View
3
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
10
BAB II
KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN
HIPOTESIS
A. Kajian Pustaka
Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa
yang kita teliti hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci
tentang variabel yang akan kita teliti,yaitu :
1. Teori Kepatuhan
Teori kepatuhan menurut ilmu sosiologi dan psikologi merupakan
suatu teori yang menekankan pada suatu proses sosialisasi dalam
mempengaruhi perilaku kepatuhan seseorang (Saleh, 2004). Teori
kepatuhan sendiri mengandung 2 (dua) perspektif, yaitu :
a. Perspekstif Instrumental
Mengasumsikan bahwa individu sepenuhnya didorong oleh
kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan
dalam tangible, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan
perilaku.
b. Perspektif Normatif
Berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan
kepentingan pribadi mereka.
Seseorang cenderung akan mematuhi hukum jika dianggap sesuai
dengan kepentingannya dan sudah sesuai dengan komitmen norma-
http://digilib.mercubuana.ac.id/
11
norma internal. Komitmen normatif sesuai moralitas berarti mematuhi
hukum karena hukum tersebut dianggap suatu keharusan, sedangkan
komitmen sesuai legitimasi berarti mematuhi hukum karena ada paksaan
dari otoritas pembuat hukum.
Dalam bidang perpajakan, kepatuhan cenderung karena suatu
keharusan membayar pajak karena pengertian pajak sendiri merupakan
iuran kepada negara yang dipaksakan. Komitmen secara legitimasi pun
belum sepenuhnya bisa dijalankan karena peraturan-peraturan pajak saat
sekarang masih banyak celah-celah yang menjadi wilayah abu-abu (Grey
Area). Wajib Pajak menyadari mereka harus membayar pajak, namun
melalui manajemen pajak diupayakan membayar pajak seminimal
mungkin dengan memanfaatkan celah-celah kelonggaran hukum
perpajakan tersebut.
Patuh terhadap pajak dapat diartikan bahwa Wajib Pajak
berkewajiban taat terhadap undang-undang perpajakan. Menurut
Priantara (2011), dengan diundangkannya seluruh undang-undang
perpajakan dalam Lembaran Negara dan Ketentuan Peraturan Perpajakan
dalam Berita Negara mengandung arti bahwa masyarakat (Wajib Pajak)
harus sadar dan aktif untuk mencari tahu isi dan maksud dari ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
Menurut Nasucha (2004), kepatuhan Wajib Pajak dapat
diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri,
kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT),
kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
12
Kriteria Wajib Pajak patuh pajakmenurut Keputusan Menteri
Keuangan No.544/KMK.04/2000 yang dijadikan indikator dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak
dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali
telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran
pajak.
3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
4) Dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan
dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan,
koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak
yang terutang paling banyak 5% (lima persen).
5) Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir
diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak
memengaruhi laba rugi fiskal.
2. Technology Acceptance Model (TAM)
Davis (1986) menyusun suatu model untuk menjelaskan
penerimaan teknologi yang akan digunakan oleh pengguna teknologi
yang disebut Technology Acceptance Model (TAM). Dalam model ini,
Davis menggunakan TRA sebagai grand theory dalam memformulasi
http://digilib.mercubuana.ac.id/
13
TAM namun tidak mengadopsi semua komponen teori TRA. Davis
hanya memanfaatkan unsur “Attitude” dan ’Belief” saja, sedangkan
Normative Belief dan Subjective Norms tidak digunakannya.
Skema teori Technology Acceptance Model (TAM) tergambarkan
dalam Gambar 2.1 berikut ini :
Gambar 2.1. Technology Acceptance Model (Davis, 1986)
Menurut Davis dalam Ramdhani (2007) perilaku menggunakan TI
(Teknologi Informasi) diawali oleh adanya persepsi mengenai manfaat
(usefulness) dan persepsi mengenai kemudahan menggunakan TI (ease of
use). Kedua unsur ini bila dikaitkan dengan TRA adalah bagian dari
Belief. Davis mengartikan persepsi mengenai kegunaan (usefulness) ini
berdasarkan definisi dari kata useful yaitu capable of being used
advantageously, atau dapat digunakan untuk tujuan yang
menguntungkan. Persepsi kegunaan (usefulness) adalah manfaat yang
diyakini individu yang dapat diperolehnya apabila menggunakan TI.
Dalam konteks organisasi, kegunaan ini tentu saja dikaitkan dengan
peningkatan kinerja individu baik secara langsung atau tidak langsung
yang berdampak pada kesempatan memperoleh berbagai keuntungan
baik yang bersifat fisik atau materi maupun non materi.
