Bahan Ketepaduan RPI2JM

Kebijakan Keterpaduan Perencanaan

Program Cipta Karya

DIREKTORAT BINA PROGRAM

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Oleh:Ir. Edward Abdurrahman, M.Sc

Kasubdit Kebijakan dan Strategi, Direktorat Bina Program

Yogyakarta, 21 Oktober 2014

Kerangka Penyajian

1. Isu Strategis

2. Arahan Kebijakan Pembangunan Ke Depan

3. Konsep Keterpaduan Pembangunan Bidang

Cipta Karya

4. Rencana Terpadu dan Program Investasi

Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)

Bidang CK

Lampiran

2

1. Isu Strategis 3

1960 1980 2000 2010 2025 2050

Perkotaan 14 22 42 54 68 85

Perdesaan 86 78 58 46 32 15

0

20

40

60

80

100

Perc

enta

ge (

%) Populasi Indonesia berjumlah

247 juta jiwa, dimana lebih dari

separuh penduduknya tinggal di

kawasan perkota-an. Urbanisasi

diperkirakan terus berlanjut

hingga 85% pada tahun 2050.

Pulau Jawa dihuni oleh

lebih dari 140 juta

jiwa, sehingga kawasan

perkotaan di Jawa

memiliki tingkat

kepadatan yang sangat

tinggi.

1. Isu Strategis 4

Perubahan iklim global yang disebabkan emisi gas rumah

kaca telah mengubah pola intensitas hujan dan permukaan

laut sehingga meningkatkan kerawanan kekeringan dan banjir.

70% emisi gas rumah kaca berasal dari kawasan

perkotaan, salah satunya berasal TPA Open Dumping yang

menghasilkan gas metana (CH4). Bangunan gedung juga

potensial emisi baik pada tahap konstruksi dan operasi.

"Dampak negatif

perubahan iklim terhadap

ketersediaan dan kualitas

sumber daya air harus

dikelola dengan baik

melalui upaya mitigasi

dan adaptasi. -- Djoko Kirmanto, Air Untuk

Rakyat: Orasi Ilmiah UGM

(2014)

1. Isu Strategis 5

Goal 7:

Memastikan Kelestarian

Lingkungan Hidup

Target 7c :

Meningkatkan akses lebih dari

setengah jumlah rumah tangga

tanpa akses berkelanjutan

terhadap air minum dan sanitasi

layak pada tahun 2015

Target 7d:

Meningkatkan kehidupan penduduk

miskin di permukiman kumuh

pada tahun 2020

Indikator

Acuan

Dasar

(1993)

2009 2010 2011

Saat

ini

(2014)

Target

MDGs

2015

Proporsi penduduk

terhadap air minum

layak

37,73% 47,71% 53,26% 55,04% 70% 68,87%

Proporsi penduduk

terhadap sanitasi

layak

24,81% 51,18% 55,53% 55,60% 62,40% 62,41%

2013

2020

KUMUH EKSISTING

Target RPJPN

Kota Tanpa Kumuh

010

20

30

40

50

60

70

80

90

100

DK

I Jakart

a

Bali

Kalim

anta

n T

imur

DI Y

og

yakart

a

Ria

u

Jaw

a T

imur

Kep.

Ria

u

Sula

wesi T

enggara

Jaw

a T

engah

Sum

ate

ra U

tara

Indonesia

Sula

wesi U

tara

Papua B

ara

t

Sula

wesi S

ela

tan

Sum

ate

ra B

ara

t

Kep.

Bangka B

elit

ung

Bante

n

Jaw

a B

ara

t

Kalim

anta

n B

ara

t

Aceh

Kalim

anta

n S

ela

tan

Jam

bi

Malu

ku U

tara

Malu

ku

Sum

ate

ra S

ela

tan

Sula

wesi T

engah

Nusa T

enggara

Bara

t

Goro

nta

lo

Lam

pung

Nusa T

enggara

Tim

ur

Kalim

anta

n T

engah

Papua

Sula

wesi B

ara

t

Bengkulu

Capaian 2013 Target MDGs per Provinsi Tahun 2015

1. Isu Strategis 6

Capaian MDGs Air

Minum: 67,7%

PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SUMBER AIR MINUM LAYAK (2013)

010

20

30

40

50

60

70

80

90

100

DK

I Jakart

a

Bali

Kalim

anta

n T

imur

DI Y

og

yakart

a

Ria

u

Jaw

a T

imur

Kep.

Ria

u

Sula

wesi T

enggara

Jaw

a T

engah

Sum

ate

ra U

tara

Indonesia

Sula

wesi U

tara

Papua B

ara

t

Sula

wesi S

ela

tan

Sum

ate

ra B

ara

t

Kep.

