View
50
Download
2
Category
Preview:
DESCRIPTION
Milik CK Kemen PU 2014. Bagus untuk pembangunan infrastruktur CK di Indonesia.
Citation preview
Kebijakan Keterpaduan Perencanaan
Program Cipta Karya
DIREKTORAT BINA PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Oleh:Ir. Edward Abdurrahman, M.Sc
Kasubdit Kebijakan dan Strategi, Direktorat Bina Program
Yogyakarta, 21 Oktober 2014
Kerangka Penyajian
1. Isu Strategis
2. Arahan Kebijakan Pembangunan Ke Depan
3. Konsep Keterpaduan Pembangunan Bidang
Cipta Karya
4. Rencana Terpadu dan Program Investasi
Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)
Bidang CK
Lampiran
2
1. Isu Strategis 3
1960 1980 2000 2010 2025 2050
Perkotaan 14 22 42 54 68 85
Perdesaan 86 78 58 46 32 15
0
20
40
60
80
100
Perc
enta
ge (
%) Populasi Indonesia berjumlah
247 juta jiwa, dimana lebih dari
separuh penduduknya tinggal di
kawasan perkota-an. Urbanisasi
diperkirakan terus berlanjut
hingga 85% pada tahun 2050.
Pulau Jawa dihuni oleh
lebih dari 140 juta
jiwa, sehingga kawasan
perkotaan di Jawa
memiliki tingkat
kepadatan yang sangat
tinggi.
1. Isu Strategis 4
Perubahan iklim global yang disebabkan emisi gas rumah
kaca telah mengubah pola intensitas hujan dan permukaan
laut sehingga meningkatkan kerawanan kekeringan dan banjir.
70% emisi gas rumah kaca berasal dari kawasan
perkotaan, salah satunya berasal TPA Open Dumping yang
menghasilkan gas metana (CH4). Bangunan gedung juga
potensial emisi baik pada tahap konstruksi dan operasi.
"Dampak negatif
perubahan iklim terhadap
ketersediaan dan kualitas
sumber daya air harus
dikelola dengan baik
melalui upaya mitigasi
dan adaptasi. -- Djoko Kirmanto, Air Untuk
Rakyat: Orasi Ilmiah UGM
(2014)
1. Isu Strategis 5
Goal 7:
Memastikan Kelestarian
Lingkungan Hidup
Target 7c :
Meningkatkan akses lebih dari
setengah jumlah rumah tangga
tanpa akses berkelanjutan
terhadap air minum dan sanitasi
layak pada tahun 2015
Target 7d:
Meningkatkan kehidupan penduduk
miskin di permukiman kumuh
pada tahun 2020
Indikator
Acuan
Dasar
(1993)
2009 2010 2011
Saat
ini
(2014)
Target
MDGs
2015
Proporsi penduduk
terhadap air minum
layak
37,73% 47,71% 53,26% 55,04% 70% 68,87%
Proporsi penduduk
terhadap sanitasi
layak
24,81% 51,18% 55,53% 55,60% 62,40% 62,41%
2013
2020
KUMUH EKSISTING
Target RPJPN
Kota Tanpa Kumuh
010
20
30
40
50
60
70
80
90
100
DK
I Jakart
a
Bali
Kalim
anta
n T
imur
DI Y
og
yakart
a
Ria
u
Jaw
a T
imur
Kep.
Ria
u
Sula
wesi T
enggara
Jaw
a T
engah
Sum
ate
ra U
tara
Indonesia
Sula
wesi U
tara
Papua B
ara
t
Sula
wesi S
ela
tan
Sum
ate
ra B
ara
t
Kep.
Bangka B
elit
ung
Bante
n
Jaw
a B
ara
t
Kalim
anta
n B
ara
t
Aceh
Kalim
anta
n S
ela
tan
Jam
bi
Malu
ku U
tara
Malu
ku
Sum
ate
ra S
ela
tan
Sula
wesi T
engah
Nusa T
enggara
Bara
t
Goro
nta
lo
Lam
pung
Nusa T
enggara
Tim
ur
Kalim
anta
n T
engah
Papua
Sula
wesi B
ara
t
Bengkulu
Capaian 2013 Target MDGs per Provinsi Tahun 2015
1. Isu Strategis 6
Capaian MDGs Air
Minum: 67,7%
PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SUMBER AIR MINUM LAYAK (2013)
010
20
30
40
50
60
70
80
90
100
DK
I Jakart
a
Bali
Kalim
anta
n T
imur
DI Y
og
yakart
a
Ria
u
Jaw
a T
imur
Kep.
Ria
u
Sula
wesi T
enggara
Jaw
a T
engah
Sum
ate
ra U
tara
Indonesia
Sula
wesi U
tara
Papua B
ara
t
Sula
wesi S
ela
tan
Sum
ate
ra B
ara
t
Kep.