Perceived usefulnessof technology
Perceived ease ofuse of technology
Attitide towardusingtechnology
Intentionto Behave
Behavior
http://digilib.mercubuana.ac.id/
14
Hal yang berbeda dengan persepsi kegunaan terhadap TI ini,
variabel lain yang dikemukakan Davis mempengaruhi kecenderungan
individu menggunakan TI adalah persepsi terhadap kemudahan dalam
menggunakan TI. Kemudahan (ease) bermakna tanpa kesulitan atau
terbebaskan dari kesulitan atau tidak perlu berusaha keras. Dengan kata
lain, persepsi mengenai kemudahan menggunakan ini menekankan pada
keyakinan individu bahwa sistem TI yang akan digunakan tidak
merepotkan atau tidak membutuhkan usaha yang besar pada saat
digunakan.
Persepsi kegunaan (Perceived usefulness) dan persepsi terhadap
kemudahan penggunaan TI (Perceived ease of use) mempengaruhi sikap
(Attitude) individu terhadap penggunaan TI, yang selanjutnya akan
menentukan apakah ia berniat untuk menggunakan TI (Intention). Niat
untuk menggunakan TI akan menentukan apakah orang itu akan
menggunakan TI (Behavior). Dalam TAM, Davis (1986) menemukan
bahwa persepsi kegunaan (usefulness) juga mempengaruhi persepsi
kemudahan penggunaan TI tetapi tidak berlaku sebaliknya. Dengan
demikian, selama individu merasa bahwa TI bermanfaat dalam tugas-
tugasnya, ia akan berniat untuk menggunakannya terlepas apakah TI itu
mudah atau tidak mudah digunakan. Dalam upaya mengungkap lebih
jauh mengenai saling hubungan antara persepsi terhadap kegunaan dan
persepsi kemudahan menggunakan TI ini, Davis et all (1989) melakukan
riset dengan cara menyajikan masing-masing 6 item seperti dalam tabel
tabel 2.1 berikut ini :
http://digilib.mercubuana.ac.id/
15
Tabel 2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap TI
No Kegunaan (usefulness) Kemudahan (easy of use)
1 Bekerja lebih cepat Mudah dipelajari2 Kinerja Dapat dikontrol3 Produktivitas meningkat Jelas dan mudah dipahami4 Efektif Fleksibel5 Mempermudah Tugas Mudah dikuasai/terampil6 Kegunaan Mudah digunakan
Analisis Davis terhadap riset tersebut menunjukkan bahwa
persepsi individu terhadap kemudahan dalam menggunakan TI
berkorelasi dengan penggunaan TI saat ini dan keinginan untuk
menggunakannya di masa yang akan datang.
3. Theory of Planned Behavior (TPB)
Theory of Planned Behavior (TPB) menggunakan asumsi dasar
bahwa manusia adalah makhluk yang rasional, artinya perilaku manusia
secara langsung juga secara langsung bergantung pada informasi-
informasi yang diterima secara sistematis. Perilaku yang dimunculkan
oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan
munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga factor penentu (Ajzen,
1991), yaitu :
a. Attitude toward the behavior, yaitu keyakinan yang menonjol yang
menyatakan bahwa perilaku memiliki beberapa atribut dan evaluasi
dari keyakinan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran
wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan
mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu
menyelenggarakan pembangunan negara.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
16
b. Subjective norm, yaitu persepsi seseorang dengan melihat bahwa bagi
kebanyakan orang yang dianggap penting baginya, dirinya
harusatautidakharusmelakukansesuatu. Hal tersebut dapat
dihubungkan dengan kualitas system e-filing, dimana dengan adanya
system e-filing yang berkualitas maka akan meningkatkan wajib pajak
agar memilih perilaku taat pajak. Keadaan di sekeliling yang sadar
pajak juga mempengaruhi niat wajib pajak untuk taat pajak.
c. Perceived behavioral control, yaitu persepsi seseorang terhadap
sejauh mana tingkat kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan
suatu tindakan atau berperilaku. Faktor ini berkaitan dengan sanksi
pajak yang bertujuan untuk memaksa wajib pajak mematuhi peraturan
perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan
persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu
mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.
4. Sistem e-filing
Dengan reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan
diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap
institusional Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya akan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban
perpajakannya sehingga diharapkan tax gap yaitu perbedaan tingkat
penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial akan
semakin kecil. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari institusi
pengumpulan pajak yaitu tercapainya penerimaan pajak dengan tax effort
yang optimal.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
17
Beberapa determinan yang mempengaruhi kesediaan wajib pajak
untuk melakukan pembayaran pajak secara sukarela, yaitu :
a. Efektivitas administrasi pajak
b. Pertimbangan makro ekonomi seperti suku bunga dan tingkat inflasi
c. Rendahnya biaya kepatuhan pada sistem perpajakan yang ada.
d. Kewajaran dan keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak
e. Simplisitas ketentuan, tatacara, dan prosedur
f. Kualitas pelayanan administrasi pajak kepada masyarakat wajib pajak
g. Dapat dipertanggungjawabkannya uang dari masyarakat wajib pajak.
Tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, murah dan akurat
merupakan harapan dari masyarakat, oleh Direktorat Jenderal Pajak
tuntutan pelayanan ini direspon dengan modernisasi administrasi
perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan DJP
pada dasarnya meliputi:
a. Restrukturisasi organisasi.
b. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi
komunikasi dan informasi.
c. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia. (Pandiangan,
2008)
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak
dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), Direktorat Jenderal
Pajak melakukan pengembangan sistem pelaporan SPT dengan e-filing.
Sistem e-filing merupakan lanjutan dari penyampaian SPT dalam bentuk
elektronik SPT atau yang dikenal dengan e-SPT.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
18
E-filing dibangun pada akhir tahun 2004 dan diresmikan pada
tahun 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah
peresmian e-filing Direktorat Jenderal Pajak mengadakan sosialisasi
kepada Wajib Pajak di seluruh Kantor Wilayah. Pengembangan lanjutan
e-filing dilakukan pada tahun 2009. Dari action plan Direktorat Jenderal
Pajak tidak ditemukan rencana pengembangan dan sosialisasi e-filing
selanjutnya dimasa yang akan datang.
Dasar hukum dari pelaporan SPT melalui e-filing pada awalnya
adalah KEP-05/PJ/2005 tentang tata cara penyampaian Surat
Pemberitahuan secara elektronik (e-Filing) melalui perusahaan
penyediaan jasa (ASP). Tujuan utama layanan pelaporan pajak ini adalah
untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via
internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat
melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib
pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya.
ASP seperti yang ada pada situs www.pajak.go.id yang telah
bekerjasama dengan DJP adalah sebagai berikut:
1) www.pajakku.com2) www.taxreport.web.id3) www.spt.co.id4) www.layananpajak.com5) www.pajakmandiri.com6) www.onlinepajak.com7) www.setorpajak.com8) www.laporpajak.com
Dari pengecekan yang dilakukan sampai tanggal 20 Oktober 2010
terhadap situs ASP diatas, hanya 4 situs yang masih aktif yaitu:
http://digilib.mercubuana.ac.id/
19
1) www.laporpajak.com2) www.pajakku.com3) www.spt.co.id4) www.layananpajak.com
Di dalam KEP-05/PJ/2005 tentang tata cara penyampaian Surat
Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (e-filing) melalui perusahaan
penyediaan jasa (ASP) tercantum Prosedur pelaporan SPT dengan e-
filing. Wajib Pajak masih diwajibkan mencetak, menandatangani dan
menyampaikan induk Surat Pemberitahuan beserta Surat Setoran Pajak
(apabila ada) dan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan ke Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung atau
melalui pos secara tercatat.
Seiring diterbitkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektornik maka Direktorat mengubah Tata
Cara penyampaian SPT secara Elektronik (e-filing) melalui Peraturan
Direktur Jenderal Pajak nomor PER- 47/PJ/2008 Dimana Wajib Pajak
sudah tidak lagi diwajibkan mencetak, menandatangani dan
menyampaikan induk Surat Pemberitahuan beserta Surat Setoran Pajak
(apabila ada) kecuali keterangan dan/atau dokumen lainnya yang harus
dilampirkan dalam SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan
yang tidak dapat disampaikan secara elektronik ke Kantor Pelayanan
Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung.
Wajib Pajak yang ingin melaporkan SPT dengan e-filing harus
mendaftarkan diri menjadi anggota dari Application Service Provider
tersebut. Pendaftaran ini dipungut biaya oleh ASP yang bersangkutan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
20
yang besarnya ditentukan oleh jenis layanan yang dipilih serta jasa yang
diinginkan oleh wajib pajak tersebut.
Secara keseluruhan garis besar pelaporan SPT dengan e-filing
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Langkah pertama yang harus dilakukan Wajib Pajak adalahmendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar untukmendapatkan e-FIN.
2) Setelah SPT diisi dengan program e-SPT, Wajib Pajak melakukankoneksi internet ke provider ASP dengan menggunakan komputerpribadi atau melalui warung internet.