Bangka B

elit

ung

Bante

n

Jaw

a B

ara

t

Kalim

anta

n B

ara

t

Aceh

Kalim

anta

n S

ela

tan

Jam

bi

Malu

ku U

tara

Malu

ku

Sum

ate

ra S

ela

tan

Sula

wesi T

engah

Nusa T

enggara

Bara

t

Goro

nta

lo

Lam

pung

Nusa T

enggara

Tim

ur

Kalim

anta

n T

engah

Papua

Sula

wesi B

ara

t

Bengkulu

Capaian 2013 Target MDGs per Provinsi Tahun 2015

1. Isu Strategis7

Capaian MDGs

Sanitasi : 59,71%

PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK (2013)

2. Arahan Kebijakan Pembangunan

Ke Depan

Tema besar RPJMN 3 adalah daya saing (competitiveness), ketersediaan layanan infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar (jalan, air, sanitasi dan

listrik) sudah terpenuhi terlebih dahulu;

Beberapa arahan dalam bidang Cipta Karya adalah:

Terpenuhinya penyediaan air minum & sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akses air minum dan sanitasi yang

layak : 100%

Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, didukung oleh sistem pembiayaan perumahan

jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel kota tanpa

permukiman kumuh : 0%

Pengembangan infrastruktur perdesaan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian.

8

Arahan RPJPN untuk RPJMN 3 bidang Cipta Karya

2. Arahan Kebijakan Pembangunan Ke

Depan

14

Amanat Pembangunan Nasional

- RPJP Nasional

- RPJM Nasional

- Millenium

Development Goals

- RTRW Nasional/KSN

- RTRW

Provinsi/Kab/Kota

Kebijakan Ditjen Cipta Karya

100 | 0 | 100

Eksisting 2013

Cakupan Air Minum : 67,73%

Luas Kawasan Kumuh: 34.800 Ha

Cakupan Pelayanan Sanitasi: 59,71%

Renstra DJCK 2015-2019 Kebutuhan Pendanaan

Air Minum : Rp 274,8 T

(APBN: Rp 90,7 T)

Kawasan Kumuh : Rp 174,1 T

(APBN: Rp 22,2T)

Sanitasi : Rp 385,3 T

(APBN: Rp 94 T)

Renstra DJCK 2015 - 2019

Indikator Outcome 2015-

2019

2015 2016 2017 2018 2019

Target

(%)

Target

(%)

Target

(%)

Target

(%)

Target

(%)

Capaian pelayanan

akses air minum 76,00% 82,00% 88,00% 94,00% 100%

Proporsi rumah tangga

yang menempati hunian

dan permukiman tidak

layak 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0%

Capaian pelayanan

akses sanitasi 69,90% 77,40% 85,00% 92,50% 100%

Penataan Bangunan

dan Lingkungan 60,80% 70,60% 80,40% 90,20% 100%

Rancangan Renstra Bidang Cipta Karya 2015 - 2019

Catatan :

*) Investasi Infrastruktur Kawasan Kumuh (tidak termasuk hunian) Rp.5,3 M/ha dengan hektar kumuh 33.000 ha

**) Renstra Kementerian PU 2010-2014 : Rusunawa 250 T, dengan harga satuan Rp. 15 M/TB

2. Arahan Kebijakan Pembangunan

Ke Depan 10

Indikator Outcome 2015-

20192014

2015 2016 2017 2018 2019

Total

Pendanaan

(T)

Porsi APBN

(T)Kebutuhan

Pendanaan

(T)

Target

Capaian (%)

Kebutuhan

Pendanaan

(T)

Target

Capaian (%)

Kebutuhan

Pendanaan

(T)

Target

Capaian (%)

Kebutuhan

Pendanaan

(T)

Target

Capaian (%)

Kebutuhan

Pendanaan

(T)

Target

Capaian

(%)

Capaian pelayanan akses air

minum70,00% 49,464 76,0% 52,212 82,0% 54,960 88,0% 57,708 94,0% 60,456 100,0% 274,8 89,1

Proporsi rumah tangga yang

menempati hunian dan

permukiman tidak layak

10,00% 31,338 8,0% 33,079 6,0% 34,820 4,0% 36,561 2,0% 38,302 0% 174,1 22,2

Capaian pelayanan akses

sanitasi62,40% 51,354 69,9% 54,207 77,4% 57,060 85,0% 59,913 92,5% 62,766 100,0% 285,3 94

Penataan Bangunan dan

Lingkungan51,00% 17,928 60,8% 18,924 70,6% 19,920 80,4% 20,916 90,2% 21,912 100,0% 99,6 12,4

150,084 158,422 166,760 175,098 183,436 833,8 217,7

Skenario 1 Rancangan Renstra Bidang Cipta Karya 2015 2019 (APBN 26,2%)

Indikator Outcome 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

Porsi APBN (T)

- 26.2%Kebutuhan

Pendanaan (T)

Kebutuhan

Pendanaan (T)

Kebutuhan

Pendanaan (T)

Kebutuhan

Pendanaan (T)

Kebutuhan

Pendanaan (T)

Capaian pelayanan akses air minum 16,038 16,929 17,820 18,711 19,602 89,1


menempati hunian dan permukiman

tidak layak

3,996 4,218 4,440 4,662 4,884 22,2

Capaian pelayanan akses sanitasi 16,920 17,860 18,800 19,740 20,680 94

Penataan Bangunan dan Lingkungan 2,232 2,356 2,480 2,604 2,728 12,4

Total APBN 39,186 41,363 43,540 45,717 47,894 217,7

Skenario 2 Rancangan Renstra Bidang Cipta Karya 2015 2019 (APBN 10%)

Indikator Outcome 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

Porsi APBN

(T) - 10%Kebutuhan

Pendanaan

(T)

Kebutuhan

Pendanaan

(T)

Kebutuhan

Pendanaan

(T)