Bangka B
elit
ung
Bante
n
Jaw
a B
ara
t
Kalim
anta
n B
ara
t
Aceh
Kalim
anta
n S
ela
tan
Jam
bi
Malu
ku U
tara
Malu
ku
Sum
ate
ra S
ela
tan
Sula
wesi T
engah
Nusa T
enggara
Bara
t
Goro
nta
lo
Lam
pung
Nusa T
enggara
Tim
ur
Kalim
anta
n T
engah
Papua
Sula
wesi B
ara
t
Bengkulu
Capaian 2013 Target MDGs per Provinsi Tahun 2015
1. Isu Strategis7
Capaian MDGs
Sanitasi : 59,71%
PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK (2013)
2. Arahan Kebijakan Pembangunan
Ke Depan
Tema besar RPJMN 3 adalah daya saing (competitiveness), ketersediaan layanan infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar (jalan, air, sanitasi dan
listrik) sudah terpenuhi terlebih dahulu;
Beberapa arahan dalam bidang Cipta Karya adalah:
Terpenuhinya penyediaan air minum & sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akses air minum dan sanitasi yang
layak : 100%
Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, didukung oleh sistem pembiayaan perumahan
jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel kota tanpa
permukiman kumuh : 0%
Pengembangan infrastruktur perdesaan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian.
8
Arahan RPJPN untuk RPJMN 3 bidang Cipta Karya
2. Arahan Kebijakan Pembangunan Ke
Depan
14
Amanat Pembangunan Nasional
- RPJP Nasional
- RPJM Nasional
- Millenium
Development Goals
- RTRW Nasional/KSN
- RTRW
Provinsi/Kab/Kota
Kebijakan Ditjen Cipta Karya
100 | 0 | 100
Eksisting 2013
Cakupan Air Minum : 67,73%
Luas Kawasan Kumuh: 34.800 Ha
Cakupan Pelayanan Sanitasi: 59,71%
Renstra DJCK 2015-2019 Kebutuhan Pendanaan
Air Minum : Rp 274,8 T
(APBN: Rp 90,7 T)
Kawasan Kumuh : Rp 174,1 T
(APBN: Rp 22,2T)
Sanitasi : Rp 385,3 T
(APBN: Rp 94 T)
Renstra DJCK 2015 - 2019
Indikator Outcome 2015-
2019
2015 2016 2017 2018 2019
Target
(%)
Target
(%)
Target
(%)
Target
(%)
Target
(%)
Capaian pelayanan
akses air minum 76,00% 82,00% 88,00% 94,00% 100%
Proporsi rumah tangga
yang menempati hunian
dan permukiman tidak
layak 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0%
Capaian pelayanan
akses sanitasi 69,90% 77,40% 85,00% 92,50% 100%
Penataan Bangunan
dan Lingkungan 60,80% 70,60% 80,40% 90,20% 100%
Rancangan Renstra Bidang Cipta Karya 2015 - 2019
Catatan :
*) Investasi Infrastruktur Kawasan Kumuh (tidak termasuk hunian) Rp.5,3 M/ha dengan hektar kumuh 33.000 ha
**) Renstra Kementerian PU 2010-2014 : Rusunawa 250 T, dengan harga satuan Rp. 15 M/TB
2. Arahan Kebijakan Pembangunan
Ke Depan 10
Indikator Outcome 2015-
20192014
2015 2016 2017 2018 2019
Total
Pendanaan
(T)
Porsi APBN
(T)Kebutuhan
Pendanaan
(T)
Target
Capaian (%)
Kebutuhan
Pendanaan
(T)
Target
Capaian (%)
Kebutuhan
Pendanaan
(T)
Target
Capaian (%)
Kebutuhan
Pendanaan
(T)
Target
Capaian (%)
Kebutuhan
Pendanaan
(T)
Target
Capaian
(%)
Capaian pelayanan akses air
minum70,00% 49,464 76,0% 52,212 82,0% 54,960 88,0% 57,708 94,0% 60,456 100,0% 274,8 89,1
Proporsi rumah tangga yang
menempati hunian dan
permukiman tidak layak
10,00% 31,338 8,0% 33,079 6,0% 34,820 4,0% 36,561 2,0% 38,302 0% 174,1 22,2
Capaian pelayanan akses
sanitasi62,40% 51,354 69,9% 54,207 77,4% 57,060 85,0% 59,913 92,5% 62,766 100,0% 285,3 94
Penataan Bangunan dan
Lingkungan51,00% 17,928 60,8% 18,924 70,6% 19,920 80,4% 20,916 90,2% 21,912 100,0% 99,6 12,4
150,084 158,422 166,760 175,098 183,436 833,8 217,7
Skenario 1 Rancangan Renstra Bidang Cipta Karya 2015 2019 (APBN 26,2%)
Indikator Outcome 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019
Porsi APBN (T)
- 26.2%Kebutuhan
Pendanaan (T)
Kebutuhan
Pendanaan (T)
Kebutuhan
Pendanaan (T)
Kebutuhan
Pendanaan (T)
Kebutuhan
Pendanaan (T)
Capaian pelayanan akses air minum 16,038 16,929 17,820 18,711 19,602 89,1
Proporsi rumah tangga yang
menempati hunian dan permukiman
tidak layak
3,996 4,218 4,440 4,662 4,884 22,2
Capaian pelayanan akses sanitasi 16,920 17,860 18,800 19,740 20,680 94
Penataan Bangunan dan Lingkungan 2,232 2,356 2,480 2,604 2,728 12,4
Total APBN 39,186 41,363 43,540 45,717 47,894 217,7
Skenario 2 Rancangan Renstra Bidang Cipta Karya 2015 2019 (APBN 10%)
Indikator Outcome 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019
Porsi APBN
(T) - 10%Kebutuhan
Pendanaan
(T)
Kebutuhan
Pendanaan
(T)
Kebutuhan
Pendanaan
(T)
