indonesia berkisar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun.47 Dengan

kemungkinan perpanjangan. Namun demikian, dalam praktek, pemilik frenchise

(franchisor) dapat membatalkan perjanjian lebih awal apabila pemegang frenchise

(frenchisee) tidak dapat memenuhi kewajibannya.48

D. Tata Cara Pendaftaran Waralaba di Indonesia

Bisnis Frenchise ini di bangun atas dasar perjanjian, oleh karena itu masing-

masing pihak harus mengetahui apa isi dari perjanjian itu. Dengan diketahuinya

isi perjanjian tersebut maka masing-masing pihak mengetahui kewajiban dan

47 Rooseno, Harjowidigdo, Perspektif Pengaturan Frenchise,I Makalah Peraturan Ilmiah

Tentang Usaha Frenchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: BPHN, 1993), halaman 18

48 Juajir, Sumardi, op.cit, halaman 56

36

haknya. Dengan demikian diharapkan para pihak tidak merasa dirugikan satu

sama lain.

Dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan

bahwa:

Pasal 1338 KUH Perdata

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undagn bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain denga sepakat kedua belah pihak, atua karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan dukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut

diatas, maka tiap-tiap pihak dalam perjanjian wajib mematuhi hal-hal yang telah

diperjanjikan dan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.

Apabila ada pihak yang tidak mematuhi dan tidak melaksanakan perjanjian

dengan baik maka dapat dikatakan pihak tersebut tidak beritikad baik. Pihak yang

dirugikan oelh pihak yang tidak beritikad baik akan mendapat perlindungan

hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah perlindungan terhadap

hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang dirugikan tersebut didalam perjanjian.

Pasal 1341 KUH Perdata

“tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.

Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baikoleh orang-orang pihak ketiga

atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu dilindungi.

Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan

37

Cuma-Cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si

berutang pada waktu melakuakn perbuatna itu tahu, bahwa ia dengan berbuat

demikian merugikan orang-orang yang menguntungkan padanya, tak peduli

apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak.”

Dengan adanya Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tersebut

diatas, pihak yang beritikad baik akan dilindungi hak-haknya degan cara tidak

mencabut hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang beritikad baik tersebut di dalam

perjanjian.

Dalam keputusn Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Julitentang Ketentuan dan Tata Cara

Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba diatur ketentuan yang bersifat preventif,

yaitu yang dilakukan dalam bentuk:49

1. Kewajiban bagi Pemberi Waralaba untuk menyampaikan keterangan

tertulis dan benar kepada Penerima Waralaba sebelum perjanjian Waralaba

ditandatangani oleh kedua belah pihak, Pemberi Waralaba dan Penerima

Waralaba

2. Adanya ketentuan yang mengatur mengenai kalusula minimum yang diatur

dalam Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dan Penerima

Waralaba

3. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran Perjanjian Waralaba pada

Departemen Perindustrian dan Perdagangan, termasuk atas setiap

perubahannya

49 Gunawan, Widjaja, Waralaba, (cetakan kedua), Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,

2003, halaman 48

38

4. Kewajiban untuk melakukan pelaporan berkala atas pelaksanaan waralaba

Ketentuan yang bersifat preventif ini dimaksudkan agar kedua belah pihak,

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba tidak ada yang dirugikan dalam

perjanjian waralaba, sehingga kelak kegiatan waralaba dapat berjalan dengan baik.

39

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA DI

PT.INDOMARET

A. Gambaran umum PT.Indomaret50

Berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok

sehari-hari karyawan, maka pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi

nama Indomaret. Sejalan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik

untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku

konsumen dalam berbelanja. Guna mengakomodasi tujuan tersebut, beberapa

orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja

masyarakat. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa masyarakat cenderung

memilih belanja di gerai modern berdasarkan alasan kelengkapan pilihan produk

yang berkualitas, harga yang pasti dan bersaing, serta suasana yang nyaman.

Berbekal pengetahuan mengenai kebutuhan konsumen, keterampilan

pengoperasian toko dan pergeseran perilaku belanja masyarakat ke gerai modern,

maka terbit keingian luhur untuk mengabdi lebih jauh bagi nusa dan bangsa. Niat

ini diwujudkan dengan mendirikan Indomaret, dengan badan hukum

PT.Indomaret yang memiliki visi menjadi ritel yang unggul serta motto “mudah

dan Hemat”

Pada mulanya Indomaret membentuk konsep penyelenggaraan gerai yang

berlokasi di dekat hunian konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan pokok

maupun kebutuhan sehari-hari, melayani masyarakat umum yang bersifat

50 http://indomaret.co.id/profil-perusahaan/waralaba/, 16 mei 2012 jam 12:11

40

majemuk, serta memiliki luas toko sekitar 200m2. Seiring dengan perjalanan

waktu dan kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan

perumahan, perkantoran, niaga, wisata dan apartemen. Dalam hal ini terjadilah

proses pembelajaran untuk pengoperasian suatu jaringan retail yang berskala

besar, lengkap dengan berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi.

Setelah menguasai pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan jaringan ritel

dalam skala besar. Manajemen berkomitmen untuk menjadikan Indomaret sebagai

sebuah aset nasional.

Laju pertumbuhan gerai Indomaret yang cepat dengan transaksi melebihi 45

juta struk per bulan, dapat terlaksana karena didukung oleh sistem teknologi

informasi yang andal. Sistem tersebut terintegrasi pada setiap point of sales (POS)

kasir di semua gerai yang mencakup sistem penjualan, persedian, dan penerimaan

barang. Teknologi di POS kasir tersebut sudah dirancang untuk memenuhi

kebutuhan perkembangan jumlah gerai dan transaksi pada masa depan.

Untuk mempercepat pelayanan dan kenyaman berbelanja di kasir, Indomaret

menggunakan pemandai (scanner barcode), pembayaran dengan Indomaret Card,

Jak Card, pembayaran debit dan penarikan tunai dari berbagai bank. Dalam

bidang distribusi barang, Indomaret menerapkan Digital Picking Sistem dan Tail

Gate Sistem pada setiap pusat distribusinya. Kedua sistem ini memeperrcepat dan

meningkatkan efisiensi proses pengambilan barang dari rak penyimpanan dan

pemuatan barang ke armada pengiriman maupun penurunan barang di gerai

Indomaret.

41

Eksistensi dan perkembangan Indomaret didukung oleh tim merchandising

dalam menangani pemilihan, pengadaan dan pengembangan produk; kerja sama

dengan lebih dari 1.000 mitra pemasok; strategi penetapan harga yang tepat serta

pengelolaan pemajangan produk. Indomaret mengelola sekitar 4.800 produk

terdiri dari food, nonfood, general merchandise dan fresh product.

Pengadaan produk Indomaret didukung lebih dari 1.000 pemasok berskala

nasional termasuk UMKM, kemitraan terjalin dan terus berkembang dari waktu ke

waktu atas dasar prinsip saling menguntungkan dan tumbuh kembang bersama.

Dengan sistem teknologi mutakhir, Indomaret terus berupaya menyediakan

beragam produk dan jasa inovatif sesuai perkembangan gaya hidup untuk

memastikan kemudahan, kenyamanan dan kepraktikan konsumen dalam

berbelanja. Pengembangan lebih dari 200 produk private label dengan harga

ekonomis dan kualitas prima memberikan nilai tambah bagi konsumen Indomaret.