Kebutuhan

Pendanaan

(T)

Kebutuhan

Pendanaan

(T)

Capaian pelayanan akses air minum 4,946 5,221 5,496 5,771 6,046 27,5


menempati hunian dan permukiman

tidak layak

3,134 3,308 3,482 3,656 3,830 17,4

Capaian pelayanan akses sanitasi 5,135 5,421 5,706 5,991 6,277 28,5

Penataan Bangunan dan Lingkungan 1,793 1,892 1,992 2,092 2,191 10,0

Total APBN 15,008 15,842 16,676 17,510 18,344 83,4

3. Konsep Keterpaduan Bidang

Cipta Karya 13

Kluster A (156 Kab/Kota):

Kab/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI)

yang memiliki Perda RTRW dan

Perda BG, Ibukota Propinsi yg

telah memiliki Perda RTRW;

serta Kab/kota Prioritas Pusat

Kluster B (113 Kab/Kota):

Kab/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI)

yang hanya memiliki Perda

RTRW

Prioritas

Kab./Kota

Strategis

Nasional

Prioritas

Kab./Kota

Responsif

Pemenuhan

SPM

Kluster C (Kab/Kota Lainnya):

Memiliki pedoman rencana dan program yang berkualitas

untuk pemenuhan SPM Bidang

Cipta Karya di Daerah;

Karakteristik daerah: rawan bencana alam, cakupan air

minum/sanitasi

rendah, permukiman

kumuh, daerah kritis (miskin);

Memiliki komitmen tinggi dan program yang responsif

Kluster E :

Program inovasi baru di bidang Cipta Karya; Diusulkan oleh daerah/stakeholder secara kompetitif dan selektif; Ditujukan termasuk untuk memfasilitasi daerah berprestasi;

Pember-

dayaan

Masyarakat

Kluster D :

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang Cipta

Karya;

Bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan

perdesaan.

Program

Kreatif

Lanjutan 3. Konsep Keterpaduan Bidang Cipta Karya

14

ENTITASBENTUK DUKUNGAN/KEGIATAN

SOFTWARE PEMBANGUNAN FISIK

Regional Masterplan Feasibility Study

Sektor AM

SPAM RegionalSektor PPLP

TPA Regional IPAL Regional

Kab/ Kota

Sektor AM

RISPAMSektor Bangkim

RPPKP/SPPIP

Sektor AM

Penyehatan PDAM SPAM Kab/Kota

Sektor PPLP

Infrastruktur Air Limbah terpusat Infrastruktur Drainase Perkotaan Infrastruktur TPA Sampah

Sektor PPLP

SSKSektor PBL

Perda BG

Kawasan RTBL Desain Kawasan

Sektor AM

SPAM MBR (di Rusunawa, Kws Kumuh dan Kws Nelayan)

SPAM di Kws KAPET/MP3EI/KEK SPAM IKK SPAM di Pel. Perikanan SPAM di Kws Perbatasan

Sektor Bangkim

Rusunawa Peningkatan Kualitas Permukiman

Kumuh

PSD Kws Rawan Bencana, Kws Perbatasan, Pulau Kecil Terluar, & Kws

Perdesaan Potensial (agro/minapolitan &

KTM)Sektor PPLP

Infrastruktur Air Limbah Komunal Infrastruktur TPST/3R

Lingkungan Rencana Kerja Masyarakat/

Community Action Plan

Sektor AM

SPAM Desa Rawan Air/Pesisir/ Terpencil

PAMSIMAS

Sektor Bangkim

PPIP Peningkatan Kualitas Lingkungan

Permukiman (Perbaikan Kampung/KIP)

Sektor PPLP

SanimasSektor PBL

PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) Revitalisasi Kawasan, Penataan

permukiman tradisional/ bersejarah

3. Status Dokumen Perencanaan dan Kriteria Kabupaten/Kota

Strategis Nasional Wilayah Sumatera15

NO KAB/KOTA

Kebijakan Nasional Kebijakan Daerah Kota Hijau/Kota

Pusaka/Perdesaan LestariPKN PKSN KSN KEK KPI-MP3EI

PERDA RTRW

PERDAKOTA HIJAU

KOTA PUSAKA

PERDESAAN LESTARI

(PP No. 26 Th 2008)

(PP No.26 Th 2008)

(PP No.26 Th 2008)

(PP No.2 Th 2011)

(Perpres No.32 Th

2011)

BANGUNAN GEDUNG

NADKLASTER A

1 BANDA ACEH V V V V V2 ACEH BARAT V V V3 ACEH BESAR ** V V V4 SABANG * V V V V5 LANGSA ** V V V6 SIMEULUE ** V V V7 BIREUEN ** V V V

KLASTER B8 ACEH TENGGARA V V9 ACEH TIMUR ** V V

10 ACEH TAMIANG ** V V11 BENER MERIAH ** V V12 LHOKSEUMAWE ** V V V V13 ACEH UTARA ** V V14 ACEH SINGKIL ** V V15 ACEH BARAT DAYA ** V V16 NAGAN RAYA ** V V17 GAYO LUES ** V V18 PIDIE JAYA ** V V

