BAB IPENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dibuatnya tulisan ini, rumusan masalah, tujuan, sasaran dan sistematika penulisan.1.1. Latar BelakangKawasan Agropolitan Ciwidey memiliki potensi untuk dapat bersaing dalam pasar nasional dan internasional, kawasan tersebut merupakan salah satu dari 8 kawasan agropolitan di Indonesia yang ditetapkan untuk membantu perkembangan ekonomi negara melalui pemberdayaan masyarakat lokal yang berperan dalam agribisnis agar mampu meningkatkan produksi lokal, produktivitas komoditi pertanian serta produk-produk olahan pertanian yang dilakukan dengan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang efisien dan menguntungkan serta berwawasan lingkungan. Akan tetapi, dalam pembangunan Kawasan Agropolitan Ciwidey mengalami kendala sehingga tidak tercapainya tujuan dalam penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Kawasan Agropolitan Ciwidey. Ciwidey berlokasi di bagian selatan Kabupaten Bandung. Masyarakat di Kawasan Ciwidey memiliki kemampuan untuk mengelola berbagai macam kebun mulai dari stroberi hingga komoditas kopi, kawasan yang masih memiliki banyak lahan beririgasi teknis dan lahan basah saat ini menjadi salah satu tempat yang baik untuk pertanian di Kabupaten Bandung. Akan tetapi kondisi saat ini, Kawasan Ciwidey terkendala dalam mengoptimalkan potensinya karena manajemen kawasan yang tidak fokus terhadap keunggulan kawasan, sehingga banyak produk yang dihasilkan di kawasan Ciwidey namun tidak terjual di pasar, adapun yang terjual tetapi tidak membantu mensejahterakan masyarakat lokal (meningkatkan PAD). Persoalan manajemen yang muncul pada kawasan ini adalah ketidakmampuan masayarakat lokal dalam mengelola komoditasnya sendiri (mulai dari penanaman sampai ke penjualan komoditas ke market) sehingga banyak swasta yang memiliki hak miliki terhadap agribisnis di Kawasan Ciwidey.One Village One Product (OVOP) merupakan suatu pendekatan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memajukan ekonomi daerah tersebut. Konsep OVOP berasal dari Oita, Jepang dan diadopsi oleh berbagai negara di dunia. Konsep ini menggarisbawahi pengembangan sektor daerah yang memiliki kendala untuk berkembang namun berpotensi dalam memajukan ekonomi lokal, dengan memberi fokus terhadap perkembangan sektor tertentu maka kinerja perkembangan yang dilakukan terhadap sektor tersebut akan lebih efektif dan efisien dalam konteks manajemen pembangunan sehingga dapat mencapai potensi yang ditargetkan untuk membantu perkembangan ekonomi daerah, optimalisasi dalam konsep OVOP pelu direalisasikan karena pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat) yang terlibat dalam keberjalanan konsep akan memberi manfaat serta menginginkan manfaat dalam keterlibatannya, khususnya pada pihak masyarakat dan komunitas yang menjadi obeyek utama dalam keberjalanan konsep. Optimalisasi dapat terjadi ketika parameter kendala dan keuntungan dalam ekonomi daerah dapat mencapai titik optimal yaitu mencapai hasil yang maksimal dalam parameter kendala.Manajemen administrasi pembangunan merupakan salah satu faktor penunjang dalam proses pembangunan sampai pelaksanaan pembangunan. Manajemen administrasi pembangunan sangat penting untuk dilakukan dalam mewujudkan pembangunan. Oleh sebab itu dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk menganalisis perwujudan optimalisasi Kawasan Agropolitan Ciwidey melalui pengembangan One Village One Product (OVOP).1.2. Rumusan MasalahSehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, didapat suatu rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana perwujudan optimalisasi Kawasan Agropolitan Ciwidey melalui manajemen administrasi pembangunan? Bagaimana koordinasi antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penerapan konsep OVOP? Bagaimana penerapan good governance dalam perwujudan optimalisasi Kawasan Agropolitan Ciwidey melalui konsep OVOP?

1.3. Tujuan dan SasaranTujuan yang ingin dicapai dalam makalah ini adalah untuk menganalisis penerapan optimalisasi Kawasan Agropolitan Ciwidey Melalui Pengembangan One Village One Product (OVOP) melalui manajemen administrasi pembangunan. Adapaun sasaran-sasaran yang ingin dicapai antara lain : Mengetahui perwujudan optimalisasi Kawasan Agropolitan Ciwidey melalui konsep, teori-teori dan pendekatan manajemen administrasi pembangunan. Mengetahui sistem koordinasi antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penerapan konsep OVOP Mengetahui keadaan good governance yang dapat diciptakan melalui penerapan OVOP1.4. Sistematika PenulisanSistematika penulisan laporan praktikum ini adalah sebagai berikut :Bab I Pendahuluan Pada bagian pendahuluan, penulis akan menguraikan tentang hal yang menjadi latar belakang dalam tulisan ini, rumusan masalah, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka Pada bab ini, penulis akan memaparkan teori-teori mengenai manajemen administrasi pembangunan yang mencakup manajemen sektor publik, manajemen strategis publik, manajemen konflik dan manajemen pertumbuhan serta teori terkait penelitian yang diambil dari salah satu hasil penelitian yang sudah ada.

Bab III Gambaran Umum WilayahPada bab ini, penulis akan memaparkan gamabaran umum terkait wilayah yang dibahas pada tulisan ini. Bab IV AnalisisPada bab ini, penulis akan membahas terkait persoalan pada Kawasan Agropolitan Ciwidey dan analisis terkait pembangunan Kawasan Agropolitan melalui OVOP dari sisi manajemen administrasi pembangunan. Bab V Kesimpulan dan RekomendasiPada bab ini, penulis membuat kesimpulan dari hasil analisis dan rekomendasi terhadap pembangunan Kawasan Agropolitan melalui OVOP dari sisi manajemen administrasi pembangunan.

BAB IIKAJIAN TEORIPada bab ini akan menjelaskan mengenai teori yang terkait dengan pembahasan hasil penelitian dan teori yang digunakan untuk analisis. 1. 2. 1 2 2.1. Manajemen Sektor Publik2.1.1. Definisi Manajemen Pengertian manajemen berbeda dengan administrasi. Administrasi berarti mengikuti instruksi dan manajemen berarti pencapaian hasil. Menurut Allison ada tiga fungsi manajemen umum, yaitu strategi, mengelola komponen internal dan mengelola komponen eksternal. Fungsi ini akan dijelaskan sebagai berikut.2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. Fungsi manajemen umumA. STRATEGI1. Menetapkan tujuan dan prioritasbagi organisasi (atas dasar meramal lingkungan eksternal dan kapasitas organisasi).2. Merumuskan rencana operasionaluntuk mencapai tujuan tersebut.B. MENGELOLA KOMPONEN INTERNAL1. Mengorganisasikan dan menyusun staff:dalam mengorganisasikan, manajer membentuk struktur (unit dan jabatan yang diberi wewenang dan tanggung jawab) dan prosedur untuk mengkoordinasikan kegiatan dan mengambil tindakan. Dalam menyusun staf, ia mencoba menyesuaikan orang yang tepat dengan pekerjaan utama.2. Mengarahkan pegawai dan sistem manajemen kepegawaian:kapasitas organisasi terletak pada anggotanya, serta keahlian dan pengetahuan mereka. Sistem manajemen kepegawaian merekrut, menyeleksi, mensosialisasikan, melatih, memberi imbalan, memberi hukuman, dan mengeluarkan modal manusia organisasi, yang merupakan kapasitas organisasi untuk bertindak untuk mencapai tujuannya dan untuk merespon arahan khusus dari manajemen.3. Mengontrol kinerja:berbagai sistem informasi manajemen termasuk anggaran modal dan operasional, akuntansi, laporan, dan sistem statistik, penilaian kinerja, dan evaluasi produk membantu manajemen dalam membuat keputusan dan dalam mengukur kemajuan kearah tujuan.