Kebutuhan
Pendanaan
(T)
Kebutuhan
Pendanaan
(T)
Capaian pelayanan akses air minum 4,946 5,221 5,496 5,771 6,046 27,5
Proporsi rumah tangga yang
menempati hunian dan permukiman
tidak layak
3,134 3,308 3,482 3,656 3,830 17,4
Capaian pelayanan akses sanitasi 5,135 5,421 5,706 5,991 6,277 28,5
Penataan Bangunan dan Lingkungan 1,793 1,892 1,992 2,092 2,191 10,0
Total APBN 15,008 15,842 16,676 17,510 18,344 83,4
3. Konsep Keterpaduan Bidang
Cipta Karya 13
Kluster A (156 Kab/Kota):
Kab/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI)
yang memiliki Perda RTRW dan
Perda BG, Ibukota Propinsi yg
telah memiliki Perda RTRW;
serta Kab/kota Prioritas Pusat
Kluster B (113 Kab/Kota):
Kab/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI)
yang hanya memiliki Perda
RTRW
Prioritas
Kab./Kota
Strategis
Nasional
Prioritas
Kab./Kota
Responsif
Pemenuhan
SPM
Kluster C (Kab/Kota Lainnya):
Memiliki pedoman rencana dan program yang berkualitas
untuk pemenuhan SPM Bidang
Cipta Karya di Daerah;
Karakteristik daerah: rawan bencana alam, cakupan air
minum/sanitasi
rendah, permukiman
kumuh, daerah kritis (miskin);
Memiliki komitmen tinggi dan program yang responsif
Kluster E :
Program inovasi baru di bidang Cipta Karya; Diusulkan oleh daerah/stakeholder secara kompetitif dan selektif; Ditujukan termasuk untuk memfasilitasi daerah berprestasi;
Pember-
dayaan
Masyarakat
Kluster D :
Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang Cipta
Karya;
Bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan
perdesaan.
Program
Kreatif
Lanjutan 3. Konsep Keterpaduan Bidang Cipta Karya
14
ENTITASBENTUK DUKUNGAN/KEGIATAN
SOFTWARE PEMBANGUNAN FISIK
Regional Masterplan Feasibility Study
Sektor AM
SPAM RegionalSektor PPLP
TPA Regional IPAL Regional
Kab/ Kota
Sektor AM
RISPAMSektor Bangkim
RPPKP/SPPIP
Sektor AM
Penyehatan PDAM SPAM Kab/Kota
Sektor PPLP
Infrastruktur Air Limbah terpusat Infrastruktur Drainase Perkotaan Infrastruktur TPA Sampah
Sektor PPLP
SSKSektor PBL
Perda BG
Kawasan RTBL Desain Kawasan
Sektor AM
SPAM MBR (di Rusunawa, Kws Kumuh dan Kws Nelayan)
SPAM di Kws KAPET/MP3EI/KEK SPAM IKK SPAM di Pel. Perikanan SPAM di Kws Perbatasan
Sektor Bangkim
Rusunawa Peningkatan Kualitas Permukiman
Kumuh
PSD Kws Rawan Bencana, Kws Perbatasan, Pulau Kecil Terluar, & Kws
Perdesaan Potensial (agro/minapolitan &
KTM)Sektor PPLP
Infrastruktur Air Limbah Komunal Infrastruktur TPST/3R
Lingkungan Rencana Kerja Masyarakat/
Community Action Plan
Sektor AM
SPAM Desa Rawan Air/Pesisir/ Terpencil
PAMSIMAS
Sektor Bangkim
PPIP Peningkatan Kualitas Lingkungan
Permukiman (Perbaikan Kampung/KIP)
Sektor PPLP
SanimasSektor PBL
PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) Revitalisasi Kawasan, Penataan
permukiman tradisional/ bersejarah
3. Status Dokumen Perencanaan dan Kriteria Kabupaten/Kota
Strategis Nasional Wilayah Sumatera15
NO KAB/KOTA
Kebijakan Nasional Kebijakan Daerah Kota Hijau/Kota
Pusaka/Perdesaan LestariPKN PKSN KSN KEK KPI-MP3EI
PERDA RTRW
PERDAKOTA HIJAU
KOTA PUSAKA
PERDESAAN LESTARI
(PP No. 26 Th 2008)
(PP No.26 Th 2008)
(PP No.26 Th 2008)
(PP No.2 Th 2011)
(Perpres No.32 Th
2011)
BANGUNAN GEDUNG
NADKLASTER A
1 BANDA ACEH V V V V V2 ACEH BARAT V V V3 ACEH BESAR ** V V V4 SABANG * V V V V5 LANGSA ** V V V6 SIMEULUE ** V V V7 BIREUEN ** V V V
KLASTER B8 ACEH TENGGARA V V9 ACEH TIMUR ** V V
10 ACEH TAMIANG ** V V11 BENER MERIAH ** V V12 LHOKSEUMAWE ** V V V V13 ACEH UTARA ** V V14 ACEH SINGKIL ** V V15 ACEH BARAT DAYA ** V V16 NAGAN RAYA ** V V17 GAYO LUES ** V V18 PIDIE JAYA ** V V
Sumatera UtaraKLASTER A
1 MEDAN V V V V V V2 BATU BARA ** V V V
KLASTER B3 SIMALUNGUN V V V V4 BINJAI V V V5 LANGKAT ** V V6 SERDANG BEDAGAI ** V V7 KOTA TANJUNG BALAI ** V V
16
NO KAB/KOTA
Kebijakan Nasional Kebijakan Daerah Kota Hijau/Kota
Pusaka/Perdesaan LestariPKN PKSN KSN KEK KPI-MP3EI
PERDA RTRW
PERDAKOTA HIJAU
KOTA PUSAKA
PERDESAAN LESTARI
(PP No. 26 Th 2008)
(PP No.26 Th 2008)
(PP No.26 Th 2008)
(PP No.2 Th 2011)
(Perpres No.32 Th
2011)
BANGUNAN GEDUNG
Sumatera BaratKLASTER A
1 KOTA PADANG V V V V V2 AGAM V V V3 PASAMAN BARAT * V V V
KLASTER B4 SOLOK SELATAN V V V
RiauKLASTER A
1 PEKANBARU V VJambi
KLASTER A1 BATANG HARI V V V2 KERINCI V V V