Sumatera UtaraKLASTER A

1 MEDAN V V V V V V2 BATU BARA ** V V V

KLASTER B3 SIMALUNGUN V V V V4 BINJAI V V V5 LANGKAT ** V V6 SERDANG BEDAGAI ** V V7 KOTA TANJUNG BALAI ** V V

16

NO KAB/KOTA



PERDA RTRW

PERDAKOTA HIJAU

KOTA PUSAKA

PERDESAAN LESTARI

(PP No. 26 Th 2008)

(PP No.26 Th 2008)

(PP No.26 Th 2008)

(PP No.2 Th 2011)

(Perpres No.32 Th

2011)

BANGUNAN GEDUNG

Sumatera BaratKLASTER A

1 KOTA PADANG V V V V V2 AGAM V V V3 PASAMAN BARAT * V V V

KLASTER B4 SOLOK SELATAN V V V

RiauKLASTER A

1 PEKANBARU V VJambi

KLASTER A1 BATANG HARI V V V2 KERINCI V V V

KLASTER B3 KOTA JAMBI ** V V

4TANJUNG JABUNG

V VBARAT **

5 SAROLANGUN ** V V6 TEBO ** V V

Sumatera SelatanKLASTER A

1 PALEMBANG V V V V V2 OGAN KOMERING ILIR V V V

KLASTER B3 LUBUKLINGGAU V V4 EMPAT LAWANG V V5 MUARA ENIM V V6 BANYU ASIN ** V V

Keterangan :

* : Kabupaten/Kota yang naik kelas dari Klaster B pada TA 2014 menjadi Klaster A pada TA 2015

** : Kabupaten/Kota yang sebelumnya Klaster C pada TA 2014 menjadi Klaster A/Klaster B pada TA 2015

17

NO KAB/KOTA



PERDA RTRW

PERDAKOTA HIJAU

KOTA PUSAKA

PERDESAAN LESTARI

(PP No. 26 Th 2008)

(PP No.26 Th 2008)

(PP No.26 Th 2008)

(PP No.2 Th 2011)

(Perpres No.32 Th

2011)

BANGUNAN GEDUNG

BengkuluKLASTER A

1 REJANG LEBONG V V V2 BENGKULU V V

LampungKLASTER A

1 BANDAR LAMPUNG V V V V V2 TANGGAMUS V V V V3 LAMPUNG TIMUR V V V V4 METRO ** V V V V5 PIRINGSEWU ** V V V6 LAMPUNG TENGAH ** V V V7 LAMPUNG SELATAN ** V V V

KLASTER B8 PESAWARAN ** V V

Bangka BelitungKLASTER A

1 KOTA PANGKAL PINANG V V V V2 KABUPATEN BANGKA BARAT ** V V V V

Kepulauan Riau KLASTER A

1 BINTAN V V V VKLASTER B

2 NATUNA V V V3 KARIMUN V V4 LINGGA ** V V5 KEPULAUAN ANAMBAS ** V V V

Keterangan :

* : Kabupaten/Kota yang naik kelas dari Klaster B pada TA 2014 menjadi Klaster A pada TA 2015

** : Kabupaten/Kota yang sebelumnya Klaster C pada TA 2014 menjadi Klaster A/Klaster B pada TA 2015

4. Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur

Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang CK18

4a. RPI2-JM Sebagai Delivery System Pembangunan

Bidang Cipta Karya19

TARGET RENSTRA CIPTA KARYA 2015 2019

100 0 - 100

PROVINSI

PUSAT

KAB/KOTA

APBN APBD/DDUB PHLN SWASTA DAN

MASYARAKAT

RPI2-JM CIPTA KARYA

KAB/KOTA

Kebutuhan infrastruktur Cipta Karya

Permasalahan, Isu strategis, kondisi eksisting

Usulan ProgramReadiness

Criteria

FASILITASI OLEH PROVINSISKPD terkait, Satker

Randal, Satker AM,

PLP, Bangkim, PBL

20

Buku Pedoman Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur

Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang CK

Sambutan Direktur Jenderal Cipta Karya

Kata Pengantar Direktur Bina Program

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Pengertian dan Kedudukan RPI2-JM Bidang Cipta Karya

1.3 Keterkaitan RPI2-JM Bidang Cipta Karya dengan RPI2JM

Bidang PU

1.4 Maksud dan Tujuan

1.5 Prinsip Penyusunan RPI2-JM Bidang Cipta Karya

1.6 Muatan Dokumen RPI2-JM Bidang Cipta Karya

1.7 Mekanisme Penyusunan dan Penilaian RPI2-JM Bidang Cipta

Karya

1.7.1 Hubungan Kerja Penyusunan RPI2-JM Bidang Cipta Karya

1.7.2 Langkah Penyusunan RPI2-JM Bidang Cipta Karya

1.7.3 Penilaian Kelayakan RPI2-JM Bidang Cipta Karya

BAB II KONSEP PERENCANAAN BIDANG CIPTA KARYA

2.1 Konsep Perencanaan dan Pelaksanaan Program Ditjen Cipta

Karya

2.2 Amanat Pembangunan Nasional Terkait Bidang Cipta Karya

2.2.1 RPJP Nasional 2005-2025

2.2.2 RPJM Nasional 2010-2014

2.2.3 MP3EI

2.2.4 MP3KI

2.2.5 KEK

2.2.6 Direktif Presiden Program Pembangunan Berkeadilan

2.3 Peraturan Perundangan Terkait Bidang PU/CK2.3.1 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman2.3.2 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung2.3.3 UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air2.3.4 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan2.3.5 UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun2.4 Amanat Internasional Bidang Cipta Karya2.4.1 Agenda Habitat2.4.2 Konferensi Rio+202.4.3 Millenium Development Goals2.4.4 Agenda Pembangunan Pasca 2015