3) ASP Provider mengirimkan data SPT tersebut ke Kantor PusatDirektorat Jenderal Pajak ASP yang dapat menerima SPT adalah ASPyang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Direktorat JenderalPajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kemudian mengunduh data-dataSPT Wajib Pajak yang telah disampaian melalui e-filing ke KantorPusat DJP.
4) Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-47/PJ/2008 Dimana Wajib Pajak sudah tidak lagi diwajibkanmencetak, menandatangani dan menyampaikan induk SuratPemberitahuan beserta Surat Setoran Pajak (apabila ada) kecualiketerangan dan/atau dokumen lainnya yang harus dilampirkan dalamSPT dan Pemberitahuan
Beberapa istilah yang digunakan dalam sistem e-filing yaitu:
1) Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider) yangselanjutnya disebut ASP adalah perusahaan yang telah ditunjukdengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yangdapat menyalurkan penyampaian SPT dan PemberitahuanPerpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat JenderalPajak.
2) e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaianPemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yangdilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi(ASP).
3) e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yangdibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yangdisediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4) e-SPTy adalah data Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan WajibPajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak denganmenggunakan aplikasi e-SPTy yang disediakan oleh DirektoratJenderal Pajak.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
21
5) Electronic Filing Identification Number (e-FIN) adalah nomoridentitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat WajibPajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonanuntuk melaksanakan e-filing.
6) Digital Certificate (DC) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yangmemuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukanstatus subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yangdikeluarkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
7) Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama,Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda TerimaElektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA)serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), yang terterapada hasil cetakan SPT Induk dan Pemberitahuan Perpanjangan SPTTahunan.
8) Tanda Tangan Elektronik atau Tanda Tangan Digital adalah informasielektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atauterasosiasi pada suatu informasi elektronik lain termasuk saranaadministrasi perpajakan yang ditujukan oleh Wajib Pajak ataukuasanya untuk menunjukkan identitas dan status yang bersangkutan.
Prosedur sistem e-filing adalah sebagai berikut :
a. Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT dan PemberitahuanPerpanjangan SPT Tahunan secara elektronik harus memilikiElectronic Filing Identification Number (e-FIN).
b. Electronic Filing Identification Number (e-FIN) diterbitkan olehKantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar berdasarkansurat permohonan Wajib Pajak.
c. Permohonan e-FIN dapat disetujui apabila alamat yang tercantumpada permohonan sama dengan alamat dalam database (Master File)Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak.
d. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan ataspermohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperolehElectronic Filing Identification Number (e-FIN) paling lama 2 (dua)hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
e. Dalam hal Electronic Filing Identification Number (e-FIN) hilang,Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengansyarat menunjukkan asli kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau SuratKeterangan Terdaftar, atau bagi Pengusaha Kena Pajak dengan syaratmenunjukkan.
f. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan Electronic Filing IdentificationNumber (e-FIN) harus mendaftarkan diri melalui website pada satuatau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjukoleh Direktur Jenderal Pajak.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
22
g. Setelah mendaftarkan diri, Wajib Pajak akan memperoleh DigitalCertificate (DC) dari Direktorat Jenderal Pajak melalui PerusahaanPenyedia Jasa Aplikasi (ASP) dimana Wajib Pajak mendaftarkan diri.
h. Digital Certificate (DC) seterusnya akan digunakan sebagai alat yangberfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap prosespenyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunansecara elektronik (e-Filing) melalui suatu Perusahaan Penyedia JasaAplikasi (ASP) ke Direktorat Jenderal Pajak..
i. Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) harus mengirimkan:1) tata cara pelaksanaan e-filing;2) aplikasi dan petunjuk penggunaan e-SPT dan e-SPTy; dan3) informasi lainnya kepada Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri
j. e-SPT dan e-SPTy yang telah diisi dan dilengkapi sesuai denganketentuan serta dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangandigital disampaikan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajakmelalui suatu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
k. Tanda Tangan Elektronik atau Tanda Tangan Digital adalah suatuinformasi elektronik yang di generate oleh Sistem Direktorat JenderalPajak.
l. Dalam hal SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunanmenunjukkan adanya kewajiban pembayaran pajak, Wajib Pajak wajibmencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara pada e-SPT dane-SPTy sebagai bukti pembayaran yang telah divalidasi.
m. Apabila e-SPT dan e-SPTy dinyatakan lengkap oleh DirektoratJenderal Pajak, maka kepada Wajib Pajak diberikan Bukti PenerimaanElektronik.
n. Penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunansecara elektronik (e-filing) dapat dilakukan selama 24 (dua puluhempat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar WaktuIndonesia Bagian Barat.
o. SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yangdisampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu PenyampaianSPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang jatuh padahari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.
