Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia

Manajemen Pembangunan:Manajemen Pembangunan:Manajemen Pembangunan:Manajemen Pembangunan:Teori dan Praktek di IndonesiaTeori dan Praktek di Indonesia

Drs. Drs. H. H. Dadang Solihin, MADadang Solihin, MAgg

Pusdiklat Pengawasan BPKPPusdiklat Pengawasan BPKPDiklat Risk Base Audit di Lingkungan DepdagriDiklat Risk Base Audit di Lingkungan Depdagrig g p gg g p g

Hotel Quality, Jakarta 8 Agustus 2006 Hotel Quality, Jakarta 8 Agustus 2006

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 22

Dadang holds a MA degree (Economics), University of Dadang Solihin’s ProfileDadang Solihin’s Profileg g ( ) y

Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaPacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe included Advanced International He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers KualaTaiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training os a, Japa ( 00 ); a d eg o a e e op e a d a g a gCourse, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by hisdadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 33

You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202

FungsiFungsi--fungsi Manajemen Pembangunanfungsi Manajemen Pembangunan

(2)P h

(3)M kk

asi

Pengerahan (mobilisasi)

sumber daya

Menggerakkan partisipasi

masyarakat

form

a

(1) Perencanaan

(4)Penganggaran

em In

f

(8)

(5) Pelaksanaan

pembangunan

Sis

te(8)Pengawasan

(7)

pembangunan yang ditangani langsung oleh

pemerintah S(6)Koordinasi

( )Pemantauan dan

evaluasi


PerencanaanPengerahan (mobilisasi)

sumber daya

Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat

Penganggaran

(1) (2) (3) (4)Pelaksanaan


Koordinasi Pemantauan dan evaluasi

Pengawasan

(5) (6) (7) (8)

masyarakat g gpemerintah

P h iliki t h i d

T j khi dik h d kiT j khi dik h d ki

Perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1.1. Tujuan akhir yang dikehendakiTujuan akhir yang dikehendaki..2.2. SasaranSasaran--sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya

(yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif)(yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif)..(y g p g )(y g p g )3.3. Jangka waktu mencapai sasaranJangka waktu mencapai sasaran--sasaran tersebutsasaran tersebut..4.4. MasalahMasalah--masalah yang dihadapimasalah yang dihadapi..55 Modal atau sumber daya yang akan digunakan sertaModal atau sumber daya yang akan digunakan serta5.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta

pengalokasiannyapengalokasiannya..6.6. kebijakankebijakan--kebijakan untuk melaksanakannyakebijakan untuk melaksanakannya..

O i i t b d l kO i i t b d l k7.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananyaOrang, organisasi, atau badan pelaksananya..8.8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan

pelaksanaannya.pelaksanaannya.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


Sifat PerencanaanSifat Perencanaan Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya,

Sifat PerencanaanSifat Perencanaang g g p j y ,g g g p j y ,

perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasial. spasial. PPerencanaan dapat berupa perencanaan agregatiferencanaan dapat berupa perencanaan agregatif PPerencanaan dapat berupa perencanaan agregatif erencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial. atau komprehensif dan parsial.

Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaanDalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. tingkat pusat dan tingkat daerah.

Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka panjang, menengah, atau jangka pendek. jangka panjang, menengah, atau jangka pendek.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


Sifat PerencanaanSifat Perencanaan Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat

bersifat dari atas ke bawahbersifat dari atas ke bawah (top down)(top down) dari bawahdari bawah

Sifat PerencanaanSifat Perencanaan . . .. . .

bersifat dari atas ke bawah bersifat dari atas ke bawah (top down),(top down), dari bawah dari bawah ke atas ke atas (bottom up),(bottom up), atau keduaatau kedua--duanya. duanya.

Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke d d d k fd d d k fdepannya, perencanaan dapat indikatif atau depannya, perencanaan dapat indikatif atau preskriptif. preskriptif.

Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapatBerdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif dan radikal. bersifat alokatif, inovatif dan radikal.

PProduk perencanaan dapat berbentuk rencana roduk perencanaan dapat berbentuk rencana (plan)(plan) kebijakan peraturan alokasi anggarankebijakan peraturan alokasi anggaran(plan),(plan), kebijakan, peraturan, alokasi anggaran, kebijakan, peraturan, alokasi anggaran, program, atau program, atau kegiatan (d/h kegiatan (d/h proyekproyek))..


Proses PerencanaanProses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana / p gpembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik:Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional b kbertugas untuk itu.Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholdersDilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top do n dan bottom pProses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


Kegagalan Perencanaan

11 PPenyusunan perencanaan tidak tepat,enyusunan perencanaan tidak tepat,

Kegagalan Perencanaan

1.1. PPenyusunan perencanaan tidak tepat, enyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karenamungkin karena:: informasinya kurang lengkapinformasinya kurang lengkapinformasinya kurang lengkap, informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidakperencanaannya tidak realistis sehingga tidak perencanaannya tidak realistis sehingga tidak perencanaannya tidak realistis sehingga tidak

mungkin pernah bisa terlaksanamungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehinggapengaruh politis terlalu besar sehinggapengaruh politis terlalu besar sehingga pengaruh politis terlalu besar sehingga

pertimbanganpertimbangan--pertimbangan teknis perencanaan pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.diabaikan.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


Kegagalan Perencanaan . . .

22 Perencanaannya mungkin baik, tetapiPerencanaannya mungkin baik, tetapi


2.2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnyakegagalan terjadi karena tidak berkaitnyakegagalan terjadi karena tidak berkaitnya kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya

perencanaan dengan pelaksanaannya. perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidakaparat pelaksana tidak siap atau tidakaparat pelaksana tidak siap atau tidak aparat pelaksana tidak siap atau tidak

kompeten, kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan masyarakat tidak punya kesempatan y p y py p y p

berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)



3.3. perencanaan mengikuti paradigma yang perencanaan mengikuti paradigma yang


p a aa g u pa ad g a ya gp a aa g u pa ad g a ya gternyata tidak sesuai dengan kondisi dan ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semataMisalnya, orientasi semata--mata pada mata pada

t b h b bk kit b h b bk kipertumbuhan yang menyebabkan makin pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. melebarnya kesenjangan. Dengan demikian yang keliru bukan semataDengan demikian yang keliru bukan semata--Dengan demikian, yang keliru bukan semataDengan demikian, yang keliru bukan semata

mata perencanaannya, tetapi falsafah atau mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.konsep di balik perencanaan itu.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)



44 karena perencanaan diartikan sebagaikarena perencanaan diartikan sebagai


4.4. karena perencanaan diartikan sebagai karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan

berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.

Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.

Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistemPerencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistemPerencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat perencanaan terpusat (centrally planned system).(centrally planned system).



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


Sistem Perencanaan yang Berhasil

SSistem perencanaan yang mendorong istem perencanaan yang mendorong

Sistem Perencanaan yang Berhasil

p a aa ya g do o gp a aa ya g do o gberkembangnya mekanisme pasar dan berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. peran serta masyarakat.

Dalam sistem ini perencanaan dilakukan Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasarandengan menentukan sasaran--sasaran secara sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah ekonomi, dan pelaku utamanya adalah mas a akat dan saha s astamas a akat dan saha s astamasyarakat dan usaha swasta.masyarakat dan usaha swasta.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


Perencanaan yang Ideal

Prinsip partisipatifPrinsip partisipatif:: masyarakat yang akan masyarakat yang akan

Perencanaan yang Ideal

memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. dalam prosesnya.

Prinsip kesinambunganPrinsip kesinambungan:: perencanaan tidak hanyaperencanaan tidak hanya Prinsip kesinambunganPrinsip kesinambungan:: perencanaan tidak hanya perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terussehingga menjamin adanya kemajuan terus--menerus menerus dalam kesejahteraan dan jangan sampai terjadidalam kesejahteraan dan jangan sampai terjadidalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.kemunduran.

Prinsip holistikPrinsip holistik:: masalah dalam perencanaan dan masalah dalam perencanaan dan l k d k d h d l h dl k d k d h d l h dpelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi

(atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.


pp


sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)

Ruang Lingkup PerencanaanRuang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)(UU25/2004)


NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan

R P b J k UU UU R P b J k P d P d Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)

UU UU (Ps. 13 Ayat 1)(Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)

Perda Perda (Ps. 13 Ayat 2)(Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan Jangka Per Pres Per Pres Rencana Pembangunan Jangka Peraturan KDH Peraturan KDH Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

Per Pres Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)(Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM_Daerah)

Peraturan KDH Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)(Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Lembaga Peraturan Pimpinan Peraturan Pimpinan Renstra Satuan Kerja Perangkat Peraturan Pimpinan Peraturan Pimpinan (Renstra KL) KL KL

(Ps. 19 Ayat 2)(Ps. 19 Ayat 2)Daerah (Renstra SKPD) SKPD SKPD

(Ps. 19 Ayat 4)(Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres Per Pres

(P 26 A t 1)(P 26 A t 1)Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD)

Peraturan KDH Peraturan KDH (P 26 A t 2)(P 26 A t 2)(Ps. 26 Ayat 1)(Ps. 26 Ayat 1) (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)(Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan Peraturan Pimpinan KL KL

(Ps 21 Ayat 1)(Ps 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan Peraturan Pimpinan SKPDSKPD

( Ps 21 Ayat 3)( Ps 21 Ayat 3)


(Ps. 21 Ayat 1)(Ps. 21 Ayat 1) ( Ps. 21 Ayat 3)( Ps. 21 Ayat 3)


sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)

Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)


Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

NASIONAL DAERAHNASIONAL DAERAHPenjabaran Tujuan Mengacu pada RPJP j jNasional ke dalam:

g pNasional dan memuat:

Visi Visi Misi Arah Pembangunan

Misi Arah Pembangunan Arah Pembangunan

Nasional Arah Pembangunan

Daerah



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)

RPJPRPJP 20052005––20252025 (RUU)(RUU)


RPJPRPJP 20052005 20252025 (RUU)(RUU)

Bab IBab I PendahuluanPendahuluanBab IBab I PendahuluanPendahuluanBab IIBab II Kondisi UmumKondisi UmumBab IIIBab III Visi dan Misi Pembangunan Visi dan Misi Pembangunan

Nasional Tahun 2005Nasional Tahun 2005––20252025Bab IVBab IV Arah Pembangunan Jangka Arah Pembangunan Jangka

Panjang Tahun 2005Panjang Tahun 2005 20252025Panjang Tahun 2005Panjang Tahun 2005––20252025Bab VBab V PenutupPenutup



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)

Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMIsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM))RPJM NASIONAL RPJM DAERAH


RPJM NASIONAL RPJM DAERAH Penjabaran visi, misi, program

Presiden; Penjabaran visi, misi, program Kepala

Daerah;; Berpedoman pada RPJP Nasional

; Berpedoman pada RPJP Daerah dan

memperhatikan RPJM NasionalIsi: Isi:Isi: Isi: Strategi Pembangunan Nasional Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kebijakan Umumj j Kerangka Ekonomi Makro Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program kementerian, lintas kementerian,

kewilayahan dan lintas kewilayahan yang Program SKPD, lintas SKPD,

kewilayahan dan lintas kewilayahan kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:

kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:

Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi


Kerangka Anggaran Kerangka Anggaran


sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)

RPJRPJMM 20020044––202009 (Perpres 7/2005)09 (Perpres 7/2005)


RPJRPJM M 20020044 202009 (Perpres 7/2005)09 (Perpres 7/2005)

Bagian I:Bagian I: Permasalahan dan Agenda Pembangunan Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional 2004Nasional 2004 20092009Nasional 2004Nasional 2004--2009 2009

Bagian II:Bagian II: Agenda Menciptakan Indonesia yang Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan DamaiAman dan Damai

Bagian III:Bagian III: Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratisdan Demokratis

Bagian IV:Bagian IV: Agenda Meningkatkan KesejahteraanAgenda Meningkatkan KesejahteraanBagian IV:Bagian IV: Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Agenda Meningkatkan Kesejahteraan RakyatRakyat

Bagian V:Bagian V: Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan P bP bPembangunanPembangunan

