Vania Dwinda Oktaviana | XII IPA 2Sistem Pemerintahan di Berbagai NegaraSISTEM PEMERINTAHAN AUSTRALIA

Pelaksanaan Pemerintahan: LegislatifParlemen Australia yang terdiri atas gubernur jenderal, senat, dan dewan perwakilan. EkekutifDewan eksekutif federal yang terdiri atas gubernur jenderal dengan pertimbangan para penasihat eksekutif, (PM dan para menteri). Biasanya gubernur jenderal tidak akan menolak nasihat-nasihat tersebut. KejaksaanMahkamah Agung Australia dan pengadilan-pengadilan federl lainnya.Terdapat tiga tingkat pemerintahan di Australia. Setiap tingkat mempunyai tanggung jawab yang berbeDA menyediakan layanan yang berbeda pula.

1. FEDERALPemerintah Federal (atau Persemakmuran) merupakan pemerintah nasional Australia. Pemerintah ini menerapkan hukum yang dibuat oleh Parlemen Persemakmuran. Ini mencakup bidang perdagangan, karantina, mata uang, paten, perkawinan, imigrasi, pertahanan, telekomunikasi, dan penyediaan kesejahteraan dan pembayaran bantuan lain seperti Medicare, Centrelink, dan JobNetwork.

2. NEGARA BAGIAN/TERITORINegara Bagian Australia (New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia dan Tasmania) dan Teritori (Northern Territory dan Australian Capital Territory) bertanggung jawab dalam hal pembuatan kebijakan, sekolah umum, jalan dan lalu lintas, rumah sakit umum, perumahan umum, dan peraturan bisnis.

3. LOKALPemerintah lokal dapat berbentuk kota, dewan kota, atau shire. Mereka bertanggung jawab untuk perencanaan kota, persetujuan bangunan, jalan lokal, parkir, perpustakaan umum, toilet umum, air dan selokan, pembuangan sampah, hewan peliharaan dan fasilitas umum. Pajak lokal (disebut sebagai tarif iuran layanan), dipungut dari para pemilik rumah berdasarkan nilai rumah mereka. Pajak ini digunakan untuk membayar berbagai layanan yang disediakan. Pemerintah lokal juga memungut biaya parkir.

Sistem Hukum di AustraliaSistem Hukum di Australia adalah Sistem Hukum Anglo Saxon, Sistem ini Mula-mula berkembang di negara Inggris, dan dikenal dengan istilahCommon LawatauUnwriten Law(hukum tidak tertulis). Sistem hukum ini dianut di negara-negara anggota persemakmuran Inggris, seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat, dll. Ciri-ciri umum dari Sistem Hukum Anglo Saxon adalah sebagai berikut :

Sumber Hukum :1. Putusanputusan hakim/putusan pengadilan atau yurisprudensi (judicial decisions). Putusan-putusan hakim mewujudkan kepastian hukum, maka melalui putusan-putusan hakim itu prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan mengikat umum.2. Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan hukum tertulis yang berupa undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui juga, kerena pada dasarnya terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis tersebut bersumber dari putusan pengadilan.3. Putusan pengadilan, kebiasaan dan peraturan hukum tertulis tersebut tidak tersusun secara sistematis dalam kodifikasi sebagaimana pada sistem hukum Eropa Kontinental.

Peran Hakim :1. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam menciptakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat.2. Hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis. Oleh karena itu, hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis (asasdoctrine of precedent).3. Namun, bila dalam putusan pengadilan terdahulu tidak ditemukan prinsip hukum yang dicari, hakim berdasarkan prinsip kebenaran dan akal sehat dapat memutuskan perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Sistem hukum Anglo-Amerika sering disebut juga dengan istilahCase Law.

Penggolongannya :1. Dalam perkembangannya, sistem hukum Anglo Amerika itu mengenal pula pembagian hukum publik dan hukum privat.2. Pengertian yang diberikan kepada hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum eropa kontinental.3. Sementara bagi hukum privat pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Anglo Amerika (Saxon) agak berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh sistem Eropa kontinental. Dalam sistem hukum Eropa kontonental hukum privat lebih dimaksudkan sebagai kaidah-kaidah hukum perdata dan hukum dagang yang dicantumkan dalam kodifikasi kedua hukum itu. Berbeda dengan itu bagi sistem hukum Anglo Amerika pengertian hukum privat lebih ditujukan kepada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik (law of property), hukum tentang orang (law of persons), hukum perjanjian (law of contract) dan hukum tentang perbuatan melawan hukum (law of tort).

Sistem PemerintahanPakistan (1962 1969)1.Badan eksekutif terdiri dari Presiden yang beragama Islam dan para menteri.2.Para menteri adalah pembantu Presiden, tidak boleh merangkap anggota eksekutif3.Presiden mempunyai veto atas RUU, tetapi jika RUU diterima 2/3 majelis, maka veto Presiden batal4.Presiden berwenang membubarkan badan legislatif. Presiden harus mengundurkan diri dalam 4 tahun dan mengadakan pemilihan umum baru5.Dalam keadaan darurat, Presiden berhak mengeluarkan ordonansi yang diajukan kepada legislatif paling lama 6 bulan6.Presiden dapat dipecat(impeach)oleh legislatif bila melanggar UU dan berkelakuan buruk

Sistem PemerintahanBrasil1.Nama resmi:Republica Federativa do Brazil2.Bentuk negara federal dengan 26 negara bagian dan satu distrik federal yaitu Distrito Federal3.Bentuk pemerintahan republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden Brasil dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.4.Kabinet diangkat oleh Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden.5.Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), yaitu Senat Federal(Federal Senate)danThe Chamber of Deputies or Camara dos Deputados.Kedua badan ini disebut Kongres Nasional. Jumlah kursi di Senat Federal berjumlah 81 orang, anggotanya berasal dari perwakilan tiap negara bagian dan distrik. Setiap distrik memiliki wakil tiga orang untuk masa jabatan delapan tahun. AnggotaChamber of Deputiesberjumlah 513 orang yang dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan 4 tahun.6.Kekuasaan yudikatif dijalankan olehSupreme Federal Tribunal, Higher Tribunal of Justice,danRegional Federal Tribunals.

