GAMBARAN UMUM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

1. PENGERTIAN SISTEM

SISTEM BERASAL DARI BAHASA YUNANI YAITU “SYSTEMA” YANG MEMPUNYAI ARTI :

1. SUATU KESELURUHAN YANG TERSUSUN DARI SEKIAN BANYAK BAGIAN.

2. HUBUNGAN YANG BERLANGSUNG DI ANTARA SATUAN-SATUAN ATAU KOMPONEN SECARA TERATUR

“SYSTEMA” ITU MENGANDUNG ARTI SEHIMPUNAN BAGIAN ATAU KOMPONEN YANG SALING BERHUBUNGAN SECARA TERATUR DAN MERUPAKAN SATU KESELURUHAN.

MENURUT KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA KATA “SYSTEM” DIARTIKAN DENGAN SEKELOMPOK ATAU BAGIAN (ALAT DAN SEBAGAINYA) YANG BEKERJASAMA UNTUK MELAKUKAN SUATU MAKSUD.

MENURUT CARL J.FRIEDRICK “SYSTEM” ADALAH “SUATU KESELURUHAN YANG TERDIRI DARI BEBERAPA BAGIAN”.

BAGIAN-BAGIAN TERSEBUT MEMPUNYAI HUBUNGAN FUNGSIONAL TERHADAP KESELURUHAN, SEHINGGA HUBUNGAN ITU MENIMBULKAN KETERGANTUNGAN ANTARA BAGIAN YANG SATU DENGAN BAGIAN YANG LAIN.

2. PENGERTIAN PEMERINTAH

PERINTAH: MENYURUH MELAKUKAN SESUATU

PEMERINTAH : BADAN/ KEKUASAAN UNTUK MEMERINTAH SECARA RESMI ATAU BERSIFAT RESMI (LEGAL)

PEMERINTAHAN : FUNGSINYA (PERBUATAN UNTUK MEMERINTAH)

ISTILAH PEMERINTAH DAPAT DIBEDAKAN ANTARA PEMERINTAH DALAM ARTI LUAS DAN PEMERINTAH DALAM ARTI SEMPIT

ISTILAH PEMERINTAH DAPAT DIBEDAKAN ANTARA PEMERINTAH DALAM ARTI LUAS DAN PEMERINTAH DALAM ARTI SEMPIT

PEMERINTAH DLM ARTI SEMPIT DIMAKSUDKAN KHUSUS PADA KEKUASAAN EKSEKUTIF

MENURUT UUD 1945, PEMERINTAH IALAH PRESIDEN YANG DIBANTU OLEH WAKIL PRESIDEN DAN MENTERI-MENTERI

MENURUT UUD 1950, PEMERINTAH IALAH PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN BERSAMA-SAMA DENGAN MENTERI-MENTERI

MENURUT KONSTITUSI RIS 1949, PEMERINTAH IALAH PRESIDEN BERSAMA MENTERI-MENTERI

PEMERINTAH DALAM ARTI LUAS ADALAH SEMUA ORGAN TERMASUK DPR.

SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT PARA AHLI : MENURUT DANUREJO SISTEM PEMERINTAHAN ADALAH SEGALA DAYA

UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH UNTUK MENCAPAI TUJUAN.

MENURUT DHARMA SETIAWAN SALAM SISTEM PEMERINTAHAN ADALAH POLA YANG

TERPADU DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS EKSEKUTIF.

MENURUT ACHMAD SANUSI SISTEM PEMERINTAHAN ADALAH SUATU

KESATUAN ATAU KEUTUHAN KAIDAH-KAIDAH HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN BADAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MENCAPAI TUJUAN.

PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN INDONESIA

PENGEBOMAN KOTA HIROSHIMA DAN NAGASAKI MEMBUAT JEPANG TERPAKSA MENYERAH TANPA SYARAT KEPADA SEKUTU YANG OTOMATIS MEMBUAT JANJI KEMERDEKAAN LENYAP

BADAN PENYELIDIK PERSIAPAN KEMERDEKAAN ( BPPK) >> PANITIA 9 >> PPKI

UUD>>UUDRIS>>UUDS>>KEMBALI KE UUD