· bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal...
View
11
Download
0
Category
Documents
Report
Preview:
Click to see full reader
Citation preview
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Recommended
jdih.mataramkota.go.id KOTA...terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut : Pasal 75 ... 1998 tentang
Documents
jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2016/PM_91_Tahun...1. 2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Pembatasan usia
Documents
BKPM › jdih › userfiles › batang › MHH...2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (I) Visa Kunjungan Saat Kedatangan diberikan dengan menerakan
Documents
PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG DENGAN RAHMAT … · 2015. 4. 10. · minggu ketiga bulan yang bersangkutan. 6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal
Documents
· 12. Ketentuan Pasal 33 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 33 ayat (4), berbunyi sebagai berikut: Pasal 33 (1) Kepala Satuan Pengendalian dan Koordinasi Program memiliki fungsi: a
Documents
GUBERNUR JAWA TENGAH · Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. 3. Kententuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 Bantuan Keuangan
Documents
BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAHjdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/576-585.pdf · Pasal baru yakni Pasal 15 A, sehingga Pasal 15 A berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 A
Documents
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · 1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 Terhadap ekspor barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya, nomor,
Documents
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …ketentuan.pajak.go.id/aturan/asli/44.PMK04.2012.pdf4. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:
Documents
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Teoritis Tentang ... II.pdfPublicate (pengumuman) tanggal 30 April 1847 1847 No.23). (Staatsblad Pasal 2 berbunyi : De wet verbindt allen voor het
Documents
CamScanner 07-30-2020 12.38...1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 diubah, sehingga Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN … 02 Tahun 2011.pdf · 11. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut: Pasal 33 (1) Dalam hal penyelesaian
Documents
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn592-2011.pdf2011, No.592 4 3. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Documents
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1843-2014.pdf2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 Layanan jasa perencanaan,
Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR … · atau uji toksikologi. 3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 1. Limbah yang dihasilkan
Documents
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - kemhan.go.id · d. CaLK. 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) UAKBUN-Daerah memproses data transaksi: a. penerimaan
Documents
ACADEMIC CONSTITUTIONAL DRAFTING TAHUN 2019 ... - … · dengan kewenangan MPR diubah, yaitu: Ketentuan Pasal 3 ditambah satu ayat yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
Documents
banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/09/... · 16. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 29 (2) Surat keterangan
Documents
- 2 - NOMOR 8 upload...Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia
Documents
BAB I - repository.iainpurwokerto.ac.idrepository.iainpurwokerto.ac.id/4303/2/COVER_BABI_BABV_DAFTARPUSTAKA.pdf20 Pasal 26 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi: “Pendidikan
Documents