Upload
abyan-juang
View
88.466
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
sistem hukum dan peradilan nasional
Citation preview
PRESENTASI PKn. BAB . 2, kelas X
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
SMAN 55 JAKARTA
Oleh :Drs.SUPARNO
SIKAP POSITIF TERHADAP SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SIKAP POSITIF TERHADAP SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
Disajikan Oleh :Drs. Suparno
PANCASILA,UUD 1945
Sikap Positif Terhadap
Sistem Hukum dan Peradilan
Nasional
Pengertian Sistem Hukum dan Peradilan
Nasional
Peranan Lembaga-Lembaga Peradilan
Sikap yang Sesuai dengan
Ketentuan Hukum yang
Berlaku
Upaya Pemberantasan
Korupsi di Indonesia
Peran Serta dalam Upaya
Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Bagan Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
Pengertian Sistem Hukum dan
Peradilan Nasional
Pengertian Sistem Hukum
Pengertian Penggolongan
Hukum
Pengertian Peradilan Nasional
back
Lanjutan Bagan Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional…
Membahas
Peranan Lembaga-Lembaga Peradilan
Alat Penegak Hukum
Macam-Macam Peradilan di Indonesia
Peranan Lembaga-Lembaga Peradilan
back
Lanjutan Bagan Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional…
Membahas
Sikap yang Sesuai dengan Ketentuan
Hukum yang Berlaku
Landasan Hukum
Sumber Hukum Berdasarkan
Ketetapan MPR No. III/MPR/2000
Kesadaran Warga Negara Indonesia
Norma Hukum dalam Lingkungan
Sekolah dan Masyarakat serta dalam Keluarga
back
Lanjutan Bagan Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional…
Membahas
Upaya Pemberantasan
Korupsi di Indonesia
Pengertian Korupsi
Penyebab Korupsi
Korupsi di Indonesia
Upaya Pemberantasan
Korupsi
back
Lanjutan Bagan Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional…
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di
Indonesia
Peran serta Masyarakat dalam UU No. 31 Tahun
1999 tentang pemberantasan Tindakan
Pidana Korupsi
Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat
back
Lanjutan Bagan Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional…
Membahas
PENGERTIAN SISTEM• SISTEM ADALAH: PERANGKAT
UNSUR YANG SALING BERKAITAN SEHINGGA MEMBENTUK SATU TOTALITAS.
PENGERTIAN HUKUM
• HUKUM: PERATURAN ATAU TATA TERTIB YANG MEMPUNYAI SIFAT MEMAKSA, MENGIKAT, DAN MENGATUR HUBUNGAN MANUSIA DAN MANUSIA LAINNYA DALAM MASYARAKAT DENGAN TUJUAN MENJAMIN KEADILAN DALAM PERGAULAN HIDUP DALAM BERMASYARAKAT, BERSUMBER NEGARA, PEMERINTAH.
Pengertian Sistem HukumSistem Hukum adalah keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum di Indonesia.
back
Pengertian Penggolongan Hukum
a. Pengertian Hukum menurut para Ahli :1. Kamus Besar Bahasa Indonesia2. Prof. E. M. Meyers3. Leon Duguit4. Immanuel Kant5. Drs. E. Utrecht, S.H
back
Penggolongan hukum menurut Prof. Dr. C.S.T. Kansil, S.H.
• A.MENURUT SUMBER: • 1. HUKUM UU• 2. HUKUM KEBIASAAN• 3. HUKUM TRAKTAT• 4. HUKUM JURISPRODENSI
B. MENURUT BENTUKNYA
• 1. HUKUM TERTULIS• -DIKODIFIKASIKAN• -TIDAK DIKODIFIKASIKAN
• 2. HUKUM TIDAK TERTULIS
C. MENURUT TEMPAT BERLAKUKAN
• 1. HUKUM NASIONAL• 2. HUKUM INTERNASIONAL• 3. HUKUM ASING• 4. HUKUM GEREJA
D . MENURUT WAKTU BERLAKUNYA
1. IUS CONSTITUTUM/ HUKUM POSITIF(HUKUM YANG BERLAKU SEKARANG)
2. IUS CONSTITUENDUM (BERLAKU YANG AKAN DATANG)
3. HUKUM ASASI (HUKUM ALAM) HUKUM DUNIAWI
E. HUKUM MENURUT CARA MEMPERTAHANKAN
1. HUKUM MATERIAL (BERUPA PERATURAN – PERATURAN)
2. HUKUM FORMAL (HUKUM YANG MENGATUR BAGAI MANA CARA MELAKSANAKAN)
F. MENURUT SIFATNYA
• 1. HUKUM YANG MEMAKSA
• 2. HUKUM YANG MENGATUR
H. MENURUT ISINYA
• 1 . HUKUM PRIVAT(HUKUM SIPIL)
• 2 . HUKUM PUBLIK(HUKUM NEGARA)
G. HUKUM MENURUT WUJUDNYA
• 1. HUKUM OBYEKTIF(BERLAKU UMUM)
• 2. HUKUM SUBYEKTIF(TIBUL DARI HUKUM OBYEKTIF BERLAKU TERHADAP SESEORANG TERTENTU, HUKUM INI JARANG DIGUNAKAN)
H. HUKUM MENURUT ISINYA
1. HUKUM PRIVAT(HUKUM SIFIL) 2. HUKUM PUBLIK(HUKUM
NEGARA)
Pengertian Peradilan Nasional
Peradilan Nasional adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan yang bersifat atau segala sesuatu mengenai perkara pengadilan yang meliputi suatu bangsa, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia.