Bagian VI:Bagian VI: PenutupPenutup



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)

Isi RenstraIsi Renstra KL & RenstraKL & Renstra SKPDSKPD


Isi RenstraIsi Renstra--KL & RenstraKL & Renstra--SKPDSKPD

Renstra-KLBerpedoman pada RPJM Nasional

Renstra-SKPDBerpedoman pada RPJM Daerah

Isi:1. Visi-Misi

T j St t i d K bij k

Isi:1. Visi-Misi

T j St t i d K bij k 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3. Program-program4 Kegiatan Indikatif

2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3. Program-program4 Kegiatan Indikatif4. Kegiatan Indikatif 4. Kegiatan Indikatif



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)

Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D)Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D)masyarakat g g

pemerintah

RKP RKP Penjabaran RPJM NasionalPenjabaran RPJM Nasional

RKP DaerahRKP DaerahPenjabaran RPJM Daerah;Penjabaran RPJM Daerah;

Mengacu pada RKPMengacu pada RKPg pg p

Isi: Isi: Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi

Makro Rancangan Kerangka Ekonomi

Makro Daerah Arah Kebijakan Fiskal Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah Kebijakan Fiskal Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program Kementerian, lintas

kementerian, kewilayahan, dan li t k il h t

Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas k il h t k i t lintas kewilayahan yang memuat

kegiatan dalam:kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:

Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi


Kerangka Anggaran Kerangka Anggaran


sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)

Isi RenjaIsi Renja--KL & RenjaKL & Renja--SKPDSKPDmasyarakat g g

pemerintah

Isi RenjaIsi Renja KL & RenjaKL & Renja SKPDSKPD

RenjaRenja KL KL RenjaRenja SKPDSKPDRenjaRenja--KL KL Penjabaran Renstra KLPenjabaran Renstra KL

RenjaRenja--SKPDSKPDPenjabaran Renstra SKPDPenjabaran Renstra SKPD

Isi:1 Kebijakan KL

Isi:1 Kebijakan SKPD1. Kebijakan KL

2. Program dan Kegiatan Pembangunan Dilaksanakan Pemerintah

1. Kebijakan SKPD2. Program dan Kegiatan

Pembangunan Dilaksanakan Pemerintah Dilaksanakan Pemerintah

Mendorong Partisipasi Masyarakat Dilaksanakan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)

Tahapan PerencanaanTahapan Perencanaanmasyarakat g g

pemerintah

Tahapan PerencanaanTahapan Perencanaan1.1. Penyusunan RencanaPenyusunan Rencana

Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / DaerahRancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / DaerahRancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPDRancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD Musyawarah Perencanaan PembangunanMusyawarah Perencanaan Pembangunan

R Akhi R P bR Akhi R P b Rancangan Akhir Rencana PembangunanRancangan Akhir Rencana Pembangunan2.2. Penetapan RencanaPenetapan Rencana

RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn PerdaRPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn PerdaRPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala DaerahRPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala DaerahRKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

33 P d li P l k RP d li P l k R3.3. Pengendalian Pelaksanaan RencanaPengendalian Pelaksanaan Rencana4.4. Evaluasi KinerjaEvaluasi Kinerja



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)

Empat Langkah Penyusunan RencanaEmpat Langkah Penyusunan Rencana


1.1. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik menyeluruh dan terukurbersifat teknokratik menyeluruh dan terukur

p g yp g y

bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. 2.2. MasingMasing--masing instansi pemerintah menyiapkan masing instansi pemerintah menyiapkan

rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada b l hb l hrancangan rencana pembangunan yang telah rancangan rencana pembangunan yang telah

disiapkan. disiapkan. 3.3. Pelibatan masyarakat (Pelibatan masyarakat (stakeholdersstakeholders) dan) dan3.3. Pelibatan masyarakat (Pelibatan masyarakat (stakeholdersstakeholders) dan ) dan

penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan masingmasing--masing jenjang pemerintahan melalui masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunanmusyawarah perencanaan pembangunanmusyawarah perencanaan pembangunan. musyawarah perencanaan pembangunan.

4.4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)

Penyusunan dan Penetapan PJPPenyusunan dan Penetapan PJP


y py p1.1. Rancangan Rencana Rancangan Rencana Proses Teknokratik oleh Proses Teknokratik oleh

Bappenas/BappedaBappenas/BappedaM b d b h R R M b d b h R R 2.2. Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan Masyarakatmelibatkan Masyarakat

–– dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang d a sud de ga asya a at ada a o a gd a sud de ga asya a at ada a o a gperseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resikopenanggung resiko

P R AkhiP R Akhi3.3. Penyusunan Rancangan AkhirPenyusunan Rancangan Akhir4.4. Penetapan Rencana (RPJP Nasional Penetapan Rencana (RPJP Nasional UU, RPJP Daerah UU, RPJP Daerah

Perda)Perda)dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 2525

))


sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)

Perencanaan Perencanaan –– Apa Apa yyang Baru?ang Baru?masyarakat g g

pemerintah

Daftar Usulan - “Shopping List”• Sebanyak-banyaknya

DULU SEKARANGRencana Kerja - “Working Plan”• Input (Rp Naker Fasilitas dll )Sebanyak banyaknya

• Seindah-indahnya• Tidak terbatas

Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.)• Kegiatan (Proses)• Output / Outcome

Sehingga Perencanaan• Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan

sumberdaya dan arah pembangunan nasionalsumberdaya dan arah pembangunan nasional

Critical point-nya adalah• Menyusun hubungan optimal antara input, proses,Menyusun hubungan optimal antara input, proses,

dan output / outcomes

Kdadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 2626

Karena:Ada Sanksi Pidana

Pasal 34 UU 17/2003


sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)

Pasal 34Pasal 34 UU 17/2003UU 17/2003


//1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota

yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang p g g gAPBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.i i i O i i i /2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/

Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ditetapkan dalam undang undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini


sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.


sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


Pengerahan (mobilisasi) sumber dayag ( ) y

Sumber daya pembangunan terdiri dari:Sumber daya pembangunan terdiri dari:1.1. Dana (modal), Dana (modal), a a ( oda ),a a ( oda ),2.2. Sumber daya manusia, Sumber daya manusia, 33 TeknologiTeknologi3.3. Teknologi, Teknologi, 4.4. Organisasi atau kelembagaan.Organisasi atau kelembagaan.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


Tugas manajemen pembangunan dalamTugas manajemen pembangunan dalam

b l kb l k l dl d

Tugas manajemen pembangunan dalam Tugas manajemen pembangunan dalam mobilisasi dana pembangunanmobilisasi dana pembangunan

1.1. MMemobilisasi pajakemobilisasi pajak, , penerimaan lain di penerimaan lain di luar pajakluar pajak,, dan tabungan masyarakat. dan tabungan masyarakat.