C. MENGELOLA KONSTITUENSI EKSTERNAL1. Berhubungan dengan unit eksternalorganisasi berkaitan dengan beberapa wewenang/otoritas umum: manajer harus berhubungan dengan manajer dari unit lain dalam organisasi yang lebih besar di atas, di samping, dan di bawah untuk mencapai tujuan unit mereka.2. Berhubungan dengan organisasi independen: badan-badan dari cabang lain atau tingkat-tingkat pemerintahan, kelompok kepentingan, dan usaha swasta yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya.3. Berhubungan dengan pers dan publikyang tindakannya atau persetujuannya atau kepatuhannya diperlukan.Fungsi utama pertama adalah strategi. Ini mencakup masa depan organisasi, menetapkan tujuan dan prioritas, serta membuat rencana untuk mencapai tujuan dan prioritas tersebut. Hal umum bagi badan-badan untuk mengembangkan tujuan dan prioritas ketimbang mengasumsikan bahwa kebijakan berasal dari politisi. Politisi sekarang menuntut bahwa badan-badan dan pegawai negeri di bawah kontrol nominal mereka ikut terlibat dalam masalah-masalah strategi.Fungsi utama kedua adalah mengelola komponen internal. Ini mencakup penyusunan staf, membentuk struktur dan sistem untuk membantu mencapai tujuan yang diidentifikasikan oleh strategi.Fungsi ketiga melihat organisasi dalam konteks eksternalnya dan tugas mengelola konstituensi eksternal. Ada fokus eksternal yang lebih besar dalam manajemen publik baru melalui strategi dan mengelola konstituensi eksternal, daripada dalam kasus dengan model tradisional administrasi publik. Anonimitas layanan publik telah menurun, dan diterima dengan baik. Pegawai negeri sekarang lebih bebas berbicara di depan publik, untuk muncul dalam forum profesional, untuk menulis artikel di koran, dan secara umum menjadi figur publik yang layak.

2.1.3. Definisi Manajemen Sektor PublikMenurut Overman(dalam Keban,2002004), manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi , dan merupakangabunganantarafungsi manajemenseperti planning, organizing,dan controlling di satu sisi, dengansumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi danpolitikdi sisi lain. Secara spesifik, manajemen publik memfokuskan pada bagaimana organisasi publikmengimplementasikan kebijakan publik. (Ott, Hyde, dan Shafritzs,1990). Manajemen publik dan kebijakan publik merupakan bidang administrasi publik yang tumpang tindih. Kebijakan publik sama dengan sistemotakdansyaraf, sedangkan manajemen publik = sistemjantungdansirkulasidalam tubuh manusia. Manajemen publik yaitu proses menggerakan SDM dan non-manusia sesuai perintah kebijakan publik. (Ott, Hyde, dan Shafritzdalam Keban, 2004)Perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan merupakan perangkat utama yang dilakukan oleh manajer publik dalam rangka menyelenggarakan pelayanan pemerintah/publik2.1.2. 2.1.3. Fungsi Manajemen sektor Publik1. Fungsi Manajemen KebijakanManajer publik yaitu implementor kebijakan publik. Fungsi manajemen kebijakan :a) Perencanaan implementasi : penentuan atau usulanprogram/proyek dlm tahun anggaran tertentub) Memberikan pikiran/saran kepada analis kebijakan dan berpartisipasi dlm penentuan alternatif diusulkan menjadi program proyekc) Mengkoordinasi pelaksanaan program/proyekd) Memonitor dan mengevaluasi implementasi program/proyek2. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)Faktor yg diperhatikan :a) Jumlah, jenis, kualitas, tuntutan pekerjaan yg ada, Distribusi, beban kerja tiap unit, Utilisasi, tergantung komitmen yg dimiliki.b) Manajemen SDM instansi pemerintah :Jumlah, jenisdimanipulasi (gejala Parkinson). Penempatan dan distribusitidak jelas, like and dislike, kepentingan politikc) Pemanfaatan (utilisasi) kurang optimalPerlu Strategi, tehnik, pendekatan Manajemen SDM yg dapat meningkatkan kinerja SDM instansi pemerintah.

3. Fungsi Manajemen KeuanganTugas utama : Mencari dana, merencanakan dan mengalokasikan sesuai kebutuhan, memanfaatkan secara optimal, dan mengendalikan sesuai rencana. 4. Fungsi Manajemen InformasiPentingnya informasi, semua keputusan pimpinan (perencanaan, anggaran, pembuatan keputusan, pengembangan organisasi, kontrol dan koordinasi) membutuhkan data dan informasi. Jumlah dan kualitas informasi = kekuatan utk bekerja sama dengan pihak luar termasuk penguasaan pasar. Pelayanan publik yg baik ditentukan kualitas manajemen informasi. Manajemen Informasi instansi pemerintah : Unit pengolahan informasi tidak dianggap penting, Tidak terintegrasi dengan unit-unit lain. Pembaharuan sistem manajemen informasi : Siapa membutuhkan data apaunit/pimpinan/pihak luar. Dalam bentuk/format seperti apa ; jenis dan variasi data; klasifikasi; Kapan dipersiapkan ; kapan siap digunakanKualitas SDM ; kemampuan pengelolaan data.5. Fungsi Manajemen Hubungan LuarHubungan luar (masyarakat, NGO, bisnis,dsb) kurang diperhatikan dikarenakan sentralisasi yg berlebihan, orientasi ke pemerintah pusat/atasan (sebagai customer). Tujuan :Network yg sehat dan kepuasan semua stakeholders (masyarakat,LSM, swasta)2.1.4. 2.2. Good Governance dalam Manajemen Sektor PublikSecara umum, Good Governance adalah pemerintahan yang baik. Governance itu sendiri adalah bentuk interaksi antara negara dan masyarakat sipil (Leftwich, 1994; Rhodes , 1997). Dalam versi World Bank, Good Governance adalah suatu penyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Sedangkan Good Governance menurut UNDP adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi stratejik.Seperti telah disebutkan, manajemen sektor publik adalah manajemen atau pengelolaan POAC sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan usaha-usaha untuk memadukan organisasi dengan perubahan lingkungannya dengan cara paling menguntungkan, terutama bagi publik.Sesuai dengan masing-masing kriteria, maka untuk mewujudkan good governance dalam manajemen sektor publik, perlu dibangun kerjasama yang baik antar stakeholder, baik pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam mewujudkan sistem manajemen. Dengan demikian perlu pula pendefinisian masing-masing tanggung jawab serta peran stakeholder dari masing-masing tahapan P-O-A-C.Kolaboratif dan Partisipatif dalam Manajemen Sektor PublikDalam penyelenggaraan pembangunan terdapat pergeseran tipe peran pemerintah. Pada tabel di bawah ini terlihat dalam paradigma baru peran pemerintah sangatlah rendah karena penanganan pembangunan lebih ke arah desentralistik dan kawasan pembangunan diarahkan ke kawasan ekosistem dan fungsional. Sehingga menimbulkan pembangunan yang kolaboratif (Pemerintah dan swasta, pemerintah dan masyarakat, masyarakat dan swasta, antar pemerintah daerah) dan partisipatif.INDIKATORPARADIGMA LAMAPARADIGMA BARU

Dasar Dinamika ManajemenDigerakkan oleh Aturan dan Petunjuk Pelaksanaan (Rule Driven)Di dorong oleh niat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Need Driven)

Sumber InisiatifGagasan Para Pakar dan Perencana PembangunanIssue dan Peluang Pembangunan

Makna DesentralisasiDistribusi Kekuasaan dan Sumber DayaMendekatkan pengambilan keputusan ke Sumber Issue