KLASTER B3 KOTA JAMBI ** V V
4TANJUNG JABUNG
V VBARAT **
5 SAROLANGUN ** V V6 TEBO ** V V
Sumatera SelatanKLASTER A
1 PALEMBANG V V V V V2 OGAN KOMERING ILIR V V V
KLASTER B3 LUBUKLINGGAU V V4 EMPAT LAWANG V V5 MUARA ENIM V V6 BANYU ASIN ** V V
Keterangan :
* : Kabupaten/Kota yang naik kelas dari Klaster B pada TA 2014 menjadi Klaster A pada TA 2015
** : Kabupaten/Kota yang sebelumnya Klaster C pada TA 2014 menjadi Klaster A/Klaster B pada TA 2015
17
NO KAB/KOTA
Kebijakan Nasional Kebijakan Daerah Kota Hijau/Kota
Pusaka/Perdesaan LestariPKN PKSN KSN KEK KPI-MP3EI
PERDA RTRW
PERDAKOTA HIJAU
KOTA PUSAKA
PERDESAAN LESTARI
(PP No. 26 Th 2008)
(PP No.26 Th 2008)
(PP No.26 Th 2008)
(PP No.2 Th 2011)
(Perpres No.32 Th
2011)
BANGUNAN GEDUNG
BengkuluKLASTER A
1 REJANG LEBONG V V V2 BENGKULU V V
LampungKLASTER A
1 BANDAR LAMPUNG V V V V V2 TANGGAMUS V V V V3 LAMPUNG TIMUR V V V V4 METRO ** V V V V5 PIRINGSEWU ** V V V6 LAMPUNG TENGAH ** V V V7 LAMPUNG SELATAN ** V V V
KLASTER B8 PESAWARAN ** V V
Bangka BelitungKLASTER A
1 KOTA PANGKAL PINANG V V V V2 KABUPATEN BANGKA BARAT ** V V V V
Kepulauan Riau KLASTER A
1 BINTAN V V V VKLASTER B
2 NATUNA V V V3 KARIMUN V V4 LINGGA ** V V5 KEPULAUAN ANAMBAS ** V V V
Keterangan :
* : Kabupaten/Kota yang naik kelas dari Klaster B pada TA 2014 menjadi Klaster A pada TA 2015
** : Kabupaten/Kota yang sebelumnya Klaster C pada TA 2014 menjadi Klaster A/Klaster B pada TA 2015
4. Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur
Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang CK18
4a. RPI2-JM Sebagai Delivery System Pembangunan
Bidang Cipta Karya19
TARGET RENSTRA CIPTA KARYA 2015 2019
100 0 - 100
PROVINSI
PUSAT
KAB/KOTA
APBN APBD/DDUB PHLN SWASTA DAN
MASYARAKAT
RPI2-JM CIPTA KARYA
KAB/KOTA
Kebutuhan infrastruktur Cipta Karya
Permasalahan, Isu strategis, kondisi eksisting
Usulan ProgramReadiness
Criteria
FASILITASI OLEH PROVINSISKPD terkait, Satker
Randal, Satker AM,
PLP, Bangkim, PBL
20
Buku Pedoman Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur
Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang CK
Sambutan Direktur Jenderal Cipta Karya
Kata Pengantar Direktur Bina Program
Daftar Isi
Daftar Gambar
Daftar Tabel
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Pengertian dan Kedudukan RPI2-JM Bidang Cipta Karya
1.3 Keterkaitan RPI2-JM Bidang Cipta Karya dengan RPI2JM
Bidang PU
1.4 Maksud dan Tujuan
1.5 Prinsip Penyusunan RPI2-JM Bidang Cipta Karya
1.6 Muatan Dokumen RPI2-JM Bidang Cipta Karya
1.7 Mekanisme Penyusunan dan Penilaian RPI2-JM Bidang Cipta
Karya
1.7.1 Hubungan Kerja Penyusunan RPI2-JM Bidang Cipta Karya
1.7.2 Langkah Penyusunan RPI2-JM Bidang Cipta Karya
1.7.3 Penilaian Kelayakan RPI2-JM Bidang Cipta Karya
BAB II KONSEP PERENCANAAN BIDANG CIPTA KARYA
2.1 Konsep Perencanaan dan Pelaksanaan Program Ditjen Cipta
Karya
2.2 Amanat Pembangunan Nasional Terkait Bidang Cipta Karya
2.2.1 RPJP Nasional 2005-2025
2.2.2 RPJM Nasional 2010-2014
2.2.3 MP3EI
2.2.4 MP3KI
2.2.5 KEK
2.2.6 Direktif Presiden Program Pembangunan Berkeadilan
2.3 Peraturan Perundangan Terkait Bidang PU/CK2.3.1 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman2.3.2 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung2.3.3 UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air2.3.4 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan2.3.5 UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun2.4 Amanat Internasional Bidang Cipta Karya2.4.1 Agenda Habitat2.4.2 Konferensi Rio+202.4.3 Millenium Development Goals2.4.4 Agenda Pembangunan Pasca 2015
BAB III RENCANA TATA RUANG WILAYAH SEBAGAI ARAHAN SPASIAL RPI2- JM
3.1 RTRW Nasional3.2 RTRW Kawasan Strategis Nasional3.3 RTRW Pulau3.4 RTRW Provinsi3.5 RTRW Kab/Kota
BAB IV ARAHAN STRATEGIS NASIONAL4.1 Kawasan Strategis Nasional (KSN)4.2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)4.3 Pusat Kegiatan Nasional (PKN)4.4 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI)4.5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
BAB V PRIORITAS KABUPATEN/KOTA BIDANG CIPTA KARYA5.1 Kab/Kota Prioritas Strategis Nasional Klaster A 5.2 Kab/Kota Prioritas Strategis Nasional Klaster B 5.2 Kab/Kota Klaster C dalam rangka Pemenuhan SPM5.3 Pemberdayaan Masyarakat (Klaster D)5.3 Kab/Kota Klaster E bagi daerah dengan Program dan Inovasi yang