Sistem PemerintahanPerancis1.Nama resmi:Republique Francaise (France Republic)2.Bentuk negara kesatuan terdiri 22 wilayah atau daerah.3.Bentuk pemerintahan republik dengan sistem demokrasi presidensial4.Presiden adalah kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Tanggung jawab penyelenggaraan negara tertinggi berada di tangan presiden. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun. Perdana menteri diusulkan oleh mayoritas anggota Majelis Nasional dan diangkat oleh Presiden.5.Kabinet atau dewan menteri diangkat oleh presiden atas usul perdana menteri.6.Sistem parlemen menggunakan sistem bikameral yang terdiri atas Senat dan Majelis Nasional. Senat adalah perwakilan dari teritori, daerah, dan wilayah administratif. Masa jabatan Senat adalah sembilan tahun, di mana sepertiganya dipilih tiap tiga tahun. Majelis Nasional adalah perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan lima tahun.7.Badan kehakiman, meliputiSupreme Court of Appeals or Cour de Cassation, Constitutional Council or Conseil Constitutionnel, dan Council of State or Conseil dEtat.8.Kedudukan eksekutif (Presiden) kuat, karena dipilih langsung oleh rakyat.Presiden diberikan wewenang untuk bertindak pada masa darurat dalam menyelesaikan krisis.9.Jika terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislatif, presiden boleh membubarkan legislatif.Jika suatu undang-undang yang telah disetujui legislatif namun tidak disetujui Presiden, maka dapat diajukan langsung kepada rakyat melalui referendum atau diminta pertimbangan dari Majelis Konstitusional.10.Penerimaan mosi dan interpelasi dipersukar, misalnya sebelum sebuah mosi boleh diajukan dalam sidangbadan legislatif, harus didukung oleh 10% dari jumlah anggota badan itu.

Sistem PemerintahanArgentina1.Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung setiap 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimum dua periode.2.Menteri pembantu Presiden dan dilantik oleh Presiden.3.Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.4.Presiden mempunyai hak veto yang terbatas, untuk mengubah UU dengan syarat terdesak dan perlu.5.Sistem parlemen dwi dewan yaitu Dewan Senat(Senado)dan Kamar Perwakilan(Camara de Diputados).

Sistem PemerintahanJepang1.Nama resmi: Nippon2.Bentuk negara kesatuan dengan pembagian 47 wilayah administratrif atau semacam propinsi.3.Bentuk pemerintahan adalah monarki konstitusional (kekaisaran) dengan sistem demokrasi parlementer.4.Kepala negara adalah kaisar, sebagai lambang atau simbol kesatuan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Pemilihan kaisar berdasar keturunan, sedang perdana menteri berasal dari pemimpin partai mayoritas yang ada di parlemen (House of Representatives).5.Parlemen (Diet) menganut sistem bikameral yang terdiri atasHouse of Councillor or Sangi-in(perwakilan dari wilayah, distrik atau propinsi) danHouse of Representatives or Shugi-in(wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu dari partai politik.6.Badan kehakiman adalahSupreme Court(Mahkamah Agung) sebagai peradilan terakhir untuk perkara banding.7.Kepala pemerintahan (eksekutif) berada di tangan Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada badan legislatif (Diet). Perdana Menteri membentuk kabinet yang anggotanya adalah anggota Diet.Sistem PemerintahanIndiaBadan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala negara dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri(cabinet government)Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh anggota-anggota badan legislatif baik di pusat maupun di negara-negara bagian.Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat mirip dengan Inggris dengan modelCabinet Government.Pemerintah dapat menyatakan keadaan darurat dan pembatasan-pembatasan kegiatan bagi para pelaku politik dan kegiatan media masa agar tidak mengganggu usaha pembangunannya.Presiden sebagai kepala negara.

Sistem PemerintahanCina1.Nama resmi:Zhonghua Renmin Gonghe Guo2.Nama lengkap:Republik Rakyat Cina (Peoples Republic of China)3.Bentuk negara kesatuan terdiri atas 23 propinsi, merupakan negara besar di daratan Asia.4.Bentuk pemerintahan republik dengan sistem demokrasi komunis. Di bidang politik, sistem komunis dengan kontrol ketat terhadap warganya, sedang di bidang ekonomi, Cina menerapkan sistem ekonomi pasar, sehingga produk-produk Cina banyak membajiri pasaran dunia.5.Kepala negara adalah presiden, sedang kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk masa jabatan lima tahun. Perdana menteri diusulkan oleh presiden dengan persetujuan Kongres Rakyat Nasional.6.Menggunakan sistemunikameral,yaitu Kongres Rakyat Nasional(National Peoples Congress or Quanguo Renmin Daibiao Dahui).Jumlah anggota kongres 2.979 orang. Anggotanya merupakan perwakilan dari wilayah, daerah, kota, dan propinsi untuk masa jabatan lima tahun. Badan inimemiliki kekuasaan penting di Cina dan anggotanya adalah orang-orang partai komunis Cina.7.Badan kehakiman terdiri atasSupreme Peoples Court, Local Peoples Courts, dan Special Peoples Courts.