Penanganan PembangunanSentralistikDesentralistik

Wawasan PembangunanSektoral dan teritorialKawasan ekosistem dan fungsional (Ekoregion)

Perencanaan PembangunanDilandasi oleh hanya Pertimbangan Tekno-ekonomiDilandasi Pertimbangan Tekno-ekonomi, sosio-kultural dan politik

Pengambilan KeputusanMonolitik-Deterministik berdasarkan Analisis RasionalPluralistik Intraktif dipengaruhi aspek Psiko-sosial

Dalam pelaksanaan kolaboratif atau kerjasama, terdapat dimensi kunci dalam kerjasama antar pihak untuk pengembangan kelembagaan yang ditunjukan pada tabel berikut ini.DimensiPerencanaanDimensi PelaksanaanDimensi Keberlanjutan

1Pembagian manfaat, keuntungan, biaya, dan risiko6Perencanaan dan pembuatan keputusan11Peningkatan kapasitas

2Tipe/jenis pelayanan7Aspek hukum/legal12Proses pelaksanaan

3Bentuk penyampaian8Organisasi dan personel

4Teknologi9Pembiayaan

5Pelibatan masyarakat10Pengadaan

Dalam pelaksanaan partisipatif mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2010 tentang bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang yaitu sebagai berikut :Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:A. perencanaan tata ruang;B. pemanfaatan ruang; danC. pengendalian pemanfaatan ruang.Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara:A. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; danB. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:A. masukan mengenai:1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau5. penetapan rencana tata ruang.B. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. (Bentuk-bentuk kerja sama antara lain kerja sama dalam penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan forum konsultasi, serta penyebarluasan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kerja sama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian.)Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:A. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;B. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; (Kerja sama masyarakat dengan Pemerintah/pemerintah daerah antara lain dapat berbentuk public private participation, privatisasi, ruilslag, dan turn key. Dalam kerja sama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan eknik dan/atau keahlian.)C. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;D. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;E. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; danF. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:A. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;B. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;C. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.2.3. Manajemen Strategis PublikManajemen strategis menurut Digman (1989) adalah proses berkelanjutan yang melibatkan usaha-usaha untuk memadukan organisasi dengan perubahan lingkungannya dengan cara paling menguntungkan. Sri Wahyudi (1996:15) mengartikan manajemen strategis sebagai seni dan ilmu dari pembuatan formulasi penerapan (implementing) dan evaluasi (evaluating). Keputusan strategis antar fungsi memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan di masa datang. Tujuan dan sasaran dari manajemen stategis adalah sebagai berikut : Meningkatkan kualitas organisasi Meningkatkan efisiensi dan penggunaan sumber daya Meningkatkan kualitas dan pemantauan kinerja Meningkatkan kualitas pelaporanManajemen strategis sektor publik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : Memiliki perhatian pada jangka panjang dan pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas Kebutuhan akan disiplin dan komitmen dalam implementasinya Adaptasi yang dilakukan bukan adaptasi total, melainkan adaptasi terhadap perubahan internalMenurut Bryson, ada delapan langkah untuk memfasilitasi proses perumusan strategi: 1. Memulai dan menyetujui proses perencanaan strategik1. Identifikasi apa yang menjadi mandat organisasi1. Klarifikasi misi dan nilai-nilai organisasi 1. Menilai lingkungan eksternal (peluang dan ancaman)1. Menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan)1. Identifikasi isu strategik yang sedang dihadapi organisasi1. Perumusan strategi untuk me-manage isu-isu1. Menetapkan visi organisasi untuk masa depan

2.4. Manajemen KonflikManajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin (Ross , 1993) . Proses manajemen konflik perencanaan kota merupakan bagian yang rasional dan bersifat iteratif, artinya bahwa pendekatan model manajemen konflik perencanaan kota secara terus menerus mengalami penyempurnaan sampai mencapai model yang representatif dan ideal. (Minnery ,1980). Manajemen konflik menyediakan alternatif outcome solusi secara non-zero sum game. Terdapat empat kategori utama kerangka struktur konflik perencanaan kota, yaitu konflik perencanaan kota terkait lingkungan, konflik (of) perencanaan kota, konflik (in) perencanaan kota, dan konflik (through) perencanaan kota. Dengan mengikuti tipologi lokasi konflik yang mempengaruhi perencanaan kota maka muncul hal sebagai berikut:1) Konflik perencanaan kota terkait sekitar lingkungan (konflik diluar (over) perencanaan kota). Ada beberapa kategori:a. Dimensi manusia dalam konflik. Perencanaan kota adalah aktivitas manusia yang dibawa keluar oleh manusia dalam pencarian tujuan manusia. Seorang individu yang membawa keluar aktifitasnya dengan subjek konflik yang sama seorang individu terhadap individu lainnya. Dan mereka mengerti secara langsung konsep tentang hubungan antara konflik dan kebiasaan manusia terhadap manusia lainnya.b. Perencanaan kota dalam konteks sosial. Konflik sosial khususnya yang terkait dengan berbagai macam tipe kelas sosial, hal ini penuh dengan pertimbangan yang luas dalam literatur perencanaan kota. Konflik perencanaan kota umumnya hampir sama dengan konflik kelas sosial. Nilai sosial dan nilai konflik, berbeda tiap kelompok sosial, berkelanjutan menjadi aspek fundamental dalam aktifitas perencanaan kota. c. Perencanaan kota dalam konteks bangsa-negara (nation-state). Dalam hal ini telah jelas bahwa terdapat perbedaan dalam pendekatan yang berbeda perencanaan kota di tiap negara. Perbedaan ini menjadi hal yang diutamakan, kombinasi dalam definisi khusunya dengan batas nasional. Walaupun pembatasan ini sangat penting diantara satu bangsa-negara, hal ini memiliki hubungan penting. Hubungan diantara bangsa-negara menjadi perhatian utama dalam teori konflik, dan keberhasilan sumber teori dan ide.2) Konflik yang terkait dengan elemen pembagian perencanaan kota (konflik (in) di perencanaan kota)Konflik diluar sumber daya kota dan wilayah dan khususnya sumber daya berupa lahan. Sumber daya sebagai dasar konflik, aspek yang diutamakan dalam perencanaan kota. Banyak teknik pemecahan konflik yang digunakan oleh perencana kota yang bermaksud mengaplikasikan hal ini berupa sumber daya yang menarik untuk perencana kota. Menyertakan ketidaknyataan sebagai sebuah informasi, lokasi, pergerakan, dan jumlah sebagai hal yang sebaiknya dijadikan pertimbangan fisik sumber daya. Di lokasi dengan sumber daya yang tak nyata, ketersediaan teknik manajemen konflik sedikit berperan.