p. Wajib Pajak wajib menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lainyang harus dilampirkan dalam SPT dan Pemberitahuan PerpanjanganSPT Tahunan yang tidak dapat disampaikan secara elektronik keKantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsungatau melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat, atau melaluiperusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengirimansurat, kecuali SSP lembar 3 yang dibayarkan melalui Bank Persepsidan Nomor Transaksi Penerimaan Negara sudah dicantumkan dalame-SPT dan/atau e-SPTy, paling lama:1) 14 (empat belas) hari sejak batas terakhir pelaporan SPT dan
Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dalam hal SPT dan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
23
Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan disampaikan sebelumbatas akhir penyampaian;
2) 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian SPT danPemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik dalamhal SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunandisampaikan setelah lewat batas akhir penyampaiandengan suratpengantar;
q. Apabila Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban, SPT danPemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dianggap telah diterimadan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan tanggal yang tercantumpada Bukti Penerimaan Elektronik.
r. Apabila kewajiban menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lainyang harus dilampirkan dalam e-SPT dan e-SPTy disampaikanmelalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat, atau melaluiperusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengirimansurat, tanggal penerimaan keterangan dan/atau dokumen lain yangharus dilampirkan dalam e-SPT dan e-SPTy adalah tanggal yangtercantum pada bukti pengiriman surat.
s. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Keterangan dan/ataudokumenlain yang harus dilampirkan dalam e-SPT dan e-SPTy dalamjangka waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dianggap tidakmenyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.
t. Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) wajib memberikan jaminankepada Wajib Pajak bahwa SPT atau Pemberitahuan PerpanjanganSPT Tahunan beserta lampirannya yang disampaikan secaraelektronik dijamin kerahasiaannya, diterima di Direktorat JenderalPajak secara lengkap dan real time serta diakui oleh pihak WajibPajak dan Direktorat Jenderal Pajak.
5. Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Rahayu (2010)
kepatuhan adalah sebagai berikut :
“Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwaKepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh sertamelaksanakan ketentuan perpajakan”.
Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib
pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan
wajib pajak yang tinggi.Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban
perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
24
Menurut Norman D. Nowak dalam Rahayu (2010) menjelaskan
bahwa : “Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan
kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di
mana:
1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua
ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan
2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.
Menurut Nasucha dalam Rahayu (2010) menjelaskan bahwa
kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasikan dari kepatuhan dalam
mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat
pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak
terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.
544/KMK.04/2000 yang dikutip oleh Devano dan Rahayu (2010)
menjelaskan bahwa “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak
dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan
yang berlaku dalam suatu negara.”
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang
patuh adalah wajib pajak yang sadar akan pajak, paham atas hak dan
kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak yaitu
http://digilib.mercubuana.ac.id/
25
melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar serta tepat waktu
dalam melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
Menurut Siti (2008) dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, menjelaskan bahwa “Wajib
Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan
pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
Menurut Rahayu (2010) menjelaskan bahwa ada dua macam
kepatuhan, yaitu :
1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak
memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam
undang-undang perpajakan.
2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara
substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material
perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.
Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal”.
Tax evasion merupakan suatu fenomena yang sangat sulit untuk
diamatidan diteliti. Sulitnya pengamatan ini tidak terlepas dari sulitnya
mengontrol dan memverifikasi perilaku dari Wajib Pajak. Sebagai
ilustrasi, ketika menerima sebuah penghasilan/pendapatan, Wajib Pajak
harus memilih satu dari dua pilihan berikut:
1) Melaporkan actual income-nya sebagai pendapatan kena pajak (PKP).
2) Melaporkan PKP yang lebih rendah daripada actual income.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
26
6. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini adalah
Harinurdin (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Perilaku
Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Beberapa kesimpulan dari hasil
penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, persepsi kontrol perilaku
tidak signifikan berpengaruh langsung pada kepatuhan pajak. Kedua,
persepsi kontrol perilaku mempunyai pengaruh positif yang signifikan
terhadap niat. Ketiga, kondisi keuangan mempunyai pengaruh positif
yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Keempat, kondisi fasilitas
perusahaan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap
kepatuhan pajak. Kelima, kondisi iklim organisasi mempunyai pengaruh
positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Keenam, niat
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.
Davis (1989) dalam penelitiannya yang berjudul “Perceived
usefulness, perceived ease of use and user acceptance of information
technology”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived usefulness
dan perceived ease of use berpengaruh signifikan terhadap penggunaan
sistem informasi. Menurut Davis (1989), manfaat (perceived usefulness)
adalah tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu teknologi
tertentu akan meningkatkan prestasi pekerjaannya. Kemudahan
(perceived ease of use) adalah derajat kepercayaan seseorang bahwa
dengan penggunaan suatu teknologi akan membebaskannya dari usaha.