Kreatif
BAB VI PROFIL KABUPATEN/KOTA
6.1 Geografi dan Administratif Wilayah
6.2 Demografi
6.3 Topografi
6.4 Geohidrologi
6.5 Geologi
6.6 Klimatologi
6.7 Sosial dan Ekonomi
BAB VII KETERPADUAN STRATEGI PENGEMBANGAN
KABUPATEN/KOTA
7.1 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
7.2 Arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
7.3 Arahan Perda Bangunan Gedung
7.4 Arahan Rencana Induk Sistem PAM Kabupaten/Kota (RISPAM)
7.5 Arahan Strategi Sanitasi Kota (SSK)
7.6 Arahan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
7.7 Arahan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman (RP2KP) Kabupaten/Kota
7.8 Arahan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan
Strategis Kabupaten/Kota (RTBL KSK)
7.9I ntegrasi Strategi Pembangunan Kab/Kota dan Sektor
BAB VIII ASPEK TEKNIS PER SEKTOR
8.1 Pengembangan Permukiman
8.1.1 Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan
8.1.2 Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan
8.1.3 Analisis Kebutuhan Pengembangan Permukiman
8.1.4 Program-Program Sektor Pengembangan Permukiman
8.1.5 Usulan Program dan Kegiatan
21
Buku Pedoman Rencana Terpadu dan Program Investasi
Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang CK
8.2 Penataan Bangunan dan Lingkungan
8.2.1 Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan
8.2.2 Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan
8.2.3 Analisis Kebutuhan Penataan Bangunan dan Lingkungan
8.2.4 Program dan Kriteria KesiapanPengembangan PBL
8.2.5 Usulan Program dan Kegiatan
8.3 Sistem Penyediaan Air Minum
8.3.1 Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan
8.3.2 Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan,dan Tantangan
8.3.3 Analisis Kebutuhan Sistem Penyediaan Air Minum
8.3.4 Program dan Kriteria Kesiapan, serta Skema Kebijakan Pendanaan
Pengembangan SPAM
8.3.5 Usulan Program dan Kegiatan Pengembangan SPAM
8.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman
8.4.1 Air Limbah
8.4.1.1 Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan
8.4.1.2 Isu strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan dan Tantangan
8.4.1.3 Analisis Kebutuhan Pengelolaan Air Limbah
8.4.1.4 Program dan Kriteria Kesiapan Pengembangan Air Limbah
8.4.2 Persampahan
8.4.2.1 Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan
8.4.2.2 Isu strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan dan Tantangan
8.4.2.3 Analisis Kebutuhan Persampahan
8.4.2.4 Program dan Kriteria Kesiapan Pengelolaan Persampahan
8.4.3 Drainase
8.4.3.1 Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan
8.4.3.2 Isu strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan dan Tantangan
8.4.3.3 Analisis Kebutuhan Drainase
8.4.3.4 Program dan Kriteria Kesiapan PengembanganDrainase
8.4.4 Usulan Program dan Kegiatan serta Pembiayaan Proyek
8.4.4.1 Usulan Program dan Kegiatan Pengembangan Sanitasi
8.4.4.2 Usulan Pembiayaan Pengembangan Sanitasi
BAB IX KETERPADUAN PROGRAM BERDASARKAN ENTITAS
9.1 Usulan Program di Entitas Regional
9.2 Usulan Program di Entitas Kabupaten/Kota
9.3 Usulan Program di Entitas Kawasan
9.4 Usulan Program di Entitas Lingkungan/Komunitas
BAB X ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN
BIDANG CIPTA KARYA DI KABUPATEN/KOTA
10.1 Aspek Lingkungan
10.1.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
10.1.2 AMDAL, UKL-UPL dan SPPLH
10.2 Aspek Sosial
10.2.1 Aspek Sosial pada Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta
Karya
10.2.2 Aspek Sosial pada Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya
10.2.3 Aspek Sosial pada Pasca Pelaksanaan Pembangunan Bidang
Cipta Karya
22
Buku Pedoman Rencana Terpadu dan Program Investasi
Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang CK
BAB XI ASPEK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA
DI KABUPATEN/KOTA
11.1 Arahan Kebijakan Pembiayaan Bidang Cipta Karya
11.2 Profil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
11.3 Profil Investasi Pembangunan Bidang Cipta Karya
11.3.1 Perkembangan Investasi Pembangunan Cipta Karya Bersumber
dari APBN dalam 5 Tahun
11.3.2 Perkembangan Investasi Pembangunan Cipta Karya Bersumber