Indomaret berupaya “menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel

waralaba yang unggul dalam persaingan global”. Tahun 1997 Indomaret

memperkenalkan sistem kemitraan dengan membuka peluang bagi masyarakat

untuk turut serta memiliki dan mengelola sendiri gerai Indomaret. Sampai dengan

Januari 2011, gerai waralaba Indomaret telah mencapai 2.000 (40 %). Mitra usaha

waralaba ini meliputi: koperasi, badan usaha dan perorangan.

Target pasar Indomaret adalah semua kalangan masyarakat Indonesia.

Strategi pemasarannya diintegrasikan dengan kegiatan promosi yang dijalankan

secara berkala dengan bernagai metode sesuai dengna jenis produk dan focus

42

target pasarnya. Beberapa strategi jangka pendek yang dijalankan oleh Indomaret

antara lain:

1. Harga Heboh : promosi mingguan yang memberikan harga sangat murah

untuk produk-produk kebutuhan sehari-hari

2. Super Hemat: leaflet edisi dua mingguan yang mempromosikan produk-

produk dengan harga hemat sebagai panduan bagi konsumen untuk belanja

hemat

3. Promosi bulan ini : promosi bulanan atas produk tertentu dalam bentuk

pemberian hadiah langsung atau potongan harga.

Untuk strategi jangka panjang, Indomaret menerapkan berbagai program yang

berkaitan dengan loyalitas konsumen serta pembentukan komunitas.

Dalam upaya meningkatkan brand image sampai ke tingkat dunia,

Indomaret berhasil menjadi official Event Store (OES) Piala Dunia 2010 dengan

menyidihkan peritel-peritel besar di Indonesia. Dengan terpilihnya Indomaret

sebagai OES oleh Global Brands Group (Pemegang lisensi eksklusif FIFA di

seluruh dunia), maka Indomaret menjadi gerai yang menjual produk PIal Dunia

2010 serta berhak menggunakan logo dan atribut Piala Dunia 2010 pada setiap

kegiatan promosi di Indonesia. Terpilihnya Indomaret sebagai OES merupakan

keberhasilan yang berkaitan erat dengan pengalaman, kemampuan dan luasnya

jaringan Perusahaan sehingga menjadi yang terbaik di bidang usahanya.

Dalam mencermati bisnis baru, kadang pebisnis hanya terfokus pada

keuntungan finansial. Padahal banyak keuntungan lain yang bisa diperoleh.

Khususnya yang membeli hak waralaba, dan indomaret memberikan berbagai

43

keuntungan sehingga dapat menjadi kekuatan bagi yang hendak memasuki dunia

wirausaha. Keuntungan dari bisnis waralaba Indomaret ini adalah:

1. Transformasi pengetahuan, bergabung dengan Indomaret maka akna banyak

memperoleh pengetahuan dan sekaligus menempatkan anda sebagi pelaku

bisnis

2. Potensi Pasar, Bnautan survey lokasi dari Indomaret akan memperkaya

wawasan mengenai potensi dan strategis tidaknya suatu lokasi

3. Tidak Full Time, dukungan sistem opersional toko yang terintegrasi,

membuat para investor tidak perlu terlibat secara full time dalam operasional

toko ataupun meninggalkan pekerjaan sebelumnya

4. Peluang Berkembang, Investor dapat memiliki lebih dari satu unti toko

dengan tingkat kesibukan yang sama dan dapat diatur.

5. Minimalisasi Resiko, perencanaan matang, mulai survey lokasi sampai

dengna pembukaan toko, kecepatan distribusi dan kelengkapan barang-

barang dagangan, serta dukungan manajemen toko yang solid akan

membantu investor dalam menekan resiko kerugian.

Tahapan kerjasama waralaba pada PT. Indomaret antara lain:

1. Presentasi Pertama, suapaya presentasi berjalan lebih efektif dan bisa

langsung ditindak-lanjuti, bagi terwaralaba yang sudah memiliki usulan

lokasi tempat usaha sebaiknya membawa fotocopy dokumen pendukung,

seperti: sertifikat bangunan, IMB, KTP, KK dan (jika sudah ada) SIUP,

TDP, NPWP, PKP serta denah lokasi. Pada presentasi pertma ini akan

44

dijelaskan dengan detail mekanisme kerjasama, besarnya investasi, sistem

operasional toko, sistem pembagian keuntungan dan sistem pelaporan.

2. Presentasi Kedua, pada presentasi kedua akan dipaparkan hasil survey

kelayakan dan rencana anggaran belanja (RAB) yang mengarah pada

besarnya nilai investasi. Biasanya pada presentasi kedua ini dilanjutkan

dengan penandatanganan MOU (Nota Kesepakatan) yang mencakup

butir-butir pembagian tugas antara pihak Indomaret dengan Investor

dalam mempersiapkan pembukaan toko, mulai dari pengurusan

pengizinan, renovasi bangunan, pembelian perlengkapan toko, seleksi dan

training karyawan, serta term pembayaran.

3. Pembukaan Toko, setelah semua item kesepakatan di realisasikan maka

toko siap dibuka dengan program promosi yang ditetapkan Indomaret.

Segera setelah toko buka, akan ditandatangani surat perjanjian waralaba

untuk jangka waktu lima tahun.

Ada dua pola kerjasama waralaba pada PT. Indomaret yakni:

1. Tidak memiliki tempat usaha, jika anda tidak memiliki tempat usaha,

Indomaret menawarkan dua opsi kerjasama :

a) Usulan lokasi toko baru

Indomaret menawarkan lokasi yang telah di survey disertai

perencanaan matang, mulai dari desain layout toko, estimasi investasi,

pendapatan, pengeluaran dan payback period.

45

b) Take over Kepemilikan

Indomaret menawarkan toko milik sendiri yang sudah teruji dan

menguntungkan. Sistem ini relatif lebih safe namun nilai investasinya

lebih tinggi dibanding dengan membuka toko baru karena ada biaya

toko, sejak dibuka hingga mencapai kondisi matang.

Unsur biaya yang merupakan satu paket harga tersebut yaitu:

1) Franchise fee untuk lima tahun

2) Peralatan toko dan gudang

3) Sewa tempat selama 5 tahun

4) Perijinan

5) Goodwill

Penjualan toko Indomaret memiliki kriteria yang bertujuan

memberikan nilai keunutngan dan kepastian berinvestasi dengan

mudah. Kriteria toko Take Over adalah :

1) Track record telah teruji

2) Eksistensi toko telah diterima

3) Perijinan toko telah lengkap

2. Memiliki tempat usaha

Apabila anda telah memiliki lokasi usaha, Indomaret menawarkan kerja

sama sebagai berikut:

1) Ruang usaha/rumah/tanah

Prosedur kerjanya sama dengan usulan lokasi toko baru. Indomaret

terlebih dahulu melakukan survey kelayakan lokasi yang anda

46

usulkan, mulai dari potensi wilayah, peruntukan bangunan dan

perizinan, perencanaan layout toko smapai dengan estimasi payback

periodnya. Jika semua dinilai layak, kerjasama dapat dilakukan, akan

tetapi jika tidak atau ada kendala lain, Indomaret akan menyarankan

untuk mencari lokasi yang lain.