Tsung-Lu et al., (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “An
Empirical Study of On-line Tax Filling Acceptance Model: Integrating
TAM and TPB”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap (attitude)
adalah faktor utama yang mempengaruhi pengisian pajak secara online,
http://digilib.mercubuana.ac.id/
27
dan sikap juga dipengaruhi oleh persepsi kegunaan (perceived
usefulness), persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use),
ekuitas pajak (tax equity), norma sosial (social norm) dan norma moral
(moralnorm). Model integrasi TPB dan TAM juga terbukti secara
empiris dapat menjelaskan penerimaan wajib pajak terhadap sistem
online tax filling.
Azmi dan Bee (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “The
Acceptance of the e-Filing System by Malaysian Taxpayer”. Hasil
penelitian tersebut menunjukan bahwa semua variabel berpengaruh
signifikan terhadap niat perilaku. Konstruk risiko dianggap memiliki
hubungan negatif dengan konstruk kegunaan dirasakan. Namun, tidak
ada hubungan yang signifikan antara risiko yang dirasakan dan persepsi
kemudahan penggunaan konstruksi.
Tresno, dkk. (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh
Persepsi Penerapan Sistem E-filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Badan dengan Perilaku Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening
dan Biaya Kepatuhan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung Jakarta Timur)”. Hasil
penelitian tersebut menunjukan bahwa persepsi penerapan sistem e-
filling, perilaku dan biaya kepatuhan secara parsial masing-masing
berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, akan tetapi dalam
hal ini perilaku wajib pajak tidak bisa membuat hubungan tidak langsung
antara persepsi penerapan sistem e-filling terhadap tingkat kepatuhan
wajib pajak dan biaya kepatuhan juga tidak dapat memoderasi hubungan
antara persepsi penerapan sistem e-filling dengan tingkat kepatuhan
wajib pajak.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
28
Penelitian tentang Pengaruh Persepsi Kegunaan dan Persepsi
Kemudahan Penggunaan terhadap hubungan antara persepsi penerapan
sistem e-filing dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan yang
dimediasi oleh perilaku Wajib Pajak dapat diringkas dalam tabel 2.2
berikut ini :
Tabel 2.2 DaftarPenelitian Sebelumnya
NoNama
Peneliti danTahun
JudulPenelitian Media Publikasi Hasil Penelitian
1 Harinurdin(2009)
PerilakuKepatuhanWajib PajakBadan
Bisnis&Birokrasi,Jurnal IlmuAdministrasi danOrganisasi.2009.Vol. 16, No. 2,Hal. 96-104.
Pertama, persepsikontrol perilaku tidaksignifikanberpengaruh langsungpada kepatuhan pajak.Kedua, persepsikontrol perilakumempunyai pengaruhpositif yang signifikanterhadap niat. Ketiga,kondisi keuanganmempunyai pengaruhpositif yang signifikanterhadap KepatuhanPajak. Keempat,kondisi fasilitasperusahaanmempunyai pengaruhpositif yang signifikanterhadap kepatuhanpajak. Kelima, kondisiiklim organisasimempunyai pengaruhpositif yang signifikanterhadap kepatuhanpajak. Keenam, niatmempunyai pengaruhyang signifikanterhadap kepatuhanpajak.
2 Davis(1989)
Perceivedusefulness,perceived easeof use and useracceptance ofinformationtechnology
MIS Quarterly,1989, VOl. 13,No. 3, pp. 319-340
Perceived usefulnessdan perceived ease ofuse berpengaruhsignifikan terhadappenggunaan sisteminformasi
3 Tsung-Lu etal., (2010)
An EmpiricalStudy of On-line
African Journalof Business
Sikap (attitude)adalah faktor utama
http://digilib.mercubuana.ac.id/
29
NoNama
Peneliti danTahun
JudulPenelitian
Media Publikasi Hasil Penelitian
Tax FillingAcceptanceModel:IntegratingTAM and TPB
Management,2010, Vol. 4, No.5, pp: 800-810
yang mempengaruhipengisian pajak secaraonline, dan sikap jugadipengaruhi olehpersepsi kegunaan(perceivedusefulness), persepsikemudahanpenggunaan(perceived ease ofuse), ekuitas pajak(tax equity), normasosial (social norm)dan norma moral(moralnorm). Modelintegrasi TPB danTAM juga terbuktisecara empiris dapatmenjelaskanpenerimaan wajibpajak terhadap sistemonline tax filling.