BAB III RENCANA TATA RUANG WILAYAH SEBAGAI ARAHAN SPASIAL RPI2- JM

3.1 RTRW Nasional3.2 RTRW Kawasan Strategis Nasional3.3 RTRW Pulau3.4 RTRW Provinsi3.5 RTRW Kab/Kota

BAB IV ARAHAN STRATEGIS NASIONAL4.1 Kawasan Strategis Nasional (KSN)4.2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)4.3 Pusat Kegiatan Nasional (PKN)4.4 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia (MP3EI)4.5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

BAB V PRIORITAS KABUPATEN/KOTA BIDANG CIPTA KARYA5.1 Kab/Kota Prioritas Strategis Nasional Klaster A 5.2 Kab/Kota Prioritas Strategis Nasional Klaster B 5.2 Kab/Kota Klaster C dalam rangka Pemenuhan SPM5.3 Pemberdayaan Masyarakat (Klaster D)5.3 Kab/Kota Klaster E bagi daerah dengan Program dan Inovasi yang

Kreatif

BAB VI PROFIL KABUPATEN/KOTA

6.1 Geografi dan Administratif Wilayah

6.2 Demografi

6.3 Topografi

6.4 Geohidrologi

6.5 Geologi

6.6 Klimatologi

6.7 Sosial dan Ekonomi

BAB VII KETERPADUAN STRATEGI PENGEMBANGAN

KABUPATEN/KOTA

7.1 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

7.2 Arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

7.3 Arahan Perda Bangunan Gedung

7.4 Arahan Rencana Induk Sistem PAM Kabupaten/Kota (RISPAM)

7.5 Arahan Strategi Sanitasi Kota (SSK)

7.6 Arahan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

7.7 Arahan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Permukiman (RP2KP) Kabupaten/Kota

7.8 Arahan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan

Strategis Kabupaten/Kota (RTBL KSK)