3) Konflik yang terkait metode, prosedur, atau pembagian perencanaan kota. (conflict of urban planning). Terdapat dua kategori utama yaitu:a. Pertama, bentuk metode yang tidak menggunakan kemungkinan kejadian konflik itu terjadi, khusunya yaitu tujuan konflik yang diakui. Kedua, merancang konflik berhubungan dengan tingkat kelalaian yang lebih tinggi dari pemisahan/ pemindahan. Keluaran yang kreatif sebagai suatu konsep yang antesis atau berlawanan terhadap konflik sebagai suatu elemen estesis, seperti ketidaksesuaian dan pengaturan, pemesanan dan tidak memesan, keselarasan dan persedisihan.b. Konflik politik, perselisihan yang utama dalam ideologi politik, didiskusikan sebagai faktor lingkungan dan menjadi bagian bangsa-negara yang berhubungan dengan perencanaan kota.4) Konflik melalui perencanaan kota, umumnya berupa kepentingan suatu organisasi, konflik yang terkait dengan administrasi ataupun organisasi, potensi perselisihan terjadi antara harapan pekerjaan dan peraturan organisasi dapat terjadi. Konflik diantara organisasi yang terkait dengan kebijakan, dan secara keseluruhan berupa pemasalahan dalam (kelompok, organisasi, individu, pekerja, atau bidang/ dinas-dinas tertentu). Dengan demikian, permasalahan konflik terkait dengan organisasi. Hal ini berupa isu yang terdapat di suatu daerah dan asumsi perbedaan kekuasaan.37 | Manajemen Administrasi dan Pembangunan

2.5. Manajemen PertumbuhanManajemen pertumbuhan adalah penggunaan rencana, kebijakan, otoritas fiskal negara dan pemerintah secara sengaja dan terpadu untuk memengaruhi pola pertumbuhan dan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan yang akan datang. Merupakan konsep komprehensif/menyeluruh, bukan hanya dampak fisik tetapi juga dampak ekonomi dan sosial. Pemerintah mengambil peran utama dalam membentuk kerangka kerja yang terpadu. Sektor privat, masyarakat, dan kelompok-kelompok kepentingan tertentu juga mempunyai peran yang penting. Merujuk kepada teknik pengaturan perundang-undangan. Fokus pada pembatasan pertumbuhan, mengarahkan/ menyalurkannya, atau mengelola dampaknya. Fungsi dari Manajemen Pertumbuhan adalah sebagai berikut : 1. Meminimalkan biaya dan memaksimalkan manfaat kepada individu dan masyarakat2. Mencegah munculnya permasalahan baru akibat dampak dari pertumbuhan3. Mengarahkan/menyalurkan atau mengelola dampak dari pertumbuhanManajemen pertumbuhan memilki beberapa fungsi diantaranya sebagai :1. Regulatory ToolsDimana manajememn pertumbuhan dapat berupa hukum dan peraturan perundang-undangan baik mengenai aturan penataan ruang, aturan lingkungan, maupun mengenai aturan pembangunan. 1. Public Service LocationDimana manajememn pertumbuhan sebagai alat untuk mengarahkan pembangunan melalui penyediaan sarana prasaranan dan utilitas. Contohnya seperti penyediaan infrastruktur tertentu di lokasi tertentu. 1. Revenue ResourcesManajemen perumbuhan sebagai usaha pemerintah sendiri untuk memperluas sumber penerimaan pemerintah dan target pembangunan tipe khusus. Contohnya melalui biaya dampak pembangunan, retribusi, biaya pemakaian, dan lainnya. 1. Government ExpendituresAdanya manajememn pertumbuhan sendiri dapat sebagai alat pengeluaran/pembelanjaan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya pembelian lahan untuk meciptakan greenbelt atau ruang terbuka.

2.6. Konsep AgropolitanMenurut Friedman and Douglas (1976), Agropolitan adalah suatu model pengebangan pertanian yang berupaya mempercepat pembangunan pedesaan berbasis agribisnis serta meningkatkan daya saing produk-produk pertanian yang dihasiklan. Sedangkan menurut Departemen Pertanian (2002), agropolitan adalah kota yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis yang melayani, mendoorng, dan menarik pertumbuhan pertanian di wilayah-wilayahnya.Konsep agropolitan sendiri sebenarnya adalah konsep pembangunan terpadu melalui sektor pertanian. Konsep ini bukan memciptakan sebuah kota berbasis pertanian baru tetapi menjadikan kota di wilayah pertanian pedesaan secara keseluruhan dan juga memodernisasi budaya agraris menjadi budaya industri.Konsep Agropolitan sendiri menurut Anugrah, mencakup beberapa dimensi yang meliputi:a. Pengembangan kota-kota berukuran kecil sampai sedang dengan jumlah penduduk maksimum 600.000 jiwa dan luas maksimum 30.000 hektar (setara dengan kota kabupaten)b. Daerah belakang (yang merupakan daerah perdesaan) dikembangkan berdasarkan konsep perwilayahan komoditas yang menghasilkan satu komoditas/bahan mentah utama dan beberapa komoditas penunjang sesuai dengan kebutuhan.c. Pada daerah pusat pertumbuhan (yang merupakan daerah perkotaan) dibangun agroindustri terkait, yaitu terdiri atas beberapa perusahaan sehingga terdapat kompetisi yang sehatd. Wilayah perdesaan didorong untuk membentuk satuan-satuan usaha yang optimal dan selanjutnya diorganisasikan dalam wadah koperasi, perusahaan kecil dan menengah, dane. Lokasi dan sistem transportasi agroindustri dan pusat pelayanan harus memungkinkan para petani untuk bekerja sebagai pekerja paruh waktu (part time workers)Sedangkan menurut Friedman dan Douglas (1975), konsep dasar pembangunan agropolitan ditujukan untuk:a. Mengubah daerah perdesaan dengan cara memperkenalkan unsur-unsur gaya hidup kota yang telah disesuaikan pada lingkungan perdesaan tertentu. Hal ini berarti tidak lagi mendorong perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan menanam modal di kota, tetapi mendorong mereka untuk tetap tinggal di tempat mereka semula, dengan menanam modal di daerah perdesaan dan dengan demikian merubah tempat permukiman yang sekarang ini untuk dijadikan suatu bentuk campuran yang dinamakan agropolis. Pertentangan abadi antara kota dan desa dalam pembangunan agropolitan dapat diredakan.b. Memperluas hubungan sosial di wilayah perdesaan sampai keluar batas-batas desanya, sehingga terbentuk suatu ruang sosio-ekonomi dan politik yang lebih luas, atau yang disebut dengan agropolitan district. Distrik ini dapat disesuaikan untuk dipakai sebagai dasar satuan tempat permukiman untuk kota-kota besar atau pusat kota-kota, terutaa yang berada di sekitarnya dan yang selalu berkembang.c. Memperkecil keretakan sosial dalam proses pembangunan, memelihara kesatuan keluarga, memperteguh rasa aman, dan memberi kepuasan pribadi dan sosial dalam membangun suatu masyarakat baru.d. Menstabilkan pendapatan desa dan kota, dan memperkecil perbedaan-perbedaannya dengan cara memperbanyak kesempatan kerja yang produktif dan khususnya memadukan kegiatan-kegiatan pertanian dengan kegiatan nonpertanian dalam lingkungan masyarakat yang sama.e. Menggunakan tenaga kerja yang ada secara lebih efektif, dengan mengarahkannya pada usahausaha yang mengembangkan sumberdaya-sumberdaya alam secara sangat luas di tiap-tiap agropolitan district, termasuk peningkatan hasil pertanian, proyek-proyek untuk memelihara dan mengendalikan air, pekerjaan umum di perdesaan, memperluas pemberian jasa-jasa untuk perdesaan dan industri yang berkaitan dengan pertanian.f. Merangkai agropolitan district menjadi jaringan regional, dengan cara membangun dan memperbaiki sarana hubungan antara agropolitan district dan kota-kota besar, serta menempatkan pada daerah (regional) jasa-jasa tertentu dan kegiatan-kegiatan penunjang yang membutuhkan tenaga kerja yang lebih besar dari pada yang terdapat dalam suatu distrik.g. Menyusun suatu pemerintahan dan perencanaan yang sesuai dengan lingkungannya yang dapat mengendalikan pemberian prioritas-prioritas pembangunan dan pelaksanaannya pada penduduk daerahnya. Apa yang dimaksudkan adalah suatu pemerintahan yang memberi wewenang pada agropolitan district untuk mengambil keputusan sendiri.]h. Menyediakan sumber-sumber keuangan untuk membangun agropolitan dengan cara: (1) menanam kembali bagian terbesar dari tabungan setempat di tiap-tiap district, (2) mengadakan sistem bekerja sebagai pengganti pajak bagi semua anggota masyarakat yang telah dewasa, (3) mengalihkan dana pembangunan dari pusat-pusat kota dan kawasan industri khusus untuk pembangunan agropolitan, dan (4) memperbaiki nilai tukar barang-barang yang merugikan antara petani dan penduduk kota agar lebih menguntungkan petani.Sebenarnya dalam pengembangan konsep agropolitan itu sendiri, permasalahan yang akan dihadapi biasanya tidak jauh dari rendahnya mutu SDM, lemahnya posisi tawar petani, belum optimalnya pengelolaan SDA dan kurangnya ketersediaan infrastruktur penunjang. Keberhasilan para petani dalam meningkatkan produksi juga tidak langsung meningkatkan pendapatan petani. Hal ini dikarenakan nilai tambah ekonomi tidak hanya berasal dari usaha tani tetapi juga dari kegiatan off-farmnya. Dalam konsep agropolitan sendiri, segala kegiatan pertanian dari hulu hingga hilir sangat mempengaruhi satu sama lain, maka dari itu konsep Agropolitan menitikberatkan kepada sistem agribisnis.Untuk mencapai hal itu, diperlukan keterlibatan semua pihak diantaranya dengan memberdayakan IKM yang dijalankan oleh masyarakat dalam hal kegiatan pengolahan hasil pertanian setempat, sehingga dapat menghasilkan produk turunan yang bernilai tambah dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri.