dari APBD dalam 5 Tahun
11.3.3 Perkembangan Investasi Perusahaan Daerah Bidang Cipta Karya
dalam 5 tahun
11.3.4 Perkembangan Investasi Pembangunan Cipta Karya Bersumber
dari Swasta
11.4 Proyeksi dan Rencana Investasi Pembangunan Bidang Cipta Karya
11.4.1 Proyeksi APBD 5 tahun ke depan
11.4.2 Rencana Pembiayaan Perusahaan Daerah
11.4.3 Rencana Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bidang Cipta Karya 5
Tahun ke Depan
11.5 Analisis Keterpaduan Strategi Peningkatan Investasi Pembangunan
Bidang Cipta Karya
11.5.1 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
11.5.2 Strategi Peningkatan Investasi Bidang Cipta Karya
BAB XII ASPEK KELEMBAGAAN KABUPATEN/KOTA
12.1 Arahan Kebijakan Kelembagaan Bidang Cipta Karya
12.2 Kondisi Kelembagaan Saat Ini
12.2.1 Kondisi Keorganisasian Bidang Cipta Karya
12.2.2 Kondisi Ketatalaksanaan Bidang Cipta Karya
12.2.3 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Cipta Karya
12.3 Analisis Kelembagaan
12.3.1 Analisis Keorganisasian Bidang Cipta Karya
12.3.2 Analisis Ketatalaksanaan Bidang Cipta Karya
12.3.3 Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Cipta Karya
12.3.4 Analisis SWOT Kelembagaan
12.4 Rencana Pengembangan Kelembagaan
12.4.1 Rencana Pengembangan Keorganisasian
12.4.2 Rencana Pengembangan Ketatalaksanaan
12.4.3 Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
BAB XIII MATRIKS RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR
JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA (RPI2-JM BIDANG
CK)
13.1 Matriks Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka
Menengah (RPI2-JM) Bidang CK Kabupaten/Kota
13.2 Matriks Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka
Menengah (RPI2-JM) Bidang CK Kabupaten/Kota di setiap Entitas
Daftar Peristilahan Dan Singkatan
23
Buku Pedoman Rencana Terpadu dan Program Investasi
Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang CK
Pengertian RPI2JM
Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah:
Dokumen perencanaan dan pemrograman pembangunan, dan
penganggaran infrastruktur Bidang Cipta Karya yang disusun oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, (multi
sumber pendanaan, dan multi stakeholders).
Pelaksana : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota, masyarakat, dan dunia usaha.
Acuan: rencana tata ruang dan kebijakan skala nasional, provinsi, dan
kabupaten kota.
Maksud dan Tujuan
Maksud
Untuk mewujudkan kemandirian kabupaten/kota dalam
penyelenggaraan infrastruktur permukiman yang
berkelanjutan, baik di perkotaan maupun perdesaan.
Tujuan
Untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan
permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
Keterkaitan RPI2-JM dengan Dokumen Perencanaan
RTRW/
Perda
RPJMD
Perda BG
SSK RISPAM
RTBL
KSK
RPI2JM
Integrated
Development
Plan
RP2KP
Prinsip Penyusunan RPI2-JM
Jangka waktu penyusunan untuk 5 (lima) tahun ke depan.
Meliputi semua sektor ke-Cipta Karya-an.
Memadukan berbagai sumber pendanaan
(pemerintah, swasta, dan masyarakat).
Melibatkan masyarakat dan swasta sebagai pelaku pembangunan
mulai dari proses penyusunan sampai pelaksanaan
pembangunan.
Memperhatikan kebutuhan dan kemampuan daerah (bottom-up).
Muatan Dokumen
Bab I Pendahuluan
Latar Belakang, Maksud, Tujuan, Prinsip Penyusunan, Mekanisme
Penyusunan.
Bab II Arahan Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya
Arahan konsep perencanaan: Amanat Pembangunan Nasional, Amanat
Peraturan Perundangan, Amanat Internasional.
Bab III Arahan Strategis Nasional Bidang Cipta Karya untuk Kabupaten/Kota
(Mengacu kepada Arahan RTRW Nasional, Pulau, Propnsi, RTR
KSN, MP3EI, MP3KI, dan KEK)
Bab IV Profil Kabupaten/Kota....
Geografi, Administrasi
Wilayah, Demografi, Topografi, Geohidrologi, Geologi, Klimatologi, Sosial
dan Ekonomi.
Muatan Dokumen
Bab V Keterpaduan Strategi Pengembangan Kabupaten/Kota
Arahan RTRW, RPJMD, Perda BG, RTBL, RISPAM, SSK, RP2KP Kab/Kota, RTBL KSK, Integrasi Strategi Pembangunan Kab/Kota
Bab VI Aspek Teknis Per Sektor
Rencana proram investasi infrastruktur semua sektor di Bidang Cipta Karya. Meliputi: isu strategis, kondisi eksisting, permasalahan dan tantangan, analisis kebutuhan, serta usulan program .