7.9I ntegrasi Strategi Pembangunan Kab/Kota dan Sektor

BAB VIII ASPEK TEKNIS PER SEKTOR

8.1 Pengembangan Permukiman

8.1.1 Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan

8.1.2 Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan

8.1.3 Analisis Kebutuhan Pengembangan Permukiman

8.1.4 Program-Program Sektor Pengembangan Permukiman

8.1.5 Usulan Program dan Kegiatan

21

Buku Pedoman Rencana Terpadu dan Program Investasi

Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang CK

8.2 Penataan Bangunan dan Lingkungan


8.2.2 Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan

8.2.3 Analisis Kebutuhan Penataan Bangunan dan Lingkungan

8.2.4 Program dan Kriteria KesiapanPengembangan PBL

8.2.5 Usulan Program dan Kegiatan

8.3 Sistem Penyediaan Air Minum


8.3.2 Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan,dan Tantangan

8.3.3 Analisis Kebutuhan Sistem Penyediaan Air Minum

8.3.4 Program dan Kriteria Kesiapan, serta Skema Kebijakan Pendanaan

Pengembangan SPAM

8.3.5 Usulan Program dan Kegiatan Pengembangan SPAM

8.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman

8.4.1 Air Limbah

8.4.1.1 Arahan Kebijakan dan Lingkup Kegiatan

8.4.1.2 Isu strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan dan Tantangan

8.4.1.3 Analisis Kebutuhan Pengelolaan Air Limbah

8.4.1.4 Program dan Kriteria Kesiapan Pengembangan Air Limbah

8.4.2 Persampahan



8.4.2.3 Analisis Kebutuhan Persampahan

8.4.2.4 Program dan Kriteria Kesiapan Pengelolaan Persampahan

8.4.3 Drainase



8.4.3.3 Analisis Kebutuhan Drainase

8.4.3.4 Program dan Kriteria Kesiapan PengembanganDrainase

8.4.4 Usulan Program dan Kegiatan serta Pembiayaan Proyek

8.4.4.1 Usulan Program dan Kegiatan Pengembangan Sanitasi

8.4.4.2 Usulan Pembiayaan Pengembangan Sanitasi

BAB IX KETERPADUAN PROGRAM BERDASARKAN ENTITAS

9.1 Usulan Program di Entitas Regional

9.2 Usulan Program di Entitas Kabupaten/Kota

9.3 Usulan Program di Entitas Kawasan

9.4 Usulan Program di Entitas Lingkungan/Komunitas

BAB X ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN

BIDANG CIPTA KARYA DI KABUPATEN/KOTA

10.1 Aspek Lingkungan

10.1.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

10.1.2 AMDAL, UKL-UPL dan SPPLH

10.2 Aspek Sosial

10.2.1 Aspek Sosial pada Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta

Karya

10.2.2 Aspek Sosial pada Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya

10.2.3 Aspek Sosial pada Pasca Pelaksanaan Pembangunan Bidang

Cipta Karya

22



BAB XI ASPEK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA

DI KABUPATEN/KOTA

11.1 Arahan Kebijakan Pembiayaan Bidang Cipta Karya

11.2 Profil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

11.3 Profil Investasi Pembangunan Bidang Cipta Karya

11.3.1 Perkembangan Investasi Pembangunan Cipta Karya Bersumber

dari APBN dalam 5 Tahun


dari APBD dalam 5 Tahun

11.3.3 Perkembangan Investasi Perusahaan Daerah Bidang Cipta Karya

dalam 5 tahun


dari Swasta

11.4 Proyeksi dan Rencana Investasi Pembangunan Bidang Cipta Karya

11.4.1 Proyeksi APBD 5 tahun ke depan

11.4.2 Rencana Pembiayaan Perusahaan Daerah

11.4.3 Rencana Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bidang Cipta Karya 5

Tahun ke Depan

11.5 Analisis Keterpaduan Strategi Peningkatan Investasi Pembangunan

Bidang Cipta Karya

11.5.1 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

11.5.2 Strategi Peningkatan Investasi Bidang Cipta Karya

BAB XII ASPEK KELEMBAGAAN KABUPATEN/KOTA

12.1 Arahan Kebijakan Kelembagaan Bidang Cipta Karya

12.2 Kondisi Kelembagaan Saat Ini

12.2.1 Kondisi Keorganisasian Bidang Cipta Karya

12.2.2 Kondisi Ketatalaksanaan Bidang Cipta Karya

12.2.3 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Cipta Karya

12.3 Analisis Kelembagaan

12.3.1 Analisis Keorganisasian Bidang Cipta Karya

12.3.2 Analisis Ketatalaksanaan Bidang Cipta Karya

12.3.3 Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Cipta Karya

12.3.4 Analisis SWOT Kelembagaan

12.4 Rencana Pengembangan Kelembagaan

12.4.1 Rencana Pengembangan Keorganisasian

12.4.2 Rencana Pengembangan Ketatalaksanaan

12.4.3 Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

BAB XIII MATRIKS RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR

JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA (RPI2-JM BIDANG

CK)

13.1 Matriks Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka

Menengah (RPI2-JM) Bidang CK Kabupaten/Kota

13.2 Matriks Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka

Menengah (RPI2-JM) Bidang CK Kabupaten/Kota di setiap Entitas

Daftar Peristilahan Dan Singkatan

23



Pengertian RPI2JM

Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah:

Dokumen perencanaan dan pemrograman pembangunan, dan

penganggaran infrastruktur Bidang Cipta Karya yang disusun oleh

Pemerintah Kabupaten/Kota dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, (multi

sumber pendanaan, dan multi stakeholders).

Pelaksana : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten/Kota, masyarakat, dan dunia usaha.

Acuan: rencana tata ruang dan kebijakan skala nasional, provinsi, dan

kabupaten kota.

Maksud dan Tujuan

Maksud

Untuk mewujudkan kemandirian kabupaten/kota dalam

penyelenggaraan infrastruktur permukiman yang

berkelanjutan, baik di perkotaan maupun perdesaan.

Tujuan

Untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan

permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Keterkaitan RPI2-JM dengan Dokumen Perencanaan

RTRW/

Perda

RPJMD

Perda BG

SSK RISPAM

RTBL

KSK

RPI2JM

Integrated

Development

Plan

RP2KP

Prinsip Penyusunan RPI2-JM

Jangka waktu penyusunan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Meliputi semua sektor ke-Cipta Karya-an.

Memadukan berbagai sumber pendanaan

(pemerintah, swasta, dan masyarakat).

Melibatkan masyarakat dan swasta sebagai pelaku pembangunan

mulai dari proses penyusunan sampai pelaksanaan

pembangunan.

Memperhatikan kebutuhan dan kemampuan daerah (bottom-up).

Muatan Dokumen

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang, Maksud, Tujuan, Prinsip Penyusunan, Mekanisme

Penyusunan.

Bab II Arahan Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya

Arahan konsep perencanaan: Amanat Pembangunan Nasional, Amanat

Peraturan Perundangan, Amanat Internasional.

Bab III Arahan Strategis Nasional Bidang Cipta Karya untuk Kabupaten/Kota

(Mengacu kepada Arahan RTRW Nasional, Pulau, Propnsi, RTR

KSN, MP3EI, MP3KI, dan KEK)

Bab IV Profil Kabupaten/Kota....

Geografi, Administrasi

Wilayah, Demografi, Topografi, Geohidrologi, Geologi, Klimatologi, Sosial

dan Ekonomi.

Muatan Dokumen

Bab V Keterpaduan Strategi Pengembangan Kabupaten/Kota

Arahan RTRW, RPJMD, Perda BG, RTBL, RISPAM, SSK, RP2KP Kab/Kota, RTBL KSK, Integrasi Strategi Pembangunan Kab/Kota

Bab VI Aspek Teknis Per Sektor

Rencana proram investasi infrastruktur semua sektor di Bidang Cipta Karya. Meliputi: isu strategis, kondisi eksisting, permasalahan dan tantangan, analisis kebutuhan, serta usulan program .

Bab VII Keterpaduan Program Berdasarkan Entitas

Keterpaduan berdasarkan entitas regional, kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan.

Bab VIII Aspek Lingkungan dan Sosial

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), AMDAL, UKL UPL, dan SPPLH, serta Kajian Perlindungan Sosial.