BAB IIIGAMBARAN UMUMPada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum mengenai Kawasan Agropolitan Ciwidey yang akan dikembangkan melalui konsep OVOP.1. 2. 3. 3.1. Gambaran Umum Kawasan Agropolitan Ciwidey3 3.1 3.1.1. Batas Administrasi Wilayah dan Batas Fisik KotaPosisi geografis Wilayah PEngembangan Kawasan Agropolitan Ciwidey menurut Peta Rupa Bumi Bakorsurtanal adalah antara 10703130BB 10703130BT dan 70215LU 701800LS. Adapun batas batas wilayah Kawasan Agropolitan Ciwidey adalah sebagai berikut: Sebelah Utara: Kabupaten Bandung Barat Sebelah Timur: Kabupaten Bandung Sebelah Selatan : Kabupaten Cianjur Sebelah Barat: Kabupaten Cianjur

Gambar 3.1Peta Administrasi Kawasan Agropolitan Ciwidey Kabupaten Bandung

Sumber: Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah (Kawasan Agropolitan Ciwidey)

Wilayah Pengembangan Agropolitan Ciwidey memiliki luas wilayah sebesar 40.674,67 Ha, yang terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Rancabali, dan KEcamatan Pasirjambu, dimana terbagi dalam 22 desa. Untuk lebih rinci nama-nama desa tersebut adalah sebagai berikut.a. Kecamatan Ciwidey terdiri atas: Desa Panundaan Desa Ciwidey Desa Panyocokan Desa Lebakmuncang Desa Rawabogo Desa Sukaweningb. Kecamatan Rancabali terdiri atas: Desa Cipelah Desa Sukaresmi Desa Indragiri Desa Patengan Desa Alamendahc. Kecamatan Pasirjambu terdiri atas: Desa Sugihmukti Desa Margamulya Desa Tenjolaya Desa Cisondari Desa Mekarsari Desa Cibodas Desa Mekarsari Desa Cibodas Desa Cukanggenteng Desa Pasirjambu Desa Mekarjambu Desa Cikoneng

Adapun rincian luas wilayah per kelurahan yang ada di Kawasan Agropolitan Ciwidey dapat dilihat pada tabelTabel 3.1Luas Wilayah Desa-desa di Kawasan Agropolitan CiwideyNoKecamatanDesaLuas (Ha)

1.Kecamatan CiwideyCiwideyLebakmuncangNengkelanPanundaanPanyocokanRawabogoSukawening211,7071.672,578442,845314,977408,0681.056,787739,959

2.Kecamatan PasirjambuCibodasCikonengCisondariCukanggentengMargamulyaMekarmajuMekarsariPasirjambuSugihmuktiTenjolaya878,910370,6642.295,583489,908740,205165,7671.822,711246,05610.077,2625.870,584

3.Kecamatan RancabaliAlam EndahCipelahIndragiriPatenganSukaresmi1.296,9384.434,9202.484,2804.640,6741.980,170

Total43.641,552

Sumber: Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan CiwideyDari Tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa Desa Sugihmukti memiliki luas wilayah yang paling besar yaitu 10.077,262 Ha, sedangkan untuk luas wilayah yang paling kecil adalah Desa Mekarmaju yaitu sebesar 165,757 Ha.1. 2. 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. Penggunaan LahanPenggunaan lahan yang terjadi di Ciwidey dipengaruhi oleh faktor alami maupun faktor non alami. Secara alami faktor yang memengaruhi penggunaan lahan Ciwidey antara lain kemiringan tanah, jenis tanah, curah hujan, kandungan air tanah dan sebagainya, sedangkan faktor non alami yang memengaruhi penggunaan lahan yaitu aktivitas yang terjadi di masyarakat, mata pencaharian, jumlah penduduk, dan sebaran penduduk.Penggunaan lahan di wilayah Ciwidey ini di dominasi oleh penggunaan lahan untuk kebun the, yaitu seluas 12.771, Ha atau sebesar 31,4 % dari total luas penggunaan lahan. Kawasan runag terbangun adalah sebesar 4,79% yang digunakan untuk permukiman.

3.1.3. Jumlah dan Persebaran PendudukJumlah penduduk pada ketiga kecamatan yang termasuk kedalam kawasan agropolitan ciwidey pada tahun 2010 terbanyak 199.134 jiwa, dengan jumlah penduduk tertinggi terdapat di Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali yaitu 20.559 jiwa. Sedangkan untuk daerah yang jarang penduduknya terdapat di Desa Indragiri Kecamatan Rancabali yaitu sebanyak 4.044 jiwa.

3.1.4. TopografiTopografi wilayah Ciwidey merupakan daerah dengan topografi relative bergelombang dan sedikit darat. Daerah ini terletak pada ketinggian kurang lebih 100 meter diatas permukaan air laut. Daerah bergelombang dan berombak sebagian besar terdapat di Kecamatan Pasirjambu, yaiut seluas 12749,6 Ha untuk luas wilayah bergelombang.

3.2. Gambaran Umum Desa Alam EndahDesa Alamendah merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Desa ini termasuk kedalam rencana pengembangan kawasan agropolitan Ciwidey. Secara geografis Desa alam endah memiliki batas administrasi sebagai berikut: Sebelah Utara: Desa Panundaan Sebelah Selatan : Desa Patengan Sebelah Barat: Desa Lebakmuncang Sebelah Timur: Desa Sugih MuktiSecara umum keadaan iklim di Desa Alam Endah merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian 1.550 mdpl dan memiliki bentang wilayah berbukit. Suhu rata-rata di wilayah ini berkisar antara 190 c sampai dengan 200 c, sedangkan curah hujan tahunan 2.150 mm/th dengan jumlah bulan hujan selama 6 bulan hujan.Desa Alamendah merupakan desa terluas di Kecamatan Rancabali. Dalam dokumen Masterplan Pembangunan Kawasan Agropolitan Ciwidey 2008-2012, Desa Alamendah memiliki luas lahan sebesar 1.296,938 Ha. Selain itu, Desa Alamendah juga memiliki jumlah penduduk terbanyak diantara ketiga Kecamatan yang termasuk kedalam kawasan agropolitan Ciwidey dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagai petani.3.3. Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Kawasan Agropolitan Ciwidey 2008-2012 Kegiatan pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Bandung diperlukan sebagai dasar perencanaan pembangunan pertanian, khususnya menyangkut keterpaduan kegiatan pembangun infrastruktur yang mendukung terhadap peningkatan produksi pertanian agar memiliki daya saing dan bernilai jual tinggi. Penyusunan Masterplan kawasan agropolitan pada kawasan agribisnis merupakan program pembangunan ekonomi berbasi spertanian yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan berkelanjutan dan terdesentralisasi yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.Pengembangan Kawasan Agropolitan Ciwidey diharapkan dapat menwujudkan Keberimbanagn pembangunan per kawasan dan pembangunan perdesaan yang berbasis pertanian. Hasil masterplan tersebut diharapkan dapat menjadi arahan bagi penyelenggara pengembangan agribisnis secara menyeluruh dan terpadu yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, dan kebutuhan nyata serta dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat tumbuh dan berkembang.