2.2. Jika tabungan pemerintah dan tabungan Jika tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat tidak memadai untuk masyarakat tidak memadai untuk mencapai sasaran pembangunan yang mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan, maka diupayakan sumber dana diinginkan, maka diupayakan sumber dana pembangunan dari luar negeri, dengan pembangunan dari luar negeri, dengan syarat yang paling menguntungkan.syarat yang paling menguntungkan.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


3.3. MMerangsang berkembangnya investasi erangsang berkembangnya investasi masyarakat, yang bersumber dari dalam dan luar masyarakat, yang bersumber dari dalam dan luar negeri.negeri.negeri. negeri. Upaya itu tertuang dalam berbagai kebijakan Upaya itu tertuang dalam berbagai kebijakan ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan moneter, ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan moneter, perizinanperizinan dan kebijakan lain di bidangdan kebijakan lain di bidangperizinanperizinan,, dan kebijakan lain di bidang dan kebijakan lain di bidang perdagangan, industri, dan investasi pada perdagangan, industri, dan investasi pada umumnya.umumnya.

l h b l b dl h b l b d3.3. MMemelihara stabilitas agar pembangunan dapat emelihara stabilitas agar pembangunan dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang nyata, dan agar masyarakat memiliki nyata, dan agar masyarakat memiliki y , g yy , g ykepercayaan pada perekonomian nasional, kepercayaan pada perekonomian nasional, sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang baik.baik.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


TTugas manajemen pembangunan dalamugas manajemen pembangunan dalam

YY b k lit k tif d ktif ilikib k lit k tif d ktif iliki

TTugas manajemen pembangunan dalam ugas manajemen pembangunan dalam menyiapkan SDM:menyiapkan SDM: YYang berkualitas, kreatif, produktif, memiliki ang berkualitas, kreatif, produktif, memiliki

disiplin dan etos kerja, serta mampu disiplin dan etos kerja, serta mampu mengembangkan potensi dan memanfaatkanmengembangkan potensi dan memanfaatkanmengembangkan potensi dan memanfaatkan mengembangkan potensi dan memanfaatkan peluang peluang (enterprising)(enterprising), melalui…, melalui…1.1. Pendidikan dan pelatihan, Pendidikan dan pelatihan, p ,p ,2.2. Ilmu pengetahuan dan teknologi, Ilmu pengetahuan dan teknologi, 3.3. Kesehatan, Kesehatan, 4.4. Kependudukan, dan Kependudukan, dan 5.5. Agama dan budaya.Agama dan budaya.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


Pemanfaatan TeknologiPemanfaatan Teknologi Setiap upaya pembangunan memerlukan teknologi yang Setiap upaya pembangunan memerlukan teknologi yang

tepat. tepat.

Pemanfaatan TeknologiPemanfaatan Teknologi

pp MManajemen pembangunan bertugas mendorong anajemen pembangunan bertugas mendorong

diperolehnya teknologi yang diperlukan untuk diperolehnya teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien. melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien.

Dalam mengembangkan teknologi, manajemen Dalam mengembangkan teknologi, manajemen pembangunan perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi pembangunan perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat. dan sosial budaya masyarakat. K di i i l k i t t t k d l ilihK di i i l k i t t t k d l ilih Kondisi sosial ekonomi turut menentukan dalam pemilihan Kondisi sosial ekonomi turut menentukan dalam pemilihan jenis teknologi padat modal, atau di antaranya, atau jenis teknologi padat modal, atau di antaranya, atau gabungan keduanya. gabungan keduanya.

Kondisi sosial budaya turut menentukan prosesKondisi sosial budaya turut menentukan proses Kondisi sosial budaya turut menentukan proses Kondisi sosial budaya turut menentukan proses transformasi penguasaan teknologi dari pengguna menjadi transformasi penguasaan teknologi dari pengguna menjadi penghasil teknologi.penghasil teknologi.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


Penguatan KelembagaanPenguatan Kelembagaan Kelembagaan dapat berupa organisasiKelembagaan dapat berupa organisasi--organisasi formal, organisasi formal,

antara lain birokrasi, dunia usaha, dan partai politikantara lain birokrasi, dunia usaha, dan partai politik Dapat juga berupa lembaga ekonomi seperti pasarDapat juga berupa lembaga ekonomi seperti pasar Dapat juga berupa lembaga ekonomi seperti pasar, Dapat juga berupa lembaga ekonomi seperti pasar,

lembagalembaga--lembaga hukum, dan sebagainya.lembaga hukum, dan sebagainya. Di negara berkembang kelembagaannya bersifat tradisional Di negara berkembang kelembagaannya bersifat tradisional

atau warisan penjajahan.atau warisan penjajahan.p j jp j j Menjadi tugas manajemen pembangunan untuk Menjadi tugas manajemen pembangunan untuk

mempersiapkan lembaga yang dibutuhkan agar upaya mempersiapkan lembaga yang dibutuhkan agar upaya pembangunan dapat berhasil mencapai sasarannya. pembangunan dapat berhasil mencapai sasarannya.

PertamaPertama--tamanya organisasi pemerintah perlu dibangun tamanya organisasi pemerintah perlu dibangun agar dapat berfungsi sebagai alat pembangunan. agar dapat berfungsi sebagai alat pembangunan.