Muatan Dokumen

Bab IX Aspek Pembiayaan

Profil APBD, profil investasi, proyeksi investasi dan strategi

peningkatan investasi

Bab X Aspek Kelembagaan Kabupaten/Kota

Kondisi eksisting, Analisis permasalahan dan Rencana

Pengembangan Kelembagaan untuk organisasi, tata-laksana dan

SDM

Bab XI Matriks Rencana Program Investasi Jangka

Menengah Bidang Cipta Karya (RPI2-JM Kabupaten/Kota)

Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur

Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang CK 31

No INDIKATOR PENILAIAN Nilai Max

1 Persetujuan Bupati/Walikota 2.0

2 Persetujuan dari Kadis PU Provinsi 2.0

1 Pendahuluan 0.5

2Arahan Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta

Karya0.5

3 Arahan Strategis Nasional Bidang Cipta Karya 0.5

4 Profil Kabupaten/Kota 0.5

5 Keterpaduan Strategi Pengembangan Kab./Kota 0.5

6 Aspek Teknis Per Sektor (AM, PLP, Bangkim, PBL) 0.5

7 Keterpaduan Program Berdasarkan Entitas 0.5

8 Aspek Perlindungan Lingkungan dan Sosial 0.5

9 Aspek Pembiayaan 0.5

10 Aspek Kelembagaan 0.5

11Matriks Rencana Program dan Investasi Jangka

Menengah Bidang Cipta Karya0.5

1Amanat Pembangunan Nasional Terkait Bidang

Cipta Karya0.5

2Amanat Peraturan Perundangan Pembangunan

Terkait Bidang Cipta Karya0.5

3 Amanat Internasional Bidang Cipta Karya 0.5

1 Arahan RTRW Nasional 0.5

2 Arahan RTRW Pulau 0.5

3 Arahan RTRW Provinsi 0.5

4 Arahan RTR Kawasan Strategis Nasional 0.5

5 Arahan MP3EI/KEK 0.5

LEGALISASIA

KELENGKAPAN DOKUMEN (9,5)

KRITERIA

OUTLINE DOKUMENB

ARAHAN KEBIJAKAN (4)

ARAHAN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

BIDANG CIPTA KARYA

C

D

ARAHAN STRATEGIS

NASIONAL BIDANG

CIPTA KARYA UNTUK

KABUPATEN/KOTA


Geografi dan Administratif Wilayah 0.3

Demografi 0.2

Topografi 0.3

Geohidrologi 0.3

Geologi 0.3

Klimatologi 0.3

Sosial dan Ekonomi 0.3

1 Arahan RTRW Kabupaten/Kota 3.0

2Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) 2.0

3 Perda Bangunan Gedung (BG) 2.0

5 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 1.0

6Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum

(RISPAM)1.0

7 Strategi Sanitasi Kota (SSK) 1.0

8Strategi Pengembangan Permukiman dan

Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten/Kota1.0

9Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman

Prioritas (RPKPP)1.0

10Integrasi Strategi Pembangunan Kab/Kota dan

Sektor2.5

KRITERIA

KETERPADUAN

STRATEGI

PENGEMBANGAN

PERKOTAAN

KELAYAKAN RENCANA (14,5)

F

PROFIL KABUPATEN/KOTA (2)

PROFIL

KABUPATEN/KOTAE


1Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan

Tantangan1.0

2 Analisis Kebutuhan Pengembangan Permukiman 2.0

3

Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan

(Readiness Criteria) Sektor Pengembangan

Permukiman

2.0

4 Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan 2.0


Tantangan1.0

2 Analisis Kebutuhan Sektor PBL 2.0

3


(Readiness Criteria) Sektor Penataan Bangunan dan

Lingkungan

2.0



Tantangan (Air Limbah, Persampahan, Drainase) 3.0

2Analisis Kebutuhan Sektor Pengembangan PLP (Air

Limbah, Persampahan, Drainase)6.0

3


(Readiness Criteria) Sektor Pengembangan PLP (Air

Limbah, Persampahan, Drainase)

6.0

4

Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan Sektor

Pengembangan PLP (Air Limbah, Persampahan,

Drainase)

6.0


Tantangan1.0

2 Analisis Kebutuhan Sektor Air Minum 2.0

3Kesiapan Daerah terhadap Kriteria Kesiapan

(Readiness Criteria) Sektor Air Minum2.0


K 1

Keterpaduan Program Berdasarkan Entitas

Regional, Kab/Kota, Kawasan, dan

Lingkungan/Komunitas

4.0

KRITERIA

KELAYAKAN PROGRAM (46)

G

RENCANA PROGRAM

INVESTASI SEKTOR

PENGEMBANGAN

PERMUKIMAN

H

RENCANA PROGRAM

INVESTASI SEKTOR

PBL

I

RENCANA PROGRAM

INVESTASI SEKTOR

PPLP

J

RENCANA PROGRAM

INVESTASI SEKTOR

AIR MINUM

KETERPADUAN

PROGRAM


1Analisis Perlindungan Lingkungan (KLHS, Amdal,

UKL-UPL dan SPPLH)3.0

2 Analisis Perlindungan Sosial 3.0

1 Profil Perkembangan APBD Kabupaten/Kota 1.0

2

Profil Perkembangan Investasi Bidang Cipta Karya

(APBN, APBD Prov, APBD Kab./Kota, Swasta,

Masyarakat)