BAB IVANALISISPada bab ini dijelaskan mengenai pembahasan hasil penelitian dan analisis terkait pengoptimalan Kawasan Agropolitan Ciwidey melalui pengembangan OVOP dengan manajemen administrasi pembangunan.1. 2. 3. 4. 4.1. Identifikasi Persoalan dan Hasil Penelitian 4.1.1. Pengembangan OVOP di Kawasan Agropolitan Ciwidey Dalam sebuah laporan penelitian dengan judul Pengoptimalan Kawasan Agropolitan Ciwidey Melalui Pengembangan OVOP (One Village One Product) dengan studi kasus yaitu komoditas strawberry di Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung dijelaskan bahwa Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam proyek penerapan OVOP (One Village One Product) yang dicanangkan oleh Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dalam RPJMD Kabupaten Banung 2011-2015 yang memuat rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bandung, dapat diketahui bahwa komoditas OVOP di Kawasan Agropolitan Ciwidey yang dikembangkan adalah strawberry di Wilayah Pasirjambu, Ciwidey dan Rancabali. Dalam penelitian tersebut dijelaskan, Kawasan Agropolitan Ciwidey memiliki potensi besar dalam sisi permintaan maupun penawaran holtikultura, khususnya strawberry yang merupakan komoditas unggulan dari Desa Alamendah Kecamatan Rancabali. Namun demikian, meskipun memiliki potensi yang besar tapi masih sulit untuk dikembangkan karena pengusahanya masih bersifat dispersal, belum ada keterkaitan fungsional yang harmonis antara setiap kegiatan agribisnis yang satu dengan yang lain, sehingga respon pasar tidak dapat ditangani dengan cepat. Petani holtikultura di Kawasan Agropolitan Ciwidey hanya berfokus pada aspek budidaya dan mengalami hambatan di permodalan sehingga industri masukan dan hasil produksinya dikuasai oleh pedagang sarana produk pertanian dan pedagang besar. Pembahasan pada penelitian tersebut mencakup kelayakan komoditas strawberry melalui OVOP, pengembangan OVOP di Kawasan Agropolitan Ciwidey, peran kebijakan Pemerintah Daerah setempat dan instansi atau sektor lainnya yang terkait dengan pengembangan OVOP dan kesiapan Kawasan Agropolitan Ciwidey dalam mengembangkan konsep OVOP. Hasil penelitian yang diperoleh, komoditas strawberry layak untuk dikembangkan melalui konsep OVOP. Hal tersebut diperoleh dari B/C ratio-nya yang menempati urutan pertamadan juga memiliki nilai yang cukup tinggi pada industri hasil olahan strawberry. Beberapa faktor yang mendukung dalam pengembangan komoditas strawberry di Desa Alamendah adalah sebagai berikut :1. Ketersediaan lahan di Desa Alamendah untuk budidaya strawberry;2. Karakteristik lahan yang cocok untuk budidaya strawberry;3. Kondisi cuaca;4. Strawberry merupakan salah satu produk unggulan dari Desa Alamendah;5. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM);6. Masyarakat sudah mengenal cara membudidayakan strawberry;7. Banyak warga yang memanfaatkan lahan di pekarangan rumahnya untuk budidaya strawberry selain di lahan yang memang khusus untuk kebun strawberry;8. Pengolahan strawberry sudah mulai diarahkan pada industri kecil yang dijalankan oleh warga, sehingga dapat menggerakan roda perekonomian Desa Alamendah;9. Dukungan dari aparat desa setempat.Terdapat beberapa permasalahan pada setiap jenis komoditas unggulan di Kawasan Agropolitan Ciwidey diantaranya :1. Lemahnya permodalan di masyarakat;2. Kurangnya infrastruktur pendukung industri;3. Kurangnya bahan baku (bibit, bahan baku, pakan);4. Kurangnya lahan dan kepemilikan usaha;5. Kualitas bahan baku rendah;6. Harga saprotan mahal;7. Banyaknya hama dan penyakit;8. Kurangnya pengetahuan masyarakat;9. Ketidak pastian pemasaran;10. Kurangnya perhatian dan peran pemerintah;11. Lemahnya kelembagaan usaha di masyarakat;12. Masalah sosial;13. Masalah lingkungan.

Masih banyak anggota masyarakat Desa Alamendah, termasuk juga para aparat desa serta para pelaku usaha agribisnis belum mengetahui terkait adanya Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Kawasan Agropolitan Ciwidey 2008-2012. Begitupula dengan konsep OVOP belum terlalu dikenal oleh masyarakat Desa Alamendah serta masyarakat di Kawasan Agropolitan Ciwidey. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai konsep OVOP. Selain itu, belum terstrukturnya daerah-daerah di Kawasan Agropolitan Ciwidey sebagai pendukung dalam konsep OVOP.Saat ini wilayah-wilayah yang termasuk ke dalam Kawasan Agropolitan Ciwidey masih terus berupaya untuk meningkatkan kapasitasnya guna pengimplementasian OVOP. Kendala-kendala yang dihadapi ketika mencoba untuk mengimplementasikan konsep OVOP bagi komoditas strawberry di Desa Alamendah diantaranya : 1. Areal lahan pertanian yang digunakan masyarakat masih banyak menggunakan sistem tumpangsari dengan palawija, sehingga hasilnya kurang optimal;2. Jenis-jenis pelatihan yang diberikan oleh pemerintah seringkali tidak tepat sasaran, misalkan kelompok petani strawberry diberi pelatihan mengenai tembakau; 3. Dukungan infrastruktur yang belum memadai, misalnya jalan yang merupakan jalur transportasi pemasaran komoditas strawberry ini.4. Keberadaan kelompok tani dan kelompok usaha tani yang semakin berkurang, dari semula lima kelompok, kini hanya tinggal dua kelompok yang masih aktif sehingga perlu diadakan restrukturisasi kelompok;5. Kebiasaan para petani strawberry dalam skala kecil ketika harga sayuran naik, maka mereka beralih menanam sayuran, namun begitu pula sebaliknya.6. Industri olahan strawberry yang berupa industri kecil dan menengah masih belum optimal;7. Pendampingan terhadap pelaku agribisnis strawberry masih dirasakan kurang;8. Aksesbilitas modal membutuhkan agunan yang dirasa terlalu besar bagi masyarakat petani maupun pelaku IKM strawberry.9. Belum dapat memenuhi permintaan pasar, terutama untuk pasar menengah ke atas dengan standar kualitas yang di atas rata-rata sehingga memerlukan biaya produksi lebih tinggi.Potensi yang dimiliki oleh Desa Alamendah yaitu potensi wisata, akan tetapi Desa Alamendah belum pernah mendapat bagi hasil dari kawasan-kawasan wisata yang terdapat di daerahnya. Hal tersebut dikarenakan pihak desa tidak diperbolehkan ikut mengelola wisata yang terdapat di daerahnya. Dalam kasus ini, sudah terdapat rencana pembuatan terminal transit untuk membangkitkan kehidupan perekonomian di wilayah ini, serta dapat membuka pasar baru bagi produk strawberry yang dihasilkan.