2) Minimarket Existing

Bila anda memiliki yang kurang berkembang dan ingin

mengembangkannya, dapat bergabung dengna Indomaret. Prosedur

standartnya sama, mulai dari survey kelayakan lokasi sampai dengan.

Estimasi payback period. Perlakuan yang membedakannya adalah

daam menghitung investasi perlengkapan toko, jika perlengkapan toko

tersebut sesuai dengan standart Indomaret maka investasinya lebih

murah. Namun jika tidak sesuai denga standar Indomaret,

perlengkapan tersebut harus diganti baru.

Biaya Franchise : Rp. 36.000.000 (+PPN)

Biaya Investasi : Rp. 410.000.000

Franchise Fee, Perijinan, Pembelian, Peralatan elektronik dan non

elektronik

Biaya Royalti : Rp. 0 – Rp.175.000.000 > 0%

Rp.175.000.000 – Rp.200.000.000 > 2%

Rp. 200.000.000 – Rp.225.000.000 > 3%

Rp.225.000.000 > 4 %

47

B. Karakteristik Perjanjian franchisee PT.Indomaret

Berdasarkan penjelasan diatas didapat beberapa karakteristik yuridis dari

suatu bisnis Franchise, karakteristik itu antara lain 51:

a) Unsur dasar : dalam suatu perjanjian franchise terdapat tiga unsur dasar

yang selalu ada, yaitu:

• Pihak franchisor

• Pihak Franchise

• Bisnis franchise itu sendiri

b) Keunikan Produk

c) Konsep bisnis keseluruhan

d) Franchise memakai atau menjual produk

e) Fee dan royalty yang diterima oleh Franchisor

f) Pelatihan Management dan keterampilan khusus

g) Pendaftaran merek dagang, merek dan paten

h) Pembelian Produk langsung dari franchisor

i) Bantuan Promosi dan periklanan dari pihak Franchisor

j) Pelayanan pemilihan lokasi oleh franchisor

k) Daerah Pemasaran yang ekslusif

l) Pengendalian dan penyeragaman mutu

51 Fuady, Munir. Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis) .

Bandung .

48

C. Klausul dalam perjanjian franchise PT. Indomaret

Dalam perjanjian waralaba di ritel PT. Indomaret, terdapat klausul-klausul

yang dapat dijelaskan satu persatu yakni:

1. Subjek kontrak franchise

Subjek hukum dalam kontrak franchise ialah siapa saja yang membuat dan

menandatangani kontrak tersebut baik atas nama dirinya sendiri atau mewakili

bahan usaha tempatnya bekerja.

Subjek hukum dalam kontrak ini ada tiga jenis yaitu:

a. Subjek hukum berupa orang perorangan

b. Subjek hukum berupa barang usaha

c. Subjek hukum yang terdiri dari beberapa orang yang bersekutu untuk

menjalankan usahanya.

Dalam isi kontrak franchising mini market ini, subjek hukumnya adalah

dua orang direktur selaku franchisor yang telah mendapatkan persetujuan dari dua

orang komisaris perseroan yang turut menandatangani akta tersebut sebagai tanda

persetujuannya. Kemudian pihak perseorangan yang bertindak untuk dirinya

sendiri yang selanjutnya disebut franchise .

2. Kesepakatan untuk membuat dan untuk menandatangani kontrak yang

berisikan:

i. Pasal 1

Defenisi

Dalam klausul ini menjelaskan tentang beberapa istilah yang

diperlukan dalam isi perjanjian waralaba di Indomaret, pengertian dari

49

bank, imbalan waralaba atau franchise fee, gerai, hari kerja bank, hak

eksklusif waralaba, kontribusi, merek jasa, panduan, penjualan kotor,

penjualan, panduan rekening tunda atau escrow account, produk,

sistem, wilayah waralaba force majeur, surplus kas dan saldo bank.

Penjelasan dalam pasal ini bahwa dalam klausul ini memudahkan

franchise untuk memahami istilah-istilah yang ada dalam kontrak

tersebut.

ii. Pasal 2

Hak Eksklusif Waralaba

Yang dimaksud dalam pasal ini adalah bahwa Franchisor memberikan

kepada Franchise hak eksklusif untuk menggunakan, mendirikan dan

mengelola gerai sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang

dimuat dalam perjanjian ini. Franchisee tidak diperkenankan untuk

memberikan dan atau mengalihkan hak eksklusif waralaba dengan cara

apapun kepada pihak lain tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari

franchisor.

Bagi franchise adanya klausul ini menyebabkan ia terikat dengan

kewajiban untuk tidak mengalihkan hak eksklusif yang dimuat dalam

perjanjian ini kepada pihak lain. Sedangkan bagi franchisor kalusul ini

dapat menggugat franchise jika franchise ingkar janji atau

wanprestasi.

50

iii. Pasal 3

Imbalan Waralaba

Franchise wajib membayar kepada franchisor berupa imbalan

waralaba yang tidak dapat dikembalikan (non refunable) dengan

jumlah dan nomor rekening yang sudah ditentukan. Bagi franchise

ketetapan ini mengikat dirinya untuk melakukan pembayaran. Bagi

franchisor kalusul ini memberikan kepastian hukum bagi dirinya

bahwa Franchise akan memenuhi kewajibannya.

Jika tidak ia bisa menggugatnya berdasarkan pasal wan prestasi namun

jika ketentuan ini tidak ada, berarti tidak ada kewajiban bagi

franchiseenya untuk membayar franchise fee kepada franchisor.

iv. Pasal 4

Wilayah Waralaba

Hak eksklusif penentuan wilayah waralaba ditentukan oleh

Franchisor. Tujuan wilayah klausul ini ialah memenuhi ketentuan

khusus PP No.42 Tahun 2007 yang mewajibkan untuk mencantumkan

kalusul tentang wilayah usaha.selain itu franchisor dapat

mengantisipasi persaingan tidak sehat diantara franchise dengan

membagi-bagi wilayah kekuasaan untuk mereka. Jadi, tiap satu orang

franchise yang memiliki satu outlet hanya berhak memiliki satu

wilayah kekuasaan saja. Jika ingin menambah wilayah kekuasaannya

berarti ia harus membeli outlet diwilayah yang lain.

51

v. Pasal 5

Jangka Waktu

Franchisor memberikan hak ekskludif waralaba kepada franchise

unutk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 perjanjian ini ( jangka

waktu waralaba)

Bertujuan untuk memberikan ketegasan tentang jangka waktu

kerjasama agar tetap produktif dan tidak merugikan salah satu pihak.

Klausul diatas menerangkan waktu berlakunya hak dan kewajiban para

pihak menurut kontrak adalah selama 5 tahun. Klausul ini harus benar-

benar dicantumkan agar tidak ada konflik di kemudian hari

vi. Pasal 6

Gerai

Franchise mendirikan, menggunakan dan mengelola gerai sesuai

dengna panduan, sistem dan perjanjian ini. Franchisee dengan

biayanya sendiri akan menggunakan kontraktor yang ditunjuk

franchisor untuk mendirikan, merenovasi dan memperbaiki gerai.