1.0

3Proyeksi Investasi Pembangunan Bidang Cipta

Karya2.0

4 Strategi peningkatan Investasi bidang Cipta Karya 2.0

1Kondisi Eksisting (organisasi, tata-laksana, dan

SDM)2.0

2Analisis Permasalahan (organisasi, tata-laksana,

dan SDM)2.0

3 Rencana Pengembangan Kelembagaan 2.0

1

Telah memuat Rencana Program dan Investasi

Infrastruktur bidang Cipta Karya untuk Jangka

Menengah (lima tahun)

3.0

2

Telah memuat informasi keterpaduan

pembangunan berdasarkan entitas wilayah dan

sumber pembiayaannya

3.0

KRITERIA

N ASPEK KELEMBAGAAN

MATRIKS PROGRAM (6)

O

MATRIKS RENCANA

PROGRAM INVESTASI

INFRASTRUKTUR

BIDANG CIPTA KARYA

BERDASARKAN

ENTITAS

KELAYAKAN KELEMBAGAAN (6)

L

PERLINDUNGAN

LINGKUNGAN DAN

SOSIAL

KELAYAKAN PEMBIAYAAN (6)

M ASPEK PEMBIAYAAN

KELAYAKAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL (6)

Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur

Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang CK 32

33TERIMA KASIH

DIREKTORAT BINA PROGRAM

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

34

LAMPIRAN

Capaian Akses Air Minum dan Sanitasi Layak35

Provinsi Capaian 2013 Target 2015 Selisih

DKI Jakarta 92.49 50.00 (42.49)

Bali 89.79 75.00 (14.79)

Kalimantan Timur 79.99 73.00 (6.99)

DI Yogyakarta 79.25 80.00 0.75

Riau 74.36 70.00 (4.36)

Jawa Timur 74.04 73.00 (1.04)

Kep. Riau 73.57 50.00 (23.57)

Sulawesi Tenggara 71.98 74.00 2.02

Jawa Tengah 71.30 75.00 3.70

Sumatera Utara 67.81 71.00 3.19

Indonesia 67.73 68.87 1.14

Sulawesi Utara 67.21 70.00 2.79

Papua Barat 67.17 70.00 2.83

Sulawesi Selatan 66.99 70.00 3.01

Sumatera Barat 66.69 70.00 3.31

Kep. Bangka Belitung 64.98 52.00 (12.98)

Banten 64.51 45.00 (19.51)

Jawa Barat 64.39 70.00 5.61

Kalimantan Barat 63.18 72.00 8.82

Aceh 62.41 50.00 (12.41)

Kalimantan Selatan 62.07 70.00 7.93

Jambi 60.57 71.00 10.43

Maluku Utara 59.65 70.00 10.35

Maluku 57.56 71.00 13.44

Sumatera Selatan 56.90 70.00 13.10

Sulawesi Tengah 55.83 70.00 14.17

Nusa Tenggara Barat 55.03 70.00 14.97

Gorontalo 54.96 70.00 15.04

Lampung 54.16 70.00 15.84

Nusa Tenggara Timur 51.75 70.00 18.25

Kalimantan Tengah 48.04 52.00 3.96

Papua 44.12 50.00 5.88

Sulawesi Barat 42.14 70.00 27.86

Bengkulu 36.82 50.00 13.18

Provinsi Capaian 2013 Target 2015 Selisih

Bali 88.10 90.00 1.90

DKI Jakarta 87.10 90.00 2.90

DI Yogyakarta 80.01 90.00 9.99

Kep. Bangka Belitung 77.62 74.00 -3.62

Kep. Riau 76.78 65.00 -11.78

Kalimantan Timur 72.44 67.00 -5.44

Sulawesi Utara 68.14 79.00 10.86

Banten 66.59 69.00 2.41

Sulawesi Selatan 65.32 70.00 4.68

Jawa Tengah 64.05 68.00 3.95

Sumatera Utara 62.73 65.00 2.27

Riau 59.77 65.00 5.23

Indonesia 59.71 62.41 2.70

Jawa Timur 58.73 65.00 6.27

Sumatera Selatan 58.41 65.00 6.59

Maluku Utara 58.12 65.00 6.88

Sulawesi Tenggara 57.49 65.00 7.51

Jawa Barat 56.00 65.00 9.00

Aceh 54.37 65.00 10.63

Jambi 53.70 65.00 11.30

Nusa Tenggara Barat 53.27 65.00 11.73

Kalimantan Selatan 53.17 65.00 11.83

Papua Barat 52.77 65.00 12.23

Sulawesi Tengah 52.50 65.00 12.50

Sulawesi Barat 50.61 65.00 14.39

Maluku 50.24 65.00 14.76

Lampung 49.88 65.00 15.12

Kalimantan Barat 47.49 65.00 17.51

Sumatera Barat 46.71 65.00 18.29

Gorontalo 46.19 65.00 18.81

Kalimantan Tengah 41.85 65.00 23.15

Bengkulu 33.69 65.00 31.31

Nusa Tenggara Timur 27.52 65.00 37.48

Papua 26.17 65.00 38.83

Capaian Akses Air Minum Capaian Akses Sanitasi Layak

Documents

Bahan Ketepaduan RPI2JM