Selain itu, juga harus dibangun lembagaSelain itu, juga harus dibangun lembaga--lembaga sosial lembaga sosial k i d i l litik k t bk i d i l litik k t bekonomi dan sosial politik masyarakat, agar pembangunan ekonomi dan sosial politik masyarakat, agar pembangunan

dapat berlangsung efisien dan memperoleh partisipasi yang dapat berlangsung efisien dan memperoleh partisipasi yang seluasseluas--luasnya dari masyarakat, dan dilakukan dengan luasnya dari masyarakat, dan dilakukan dengan derajat rasionalitas yang tinggi.derajat rasionalitas yang tinggi.


derajat rasionalitas yang tinggi.derajat rasionalitas yang tinggi.


sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


Kegagalan PembangunanKegagalan Pembangunan

Pembangunan hanya menguntungkan segolongan Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak, kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak,

g g gg g g

g g y y ,g g y y ,bahkan pada sisi ekstrem dirasakan merugikanbahkan pada sisi ekstrem dirasakan merugikan..

Pembangunan meskipun dimaksudkan untuk Pembangunan meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak tetapi rakyat kurangmenguntungkan rakyat banyak tetapi rakyat kurangmenguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itumemahami maksud itu..

Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya tapi cararakyat dan rakyat memahaminya tapi cararakyat, dan rakyat memahaminya, tapi cara rakyat, dan rakyat memahaminya, tapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman ituitu..

Pembangunan dipahami akan menguntungkan Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan.diikutsertakan.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


Oleh karena itu…Oleh karena itu… Menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya esensial Menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya esensial

untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah tetapi juga agar masyarakat berperan lebiholeh pemerintah tetapi juga agar masyarakat berperan lebiholeh pemerintah, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih oleh pemerintah, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri. besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri.

TTugas manajemen pembangunan ugas manajemen pembangunan adalah adalah untuk membimbing, untuk membimbing, menggerakkan dan menciptakan iklim yang mendukungmenggerakkan dan menciptakan iklim yang mendukungmenggerakkan, dan menciptakan iklim yang mendukung menggerakkan, dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.

Upaya itu dilakukan melalui kebijakan, peraturan, serta Upaya itu dilakukan melalui kebijakan, peraturan, serta kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untukkegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untukkegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk menunjang, merangsang, dan membuka jalan bagi kegiatan menunjang, merangsang, dan membuka jalan bagi kegiatan pembangunan masyarakat. pembangunan masyarakat.

Dalam rangka ini, berkembang konsep Dalam rangka ini, berkembang konsep pemberdayaan pemberdayaan kk d h kik k dd h kik k dmasyarakatmasyarakat yang pada hakikatnya memampukan dan yang pada hakikatnya memampukan dan

memandirikan masyarakat.memandirikan masyarakat.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


AAnggarannggaran Menghubungkan tugas Menghubungkan tugas (tasks)(tasks) yang akan dilakukan yang akan dilakukan

dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannyamelaksanakannya

gggg

melaksanakannya. melaksanakannya. Membatasi pengeluaran sepadan dengan Membatasi pengeluaran sepadan dengan

penerimaan, menjaga keseimbangan, dan penerimaan, menjaga keseimbangan, dan h l b l bih di th l b l bih di tmencegah pengeluaran yang berlebihan di atas mencegah pengeluaran yang berlebihan di atas

batas kemampuan.batas kemampuan. Selain memiliki aspek teknis juga aspekSelain memiliki aspek teknis juga aspek--aspekaspekSelain memiliki aspek teknis juga aspekSelain memiliki aspek teknis juga aspek aspek aspek

politis. politis. Anggaran negara sangat terbuka terhadap Anggaran negara sangat terbuka terhadap

lingkungan dalam arti dipengaruhi oleh ekonomilingkungan dalam arti dipengaruhi oleh ekonomilingkungan, dalam arti dipengaruhi oleh ekonomi, lingkungan, dalam arti dipengaruhi oleh ekonomi, opini publik, berbagai tingkat pemerintahan, opini publik, berbagai tingkat pemerintahan, kelompokkelompok--kelompok kepentingan, perskelompok kepentingan, pers,, dan kaum dan kaum politisipolitisi


politisi.politisi.


sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


AAnggarannggaran . . .. . . Dalam anggaran negara ada kaitan yang erat antara Dalam anggaran negara ada kaitan yang erat antara

rakyat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah rakyat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah sebagai pengguna dana yang bersumber dari rakyatsebagai pengguna dana yang bersumber dari rakyat

gggg

sebagai pengguna dana yang bersumber dari rakyat.sebagai pengguna dana yang bersumber dari rakyat. Tugas manajemen pembangunan adalah Tugas manajemen pembangunan adalah

mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan menjaga agar anggaran digunakan dengan sebaikmenjaga agar anggaran digunakan dengan sebaikmenjaga agar anggaran digunakan dengan sebaikmenjaga agar anggaran digunakan dengan sebaik--baiknya, yaitu sesuai rencana, hemat, serta mencegah baiknya, yaitu sesuai rencana, hemat, serta mencegah pemborosan dan kebocoran. pemborosan dan kebocoran. Pengalokasian angga an dip io itaskan nt k membia aiPengalokasian angga an dip io itaskan nt k membia ai Pengalokasian anggaran diprioritaskan untuk membiayai Pengalokasian anggaran diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang merupakan bagian dari upaya kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pembangunan yang direncanakan. pembangunan yang direncanakan. D d iki d t dik t k b h k i tD d iki d t dik t k b h k i t Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan penganggaran merupakan sisi lain atau kelanjutan dari penganggaran merupakan sisi lain atau kelanjutan dari perencanaan pembangunan. perencanaan pembangunan.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)

Alur Perencanaan dan PenganggaranAlur Perencanaan dan Penganggaran20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan


Renstra KL

Renja -KL RKA-KL Rincian

APBN

PedomanPedoman Pem

20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan

RKP RPJM RPJP RAPBN APBNPedoman Dijabar

kan Pedoman

Pedoman Diacu

merintah

Pusat

RKP NasionalNasional RAPBN APBN

Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP Daerah RAPBD APBD

PedomanPedoman Dijabarkan

Pedoman Diacu

Pemer

Dae

Renstra SKPD

Renja -SKPD

RKA -SKPD

Rincian APBD

PedomanPedoman

rintah erah

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 3838UU SPPN UU KN


sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


Pelaksanaan PembangunanPelaksanaan Pembangunan Pada tahap awal pembangunan banyak Pada tahap awal pembangunan banyak

kegiatan pembangunan yang harus dilakukankegiatan pembangunan yang harus dilakukan

Pelaksanaan PembangunanPelaksanaan Pembangunan

kegiatan pembangunan yang harus dilakukan kegiatan pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah. oleh pemerintah.