Dalam pasal ini juga membahas tentang penyewaan, pernyataan, dan

jaminan sehubungan dengan gerai. Kemudian mengenai ijin-ijin, tata

letak dan kondisi gerai, asuransi, pengawasan, gondola dan floor space

serta pembukaan gerai baru.

Dalam klausul ini, franchisee terikat dengan kewajiban yang diberikan

oleh franchisor.

52

vii. Pasal 7

Karyawan

Mengenai perekrutan karyawan dengan memenuhi syarat-syarat yang

ditetapkan dalam panduan. Hanya karyawan yang lulus seleksi yang

dapat dipekerjakan oleh franchisee. Diatur juga mengenai kewajiban

franchisee terhadap hak dan kewajiban karyawan.

Klausul ini menegaskan bahwa, kewajiban franchisor memberikan

supporting management (dalam hal ini) adalah karyawan kepada

Franchisee, artinya ada kewajiban terbatas, franchisor hanya

memberikan supporting management terhadap suatu hal yang sudah

disebutkan dan disepakati oleh kontrak franchise. Jika tidak ada

klausul ini, berarti kontrak yang ditandatangani bukanlah kontrak

franchise namun hanya kontrak kerja sama usaha bisnis.

viii. Pasal 8

Pendidikan dan Pelatihan

Franchisor akan memberikan pendidikan dan pelatihan yang wajib

diikuti oleh franchise dan karyawannya sesuai dengan panduan dan

perjanjian ini. Franchise wajib membayar dan menanggung seluruh

biaya pendidikan dan pelatihan kepada franchisor, kacuali beberapa

ketentuan lain.

Klausul ini sama dengan pasal 7 di atas, Franchisor wajib memberikan

supporting management berupa pendidikan dan pelatihan pertama kali

pada saat usaha dibuka, pelatihan berkala dan berkelanjutan. Dan

53

franchise wajib membayar dan menanggung seluruh biaya pendidikan

dan pelatihan kepada franchisor, kecuali dengan beberapa ketentuan

lain.

ix. Pasal 9

Panduan dan Sistem

Dalam pasal ini diatur mengenai panduan dan system yang harus

ditaati oleh franchisee.

Bahwa franchisor dalam hal ini, hanya kana meminjamkan panduan

dan system yang akan digunakan franchisee dalam mendirikan dan

mengelola gerai. Franchisor berhak untuk mengadakan perubahan dari

waktu ke waktu dan/atau meminta franchisee untuk mengembalikan

panduan dna system

x. Pasal 10

Pemesanan Pembelian, Pengiriman dan Pembayaran

Mengenai pengaturan tentang prosedur memasok produk sebelum

pembukaan gerai dan secara rutin.

xi. Pasal 11

Rekening Tunda

Terdiri dari enam butir ketentuan yang mengatur para pihak mengenai

pembayaran melalui rekening tunda

54

xii. Pasal 12

Target minimal penjualan kotor

Bahwa franchise wajib mencapai target minimal penjualan kotor atas

gerai sebagaimana yang sudah ditentukan dalam lampiran perjanjian

ini. Jika dalam waktu maksimal 6 bulan, franchisee tidak mencapai

target penjualan kotor maka, franchisor dapat memberikan bantuan

manajemen dalam mengelola gerai sampai maksimal 6 bulan. Apabila

franchisee tidak memenuhi target minimal tersebut dalam jangka

waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal selesainya pemberian bantuan

manajemen dalam mengelola gerai oleh franchisor maka franchisee

menyetujui bahwa franchisor dapat melakukan tindakan apapun

terhadap gerai termasuk untuk menutup gerai.

xiii. Pasal 13

Kontribusi

Mengatur bahwa franchisee wajib memberikan kontribusi yang

dimaksud dalam ayat 2 pasal ini kepada franchisor setiap tanggal 15

bulan berikutnya selama jangka waktu waralaba.

xiv. Pasal 14

Pembagian Surplus Kas

Pada periode pertama surplus kas dibagikan 6 bulan sejak tanggal

beroperasinya gerai kemudian pada periode berikutnya dibagikan

setiap triwulan.

55

xv. Pasal 15

Iklan dan Promosi

Untuk kepentingan pemasaran, franchise atas biayanya sendiri dan

berdasar persetujuan tertulis dari franchisor dapat mengadakan

promosi tunggal pada gerai. Franchise dengan tidak mengurangi

ketentuan tersebut pada ayat 1 pasal ini wajib untuk mengikuti promosi

gabungan diadakan oleh franchisor.

xvi. Pasal 16

Penyetoran Penjualan Kotor

Mengatur tentang kewajiban franchise untuk menyetorkan hasil

penjualan kotornya pada rekening tunda selambat-lambatnya pada

pukul 12.00 waktu setempat pada hari berikutnya. Bahwa franchisor

lalai atua tidak melakukan penyetoran ats pejualan kotor yang

dimaksud dalam pasal ini.

xvii. Pasal 17

Kuasa

Mengatur mengenai ketentuan apabila ada pengalihan gerai oleh

franchise.

xviii. Pasal 18

Akuntansi dan Keuangan

Franchise akan membantu franchise dalam pencatatan laporan

keuangan atas setiap transaksi penjualan produk dan pengeluaran –

pengeluaran sehubungan dengan aktifitas gerai. Dan franchise wajib

melakukan pembayaran yang telah ditentukan.

56

xix. Pasal 19

Pernyataan dan Jaminan

Mengatur tentang pernyataan dan jaminan dari franchise.

xx. Pasal 20

Merek Jasa

Franchise wajib untuk menggunakan merek jasa milik Franchisor

dalam setiap aktifitas gerai dan tidak diperkenankan gdengan cara

apapun menjual, mendaftar atau mengalihkan merek jasa tersebut

sehingga seolah-olah menjadi milik franchise atau pihak ketiga kecuali

dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari franchisor. Dan

ketentuan jika franchisor untuk melakukan perubahan dan atau

modifikasi terhadap setiap bagian merek jasa

xxi. Pasal 21

Biaya-biaya

Mengenai pembiayaan yang dilakukan franchise untuk menanggung

dan membayar lunas semua jenis pajak, bea materai, retribusi serta

biaya dan ongkos yang timbul.

xxii. Pasal 22

Kerahasiaan dan Non Kompetensi

Mengenai kerahasiaan dalam waralaba ini

xxiii. Pasal 23

Wanprestasi

Penjelasan tentang ketentuan yang menyebabkan usaha franchise

berada dalam keadaan wanprestasi

57

xxiv. Pasal 24

Force Majure

Kerugian-kerugian yang diderita oleh salah satu pihak yang

diakibatkan karena terjadinya Force majure bukan tanggung jawb

pihak lain dalam perjanjian. Oleh karenanya para pihak dibebaskan

dari tuntutan sehubungan denga pelaksanaan perjanjian ini.

xxv. Pasal 25

Hubungan Hukum

Penerima waralaba bukan merupakan afiliasi, subsidi, anak

perusahaan, karyawan, agen, perwakilan, (atau kuasa dari) pemberi

waralaba

xxvi. Pasal 26

Hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan

Mengatur bagaimana cara penyelesaian permasalahan yang ada oleh

kedua belah pihak

xxvii. Pasal 27

Lain-lain

Hal lain yang berkaitan dengan perjanjian ini.