back
Alat Penegak Hukum
Alat Penegak Hukum terbagi 3 yakni :
1. Polisi2. Kejaksaan3. Kehakiman
back
Polisi sebagai penegak hukum
Polisi penegak hukum
Sidang di pengadilan
Contoh memutuskan dlm. pengadilan
Polisi
Kepolisian adalah alat negara yang mempunyai peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.
back
Kejaksaan
Kejaksaan adalah alat negara sebagai penegak hukum yang juga berperan sebagai penuntut umum dalam perkara pidana.
back
Contoh jaksa
Kehakiman
Kekuasaan Kehakiman diatur pasal 24 UUD 1945.Pasal 24 ayat 2 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh makhamah agung, peradilan yang ada di bawahnya adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata uasaha negara, dan makhamah konstitusi.
back
Pengadilan di kehakiman
PELAJARAN MULOK SMAN 55 JAKARTA
PELAJARAN MULOK SMAN 55 JAKARTA
GURU MENGAJAR
Macam-Macam Peradilan di Indonesia
Ketentuan pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman badan peradilan yang ada di bawah makhkamah agung meliputi :
a. Peradilan Umum adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, termasuk peradilan umum :
Pengadilan Negeri (berada di daerah tingkat II) Pengadilan Tinggi (berada di daerah tingkat I) Makhamah Agung (berada di seluruh Indonesia)
Lanjutan Macam-Macam Peradilan di Indonesia…
b. Peradilan Agama diatur UU No. 7 Tahun 1989 merupakan pengadilan bagi orang-orang islam dalam perkara nikah, talak, dan rujuk. Bagi nonislam ditangani olah pengadilan umum.
c. Pengadilan tata usaha negara (administrasi negara) mengadili masalah-masalah ketata usahaan atau keadministrasian.
d. Pengadilan Militer terdiri dari : Makhamah Militer Makhamah Militer Tinggi Makhkamah Agung
back
Peranan Lembaga-Lembaga Peadilan
Sesuai ketentuan negara hukum adalah semua warga negara tanpa kecuali harus tunduk dan patuh pada hukum maka siapapun yang melanggar hukum harus di hukum sesuai kesalahannya serta tidak ada orang yang kebal hukum (termasuk lembaga-lembaga hukum).
Landasan Hukum
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 24 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28I ayat 1, dan pasal 28I ayat 5.
Sumber Hukum Berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000
Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 dikatakan sumber hukum dasar nasional adalah pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945
TAP MPR No. III/MPR/2000 dan UU No. 10 Tahun 2004
No. Tap MPRSNo. XX/MPRS/1966
Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 UU No. 10 Tahun 2004
1.2.3.4.5.6.
UUD 1945Ketetapan MPRUU/PerpuPereturan PemerintahKeputusan PresidenPereturan-peraturan Pelaksana lainnya seperti :a. Peraturan Mentrib. Intruksi Mentri, dll.
1. UUD 19452. Ketetapan MPR3. UU4. Perpu5. Peraturan
Pemerintah6. Keputusan Presiden7. Pereturan Daerah
1. UUD 19452. UU/Perpu3. Peraturan Pemerintah4. Perpres5. Perda
Kesadaran Hukum Warga Negara Indonesia
3 Prinsip kesadaran hukum yaitu :a. Pengakuan dan perlindungan HAM
dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural, dan pendidikan.
b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
c. Legalitas hukum dalam segala bentuknya.