1. 2. 3. 4. 4.1. 4.1.1. 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. Peran Kebijakan Pemerintah Daerah Setempat dan Instansi atau Sektor Lainnya yang Terkait dengan Pengembangan OVOPVisi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2010-2015 yaitu Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan. Salah satu misi yang terkandung didalamnya adalah meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing. Misi tersebut merupakan misi ke 6 dan salah satunya dilakukan melalui penerapan konsep OVOP. Penyusunan Masterplan Kawasan Agropolitan Ciwidey diarahkan pada : keberimbangan pembangunan per kawasan, dan pembangunan perdesaan berbasis pertanian. Penyusunan masterplan ini mengacu pada :1. UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang;2. RPJMD Kabupaten Bandung 2005-2010;3. RTRWKabupaten Bandung 2007-20264. RDTR Kota Ciwidey 2004-20145. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Bandung 2004-2009.Pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten Bandung diprioritaskan pada kawasan pertanian yang berpotensi menjadi kawasan agropolitan,melalui kegiatan :1. Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis agar mampu meningkatkan produksi, produktivitas komoditi pertanian serta produk-produk olahan pertanian yang dilakukan dengan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang efisien dan menguntungkan serta berwawasan lingkungan;2. Penguatan kelembagaan petani;3. Pengembangan kelembagaan sistem agribisnis (penyedia agroinput, pengolahan hasil, pemasaran dan penyedia jasa);4. Pengembangan kelembagaan penyuluh pembangunan terpadu;5. Pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi;6. Peningkatan sarana dan prasarana umum;7. Peningkatan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial.4.2. Analisis Pengoptimalan Kawasan Agropolitan Ciwidey Melalui Pengembangan OVOP (One Village One Product) dan Manajemen Administrasi PembangunanUntuk melaksanakan atau mengoptimalkan konsep OVOP di Kawasan Agropolitan Ciwidey dengan melihat potensi dan kendala yang telah dijelaskan, manajemen administrasi pembangunan merupakan alat untuk pengimplementasikan kebijakan publik salah satunya konsep OVOP di Kawasan Agropolitan Ciwidey. Dalam manajemen sektor publik terdapat perangkat utama yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengontrolan (Planning, Organizing, Actuating dan Controlling). Dalam pengimplementasian atau agar konsep OVOP (konsep pembangunan) dapat terlaksana diperlukan tahapan-tahapan berikut:1) Perencanaan Dalam pengimplementasian OVOP perlu dilakukan perencanaan yang mencakup :1) Tinjauan keadaan (review) : tinjauan sebelum memulai suatu rencana maupun tinjauan terhadap pelaksanaan rencana sebelumnya. 2) Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana (forecasting) : dibutuhkan berbagai informasi untuk mengetahui kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. (Informasi yang diperlukan dapat berupa data statistik dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.). Hasil penelitian pengoptimalan potensi Kawasan Agropolitan Ciwidey melalui pengembangan OVOP dapat dijadikan sebagai informasi untuk rencana pembangunan berikutnya.3) penetapan tujuan rencana (plan objectives) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana (pengembangan OVOP di Kawasan Agropolitan Ciwidey)4) mengidentifikasi kebijakan (policy) yang perlu dilakukan. Operasionalisasi unsur ini perlu didasarkan pada pilihan alternatif terbaik dan skala prioritas.5) pengambilan keputusan (decision making) sebagai persetujuan atas suatu rencana.

Dalam tahapan ini diperlukan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Konsep OVOP di Kawasan Agropolitan Ciwidey ini untuk dapat terlaksana dengan berebagai potensi dan kendala yang telah dipaparkan setidaknya termuat dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Bandung :1) RPJPD2) RPJMD3) Renstra SKPD4) RKPD5) Renja SKPD

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa konsep OVOP ini merupakan konsep yang dicanangkan oleh Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan dalam RPJMD Kabupaten Banung 2011-2015 yang memuat rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bandung.Dalam perumusan rencana pembangunan yang nantinya konsep OVOP ini dapat termuat dalam rencana pembangunan tersebut diperlukan manajemen strategis untuk publik. Manajemen strategis untuk publik yaitu sebagai berikut :1. Penetapan visi, misi dan tujuan;2. Analisis faktor internal dan eksternal untuk penentuan strategi, kebijakan, program, kegiatan berdasarkan tujuan yang telah dibuat.3. Pembentukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. (Konsep OVOP ini dapat menjadi salah satu program atau kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung)4. Membuat anggaran5. PelaksanaanSetelah konsep OVOP di Kawasan Agropolitan ini termuat dalam program atau kegiatan pembangunan, akan berpeluang besar untuk terlaksananya konsep ini.

2) PengorganisasianUntuk mencapai tujuan rencana pembangunan daerah salah satunya dapat terlaksananya program atau kegiatan pembangunan daerah diperlukan pengorganisasian seluruh sumber baik SDM maupun non-SDM. Dalam pengorganisasian ini program-program pembangunan yang telah dibuat dapat dibagi lagi berdasarkan sektor-sektor tertentu dan dalam tahap ini dilakukan juga pembuatan anggaran untuk setiap program. Konsep OVOP di Kawasan Agropolitan Ciwidey ini dapat terlaksana dengan pengorganisasian yang baik seperti adanya penanggung jawab dalam program ini dari pihak pemerintah, adanya pemantau dari pelaksanaan program ini dan penganggaran yang baik.3) PelaksanaanDalam pelaksanaan rencana pembangunan salah satunya konsep OVOP di Kawasan Agropolitan Ciwidey ini dapat dilaksanakan melaui kerjasama antar pemangku kepentingan seperti pemeritah dan masyarakat, masyarakat dan swasta atau pemerintah dan swasta. Dalam pelaksanaan konsep OVOP ini dengan mempertimbangkan kendala-kendala yang dihadapi seperti Kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya perhatian dan peran pemerintah, kurangnya infrastruktur pendukung industri, keberadaan kelompok tani dan kelompok usaha tani yang semakin berkurang, dari semula lima kelompok, kini hanya tinggal dua kelompok yang masih aktif sehingga perlu diadakan restrukturisasi kelompok diperlukan kerjasama antara pemerintah seperti pemberdayaan masyarakat, keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan konsep OVOP ini di Kawasan Agropolitan Ciwidey. Sehingga pemerintah secara tidak langsung dapat mensosialisakan program ini. Selain itu diperlukan kerjasama antara masyarakat dan swasta dengan memperhatikan kendala-kendala sebagai berikut :1. Lemahnya permodalan di masyarakat;2. Kurangnya bahan baku (bibit, bahan baku, pakan);3. Kurangnya lahan dan kepemilikan usaha;4. Kualitas bahan baku rendah;5. Harga saprotan mahal;6. Banyaknya hama dan penyakit;7. Ketidak pastian pemasaran;8. Lemahnya kelembagaan usaha di masyarakat;9. Industri olahan strawberry yang berupa industri kecil dan menengah masih belum optimal;10. Pendampingan terhadap pelaku agribisnis strawberry masih dirasakan kurang;11. Aksesbilitas modal membutuhkan agunan yang dirasa terlalu besar bagi masyarakat petani maupun pelaku IKM strawberry.12. Belum dapat memenuhi permintaan pasar, terutama untuk pasar menengah ke atas dengan standar kualitas yang di atas rata-rata sehingga memerlukan biaya produksi lebih tinggi.