Tugas manajemen pembangunan adalahTugas manajemen pembangunan adalah Tugas manajemen pembangunan adalah Tugas manajemen pembangunan adalah untuk menjamin bahwa untuk menjamin bahwa kegiatankegiatanpembangunan yang secara fisik dilaksanakan pembangunan yang secara fisik dilaksanakan t dibi i l h i t ht dibi i l h i t hatau dibiayai oleh anggaran pemerintah, atau dibiayai oleh anggaran pemerintah,

berjalan seperti yang dikehendaki dan berjalan seperti yang dikehendaki dan mencapai sasaran seperti yang direncanakan,mencapai sasaran seperti yang direncanakan,mencapai sasaran seperti yang direncanakan, mencapai sasaran seperti yang direncanakan, dengan cara yang seefisien mungkin. dengan cara yang seefisien mungkin.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


Pelaksanaan PembangunanPelaksanaan Pembangunan

Yang paling utama adalah pembangunan prasarana Yang paling utama adalah pembangunan prasarana d b ik k i i ld b ik k i i l

Pelaksanaan PembangunanPelaksanaan Pembangunan . . .. . .

dasar, baik prasarana ekonomi maupun sosial. dasar, baik prasarana ekonomi maupun sosial. Prasarana ekonomi meliputi perhubungan dan Prasarana ekonomi meliputi perhubungan dan

transportasi, energi, irigasi, dan sebagainya.transportasi, energi, irigasi, dan sebagainya.transportasi, energi, irigasi, dan sebagainya. transportasi, energi, irigasi, dan sebagainya. Prasarana sosial mencakup prasarana pendidikan Prasarana sosial mencakup prasarana pendidikan

seperti sekolah dan prasarana kesehatan seperti seperti sekolah dan prasarana kesehatan seperti rumah sakitrumah sakitrumah sakit. rumah sakit.

Di samping prasarana fisik, pemerintah juga perlu Di samping prasarana fisik, pemerintah juga perlu memperhatikan pembangunan lembagamemperhatikan pembangunan lembaga--lembaga lembaga

i l b ik l b litik h k b di l b ik l b litik h k b dsosial, baik lembaga politik, hukum, budaya, maupun sosial, baik lembaga politik, hukum, budaya, maupun ekonomi.ekonomi.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


Kegiatan (d/hKegiatan (d/h proyekproyek)) pembangunanpembangunan harus jelas tujuannya harus jelas tujuannya (objective),(objective), sasaran yang akan dicapai sasaran yang akan dicapai (target),(target),

Kegiatan (d/h Kegiatan (d/h proyekproyek)) pembangunanpembangunan

cara mengukur keberhasilannya cara mengukur keberhasilannya (performance evaluation),(performance evaluation), jangka waktu pelaksanaannya, jangka waktu pelaksanaannya, tempat pelaksanaannyatempat pelaksanaannya tempat pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya, cara melaksanakan, cara melaksanakan, kebijaksanaan untuk menjamin kebijaksanaan untuk menjamin kegiatankegiatan itu dapat itu dapat

dilaksanakandilaksanakandilaksanakan, dilaksanakan, biaya serta tenaga yang diperlukan, biaya serta tenaga yang diperlukan, instansi yang akan melaksanakannyainstansi yang akan melaksanakannya,,y g yy g y ,, harus jelas keterkaitan harus jelas keterkaitan kegiatankegiatan dengan tujuan dan dengan tujuan dan

sasaran program, serta dengan sasaran program, serta dengan kegiatankegiatan lain yang berada lain yang berada dalam program yang sama. dalam program yang sama.


p g y gp g y g


sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


KoordinasiKoordinasi Koordinasi merupakan tugas manajemen Koordinasi merupakan tugas manajemen

b t k j i b hb t k j i b h

KoordinasiKoordinasi

pembangunan untuk menjamin bahwa pembangunan untuk menjamin bahwa segala usaha pembangunan berjalan dalam segala usaha pembangunan berjalan dalam arah yang sesuai dan menuju padaarah yang sesuai dan menuju padaarah yang sesuai dan menuju pada arah yang sesuai dan menuju pada pencapaian sasaran.pencapaian sasaran.

Koordinasi dengan demikian merupakan Koordinasi dengan demikian merupakan g pg pupaya untuk menghasilkan pembangunan upaya untuk menghasilkan pembangunan yang efisien dalam pemanfaatan sumber yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk menjamin tercapainya tujuandaya untuk menjamin tercapainya tujuandaya untuk menjamin tercapainya tujuan daya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran secara optimal. dan sasaran secara optimal.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


KoordinasiKoordinasi Dengan koordinasi diupayakan agar Dengan koordinasi diupayakan agar

KoordinasiKoordinasi . . .. . .

pembangunan yang dilaksanakan dalam pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai sektor dan oleh berbagai berbagai sektor dan oleh berbagai instansiinstansi

t di b b i d h b j l i dt di b b i d h b j l i dserta di berbagai daerah berjalan serasi dan serta di berbagai daerah berjalan serasi dan menghasilkan sinergi.menghasilkan sinergi.P d li b t t d hP d li b t t d h Pengendalian yang serba terpusat sudah Pengendalian yang serba terpusat sudah tidak dimungkinkan lagi untuk menjamin tidak dimungkinkan lagi untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayananefisiensi dan efektivitas pelayananefisiensi dan efektivitas pelayanan efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat dan pembangunan. masyarakat dan pembangunan.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


Pemantauan dan EvaluasiPemantauan dan Evaluasi Untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan Untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan

telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukurtelah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur

Pemantauan dan EvaluasiPemantauan dan Evaluasi

telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur dengan sasaran yang ingin dicapai. dengan sasaran yang ingin dicapai.