KESADARAN HUKUM WARGA NEGARA INDONESIA
• A. PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAM.• B .PERADILAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK.• C. LEGALITAS HUKUM DALAM SEGALA BENTUK
USAHA PEMERINTAH MENINGKATKAN KESADARAN HUKAM:
• A. MENGEMBANGKAN BUDAYA HUKUM
• B. MENATA SISTEM HUKUM NASIONAL
• C. MENEGAKKAN HUKUM SECARA KONSISTEN
• D. MELANJUDKAN RATIFIKASI KONVENSI INTER- NASIONAL • E. MENINGKATKAN INTEGRITAS MORAL PENEGAK HUKUM
• F. MEWUJUTKAN LEMBAGA PERADILAN YANG MANDIRI
Norma - norma dalam Lingkungan Keluarga, Sekolah, Masyarakat, Negara, Pemerintah.
yang realitas saat ini
• A. Contoh dikeluarga ?(5 contoh norma)• B. Contoh disekolah ?(5 contoh norma)• C. Contoh dimasyarakat?(5 contoh norma)• D. Contoh dinegara ?(5 contoh norma)• E. Contoh di Pemerintah?(5 contoh norma)Dikerjakan di buku catatan PKn
• SETIAP
Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
• Pengertian Korupsi menurut kamus besar bahasa Indonesia korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
• Menurut Sam Santoso : ….• Secara etimilogis : ….• Dalam konteks politik : ….• Menurut UU RI No. 31 tahun 1999 : korupsi adalah
setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Penyebab Korupsi
Korupsi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :a. Nafsub. Jiwa Pancasila yang belum mantap di setiap warga
negara Indonesiac. Pengawasan yang belum mewadaid. Mental dan rasa keagaman yang rendahe. Gaji atau pendapatan yang rendahf. Dorongan keluargag. Rasa malu yang rendahh. Kesadaran hukum yang rendah
Korupsi di Indonesia
• A. Asal mula korupsi: • Adanya seorang pemimpin dalam
menjalankan kekuasaan kurang berpedoman: • a. Fatonah(cerdas)• b. Sidik(jujur)• C. Amanah(yang harus disampaikan)• D. Tabliegh(transparan)
Upaya Pemberantasan Korupsi
• Usaha yang dilakukan Pemerintah dalam memberantas korupsi :
a. Mengefektifkan lembaga penegak hukum, polisi, kejaksaan, peradilan.
b. UU RI No. 20 Tahun 2001c. Melindungi masyarakat yang menggunakan haknyad. Memberi penghargaan kepada anggota masyarakat yang
telah berjasa membantu upaya pencagahan, pemberantasan, atau pengungkapan
e. UU RI No. 30 Tahu 2002 tentang KPK f. Mengefektifkan pelajaran PKn, agama.
Peran serta Masyarakat dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan
Tindakan Pidana Korupsi
a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindakan pidana korupsi.
b. Menyampaikan saranc. Memperoleh jawaban
Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat
Dapat berwujud :a. Dapat melaksanakan hak perlindungan hukumb. Dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang
pengadilan, saksi pelapor, saksi atau saksi ahli.c. Masyarakat dalam hal mencari, memperoleh, dan
memberi informasi tentang dugaan adanya korupsid. Hak dan tanggung jawab masyarakat sesuai norma
agama dan noma kesusilaan lainyae. Pemerintah memberi penghargaan kepada anggota
masyarakat yang berjasa membantu.
Tugas diskusi
• Kelompok :• Tunjukan kasus pelaksanaan peradilan
diIndonesia, dari proses penegakan hukum, sampai hasil keputusannya
• Individu:• Kasus korupsi diIndonesia , dari proses
penegakan hukum sampai hasil keputusanya
RAMBU- RAMBU SOAL PG:• 1. SISTEM• 2. HUKUM• 3. SISTEM HUKUM• 4. PENGGOLONGAN HUKUM MENURUT Prof. Dr. C.S.T. Kansil, sebutkan• Undang- undang• Hukum kebiasaan• Hukum Traktat• Hukum Yuresprodensi• hukum tertulis• Konvensi• Hukum nasional• hukum internasional• Hukum asing• Hukum gereja
Lanjutan rambu-rambu
• Ius Constitum• Ius Constituendum• Hukum asasi• Hukum Material• Hukum formal• Hukum memaksa• Hukum Mengatur• Hukum obyektif• Hukum subyektif• Hukum Privat• Hukum Publik
Lanjutan rambu- rambu
• Apa yang dimaksut penegak hukum • Polisi• Kejaksaa• Kehakiman• Pengadilan umum• PengadilanAgama • Pengadilan tata usaha Negara• Pengadilan militer
Lanjutan rambu- rambu
• Sebutkan sumber Hukum berdasarkan ketetapan MPR no. III/MPR/2000
• Sebutkan urutan perundangan berdasarkan UU no. 10 tahun 2004
• Berikan contoh(yang saat ini masih berlaku)UUD 1945, UU , PP, keputusan Presiden, peraturan daerah.
SELAMAT BELAJARMEMAHAMI, MENGHAYATI, DAN
MENGAMALKAN UNTUK MERAIH CITA-CITA DAN TUJUAN MASA DEPANMU