58

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN


A. Hak dan Kewajiban para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Menurut

PP Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba

Kemampuan untuk menghasilkan suatu bentuk kerjasama yang saling

menguntungkan dalam jangka waktu panjang merupakan faktor penting dalam

mengimplementasikan konsep bisnis waralaba. Sebagi suatu konsep bisnis

pemasaran, waralaba memiliki diri konsep bisnis total (Total business concept)

yang merupakan kombinasi 4 (empat) P52, yaitu product, price, place/distribution

dan Promotion. Konsep itu dikemas dalam suatu format bisnis atau paket usaha

terpadu yang memiliki standart dan mudah di transferkan, serta dapat dijalankan

secara universal (dapat diterapkan oleh para calon wirausaha dari beragam kultur

di berbagai tempat/mancanegara). Khusus dalam system waralaba yang disebut

dengan bussines format frenchise, pemberi waralaba tidak hanya menggunakan

penerima waralaba sebagai sarana pemasaran hasil produksinya, melainkan lebih

terfokus pada upaya mentransferkan paket-paket usaha barang/jasa tertentu secara

natural.

Transfer paket usaha tersebut selanjutnya disertai dengan adanya keharusan

bagi pemberi waralaba untuk selalu menjaga kelangsungan kerjasama dengan para

pemakai paket usaha (Penerima waralaba) karena jika terjadi kegagalan pada

usaha penerima waralaba maka pada gilirannya akan dapat menggangu

52 Amir Karamoy, Sukses Usaha Lewat Waralaba, Jakarta: Jurnalindo Aksara Grafika,

1996, halaman 97

59

kelangsungan usaha pemberi waralaba, atau setidaknya akan dapat menjatuhkan

citra/nama baik pemberi waralaba.

Karakteristik dasar bisnis waralaba53 adalah sebagai berikut :

1) Harus ada perjanjian yang tertulis dan disepakati, adapun perjanjian ini

merupakan aspek terpenting yang mewakili kepentingan pemberi waralaba

dan penerima waralaba, terutama mengenai kondisi perusahaannya,

menyangkut masalah manajemen, financial, siapa pemilik sahamnya, apa

bentuk/jenis kegiatan perusahaannya, serta mengemukakan semua aspek

bisnis yang diwaralabakan.

2) Pemberi waralaba wajib memberikan bimbingan dan latihan kepada

penerima waralaba dalam segala aspek yang menyangkut bisnis yang akan

dijalankan, terutama membantu peneriam waralaba pada saat persiapan

awal mulai usaha.

3) Transaksi antara peneriam waralaba dan pemberi waralaba bukan

merupakan taransaksi antar cabang perusahaan pemberi waralaba dengan

perusahaan pemberi waralaba, melainkan hanya merupakan transaksi

antara dua pemilik modal yang independen

4) Penerima waralaba bentuk atas daerah pemasaran tertentu, karena

penerima waralaba dan pemberi waralaba adalah pemilik modal yang

independen, maka tentang kesepakatanpenguasaan wilayah pemasaran

oleh penerima waralaba perlu ditegaskan dalam perjanjian. Hal ini

bertujuan untuk mencegah terjadinya unfair business practice.

53 Suharsono, pedoman Membeli dan Mengelola Frenchise, Jakarta: Dela Pratasa, 1997,

halaman 28

60

5) Penerima waralaba mempunyai kewajiban membayar royalty dan/atau fee.

6) Penerima waralaba dalam menjalankan usahanya berhak menggunakan

merek dagang/jasa, hak cipta, trade secrets dan know how,serta hak-hak

lainnya yang menyangkut cirri-ciri usaha waralaba milik pemberi

waralaba.

Pada umumnya outlet yang dikelola oleh penerima waralaba tidak ada

investasi ataupun penyertaan modal (equity participation) dari pemberi waralaba.

Dalam hal ini pengadaan peralatan yang dibutuhkan oleh penerima waralaba

untuk keperluan operasional produksi,biasanya pemberi waralaba menawarkan

jasa untuk menyediakan peralatan tersebut. Peneriam waralaba dapat membelinya

melalui fasilitas leasing (sewa beli). Walaupun demikian, ternyata peran pemberi

waralaba cukup dominan terhadap usaha peneriam waralaba. Hal ini dapat

dibuktikan bahwa untuk mendesain outlet atau menatanya tetap ditentukan atau

harus mendapatkan persetujuan dari pemberi waralaba. Dari kondisi ini tampak

bahwa posisi penerima waralaba dapat dikatakan sebagai pihak pemilik modal

saja.

Untuk menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban, kesepakatan itu

dituangkan ke dalam apa yang dinamakan perjanjian waralaba. Dalam perjanjian

waralaba diatur antara lain tentang hak dan kewajiban penerima waralaba dan

pemberi waralaba, besarnya fee maupun royalty yang harus dibayar oleh penerima

waralaba kepada pemberi waralaba, untuk bantuan yang akan diterima penerima

waralaba dari pemberi waralaba, pemutusan hubungan perjanjian dan berakhirnya

perjanjian. Pembayaran royalti atau fee merupakan suatu bentuk kompetensi atas

61

hak yang diperoleh dari perjanjian waralaba royalty ini biasanya dikeluarkan

setriap bula ataupun setiap tahun oleh penrima warlaba dan besarnya ditentukan

sesuai dengan kesepakatan kedua belahpihak atau disesuaikan dengan nilai usaha

yang diwaralabakan. Adapun frenchise fee merupakan suatu bentuk beban

(charge) yang umum dikenakan kepada penerima waralaba yang dibayar hanya

satu kali, yaitu pada saat kerjasama di mulai. Biaya ini di asumsikan sebagai biaya

pra-operasi dan dapat diterima kembali oleh penerima warlaba dalam bentuk

latihan/magang bagi karyawan dan pemberian konsultasi.kendati demikian, perlu

dikemukakan di sini, ternyata tidak semua bentuk waralaba menuntut adanya

pembayaran fee. Ini dapat dilihat pada tipe waralaba distribusi dan waralaba

produsen karena pada hakikatnya dalam waralaba semacam ini yang lebih

dipentingkan oleh pemberi waralabanya adalah perluasan jaringan distribusi hasil

produksinya. Contohnya, pada waralaba distribusi kendaraan bermotor roda empat

dan sepeda motor beserta komponennya.

Bentuk bantuan yang diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima

waralaba adalah bantuan manajemen dan technical assistance yang sifatnya

berkesinambungan, terutama dalam hal penayusunan rencana usaha (business

plan) dan strategi pemasaran, pedoman operasional usaha dan standarisasi produk,

latihan lanjutan, pemberian hasil rise dan pengembangan produk/jasa serta

promosi dagang.