Atas dasar hasil evaluasi dapat diambil langkahAtas dasar hasil evaluasi dapat diambil langkah--langkah agar pelaksanaan pembangunan langkah agar pelaksanaan pembangunan selanjutnya menunjang dan tidak merugikan upaya selanjutnya menunjang dan tidak merugikan upaya pembangunan secara keseluruhanpembangunan secara keseluruhanpembangunan secara keseluruhan. pembangunan secara keseluruhan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Dengan demikian, tujuan dan sasaran pembangunan secara maksimal dapat tetap pembangunan secara maksimal dapat tetap tercapai. tercapai.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


Pelaksanaan pembangunan yang tidakPelaksanaan pembangunan yang tidak

Ada hambatan yang tidak diketahui atauAda hambatan yang tidak diketahui atau

Pelaksanaan pembangunan yang tidak Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencanasesuai dengan rencana:: Ada hambatan yang tidak diketahui atau Ada hambatan yang tidak diketahui atau

diperhitungkan pada waktu perencanaan,diperhitungkan pada waktu perencanaan, Ada perkembangan keadaan yang tidak Ada perkembangan keadaan yang tidak

dapat diantisipasi pada tahap perencanaan,dapat diantisipasi pada tahap perencanaan, Realisasi dari perkiraan yang berbeda dari Realisasi dari perkiraan yang berbeda dari

perencanaan,perencanaan, Atau karena perencanaannya yang keliru.Atau karena perencanaannya yang keliru.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


Evaluasi Kinerja untuk mengetahuiEvaluasi Kinerja untuk mengetahui:: InputInput terkait dengan sumber daya yang tersedia, terkait dengan sumber daya yang tersedia,

misalnya jumlah dana yang dialokasikan, SDM yang misalnya jumlah dana yang dialokasikan, SDM yang

Evaluasi Kinerja untuk mengetahuiEvaluasi Kinerja untuk mengetahui::

y j y g , y gy j y g , y gtersedia, teknologi, SDA, dll, yang merupakan tersedia, teknologi, SDA, dll, yang merupakan masukan untuk terselenggaranya kegiatan masukan untuk terselenggaranya kegiatan pembangunan. pembangunan. pe ba gu ape ba gu a

OutputOutput merupakan hasil keluaran dari proses input merupakan hasil keluaran dari proses input yang tersedia. yang tersedia. Outcome/resultOutcome/result merupakan hasil/fungsi darimerupakan hasil/fungsi dari Outcome/resultOutcome/result merupakan hasil/fungsi dari merupakan hasil/fungsi dari output output

Impact/benefitImpact/benefit merupakan kontribusi hasil merupakan kontribusi hasil p /p / ppoutcome/result terhadap kondisi yang lebih makro, outcome/result terhadap kondisi yang lebih makro, seperti kesejahteraan masyarakat, perkembangan seperti kesejahteraan masyarakat, perkembangan ekonomi sektoral, daerah, dan nasional. ekonomi sektoral, daerah, dan nasional.


, ,, ,


sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)

d E l i (d E l i (UU 2 /2004UU 2 /2004))


PengendalianPengendalian dan Evaluasi (dan Evaluasi (UU 25/2004UU 25/2004))

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masingdilakukan oleh masing--masing pimpinan masing pimpinan k t i /l b / t k j k t d hk t i /l b / t k j k t d hkementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan li i h il t l k li i h il t l k menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan

rencana pembangunan dari masingrencana pembangunan dari masing--masing pimpinan masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.sesuai dengan tugas dan kewenangannya.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)

Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian dan Evaluasi . . .. . .


Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian dan Evaluasi . . .. . . Pimpinan kementrian/lembaga/Kepala SKPD Pimpinan kementrian/lembaga/Kepala SKPD

melakukan evaluasi kinerjamelakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pelaksanaan rencana melakukan evaluasi kinerjamelakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pelaksanaan rencana pembangunan kementrian/lembaga/SKPD periode pembangunan kementrian/lembaga/SKPD periode sebelumnyasebelumnyasebelumnya.sebelumnya.

Menteri/Kepala Bappeda Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana menyusun evaluasi rencana pembangunanpembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan pembangunanpembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementrian/lembaga/SKPD.kementrian/lembaga/SKPD.

Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk rencana pembangunan nasional/daerah untuk periode berikutnya.periode berikutnya.


p yp y


sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


PPengawasanengawasan Pemantauan dan pengawasan Pemantauan dan pengawasan

pembangunan pada dasarnya merupakanpembangunan pada dasarnya merupakan

PPengawasanengawasan

pembangunan pada dasarnya merupakan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki obyek rangkaian kegiatan yang memiliki obyek yang sama, yakni yang sama, yakni mengikuti mengikuti perkembangan perkembangan

l k b til k b tipelaksanaan pembangunan agar senantiasa pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana. sesuai dengan rencana.

Dalam pembahasan ini dilakukan pemisahanDalam pembahasan ini dilakukan pemisahan Dalam pembahasan ini dilakukan pemisahan Dalam pembahasan ini dilakukan pemisahan untuk menunjukkan adanya dua kegiatan untuk menunjukkan adanya dua kegiatan yang serupa tetapi tidak harus selalu sama, yang serupa tetapi tidak harus selalu sama, y g p p ,y g p p ,atau masingatau masing--masing dilakukan oleh lembaga masing dilakukan oleh lembaga atau unit organisasi yang berbeda.atau unit organisasi yang berbeda.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


PPengawasanengawasan . . .. . . Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan,

melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensimelainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi

PPengawasanengawasan . . .. . .

melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. dalam melaksanakan kegiatan.

Di dalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap Di dalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap penyimpanganpenyimpangan--penyimpangan yang mungkin penyimpangan yang mungkin terjadi. terjadi.