Bab VII Keterpaduan Program Berdasarkan Entitas
Keterpaduan berdasarkan entitas regional, kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan.
Bab VIII Aspek Lingkungan dan Sosial
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), AMDAL, UKL UPL, dan SPPLH, serta Kajian Perlindungan Sosial.
Muatan Dokumen
Bab IX Aspek Pembiayaan
Profil APBD, profil investasi, proyeksi investasi dan strategi
peningkatan investasi
Bab X Aspek Kelembagaan Kabupaten/Kota
Kondisi eksisting, Analisis permasalahan dan Rencana
Pengembangan Kelembagaan untuk organisasi, tata-laksana dan
SDM
Bab XI Matriks Rencana Program Investasi Jangka
Menengah Bidang Cipta Karya (RPI2-JM Kabupaten/Kota)
Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur
Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang CK 31
No INDIKATOR PENILAIAN Nilai Max
1 Persetujuan Bupati/Walikota 2.0
2 Persetujuan dari Kadis PU Provinsi 2.0
1 Pendahuluan 0.5
2Arahan Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta
Karya0.5
3 Arahan Strategis Nasional Bidang Cipta Karya 0.5
4 Profil Kabupaten/Kota 0.5
5 Keterpaduan Strategi Pengembangan Kab./Kota 0.5
6 Aspek Teknis Per Sektor (AM, PLP, Bangkim, PBL) 0.5
7 Keterpaduan Program Berdasarkan Entitas 0.5
8 Aspek Perlindungan Lingkungan dan Sosial 0.5
9 Aspek Pembiayaan 0.5
10 Aspek Kelembagaan 0.5
11Matriks Rencana Program dan Investasi Jangka
Menengah Bidang Cipta Karya0.5
1Amanat Pembangunan Nasional Terkait Bidang
Cipta Karya0.5
2Amanat Peraturan Perundangan Pembangunan
Terkait Bidang Cipta Karya0.5
3 Amanat Internasional Bidang Cipta Karya 0.5
1 Arahan RTRW Nasional 0.5
2 Arahan RTRW Pulau 0.5
3 Arahan RTRW Provinsi 0.5
4 Arahan RTR Kawasan Strategis Nasional 0.5
5 Arahan MP3EI/KEK 0.5
LEGALISASIA
KELENGKAPAN DOKUMEN (9,5)
KRITERIA
OUTLINE DOKUMENB
ARAHAN KEBIJAKAN (4)
ARAHAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
BIDANG CIPTA KARYA
C
D
ARAHAN STRATEGIS
NASIONAL BIDANG
CIPTA KARYA UNTUK
KABUPATEN/KOTA
No INDIKATOR PENILAIAN Nilai Max
Geografi dan Administratif Wilayah 0.3
Demografi 0.2
Topografi 0.3
Geohidrologi 0.3
Geologi 0.3
Klimatologi 0.3
Sosial dan Ekonomi 0.3
1 Arahan RTRW Kabupaten/Kota 3.0
2Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) 2.0
3 Perda Bangunan Gedung (BG) 2.0
5 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 1.0
6Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
(RISPAM)1.0
7 Strategi Sanitasi Kota (SSK) 1.0
8Strategi Pengembangan Permukiman dan
Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten/Kota1.0
9Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman
Prioritas (RPKPP)1.0
10Integrasi Strategi Pembangunan Kab/Kota dan
Sektor2.5
KRITERIA
KETERPADUAN
STRATEGI
PENGEMBANGAN
PERKOTAAN
KELAYAKAN RENCANA (14,5)
F
PROFIL KABUPATEN/KOTA (2)
PROFIL
KABUPATEN/KOTAE
No INDIKATOR PENILAIAN Nilai Max
1Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan
Tantangan1.0
2 Analisis Kebutuhan Pengembangan Permukiman 2.0
3
Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan
(Readiness Criteria) Sektor Pengembangan
Permukiman
2.0
4 Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan 2.0
1Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan
Tantangan1.0
2 Analisis Kebutuhan Sektor PBL 2.0
3
Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan
(Readiness Criteria) Sektor Penataan Bangunan dan
Lingkungan
2.0
4 Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan 2.0
1Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan
Tantangan (Air Limbah, Persampahan, Drainase) 3.0
2Analisis Kebutuhan Sektor Pengembangan PLP (Air
Limbah, Persampahan, Drainase)6.0
3
Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan
(Readiness Criteria) Sektor Pengembangan PLP (Air
Limbah, Persampahan, Drainase)
6.0
4
Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan Sektor
Pengembangan PLP (Air Limbah, Persampahan,
Drainase)
6.0
1Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan
Tantangan1.0
2 Analisis Kebutuhan Sektor Air Minum 2.0
3Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan
(Readiness Criteria) Sektor Air Minum2.0