Untuk mendukung keberhasilan sinergi kerja dalam perjanjian waralaba

ini ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan yaitu akses modal, akses

pasar, skill dan teknologi (know-how dan trade secret), akses merk dagang/jasa

62

yang sudah teruji, manajemen dan hubungan kemitraan. Perjanjian waralaba dapat

berjalan lancar, pemberi waralaba perlu menyampaikan semua informasi yang

berhubungan dengan kegiatan usaha yang diwaralabakan. Dengan demikian,

penerima waralaba dapat mempertimbangkan atau memutuskan apakah akan

membuat perjanjian waralaba yang dimaksud atau tidak.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bisnis waralaba ini telah

berkembang pesat dan perdagangan Indonesia. Hal ini yang melatarbelakangi

perkembangannya tidak lain adalah karena hukum perjanjian Indonesia menganut

asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH

Perdata, yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan pasal itu, setiap

orang dapat dibenarkan untuk membuat syarat perjanjian waralaba dengan syarat-

syarat yang ditetapkan sendiri, asalkan isi perjanjian yang dibuat itu tidak

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal

1337 KUH Perdata). Untuk itu setiap persetujuan hanya akan berlaku antara

pihak-pihak yang membuatnya dan sebaliknya persetujuan yang telah dibuat tidak

boleh merugikan pihak ketiga (Pasal 1340 KUH Perdata). Kecuali jika perjanjian

itu memang diperjanjikan untuknya. Berdasarkan Pasal 1337 dan Pasal 1340

KUH Perdata tersebut, walaupun para pihak (pemberi waralaba dan penerima

waralaba) diberi peluang secara bebas menentukan syarat perjanjian/kontrak yang

mereka inginkan, kesepakatan itu kemudian ditandai dengan penandatanganan

pada perjanjian. Namun undang-undang masih membatasi tindakan para pihak,

karena masih dipertanyakan apakah perjanjian yang dibuat itu telah sesuai atau

63

tidak bertentangan dengan kepatutan, keadilan, kebiasaan dan undang-undang itu

sendiri. Jadi kebebasan berkontrak yangl dimaksud tidaklah dalam pengertian

bebas secara mutlak. Oleh karena itu setiap perjanjian yang mengandung unsur

yang bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang oleh

pemerintah dapat dilarang diberlakukan. Apalagi jika kebebasan yang dimaksud

berkaitan dengan kegiatan bisnis, yaitu kebebasan atau kesewenang-wenangan

yang hanya bertujuan mengejar keuntungan ekonomi.

Pengaturan ada dalam PP waralaba menyangkut hak & kewajiban para

pihak baik pihak pemberi waralaba maupun penerima waralabadapat diuraikan

sebagai berikut :

1. Pemberi waralaba wajib memberikan prospektus waralaba kepada calon

penerima waralaba pada saat melakukan penawaran (Pasal 7 PP Waralaba)

2. Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan,

bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan

kepada penerima waralaba secara berkesinambungan (Pasal 8 PP Waralaba)

3. Pemberi waralaba dan penerima waralaba wajib mengutamakan penggunaan

barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar

mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh pemberi

waralaba (Pasal 9 ayat (1) PP Waralaba)

4. Pemberi waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah

di daerah setempat sebagai penerima waralaba atau pemasok barang dan/atau

jasa sepanjang memnuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi

waralaba (Pasal 9 ayat (2) PP Waralaba.

64

5. Pemberi waralaba wajib mendaftarkan prospektus waralaba sebelum membuat

perjanjian waralaba dengan penerima warlaba (Pasal 10 PP Waralaba)

6. Penerima waralaba wajib mendaftarkan perjanjian waralaba (Pasal 11 PP

Waralaba).

Dari uraian sebelumnya maka secara umum dapat dirumuskan hak-hak dan

kewajiban-kewajiban pemberi waralaba maupun penerima waralaba sebagai

berikut:

1. Kewajiban pemberi waralaba

a. Memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak atas

Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem

manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang

merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba, dalam

rangka pelaksanaan waralaba yang diberikan tersebut;

b. Memberikan bantuan pada penerima waralaba pembinaan, bimbingan dan

pelatihan kepada penerima waralaba.

2. Hak dan pemberi waralaba

a. Melaporkan laporan-laporan secara berkala atau jalannya kegiatan usaha

penerima waralaba;

b. Melakuan pengawasan jalannya pelaksanaan waralaba;

c. Melaksanakan inspeksi pada daerah kerja penerima waralaba guna

memastikan bahwa waralaba yang diberikan telah dilaksanakan

sebagaimana mestinya;

65

d. Sampai batas tertentu mewajibkan penerima waralaba dalam hal-hal

tertentu, untuk membeli barang modal dan atau barang-barang tertentu

lainnya dari pemberi waralaba;

e. Mewajibkan penerima waralaba untuk menjaga kerahasaian Hak atas

Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem

manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang

merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba;

f. Mewajibkan agar penerima waralaba tidak melakukan kegiatan yang

sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat

menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang mempergunakan

Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya

sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang

merupakan karakteristik khusus yang menajadi objek waralaba.

g. Menerima pembayaran royalti dalam bentuk, jenis dan jumlah yang

diangap layak olehnya;

h. Meminta dilakukannya pendaftaran atas waralaba yang diberikan kepada

penerima waralaba;


Keterlambatan Pembayaran Royalti Pada Perjanjian Waralaba di

PT.Indomaret

Dalam perjanjian waralaba yang telah disepakati oleh para pihak pemberi dan

penerima waralaba antara PT.Indomaret sebagai pemberi waralaba (Franchisee)

kepada Frenchisor terdapat pasal perjanjian tentang wanprestasi. Wanprestasi

66

adalah kelalaian karena tidak memenuhi perikatan yang dipertanggungjawabkan.54

Ada 3 bentuk wanprestasi yaitu:55

1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Dalam hal ini tidak diperlukan penetapan lalai. Debitur dapat segera dituntut

ganti rugi.

2) Terlambat memenuhi prestasi

Dalam hal ini debitur terlambat memenuhi prestasinya, maka diperlukan

penetapan lalai, kecuali:

Debitur, setelah terjadinya perikatan, baik secara tegas maupun diam-diam

membebaskan kreditur dari kewajiban untuk memberikan penetapan lalai.

Debitur memberitahukan kreditur bahwa ia tidak akan memenuhi prestasi

3) Memenuhi prestasi secara tidak baik

Menurut Meijers dalam R.Setiawan (Pokok-pokok hukum perikatan, 1999),

jika akibat ingkar janji adalah positif, maka tidak diperlukan penetapan lalai.

Dalam hal Debitur ingkar janji maka Kreditur dapat menuntut:56

a) Pemenuhan prestasi

b) Pemenuhan prestai dagang ganti rugi

c) Ganti rugi

d) Pembatalan

e) Pembatalan dengan ganti rugi

54 Subekti, hukum perjanjian, (Jakarta: PT.Internusa, 1987), cetakan ke XI, hal 2055 Hardijan Rusli, hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, (Jakarta: Pustaka Sinar

Harapan,1993) hal 9956 Ibid, hal 31

67

Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran royalti, maka bagi

pemberi waralaba (frenchisee) PT.Indomaret dapat menuntut si Penerima

Waralaba (Frenchisor) sesuai dengan klausal perjanjian yang telah dibuat yakni

tentang wanprestasi. Tindakan pertama yang dilakukan pihak PT.Indomaret

adalah dengan memberikan peringatan untuk segera melakukan pemenuhan

pembayaran royalti sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, apabila surat

peringata tersebut tidak dihiraukan oleh penerima waralaba (Frenchisor) maka

PT. Indomaret berhak untuk membatalkan perjanjian tersebut dengan/tanpa biaya

ganti rugi sesuai dengan kesepakatan awal yang telah ditentukan.