Kerjasama yang dilakukan antara masyarakat dan swasta seperti peminjaman modal dan pegadaian. Peminjaman modal dilakukan oleh Lembaga Keuangan baik bentuk bank maupun non bank seperti koperasi dan pegadaian. Lembaga ini berfungsi menghimpun dana masyarakat secara langsung atau tidak untuk kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat seperti memberikan modal pada usaha mikro, kecil dan menengah. Contoh : KUM (Kredit Usaha Mikro) di Bank Mandiri, pinjam modal di koperasi. Selain itu, dapat juga dalam pembentukan home industry dan lembaga keuangan setempat (di Ciwidey) untuk memudahkan dalam pelaksanaan OVOP. 4) PengontrolanPengontrolan meupakan tindakan kolektif, dimana terdapat proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan mengambil langkah atas evaluasi. Tahap evaluasi, terdapat 3 jenis evaluasi yaitu : Evaluasi ketika akhir pelaksanaan pembangunan (Ex-Post). Evaluasi ketika sedang berjalan dalam proses pembangunan (On-Going). Evaluasi ketika akan dilaksanakan program pembangunan (Ex-Ante). Dalam pelaksanaan konsep OVOP ini diperlukan ketiga jenis evaluasi tersebut ketika akan dilaksanakan program ini (untuk melihat efektif atau tidak, mudah atau tidak untuk dilaksanakan, kendala-kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan program ini dan langkah untuk mengatasi kendala tersebut seperti apa); ketika sedang proses penerapan konsep OVOP ini di Kawasan Agropolitan Ciwidey (Apakah program ini terlaksana sesuai dengan harapan atau tidak, kendala-kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan konsep ini dan langkah ke depannya atas kendala tersebut agar program ini dapat terlaksana dengan sesuai harapan dan tujuan yang dibuat); ketika akhir pelaksanaan program ini (Program yang sudah dilaksanakan, apakah sesuai dengan tujuan yang dibuat dan mencapai tujuan serta indikator yang telah dibuat, evaluasi terhadap program ini untuk pelaksanaan program selanjutnya).

Potensi yang dimiliki oleh Desa Alamendah yaitu potensi wisata, akan tetapi Desa Alamendah belum pernah mendapat bagi hasil dari kawasan-kawasan wisata yang terdapat di daerahnya. Hal tersebut dikarenakan pihak desa tidak diperbolehkan ikut mengelola wisata yang terdapat di daerahnya. Dalam kasus ini, aktor yang terlibat yaitu pemilik wisata di sekitar Desa Alamendah, pemerintah desa dan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat dilakukan pembangunan wisata berbasiskan masyarakat atau melalui usulan yang telah dibuat yaitu pembuatan terminal transit untuk membangkitkan kehidupan perekonomian di wilayah ini, serta dapat membuka pasar baru bagi produk strawberry yang dihasilkan. Dalam pelaksanaan OVOP di Kawasan Agropolitan Ciwidey ini, agar pelaksanaan konsep dan program ini dapat berkelanjutan dengan mempertimbangkan pertumbuhan di masa yang akan datang baik pertumbuhan penduduk maupun pembangunan serta melihat pula adanya pariwisata di sekitar Kawasan Agropolitan Ciwidey tersebut yang akan berdampak terhadap lingkungan berupa adanya alih fungsi lahan, sosial berupa masyarakat yang dirugikan dengan adanya pariwisata tersebut, dan ekonomi yang akan cenderung menguntungkan kalangan-kalangan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, agar konsep OVOP di Kawasan Agropolitan Ciwidey ini akan terus berlanjut dan mensejahterakan masyarakat sekitar diperlukan alat untuk mengontrol pertumbuhan tersebut, seperti regulatory tools, public service location, revenue resources, government expenditures. Manajemen pertumbuhan pada pelaksanaan konsep OVOP di Kawasan Agropolitan Ciwidey ini dilakukan melalui :1. Regulatory tools (Penggunaan aturan penataan ruang, aturan lingkungan dan pembangunan)Untuk pelaksanaan konsep OVOP yang berkelanjutan harus ditunjang dengan adanya aturan penataan ruang yang mengarahkan kepada terlindungnya kawasan agropolitan dari alih fungsi lahan dan aturan yang dapat mengikat hal tersebut.2. Public Service Location (Penggunaan layanan publik untuk mengarahkan pembangunan)Melalui alat manajemen pembangunan ini, pemerintah dalam membuat infrastruktur penunjang program ini dan mengarahkan pembangunannya melalui peletakan lokasi infrastruktur untuk menunjang program ini agar berlanjut.Untuk mengatasi hal-hal berikut : Areal lahan pertanian yang digunakan masyarakat masih banyak menggunakan sistem tumpangsari dengan palawija, sehingga hasilnya kurang optimal; Kebiasaan para petani strawberry dalam skala kecil ketika harga sayuran naik, maka mereka beralih menanam sayuran, namun begitu pula sebaliknya.Pemerintah setempat harus berperan aktif dalam hal ini, seperti kebijakan harga dan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat melalui pemberian insentif untuk penggunaan lahan secar khusus (strawberry saja tanpa tanaman lain).

BAB VKESIMPULAN DAN REKOMENDASIPada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan penulis dan rekomendasi terhadap hasil penelitian yang diambil dari suatu sumber. 5. 5.1. KesimpulanKesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan terkait perwujudan optimalisasi Kawasan Agropolitan melalui OVOP yaitu dari sisi manajemen sektor publik diperlukan tahapan-tahapan seperti yang biasanya dilakukan dalam proses manajemen untuk mewujudkan pembangunan Kawasan Agropolitan melalui konsep OVOP diantaranya tahap perencanaan baik perencaan untuk membuat konsep OVOP tersebut mupun perencanaan untuk pelaksanaan pembangunannya; tahap pengorganisasian baik pengorganisasian sumberdaya alam maupun manusia atau lainnya seperti pembiayaan; tahap pelaksanaan; dan tahap evaluasi baik sebelum, sedang, dan sesudah pelaksanaan pembangunan. Dari sisi manajemen strategis publik, perlu dilakukannya manajemen strategis agar pelaksanaan pembangunan Kawasan Agropolitan melalui konsep OVOP dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi eksisting sehingga dalam pelaksanaannya lebih mudah untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut. Tahapan yang dilakukan sebagaimana yang telah dijelaskan yaitu mulai dari analisis internal dan eksternal sesuai dengan visi, misi dan tujuan kemudian pembentukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. (Konsep OVOP ini dapat menjadi salah satu program atau kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung); Membuat anggaran dan Pelaksanaan. Dari sisi manajemen konflik dan manjemen pertumbuhan, terdapat solusi untuk mengatasi salah satu persoalan di Kawasan Agropolitan Ciwidey yaitu belum pernah mendapat bagi hasil dari kawasan-kawasan wisata yang terdapat di daerahnya. Solusi dalam mengatasi hal tersebut, dapat dilakukan pembangunan wisata berbasiskan masyarakat atau melalui usulan yang telah dibuat yaitu pembuatan terminal transit untuk membangkitkan kehidupan perekonomian di wilayah ini, serta dapat membuka pasar baru bagi produk strawberry yang dihasilkan. Selain itu, ketika terjadi persoalan pertumbuhan pembangunan yang tidak terkendali diperlukan alat untuk mengatasi persoalan tersebut yaitu regulatory tools dan public service location. Dalam mewujudkan good governance dalam pembanguan dan manajemen administrasi pembangunan pada perwujudan optimalisasi Kawasan Agropolitan melalui konsep OVOP perlu adanya kerjasama antara pemangku kepentingan yang terkait yaitu pemerintah dan masyarakat, masyarakat dan swasta sehingga lebih mudah untuk mewujudkan pembangunan tersebut. 5.2. RekomendasiRekomendasi yang penulis ajukan dari hasil analisis ini diantaranya :1. Diperlukan tahapan manajemen administrasi pembangunan untuk mewujudkan pembangunan Kawasan Agropolitan melalui konsep OVOP (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan)2. Diperlukan manajemen strategis untuk mewujudkan pembangunan Kawasan Agropolitan melalui konsep OVOP.3. Sebaiknya adanya kerjasama antara pemerintah dan swasta serta swasta dan masyarakaat untuk mewujudkan Kawasan Agropolitan melalui konsep OVOP.4. Untuk mewujudkan Kawasan Agropolitan melalui konsep OVOP yang berkelanjutan sebaiknya menggunakan regulatory tools dan public service location.

3.2 3.3