4 Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan 2.0
K 1
Keterpaduan Program Berdasarkan Entitas
Regional, Kab/Kota, Kawasan, dan
Lingkungan/Komunitas
4.0
KRITERIA
KELAYAKAN PROGRAM (46)
G
RENCANA PROGRAM
INVESTASI SEKTOR
PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN
H
RENCANA PROGRAM
INVESTASI SEKTOR
PBL
I
RENCANA PROGRAM
INVESTASI SEKTOR
PPLP
J
RENCANA PROGRAM
INVESTASI SEKTOR
AIR MINUM
KETERPADUAN
PROGRAM
No INDIKATOR PENILAIAN Nilai Max
1Analisis Perlindungan Lingkungan (KLHS, Amdal,
UKL-UPL dan SPPLH)3.0
2 Analisis Perlindungan Sosial 3.0
1 Profil Perkembangan APBD Kabupaten/Kota 1.0
2
Profil Perkembangan Investasi Bidang Cipta Karya
(APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota, Swasta,
Masyarakat)
1.0
3Proyeksi Investasi Pembangunan Bidang Cipta
Karya2.0
4 Strategi peningkatan Investasi bidang Cipta Karya 2.0
1Kondisi Eksisting (organisasi, tata-laksana, dan
SDM)2.0
2Analisis Permasalahan (organisasi, tata-laksana,
dan SDM)2.0
3 Rencana Pengembangan Kelembagaan 2.0
1
Telah memuat Rencana Program dan Investasi
Infrastruktur bidang Cipta Karya untuk Jangka
Menengah (lima tahun)
3.0
2
Telah memuat informasi keterpaduan
pembangunan berdasarkan entitas wilayah dan
sumber pembiayaannya
3.0
KRITERIA
N ASPEK KELEMBAGAAN
MATRIKS PROGRAM (6)
O
MATRIKS RENCANA
PROGRAM INVESTASI
INFRASTRUKTUR
BIDANG CIPTA KARYA
BERDASARKAN
ENTITAS
KELAYAKAN KELEMBAGAAN (6)
L
PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN DAN
SOSIAL
KELAYAKAN PEMBIAYAAN (6)
M ASPEK PEMBIAYAAN
KELAYAKAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL (6)
Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur
Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang CK 32
33TERIMA KASIH
DIREKTORAT BINA PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
34
LAMPIRAN
Capaian Akses Air Minum dan Sanitasi Layak35
Provinsi Capaian 2013 Target 2015 Selisih
DKI Jakarta 92.49 50.00 (42.49)
Bali 89.79 75.00 (14.79)
Kalimantan Timur 79.99 73.00 (6.99)
DI Yogyakarta 79.25 80.00 0.75
Riau 74.36 70.00 (4.36)
Jawa Timur 74.04 73.00 (1.04)
Kep. Riau 73.57 50.00 (23.57)
Sulawesi Tenggara 71.98 74.00 2.02
Jawa Tengah 71.30 75.00 3.70
Sumatera Utara 67.81 71.00 3.19
Indonesia 67.73 68.87 1.14
Sulawesi Utara 67.21 70.00 2.79
Papua Barat 67.17 70.00 2.83
Sulawesi Selatan 66.99 70.00 3.01
Sumatera Barat 66.69 70.00 3.31
Kep. Bangka Belitung 64.98 52.00 (12.98)
Banten 64.51 45.00 (19.51)
Jawa Barat 64.39 70.00 5.61
Kalimantan Barat 63.18 72.00 8.82
Aceh 62.41 50.00 (12.41)
Kalimantan Selatan 62.07 70.00 7.93
Jambi 60.57 71.00 10.43
Maluku Utara 59.65 70.00 10.35
Maluku 57.56 71.00 13.44
Sumatera Selatan 56.90 70.00 13.10
Sulawesi Tengah 55.83 70.00 14.17
Nusa Tenggara Barat 55.03 70.00 14.97
Gorontalo 54.96 70.00 15.04
Lampung 54.16 70.00 15.84
Nusa Tenggara Timur 51.75 70.00 18.25
Kalimantan Tengah 48.04 52.00 3.96
Papua 44.12 50.00 5.88
Sulawesi Barat 42.14 70.00 27.86
Bengkulu 36.82 50.00 13.18
Provinsi Capaian 2013 Target 2015 Selisih
Bali 88.10 90.00 1.90
DKI Jakarta 87.10 90.00 2.90
DI Yogyakarta 80.01 90.00 9.99
Kep. Bangka Belitung 77.62 74.00 -3.62
Kep. Riau 76.78 65.00 -11.78
Kalimantan Timur 72.44 67.00 -5.44
Sulawesi Utara 68.14 79.00 10.86
Banten 66.59 69.00 2.41
Sulawesi Selatan 65.32 70.00 4.68
Jawa Tengah 64.05 68.00 3.95
Sumatera Utara 62.73 65.00 2.27
Riau 59.77 65.00 5.23
Indonesia 59.71 62.41 2.70
Jawa Timur 58.73 65.00 6.27
Sumatera Selatan 58.41 65.00 6.59
Maluku Utara 58.12 65.00 6.88
Sulawesi Tenggara 57.49 65.00 7.51
Jawa Barat 56.00 65.00 9.00
Aceh 54.37 65.00 10.63
Jambi 53.70 65.00 11.30
Nusa Tenggara Barat 53.27 65.00 11.73
Kalimantan Selatan 53.17 65.00 11.83
Papua Barat 52.77 65.00 12.23
Sulawesi Tengah 52.50 65.00 12.50
Sulawesi Barat 50.61 65.00 14.39
Maluku 50.24 65.00 14.76
Lampung 49.88 65.00 15.12
Kalimantan Barat 47.49 65.00 17.51
Sumatera Barat 46.71 65.00 18.29
Gorontalo 46.19 65.00 18.81
Kalimantan Tengah 41.85 65.00 23.15
Bengkulu 33.69 65.00 31.31
Nusa Tenggara Timur 27.52 65.00 37.48
Papua 26.17 65.00 38.83
Capaian Akses Air Minum Capaian Akses Sanitasi Layak
Recommended