Waralaba PT. Indomaret

Suatu perjanjian adakalanya mengalami perselisihan antara pihak, yang

dalam hal bisnis waralaba terkait dengan pemebri waralaba (Frenchisor) dan

penerima waralaba (frenchisee). Sengketa yang terjadi pada saat pembuatan

ataupun sedang dijalankannya perjanjian waralaba di PT.Indomaret dengan

frenchisee diatur dalam perjanjian dengan klausula pasal penyelesaian sengketa.

Dalam pasal tersebut, apabila terjadi perselisihan, maka tindakan pertama yang

dilakukan PT.Indomaret dengan frenchisee nya adalah dengan mediasi. Hal ini

dilakukan untuk efisiensi waktu serta biaya yang diperlukan. Apabila

penyelesaian sengketa melalui tahap ini tidak mendapatkan hasil yang diinginkan,

para pihak masih belum dapat menyelesaikannya maka penyelesaian sengketa di

lakukan di Pengadilan Negeri.

68

Pada dasarnya setiap perikatan, termasuk perjanjian memiliki jangka

waktu berlakunya, dan akan berakhir dengan sendirinya dengan habisnya jangka

waktu yang diatur dalam perjanjian tersebut, kecuali jika diperpanjang atau

diperbaharui oleh para pihak (Time constraint). Hal ini yang juga perlu mendapat

perhatian adalah masalah pengakhiran lebih awal. Dalam hal ini perlu diatur

secara pasti dan jelas apa-apa saja yang merupakan dan menjadi dasar

pembenaran pengakhiran lebih awal. Dalam pengakhiran perjanjian waralaba

perlu diperhatikan pasal 1266 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu

perjanjaian hanya dapat dibatalkan atau diakhiri sebelum jangka waktunya jika

keputusan mengenai pembatalan dan pengakhiran tersebut telah dijatuhkan oleh

hakim pengadilan negeri.

Suatu perjanjian selain memiliki jangka waktu berlakunya, pada dasarnya

juga dapat batal atau dibatalkan. Berdasarkan pada alasan kebatalannya.

Kebatalan dapat dibedakan dalam perjanjian yang dapat dibatalkan dan perjanjian

yang batal demi hukum.

a. Perjanjian yang dapat dibatalkan

Undang-undang memberikan kemungkinan bahwa suatu perjanjian dapat

dibatalkan, jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan

individu tertentu. Individu Ini tidak hanya pihak dalam perjanjian tersebut,

tetapi juga meliputi setiap individu yang merupakan pihak ketiga diluar pihak

yang mengadakan perjanjian. Dalam hal ini, pihak yang jika dengan

dilaksanakannya perjanjian tersebut akan menderita kerugian dapat

mengajukan pembatalan atas perjanjian tersebut, baik sebelum perjanjian itu

69

dilaksanakan maupun setelah perjanjian tersebut dilaksanakan. Bagi keadaan

yang terakhir ini, pasal 1451 dan pasal 1452 KUH Perdata menentukan bahwa

setiap kebatalan membawa akibat bahwa semua keberadaan dan orang-

orangnya dipulihkan sama seperti keadaan sebelum perjanjian dibuat.

b. Perjanjian yang batal demi hukum

Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, jika terjadi pelanggaran

terhadap syarat objektif dari sahnya suatu perikatan. Keharusan akan adanya

objek dalam perjanjian, dirumuskan dalam pasal 1332 sampai dengan pasal

1334 KUH Perdata, yang diikuti dengan pasal 1335 sampai dengan pasal 1336

KUH Perdata mengatur mengenai rumusan causa yang halal, yaitu causa yang

diperbolehkan oleh hukum. Tidak adanya objek dalam suatu perjanjian jelas

tidak menerbitkan suatu perjanjian. Perjanjian demikian adalah kosong

adanya. Berbeda dengan hal tersebut, suatu causa yang halal tidaklah mudah

ditemukan rumusannya dalam suatu perjanjian. Setiap pihak yang

mengadakan suatu perjanjian dapat saja menyebutkan suatu isi perjanjian,

sehingga walaupun sebenarnya perjanjian itu terbit dari suatu causa yang tidak

halal, menjadi tampak sebagai suatu perjanjian yang diperkenankan oleh

hukum.

Disamping ketidakpemenuhan syarat objektif seperti disebutkan diatas,

undang-undang juga merumuskan secara konkrit untuk tiap-tiap perbuatan

hukum (terutama pada perjanjian formil) yang mensyaratkan dibentuknya

perjanjian dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang jika tidak

dipenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

70

Berdasarkan sifat kebatalannya, perjanjian dapat dibedakan dalam

kebatalan relatif dan kebatalan mutlak:57

a) Kebatalan Relatif

Suatu kebatalan disebut relatif, jika kebatalan tesebut hanya berlaku terhadap

individu-individu perorangan tertentu saja.

b) Kebatalan Mutlak

Suatu kebataan disebut dengan mutlak, jika kebatlan tersebut berlaku umum

terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali.

Disamping pemberlakuan nulitas atau kebatalan yang relatif dan mutlak,

KUH Perdata juga mengatur ketentuan mengenai pengecualian pemberlakuan

nulitas, seperti yang diatur dalam pasal 1341 ayat (2) KUH Perdata, yang

melindungi hak-hak ketiga yang telah diperolehnya dengan itikad baik atas segala

kebendaan yang menjadi pokok perjanjian yang batal tersebut. Perjanjian

waralaba yang dibatalkan dapat membawa akibat nulitas yang relatif dan mutlak

secara bersama-sama.

Pengakhiran suatu perjanjian waralaba dapat terjadi apabila ada peristiwa-

peristiwa sebagai berikut:

1. Salah satu pihak dalam perjanjian lalai atau gagal dan atau tidak mampu

melaksanakan kewajiban-kewajiban atau melanggar larangan sesuai isi

perjanjian ini.

57 Gunawan Widjaja, waralaba, (cetakan kedua), (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,

2003), halaman 90

71

2. Salah satu pihak dengan suatu ketetapan pemerintah telah dicabut izin

usahanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan

isi perjanjian ini.

3. Salah satu pihak dengan suatu putusan Pengadilan yang berwenang untuk itu

telah dinyatakan bangkrut/pailit.

4. Salah satu pihak dengan suatuPutusan Pengadilan yang berwenang untuk itu,

atas seluruh atau sebagian harta tetapnya yang merupakan hartanya yang

paling esensial telah dirampas atau telah disita sehingga secara wajar tidak

dimungkinkannya lagi memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian.

Masa berlakunya perjanjian waralaba pada PT.Indomaret adalah lamanya

waktu selama frenchisee boleh menggunakan lisensi atau sistem yang

diwaralabakan. Hal ini sesuai yang tercantum dalam perjanjian yang telah

disepakati. Menurut hasil penelitian di Indonesia berkisar 5 (lima) sampai 10

(sepuluh) tahun58. Namun demikian dalam praktek, pemilik frenchise

(Frenchisor) dapat membatalkan perjanjian lebih awal apabila pemegang

frenchise (Frenchisee) tidak dapat memenuhi kewajibannya.