4 Azmi dan Bee(2010)
The Acceptanceof the e-FilingSystem byMalaysianTaxpayer
ElectronicJournal of e-Government,2010,Vol. 8 Issue1, Hal.13-22
Semua variabelberpengaruhsignifikan terhadapniat perilaku.Konstruk risikodianggap memilikihubungan negatifdengan konstrukkegunaan dirasakan.Namun, tidak adahubungan yangsignifikan antararisiko yang dirasakandan persepsikemudahanpenggunaankonstruksi.
5 Tresno, dkk.(2013)
PengaruhPersepsiPenerapanSistem E-filingterhadapTingkatKepatuhanWajib PajakBadan denganPerilaku WajibPajak sebagaiVariabelIntervening dan
ProsidingSimposiumNasionalPerpajakan.2013. Vol. 4,Hal.1-18
Persepsi penerapansistem e-filling,perilaku dan biayakepatuhan secaraparsial masing-masingberpengaruh terhadaptingkat kepatuhanwajib pajak, akantetapi dalam hal iniperilaku wajib pajaktidak bisa membuathubungan tidaklangsung antara
http://digilib.mercubuana.ac.id/
30
NoNama
Peneliti danTahun
JudulPenelitian
Media Publikasi Hasil Penelitian
BiayaKepatuhansebagai VariabelModerasi (StudiKasus padaKantorPelayanan PajakPratamaPulogadungJakarta Timur)
persepsi penerapansistem e-fillingterhadap tingkatkepatuhan wajib pajakdan biaya kepatuhanjuga tidak dapatmemoderasi hubunganantara persepsipenerapan sistem e-filling dengan tingkatkepatuhan wajibpajak.
B. Rerangka Pemikiran
Penerapan e-filing sebagai suatu langkah dalam modernisasi sistem
perpajakan di Indonesia diharapkan mampu memberikan layanan prima
terhadap publik sehingga dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak. Wajib
pajak yang puas akan dapat merubah perilakunya dalam membayar pajak,
akhirnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat berubah. Penelitian
terhadap kepatuhan pajak dapat menggunakan variabel perilaku wajib pajak
dilakukan berdasarkan kerangka model Theory of Planned Behavior (TPB)
atau perilaku yang direncanakan. Teori tersebut digunakan untuk menjelaskan
perilaku kepatuhan wajib pajak.
Persepsi kegunaan adalah suatu tingkatan dimana seseorang
mempercayai bahwa penggunaan sebuah sistem akan mampu meningkatkan
kinerja, menambah tingkat produktifitas dan efektifitas. Dalam konteks
organisasi, persepsi kegunaan ini dikaitkan dengan peningkatan kinerja
individu yang berdampak pada kesempatan untuk memperoleh keuntungan-
keuntungan baik yang bersifat materi maupun non-materi. Pada konteks
penggunaan e-filing dapat diartikan bahwa penggunaan e-filing dapat
http://digilib.mercubuana.ac.id/
31
meningkatkan kinerja bagi wajib pajak yang menggunakannya. Seseorang
akan menggunakan e-filing apabila orang tersebut mempercayai bahwa e-
filing dapat memberikan manfaat dalam melaksanakan tugas atau
pekerjaannya. Oleh karena itu, tingkat persepsi kegunaan e-filing
mempengaruhi para wajib pajak untuk menggunakan e-filing tersebut,
sehingga menjadikan wajib Pajak patuh atas kewajibannya dalam membayar
pajak.
Kemudahan bermakna tanpa kesulitan atau terbebaskan dari kesulitan
atau tidak perlu berusaha keras. Dengan demikian, persepsi kemudahan
penggunaan ini merujuk pada keyakinan bahwa sistem tidak merepotkan atau
tidak membutuhkan usaha yang besar pada saat digunakan. Persepsi
kemudahan penggunaan atas e-Filingberarti bahwa wajib pajak tidak
membutuhkan usaha yang keras untuk dapat memahami bagaimana cara
melakukan pelaporan SPT melalui e-filing karena layanan tersebut mudah
untuk dipahami dan digunakan. Persepsi kemudahan penggunaan akan
mengurangi usaha wajib pajak dalam mempelajari seluk beluk melaporkan
SPT via e-filing. Jika seseorang merasa bahwa sistem yang ada mudah
digunakan, maka ia akan menggunakannya, sehingga kemudahan penggunaan
e-filing akan mempengaruhi sikap wajib pajak dalam menggunakan e-filing.
Suatu sistem yang digunakan menunjukkan bahwa sistem tersebut lebih
dikenal, lebih mudah dioperasikan dan lebih mudah digunakan oleh
penggunanya.