Oleh karena itu kegiatan pengawasan tidak hanyaOleh karena itu kegiatan pengawasan tidak hanya Oleh karena itu, kegiatan pengawasan tidak hanya Oleh karena itu, kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan dalam tahap pelaksanaan, tetapi telah dilakukan dalam tahap pelaksanaan, tetapi telah masuk selagi kegiatan pembangunan masih dalam masuk selagi kegiatan pembangunan masih dalam tahap perencanaan.tahap perencanaan.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)



Kegiatan pengawasan bukan semataKegiatan pengawasan bukan semata--mata mata i i b l h t t ii i b l h t t i


mencari siapa yang bersalah, tetapi apa mencari siapa yang bersalah, tetapi apa yang salah dan mengapa kesalahan itu yang salah dan mengapa kesalahan itu t j dit j diterjadi. terjadi.

Sehingga dalam kegiatan pengawasan ada Sehingga dalam kegiatan pengawasan ada unsur membimbing dan mendidik terhadap unsur membimbing dan mendidik terhadap pelaksana pembangunan untuk pelaksana pembangunan untuk meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya.profesionalismenya.



sumber daya


Penganggaran




Pengawasan

(5) (6) (7) (8)


PPengawasanengawasan . . .. . . Pengawasan merupakan unsur yang pokok Pengawasan merupakan unsur yang pokok

bagi setiap manajemen termasukbagi setiap manajemen termasuk


bagi setiap manajemen, termasuk bagi setiap manajemen, termasuk manajemen pembangunan. manajemen pembangunan.

Dalam sistem administrasi negara, Dalam sistem administrasi negara, g ,g ,pengawasan ada hierarkinya, sesuai dengan pengawasan ada hierarkinya, sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya. tingkatan dan ruang lingkupnya. P b if t b j j d d tP b if t b j j d d t Pengawasan bersifat berjenjang dan dapat Pengawasan bersifat berjenjang dan dapat dilakukan sebagai bagian dari kegiatan yang dilakukan sebagai bagian dari kegiatan yang organik dari dalam dan dari luarorganik dari dalam dan dari luarorganik dari dalam dan dari luar.organik dari dalam dan dari luar.

Oleh karena itu, dikenal adanya Oleh karena itu, dikenal adanya pengawasan internal dan eksternal.pengawasan internal dan eksternal.


p gp g

Sistem Informasi dalam Sistem Informasi dalam Manajemen PembangunanManajemen Pembangunan

Ketersediaan data/informasi yang lengkap dan Ketersediaan data/informasi yang lengkap dan akurat sangat diperlukan dalam manajemenakurat sangat diperlukan dalam manajemenakurat sangat diperlukan dalam manajemen akurat sangat diperlukan dalam manajemen pembangunanpembangunan..

Sistem informasi merupakan suatu kesatuan Sistem informasi merupakan suatu kesatuan tatanan yang terdiri atas organisasi, tatanan yang terdiri atas organisasi, manajemen/prosedur, teknologi, himpunan data, manajemen/prosedur, teknologi, himpunan data, dan sumber daya manusia yang bertugasdan sumber daya manusia yang bertugasdan sumber daya manusia yang bertugas dan sumber daya manusia yang bertugas menghasilkan dan menyampaikan informasi secara menghasilkan dan menyampaikan informasi secara cepat, tepat, lengkap dan akurat untuk mendukung cepat, tepat, lengkap dan akurat untuk mendukung b b i f i j d l j dkb b i f i j d l j dkberbagai fungsi manajemen dalam mewujudkan berbagai fungsi manajemen dalam mewujudkan sasaran yang dikehendaki.sasaran yang dikehendaki.



Sistem informasi yang handal berperan dalam Sistem informasi yang handal berperan dalam penyusunan rencana yang tepat sesuai denganpenyusunan rencana yang tepat sesuai denganpenyusunan rencana yang tepat sesuai dengan penyusunan rencana yang tepat sesuai dengan kebutuhan, memudahkan penentuan prioritas, serta kebutuhan, memudahkan penentuan prioritas, serta mencegah duplikasi atau tumpang tindih khususnya mencegah duplikasi atau tumpang tindih khususnya d l j k di i dd l j k di i ddalam menunjang upaya koordinasi dan dalam menunjang upaya koordinasi dan keterpaduan program/kegiatan pembangunan antar keterpaduan program/kegiatan pembangunan antar sektor, antar lembaga, dan antar daerah. sektor, antar lembaga, dan antar daerah. , g ,, g ,

Dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan, Dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan, termasuk pengawasan atau pemantauan dan termasuk pengawasan atau pemantauan dan

ik l t ti d k l j t kik l t ti d k l j t kpemeriksaan, laporan, serta tindak lanjutnya, akan pemeriksaan, laporan, serta tindak lanjutnya, akan lebih efektif apabila didukung oleh sistem informasi lebih efektif apabila didukung oleh sistem informasi yang handal. yang handal.


y gy g


MemberikanMemberikan signalsignal apakah kegiatan yang sedangapakah kegiatan yang sedang Memberikan Memberikan signalsignal apakah kegiatan yang sedang apakah kegiatan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan tujuan/sasaran yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan/sasaran yang telah direncanakantelah direncanakan

Memberikan Memberikan earlyearly warningwarning untuk mencegah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan keterlambatan dalam terjadinya penyimpangan dan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta untuk p g p g ,p g p g ,memberikan masukan yang tepat bagi perencanaan memberikan masukan yang tepat bagi perencanaan selanjutnya. selanjutnya.

Perkembangan teknologi informasi danPerkembangan teknologi informasi dan Perkembangan teknologi informasi dan Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, antara lain jaringan komunikasi telekomunikasi, antara lain jaringan komunikasi data secara data secara onon--lineline, jaringan , jaringan internetinternet, teknologi , teknologi citracitra imageimage untuk aplikasi berbasis grafis dan yanguntuk aplikasi berbasis grafis dan yangcitra citra imageimage untuk aplikasi berbasis grafis, dan yang untuk aplikasi berbasis grafis, dan yang memungkinkan penerapan otomatisasi administrasi memungkinkan penerapan otomatisasi administrasi antara lain antara lain electronic mailelectronic mail dan dan teleconferencingteleconferencing, , dapat menunjang kelancaran manajemendapat menunjang kelancaran manajemen


dapat menunjang kelancaran manajemen. dapat menunjang kelancaran manajemen.

TERIMA KASIHTERIMA KASIH