58Roseno, Harjowidigdo, perspektif Pengaturan Perjanjian Frenchise, Makalah Pertemuan

Ilmiah Tentang Usaha Frenchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: BPHN, 1993) halaman 18

72

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bisnis waralaba di Indonesia diatur sesuai dengan Peraturan pemerintah

No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang merupakan peraturan

pemerintah pengganti PP.No.16 Tahun 1997. Selain itu secara umum

pengaturan mengenai waralaba juga terdapat pada Kitab Undang-undang

Hukum Perdata pada Pasal 1338 tentang syarat sahnya perjanjian, Pasal

1341 tentang perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pihak

yang dirugikan tersebut didalam perjanjian, Peraturan Memperindag No..

259 /MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata

Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.

2. Pelaksanaan perjanjian waralaba di PT.Indomaret dilakukan melalui tiga

tahapan, tahapan pertama pemohon waralaba harus melengkapi syarat-

syarat dokumen yang dibutuhkan, tahap kedua melakukan PT.Indomaret

memperesentasikan hasil survey kelayakan dari calon penerima waralaba

kemudian tahap ketiga setelah semua item kesepakatan di realisasikan

maka toko siap dibuka dengan program promosi yang ditetapkan

Indomaret. Segera setelah toko buka, akan ditandatangani surat perjanjian

waralaba untuk jangka waktu lima tahun.

3. Hak dan kewajiban para penerima dan pemberi waralaba telah tercantum

dalam PP No. 42 tahun 2007 pada Pasal 7, Pasal 8,Pasal 9 ayat 1 dan 2,

Pasal 10 dan Pasal 11.

73

B. Saran

1. Untuk menghindari masalah dalam pelaksanaan perjanjian bisnis

waralaba, franchisor harus melakukan seleksi ketat terhadap para

franchisee/kandidat yang benar-benar telah terkualifikasi dengan baik

(tidak hanya sekedar modal), melakukan langkah-langkah preventif

seperti pembuatan kontrak yang mudah dipahami, meminimalkan celah-

celah hukum dari kontrak perjanjian yang bisa digunakan secara

sepihak, dan adanya mekanisme kontrol yang memadai.

2. Penerima waralaba sebelum memutuskan untuk membeli hak waralaba

harus menyesuaikan dengan karakter diri penerima waralaba itu sendiri,

karena format bisnis waralaba harus mengikuti prosedur yang ditentukan

pemberi waralaba yang nantinya dirasakan mengekang kreatifitas dan

ego penerima waralaba.

74

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman A, 1970 Ensiklopedia Ekonomi Keuangan, Perdagangan, PT. Paradnya Paramita, Jakarta

Amir Karamoy, 1996, Sukses Usaha Lewat Waralaba,: Jurnalindo Aksara Grafika, Jakarta.

Amir, Karamoy, 1996. Sukses Usaha Lewat Waralaba cetakan pertama, (Jakarta: Jurnalindo Aksara Grafika,)

Black, Henry Campbell, 1990 . Black’s Law Dictionary 6 th ed, St Paul MN : West Publishing, Co,

Darmawan, Budi, Suseno, 2005. Waralaba: Bisinis Resiko Maksim di Laba, Cetakan Pertama, Jogjakarta: Pilar Humania,

Darmawan Budi Suseno. 2007. Sukses Usaha Waralaba Mudah, Resiko Rendah dan Menguntungkan, Yogyakarta, Cakrawala,

Deden Setiawan, 2007. Franchise Guide Series – Ritel, Dian Rakyat,

Douglas, J Queen, 1993. Pedomen Membeli dan Menjalankan Frenchise, Cetakan Pertama, Jakarta: PT.Elek Media Komputindo,

Douglas, J Queen, 1993. Pedoman Membeli dan Menjalankan Frenchise, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,)

Gunawan, Widjaja, 2002. Lisensi atau Waralaba, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,

Gunawan, Widjaja, 2003. Waralaba, cetakan kedua, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,

Gunawan Widjaja, 2003. waralaba, cetakan kedua, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,),

IKADIN, 1997. Aspek – Aspek Hukum tentang Franchise, Bandung,

Juadir Sumardi, 1995. Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

75

Juajir, Sumardi, 1995. Aspek-aspek Hukum Frenchise dan Perusahaan Transnasional, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,

Martin, Mendelson, 1993 Frenchising Petunjuk praktis bagi Frenchisor dan Frenchisee, cetakan Pertama, Jakarta: IPPM,

4absaMartin, Mendelson, 1993. franchising: Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan

Franchisee, cetakan Pertama, Jakarta: IPPM,

Munir Fuady, 2005, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Richard Burton Simatupang, 2003. Aspek Hukum Dalam Bisnis, PT. Rineka

Cipta, Jakarta,

Rooseno, Harjowidigdo, 1993, Perspektif Pengaturan Frenchise,I Makalah Peraturan Ilmiah Tentang Usaha Frenchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi, Jakarta: BPHN,

Roseno, Harjowidigdo, 1993. Perspektif Pengaturan Perjanjian Frenchise, Makalah Pertemuan Ilmiah Tentang Usaha Frenchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi, Jakarta: BPHN,

Sadano Sakino, 1996. Pengantar Teori Mikro Ekonomi., Jakarta, Raja Grafindo Persada,

Salim, HS. 2005. Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia, Jakarta: PT.Sinar Grafika,

Satjipto Raharjo, 1978. Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung

Suharsono, 1997, Pedoman Membeli dan Mengelola Frenchise, Jakarta: Dela Pratasa,

http : www.waralaba.com, 19.00 WIB tanggal 30 Maret 2012

http://indomaret.co.id/profil-perusahaan/waralaba/, 16 Mei 2012 jam 12:11

www.business.vic.gov.au diakses pada tanggal 16 Mei 2012

76

Outline

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN TATACARA

PELAKSANAAN USAHA WARALABA MENURUT PERATURAN

PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA ( STUDI

KASUS PADA USAHA WARALABA PT. INDOMARET )

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan Penulisan

D. Manfaat Penulisan

E. Metode Penelitian

F. Keaslian Penulisan

G. Sistematika Penelitian

BAB II :PENGATURAN BISNIS WARALABA ( FRANCHISE ) DALAM


A. Sejarah Waralaba ( Franchise )

B. Pengertian dan Definisi Waralaba

C. Perjanjian Waralaba di Indonesia

D. Tata Cara Pendaftaran Waralaba di Indonesia

77

BAB III : PROSEDUR PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA DI

PT.INDOMARET

A. Gambaran umum PT.Indomaret

B. Karakteristik perjanjian Frenchise PT,Indomaret

C. Klausul dalam perjanjian Frenchise PT.Indomaret

BAB IV : HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN


A. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang

Waralaba


Keterlambatan Pembayaran Royalty Pada Perjanjian Waralaba di

PT.Indomaret


Waralaba di PT.Indomaret

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

78

Departemen Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh :

Ketua Departemen Hukum Keperdataan

Dr. Hasyim Purba, SH, M.HumNIP. 196603031985081001

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Syamsul Rizal, SH, M.Hum Afflah, SH, M.Hum NIP.196402161989111001 NIP.197005192002122002

FAKULTAS HUKUM


MEDAN

2012

Documents

Kajian Yuridis Terhadap Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Usaha Waralaba Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Studi KasusPada Usaha Waralaba PT. Indomaret