Davis (1989) mengembangkan model Technology Acceptance Model
(TAM) untuk meneliti faktor-faktor determinan dari penggunaan Teknologi
http://digilib.mercubuana.ac.id/
32
Informasi oleh pengguna. Menurut Davis, penggunaan Teknologi Informasi
dipengaruhi oleh minat (intention) pemanfaatan Teknologi Informasi. Dalam
penelitian Davis, minat ini dipengaruhi oleh perceived usefulness dan
perceivedease of use.
Tsung-Lu et al., (2010) melakukan penelitian dengan
mengintegrasikan Theory of Planned Behaivor (TPB) dan Technology
Acceptance Model (TAM) untuk meneliti tingkat penggunaan pengisian pajak
secara online (online taxfilling) di negara Taiwan. Penelitian tersebut
mengintegrasikan variabel-variabeldari dua teori tersebut, serta
menambahkan variabel baru berupa ekuitas pajak, norma sosial dan norma
moral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap (attitude) adalah faktor
utama yang mempengaruhi pengisian pajak secara online, dan sikap juga
dipengaruhi oleh persepsi kegunaan (perceived usefulness), persepsi
kemudahan penggunaan (perceived ease of use), ekuitas pajak (tax equity),
norma sosial (social norm) dan norma moral (moralnorm). Model integrasi
TPB dan TAM juga terbukti secara empiris dapat menjelaskan penerimaan
wajib pajak terhadap sistem online tax filling.
Harinurdin (2009) menyatakan bahwa kontrol perilaku tidak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun niat
berperilaku sebagai variabel intervening memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak.
Lebih lanjut, kerangka dalam penelitian ini dapat ditunjukan oleh
gambar berikut:
http://digilib.mercubuana.ac.id/
33
Gambar 2.2 Model PenelitianC. Hipotesis
Dari rerangka pemikiran diatas maka peneliti menarik suatu hipotesa
sebagai berikut:
Ha1 = Persepsi penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap
perilaku wajib pajak
Ha2. = Persepsi penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap
tingkat kepatuhan wajib pajak
Ha3 = Perilaku wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak
Ha4 = Persepsi Kegunaan dapat memoderasi hubungan antara persepsi
penerapan sistem e-filing dengan tingkat kepatuhan wajib pajak
Ha5 = Persepsi Kemudahan dapat memoderasi hubungan antara
persepsi penerapan sistem e-filing dengan tingkat kepatuhan
wajib pajak
Lebih lanjut, hubungan antara teori, fenomena dan hipotesis dalam
penelitian ini dapat ditunjukan oleh gambar berikut:
Perilaku Wajib Pajak
Tingkat Kepatuhan WajibPajak
Persepsi Penerapan Sisteme-filing
Perceived usefulnessatau
Perceived ease of use
http://digilib.mercubuana.ac.id/
34
Gambar 2.3 Hubungan antara teori, fenomena dan hipotesis
Hipotesis :1. Persepsi penerapan sistem e-filing
berpengaruh terhadap perilaku wajibpajak
2. Persepsi penerapan sistem e-filingberpengaruh terhadap tingkatkepatuhan wajib pajak
3. Perilaku wajib pajak berpengaruhterhadap kepatuhan waji bpajak
4. Persepsi Kegunaan dapatmemoderasi hubungan antarapersepsi penerapan sistem e-filingdengan tingkat kepatuhan wajibpajak
5. Persepsi Kemudahan dapatmemoderasi hubungan antarapersepsi penerapan sistem e-filingdengan tingkat kepatuhan wajibpajak
Fenomena :1. Minat WPOP yang menyampaikan SPT tahunannya secara e-filing masih begitu
kecil dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di DJP2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dalam memenuhi kewajiban
perpajakan masih sangat rendah
RumusanMasalah :1. Apakah persepsi penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap tingkat
kepatuhan Wajib Pajak?2. Apakah persepsi penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap perilaku
Wajib Pajak?3. Apakah perilaku Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib
Pajak?4. Apakah persepsi kegunaandapat memoderasi hubungan antara persepsi
penerapan sistem e-filing dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak?5. Apakah persepsi kemudahan dapat memoderasi hubungan antara persepsi
penerapan sistem e-filing dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak?
LandasanTeori :1. Teori Kepatuhan2. Technology Acceptance Model (TAM)3. Theory of Planned Behavior (TPB)4. Sistem e-filing5. Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel :1. Persepsi penerapan sistem e-filing2. Perilaku wajib pajak3. Persepsi Kegunaan4. Persepsi Kemudahan5. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
MetodePenelitian
HasilPenelitian
Kesimpulan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Recommended